PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kefarmasian bagi masyarakat, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

9. 10.

11.

12.

13.

14. 15. 16. 17.

18.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN.

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. 5. Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD Apotek Luk Ulo adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang bergerak di bidang kefarmasian yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 6. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasiaan dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. 7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen. 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen. 9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen . 10. Apoteker Pengelola Apotek adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker Pengelola Apotek, mereka yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker Pengelola Apotek. 11. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen. 12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya. 13. Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar Penilaian Kerja yang ditetapkan oleh Direktur. 14. Ijazah adalah tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 15. Modal Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen adalah kekayaan daerah yang dipisahkan berupa uang dan barang. 16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian. 17. Barang Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disebut Barang adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen. 18. Pengadaan Barang Daerah yang dipisahkan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. 19. Pemeliharaan Barang Daerah yang dipisahkan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah yang dipisahkan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna. 20. Perubahan Status Hukum Barang Daerah yang Dipisahkan adalah setiap perbuatan/tindakan oknum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang. BAB II PENDIRIAN, BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD Apotek Luk Ulo.

3

Pasal 3 PD Apotek Luk Ulo adalah badan hukum yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah. Pasal 4 (1) PD Apotek Luk Ulo berkedudukan di Daerah. (2) PD Apotek Luk Ulo dapat membuka Cabang atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SIFAT, TUJUAN DAN LINGKUP USAHA Pasal 5 PD Apotek Luk Ulo bersifat memberikan pelayanan di bidang kefarmasian bagi masyarakat dan memperoleh keuntungan. Pasal 6 Tujuan PD Apotek Luk Ulo adalah : a. menunjang pembangunan Daerah di bidang kefarmasian; dan b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pasal 7 Lingkup usaha PD Apotek Luk Ulo meliputi : a. pengadaan, pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran obat atau bahan obat; b. penyimpanan, pemasaran, penjualan dan penyuluhan di bidang farmasi ; dan/atau c. usaha-usaha lain di bidang kefarmasian yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan PD Apotek Luk Ulo.

BAB IV MODAL Pasal 8 (1) Modal Dasar PD Apotek Luk Ulo ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (4) Penambahan Modal Disetor disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah.

4

BAB V ORGAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO Pasal 9 Organ PD Apotek Luk Ulo terdiri dari : a. Bupati selaku Pemilik Modal; b. Dewan Pengawas; dan c. Direktur. BAB VI KEWENANGAN BUPATI Pasal 10 Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas. BAB VII DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 11 (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat daerah dan/atau profesional yang diangkat oleh Bupati. (2) Syarat-syarat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut : a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S.1); b. menguasai manajemen Apotek; c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan e. usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 12 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang. (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota. Pasal 13 (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PD Apotek Luk Ulo dalam meningkatkan kinerjanya.

5

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 14 Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PD Apotek Luk Ulo; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PD Apotek Luk Ulo antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PD Apotek Luk Ulo, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana dan Anggaran Tahunan PD Apotek Luk Ulo yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 15 Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang sebagai berikut : a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PD Apotek Luk Ulo; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PD Apotek Luk Ulo; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati. Pasal 16 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas oleh Dewan Pengawas. (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang ditunjuk dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi. (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PD Apotek Luk Ulo dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PD Apotek Luk Ulo. Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian Pasal 17 Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa. Pasal 18 (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama. (2) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama. (3) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengawas.

6

Pasal 19 Dalam hal PD Apotek Luk Ulo memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18. Pasal 20 Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati. Pasal 21 (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD Apotek Luk Ulo. (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri, reorganisasi atau kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 22 (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas; f. melakukan tindakan yang merugikan PD Apotek Luk Ulo; g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan h. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 23 (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h dilaksanakan setelah keluarnya Surat Penahanan dari Pejabat yang berwenang. (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberhentian sementara batal demi hukum. 7

(6) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. BAB VIII DIREKTUR Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 24 (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Batas usia untuk calon yang berasal dari luar PD Apotek Luk Ulo pada saat diangkat sebagai Direktur pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (3) Batas usia untuk calon yang berasal dari PD Apotek Luk Ulo pada saat diangkat sebagai Direktur pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Pasal 25 (1) Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S.1); b. memiliki pengalaman kerja di bidang usaha kefarmasian paling sedikit 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik; c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD Apotek Luk Ulo; d. bersedia bekerja penuh waktu; e. lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati; dan f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus bagi Direksi yang berasal dari pegawai PD Apotek Luk Ulo yaitu harus bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai PD Apotek Luk Ulo. (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 26 (1) Penentuan jumlah Direktur dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PD Apotek Luk Ulo. (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Apotek Luk Ulo. Pasal 27 (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; b. Anggota Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta; 8

c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD Apotek Luk Ulo; dan/atau d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD Apotek Luk Ulo. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 28 Direktur mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD Apotek Luk Ulo; b. membina pegawai; c. mengurus dan mengelola kekayaan PD Apotek Luk Ulo; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. melaksanakan kegiatan pemasaran obat-obatan dan peralatan farmasi lainnya secara berkelanjutan; f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui Dewan Pengawas; g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PD Apotek Luk Ulo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PD Apotek Luk Ulo termasuk Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. Pasal 29 Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang : b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Apotek Luk Ulo berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD Apotek Luk Ulo; c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD Apotek Luk Ulo dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Bupati; d. mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur; e. mewakili PD Apotek Luk Ulo baik di dalam maupun di luar pengadilan; f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PD Apotek Luk Ulo; g. menandatangani Laporan Keuangan; h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PD Apotek Luk Ulo berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset. Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 30 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur karena Direktur berhenti atau diberhentikan, Bupati menunjuk Pejabat Struktural PD Apotek Luk Ulo sebagai pejabat sementara. (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD Apotek Luk Ulo sebagai pejabat sementara. (3) Dalam hal terjadi kekosongan pejabat struktural PD Apotek Luk Ulo maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat karyawan PD Apotek Luk Ulo atau profesional sebagai pejabat sementara. 9

(4) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (6) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti Pasal 31 (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Direktur diberikan Gaji pokok yang besarnya paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai. (3) Dalam hal PD Apotek Luk Ulo memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari Jasa Produksi yang diberikan setiap tahun. (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PD Apotek Luk Ulo. Pasal 32 Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PD Apotek Luk Ulo, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun. Pasal 33 (1) Jasa Pengabdian dapat diberikan kepada Direksi pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan kemampuan PD Apotek Luk Ulo. (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau reorganisasi dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. Pasal 34 (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; dan f. cuti bersalin. (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

10

Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 35 (1) Direktur berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Direktur diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PD Apotek Luk Ulo; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan/atau g. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 36 (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. (3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g dilaksanakan setelah keluarnya Surat Penahanan dari Pejabat yang berwenang. (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (5) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (6) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang. (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. BAB IX PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 37 (1) Pengangkatan pegawai PD Apotek Luk Ulo harus memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan f. lulus seleksi.

11

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dan telah mengangkat sumpah. (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi : a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; f. prestasi kerja; dan g. kejujuran. (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pasal 38 (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan. Pasal 39 (1) Batas usia pensiun pegawai PD Apotek Luk Ulo 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang Pasal 40 Pangkat pegawai diatur dalam Golongan dan Ruang yang susunannya meliputi : a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1; b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2; c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3; d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4; e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1; f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2; g. Pelaksana : Gol B Ruang 3; h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4; i. Staf Muda : Gol C Ruang 1; j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2; k. Staf: Gol C Ruang 3; l. Staf I : Gol C Ruang 4; m. Staf Madya : Gol D Ruang 1; n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2; o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan p. Staf Utama : Gol D Ruang 4. Pasal 41 Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut : a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan Ruang A/1; b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan Golongan Ruang A/2; 12

c. d. e. f.

berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan Ruang B/1; berijazah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan Ruang B/2; berijazah S-1 dimulai dengan Golongan Ruang C/1; dan berijazah S-2 dimulai dengan Golongan Ruang C/2. Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Pasal 42

(1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. kenaikan pangkat regular; b. kenaikan pangkat pilihan; c. kenaikan pangkat penyesuaian; d. kenaikan pangkat istimewa; e. kenaikan pangkat pengabdian; dan f. kenaikan pangkat anumerta. Pasal 43 (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat. (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut : a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1; b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2; c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1; d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan Golongan Ruang C/2; e. berijazah S-1 sampai dengan Golongan Ruang D/1; dan f. berijazah S-2 sampai dengan Golongan Ruang D/2. (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila : a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir. Pasal 44 (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki Pangkat Pelaksana Muda dengan Golongan Ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/2. (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki Pangkat Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/3. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila : a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang. Pasal 45 (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. 13

(3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir. Pasal 46 (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai. Pasal 47 (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44. (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila : a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD Apotek Luk Ulo; dan b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik. Pasal 48 Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD Apotek Luk Ulo. Pasal 49 (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir; b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan. (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD Apotek Luk Ulo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan. Pasal 50 Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 14

Pasal 51 Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir. Bagian Empat Penghasilan dan Cuti Pasal 52 (1) Pegawai PD Apotek Luk Ulo berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; dan c. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya. (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PD Apotek Luk Ulo. Pasal 53 (1) Penyusunan skala gaji pegawai PD Apotek Luk Ulo dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD Apotek Luk Ulo. (2) Ketentuan gaji pegawai PD Apotek Luk Ulo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Pasal 54 (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok. (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi. (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Pasal 55 (1) Pegawai berhak atas Jamsostek dan jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD Apotek Luk Ulo atau iuran pegawai PD Apotek Luk Ulo yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. Pasal 56 Dalam hal PD Apotek Luk Ulo memperoleh keuntungan, pegawai PD Apotek Luk Ulo diberikan bagian dari jasa produksi. 15

Pasal 57 (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 58 (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PD Apotek Luk Ulo. (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD Apotek Luk Ulo. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan Peraturan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 59 (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD Apotek Luk Ulo. (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PD Apotek Luk Ulo. (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan Pasal 60 Setiap pegawai wajib : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mendahulukan kepentingan PD Apotek Luk Ulo di atas kepentingan lainnya; c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan d. memegang teguh rahasia PD Apotek Luk Ulo dan rahasia jabatan. Pasal 61 Setiap pegawai dilarang : a. melakukan kegiatan yang merugikan PD Apotek Luk Ulo, Daerah dan/atau Negara; b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PD Apotek Luk Ulo; dan c. mencemarkan nama baik PD Apotek Luk Ulo, Daerah dan/atau Negara.

16

Bagian Ketujuh Pelanggaran dan Pemberhentian Pasal 62 (1) Pegawai PD Apotek Luk Ulo dapat dikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat: e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (4) Jenis pelanggaran dan hukuman akan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Perusahaan. Pasal 63 (1) Pegawai PD Apotek Luk Ulo diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan/atau tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 64 (1) Pegawai PD Apotek Luk Ulo yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji. (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 65 (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau f. reorganisasi. (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

17

Pasal 66 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena : a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/atau c. merugikan keuangan PD Apotek Luk Ulo. BAB X STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 67 Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Apotek Luk Ulo dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas. BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 68 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direktur menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Apotek Luk Ulo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Apotek Luk Ulo dinyatakan berlaku. (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Apotek Luk Ulo yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. BAB XII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 69 Tahun Buku PD Apotek Luk Ulo adalah tahun takwim. Pasal 70 Direktur mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD Apotek Luk Ulo kepada Dewan Pengawas setiap bulan sekali dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Pasal 71 Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direktur menyampaikan Perhitungan Tahunan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

18

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 72 (1) Laba Bersih PD Apotek Luk Ulo setelah dipotong pajak disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : a. untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen); b. Cadangan Umum sebesar 12,5% (dua belas setengah persen); c. Cadangan Tujuan sebesar 12,5% (dua belas setengah persen); d. Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen); dan e. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Bagian Laba Bersih untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dana pembangunan Daerah dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Anggaran Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya. (3) Bagian Laba Bersih untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Penggunaan bagian Laba Bersih untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIV DANA PENSIUN Pasal 73 (1) PD Apotek Luk Ulo wajib membentuk Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai PD Apotek Luk Ulo yang merupakan kekayaan PD Apotek Luk Ulo yang dipisahkan. (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari : a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direktur dan pengawai perusahaan berasal dari laba yang dibagikan; b. bantuan dari PD Apotek Luk Ulo; dan c. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari masing-masing karyawan atas prakarsa pribadi. (3) Pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV APOTEKER PENGELOLA APOTEK Bagian Kesatu Tugas Pasal 74 (1) Apoteker Pengelola Apotek mempunyai tugas : a. mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan kefarmasian meliputi : 1. pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat; 2. pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan peralatan kesehatan di bidang farmasi lainnya;

19

3. informasi mengenai perbekalan kesehatan di bidang farmasi yang meliputi : a) pengelolaan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga lainnya maupun masyarakat; dan b) pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya. b. mempertanggungjawabkan persediaan barang dan melaksanakan pengamanan terhadap dokumen persediaan barang; dan c. melaporkan hasil operasional apotek kepada Direktur secara harian, bulanan, triwulanan dan tahunan. (2) Apoteker Pengelola Apotek dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Direktur. Bagian Kedua Kerjasama dengan Apoteker Pengelola Apotek Pasal 75 (1) Pelaksaaan Perjanjian Kerjasama dengan Apoteker Pengelola Apotek dapat didelegasikan kepada Direktur. (2) Persyaratan dan tatacara kerjasama dengan Apoteker Pengelola Apotek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 76 (1) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai PD Apotek Luk Ulo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (2) Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim oleh Bupati.

BAB XVII KERJA SAMA DAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Kerja sama Pasal 77 (1) PD Apotek Luk Ulo dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

20

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa Pasal 78 Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XVIII PEMBINAAN Pasal 79 (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD Apotek Luk Ulo. (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD Apotek Luk Ulo dilakukan oleh instansi yang berwenang. BAB XIX PEMBUBARAN Pasal 80 (1) Pembubaran PD Apotek Luk Ulo ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Penunjukan dan tugas Tim Pembubaran ditetapkan oleh Bupati. (3) Setelah diadakan pembubaran semua kekayaan PD Apotek Luk Ulo menjadi milik Pemerintah Daerah. (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. (5) Tindakan penutupan perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 81 (1) Semua kekayaan/aset termasuk utang piutang PD Apotek Luk Ulo milik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang sudah ada menjadi kekayaan/aset PD Apotek Luk Ulo berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pembiayaan, perlengkapan dan dokumen yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen tetap sah dan diakui menjadi aset PD Apotek Luk Ulo. (3) Bagi pegawai PD Apotek Luk Ulo yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjadi pegawai PD Apotek Luk Ulo berdasarkan Peraturan Daerah ini. (4) Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ada tetap menjadi Dewan Pengawas dan Direktur PD Apotek Luk Ulo sampai berakhirnya masa jabatan.

21

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 82 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 83 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

22

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN

I.

UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo diharapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan semakin menumbuhkembangkan usaha Apotek Luk Ulo Kebumen agar menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah. Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo semula didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Lukulo. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Lukulo dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen sehingga keberadaan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali tentang pendirian Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo dengan Peraturan Daerah ini.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. 23

Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Apotek Luk Ulo berdasarkan audit dari auditor independen. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “profesional” adalah pejabat pada instansi lain yang menguasai manajemen dan usaha kefarmasian. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

24

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri dan anak. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. 25

Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “tidak sehat” adalah dalam kondisi sakit sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan secara normal. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja PD Apotek Lukulo dapat meminta pertimbangan pejabat yang berwenang. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

26

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “Dana Kesejahteraan” adalah bagian laba bersih yang dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas.

27