PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN JEMBRANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jembrana dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana dengan Peraturan Daerah. : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomer 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507); 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 12. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 13. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1982; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104; Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3660); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
2
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 22. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; 23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 24. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri; 25. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 26. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993, tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional; 27. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; 29. Peraturan Menteri PU. Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah; 33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/KPTS-III/1986, tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Waduk/Danau, Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya; 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II; 36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan; 37. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
3
38. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Perda Propinsi Dati I Bali Nomor 4 Tahun 1996, Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974, Nomor 3 / Pd / DPRD /1 974, dan Nomor 4 / Pd / DPRD / 1974, masingmasing tentang Tata Ruang untuk Pembangunan, Lingkungan Khusus dan Bangunan-bangunan); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 tanggal 29 Oktober 1991 Seri D Nomor 152) ; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas/Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 28; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah daerah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana. 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Tri Hita Karana adalah tiga unsur keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagian bagi kehidupan manusia. Ketiga unsur tersebut adalah : filosofi yang menyangkut Parhyangan, tempat umat manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan; Pawongan, tempat umat manusia menghubungkan diri dengan sesama manusia; Palemahan, tempat umat manusia menghubungkan diri dengan alam lingkungannya.
4
6. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. 7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. 8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang dan kebijakan-kebijakan mengenai kawasan yang harus dilindungi, pengembangan kawasan budidaya, sistim permukiman, sistim kegiatan pembangunan, jaringan prasarana, dan wilayahwilayah yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana. 12. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama tertentu. 13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 16. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 17. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangannya atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana. 18. Status Quo adalah pemberian status khusus terhadap suatu kegiatan budidaya yang dilaksanakan dan telah mendapatkan ijin resmi serta dilakukan di kawasan non budidaya yang direncanakan bisa tetap dilaksanakan sepanjang ijin dimaksud masih berlaku. BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN STRATEGI Bagian Pertama Azas Pasal 2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana disusun berazaskan : a. Tri Hita Karana; b. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; c. Keterbukaan, kebersamaan, dan perlindungan hukum;
5
Bagian kedua Tujuan Pasal 3 Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk : a. Merumuskan kebijaksanaan - kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Wilayah; b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah di Kabupaten Jembrana; c. Mempertahankan kelestarian, keharmonisan dan keindahan lingkungan alam yang ada; d. Mempertahankan pola-pola pemukiman tradisional yang ada, dan sebagian dasar pijakan nyata dalam pengembangan pemukiman lebih lanjut; e. Menetapkan lokasi investasi yang ditanamkan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jembrana; Bagian ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah : a. Turwujudnya pola pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan lebih optimal dengan tidak mengorbankan aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. Terciptanya kemudahan bagi masing-masing instansi sektor maupun Dinas di Kabupaten Jembrana yang terlibat dalam pengembangan potensi wilayah, pengembangan kegiatan sosial ekonomi serta pengaturan sistim pergerakan dan koordinasi pengembangan baik dalam penentuan program dan pendanaan maupun dalam penyiapan aspek hukum/peraturan; c. Mencegah terjadinya benturan kepentingan antar sektor dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang; d. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan Keputusan-keputusan tentang Pemanfaatan Ruang. Bagian keempat Fungsi Pasal 5 Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah untuk : a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan; b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang dan perijinan lokasi pembangunan sehingga pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan; c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sebagai pedoman pemantauan ruang secara lebih rinci.
6
Bagian kelima Strategi Pasal 6 (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang dijabarkan kedalam seperangkat skenario pengembangan sektor yang saling terkait satu dengan yang lainnya, serta dilaksanakan secara simultan agar tercapai hasil pembangunan yang optimal, serasi dan seimbang serta mampu menghasilkan sinergi antar pertumbuhan sektor-sektor dengan pengembangan tata ruang wilayah. (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya; b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah; c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan; d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan; e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya. Pasal 7 Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurup a, adalah sebagai berikut : a. Penggunaan klasifikasi dan kriteria pembentukan struktur kawasan lindung yang konsisten antar sektor terkait; b. Pengendalian secara ketat penggunaan dan pengelolaan tanah oleh penduduk atau proyek pembangunan (sektoral) tertentu yang diperbolehkan agar tidak mengganggu fungsi lindung; c. Penyelesaian kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui pembebasan atau pencabutan hak atas tanah, konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung dengan persetujuan masyarakat setempat dan bersifat melindungi hak-hak masyarakat; d. Batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya dan syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPR, setelah memperhatikan Aspirasi Masyarakat; e. Penyediaan informasi yang memadai dan bersifat terbuka.
7
Pasal 8 Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurup a, adalah sebagai berikut: a. Pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan mengacu kepada pembangunan berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan daerah; b. Pengembangan perekonomian khususnya pengembangan investasi diupayakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang optimal sesuai potensi wilayah dan pemerataan perkembangan disetiap pusat-pusat pengembangan dan daerah belakangnya; c. Konsistensi dalam penerapan dan pemanfaatan arahan vegetasi yang telah dihasilkan melalui penelitian khusus oleh lembaga terkait (Rehabilitasi Lahan dan Koservasi Tanah (RLKT), Perguruan Tinggi, Penelitian, dan lain-lain); d. Penyertaan studi lingkungan dalam mengembangkan kegiatan budidaya pada lahan-lahan yang berada di bawah dan di sekitar kawasan lindung untuk menjaga fungsi penyangga kawasan lindung; e. Pemantapan prosedur dan mekanisme dalam setiap perubahan kegiatan budidaya khususnya dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan budidaya yang lain; f. Penanganan lahan kritis di kawasan budidaya disesuaikan dengan kondisi setempat dengan pemilihan vegetasi/tanaman yang memiliki nilai ekonomi; g. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di arahkan pada upaya untuk tetap mempertahankan luas lahan yang sudah ada disertai dengan upaya pengembangan wilayah yang mempunyai potensi kesesuaian lahan, daya dukung dan prasarana irigasi yang memadai; h. Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan sarana wisata di kawasan pariwisata dan fasilitas penunjang obyek wisata dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; i. Pengembangan sektor industri diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan sentrasentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; j. Pengembangan sektor pertambangan, khususnya galian C ditekankan kepada penataan bekas galian melalui rehabilitasi lahan dan optimalisasi fungsi. Pasal 9 Strategi pelaksanaan sistim kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurup c, adalah sebagai berikut: a. Memacu perkembangan pusat-pusat pembangkit kegiatan sektor unggulan daerah serta menata pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan hirarki dan fungsinya; b. Meningkatkan jumlah dan fasilitas pendukung pada pusat-pusat permukiman perkotaan yang memiliki hirarki terendah; c. Meningkatkan kualitas kegiatan pada pusat-pusat permukiman perdesaan (kota desa) untuk mengurangi tingkat migrasi ke luar; d. Meningkatkan sistem trasnportasi di darat dan laut guna memperlancar proses koleksi dan distribusi barang dan jasa, baik antar wilayah maupun intra wilayah.
8
Pasal 10 Untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, maka strategi pengembangan yang ditempuh adalah : a. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan; b. Menyiapkan dan mengupayakan agar semua kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan memiliki rencana tata ruang yang lebih rinci dan selalu diperbaharui untuk memudahkan dalam mengarahkan lokasi investasi; c. Meningkatkan pelayanan sistem prasarana wilayah di kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemeratan ekonomi wilayah; d. Pengembangan kawasan perkotaan diarahkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya kawasan perdesaan sebagai daerah belakangnya sesuai dengan fungsi/ tipologi dari kawasan perdesaan. Pasal 11 Strategi pengembangan sitim prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurup d, adalah sebagai berikut : a. Selain memantapkan fungsi jalur-jalur perhubungan darat, juga ditingkatkan pelayanan Penyeberangan Gilimanuk – Ketapang dan Pelabuhan Perikanan Pengambengan dengan menata dan menyediakan sarana dan prasarana perhubungan secara memadai; b. Pelayanan prasarana air bersih di Kabupaten Jembrana dengan meningkatkan kapasitas terpasang sumber air baku dari mata air, air permukaan maupun dari air tanah dan peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan maupun di perdesaan; c. Sistem prasarana irigasi di Kabupaten Jembrana diupayakan melalui pendistribusian air yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas untuk pengembangan pertanian terutama pertanian tanaman pangan lahan basah; d. Pengembangan energi listrik diarahkan untuk memberikan pelayanan yang memadai dan lebih merata, meningkatkan kapasitas sumber pembangkit tenaga listrik dan perluasan jaringan distribusi; e. Pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi pemakai jasa telekomunikasi, meningkatkan pelayanan pos dan giro serta peningkatan kapasitas sentral dan kapasitas jaringan telepon; f. Melaksanakan regionalisasi sistem pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan sistem pelayanan istalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT). Pasal 12 Untuk mendukung konsistensi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, maka strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya adalah : 1. Strategi Penatagunaan Tanah Ketentuan penatagunaan tanah meliputi :
9
a.
Pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah hendaknya diarahkan pemanfaatannya serta dilaksanakan secara berencana untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat; b. Penataan aspek hukum pertanahan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian hukum hak atas tanah, fungsi sosial hak tanah dan mencegah penelantaran tanah; c. Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam usaha-usaha pengaturan penguasaan tanah dan penggunaan tanah untuk pembangunan; d. Melakukan pengendalian atas pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah serta pengalihan hak atas tanah. 2. Strategi Penatagunaan Air a. Pemanfaatan air sungai diarahkan untuk mendukung pengembangan kebutuhan air untuk irigasi, kebutuhan air untuk air bersih, dan pengembangan energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sesuai potensi yang ada; b. Pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor strategis terutama sektor pariwisata dengan memanfaatkan badan sungai sebagai prasarana pendukung kegiatan wisata tirta sesuai potensi yang ada; c. Pemanfaatan perairan laut diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor strategis seperti : perikanan, wisata tirta, dan angkutan laut sesuai dengan potensi yang ada; d. Setiap kegiatan pembuangan limbah cair ke perairan laut/kali tingkat pencemarannya ditoleransi sampai ambang batas baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Strategi Penatagunaan Udara a. Struktur dan ketinggian maksimum bangunan dan bangunan-bangunan pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi yang terkait; b. Ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimal 15 meter, kecuali bangunan khusus (bangunan umum, bangunan Hankam, menara, monumen, dan sebagainya) yang memerlukan ketinggian lebih dari 15 meter dan apabila ada tuntutan secara khusus maka perlu dilakukan pengkajian ulang dengan memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait; c. Pembuangan limbah gas hasil proses suatu pembakaran ke ruang udara harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Pembangunan jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) harus memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan studi/ penelitian sebelumnya; e. Pemanfaatan ruang udara untuk jalur penerbangan harus dikoordinasikan dengan instansi berwenang.
10
B A B III KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA Bagian Pertama Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 13 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah : a.
Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Bali, dan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali, Pola Dasar Daerah Kabupaten Jembrana serta Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana;
b.
Merupakan Matra Ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana;
c.
Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah khususnya di Kabupaten Jembrana;
d.
Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Jembrana. Bagian Kedua Wilayah Perencanaan Pasal 14
(1) Wilayah Perencanaan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana, secara geografis antara 8 09’58 – 8 28’02 Lintang Selatan dan 114 25’53 – 114 75’28 Bujur Timur. (2) Luas seluruh wilayah perencanaan adalah 841,80 km2 (3) Batas-batas administrasi wilayah perencanaan adalah : a. Sebelah Utara
:
Kabupaten Buleleng
b. Sebelah Timur
:
Kabupaten Tabanan
c. Sebelah Selatan
:
Samudera Indonesia
d. Sebelah Barat
:
Selat Bali Bagian Ketiga Jangka Waktu Rencana Pasal 15
Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana adalah 10 tahun (mulai tahun 2000 sampai tahun 2010), yang dijabarkan kedalam Program Pembangunan Daerah.
11
BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 16 Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana ini mencakup pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 meliputi : a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang refresentatif; b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah; c. Rencana umum tata ruang wilayah; d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. BAB IV RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Bagian Pertama Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Paragraf 1 Umum
Pasal 18 (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d. (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) meliputi sistim kegiatan pembangunan, sistem permukiman perdesaan, sistim permukiman perkotaan, dan sistim prasarana, (lihat Lampiran Gambar 1, rencana struktur tata ruang). Paragraf 2 Sistem Permukiman Perdesaan Pasal 19 Sistem permukiman perdesaan di bentuk oleh pusat-pusat permukiman hirarki/ Orde IV dan V yang berfungsi sebagai sub pusat atau pusat permukiman perdesaan (PPD) untuk melayani pusatpusat permukiman perdesaan yang hirarkinya lebih rendah. Sistim permukiman perdesaan dapat dilihat pada lampiran Tabel 1 dan Gambar 2 (sistim permukiman perkotaan dan perdesaan).
12
Paragraf 3 Sistem Permukiman Perkotaan Pasal 20 Kota Orde I Negara berperan sebagai pusat pelayanan utama di seluruh Kabupaten Jembrana dan di wilayah Bali Barat yang fungsinya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal A (PKL-A) Kota Orde II Pekutatan, Mendoyo, Melaya dan Gilimanuk berperan sebagai sub pusat pelayanan satu atau beberapa wilayah desa yang berdekatan/ bersebelahan dan fungsinya ditetapkan sebagai PKL-B/Madya I (Pusat Kegiatan Lokal-B/ Madya I). Sistim permukiman perkotaan dapat dilihat pada lampiran Tabel 1 dan Gambar 2 (sistim permukiman perkotaan dan perdesaan). Kota Orde III Yeh Embang berperan sebagai sub pusat pelayanan satu atau beberapa wilayah desa yang berdekatan/ bersebelahan dan fungsinya ditetapkan sebagai PKL-B /Madya II (Pusat Kegiatan Lokal-B/ Madya II). Paragraf 4 Sistem Prasarana Pasal 21 Prasarana Transportasi Rencana sistem jaringan trasportasi di Kabupaten Jembrana mencakup : a. Jaringan arteri primer adalah jalur Gilimanuk - Denpasar b. Jaringan jalan kolektor 1 adalah jalur Gilimanuk – Singaraja c. Jaringan jalan kolektor 2 adalah jalur Pulukan – Pupuan, jalur Mendoyo – Perancak, jalur Negara – Pengambengan, dan jalur Negara – Baluk Rening d. Sebagai bagian transportasi darat di Kabupaten Jembrana adalah fasilitas penyeberangan Gilimanuk – Ketapang e. Sebagai bagian dari transportasi laut juga dikembangkan Pelabuhan Perikanan di Pengambengan f. Jaringan jalan lainnya di Kabupaten Jembrana adalah jaringan jalan lokal baik primer maupun sekunder (lihat lampiran Gambar 3 rencana sistim jaringan transportasi). Pengembangan sistem prasarana transportasi di Kabupaten Jembrana secara umum mencakup pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Secara rutin sesuai dengan prioritasnya dilakukan peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan untuk seluruh jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Jembrana.
(1)
(2)
Pasal 22 Prasarana Air Bersih Sistem pelayanan air bersih perpipaan di Kabupaten Jembrana adalah, air baku dari sumbernya seperti : mata air, sumur bor dan air sungai dialirkan ke bak penampungan dan atau reservoar. Air dari reservoar kemudian di alirkan ke konsumen melalui sambungan rumah, kran umum ataupun tangki air; Direncanakan 3 (tiga) unit pelayanan air bersih di Kabupaten Jembrana yakni :
13
a.
Unit Pusat melayani Kecamatan Negara, sebagian Kecamatan Mendoyo, dan sebagian Kecamatan Melaya; b. Unit Barat melayani Kecamatan Melaya; c. Unit Timur melayani Kecamatan Pekutatan dan sebagian Kecamatan Mendoyo. (3) Program pengembangan air bersih di Kabupaten Jembrana adalah : a. Meningkatkan kapasitas sumber air baku (mata air, air permukaan, maupun sumur bor); b. Membatasi pengunaan air tanah disekitar pantai Gilimanuk, Candikusuma dan Pengambengan; c. Meningkatkan pelayanan air bersih baik diperkotaan maupun di pedesaan; d. Menurunkan terjadinya kebocoran air melalui perbaikan teknis maupun menejemen pengelolaan. Pasal 23 Prasarana Persampahan dan Air Limbah (1) Rencana Sistem Prasarana Persampahan diarahkan sebagai berikut : a. Pada kawasan permukiman dengan kepadatan rendah seperti di perdesaan, pembuangan sampah dapat dilaksanakan secara individu, sedangkan pada kawasan permukiman dengan kepadatan yang lebih tinggi, perlu pengelolaan persampahan dilakukan secara terkoordinasi dengan penyediaan prasarana persampahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. b. Kebijaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana antara lain : - Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam operasional persampahan yang didukung oleh peran pemerintah (Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) dalam sistem pengelolaan. - Pemanfaatan sampah organik untuk kompos yang dikelola secara profesional. - Sistem cluster TPA sampah di Kabupaten Jembrana adalah TPA Peh untuk pelayanan permukiman Kota Negara dan sekitarnya, dan TPA Melaya untuk pelayanan Kota Melaya dan sekitarnya. (2) Rencana Sistem Prasarana Air Limbah diarahkan sebagai berikut : a. Pembuangan air limbah, terutama limbah tinja dilaksanakan dengan sistem setempat yakni dengan menyediakan tangki septic baik secara individu maupun komunal. Penyediaan tangki septic secara individu dilaksanakan pada permukiman dengan kepadatan relatif rendah, sedangkan pada permukiman padat dilakukan dengan penyediaan tangki septic komunal; b. Pengurasan tangki septic (WC) dilakukan dengan mobil tangki, dan pembuangannya di bawa ke IPLT Peh; c. Pembuangan air limbah selain limbah tinja harus di Treatment dengan menyediakan sarana pembuangan air limbah sebelum dibuang kebadan air. Sarana pembuangan air limbah ini disediakan secara individu maupun secara komunal. Penyediaan sarana air limbah komunal antara lain seperti kegiatan industri yang mengelompok di Pengambengan dengan dikoordinasikan oleh Pemda Kabupaten Jembrana.
14
Pasal 24 Prasarana Irigasi a. Luas sawah baku di Kabupaten Jembrana adalah 11,034 ha, yang tersebar di setiap kecamatan. b. Sistem irigasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Jembrana adalah sistem irigasi dari air permukaan (sungai) dengan membuat bendungan, yang kemudian dialirkan melalui saluran induk, saluran sekunder, saluran tersier dan seterusnya sampai di persawahan. c. Selain dari air permukaan, sistem irigasi di Kabupaten Jembrana juga bersumber dari air tanah yang kemudian dialirkan ke reservoar dengan pipa transmisi, air dari reservoar selanjutnya dialirkan ke daerah irigasi melalui jaringan pipa distribusi. Secara visual rencana sistem irigasi di Kabupaten Jembrana disajikan pada Gambar 6 Program pengembangan sistem jaringan irigasi di Kabupaten Jembrana adalah : • Memantapkan sistem jaringan yang telah ada • Mengembangkan sistem irigasi air tanah • Pemberdayaan subak dalam pengelolaan jaringan irigasi.
a.
b.
a.
b.
Pasal 25 Prasarana Energi Listrik Sistem jaringan listrik di Kabupaten Jembrana mulai dari interkoneksi Jawa-Bali, gardu induk Gilimanuk dan gardu induk Negara serta gardu induk Antosari dihubungkan dengan jaringan kabel tegangan tinggi. Selanjutnya melalui jaringan tegangan menengah dihubungkan ke gardu-gardu distribusi dan ke konsumen melalui jaringan kabel tegangan rendah. Khusus untuk jaringan kabel tegangan tinggi agar diberlakukan kawasan bebas hantaran listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 26 Prasarana Komunikasi Prasarana komunikasi di Kabupaten Jembrana dikembangkan dengan peningkatan kapasitas sentral dan kapasitas jaringan kabel baik lokal, nasional, maupun internasional, untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun perencanaan. Sistem jaringan prasarana komunikasi (telepon) di Kabupaten Jembrana melalui Sdenteral Telepon Otomat (STO) Negara dan STO Gilimanuk serta Stasiun Telepon Perdesaan di : Manggisari, Gumbrih, Pekutatan, Yeh Embang, Penyaringan, Perancak, Tuwed, Melaya, Palasari dan Belimbingari. Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
Pasal 27 Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
15
Pasal 28 Jenis-jenis komponen kawasan lindung dan kawasan budidaya : (1) Jenis-jenis komponen kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Jembrana meliputi: a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan hutan lindung b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas : − Kawasan sempadan pantai − Kawasan sempadan sungai − Kawasan sekitar mata air − Kawasan sempadan jurang − Kawasan sekitar danau/waduk − Kawasan radius kesucian pura, dan − Kawasan suci c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri atas : − Kawasan Taman Nasional Bali Barat − Kawasan pantai berhutan bakau − Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan d. Kawasan rawan bencana terdiri atas : − Kawasan rawan erosi (2) Jenis-jenis komponen kawasan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Jembrana meliputi : a. Kawasan Hutan Produksi − Kawasan hutan produksi terbatas − Kawasan hutan produksi tetap b. Kawasan budidaya pertanian, yang meliputi : − kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah − kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan − kawasan budidaya peternakan − kawasan budidaya perikanan c. d. e. f.
Kawasan budidaya pariwisata Kawasan budidaya pertambangan Kawasan budidaya perindustrian Kawasan budidaya permukiman BAB V RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH Bagian Pertama Umum
Pasal 29 (1) Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV. (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
16
Bagian Kedua Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Pasal 30 Rencana kawasan lindung yang ditetapkan seluas 41.160,24 ha (48,89% luas Kabupaten Jembrana) meliputi komponen jenis-jenis kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), dengan sebaran lokasi seperti pada lampiran Gambar 5, (rencana alokasi pemanfaatan ruang). Pasal 31 (1) Kawasan hutan lindung seluas 32.974,97 ha dengan sebaran lokasi di seluruh Kecamatan Kabupaten Jembrana (2) Sebaran Kawasan hutan lindung berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Jermbrana (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung ditempuh melalui kebijaksanaan pengelolaan sebagai berikut : a. Penentuan batas kawasan hutan lindung berdasarkan Keppres No. 32/1990, melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; b. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada (penyelesaian masalah penggunaan lahan yang telah berlangsung lama); c. Pengendalian fungsi hidrorologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi); d. Pencegahan terhadap kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung; e. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung seperti penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam agar tidak mengganggu fungsi lindung; f. Perlu pengendalian dan pengawasan kawasan budidaya yang telah ada di dalam kawasan lindung melalui pendekatan zonasi pengelolaan yang diidentifikasi melalui studi penelitian yang lebih rinci. Pasal 32 (1) Kawasan sempadan pantai seluas + 600 ha. (2) Sebaran lokasi sempadan pantai, terdapat di pesisir selatan dan barat wilayah Kabupaten Jembrana. (3) Rencana pemanfaatan ruang di sepanjang kawasan sempadan pantai diarahkan sesuai dengan kebijaksanaan pengelolaan sebagai berikut : a. Jarak sempadan pantai ditetapkan sejauh minimal 100 meter dari titk pasang air laut tertinggi kearah daratan; b. Sempadan pantai dapat lebih kecil dari 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi bagi pantai dengan kondisi fisik stabil setelah dilakukan penelitian oleh instansi teknis terkait, terutama pada lokasi-lokasi diluar tempat melangsungkan kegiatan agama (Dewa dan Pitra Yadnya) untuk kepentingan bangunan umum, kepentingan pertahanan keamanan dan kepentingan keagamaan;
17
c. Pemanfaatan ruang di sepanjang kawasan sempadan pantai adalah sebagai kawasan tidak terbangun, kecuali yang sudah ada diberlakukan status quo (dapat tetap dipertahankan); d. Pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai; e. Penanggulangan dan pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan karena abrasi. Pasal 33 (1) Kawasan sempadan sungai seluas + 4938 ha lokasinya tersebar disepanjang tepi sungai diseluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (2) Lokasi sungai tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. (3) Rencana pemanfaatan ruang di sepanjang sempadan sungai, diarahkan sesuai kebijaksanaan pengelolaan sebagai berikut : a. Jarak sempadan sungai meliputi jarak sekurang-kurangnya 50 meter di kiri-kanan sungai tidak bertanggul dan 5 meter di kiri-kanan sungai bertanggul berlaku untuk sungai-sungai yang berada di luar kawasan permukiman perkotaan, sedangkan untuk sungai yang berada di kawasan permukiman perkotaan sekurang-kurangnya 10 meter di kiri-kanan sungai tidak bertanggul dan 3 meter di kiri - kanan sungai bertanggul serta mencukupi untuk dibangun jalan inspeksi sungai atau jalan lingkungan. b. Pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya; c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai, dan pengamanan daerah aliran sungai. Pasal 34 (1) Kawasan sekitar mata air seluas + 22,27 ha. (2) Lokasi mata air menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. (3) Rencana pemanfaatan ruang di sekitar mata air diarahkan sesuai kebijaksanaan pengelolaan sebagai berikut : a. Radius pengamanan kawasan sekitar mata air minimal 200 meter; b. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sekitar mata air yang dapat mengganggu fungsi mata air (terutama sebagai sumber air baku); c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air; d. Radius pengamanan sekitar mata air dapat lebih kecil dari 200 meter hanya bagi bangunan/ kegiatan yang terkait dengan pengamanan dan pemanfaatan mata air secara terkendali, serta tidak mengganggu mata air.
Pasal 35 (1) Kawasan radius kesucian pura seluas 42,00 ha terutama Pura-pura yang berstatus/ tingkat DangKahyangan dan Pura Jagatnata
18
(2) Sebaran Pura Dang Kahyangan dan Pura Jagatnata termuat pada lampiran Tabel 2, sedangkan Pura Kahyangan Tiga tersebar di masing-masing desa adat di Kabupaten Jembrana. (3) Rencana pemanfaatan ruang di kawasan radius kesucian pura diarahkan sebagai berikut : a. penetapan radius kesucian pura untuk Pura Sad Kahyangan dengan ukuran Apeneleng Agung ± 1000 meter (Apeneleng = sebatas penglihatan normal, Agung = besar); b. penetapan radius kesucian pura untuk Pura Dhang Kahyangan dengan ukuran Apeneleng Alit ± 500 meter (Apeneleng = sebatas penglihatan normal, Alit = kecil ); c. penetapan radius kesucian Pura Kahyangan Tiga adalah Apanyengker(Apanimpug) ± 10-50 meter, diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang yang lebih rinci dengan tetap mengacu kepada ketentuan Bhisama; dan d. Pemanfaatan ruang di dalam radius kesucian pura sebagai kawasan tidak terbangun terkecuali dapat diberlakukan status quo bagi bangunan-bangunan yang telah ada dan rencana pembangunan yang berada dalam radius kawasan kesucian pura yang telah memiliki perijinan lengkap, sedangkan pembangunan baru mutlak berpedoman kepada Bhisama. Pasal 36 (1) Kawasan suci di wilayah perencanaan meliputi tempat melasti di campuhan dan di pantai, dan catus pata (pempatan agung) seluas 12,50 ha. (2) Sebaran lokasi campuhan terdapat di setiap pertemuan sungai secara tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana, sedangkan tempat melasti juga tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana, seperti terlihat pada lampiran Gambar 9 (sebaran lokasi kawasan suci). Untuk Catus Pata (Pempatan Agung) tersebar di masing-masing desa adat di Kabupaten Jembrana. (3) Rencana pemanfaatan ruang di sekitar campuhan dan tempat melasti diarahkan sebagai berikut : a. penetapan radius kesucian campuhan minimal sama dengan sempadan sungai yang bersangkutan, serta tempat untuk melasti minimal 100 meter. b. pemanfaatan ruang di dalam radius kawasan suci sebagai kawasan tidak terbangun terkecuali dapat diberlakukan status quo bagi bangunan-bangunan yang telah ada dan rencana pembangunan yang berada dalam radius kawasan kesucian pura yang telah memiliki perijinan lengkap, sedangkan pembangunan baru mutlak berpedoman kepada Bhisama. c. pantai dan campuhan pengelolaanya disesuaikan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan harus mendapat pertimbangan dari Pemda dan lembaga keagamaan dan desa adat setempat yang terkait. Pasal 37 (1) Kawasan sempadan jurang di wilayah perencanaan seluas + 3.333,90 ha. (2) Sebaran sempadan jurang terdapat di bagian utara seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Jembrana .
19
(3) Rencana pemanfaatan ruang di kawasan sempadan jurang diarahkan sebagai berikut: a. pemanfaatan kawasan sempadan jurang adalah untuk kawasan tidak terbangun dan dengan menanami vegetasi yang dapat menunjang penguatan tebing; b. lebar sempadan jurang sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang yang dihitung dari bibir jurang; c. pengendalian kegiatan budidaya yang telah berada di dalam kawasan sempadan jurang; d. sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan di atas hanya untuk jurang yang dinyatakan stabil setelah melalui penelitian dari instansi teknis terkait. Pasal 38 (1). Kawasan Taman Nasional Bali Barat di wilayah perencanaan meliputi Hutan Suakamargasatwa seluas 3.607,84 ha, suaka alam laut dan perairan lainnya 437,50 ha, hutan lindung dan hutan produksi terbatas 2.142,66 ha. Total luas keseluruhan adalah 6.188,00 ha. (2). Sebaran lokasi kawasan Taman Nasional Bali Barat seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Melaya. (3). Rencana pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Bali Barat diarahkan sebagai berikut : a. pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat dengan mengembangkan zona-zona pemanfaatan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata rekreasi, dan pendidikan; b. menjaga kelestarian fauna dan flora serta lingkungan kawasan Taman Nasional Bali Barat; c. menghindari segala bentuk pemanfaatan lahan yang tidak terkait dengan kepentingan Taman Nasional Bali Barat. Pasal 39 (1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas 1,80 ha yang terdiri atas peninggalanpeninggalan sejarah. (2) Sebaran lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah : Pura Peti Batu (sarkofagus) di Desa Kaliakah Kecamatan Negara, Situs Purbakala dan Monumen Lintas Laut di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diarahkan sebagai berikut : a. pengelolaan kawasan ini adalah melalui pengamanan dan menjaga kelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun karena faktor alam; b. pemanfaatan di sekitar kawasan ini sesuai dengan ketentuan pemanfaatan masing-masing jenis komponen kawasan lindung yang bersangkutan; c. untuk kawasan cagar budaya yang berstatus sebagai tempat suci umat Hindu, pengelolaanya diberikan sepenuhnya kepada umat yang bersangkutan untuk dimanfaatkan sebagai tempat melaksanakan upacara ritual keagamaan.
20
Pasal 40 (1) Kawasan pantai berhutan bakau di wilayah perencanaan seluas + 625,00 ha. (2) Sebaran lokasi kawasan ini terdapat di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya dan di Desa Perancak Kecamatan Negara. (3) Rencana pemanfaatan ruang bagi perlindungan kawasan ini diarahkan sebagai berikut : a. Pelestarian hutan bakau di sepanjang pesisir pantai. b. Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi hutan bakau. Pasal 41 (1). Kawasan rawan bencana di wilayah perencanaan berupa kawasan rawan bencana erosi dengan luas kawasan 2.000,00 ha. (2). Sebaran lokasi kawasan rawan bencana erosi terdapat di Kecamatan : Pekutatan, Negara dan Mendoyo. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana ini diarahkan untuk : a. pembatasan dan pengawasan pembangunan di kawasan rawan erosi; b. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan erosi; c. pengendalian dan penanggulangan di sekitar kawasan rawan bencana erosi. Rencana pengembangan kawasan lindung disajikan pada lampiran Gambar 8. Pasal 42 Kawasan Budidaya Rencana kawasan budidaya yang dikembangkan seluas 38.222,20 ha (45,37 % dari luas Kabupaten Jembrana) meliputi komponen jenis-jenis kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dengan sebaran lokasi termuat pada lampiran Gambar 10 (rencana pengembangan kawasan budidaya). Pasal 43 (1). Kawasan hutan produksi seluas 2.993,20 ha terdiri dari hutan produksi terbatas 2.610,20 dan hutan produksi tetap 383,00 ha. (2). Lokasi kawasan hutan produksi ini seluruhnya berda di Kecamatan Melaya. (3). Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan hutan produksi diarahkan sebagai berikut : a. b. c. d.
Pengembangan fungsi penyangga yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung; Penyediaan bahan baku kayu melalui kegiatan pengelolaan HP; Reboisasi dan rehabilitasi lahan potensial kritis pada kawasan hutan produksi; Pengkajian dan penelitian terhadap keberadaan hutan produksi secara periodik baik dari sudut pandang sosial ekonomi, teknologi maupun lingkungan.
Pasal 44 (1) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas 7.889,00 ha. (2) Sebaran lokasi kawasan ini diarahkan seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana
21
(3) Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan sebagai berikut : a. pemanfaatan semua lahan-lahan yang telah mendapatkan pengairan (irigasi) tetapi belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah; b. mengoptimalkan produktivitas lahan-lahan sawah yang sudah ada melalui program intensifikasi dan dengan memprioritaskan pemanfaatan sarana produksi lokal; c. mempertahankan luas pertanian padi sawah yang ada saat ini; d. pencegahan dan membatasi alih fungsi lahan sawah produktif untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti akomodasi/ fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar, kecuali untuk penyediaan prasarana umum, dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri BPN dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Larangan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Lahan Basah Irigasi Teknis; dan e. pemantapan prosedur dan mekanisme dalam setiap perubahan kegiatan budidaya khususnya dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan budidaya lainnya. Pasal 45 (1) Kawasan partanian tanaman tahunan/ perkebunan seluas 18.405,00 ha. (2) Sebaran lokasi perkebunan rakyat di arahkan ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan sebagai berikut : a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan/ tanaman tahunan secara optimal; b. jenis komoditi yang dikembangkan meliputi : kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, vanili, dan kakao; c. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan; d. mengoptimalkan produktivitas lahan-lahan perkebunan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pasal 46 (1) Kawasan peternakan luasnya tumpang tidih dengan dengan kawasan pertanian lahan kering (2) Sebaran lokasi kawasan ini di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan sebagai berikut : a. Jenis ternak yang dikembangkan meliputi : sapi Bali, dan kerbau, kambing, babi, ayam. b. Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak; c. Pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, leguminosa, semak, dan jenis pohon yang tahan lahan kering dan sesuai untuk makanan ternak melalui sistem tiga strata; d. Penyediaan bibit-bibit unggul ternak (kawin suntik); e. Pengendalian limbah peternakan agar tidak mencemari lingkungan dan aliran sungai.
22
Pasal 47 (1) Kawasan budidaya perikanan terdiri atas perikanan darat dan perikanan laut yang pemanfaatannya tumpang tindih/ bercampur dengan kawasan pertanian lainnya kecuali perikanan laut perikanan tambak. Luas perikanan tambak adalah 1.129,22 ha. (2) Sebaran lokasi kawasan perikanan darat diarahkan ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana, sedangkan untuk perikanan laut diarahkan diseluruh wilayah perairan laut. Sedangkan khusus untuk pengembangan perikanan tambak diarahkan di Desa Budeng Kecamatan Negara. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan sebagai berikut : a. Pengembangan budidaya perikanan darat terutama melalui budidaya mina di lahan sawah, di kolam air tenang, di kolam air deras dan saluran irigasi; b. Peningkatan produktivitas perikanan yang sudah berjalan; c. Pemanfaatan wilayah perikanan laut, yaitu : perairan pantai, lepas pantai, dan zona ekonomi ekslusif bagi peningkatan produksi perikanan laut; dan d. Pengembangan perikanan tambak serta upaya-upaya peningkatan produksinya. Pasal 48 (1) Kawasan pariwisata yang dikembangkan meliputi luas 2.494,00 ha, yang terdiri atas kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata serta stop over. (2) Sebaran lokasi kawasan ini diarahkan ke Kecamatan Mendoyo, Negara, dan Melaya untuk kawasan pariwisata, dan di tempat-tempat tertentu yang potensial di seluruh kecamatan untuk obyek dan daya tarik wisata serta stop ove. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan sebagai berikut : a. Pengembangan kawasan pariwisata perlu didukung dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, dimana pada kawasan pariwisata dapat dibangun akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata, sedangkan pada obyek dan daya tarik wisata atau stop over yang khusus berada di luar kawasan pariwisata dapat juga disediakan berbagai jenis fasilitas sesuai dengan fungsi utama obyek dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan, minum serta akomodasi setinggi-tingginya Hotel kelas Melati, sebagai fasilitas penunjang obyek dengan jumlah kamar hotel dibatasi seminimal mungkin atau maksimal 25 kamar, untuk melindungi kelestarian fungsi utama obyek; b. Kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya diartikan sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang di seluruh bagian kawasan, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya (baik kawasan budidaya pariwisata, permukiman, pertanian dan jenis budidaya lainnya) yang peruntukannya harus ditata secara lebih terpadu antara satu kawasan dengan kawasan yang lainnya dan dituangkan ke dalam rencana tata ruang yang lebih rinci (RDTR Kawasan, dan RTR Kawasan); c. Pengembangan kawasan pariwisata pada tiap kawasan, khususnya untuk pengadaan akomodasi hunian, menggunakan standar 30-50 kamar tiap hektar. Kepadatan fasilitas akomodasi ini disesuaikan dengan kondisi kawasan pariwisata tersebut dan dibatasi secara ketat, terutama untuk daerah-daerah yang berbatasan dengan hutan lindung;
23
d. Peningkatan promosi dan sistem informasi yang berkaitan dengan potensi obyek dan daya tarik wisata dengan berbagai potensi pendukungnya seperti ketersediaan lahan, tenaga kerja dan berbagai kemudahan perijinan untuk lebih menggiatkan investasi sektor pariwisata. Pasal 49 (1) Kawasan budidaya perindustrian yang dikembangkan adalah zona industri menengah dan industri kecil/ kerajinan rumah tangga. Zona industri menengah luasnya 625,00 ha sedangkan industri kecil/kerajinan rumah tangga merupakan bagian dari kawasan permukiman. (2) Zona industri menengah diarahkan lokasinya di Desa : Pengambengan, Tegalbadeng Barat, Tegalbadeng Timur dan sebagian Desa Baluk Kecamatan Negara, sedangkan kegiatan industri kecil/kerajinan diarahkan di kawasan permukiman, baik di permukiman perkotaan maupun perdesaan. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan sebagai berikut : a. Harus mengacu pada SK Menteri Perindutrian Nomor 286/M/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perijinan dan Standar Teknis Kawasan Industri; b. Pembentukan sistem informasi di dalam mengarahkan investasi sektor industri menurut lokasi, jenis dan klasifikasi industri yang konsisten dengan rencana kawasan budidaya industri; c. Pembuangan limbah kegiatan industri baik ke udara, darat maupun ke perairan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang; d. Kegiatan industri di kawasan permukiman perkotaan diarahkan sesuai RUTRK masingmasing kota, serta pengembangan sentra-sentra industri kecil; dan e. Pengembangan industri yang tidak terkait dengan potensi sumber alam setempat harus tetap memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pasal 50 (1) Kawasan budidaya pertambangan yang dikembangkan terbatas pada kegiatan penambangan galian golongan C dan pengeboran air bawah tanah. (2) Sebaran lokasi kawasan ini diarahkan ke seluruh kecamatan sesuai dengan potensinya. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan sebagai berikut : a. upaya eksploitasi bahan tambang Galian C diprioritaskan pada cadangan yang tersedia akibat endapan geologi yang terdiri dari pasir dan batu; b. kegiatan eksploitasi dibatasi sampai dengan rencana pemanfaatan pasca tambang ; c. pengawasan yang intensif terhadap pengelolaan pertambangan Galian C, dan kegiatan pengeboran air bawah tanah; d. mengadakan pembatasan pemakaian air bawah tanah bagi lahan-lahan yang rawan intrusi air laut.
24
Pasal 51 (1) Kawasan budidaya permukiman yang dikembangkan terdiri atas permukiman perkotaan dan perdesaan, yang meliputi luas 5.446,00 ha. (2) Sebaran lokasi kawasan permukiman yang meliputi permukiman perkotaan (kota kabupaten, kota kecamatan) dan permukiman perdesaan (desa-desa) diarahkan disekitar permukiman yang telah ada. (3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan sebagai berikut : a. Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman, meliputi : kemiringan lereng, ketersediaan mutu dan sumber air bersih, bebas dari potensi banjir dan genangan; b. Pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung; c. Penetapan sempadan perbatasan antar wilayah kabupaten sekurang-kurangnya 50 meter di kiri-kanan garis sempadan perbatasan wilayah, serta berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH); d. Penetapan jalur hijau antara kawasan permukiman dengan kawasan-kawasan tertentu seperti kawasan pertambangan, industri, dan lain-lainnya, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Jembrana e. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan lebih diarahkan pada kota (pusat permukiman) paling rendah berorde III. Hal ini berarti kota tersebut dipacu agar mampu melayani penduduk kecamatannya melalui prioritas penambahan fasilitas perkotaan; f. Pengembangan pusat perdesaan diutamakan pada desa-desa yang jumlah penduduknya belum mencapai 5.000 jiwa, untuk ditingkatkan menjadi kategori kota desa. Dalam jangka panjang, pusat permukiman yang berbatasan dengan kawasan lindung, perkembangannya dibatasi tidak melebihi dari kategori kota desa termasuk juga penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesadaran lingkungan dan memberikan informasi rencana tata ruang secara terbuka kepada masyarakat luas. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah Pasal 52 Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurup e. Pasal 53 (1) Dalam melaksanakan pemanfaatan ruang, Kepala Daerah mempersiapkan kebijaksanaan yang berisi pengaturan bagi wilayah atau kawasan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi lindung dan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
25
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penetapan keputusan Kepala Daerah tentang ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. (3) Ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (4) Penentuan ketentuan persyaratan teknis yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kebijaksanaan teknis operasional dengan berpedoman pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(7)
Pasal 54 Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dikembangkan kebijaksanaan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kebijaksanaan insentif pemanfaatan ruang memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Kebijaksanaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan antara lain melalui penetapan kebijaksanaan dibidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum. Kebijaksanaan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Kebijaksanaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan antara lain melalui penolakan pemberian perizinan pembangunan, pembatasan pengadaan sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan kebijaksanaan insentif dan disinsentif, tidak mengurangi dan menghapuskan hak-hak penduduk sebagai warga negara dan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang melekat pada ruang. Penetapan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kebijaksanaan teknis kawasan yang perlu diberi insentif dan disinsentif dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 55 (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, RTRW Kabupaten dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah. (2) Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam program tahunan pemanfaatan ruang. (3) Program tahunan pemanfaatan ruang sebagaiman dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan program pemanfaatan ruang RTRW Propinsi. Pasal 56 (1) Penyusunan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya diutamakan kepada kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya guna mendukung pembentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. (2) Penyusunan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sesuai denga tahapan pembangunan.
26
(3) Penyusunan program tahunan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan guna tercapainya keselarasan rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana kegiatan pembangunan sektoral dan daerah. Pasal 57 Dalam pemanfaatan ruang di Daerah yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya diselenggarakan pola pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 58 (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2). (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana di maksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. (3) pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui pendayagunaan mekanisme perijinan pemanfaatan ruang. Pasal 59 (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan, evaluasi dan hasil pengawasan pemanfaatan ruang berupa temuan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang (2) Bupati wajib menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk pemeriksaan dan penyidikan atas penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang. (3) Bupati menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil evaluasi penyimpangan melalui peninjauan lapangan pada lokasi secara koordinatif dan terpadu serta masukan dari Gubernur. Pasal 60 (1) Penertiban pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten dilakukan melalui penertiban langsung dan penertiban tidak langsung (2) Penertiban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata (3) Penertiban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui antara lain :
27
a. pengenaan pajak/retribusi b. pembatasan pengadaan prasarana dan sarana c. penolakan pemberian perijinan pembangunan
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 61 Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana masyarakat berhak : a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana tata ruang kawasan atau rencana rinci tata ruang kawasan; c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 62 (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana dari Lembaran Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat luas. (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempattempat umum dan kantor-kantor secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut. Pasal 63 (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ataupun atas hukum adat yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.
28
Pasal 64 (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan, setelah mendapat persetujuan masyarakat setempat. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 65 Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana , masyarakat wajib : a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; b. berlaku tertib dalam keikutsertaanya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Pasal 66 (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Pasal 67 Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundangundangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku; b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan; c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana; d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana; f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan/ atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
29
Pasal 68 (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati termasuk pengaturannya pada Tingkat Kecamatan sampai dengan desa/ Kelurahan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana. Pasal 69 Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang. b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang. Pasal 70 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari Tingkat desa/ Kelurahan ke Kecamatan, kepada Bupati dan pejabat yang berwenang. BAB VIII PENYIDIKAN
(1)
(2)
Pasal 71 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
30
(3)
f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PIDANA
(1)
(2)
Pasal 72 Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 73 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 sampai dengan pasal 49 pada bab V digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Jembrana dengan tingkat ketelitian berskala 1: 50.000 sesuai dengan Buku Kompilasi Data dan Buku Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana tahun 2000 – 2010 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 74 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 sampai dengan pasal 49 pada bab V berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Jembrana pada periode berikutnya.
31
Pasal 75 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 51 pada bab V digunakan sebagai pedoman bagi : a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten; b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor; c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten; d. penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten; d. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan. Pasal 76 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jermbrana menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan Pasal 77 Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 78 Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 sampai dengan pasal 49 pada bab V dapat dilakukan 5 (lima) tahun sekali. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 79 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 80 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terhadap berbagai usaha dan/ atau kegiatan serta peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku namun tidak sesuai lagi dengan Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Jermbrana ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
32
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 81 Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 82 Hal-hal yang belum diatur dalam Pemerintahan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 83 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara Pada tanggal 15 Agustus 2002 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA Diundangkan di Negara Pada tanggal 16 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
Drs. I GDE SUINAYA, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 45
33
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN JEMBRANA 1.
PENJELASAN UMUM
Pembangunan di Wilayah Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara nyata dan berencana. Untuk mendukung hal tersebut terutama dalam menciptakan dan kelancaran pelaksanaannya, maka pemerintah Kabupaten Jembrana mengusahakan agar pembangunan yang dilaksanakan selalu berwawasan lingkungan dan berwawasan budaya setempat sehingga akan terwujud keseimbangan antara sumber daya alam dengan sumber daya buatan. Salah satu upaya ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencangkup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahap dari kegiatan penataan ruang ini adalah melakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana yang meruapakan lanjutan dari penyempurnaan tata ruang yang telah ada. Perencanaan tata ruang wilayah yang dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana berikut landasan hukumnya yang ditetapkan kedalam Peraturan Daerah. Materi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana : Pertama agar mampu mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis atau dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan dengan tanpa mengabaikan keserasian pembangunan antara wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW) Bali : Kedua tetap mengarah kepada upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah “Tri Hita Karana”, yang berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Pasal 2
: Cukup Jelas. : Penyusunan RTRW ini berazaskan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Tri Hita Karana, karena secara makro terkandung pertama; unsur Parahyangan yang dicerminkan oleh adanya upaya pangaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dimana terdapat kawasan suci dan tempattempat suci bagi umat Hindu. Kedua Pawongan yang dicerminkan oleh adanya upaya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan budidaya khusunya kawasan budidaya permukiman, dan ketiga unsur Palemahan yang dicerminkan oleh adanya upaya pengaturan pemnafaatan ruang kawasan budidaya diluar permukiman. 34
Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat secara adil dan memperhatikan golongan ekonomi lemah. Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Penataan Ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencangkup antara lain pertimbangkan aspek, waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbang- kan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek perkiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten. Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang. Yang dimaksud dengan serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan wlayah. Yang dimaksud dengan berkelanjutan bahwa penataan ruang menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin generasi. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 3 : Pasal 4 : Pasal 5 : Pasal 6 : Pasal 7 : Pasal 8 : Pasal 9 : Pasal 10 : Huruf b : Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan agar mempunyai tata ruang yang lebih rinci, yang dimaksud adalah supaya ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ), yang memperlihatkan zona – zona kegiatan atau daerahdaerah yang boleh atau tidak untuk melakukan kegiatan pembangunan dengan luas areal tertentu. Yang lebih rinci lagi yaitu dengan Rencana Tehnis Tata Ruang ( RTTR ), yaitu pemanfaatan ruang yang lebih terukur; misalnya berapa are atau meter persegi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lokasi pembangunan terminal.
35
Selalu diperbaharui yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang yang telah di Perda kan agar ditinjau lagi dalam kurun waktu tertentu (3 tahun, 5 tahun, dst.), apabila diperlukan dan ada perubahan dalam pemanfaatan ruang untuk perubahan pembangunan yang berkelanjutan. Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Ayat (2) huruf d : Yang dimaksud dengan ambang batas baku mutu adalah limbah cair yang dibuang ke perairan laut/kali, agar disaring dan dibersihkan terlebih dahulu atau melalui test laboratorium terhadap kelayakannya, agar tidak mencemari daerah perairan laut/kali, sehingga makluk hidup yang ada didalamnya tidak mati dan terkena limbah racun tersebut. Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Kota orde yang berkaitan dengan kata ordenantie yang berarti satuan kawasan pengembangan dalam rencana tata ruang yang berdasarkan pengamatan dan survey. Sedangkan kriterianya berdasarkan ; luas wilayah pelayanan, jumlah penduduk, kapasitas kegiatan jumlah pergerakan barang dan jasa serta jumlah kendaraan seperti : kota orde I Negara adalah sebagai kegiatan kota yang paling sibuk dan ramai di Kabnupaten Jembrana. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah : - pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan. - pusat pengolahan / pengumpul barang untuk beberapa kecamatan. - simpul transportasi untuk beberapa kecamatan - jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis. Pasal 21 : Kriteria kelas jalan ditentukan oleh kepadatan lalu lintas kendaraan, lebar jalan, panjang jalan, notase kendaraan dan struktur jalan misalnya ; jalan yang lalu lintas kendaraanya padat, notase kendaraan lewat diatas 10 ton dapat dikatagorikan jalan kelas satu, yaitu jalan atau jaringan arteri primer, jalur Gilimanuk – Denpasar. Pasal 22 : Cukup Jelas Pasal 23 : Cukup Jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas Pasal 26 : Cukup Jelas Pasal 27 : Cukup Jelas Pasal 28 : Cukup Jelas
36
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
: Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Ayat (3) huruf d : Pencegahan terhadap hal – hal yang tidak boleh adalah pencegahan kegiatan budidaya disepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi; karena dapat merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya, seperti: penggalian dan pemanfaatan pasir pantai yang berlebihan untuk kegiatan pembangunan, pembuangan sampah liar, limbah dan sebagainya. Pasal 33 : Cukup Jelas Pasal 34 : Ayat (3) huruf a : - Mengadakan pengendalian kegiatan yang telah ada sebelumnya ( bangunan yang telah ada } disekitar mata air, bahwa disekeliling mata air mempunyai manfaat penting untuk dipertahankan kelestarian fungsi mata air. - Bangunan – bangunan yang telah ada dan rencana pembangunan dalam radius kawasan sekitar mata air yang telah memiliki perijinan lengkap tetap dipertahankan, sedangkan pembangunan baru mutlak mengikuti pada aturan yang berlaku. Pasal 35 : Cukup Jelas Pasal 36 : Ayat (1) : - Tempat Melasti adalah tempat mensucikan Ida Betara/Betari bagi umat Hindu. - Campuhan adalah pertemuan antara sungai yang satu dengan sungai yang lainnya. Ayat 2 : - Catus Pata ( Pempatan Agung ) adalah tempat untuk mengadakan Tawur Agung (Menyeimbangkan dan Melestarikan Alam semesta) bagi umat Hindu dimasing – masing desa adat di Kabupaten Jembrana. - Bhisama adalah hasil musyawarah yang dituangkan dalam aturan dan wajib dilaksanakan. Pasal 37 : Cukup Jelas Pasal 38 : Cukup Jelas Pasal 39 : Cukup Jelas Pasal 40 : Cukup Jelas Pasal 41 : Cukup Jelas Pasal 42 : Cukup Jelas Pasal 43 : Cukup Jelas Pasal 44 : Ayat 3 huruf d : Perumahan skala besar seperti lahan untuk pembangunan Real Estate melebihi 1 ( satu ) hektar , serta Perumnas, BTN dan sebagainya.
37
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73 Pasal 74 Pasal 75 Pasal 76
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Pasal 77 Pasal 78 Pasal 79 Pasal 80 Pasal 81 Pasal 82 Pasal 83
: : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Pengaturan lebih lanjut terhadap bangunan-bangunan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7
38
