PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 dan 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur pembentukan Badan Perwakilan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4182); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 45); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di wilayah Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam wilayah Propinsi Dati I Kaltim (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);

-26. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pembentukan Desa; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.

Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara.

adalah

Pemerintah

Kabupaten

-33.

Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4.

Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD

8.

Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sebagai pelaksana demokrasi desa, lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

9.

Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa.

10.

Pemuka masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan dan mampu memberikan panutan dan contoh tauladan yang baik kepada masyarakat, seperti tokoh adat, agama, pemuda, wanita, golongan profesi dan unsur masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB II FUNGSI, TUJUAN DAN KEDUDUKAN Bagian Pertama Fungsi Pasal 2 (1) BPD mempunyai fungsi : a. Mengayomi adat istiadat yaitu menjaga, memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat; b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pemerintah Desa atau pihak lain/instansi berwenang dan menginformasikan hasilnya kepada masyarakat;

-4d. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 4 BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 5 Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan: a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang; b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang; c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang; d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang; e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang. Pasal 6 (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

pada

ayat

(1)

(3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD. (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

-5(5) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pasal 7 (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi kepada desa atau diangkat sebagai perangkat desa, maka jabatan yang bersangkutan mengajukan pernyataan mengundurkan diri dari jabatan BPD.

BAB IV PEMILIHAN DAN PENCALONAN ANGGOTA BPD Bagian Pertama Panitia Pemilihan Pasal 8 (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pernilihan yang dipilih dari dan oleh masyarakat serta berasal dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan tokoh pemuda. (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) pasal ini, terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak boleh mencalonkan diri/dicalonkan menjadi anggota BPD. (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mempunyai tugas : a. mengajukan rencana biaya pemilihan; b. menetapkan jadual, proses pencalonan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;

dan

c. melaksanakan pendaftaran pemilih yang selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan; d. menerima berkas persyaratan bakal calon; e. melakukan penelitian administrasi bakal calon untuk ditetapkan sebaqai calon yang berhak dipilih; f. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih; g. menetapkan hasil pemilihan sesuai perolehan suara; h. membuat Berita Acara Pemilihan.

-6(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Pencalonan Pasal 9 (1)

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30-S/PKI dan/atau organisasi-organisasi terlarang lainnya; d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama bagi Desa yang berpenduduk kurang dari atau sama dengan 300 KK/1500 jiwa; e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Desa yang berpenduduk lebih dari 300 KK/1500 jiwa; f.

Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi tingginya 56 tahun;

g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; h. Sehat jasmani dan rohani; i.

Berkelakuan baik

j.

Jujur dan adil;

k. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana; l.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

m. Mengenal setempat;

daerahnya

dan

dikenal

masyarakat

n. Bersedia dicalonkan menjadi anggoat BPD; o. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; (2)

Anggota BPD harus bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan

-7Pasal 10 Tata cara pencalonan Anggota BPD adalah sebaqai berikut : a. Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat akan dilaksanakannya pemilihan anggota BPD secara tertulis; b. Setiap dusun mengajukan bakal calon anggota BPD hasil musyawarah di dusunnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 kepada Panitia Pemilihan; c. Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan administrasi bakal calon; d. Bakal.calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih; e. Jumlah calon yang berhak, dipilih sebagaimana dirnaksud pada huruf d pasal ini, sekuranq-kuranqnya ditambah 2 (dua) orang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 f.

Panitia Pemilihan mengumunkan nama-nama calon yang berhak dipilih sebaqalmana dimaksud pada huruf e pasal ini kepada masyarakat secara tertulis. Bagian Ketiga Pemungutan Suara Pasal 11

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah sekurangkurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus; b. Sudah berusia 17 tahun atau telah/pernah menikah; c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah niempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 12

..

(1) Tata cara berikut :

pemilihan

anggota BPD adalah sebagai

a. Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan yang; dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah pemilih atau 2/3 dari jumlah Kepala Keluarga; b. Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, jumlah pemilih yang hadir belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 jam;

-8c. Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini belum terpenuhi, rapat ditunda kembali paling lama 1 jam; d. Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini belum juga terpenuhi, rapat tetap dilaksanakan. (2) Pemerintah Desa bertindak pemilihan anggota BPD.

selaku

fasilitator

dalam

Pasal 13 (1) Pemillhan calon anggota BPD sebaqalrnana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. (2) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak boleh diwakilkan dengan cara apapun. Bagian Keempat Penetapan Calon Terpilih Pasal 14 (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon anggota SPD yang. terpilih berdasarkandaftar urutan perolehan suara. (2) Daftar urut perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara Pemilihan yang jumlahnya disesuaikan dengan pasal 10 huruf e Peraturan Daerah ini.

BABV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PElANTIKAN Pasal 15 (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 selarnbat-Iambatnya 1 minggu setelah Pemilihan, diajukan Panitia kepada Supati melalui Carnat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati. (2) Selambat-Iambatnya 30 hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, anggota BPD terpilih dilantik oleh Supati atau Pejabat yang ditunjuk.

-9-

(3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, anggota BPD terpilih mengucapkan sumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguhsungguh dihadapan Pejabat Pengambil Sumpah. (4) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji pelantikan anggota BPD adalah sebagai berikut :

dan

a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai anggota BPD; b. Pengambilan sumpah/janji Pengambil Sumpah; c. Penandatanganan Sumpah/Janji;

Berita

jabatan Acara

oleh

Pejabat

Pengambilan

d. Pelantikan oleh Pejabat Pengambil Sumpah; e. Penandatangan Berita Acara Serah Terima Jabatan; f. Amanat Bupati; g. Pembacaan Doa (5) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagai berikut : "Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstttusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pasal 16 (1) Pelantikan dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan anggota BPD yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pasal ini jatuh pada hari Iibur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. (3) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD diberikan kepada anggota BPD yang bersanqkutan pada saat upacara pelantikan.

- 10 BAB VI TUGAS DAN WEWENANG Pasal 17 (1) Anggota BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; b. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa; c. Memberikan persetujuan atas Perangkat Desa dan Sekretariat BPD;

pengangkatan

d. Mengusulkan pengangkatan Kepala Bupati untuk mendapat pengesahan;

Desa

kepada

e. Bersama Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa; f.

Bersama Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

g. Melaksanakan pengawasan terhadap: 1) Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan lainnya; 2) Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa; 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 4) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa; h. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan dalam rapat BPD, untuk digunakan sebagai bahan pengawasan i.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

j.

Menyusun Tata Tertib BPD.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD;

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Pertama Hak Pasal 18 (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, BPD mempunyai hak: a. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban kepala Desa;

- 11 b. Meminta perbaikan dan memberi masukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa; c. Meminta dan menilai keterangan Pemerintah Desa; d. Mengajukan pertanyaan; e. Keuangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa; f. Mengadakan Perubahan atas Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa; g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; (2)

Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 19

(1)

BPD mempunyai Kewajiban: a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Membina dan mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; d. Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat; e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menerima pengaduan serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

(2)

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib BPD. Bagian Ketiga Larangan Pasal 20

Pengurus BPD dilarang : a. Merangkap dengan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat desanya; c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarkat, dan/atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat. d. Memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi atau golongan, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 12 BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Dalam hal pengurus BPD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka permintaan keterangan dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X 24 jam.

BAB IX PEMBERHENTIAN Pasal 22 (1) Masa keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun dan paling lama dua kali masa jabatan (10 tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkan; (2) Pengurus BPD berhenti secara resmi pada saat telah dilantiknya pengurus BPD yang baru. Pasal 23 (1) Pengurus BPD berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal Dunia ; b. Permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan BPD; c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pengurus BPD yang baru; d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Daerah ini; e. Bertempat tinggal di desa lain; f. Krisis kepercayaan dari masyarakat.

- 13 (2) Pemberhentian pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat. Pasal 24 (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan apabila seluruh anggota BPD mengalami krisis kepercayaan dari 50 % penduduk desa yang dibuktikan dengan pengumpulan tanda tangan. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui rapat yang dipimpin salah seorang Tokoh Masyarakat yang ditunjuk langsung oleh masyarakat dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Kepala Keluarga. (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum terpenuhi, rapat ditunda selama-Iamanya 1 jam. (4) Apabila quorum sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) pasal ini belum juga terpenuhi, rapat ditunda kembali selama-Iamanya 3 x 24 jam. (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) pasal ini telah terpenuhi, rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah quorum. (6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan(5) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara. (7) Pemerintah Desa bertindak selaku fasilitator dalam rapat pemberhentian anggota BPD ini.

BAB X PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 25 (1) Setelah melalui rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua, pengurus BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a, b, d, e dan f digantikan oleh anggota BPD terpilih yang diambil dari lanjutan daftar urutan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 14. (2) Ketua BPD yang mengalami penggantian antar waktu, secara otomatis kedudukannya digantikan oleh Wakil Ketua. (3) Wakil Ketua BPD yang jumlahnya 2 orang, proses pemilihan Ketua BPD melalui pemungutan suara oleh anggota BPD. (4) Tata cara pengusulan pengganti antar waktu harus mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini. (5) Pengganti antar waktu menyelesaikan anggota yang digantikannya.

masa

kerja

- 14 BAB XI MEKANISME RAPAT Pasal 26 (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pengurus BPD; (2) Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai quorum, rapat ditunda paling lama 1 jam; (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat tetap dilaksanakan; (4) Pelaksanaan rapat BPD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD; (5) Atas permintaan sekurang-kurangnya ½ dari jumlah anggota BPD, maka Pimpinan BPD mengundang anggota BPD untuk mengadakan rapat. (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XII PERATURAN TATA TERTIB Pasal 27 (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD; (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 28 (1) Pengurus BPD wajib menyampaikan pertanggunggjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui rapat yang diadakan khusus untuk itu paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatannya berakhir;

- 15 -

(2) Pemerintah Desa bertindak selaku fasilitator dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 29 (1) Pertanggungjawaban pengurus BPD yang ditolak masyarakat dianggap sah, apabila rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dihadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah Kepala Keluarga serta putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah undangan yang hadir. (2) Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai quorum, rapat ditunda paling lama 1 jam. (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 x 24 jam. (4) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat tetap dilaksanakan. (5) BPD yang ditolak pertanggungjawabannya oleh masyarakat, tidak dapat dicalonkan kembali dalam masa jabatan berikutnya.

BAB XIV SEKRETARIAT Pasal 30 (1) Dalam melaksanakan tugasnya pengurus BPD dibantu oleh Sekretariat BPD. (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

- 16 -

BAB XV PEMBIAYAAN Pasal 31 (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola Sekretariat BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) huruf d ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 (1) Bagi Desa hasil pemekaran, pengisian Anggota BPD dilakukan dengan cara pengangkatan Anggota BPD baru melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Anggota BPD Induk yanq berasal dari Desa hasil pemekaran dapat mencalonkan diri kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini. Pasal 33 (1) Pengisian atas kekosongan Anggota BPD Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan penggantian antar waktu. (2) Anggota BPD induk yang jumlahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tetap bekerja sampai dengan berakhirnya masa bakti yang bersangkutan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

- 17 -

Pasal 35 Peraturan Daerah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam pada tanggal 29 April 2004 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam pada tanggal 29 April 2004 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd Drs. H. SUTIMAN, MM PEMBINA TINGKAT I NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004 NOMOR 5

- 18 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I.

UMUM 1. Dalarn rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sertra untuk mewujudkan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. 2. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perwakilan Desa menjadi mitra Pemerintah Desa dan bersama-sama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mengembangkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Desa sebagai perwakilan masyarakat Desa,

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

- 19 -

Ayat (3) Apabila Panitia Pemilihan mencalonkan diri/dicalonkan mcnjadi Anggota BPD, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dengan Surat Peenyataan Pengunduran Diri sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (4) dan (5) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Ketentuan ini berarti bahwa pembentukan Panitia Pemilihan harus memperhitungkan jadual berakhirnya masa keanggotaan BPD agar mekanisme pemilihan hingga pelantikan dapat berjalan tepat pada waktunya. Ayat (2) dan (3) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

- 20 -

Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Bagi pengurus BPD yang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat tidak boleh dicalonkan/mencalonkan diri kembali pada kepengurusan BPD hingga yang bersangkutan mendapat kepercayaan kembali dari seluruh masyarakat yang dibuktikan dengan pengumpulan tanda tangan oleh penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah menikah. Ayat (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Hal ini berarti bahwa Penggantian Antar Waktu diberlakukan hanya untuk pengurus BPD yang berhenti atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan ayat ini, bukan karena unsur-unsur lain. Ayat (2) dan (3) Cukup jelas Ayat (4) Untuk mewujudkan tertib administrasi, maka usulan nama Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan BPD. Dan setelah mendapat rekomendasi dari Camat, usulan tersebut disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Cukup jeJas

- 21 -

Ayat (5) Bilangan ½ dimaksud dibulatkan ke atas menjadi 1 (satu). Misalnya ½ x 5 = 2½ berarti permintaan rapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 orang pengurus BPD. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) BPD harus proaktif dalam menyelenggarakan rapat pertanggungjawaban kepengurusannya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1