PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PENGELOLAAN LOGAM TUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penertiban usaha Pengelolaan logam tua agar dapat berusaha secara tetap serta sebagai upaya untuk menjaga kelestarian logam tua yang dikategorikan benda-benda peninggalan bersejarah, benda-benda yang merupakan fasilitas kekayaan negara, maka dipandang perlu mengatur Izin Pengelolaan Logam Tua ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Logam Tua. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 426 tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Negara Nomor 3699) ; 4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (lembaran negara tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182) ; 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4); Memperhatikan: Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994, tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN LOGAM TUA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Pejabat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Kabupaten Penajam Paser Utara ; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ; 6. Logam Tua adalah material dari hasil tambang yang keras, baik berupa besi, baja timbal, kuningan ,tembaga maupun alumunium yang ada atau berasal dari semua jenis barang bekas peralatan maupun barang-barang lainnya yang tidak dapat digunakan lagi menurut tujuan semula kecuali barang-barang kuno dan bersejarah serta Barang Milik / Kekayaan Negara ; 7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
3
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masyarakat, organisasi politik, atau bentuk organisasi yang sejenis, lembaga., bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ; 8. Usaha Perorangan adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri usaha miliknya. 9. Pengelolaan Logam Tua adalah kegiatan yang meliputi pencarian, penggalian, pemotongan, pengangkutan, penumpukan, pengumpulan, pengiriman dan penjualan logam tua untuk di perjual - belikan oleh orang atau badan ; 10. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Penajam Paser Utara.
BAB II IZIN PENGELOLAAN LOGAM TUA Pasal 2 (1)
Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan logam tua wajib memiliki izin usaha pengelolaan logam tua dan izin tempat usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali ;
(3)
Permohonan untuk mendapatkan izin pengelolaan logam tua diajukan kepada Bupati ;
(4)
Tata Cara dan syarat – syarat untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 3
Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila : a. Masa berlakunya telah jatuh tempo ; b. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; c. Izin dikembalikan oleh pemegang izin. Pasal 4 (1)
Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan logam tua, wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dipungut oleh Instansi Pemungut yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
(3)
Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengelolaan logam tua wajib menjaga dan menata logam tua agar tertata rapi dan tidak berserakan serta tidak menganggu lingkungan sekitarnya.
4
BAB III LARANGAN Pasal 5 (1)
Setiap orang atau badan dilarang : a. melakukan kegiatan usaha pengelolaan logam tua yang dikategorikan sebagai benda peninggalan sejarah, barang milik/kekayaan negara ; b. menjalankan kegiatan usaha pengelolaan logam tua tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ; c. memindahkan izin usaha pengelolaan logam tua kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Instansi yang terkait dibidang penerbitan Surat Izin Berlayar, dilarang menerbitkan Surat Izin Berlayar untuk pengangkutan logam tua bagi orang pribadi atau badan, kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan termasuk bukti setor retribusi ke Kas Daerah.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 (1)
Pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan Logam Tua di wilayah Daerah dilakukan oleh instansi terkait, yang pelaksanaannya berada dibawah koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
(2)
Pemegang lzin Pengelolaan Logam Tua menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
(3)
Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu. BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7
Pemegang Izin Pengelolaan Logam Tua yang melanggar ketentuan akan di cabut izinnya dan tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan pengelolaan logam tua.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 8 (1)
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak menghentikan
5
pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya ; BAB VII PENYIDIKAN Pasal 9 (1)
Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilaksanakan oleh Penyidik POLRI, juga dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
(2)
Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
6
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditetapkan di Penajam pada tanggal 22 Desember 2005 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. YUSRAN Diundangkan di Penajam pada tanggal 22 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. SUTIMAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010102965
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2005 NOMOR 7
