PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA Menimbang
: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 222 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab; b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Kartanegara perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Kartanegara.
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9 sebagai Undang-Undang);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Nomor 3952 Tahun 2000); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Kewenangan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 13); 12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peratuan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 2
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RETRIBUSI WILAYAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara; 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara; 5. Kepala Dinas Kartanegara;
adalah
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Kutai
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Pusat Kesehatan Masyarakat; selanjutnya disebut Puskesmas; suatu sarana yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu; selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu; adalah sarana melaksanakan Pelayanan kesehatan kepada masyarajat yang mencakup bagian wilayah kerja Puskesmas disesuaikan dengan keadan setempat dan merupakan bagian integral dari Puskesmas dalam daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 9. Puskesmas Keliling adalah kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas tetapi dalam wilayah kerja Puskesmas; 10. Pondok Bersalin Desa; selanjutnya disebut dengan Polindes; adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat yang dilayani oleh Bidan; 11. Unit Pelayanan Rujukan Spesialis Terapung; selanjutnya disebut UPRST; adalah unit pelayanan rujukan spesialistik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilayani oleh tenaga-tenaga kedokteran spesialis atau ahli dibidangnya masing-masing pada sarana kesehatan yang ditetapkan; 12. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat yang dilaksanakan oleh perorangan, berkelompok maupun badan usaha. 13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada orang baik sebagai maupun secara keseluruhan. 14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah kesehatan yang diberikan oleh tenagatenaga kesehatan/kedokteran spesialis atau yang ahli dibidangnya masingmasing. 15. Pelayanan Rujukan Spesialistik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes; 16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan dan atau latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non-medis yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan barang yang diterimanya; 18. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang tanpa tinggal di ruang rawat inap; 19. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang dengan tinggal di ruang rawat inap; 20. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis; 21. Tindakan Medik adalah setiap upaya untuk mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit, untuk menyembuhkan penyakit, untuk memulihkan kesehatan; untuk memperbaiki fungsi sistem dalam tubuh, untuk mencegah atau mengurangi akibat lanjutan dari suatu penyakit atau gangguan kesehatan, yanng dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diberi wewenang untuk itu;
4
22. Perbekalan Farmasi adalah bahan instrumen, aparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, bahan obat dan obat, reagensia/produk diagnostik invitro atau barang lain yang sejenis atau terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya yang disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia dan Formularium Nasional atau suplemennya dan/atau digunakan untuk diagnosis penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan, meringankan atau mencegah penyakit pada manusia dan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia. 23. Peserta Tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, ABRI dab Purnawirawan ABRI yang mempunyai tanda pengenal PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Tanda Pengenal yang syah; 24. Peserta Tertanggung PT. (Persero) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) Indonesia adalah karyawan perusahaan swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta tertanggung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja; 25. Orang Miskin adalah orang yang tidak mampu secara ekonomis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari pihak yang berwenang; dalam hal ini oleh Kepala Desa/Lurah yang dikukuhkan oleh Camat, dan mereka yang dipelihara oleh Panti Sosial/Rumah Yatim Piatu/Rumah Jompo Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum; 26. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib dan sedang dalam masa hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah tetap; 27. Veteran Republik Indonesia adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu Tanda Pengenal yang sah; 28. Perintis Kemerdekaan adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu Tanda Pengenal yang sah; 29. Hygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap Badan Usaha, perorangan dan masyarakat, serta kelengkapan-kelengkapan persyaratan kesehatn untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran terhadap makanan, minuman dan lingkungan; 30. Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pelayanan Kesehatan baik secara menyeluruh atau sebagian pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum atau Perusahaan Perorangan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 31. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Unit Pelayanan Kesehatan Swasta untuk melaksanakan kegiatannya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; 32. Penyalur Alat Kesehatan adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas, koperasi atau perusahaan perorangan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku, yang memiliki izin yang sah;
5
33. Pedagang Farmasi adalah Badan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran, perbekalan, farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki izin yang sah; 34. Rumah Sakit adalah Badan Hukum yang memiliki Izin untuk melaksanakan pelayanan kesehatan umum (Rumah Sakit Umum) dan atau pelayanan kesehatan khusus (Rumah Sakit Khusus) sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, yang memiliki Izin yang sah; 35. Klinik atau Balai Pengobatan Umum adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki Izin yang sah; 36. Balai Kesehatan Ibu dan Anak, selanjutnya disebut BKIA, adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan kebidanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki Izin yang sah; 37. Laboratorium Kesehatan adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian kesehatan secara laboratorik dengan menggunakan perbekalan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki Izin yang sah; 38. Klinik Fisioterapi adalah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki Izin untuk melakukan kegiayan pelayanan Fisioterapi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki Izin yang sah; 39. Apotik adalah suatu sarana kesehatan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat, yang memiliki Izin yang sah; 40. Toko Obat adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan penyaluran Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki Izin yang sah; 41. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah adalah sarana penunjang peayanan kesehatan yang melakukan pelayanan angkutan dengan kendaraan ambulans dan atau kendaraan angkutan jenazah, yang memiliki Izin yang sah; 42. Toko; Optik adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan usaha penyediaan, penyimpanan dan penyaluran alat optik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki Izin yang sah; 43. Praktek Dokter adalah Pelayanan kesehatan melalui praktek swasta baik perorangan maupun berkelompok, baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis, yang memiliki Izin yang sah; 44. Praktek Bidan adalah Pelayanan kebidanan melalui praktek swasta baik perorangan maupun berkelompok, yang berlaku, yang memiliki Izin yang sah; 45. Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif adalah Pelayanan pengobatan secara tradisional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 46. Tukang Gigi adalah perorangan yang memiliki Izin untuk melakukan pelayanan gigi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6
47. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker; 48. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonseia sebagai Asisten Apoteker; 49. Surat Izin Kerja Apoteker adalah surat Izin yang diberikan kepada Apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian setelah memenuhi persyaratan; 50. Cacat mental dan jiwa adalah orang yang terganggu kesehatan mental dan jiwanya (orang gila); 51. Jasa Boga Golongan A adalah usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang melayani masyarakat umum; 52. Jasa Boga Golongan B adalah usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang melayani kebutuhan khusus asrama haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan umum dalam negeri; 53. Jasa Boga Golongan C adalah usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang melayani kebutuhan untuk sarana angkutan umum internasional dan pesawat udara; 54. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 55. Masa Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memanfaatkan kekayaan daerah; 56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah; selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang; 57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan; selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan 58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar; selanjutnya disingkat dengan SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian pembayaran atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah; selanjutnya disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan atas Izin Pelayanan kesehatan swasta. 7
Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri atas : a. Jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan UPRST, yang diterima atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum; b. Izin dan atau Sertifikasi Pelayanan Kesehatan Swasta yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan : a. Untuk jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah orang pribadi atau badan hukum yang menerima jasa pelayanan kesehatan tersebut; b. Untuk Izin Pelayanan Kesehatan Swasta adalah perorangan atau berkelompok, perusahaan perorangan atau badan hukum yang mendapatkan Izin dan atau sertifikasi untuk melakukan Pelayanan kesehatan swasta.
BAB III KEBIJAKSANAAN TARIF Pasal 4 (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab dalam pemeliharaan kesehatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. (3) Tarif jasa pelayanan kesehatan pada Unit-unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (4) Tarif Izin Pelayanan Kesehatan Swasta ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan izin, kemampuan pemohon Izin dan aspek keadilan.
BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kesehatan dikenakan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan UPRS 8
Pasal 6 Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan swasta dikenakan terhadap Izin Pelayanan Kesehatan Swasta yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pasal 7 Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes adalah sebagai berikut: (1) Retribusi pelayanan pengobatan umum setiap kali kunjungan rawat jalan : a. Puskesmas dan Puskesmas Keliling ………………………… Rp. 1.500,b. Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa ………… Rp. 1.000,(2) Retribusi pelayanan rawat inap adalah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perhari, termasuk didalamnya biaya pengobatan umum. (3) Retribusi terhadap pelayanan Tindakan Medis Umum : a. Pengangkatan tumor jinak (atherome, lipome dsb.) ……….. Rp. 7.500,b. Jahit luka jaringan kulit dan otot ……………………………… Rp. 7.500,c. Debridemen luka ………………………………………………. Rp. 7.500,d. Imobilisasi ………………………………………………………. Rp. 7.500,e. Sunat (circumsisi) ……………………………………………… Rp. 25.000,f. Insisi/Eksisi/Ekstirpasi ………………………………………… Rp. 7.500,g. Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi ………………… Rp. 7.500,h. Persalinan Normal ……………………………………………… Rp. 50.000,i.
Pemakaian disposable per-satu unit pemakaian …………… Rp. 2.500,-
(4) Retribusi terhadap pelayanan Tindakan Media Gigi : a. Pencabutan Gigi Sulung ……………………………………… Rp. 5.000,b. Pencabutan Gigi Tetap ……………………………………….. Rp. 7.500,c. Pencabutan Gigi Tertanam/Impikasi ………………………… Rp. 15.000,d. Insisi Abses Gigi ……………………………………………….
Rp. 7.500,-
e. Tumpatan Sementara …………………………………………
Rp. 5.000,-
f. Tumpatan Tetap ……………………………………………….
Rp. 5.000,-
g. Scalling …………………………………………………………
Rp. 7.500,-
h. Perawatan Saluran Akar ……………………………………...
Rp. 5.000,-
i.
Pembuatan Gigi Tiruan (per-gigi) ……………………………
Rp. 10.000,-
j.
Ortodonsi (per-gigi) ……………………………………………
Rp. 10.000,-
9
Pasal 8 Retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik adalah sebagai berikut : (1) Retribusi terhadap pelayanan Pemeriksaan Laboratorium : a. Pemeriksaan Darah : 1. Hitung Jenis Darah ………………………………………..
Rp. 2.500,-
2. Hitung Hemoglobin ………………………………………..
Rp. 1.000,-
3. Laju Endap Darah …………………………………………
Rp. 1.000,-
4. Golongan Darah …………………………………………… Rp. 5.000,5. Malaria ……………………………………………………… Rp. 1.500,6. Filaria ……………………………………………………….. Rp. 1.500,7. STS/VDLR ………………………………………………….
Rp. 2.500,-
b. Pemeriksaan Urine : 1. Bilirubin/Urobilin/Urobilinogen ……………………………. Rp. 1.500,2. Fisik Urine ………………………………………………….. Rp. 1.500,3. Glukosa ……………………………………………………..
Rp. 1.500,-
4. Pemeriksaan Protein ……………………………………… Rp. 1.500,5. Sedimen Urine ……………………………………………..
Rp. 2.500,-
6. Tes Kehamilan ……………………………………………..
Rp. 17.500,-
c. Pemeriksaan Tinja (Faeces) : 1. Fisik Faeces ………………………………………………... Rp. 1.500,2. Parasit Faeces ……………………………………………... Rp. 2.000,3. Darah Faeces ………………………………………………. Rp. 2.000,d. Pemeriksaan cairan dan jaringan tubuh lainnya : 1. B T A ………………………………………………………..
Rp. 2.250,-
2. Pemeriksaan GO ………………………………………….
Rp. 2.250,-
3. Pemeriksaan KOH ………………………………………...
Rp. 2.250,-
(2) Retribusi terhadap Pemeriksaan Radiologis : Foto Rontgen ………………………………………………………. Rp. 25.000,(3) Pemeriksaan Elektromedis : a. ECG ……………………………………………………..……… Rp. 10.000,b. USG ……………………………………………………………..
Rp. 15.000,-
Pasal 9 Restribusi terhadap pelayanan lain-lain adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan untuk pemberian Surat Keterangan Kesehatan : 10
a. Untuk Kepentingan Pekerjaan …………………………….. Rp. 5.000,b. Untuk keperluan pendidikan ………………………………..
Rp. 2.500,-
2. Pemeriksaan Visum Et Repertum a. Otopsi Jenazah ………………………………………………. Rp. 25.000,b. Visum Luar ……………………………………………………. Rp. 7.500,3. Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah : a. Sampai dengan 5 (lima) kilometer pertama ………………. Rp. 7.500,b. Selanjutnya setiap 3 KM berikutnya dihitung sebesar …… Rp. 2.500,Pasal 10 Besarnya tarif restribusi terhadap Izin Kerja dan atau Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta adalah sebagai berikut : a. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis …………………….. Rp. 100.000,b. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis …………………… Rp. 200.000,c. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum / Gigi ………………… Rp. 75.000,d. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum / Gigi ………………. Rp. 125.000,e. Izin Praktek Perorangan Bidan …………………………………. Rp. 30.000,f. Izin Praktek Berkelompok Bidan ……………………………….. Rp. 50.000,g. Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan …………………………... Rp. 300.000,h. Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi ………………………….. Rp. 400.000,i.
Izin Rumah Sakit …………………………………………………. Rp. 750.000,-
j.
Izin Klinik atau Balai Pengobatan Umum ……………………… Rp. 150.000,-
k. Izin Laboratorium Kesehatan …………………………………… Rp. 100.000,l.
Izin Usaha Klinik Fisioterapi …………………………………….. Rp. 75.000,-
m. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) ……………………. Rp. 100.000,n. Izin Apotik …………………………………………………………. Rp. 200.000,o. Izin Toko Obat ……………………………………………………. Rp. 100.000,p. Ijin Toko Optik ……………………………………………………. Rp. 100.000,q. Tanda Daftar Tukang Gigi ………………………………………. Rp. 30.000,r. Ijin Kerja Apoteker ……………………………………………….. Rp. 75.000,s. Izin Kerja Apoteker ………………………………………………. Rp. 30.000,t. Izin Kerja Opticien ……………………………………………….. Rp. 50.000,u. Izin Kerja Fisioterapist …………………………………………… Rp. 50.000,v. Izin Operasional Pest Control …………………………………… Rp. 100.000,w. Sertifikasi Laik Sehat Hotel ……………………………………… Rp. 100.000,x. Sertifikasi Laik Sehat Kolam Renang ………………………….. Rp. 100.000,y. Sertifikasi Penjualan Makanan dan Minuman (Warung/Kantin) Rp. 15.000,z. Sertifikasi Penjualan Makanan dan Minuman (Rumah Makan) Rp. 25.000,11
aa. Sertifikasi Penjualan Makanan dan Minuman berupa Restoran Rp. 50.000,bb. Izin Penyehatan Jasa Boga ……………………………………... Rp.100.000,cc. Izin Usaha Jasa Boga ……………………………………………. Rp.200.000,dd. Izin Operasional Jasa Boga Golongan : A …………………………………………………………………… A2 …………………………………………………………………. A3 …………………………………………………………………. B …………………………………………………………………... C ……………………………………………………………………
Rp. 300.000,Rp. 400.000,Rp. 450.000,Rp.1.250.000,Rp.1.500.000,-
ee. Izin Pabrik Makanan dan Minuman ……………………………. Rp. 500.000,ff. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional ………………………… Rp.
15.000,-
Pasal 11 Tarif pelayanan pada Unit Pelayanan Spesialis Terapung (UPRST) KM Dr.SOEWONDO dan pengolahannya akan diatur melalui Keputusan Daerah Kepala Daerah. Pasal 12 Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji dan pengelolaannya akan diatur melalui keputusan Kepala Daerah. BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memberikan pelayanan kesehatan; (4) Pemungutan retribusi Izin Pelayanan kesehatan swasta dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara; (5) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi Izin Pelayanan kesehatan swasta menggunakan tanda pemungutan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; (6) Penerimaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kesehatan dengan ketentuan: a) 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pungutan retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk menunjang operasional pelayanan kesehatan oleh Unit Pelaksana Teknis; 12
b) pengaturan pengelolaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada huruf a diatas diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati atas usul kepala Dinas Kesehatan. (7) Penerimaan pungutan retribusi Izin Pelayanan kesehatan swasta disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. (8) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap bulannya.
BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAGIAN PERTAMA Tata Cara Pembayaran Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi oleh selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAGIAN KEDUA Tata Cara Penagihan Pasal 15 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
13
(5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan / surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat.
BAB VII KEBERATAN Pasal 16 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dipertimbangkan dan akan ditolak. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 17 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan wajib retribusi dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
14
BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI BAGIAN PERTAMA Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 18 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari nilai kelebihan retribusi atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 19 (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurannya menyebutkan : a. Nama dan alamat Wajib Retribusi; b. Masa Retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan atau melalui pos tercatat.
15
Pasal 20 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAGIAN KEDUA Keringanan Restribusi Pasal 21 (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan berupa pengurangan dan atau pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi antara lain : lembaga sosial, kegiatan sosial, bencana alam. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7,8 dan 9 tidak berlaku lagi: a. Orang miskin; b. Mereka yang berada di Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Penderita Cacat dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari Pimpinan Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Penderita Cacat ; c. Peserta Asuransi Kesehatan; d. Anggota Veteran, Wredathama dan keluarga yang tertanggung; 16
e. Kader kesehatan yang aktif terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Pengenal dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Puskesmas setempat ; f. Mereka yang terkena musibah bencana alam yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam batas waktu tertentu; g. Pasien yang mendapat pelayanan pengobatan progam; h. Penduduk yang berusia 5 (lima) tahun atau kurang; i. Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih ; j. Penderita cacat lumpuh, tunanetra, cacat mental dan jiwa. (2) Murid TK, SD, SMTP, SMU, SMK dibebaskan dari biaya pengobatan dasar umum dan tindakan medis sesuai Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Sekolah / Pimpinan Masing-masing. (3) Untuk Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, serta Punawirawan TNI dan POLRI beserta keluarganya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24 Kepala Daerah atau usul Kepala Dinas mengangkat dan menetapkan pejabat yang ditunjuk baik yang berasal dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masingmasing. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,0 (Lima Juta rupiah) (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 17
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, dimaksud dalam ayat (1) ini berwenang :
para
penyidik
sebagaimana
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan atau selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Pejabat Penyidik tindakan :
Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap
a. Pemeriksaan rumah; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
18
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarong Pada Tanggal 17 Juli 2003
BUPATI KUTAI KARTANEGARA, ttd DRS. H. SYAUKANI. HR. MM
Diundangkan di Tenggarong Pada Tanggal 17 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, ttd DRS. H. EDDY SUBANDI. MM NIP. 550 004 831 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2003 NOMOR 5
19
20
