PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG USAHA DAN PENGGOLONGAN HOTEL MELATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN Menimbang
:
1. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493).Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan maka dipandang perlu dibuat peraturan yang mengatur usaha hotel dengan tanda bunga melati; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan sebagai daerah otonom maka usaha dan pengelolaan hotel dengan tanda bunga melati perlu diatur dan ditata; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha dan Penggolongan Hotel Melati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 ); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 10. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN DAN BUPATI SERUYAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG USAHA DAN PENGGOLONGAN HOTEL MELATI.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan; 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Seruyan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Seruyan; 5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan; 6. Akomodasi adalah merupakan suatu wahana untuk menyediakan pelayanan jasa penginapan sesuai dengan fungsi yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya; 7. Hotel (losmen) dengan tanda bunga melati yang selanjutnya disebut Hotel Melati adalah suatu usaha komersil yang menggunakan suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang dengan syarat-syarat tertentu untuk memperoleh pelayanan penginapan; 8. Pimpinan Hotel Melati adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengusaha hotel melati ; 9. Tamu Hotel Melati adalah setiap orang yang menginap dan mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan hotel dengan membayar; 10. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk dapat membangun atau menambah kamar hotel melati; 11. Ijin mendirikan bangunan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan suatu bangunan hotel setelah mendapat Persetujuan Prinsip; 12. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan atas nama Bupati untuk mengusahakan / mengoperasikan usaha Hotel Melati; 13. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 14. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan untuk kepentingan pribadi atau badan usaha yang dibebankan terhadap Persetujuan Prinsip, Ijin Usaha dan Daftar Ulang Ijin Usaha;
3
15. Surat Pendaftar Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang; 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi; 21. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Seruyan yang ada pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Pembuang;
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah: 1. Memberikan dasar hukum terhadap pemberian ijin pembangunan baru, perbaikan, perluasan bangunan dan ijin usaha hotel. 2. Meletakkan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku atas pengusahaan hotel. 3. Meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan kepada tamu hotel. 4. Memudahkan pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan hotel;
BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 3 (1) Usaha hotel melati dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang hotel melati sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Modal usaha hotel melati dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
4
BAB IV PERSYARATAN PENGUSAHAAN Pasal 4 Pengusahaan hotel melati pada dasarnya menyediakan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 5 Lokasi dan keadaan bangunan hotel melati beserta kelengkapannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Pasal 6 (1) Hotel melati harus memiliki tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan kejuruan dan pengalaman kerja dibidangnya sesuai dengan tugas dan jabatannya pada hotel dan sesuai pula dengan Golongan Kelas Hotel Melati. (2) Penggunaan tenaga kerja asing pada hotel melati harus memiliki ijin tentang penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Karyawan/karyawati hotel melati harus berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang ditetapkan oleh instansi kesehatan setempat.
Pasal 7 Tidak termasuk dalam pengertian hotel melati menurut ketentuan tersebut pasal 1 angka ( 7 ) Peraturan Daerah ini adalah: a. Hotel Berbintang, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Pondok Wisata, dan Perkemahan; b. Asrama haji dan rumah pemondokan mahasiswa dan pelajar; c. Tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para karyawannya; BAB V PERIJINAN Pasal 8 (1) Setiap pembangunan hotel melati baru ataupun penambahan jumlah kamar hotel harus mendapat Persetujuan Prinsip Membangun atau Persetujuan Prinsip Penambahan Kamar dari Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata. (2) Pemberian Persetujuan Prinsip Membangun harus berpedoman kepada rencana kebutuhan kamar hotel melati yang diterbitkan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata.
5
(3) Setelah Persetujuan Prinsip Membangun dikeluarkan pemohon harus melengkapinya dengan ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Pasal 9 (1) Persetujuan Prinsip Membangun sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali maksimal 2 (dua) kali. (2) Apabila Pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi batal.
Pasal 10 (1) Untuk mengusahakan hotel melati harus memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata atas nama Bupati Seruyan. (2) Ijin usaha tersebut ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap tahun sekali harus didaftar ulang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata.
Pasal 11 (1) Tata cara untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Bupati. (2) Tata cara untuk mendapatkan Ijin Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata.
Pasal 12 Setiap perubahan nama atau pemindah tanganan kepemilikan hotel melati harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrsi dan Pariwisata;
BAB VI PENINGKATAN KELAS HOTEL MELATI Pasal 13 (1) Penggolongan kelas Hotel Melati didasarkan atas satu kelas dibawah Hotel berbintang. (2) Piagam Golongan Kelas Hotel Melati berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh PHRI Propinsi dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan.
6
Pasal 14 (1) Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi Hotel Berbintang. (2) Penggolongan kelas Hotel Bintang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel berbintang.
Pasal 15 Piagam Golongan Kelas Hotel Melati tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
Pasal 16 Tata cara untuk memperoleh Golongan Kelas Hotel Melati ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata.
BAB VII DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI Pasal 17 Pengenaan retribusi didasarkan pada : a. Untuk memperoleh keuntungan yang layak. b. Untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.
Pasal 18 (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun, persetujuan prinsip penambahan kamar, ijin usaha dan daftar ulang ijin usaha di pungut retribusi. (2) Besarnya retrebusi tersebut ayat (1) Pasal ini didasarkan atas jumlah kamar yang diusahakan kecuali Persetujuan Prinsip Membangun.
Pasal 19 (1).Besarnya tarif retribusi untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun hotel melati sebesar Rp. 300.000,-. (2).Besarnya retribusi untuk memperoleh persetujuan prinsip penambahan kamar ditetapkan sebesar Rp. 8.500,- per kamar.
Pasal 20 Hasil retribusi tersebut pasal 19 Peraturan Daerah ini disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata.
7
BAB VIII IJIN USAHA DAN WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 21 Pemberian atas Ijin Usaha Hotel Melati adalah orang pribadi dan atau badan.
Pasal 22 Retribusi Usaha dan Penggolongan Hotel Melati dipungut di wilayah Kabupaten Seruyan.
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN MASA RETRIBUSI TERHITUNG Pasal 23 (1) Masa retribusi ijin usaha adalah berlaku selama 1 (satu) tahun. (2) Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 24 (1) Pembayaran retribusi dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata. (2) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas. Pasal 25 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata. (3) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar dalam jangka waktu sebagaimana yang sudah ditentukan, akan ditagih dengan surat paksa. (4) Surat paksa diterbitkan segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal sesuai dengan surat ijin usaha. (5) Apabila retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa maka akan diterbitkan surat penghentian sementara usaha yang dikelolanya sampai lunas kewajibannya.
8
BAB XI KEWAJIBAN PEMIMPIN HOTEL MELATI Pasal 26 Pimpinan hotel melati berkewajiban untuk : a.
Memberi perlindungan kepada tamu hotel melati;
b.
Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
c.
Mencegah penggunaan hotel melati dari kegiatan-kegiatan yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar norma-norma agama dan kesusilaan;
d.
Mentaati ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
e.
Melakukan upaya secara terus - menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja;
f.
Memelihara higiene dan sanitasi di dalam hotel dan lingkungan pekarangan serta kelestarian alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.
Menetapkan persyaratan penghunian kamar termasuk tarif kamar yang diletakan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu;
h.
Melaporkan tingkat hunian kamar setiap bulan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hotel melati dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat membentuk tim.
Pasal 28 (1) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata memberikan bimbingan / pertunjuk baik secara teknis maupun operasional. (2) Dalam hal-hal yang dianggap perlu Bupati atau Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata dapat meminta laporan kepada pimpinan hotel
9
Pasal 29 Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha hotel melati dapat dicabut apabila : a. Yang bersangkutan memperoleh ijin secara tidak sah ; b. Tidak memenuhi syarat sebagai usaha hotel melati; c. Melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pasal 12 peraturan daerah ini tanpa melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata ; d. Pimpinan hotel melati tidak menjalankan usaha nyatanya dalam bidang perhotelan ; e. Pengusaha/perusahaan jatuh pailit yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; f.
Ijin usaha tidak didaftarkan ulang setiap tahun.
Pasal 30 Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pasal 29 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata.
Pasal 31 Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai hotel melati harus menggunakan nama/papan nama di depan bangunan hotel.
Pasal 32 (1) Hotel melati yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanan sehingga memiliki persyaratan kriteria fisik dan pelayanan hotel berbintang harus diubah menjadi hotel berbintang. (2) Untuk pelaksanaan perubahan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini diadakan penelitian oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata atau tim yang dibentuk oleh Bupati.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 33
(1) Pengusaha/pemimpin hotel melati yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pasal 6 ayat (2), pasal 8 ayat (1), dan (3), pasal 10, pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
10
BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 34 Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 35 (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 34 Peraturan Daerah ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan/surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; (2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 34 Peraturan Daerah ini membuat berita acara setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik umum.
11
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 (1) Persetujuan prinsip membangun, persetujuan prinsip penambahan kamar dan ijin usaha hotel yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Pengusaha hotel melati yang belum mempunyai ijin usaha dengan berlakunya peraturan daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.
Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Seruyan;
BAB XVI PENUTUP Pasal 38 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan. Disahkan di Kuala Pembuang pada tanggal Juni 2005 BUPATI SERUYAN
DARWAN ALI Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal Juni 2005 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN
Drs. DJONI ARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2005 NOMOR SERI C
12
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR : TAHUN 2005 TENTANG USAHA DAN PENGOLONGAN HOTEL TANDA BUNGA MELATI I. PENJELASAN UMUM Kabupaten Seruyan adalah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Kalimatan Tengah yang memiliki potensi kepariwisataan yang perlu dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah seutuhnya secara bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya. Dalam pengembangan kepariwisataan perlu adanya dukungan sarana pariwisata yang memadai. Oleh karena itu hotel melati yang merupakan salah satu sarana pariwisata perlu dibina agar mutu dan kualitas pelayanannya dapat ditingkatkan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan. Sesuai dengan semangat undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan-perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan konsekwensi bagi Kabupaten Seruyan sebagai daerah otonom untuk menata kembali ketentuan yang mengatur tentang usaha dan penggolongan hotel dengan tanda bunga melati dan menuangkannya dalam peraturan daerah sehingga tercipta adanya persamaan persepsi dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 7 Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 12
Pasal 19 ayat (1) dan (2)
Pasal 23 ayat (1) Pasal 33
Pasal 37 & 38
: Cukup jelas : Sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Daerah maka rencana kebutuhan kamar hotel melati ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata. : Apabila persetujuan Prinsip telah berakhir (setelah diperpanjang 2 kali) sedangkan pembangunannya belum selesai dan apabila pemegang Persetujuan Prinsip ingin melanjutkan pembangunanya maka yang bersangkutan dapat melanjutkan pembangunannya tanpa harus mencari persetujuan prinsip baru. : Dengan dilimpahkannya kewenangan pemberian ijin usaha oleh Bupati kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata maka yang mengeluarkan ijin usaha adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata. : Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan bahwa kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata yang mengeluarkan ijin usaha maka setiap perubahan nama atau pemindahtanganan kepemilikan hotel harus melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata. : Retribusi Persetujuan Prinsip Membangun dan persetujuan prinsip penambahan kamar hotel dikenakan hanya sekali atau satu kali pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip. : Hanya berlaku untuk ijin usaha hotel. : Dasar denda sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 pasal 71 ayat (2) dan dimaksudkan agar para pengusaha hotel dapat mematuhi peraturan yang berlaku. : Cukup Jelas.
13
