PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG LINTASAN MEKEPUNG DI KABUPATEN JEMBRANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang
: a. bahwa mekepung di Kabupaten Jembrana tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah, yang telah memberikan ciri khas bagi Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali; b. bahwa untuk dapat melestarikan mekepung sebagai unggulan Kabupaten Jembrana, perlu disediakan sarana Lintasan Mekepung yang memadai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lintasan Mekepung di Kabupaten Jembrana;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 528 Tahun 1993 tentang Kawasan Pariwisata; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG LINTASAN MEKEPUNG DI KABUPATEN JEMBRANA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.
Mekepung adalah Pacuan Pasangan Kerbau dengan menarik cikar kecil atau Gedebeg.
5.
Lintasan Mekepung adalah Jalan tanah/ pasir yang khusus dipergunakan untuk Kegiatan Mekepung.
6.
Pengurus Regu adalah Pengurus Sekaa Mekepung Regu Ijogading Barat dan Pengurus Sekaa Regu Ijogading Timur.
7.
Kordinator Pengurus adalah Koordinator Pengurus Sekaa Mekepung Kabupaten Jembrana.
8.
Tanaman Perdu atau Tanaman Musiman adalah Tanaman Padi dan/ atau Tanaman Palawija.
BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LUAS LINTASAN Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan Lintasan Mekepung adalah : a.
di Desa Kaliakah, Subak Pangkung Liplip, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana disebut “ Lintasan Mekepung Blatung Cina”;
2
b.
di Kelurahan Loloan Timur, Lingkungan Mertasari, Subak Merta Sari, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana disebut “ Lintasan Mekepung Mertasari”.
Pasal 3 Luas Lintasan Mekepung masing – masing sebagai berikut : a. Lintasan Mekepung Blatung Cina panjang 2.000 m dan lebar 6 m; b. Lintasan Mekepung Mertasari panjang 2.000 m dan lebar 6 m.
BAB III PEMELIHARAAN Pasal 4 Pemeliharaan, penataan dan pembersihan Lintasan Mekepung dilaksanakan oleh Sekaa Mekepung bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 5 Kordinator Pengurus Kabupaten bertanggung jawab atas pengelolaan/pemeliharaan lintasan dimaksud.
BAB IV SARANA PENDUKUNG Pasal 6 Sarana pendukung Lintasan Mekepung meliputi : a.
tempat parkir kendaraaan;
b.
tempat menaikkan dan menurunkan kerbau;
c.
tempat hiburan;
d.
tempat resepsi;
e.
tower komentator;
f.
garis start dan finish.
BAB V LARANGAN Pasal 7 (1)
Bagi penduduk / krama desa yang memiliki tanah disisi luar Lintasan Mekepung tidak dibenarkan untuk mendirikan rumah tempat tinggal atau domisili.
3
(2)
Bagi penduduk / krama desa yang memiliki tanah disisi tengah Lintasan Mekepung tidak dibenarkan untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan harus tetap menanam tanamam perdu dan/ atau musiman (palawija).
(3)
Bagi penduduk / krama desa yang hanya memiliki tanah disisi luar Lintasan Mekepung diperbolehkan membangun rumah tempat tinggal dengan syaratsyarat: a
15 M dari badan luar Lintasan Mekepung;
b. harus memiliki IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan ); c. ada Rekomendasi dari Kepala Desa dan Rekomendasi Pengurus Regu yang disyahkan oleh Koordinator Pengurus.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 8 (1)
Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 7, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2)
Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Negara pada tanggal 24 Agustus 2005 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA Ditetapkan di Negara pada tanggal 24 Agustus 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
I GDE SUINAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 8.
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG LINTASAN MAKEPUNG DI KABUPATEN JEMBRANA I. PENJELASAN UMUM Mekepung di Kabupaten Jembrana tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah berabad-abad, telah memberikan ciri yang khas bagi Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. Dengan perkembangan tersebut, mekepung merupakan salah satu budaya khas yang dimiliki Kabupaten Jembrana, maka perlu dilestarikan agar mekepung dapat dipertahankan sebagai ciri khas, dan disisi lain sebagai atraksi budaya untuk menarik minat pariwisata datang ke Kabupaten Jembrana, yang nantinya dapat menambah pendapatan asli daerah. Perkembangan pembangunan dan pertambahan penduduk semakin meningkat, sehingga lahan banyak yang beralih fungsi, dari lahan pertanian menjadi perumahan. Dengan adanya lahan yang beralih fungsi tersebut budaya mekepungpun mengalami pengaruh dimana lintasan mekepung sudah semakin berkurang, yang disebabkan adanya perubahan fungsi lintasan mekepung, yang dulunya sebagai lintasan mekepung sekarang dipakai sebagai jalan subak yang dikrokol dan diaspal permanen. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, jelas dapat mempengaruhi eksistensi dan kelestarian budaya mekepung di Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kelestarian budaya mekepung, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lintasan Mekepung Di Kabupaten Jembrana. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.
5
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4
6
