PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2010 – 2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN
Menimbang
: a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang; b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasaman diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup; c. bahwa perubahan kebijakan pemerintah dalam skala besar, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Pasaman secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman sampai tahun 2030; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030;
Mengingat
: 1.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah; 1
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Sumber Daya Air; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2
26. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
27. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
28. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
29. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
40.
41. 42. 43. 44. 45. 46.
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 3
47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
48. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
49. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
50. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2006, 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
58. 59. 60. 61. 62.
63. 64. 65.
Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNPSPP) Sistem Pengelolaan Persampahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Provinsi Dan RTRW Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 4
66. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Acuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
67. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2001, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
68. Keputusan Menteri Permukiman Prasarana dan Pengembangan Wilayah Nomor 375 Tahun 2004, tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3; 69. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631 Tahun 2005 tentang Penetapan Ruas Jalan Arteri dan Kolektor; 70. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631 Tahun 2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional; 71. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2010 – 2030 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5
6. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman. 9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman. 10. Bupati adalah Bupati Pasaman. 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman. 12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 15. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 16. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 17. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan. 18. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung perikehidupan dan penghidupan. 19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 21. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 22. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 23. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 24. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
6
25. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. 26. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 27. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 29. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 30. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 31. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 32. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. 33. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². 34. Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anakanak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai degan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. 35. Pengelolaan WS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam WS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 36. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 38. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
7
39. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 40. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. 41. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 42. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan). 43. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 44. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi. 45. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 46. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN RTRW KABUPATEN Pasal 2 (1) Lingkup wilayah perencanaan kabupaten dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, perairan dan wilayah udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi : a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas (Provinsi Sumatera Utara); b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota (Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau); c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam (Provinsi Sumatera Barat); dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat (Provinsi Sumatera Barat). (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kecamatan Bonjol; b. Kecamatan Tigo Nagari; c. Kecamatan Simpang Alahan Mati; d. Kecamatan Lubuk Sikaping; e. Kecamatan Duo Koto; f. Kecamatan Panti; 8
g. h. i. j. k. l.
Kecamatan Padang Gelugur; Kecamatan Rao; Kecamatan Mapat Tunggul; Kecamatan Mapat Tunggul Selatan; Kecamatan Rao Selatan; Kecamatan Rao Utara.
BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Tujuan Pasal 3 Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pasaman adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Pasaman yang aman, nyaman dan produktif dengan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Pasal 4 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 3, maka kebijakan yang akan dilaksanakan, meliputi : a. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan; b. menciptakan keseimbangan antar wilayah dan menyerasikan perkembangan antar wilayah dan antar sektor melalui penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan; c. mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah; d. pengembangan kawasan strategis; e. mendukung kebijakan penataan ruang Propinsi Sumatera Barat dalam penetapan dan peningkatan Kota Lubuk Sikaping menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani kegiatan skala Kabupaten/ Kota atau beberapa kecamatan. (2) Strategi untuk menciptakan keseimbangan antar wilayah dan menyerasikan perkembangan antar wilayah dan antar sektor melalui penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui : a. mempertahankan fungsi kawasan lindung; b. melarang melakukan kegiatan budidaya pada kawasan lindung; c. menjaga keseimbangan dan kelestarian kehidupan hayati dan konservasi air, tanah dan udara; d. mempertahankan luas kawasan berfungsi lindung untuk mencapai sekurangkurangnya 30% dari luas DAS. 9
(3) Strategi untuk mendorong terbentuknya aksesibiltas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui : a. mewujudkan dan meningkatkan hubungan lintas tengah Sumatera melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer; b. mendorong peningkatan akses kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pasaman yang belum berkembang melalui pembangunan/ pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder. (4) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui : a. penyediaan prasarana dan sarana penunjang kawasan strategis; b. menyusun program pembangunan kawasan strategis; c. Menyusun rencana detail tata ruang kawasan startegis; d. Meningkatkan aksesibilitas kawasan strategis dengan kawasan cepat tumbuh, dan kawasan yang didorong pertumbuhannya. (5) Strategi untuk mendukung kebijakan penataan ruang Propinsi Sumatera Barat dalam penetapan dan peningkatan Kota Lubuk Sikaping menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e , melalui : a. pengembangan fungsi Kota Lubuk Sikaping sesuai dengan potensi wilayah; b. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; c. peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah. Pasal 5 Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi : a. mengarahkan lokasi kegiatan budidaya melalui mekanisme perijinan dan penerapan pola insentif dan disentif; b. pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; c. melarang kegiatan budidaya pada kawasan lindung; d. pengembangan kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis dengan memperluas daerah irigasi; e. pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan wilayah; f. melakukan sosialisasi pengembangan kawasan permukiman yang berada pada daerah rawan bencana alam; g. mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan minimal untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Pasaman dengan mempertahankan sawah irigasi teknis; h. pengembangan kawasan budidaya perkotaan yang didasarkan pada kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan fisik perkotaan; i. pengembangan kawasan permukiman diarahkan ke pusat-pusat permukiman yang telah ada, baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan; j. pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal serta dukungan pengembangan prasarana pengairan;
10
k. pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan lainnya; l. pengembangan kawasan budidaya perkebunan diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan atau tanaman tahunan, dan diarahkan untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan pemanfaatan pertanian, dan pemeliharaan lingkungan hidup baik berupa perkebunan rakyat maupun perkebunan besar; m.pengembangan kawasan budidaya peternakan diarahkan pada pusat-pusat permukiman yang telah ada; n. pengembangan kawasan budidaya perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui upaya ekstensifikasi dan diversifikasi produk perikanan darat; o. pengembangan kawasan pertambangan diarahkan untuk pemanfaatan potensi bahan galian yang ramah lingkungan; p. pengembangan kawasan industri diarahkan pada kawasan yang mempunyai prospek pengembangan secara fisik maupun ekonomi, efisiensi dalam penyediaan prasarana, dan terpadu dengan pengembangan sektor lain; q. pengembangan kawasan pariwisata diutamakan pada wisata alam dan wisata budaya.
BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi : a. sistem perkotaan; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumberdaya air; dan f. sistem prasarana lingkungan. (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Sistem Perkotaan Kabupaten Pasal 7 (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas : 11
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); b. Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan (PKLp); c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping. (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b berlokasi di : a. Kecamatan Panti; b. Kecamatan Bonjol; dan c. Kecamatan Rao. (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di : a. Kecamatan Padang Gelugur; b. Kecamatan Simpang Alahan Mati; c. Kecamatan Tigo Nagari; d. Kecamatan Duo Koto; e. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan; f. Kecamatan Rao Selatan; dan g. Kecamatan Rao Utara. (5) Pusat kegiatan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di Kecamatan Mapat Tunggul.
Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Pasal 8 (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi sistem transportasi darat. (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan jalan dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. jaringan jalan arteri primer (AP), terdiri atas : 1. Ranjau Batu (Batas Propinsi Sumatera Barat) - Panti; 2. Panti – Batas Lubuk Sikaping; 3. Lubuk Sikaping By Pass; 4. Batas Kota Lubuk Sikaping – Kumpulan; dan 5. Kumpulan – Batas Kota Bukittinggi. b. jaringan jalan kolektor primer 3 (K3) terdiri atas : 1. Padang Sawah - Kumpulan; 2. Panti – Simpang Empat; 3. Rao – Rokan Hulu; 4. Andilan – Simpang Banyak; 5. Rao – Gunung Manahan – Sopo Duo; 6. Simpang Empat – Pasar Rao – Padang Matinggi. c. jaringan jalan kolektor primer 4 (K4) terdiri atas : 1. Dalik – Talu; 2. Ladang Panjang – Kapundung (Batas Pasaman Barat); 12
3. 4. 5. 6.
Bonjol – Suliki; Durian Gunjo Kecamatan III Nagari – Jambak Lubuk Sikaping; Taratang Tunggang – Ibuh; Kumpulan – Simpang – Malampah – Muaratantang – Batas Kabupaten Pasaman Barat; 7. Air Salak – Simpang Tiga Andilan – Simpang Dingin – Batas Kabupaten Pasaman Barat; 8. Panti – Kampung Tingal – Kuamang – Padanggalanggang – Batu Kambing; 9. Rao – Koto Rajo – Muara Sipongi (Batas Propinsi Sumatera Utara); 10. Silayang – Sungai Tuar – Batas Propinsi Riau; 11. Tanjung Bungo – Batas Kabupaten 50 Kota; 12. Petok – Mudik Air – Pertemuan – Rotan Gotah – Muaro Sungai Lolo; 13. Silang Empat - Lanai – Sinuangon – Batang Kundur. (4) Jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri atas : a. terminal penumpang Tipe A terdapat di Lubuk Sikaping; b. terminal penumpang Tipe B terdapat di Panti dan Rao.
Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Kabupaten Pasal 9 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c berupa pengembangan pembangkit listrik. (2) Pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang berlokasi di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan RaoUtara, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao, Kecamatan Mapat Tungguk dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan; b. pembangkit listrik tenaga surya yang berlokasi di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan; c. pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) yang berlokasi di Kecamatan Bonjol.
Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Pasal 10 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi : a. Jaringan telepon kabel; b. jaringan selular ; dan c. jaringan satelit. 13
(2) Jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dikembangkan untuk Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao, Kecamatan Mapat Tungguk dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. (3) Jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan untuk Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao, Kecamatan Mapat Tungguk dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dikembangkan untuk Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao, Kecamatan Mapat Tunggul dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.
Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumberdaya Air Kabupaten Pasal 11 (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi : a. sistem wilayah sungai; b. sistem jaringan irigasi; dan c. sistem air baku. (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wilayah Sungai Masang Pasaman. (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. daerah irigasi Kecamatan Bonjol kurang lebih1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga) hektar; b. daerah irigasi Kecamatan Tigo Nagari kurang lebih 2.505 (dua ribu lima ratus lima) hektar; c. daerah irigasi Kecamatan Simpang Alahan Mati kurang lebih 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hektar; d. daerah irigasi Kecamatan Lubuk Sikaping kurang lebih 1.163 ( seribu seratus enam puluh tiga) hektar; e. daerah irigasi Kecamatan Dua Koto kurang lebih 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) hektar; f. daerah irigasi Kecamatan Panti kurang lebih 3.526 (tiga ribu lima ratus dua puluh enam) hektar; g. daerah irigasi Kecamatan Padang Gelugur kurang lebih 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) hektar; h. daerah irigasi Kecamatan Rao kurang lebih 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) hektar;
14
i. daerah irigasi Kecamatan Rao Utara 1.688 (seribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar; j. daerah irigasi Kecamatan Rao Selatan 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan) hektar; k. daerah irigasi Kecamatan Mapat Tunggul 98 (delapan puluh delapan) hektar; dan l. daerah irigasi Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 192 (seratus sembilan puluh dua) hektar. (4) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari : a. mata air Bulakan Kecamatan Lubuk Sikaping; dan b. mata air Kampung Melayu Kecamatan Bonjol.
Bagian Ketujuh Sistem Prasarana Lingkungan Kabupaten Pasal 12 (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi : a. sistem penyedianan air minum; b. sistem pengelolaan sampah; c. sistem pengelolaan limbah;dan d. sistem penyedianan air bersih. (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. PDAM Lubuk Sikaping untuk melayani Kecamatan Lubuk Sikaping; b. PDAM Kumpulan Toboh untuk melayani Kumpulan; c. PDAM Bonjol untuk melayani Kecamatan Bonjol; d. PDAM Petok untuk melayani Petok; e. PDAM Panti untuk melayani Kecamatan Panti; f. PDAM Cubadak untuk melayani Kecamatan Duo Koto; g. PDAM Rao untuk melayani Kecamatan Rao; dan h. PDAM Sontang Tapus untuk melayani Kecamatan Padang Gelugur. (3) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. TPA Ampang Gadang dengan luas 5 hektar berlokasi di Kecamatan Panti untuk melayani wilayah Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Panti dan Kecamatan Rao; b. TPA Koto Tengah dengan luas 4 hektar berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping untuk melayani wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Bonjol. (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. pengelolaan air limbah rumah sakit di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Panti; b. pengelolaan air limbah perumahan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kcamatan Padang Gelugur dan Kecamatan Rao;
15
c. pokok-pokok rencana pengelolaan air limbah di Kabupaten Pasaman meliputi : 1. pengembangan IPAL Rumah Sakit di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Panti; 2. pembangunan MCK umum untuk wilayah perdesaan yang langka akan ketersediaan air bersih; 3. peningkatan penyuluhan masyarakat untuk membangun MCK pribadi; 4. Peningkatan sistem saluran pembuangan air limbah wilayah dan pipa-pipa penyalur serta pembangunan sistem baru pada wilayah-wilayah yang baru berkembang; 5. pembangunan saluran pembuangan air limbah pada kawasan perumahan baru maupun lama di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur dan Kecamatan Rao. (5) Sistem penyedian air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. upaya pengembangan penyediaan air bersih di Kabupaten Pasaman didasarkan target nasional, yaitu mampu melayani 80% masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat perdesaan sampai tahun 2015 dan untuk tahun berikutnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan nasional; b. prinsip pengembangan yang dilakukan melalui penyediaan air bersih secara terpadu dalam bentuk pengembangan dan pemeliharaan yang ditujukan untuk konservasi sumber daya air dan sistem penyediaan, baik untuk kawasan perkotaan maupun pedesaan; c. rencana penyediaan air bersih dalam jangka pendek di Kabupaten Pasaman berupa revitalisasi air bersih di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti dan Kecamatan Rao. Pasal 13 (1)
Upaya pengembangan penyediaan air bersih di Kabupaten Pasaman didasarkan target nasional, yaitu mampu melayani 80% masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat perdesaan sampai tahun 2015 dan untuk tahun berikutnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan nasional.
(2)
Prinsip pengembangan yang dilakukan adalah penyediaan air bersih secara terpadu, yaitu dalam bentuk pengembangan dan pemeliharaan yang ditujukan untuk konservasi sumber daya air dan sistem penyediaan, baik untuk kawasan perkotaan maupun pedesaan. Wilayah-wilayah yang telah dilayani air bersih di Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada dokumen RTRW Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030 sebagaimana terlampir pada raperda ini. Rencana penyediaan air bersih dalam jangka pendek di Kabupaten Pasaman adalah revitalisasi air bersih di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti dan Kecamatan Rao.
(3)
(4)
16
BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 14 (1) Rencana pola ruang meliputi : a. kawasan lindung;dan b. kawasan budidaya. (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan di Propins Sumatera Barat. (3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya kabupaten. (4) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Pasal 15 Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan rawan bencana alam ;dan e. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Pasal 16 (1) Rencana pola ruang untuk kawasan hutan lindung di Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a direncanakan seluas kurang lebih 180.726 (seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) hektar. (2) Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b berupa kawasan resapan air terdapat pada seluruh Kecamatan. (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dapat dibedakan menjadi dua kawasan yaitu : a. kawasan sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Rao Utara dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan; 17
b. kawasan sekitar mata air yang terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Bonjol. (4) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan akan dilakukan pemetaan oleh BPBD Kabupaten Pasaman. (5) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi : a. Cagar Alam Rimbo Panti dengan luas kurang lebih 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) hektar , berlokasi di Kecamatan Panti; b. Cagar Alam Malampah dengan luas kurang lebih 14.555 (empat belas ribu lima ratus lima puluh lima) hektar, berlokasi di Kecamatan Tigo Nagari; c. Cagar Alam Alahan Panjang dengan luas kurang lebih 17.664 (tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat) hektar, berlokasi di Kecamatan Bonjol dan Kecamatan Lubuk Sikaping; dan d. Taman Wisata Alam Rimbo Panti dengan luas kurang lebih 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar, berlokasi di Kecamatan Panti.
Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 17 Rencana pengembangan kawasan budidaya dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi; b. Kawasan Peruntukan Pertanian; c. Kawasan Peruntukan Pertambangan; d. Kawasan Peruntukan Permukiman; e. Kawasan peruntukan Pariwisata; f. Kawasan peruntukan Industri; dan g. Kawasan peruntukan Perikanan. Pasal 18 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berupa hutan produksi terbatas yang terdapat di Kecamatan Simpati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Panti, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Rao, Kecamatan Padang Gelugur dan Kecamatan Rao Utara dengan luas kurang lebih 35.730 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar. Pasal 19 (1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b meliputi : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan hortikultura; c. kawasan perkebunan;dan d. kawasan peternakan.
18
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan budidaya padi sawah dengan luas kurang lebih 21.580 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) hektar yang tersebar di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Tigo Nagari, Rao, Rao Selatan, Rao Utara dan Kecamatan Padang Gelugur. (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari dengan luas kurang lebih 12.000 (dua belas ribu) hektar yang terdapat di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti dan Kecamatan Padang Gelugur. (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan dengan luas kurang lebih 60.116 ( enam puluh ribu seratus enam belas) hektar. (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani dengan sentra pengembangan di : a. Kecamatan Tigo Nagari sebagai sentara Peternakan Sapi Potong; b. Kecamatan Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan sebagai Sentra Peternakan Kambing; c. Kecamatan Padang Gelugur sebagai sentra Peternakan Itik dan Ayam Buras. Pasal 20 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, yang tersebar di Kecamatan Tigo Nagari, Panti, Rao Selatan, Lubuk Sikaping, Bonjol, Rao Utara, Duo Koto dan Kecamatan Mapat Tunggul. (2) Sebaran pote tambang dan rencana pengembangan pertambangan di Kabupaten Pasaman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 21 (1) Kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d meliputi : a. permukiman perkotaan; dan b. permukiman perdesaan. (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kerang lebih 6.108 (enam ribu seratus delapan) hektar yang terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping, Panti, Rao dan Kecamatan Bonjol. (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8.221 (delapan ribu dua ratus dua puluh satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Padang Gelugur, Rao Selatan, Rao Utara, Mapat Tunggul, Dua Koto, TIgo Nagari dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Pasal 22 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf e diarahkan pada seluruh potensi objek-objek pariwisata, baik yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang. 19
(2) Objek-objek wisata yang sudah berkembang sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pariwisata Equator dan Rimbo Panti. (3) Sebaran lokasi potensi serta jenis objek wisata di Kabupaten Pasaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daearah ini. Pasal 23 Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf f diarahkan pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti dan Kecamatan Rao. Pasal 24 Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf g berupa perikanan budidaya yang diarahkan pada Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Panti dan Kecamatan Bonjol.
BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 25 (1) Penetapan dan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Pasaman terdiri atas : a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Padang Gelugur. Kecamatan Padang Gelugur merupakan daerah pertanian dan perdagangan serta pintu gerbang arus perdagangan dari Sumatera Utara dan Riau; dan b. pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Pasaman diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertanian yang besar, yaitu berpusat di Kecamatan Rao dengan hinterland (daerah penyangga) seperti Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Panti, Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Bonjol. (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipusatkan pada Kecamatan Bonjol. (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20
BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasal 26 (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten. (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan : a. rencana struktur ruang dan pola ruang; b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan; c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang telah ditetapkan; dan d. prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJP Kabupaten Pasaman. (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 27 Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berfungsi : a. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten; b. sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan); c. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun ; dan d. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 28 (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten; (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Ketentuan umum peraturan zonasi; b. Ketentuan perizinan; c. Ketentuan insentif dan disinsentif;dan d. Arahan sanksi.
21
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 29 (1)
(2)
(3)
Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a memiliki fungsi : a. Sebagai instrumen pengendalian pemanfataan ruang, memuat ketentuan b. tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan, kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan, kegiatan-kegiatan yang diperkenankan bersyarat atau diperkenankan secara terbatas pada suatu pola pemanfaatan ruang tertentu; c. Sebagai rujukan utama bagi penyusunan peraturan zonasi; d. Sebagai penduan perizinan dalam pemanfaatan ruang untuk pola-pola ruang yang kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruangnya berada pada pemerintah daerah kabupaten; e. Sebagai panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berada di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional, provinsi dan kabupaten, yang terdiri atas : 1. sistem Perkotaan; 2. sistem Jaringan Transportasi; 3. sistem Jaringan Prasarana Energi; 4. sistem Prasarana Telekomunikasi; 5. sistem Jaringan Sumberdaya Air; dan 6. sistem Prasarana Lingkungan. Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 30 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi : a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;dan d. izin mendirikan bangunan. (3) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. 22
(4) Prinsip penerapan izin meliputi : a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal. (5) Tujuan penerapan izin meliputi : a. melindungi kepentingan umum (public interest); b. menghindari eksternalitas negatif; c. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan.
Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 31 (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c terkandung suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan kabupaten yang bersifat akomodatif terhadap setiap perubahan yang menunjang pembangunan dan perkembangan kabupaten. (2) Jenis perangkat/ mekanisme insentif berupa : a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/ atau pemerintah daerah. (3) Jenis perangkat/ mekanisme disinsentif berupa : a. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Arahan Sanksi Pasal 32 Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf d antara lain : a. sanksi administratif, dapat berupa tindakan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif; b. sanksi pidana, dapat berupa penjara, denda, pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya, pencabutan izin usaha, dan pencabutan status badan hukum; 23
c. sanksi perdata, dapat berupa tuntutan ganti kerugian secara perdata bagi orang yang dirugikan akibat tindak pindana.
BAB X KETENTUAN PIDANA Bagian Keempat Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Pidana Penyelesaian Sengketa Pasal 33 (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Ketentuan Pidana Pasal 34 Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten. (2) BKPRD Kabupaten sebagaiman dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BKPRD Kabupaten ditentukan dengan Peraturan Bupati.
24
BAB XII PERAN MASYARAKAT Pasal 36 Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap : a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 37 Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa : a. masukan mengenai, persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang, dan penetapan rencana tata ruang; b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Pasal 38 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa : a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa : a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
25
Pasal 40 Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati. Pasal 41 Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Pasal 42 (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara : a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 43 Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara: a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang. Pasal 44 (1) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara : a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang; b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (2) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46 (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Pasaman berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2010. (2) RTRW Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam (lima) tahun. (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 27
(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan. (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.
Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 27 Juli 2011 BUPATI PASAMAN
BENNY UTAMA Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 27 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN
SYAMSURIZAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2011
28
