PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang

: a. bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dari Pemerintahan Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu penyesuaian jenis Retribusi dan penyesuaian tarif dengan memperhatikan perkembangan perekonomian di Kabupaten Paser serta perkembangan teknologi informasi dan potensi jasa pemetaan yang ada saat ini; c. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah merupakan jenis Retribusi Daerah yang termasuk jenis Retribusi Jasa Umum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

1

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);

2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Paser.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Paser.

4.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3

7.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjunya disebut Retribusi

adalah pembayaran atas biaya pembuatan dan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

12. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia,

yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan

manusia, yang berada dipermukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu. 14. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang

diturunkan dari peta dasar. 15. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi

tematik. 16. Peta offset adalah peta dalam beberapa tema serta ukuran tertentu yang

sudah dicetak dalam bentuk media kertas yang persediaannya sudah diperbanyak. 17. Peta dari basis data spasial Kabupaten Paser adalah peta yang dicetak baru

dengan sumber data yang sudah disediakan oleh Pemeritah Kabupaten Paser. 18. Peta digital adalah peta yang telah diubah dalam bentuk atau format gambar

yang dapat dibaca oleh komputer. 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

4

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 25. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif

adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, retribusi dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (2) Subjek retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi penggantian biaya cetak peta digolongkan sebagai retribusi jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

5

Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pada jenis peta, bentuk peta, skala peta, resolusi dan ukuran serta jenis kertas yang digunakan. BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis peta, bentuk peta, skala peta, resolusi, dan ukuran serta jenis kertas yang digunakan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk bentuk peta cetak ditetapkan sebagai berikut : a. Peta Offset Jenis Peta

Peta Wilayah

Peta Tematik Wilayah

Ukuran Kertas A0 A1 A2 A3 A4 A0 A1 A2 A3 A4

Tarif (Rp) 50.000 45.000 40.000 30.000 25.000 100.000 90.000 80.000 60.000 50.000

b. Peta Dari Basis Data Spasial Kabupaten Paser Jenis Peta

Peta Wilayah

Peta Tematik Wilayah

Ukuran Kertas A0+ A0 A1 A2 A3 A4 A0+ A0 A1 A2 A3 A4

Tarif (Rp) 10 per cm2 100.000 80.000 60.000 30.000 25.000 30 per cm2 300.000 200.000 120.000 60.000 50.000

6

c. Peta Penginderaan Jauh 1. Citra Satelit Jenis Peta

Resolusi

Ukuran Kertas A0+ A0 A1

Rendah

A2 A3 A4 Peta Tematik Wilayah A0+

A0 A1

Tinggi

A2 A3 A4

Jenis Kertas Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS

Tarif (Rp) 40 per cm2 33 per cm2 400.000 330.000 270.000 220.000 160.000 130.000 70.000 60.000 55.000 50.000 45 per cm2 38 per cm2 450.000 380.000 300.000 250.000 180.000 150.000 80.000 70.000 65.000 60.000

2. Foto Udara Jenis Peta

Ukuran Kertas A0+ A0

Peta Tematik Wilayah

A1 A2 A3 A4

Jenis Kertas Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS Glossy HVS

Tarif (Rp) 50 Per cm2 43 Per cm2 500.000 430.000 350.000 300.000 210.000 180.000 100.000 90.000 75.000 70.000

7

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk bentuk peta digital ditetapkan sebagai berikut : a. Peta Dari Basis Data Spasial Kabupaten Paser Jenis Peta

Ruang Lingkup

Kabupaten Peta Wilayah Parsial

Kabupaten Peta Tematik Wilayah Parsial

Ukuran Kertas A0 A1 A2 A3 A4 A0 A1 A2 A3 A4 A0 A1 A2 A3 A4 A0 A1 A2 A3 A4

Tarif (Rp) 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 30.000 25.000 20.000 15.000 7.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 30.000 25.000 20.000 15.000 7.000

Satuan Se-Kabupaten Per Kecamatan Per km2 Se-Kabupaten Per Kecamatan Per km2

Tarif (Rp) 500.000 75.000 50 20.000.000 2.500.000 2.000

Satuan

Tarif (Rp)

b. Peta Penginderaan Jauh 1. Citra Satelit Jenis Peta

Resolusi Rendah

Peta Tematik Wilayah Tinggi 2. Foto Udara Jenis Peta Peta Tematik Wilayah

Per km2

500.000

BAB VI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adan ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

8

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII STANDAR WAKTU PELAYANAN Pasal 10 Untuk setiap bentuk dan jenis peta ditetapkan standar waktu pelayanan sebagai berikut : Bentuk Peta

Jenis Peta

Peta Offset

Peta Cetak

Peta Dari Basis Data Spasial Kabupaten Paser Peta Penginderaan Jauh Peta Dari Basis Data Spasial Kabupaten Paser

Peta Digital Peta Penginderaan Jauh

Lama Pelayanan Peta wilayah 30 menit Peta tematik 30 menit wilayah Peta wilayah 1 (satu) hari Peta tematik wilayah Peta wilayah Peta tematik wilayah Peta wilayah Peta tematik wilayah Peta wilayah Peta tematik wilayah

1 (satu) hari 1 (satu) hari 1 (satu) hari 1 (satu) hari 1 (satu) hari 1 (satu) hari 1 (satu) hari

BAB VIII KERINGANAN Pasal 11 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan terhadap besarnya pengganti biaya pembuatan dan/atau pencetakan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan untuk kebutuhan sosial dan / atau pendidikan yang bersifat non komersial pemohon membayar biaya 50 % dari tarif yang ditetapkan. (3) Bagi pemohon yang hanya membutuhkan informasi kewilayahan tanpa pembuatan dan/atau pencetakan peta tidak dipungut retribusi. (4) untuk kebutuhan Pemerintah Daerah yang bersifat non komersial, pemohon tidak dikenakan biaya, dengan syarat mengajukan permohonan pembebasan biaya cetak peta secara tertulis kepada Kepala instansi / SKPD yang melaksanakan kegiatan pemetaan.

9

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut di wilayah Kabupaten Paser. (2) Pemungutan retribusi dan pelayanan cetak peta dilaksanakan oleh instansi SKPD yang melaksanakan kegiatan pemetaan. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Retribusi dipungut sekaligus dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disetorkan ke kas Daerah. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

10

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII KEBERATAN Pasal 16 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 17 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (5) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang. (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 18 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

11

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan : a. b. c. d.

nama dan alamat Wajib Retribusi; masa Retribusi; besarnya kelebihan pembayaran; dan alasan yang singkat dan jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu yang paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Bupati dapat memberikan retribusi.

pengurangan, keringanan

dan

pembebasan

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XVI KEDALUARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 12

a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 22 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan Perundang-undangan. BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN 13

Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA 14

Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelanggaran.

pasal ini adalah

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 1999 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tanah Grogot, pada tanggal 1 April 2011 BUPATI PASER, H. M. RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, H. HELMY LATHYF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 15

BAB XX KETENTUAN PIDANA 15

Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelanggaran.

pasal ini adalah

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 1999 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tanah Grogot, pada tanggal 1 April 2011 BUPATI PASER, H. M. RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, H. HELMY LATHYF BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser H. Suwardi, SH, M. Si Pembina NIP. 19620424 199303 1 011 BAB XX KETENTUAN PIDANA 16

Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelanggaran.

pasal ini adalah

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 1999 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tanah Grogot, pada tanggal 1 April 2011 BUPATI PASER, H. M. RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, H. HELMY LATHYF BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 15 NO

NAMA

JABATAN

1.

H. Andi Azis

Kasubbag. Produk Hukum Daerah

2.

H. Suwardi

Kepala Bagian Hukum

3.

H. Heriansyah Idris

Plt. Asisten Tata Pemerintahan

4.

H. Helmy Lathyf

Sekretaris Daerah

PARAF

17