PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR
5
TAHUN 2011
TENTANG PELARANGAN PERJUDIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang
: a. bahwa Daerah Kolaka Utara adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai–nilai kaidah norma–norma kehidupan kemasyarakatan; b. bahwa penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab meliputi juga upaya pembangunan sosial masyarakat yang bersih bentuk kemaksiatan; c. bahwa pada hakekatnya perjudian merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan serta berpotensi untuk mengganggu ketentraman masyarakat dan dapat menimbulkan masalah sosial; d. bahwa untuk menghilangkan perjudian perlu dilakukan upaya– upaya antisipatif; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perjudian.
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040); 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
1
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) ; 6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOLAKA UTARA Dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PERJUDIAN
BAB I KETENTUAN UMUM
2
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kolaka Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka Utara. 5. Perjudian adalah tiap – tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk di dalamnya segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 6. Pelarangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk merintangi, mengantisipasi, menolak, dan atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan perjudian . 7. Promosi adalah bentuk kegiatan untuk memperkenalkan produk/ jasa kepada masyarakat. 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang–Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB II PELARANGAN Bagian Pertama Umum Pasal 2 Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketentraman masyarakat dengan salah satu upaya pencegahan perjudian. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3 Maksud dari pelarangan perjudian adalah : a. untuk menciptakan kesadaran terhadap bahaya perjudian ; b. untuk melindungi masyarakat dari adanya berbagai bentuk kegiatan perjudian ; c. untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencengah perjudian ;
3
d. untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang–undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/ atau perbuatan judi. Pasal 4 Tujuan dari pelarangan perjudian adalah : a. terhindarkannya masyarakat di daerah dari perjudian dengan segala bentuknya. b. Terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewajiban Pasal 5 1.
Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi daerah dan melakukan pelarangan sehingga tidak terjadi perjudian di daerah.
2.
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menghapus segala bentuk kegiatan perjudian .
3.
Ketentuan dengan tata cara pengawasan dan koordinasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 6
1.
Setiap pemilik bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha. Perkantoran, Kontrakan, tempat kost dan tempat usaha lainnya berkewajiban mengontrol dan melarang tempat tersebut sehingga tidak digunakan sebagai tempat perminan judi.
2.
Setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban melaporkan setiap 3 bulan sekali kepada aparat Pemerintah terkait ada tidaknya kegiatan perjudian .
3.
Ketentuan tata cara pelaporan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Kolaka Utara. Pasal 7
1.
Aparat Kelurahan/Desa dan Kecamatan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti laporan masyarakat selambat–lambatnya 1 x 24 jam dengan melaporkan kepada PPNS dan atau aparat Kepolisian.
2.
Aparat Kelurahan/ Desa dan Kecamatan atau masyarakat yang melaporkan terjadi dugaan perjudian diberikan jaminan keamanan dan perlindungan. Bagian Kedua Larangan
4
Pasal 8 1.
Setiap Orang atau badan Hukum di larang melakukan Perjudian di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara
2.
Termasuk yang dilarang kepada setiap orang untuk : a. datang menyaksikan perjudian . b. berdagang ditempat dilakukannya perjudian . c. mempromosikan barang dagangan di tempat perjudian . d. menjadi penghibur pada perjudian .
BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 9 Dalam rangka menciptakan ketentraman di daerah, masyarakat berhak : a. berperan serta dalam upaya pencegahan perjudian b. memperoleh informasi mengenai pencegahan perjudian . c. ikut menjaga ketertiban dalam rangka pencegahan perjudian dengan melaporkan kepada Kepolisian, aparat Kecamatan, aparat Kelurahan/Desa, aparat Kecamatan, Rukun Warga (RW) dan atau Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi perbuatan perjudian . BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 10 1. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha– usaha yang menjurus pada kegiatan perjudian . 2. Pembinaan dan pengendalian diarahkan untuk : a. Mencegah terjadinya dan meluasnya perjudian . b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang menimbulkan gangguan dan atau bahaya atas meluasnya perjudian .
dapat
c. Mencegah masyarakat secara umum dan khususnya generasi muda terlibat dalam kegiatan perjudian . Pasal 11 Ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pada pencegahan perjudian diatur dengan peraturan Bupati.
BAB VI PENYIDIKAN
5
Pasal 12 1.
Penyelidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal (8) dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2.
Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik kepolisian jika terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. BAB VII KETENTUAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI Bagian Pertama Sanksi Pidana Pasal 13 1. Pelanggaran terhadap ketentuan–ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ). 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Bagian Kedua Sanksi Administrasi
6
Pasal 14 Pelanggaran terhadap ketentuan–ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang–undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 24 Oktober 2011 BUPATI KOLAKA UTARA
RUSDA MAHMUD Diundangkan di Lasusua pada tanggal 24 Oktober 2011 Plh. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
SYACHRUDDIN HAFID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 5
7
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN NOMOR SERI
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR
TAHUN 2011
TENTANG PENCEGAHAN PERJUDIAN 1. PENJELASAN UMUM
2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
8
