PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 3 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN Menimban g
:
a. bahwa kendaraan Dinas yang terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas adalah merupakan bagian dari Barang Daerah; b. bahwa barang milik daerah jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 yang telah berumur 5 (lima) tahun, rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapuskan; c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) ; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam 1
rangka Otonomi Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; 11.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2004; 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN DAN BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapka n
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman; 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman; 5. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara; 6. Kendaraan Operasional Dinas adalah Kendaraan yang digunakan untuk operasional lapangan; 7. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran adalah kendaraan dinas yang digunakan untuk kelancaran tugas-tugas perkantoran; 8. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas penggunaannya khusus untuk pelayanan masyarakat;
yang
9. Kas Daerah adalah Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping; 2
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1)
Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Kendaraan Dinas.
(2)
Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Kepala Daerah berhak mengatur dan mengurus barang daerah, dalam hal ini kendaraan dinas. BAB III PENJUALAN KENDARAAN DINAS Bagian Pertama RUANG LINGKUP Pasal 3
(1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional. (2) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran b. Kendaraan dinas Operasional Khusus. (3) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas yang telah dijual, dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Bagian Kedua SYARAT-SYARAT PENJUALAN KENDARAAN DINAS Pasal 4 (1) Kendaraan perorangan dinas yang diperuntukkan pemakaiannya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dijual kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir atau setelah umur kendaraan mencapai 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Kendaraan dinas operasional perkantoran baik roda dua maupuan roda empat yang setelah berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak efisien lagi dipergunakan untuk kepentingan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri. (3) Kendaraan dinas operasional khusus seperti: Truck, Ambulance, Mobil Pemadam Kebakaran, Alat Berat, Kendaraan di atas Air, Micro Bus dapat dijual apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya. 3
(4) Penghapusan atau penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas perorangan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
Bagian Ketiga TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS Pasal 5 (1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengajukan permohonan penghapusan/penjualan kendaraan perorangan dinas kepada DPRD Kabupaten Pasaman untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan selaku Pejabat Negara. (2)Anggota DPRD yang bermaksud untuk membeli 1 (satu) buah kendaraan dinas mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan SK Pengangkatan Anggota DPRD, serta rekomendasi Pimpinan DPRD, dan Unit Kerja. (3)Pegawai Negeri yang bermaksud untuk membeli 1 (satu) buah kendaraan dinas mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan SK Pengangkatan PNS, serta rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja. (4)Kepala Daerah berwenang untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, dan dalam hal permohonan yang dikabulkan oleh Kepala Daerah selanjutnya diusulkan kepada DPRD untuk dimintai persetujuannya. (5)Persetujuan DPRD dan permohonan yang dikabulkan harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (6)Prosedur dan tata cara penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional kepada PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB IV HARGA JUAL KENDARAAN DINAS Pasal 6 (1) Kendaraan yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% dari harga pasaran yang berlaku saat itu. (2) Kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih harga jualnya 20% dari harga pasaran yang berlaku saat itu. (3) Penjualan kendaraan dinas memakai rumus : A=BXC+D n
A.
Merupakan Objek Harga Jual Kendaraan Dinas
B. Merupakan Nilai Standarisasi Harga Jual Kendaraan yang dikeluarkan melalui kantor Dinas Pendapatan Propinsi di Lubuk Sikaping (Samsat)
C. Merupakan Nilai Fisik kendaraan yang di ceking oleh Tim Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB)
D. Merupakan Nilai Harga Pasaran dengan Kendaraan yang akan di jual (40% dan 20%)
mengkaitkan
Umur
4
n.
Merupakan usia kendaraan dinas
(4) Apabila ada biaya perbaikan terhadap kendaraan dinas sebelum terjadinya penjualan, maka pembeli hanya mempunyai kewajiban untuk 1 (satu) tahun sebelumnya. (5) Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada tambahan dari objek harga jual. BAB V KETENTUAN PENUTUP
ayat
(4)
merupakan
Pasal 7 Kendaraan dinas yang telah dijual dan dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Daerah wajib dibalik namakan paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah. Pasal 8 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Derah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman. Disahkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 28 Pebruari 2006 BUPATI
PASAMAN
YUSUF LUBIS Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 28 Pebruari 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN
Drs. SYAMSURIZAL PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010087170
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2006 NOMOR : 2 SERI : E 5
N o 1. 2. 3. 4.
Pejabat
Tanggal
Paraf
Wabup Sekda Asisten I Kabag Hukum PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 3 TAHUN 2006 TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN I.
PENJELASAN UMUM Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi kepada otonomi daerah sejalan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemeintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah memberikan wewenang luas kepada Pemerintah Kabupaten, sehingga daerah perlu melaksanakan langkah-langkah dan upaya dalam rangka pelaksanaan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan yang lebih tinggi termasuk pengelolaan Barang Daerah. Barang Daerah khususnya kendaraan dinas adalah merupakan satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan masyarakat, perlu ditata dengan baik sehingga terwujudnya pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, bahwa Kendaraan Dinas, baik Kendaraan Dinas perorangan maupun Kendaraan Operasional Dinas milik Pemerintah Daerah dapat dijual kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil pada akhir masa jabatannya dan Anggota DPRD. Dalam penjualan kendaraan dinas dimaksud agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang merupakan dasar pedoman dan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas 6
Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Usia kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang telah mencapai 7 (tujuh) tahun dihitung sejak tanggal pembelian kendaraan. Ayat (3) Usia kendaraan roda 2 dan roda 4 yang telah mencapai 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal pembelian, yang direlasisasikan setelah ada pengantinya Ayat (4) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pegawai Negeri yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ketentuan
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup jelas .
7
