PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI MEMASUKI OBYEK WISATA DAN PERIZINAN HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO Menimbang
:
a. bahwa ketentuan tentang pemungutan retribusi obyek - obyek wisata, rekreasi dan perizinan hiburan di Kabupaten Karo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 36 Tahun 2001 dengan mempedomani Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. b. dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 36 Tahun 2001 tersebut pada butir a di atas dirasa tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan. c. bahwa untuk keperluan hal tersebut pada butir b diatas dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retibusi Obyek Wisata dan Perizinan Hiburan dengan mempedomani Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
Mengingat
:
1. Undang – undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
Undang …..
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052); 5.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO Dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI MEMASUKI OBYEK WISTA DAN PERIZINAN HIBURAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karo; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Karo; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
Dewan …..
5.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo; 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retibusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata; 8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; 9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata,termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut; 10. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata; 11. Obyek dan daya tarik wisata adalah sesuatu yang menjadi sasaran wisata; 12. Usaha Hiburan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatanya dimaksudkan untuk memberikan hiburan kesegaran jasmani dan rohani; 13. Retribusi Obyek Wisata adalah Retribusi yang dikenakan kepada setiap pengunjung dalam upaya menikamati keindahan alam dan atau budaya di lokasi obyek wisata; 14. Rertibusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menganut perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 17. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda; 18. Surat Keketapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 19. Surat …..
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yag telah ditetapkan. 20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yanhg digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati. 21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Rincian besarnya retribusi yang harus di bayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi,Bunga,kekurangan pembayaran retribusi,kelebihan pembayaran retribusi
maupun sanksi admistrasi; 22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ketempat lain yang ditunujk dengan batas waktu yang telah ditentukan; BAB II PENGEMBANGAN PARIWISATA Pasal 2 (1) Upaya pengembangan usaha Pariwisata adalah bertujuan untuk meningkatkan Pedapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Obyek- Wisata dan Pendaptan Masyarakat Umum. (2) Memperluas Lapangan Kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan Usaha Pariwisata. (3) Memperkenalkan dan mendayagunakan potensi Daerah dari sektor keindahan alam, kebudayaan daerah hasil pertanian daerah dan hasil kerajinan daerah. Pasal 3 (1) Pengembangan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan usaha-usaha sebagai berikut : a. Memelihara dan atau membina serta melestarikan keindahan alam maupun kebudayaan daerah sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata. b. Membina sarana rekreasi dan hiburan serta mendorong Usaha Pariwisata dan atraksi wisata. c. Menata dan melengkapi Obyek-obyek wisata keindahan alam dan wisata budaya. (2) Usaha Pengembangan Kepariwisataan dapat dilakukan dan bekerja sama dengan pihak swasta. BAB
…..
BAB III OBYEK WISATA Pasal 4 (1) Obyek Wisata Alam terdiri dari : a. Bukit Gundaling Berastagi b. Taman Tugu Jamin Ginting di Berastagi c. Lintas Alam Tahura – Jarangguda d. Air Terjun Sipiso-piso / Tongging e. Gunung Sibayak (Lintas Alam Gunung Sibyak) f. Pemandian Air Panas Alam Lau Debuk-debuk di Doulu g. Gunung Sipiso-piso (Pendakian Gunung) h. Danau Lau Kawar i. Gunung Sinabung (Pendakian Gunung) j. Air Terjun Sikulikap k. Gua Liang Dahar di Lau Buluh l. Obyek Wisata lain yang ditetapkan kemudian melalui peraturan dan atau Keputusan Bupati yang tarifnya akan disesuaikan. (2) Obyek Wisata Desa Budaya m. Desa Lingga n. Desa Peceren o. Desa Dokan p. Desa lain yang akan ditetapkan kemudian Pasal 5 Yang a. b. c. d.
termasuk hiburan yaitu : Video Game Play Station Computer Rental Jenis hiburan lain yang ditetapkan kemudian melalui Peraturan dan atau Keputusan Bupati. BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 6 Dengan nama Retribusi Obyek Wisata dan Hiburan dipungut Retribusi atas pelayanan dan atau penyediaan tempat Wisata dan hiburan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karo maupun Pihak swasta. Pasal 7 Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas obyek wisata yang meliputi wisata keindahan alam dan wisata desa budaya maupun perizinan tempat hiburan. Pasal 8 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau orang perorangan yang memakai fasilitas dan atau menikmati obyek wisata. BAB …..
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi obyek wisata dan hiburan sebagaimana tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA Pasal 10 Tingkat pengunaan jasa di ukur berdasarkan jenis obyek wisata yang dikunjungi dan fasilitas yang disediakan. BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 11 Prinsip dan Sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyediaan sarana dan prasarana, perawatan, pembenahan dan penyediaan fasilitas pendukung lainya serta pembinaan,pengendalian dan pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 12 Struktur besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan jenis obyek wisata dan hiburan yang telah ditentukan. Pasal 13 Besarnya tarif retribusi sebaimana tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut : 1. Besarnya retribusi untuk obyek wisata alam sebagai berikut : a. Untuk orang Dewasa………………………………Rp. 1.500,b. Untuk anak-anak …………………………………..Rp. 1.000,2. Besarnya retribusi untuk obyek wisata budaya sebagai berikut : a. Untuk orang Dewasa………………………………Rp. 1.500,b. Untuk anak-anak …………………………………..Rp. 1.000,3. Setiap karcis tanda masuk ke obyek wisata , usaha rekreasi dan hiburan yang dikelola oleh swasta harus terlebih dahulu diporporasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Karo dan dikenakan Retribusi Sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan bruto di setor ke Kas Daerah. Pasal 14
Retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 13 dikutip setiap kali masuk Obyek wisata dengan ketentuan pembayaran dilakukan pada waktu memasuki obyek wisata dimaksud. BAB …..
BAB IX KETENTUAN PERIZINAN Pasal 15 (1) Untuk kepentingan pengawasan,pengendalian dan pembinaan maka setiap usaha Pariwisata yang berbentuk Hiburan yang dikelola swasta yang berada di Kabupaten Karo dengan mengutip bayaran seperti : Video Game,Play Station dan computer rental harus terlebih dahulu mendapat Izin dari Bupati Karo. (2) Izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas berlaku selama 3(tiga) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun (3) Setiap Izin yang dikeluarkan terhadap jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal diatas dikenakan retribusi : a. Video Game Izin baru ……………………………………………Rp. 750.000,-/izin Daftar ulang ………………………………………Rp. 375.000,-/izin b. Play Station Izin Baru…………………………………………… Rp. 500.000,-/izin Daftar ulang …………………………………….. Rp. 250.000,-/izin c. Computer Rental Izin Baru …………………………………………..Rp. 500.000,-/izin Daftar ulang ……………………………………...Rp. 250.000,-/izin
Pasal 16 Pemakaian tanah dan bangunan di Obyek Wisata,milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Karo dikenakan retribusi sebesar Rp.2000,-/m2/bulan dan untuk itu harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati. BAB X PERSYARATAN PERIZINAN Pasal 17 Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana tersebut pada pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan melalui Peraturan dan atau Keputusan Bupati. BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 18 Wilayah Pemungutan Retribusi dipungut pada tempattempat obyek wisata dan hiburan yang ada diwilayah Kabupaten Karo. …..
BAB
BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 19 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 13,15 dan 16 Peraturan Daerah ini di setorkan ke Kas Daerah. BAB XIII SAKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,5 % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD terhadap wajib Rertibusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (2) Penagihan Retibusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undagan yang berlaku. BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang. (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya hal dimaksud. (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk
mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan. (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB …..
BAB XVI KADALUARSA Pasal 23 (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retrubusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tertangguh apabila : a.
Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRUBUSI YANG KADALUARSA Pasal 24 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 25 Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB XIX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 13 angka 3, Pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. Pasal …..
Pasal 27 (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini,dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang pengangkatanya
ditetapkan sesusi dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam tugas penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a.menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti dan mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. BAB …..
BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rertibusi Obyek-obyek Wisata, Rekreasi dan Hiburan dan Keputusan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati . Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.
Ditetapkan di
Kabanjahe
Pada
tanggal 10 Oktober 2006
BUPATI
KARO
DANIEL SINULINGGA Diundangkan di Kabanjahe Pada Tanggal
DAULAT
2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO SUMBUL SEMBIRING DEPARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR
