PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap hewan, maka perlu upaya Pemeliharaan Kesehatan Hewan; b. bahwa pemeliharaan kesehatan hewan merupakan faktor penentu dalam usaha pengembangan hewan, peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kuantan
Singingi
tentang
Pemeliharaan Kesehatan Hewan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
1
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
1977
tentang
Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Pehewanan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 3
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 13. Hewan adalah semua binatang baik dipelihara maupun tidak dipelihara. 14. Ternak
adalah
hewan
peliharaan
yang
kehidupannya
yakni
mengenai
tempat,
perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa – jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 15. Pehewan/ peternak adalah orang atau badan hukum atau buruh pehewanan/ peternakan yang mata pencariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada pehewanan/ peternakan. 16. Pehewanan/ peternakan adalah pengusahaan hewan/ ternak. 17. Pehewanan/
peternakan
murni
adalah
cara
pehewanan/
peternakan,
dimana
perkembangbiakan hewannya/ ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan/ ternak yang temasuk satu rumpun. 18. Persilangan adalah cara pehewanan/ peternakan dimana perkembangbiakan hewannya/ ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan/ ternak dari satu jenis tetapi berlainan rumpun. 19. Usaha Pehewanan/ peternakan
adalah usaha pehewanan/ peternakan, yang dilakukan
ditempat yang tertentu serta perkembangbiakan hewannya/ ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh pehewan/ Peternak. 20. Kesejahteraan Hewan adalah usaha manusia memelihara hewan yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar. 21. Pencegahan
Penyakit
Hewan
adalah semua
tindakan untuk mencegah
timbulnya,
berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan. 22. Pemberantasan Penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya/ terjadinya, berjangkitnya dan menjalankannya kasus penyakit hewan. 23. Pengobatan Penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan yang menular maupun yang tidak menular 24. Karantina Hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar tidak menular Kepada hewan yang sehat. 25. Pengawasan
Penyakit
Hewan
adalah
tindakan
penilikan
dan
pengawasan
yang
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau ahli pengawas yang ditunjuk untuk mendapatkan kepastian apakah seekor atau lebih hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan bebas dari segala penyakit hewan.
4
26. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungan dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan hewan. 27. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan bahan makanan asal hewan dan untuk mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut layak, sehat dan aman bagi manusia. 28. Vaksinasi adalah semua tindakan untuk memasukan vaksin kepada hewan untuk memperoleh kekebalan terhadap suatu penyakit. 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. 30. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 31. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pemeliharaan Kesehatan Hewan. 32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi. 34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 35. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. 36. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPOWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi. 37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
5
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 44. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan. 45. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali
dengan
penyampaian
surat
peringatan,
surat
teguran
yang
bersangkutan
melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang. 46. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada SKRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang. 47. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN Pasal 2 Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki hewan wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan. Pasal 3 Usaha meniadakan suatu penyakit pada hewan dilakukan dengan
penolakan, pencegahan,
pemberantasan, pengobatan, pengawasan penyakit hewan, dan penertiban hewan.
6
Pasal 4 Usaha pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan meliputi : a. mempertinggi produksi dengan memperbaiki kesehatan hewan dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit hewan; b. menjaga kesehatan masyarakat melalui upaya penjagaan makanan yang berasal dari hewan; c. mencegah penyakit hewan agar tidak menular pada manusia. Pasal 5 Untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan meniadakan penyakit hewan melalui : a. menolak masuknya hewan yang terjangkit penyakit ke dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. b. mencegah penyakit hewan meliputi : 1. karantina; 2. pengawasan lalu lintas hewan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi; 3. pengebalan hewan; 4. pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan; 5. tindakan hygiene. c. pemberantasan penyakit hewan dilakukan dengan usaha : 1. penutupan satu area tertentu untuk keluar masuk hewan; 2. pembatasan bergerak dari hewan didaerah tertentu; 3. pengasingan hewan sakit atau yang tersangka sakit; 4. pemusnahan hewan hidup yang ternyata dihinggapi penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan; d. pengobatan penyakit hewan meliputi usaha-usaha : 1. pemeriksaan hewan; 2. penyediaan obat-obatan dan immum – sera oleh Pemerintah Daerah atau swasta; 3. urusan – urusan pemakaian obat-obatan; 4. pemberantasan rabies pada anjing, kucing, dan kera dan lain-lain antropozoonosa yang penting; 5. pengawetan terhadap bahan-bahan berasal dari hewan yaitu kulit, bulu, tulang, kuku, tanduk dan lain-lain; 6. dalam pengendalian authoprotozonosis diadakan kerja sama atau instansi terkait. e. pengawasan penyakit hewan meliputi usaha : 1. pengawasan pemotongan hewan; 2. pengawasan terhadap usaha pehewanan/ peternakan; 3. pengawasan terhadap bahan-bahan hayati yang ada sangkut pautnya dengan hewan, bahan pengawetan, makanan dan lain-lain; 4. pemberantasan rabies pada anjing, kucing, dan kera dan lain-lain antropozoonosa yang penting; 5. pengawetan terhadap bahan-bahan berasal dari hewan yaitu kulit, bulu, tulang, kuku, tanduk dan lain-lain; 6. dalam pengendalian authoprotozonosis diadakan secara terpadu dengan instansi terkait.
7
Pasal 6 (1)
Setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewan wajib mengandangkan hewannya untuk kepentingan kesehatan dan ketertiban umum.
(2)
Pemelihara hewan tidak diperkenankan membiarkan hewannya berkeliaran di jalan umum, lahan pertanian, pasar, pemukiman masyarakat dan tempat-tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Pasal 7
(1)
Hewan yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, mengganggu ketertiban umum, dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dilakukan penertiban.
(2)
Penertiban terhadap hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. disita; b. diproses dalam waktu 7 (tujuh) hari; c. pembinaan pemilik; d. ganti rugi oleh pemilik atas biaya perawatan dan pengamanan selama penyitaan; e. menjadi milik Pemerintah Daerah .
(3)
Penertiban terhadap hewan yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemusnahan dengan cara : a. diracun; b. ditembak; c. dibakar.
(4)
Cara
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis ditentukan oleh
Dinas yang membidangi bidang Peternakan. (5)
Pemilik
hewan tidak dapat menuntut ganti kerugian atas hewan yang ditertibkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6)
Biaya penertiban pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Pemerintah Daerah. BAB III PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN Pasal 8
(1)
Pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan, dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan.
(2)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. surat keterangan kesehatan hewan yang berasal dari luar daerah maupun dari dalam daerah; 8
b. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan; c. pengobatan; d. karantina. e. pemberian izin yaitu : 1. Izin usaha peternakan; 2. Izin produksi bibit; 3. Izin usaha pakan dan obat hewan ditingkat Toko, Kios dan Pengecer; 4. Izin laboratorium kesehatan hewan; 5. Izin usaha rumah sakit/ klinik hewan; 6. Izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU) kecuali untuk ekspor impor. (3)
Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 9
Pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan secara teknis dilakukan oleh Dinas yang membidangi bidang peternakan. Pasal 10 Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan dari Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pemeliharaan Kesehatan Hewan. BAB IV RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek, Golongan dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pasal 11 (1)
Dengan nama Pemeliharaan Kesehatan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan dalam daerah.
(2)
Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan.
(3)
Subjek Retribusi yaitu setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan.
9
Paragraf 2 Golongan Retribusi Pasal 12 (1) (2)
Retribusi Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan d digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf e digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis izin yang diberikan. Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 14 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan dan/ atau biaya penyelengaraan pemberian izin.
(2)
Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) meliputi biaya vaksin, tempat observasi, obat-obatan dan survey lapangan.
(3)
Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi biaya penyelenggaraan pemberian izin. Bagian ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 15
(1) Tarif pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagai berikut : a. Anjing, kucing, kera dan sejenisnya
Rp. 5.000 / ekor
b. Sapi, kerbau, kuda, babi dan sejenisnya
Rp.10.000 / ekor
c. Kambing, domba, dan sejenisnya
Rp. 5.000 / ekor
d. Unggas dan sejenisnya
Rp.
100 / ekor
e. Kelinci dan sejenisnya
Rp.
500 / ekor
(2) Tarif pengobatan dan vaksinasi sebagai berikut : a. Vaksinasi SE
Rp. 5.000 / ekor
b. Vaksinasi rabies
Rp. 5.000 / ekor
10
c. Pengobatan 1. Hewan Besar (sapi, kerbau dan sejenisnya)
Rp. 5.000 / ekor
2. Hewan Kecil (kambing, domba dan sejenisnya)
Rp. 3.000 ekor
3. Hewan kesayangan (anjing, kucing dan sejenisnya) Rp. 5.000 / ekor d. Pemeriksaan spesimen di laboratorium
Rp. 3.000 / ekor
(3) Besarnya Tarif Retribusi untuk penahanan dan pengamatan dalam rangka fungsi karantina hewan sebagai berikut : a. Sapi, kerbau, kuda, babi dan sejenisnya
Rp.15.000/ ekor/hr
b. Kambing, domba dan sejenisnya
Rp. 5.000/ ekor/hr
(4) Tarif izin pemeliharaan kesehatan hewan : a. Izin Usaha Pakan dan Obat Hewan
Rp.150.000/ tahun
b. Izin Produksi Bibit
Rp.200.000/ tahun
c. Izin Usaha Peternakan
Rp.200.000/ tahun
d. Laboratorium Kesehatan Hewan
Rp.250.000/ tahun
e. Izin Rumah Sakit Hewan
Rp.250.000/ tahun
f. Izin Rumah Potong Hewan/ Rumah Potong Unggas.
Rp.250.000/ tahun
(5) Penyesuaian tarif lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 16 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu paling lama 1 ( satu ) tahun takwim. (2) Retribusi terutang pada saat pelayanan diberikan. Bagian Kelima Wilayah Pemungutan Pasal 17 Retribusi yang dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Bagian Keenam Tata Cara Pemungutan Pasal 18 (1)
Pungutan tidak dapat diborongkan.
(2)
Retribusi dipungut menggunakan media setoran atau dokumen lain yang dipersamakan.
11
Bagian Ketujuh Surat Pendaftaran Pasal 19 (1)
Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2)
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3)
Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 20
(1)
Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(2)
Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
(3)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data yang baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
(4)
Bentuk, isi dan tata cara SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ( 2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Penetapan Retribusi Pasal 21
(1)
Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
(2)
Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbikan SKRD secara jabatan.
(3)
Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kesembilan Pembayaran Retribusi Pasal 22
(1)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Retribusi
yang terutang dilunasi selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
12
(3)
SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat-surat tersebut di atas.
(4)
Tata cara
pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi
diatur
dengan Keputusan Bupati. Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi Pasal 23 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan Pasal 24 (1)
Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
(2)
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
(3)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(4)
Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(5)
Biaya pelaksanaan penegakkan hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud ayat (4) dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar. Bagian Keduabelas Keberatan Pasal 25
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan retribusi tersebut.
13
(3)
Keberatan diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dan (3) tidak dapat dipertimbangkan.
(5)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi. Pasal 26
(1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Bagian Ketigabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasal 27
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
(2)
Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilewati dan tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu. (5)
Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran. Pasal 28
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan : a.
nama dan alamat wajib retribusi;
b.
masa retribusi;
c.
besarnya kelebihan;
d.
alasan singkat dan jelas. 14
Pasal 29 (1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
(2)
Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan. Bagian Keempatbelas Cara Penghapusan Retribusi Pasal 30
(1)
Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa dapat dihapus.
(2)
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah daluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Pasal 31
(1)
Bupati dapat membebaskan pembebanan retribusi
kepada orang atau badan untuk
mendapatkan pelayanan dalam keadaan tertentu. (2)
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keadaan hewan yang tidak berpemilik, keadaan wabah, kegiatan sosial dan orang tidak mampu.
(3)
Biaya pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
(4)
Pembebasan pembebanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bagian Kelimabelas Petugas Pemungut Pasal 32
(1)
Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)
Satuan kerja pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan.
(4)
Satuan Kerja Pemungut atau Juru Pungut yang menyalahgunakan uang pungutan daerah yang mengakibatkan kerugian
daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15
Pasal 33 (1)
Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan ke Kas Daerah.
(3)
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud pada ayat (2) Pasal ini untuk Daerah pemungutan tertentu.
(4)
Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) Pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)
Bendaharawan Khusus
Penerima dilarang menyimpan uang diluar batas waktu yang
ditetapkan, atas nama pribadi/ satuan kerja pada suatu Bank. (6)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atas langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati. Bagian Keenambelas Daluarsa Pasal 34
(1)
Penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2)
Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 35
(1)
Setiap orang yang memiliki hewan dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e, yang tidak membayar retribusi atas jasa pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
(3)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 16
BAB VI PENYIDIKAN Pasal 36 (1)
Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
17
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 37 (1)
Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah.
(2)
Pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi bidang Peternakan yang meliputi : a. menetapkan pedoman yang bersifat teknis ; b. melakukan evaluasi dan pengawasan; c. memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi.
(3)
Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat yang meliputi : a. memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan masyarakat pemelihara hewan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku; b. melakukan koordinasi dalam rangka tindakan penertiban pemeliharaan hewan; c. melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38
Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan
yang telah
ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39 Hal-hal
yang belum diatur
dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut
teknis
pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan/Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 18
Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Disahkan di Teluk Kuantan pada tanggal 28 Januari 2009 BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. SUKARMIS Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 28 Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
Drs.H. ZULKIFLI, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 10
19
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN I.
PENJELASAN UMUM Salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sektor pertanian,
sesuai dengan potensi daerah diantaranya adalah bidang peternakan yang
diharapkan mampu sebagai sumber produksi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan protein hewani dan sebagai salah satu bahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemakmuran serta kesejateraan masyarakat. Usaha
pemeliharaan
hewan,
dilakukan
sesuai
dengan
arah
dan
kebijakan
pengembangan dalam rangka meningkatkan produksi hewan/ ternak yang berkualitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap hewan dan manusia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam berbagai wujud antara lain pemberian
Surat
Keterangan
Kesehatan
Hewan,
pemeriksaan
kesehatan
hewan,
pengobatan, karantina dan pemberian izin usaha pehewanan/ peternakan. Dalam upaya pemberian pelayanan tersebut, orang atas badan hukum yang mendapatkan pelayanan dapat dibebani pungutan retribusi sebagai pengganti sebagian biaya pelaksanaan pelayanan yang diberikan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 huruf a Kerugian yang ditimbulkan baik bagi manusia maupun bagi hewan itu sendiri. Huruf b dan c Cukup jelas
20
Pasal 5 Huruf a Cukup Jelas Huruf b angka 1 Karantina adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar tidak menular kepada hewan yang sehat. Huruf b angka 5 Hygiene adalah tindakan untuk mempertahankan dan memperbaiki kesehatan hewan. Pasal 6 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud lahan pertanian
adalah lahan pertanian yang sedang digarap atau
ditanami. Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) huruf e Menjadi milik Pemerintah Daerah maksudnya apabila pemilik yang hewannya disita tidak mengakui sebagai pemilik atau tidak bersedia diproses dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari yang telah ditentukan dan/atau tidak memenuhi kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf d. Ayat (3) s/d (6) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas 21
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas 22
Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 10
23
