PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006-2025

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa dengan diamandemennya UUD 1945 maka mengakibatkan terjadinya perubahan pola perencanaan pembangunan, dimana Garis – Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi, Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun berdasarkan penjaringan aspirasi masyarakat; b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berperan penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025; Mengingat . . .

2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang . . .

3 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah . . .

4 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali

Tahun 2005-2019

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 -2025. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 ) diubah sebagai berikut; 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; Pasal 3 . . .

5 Pasal 3 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 terdiri atas ; BAB I

PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGI BAB IV VISI DAN MISI DAERAH BAB V ARAH

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

JANGKA

PANJANG DAERAH BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 2. Naskah lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara pada tanggal 7 Desember 2012 BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara pada tanggal 7 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE GUNADNYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 30

6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 – 2025 I. UMUM Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam perencanaan dan penyelenggaraan Negara. seiring dengan Amandemen UUD 1945, maka Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi, sebagai gantinya maka platform Presiden terpilih menjadi acuan dalam program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, maka Presiden Republik Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam Jangka menengah Presiden menyusun peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan dalam jangka pendek telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006. Perubahan payung hukum penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Nasional, diikuti pula oleh perubahan peraturan Perundang – Undangan. munculnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2005 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 20062025 sebagai perwujudan kahendak masyarakat Jembrana yang dituangkan dalam . . .

7 dalam dokumen perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Sampai saat ini kaidah - kaidah perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun. 2000-2005. Dengan adanya perubahan pola perencanaan dari sentralisir menuju desentralisir, maka napas dan filosofi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tidak relevan lagi dengan tuntutan pembanguan masyarakat Jembrana. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2006-2025 sebagai payung hukum perencanaan Pembangunan Kabupaten Jembrana yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-205 substansinya belum terukur dan belum ada tahapan-tahapannya (tahap kesatu 2006-2010, tahap kedua 2011-2016, tahap ketiga 2016-2020 dan tahap keempat 2021-2025, maka perlu dilakukan revisi, selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai plat form bupati terpilih setiap lima tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya akan dijabarkan menjadi Renstra satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan strategis SKPD dalam lima tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dijabarkan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahunnya II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 30

8

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006-2025.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006-2025

Pemerintah Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR Setelah berlangsung selama satu periode RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 dipandang perlu dilakukan revisi. Perlunya revisi RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 disebabkan antara lain : 1) aturan yang dipakai menyusun RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 masih sangat terbatas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, 2). Lima tahun belakangan ini muncul regulasi yang berkaitan dengan Dokumen RPJPD yaitu adanya Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap program harus didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan 3). RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 tidak menggambarkan tahapan rencana pembangunan lima tahunan yang terukur, sehingga Bupati/Wakil Bupati terpilih tidak memliki acuan dalam menyusun RPJMD. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berbagai peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa dokumen RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Daerah dalam kurun waktu 20 tahun. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana melakukan Revisi RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025. Mudah-mudahan Revisi RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun RPJMD setiap lima tahunan. Terima Kasih. Negara, 7 Desember 2012 BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

i


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL PERATURAN DAERAH KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR DIAGRAM BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan RPJPD dengsn Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4 Sistematika Penulisan 1.5 Maksud dan Tujuan

1 i ii iv viii ix I-1 1-1 I-2 I-4 I-6 I-7

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

II-1 II-1 II-1 II-17 II-22

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Permasalahan Pembangunan 3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah 3.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 3.2.2 Indentifikasi Isu-Isu Strategis

III-1 III-1 III-20 III-21 III-21

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 4.1 Visi 4.2 Misi Tujuan dan Sasaran 4.3 4.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 4.4.1 Kebijakan 4.4.2 Program 4.4.3 Kegiatan

IV-1 IV-1 IV-2 IV-3 IV-9 IV-9 IV-9 IV-9

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PANJANG DAERAH 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk masing-masing Misi

V-1 V-1

ii



5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 BAB VI

Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan RPJMD Kesatu (2005-2010) RPJMD Kedua (2011-2016) RPJMD Ketiga ( 2016-2020) RPJMD Keempat (2020-2025)

KAIDAH PELAKSANAAN 6.1 Kaidah Pelaksanaan

V-16 V-16 V-17 V-17 V-18 VI-1 VI-1

iii



DAFTAR TABEL Halaman Tabel

2.1

Luas wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali

II-1

2.2

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana

II-2

2.3

Penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2010

II-7

2.4

Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana

II-8

2.5

Penduduk Jembrana berdasarkan Jenis Kelamin

II-15

2.6

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2007-2011

II-15

2.7

Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan dan Usia Produktif

II-15

2.8

Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan dan Usia Produktif

II-16

2.9

Penduduk Je,mbrana Berdasarkan Jenis Pekerjaan

II-16

2.10

Penduduk Jembrana Berdsarkan Agama

II-17

2.11

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kab. Jembrana tahun 2009-2011

II-18

2.12

PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2011

II-18

2.13

Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2005-2009

II-19

2.14

Capain Kinerja Pendidikan Kab. Jembrana Th 20072011

II-20

2.15

Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Th 20072011

II-21

2.16

CapaianKinerja Pertanahan Kab. Jembrana Th 20062010

II-21

2.17

Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2006-2010

II-21

2.18

Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Tahun 2007-2011

II-22

2.19

Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-22

2.20

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab.Jembrana Th 2007-2011

II-23

iv



2.21

Capain Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-23

2.22

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Tahun 2007-2011

II-24

2.23

Capaian Kinerja Perumahan Kab. Jembrana Th 20072011

II- 25

2.24

Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Tahun 2007-2011

II-25

2.25

Capaian Kinerja urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-25

2.26

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-26

2.27

Capaian Kinerja Urusan lingkungan Hidup Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-26

2.28

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab, jembrana Th 2007-2011

II-27

2.29

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-27

2.30

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Jembrana Th 2007-2011

II-27

2.31

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-28

2.32

Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-28

2.33

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab.Jembrana Th 2007-2011

II-29

2.34

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-29

2.35

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-29

2.36

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2006-2010

II-30

2.37

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan olahraga Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-30

2.38

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-31

2.39

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

II-31

v



2.40

Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-32

2.41

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Th. 2007-2011

II-32

2.42

Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-32

2.43

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Th.2007-2011

II-33

2.44

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th. 2007-2011

II-33

2.45

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-34

2.46

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-34

2.47

Capain Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-35

2.48

Capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.Jembrana Th 2007-2011

II-35

2.49

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Th. 2007-2011

II-35

2.50

Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-36

2.51

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-36

2.52

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-36

2.53

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-37

2.54

Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-37

2.55

Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Kab. Jembrana Th 2007-2011

II-38

2.56

Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana th 2007-2011

II-38

2.57

Fokus Sumberdaya Manusia Kab.Jembrana Th 20072011

II-38

2.58

Hasil Analisi Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana

II-39

vi



3.1

Permasalahan Pembangunan

III-2

3.2

Kriteria Capaian Kinerja

III-12

4.1

Tujuan dan Sasaran Misi I

IV-3

4.2

Tujuan dan Sasaran Misi II

IV-4

4.3

Tujuan dan Sasaran Misi III

IV-4

4.4

Tujuan dan Sasaran Misi IV

IV-6

4.5

Tujuan dan Sasaran Misi V

IV-7

4.6

Tujuan dan Sasaran Misi VI

IV-7

4.7

Tujuan dan Sasaran Misi VII

IV-8

5.1

Sasaran, Program dan Strategi Misi I

V-1

5.2

Sasaran, Program dan Strategi Misi II

V-3

5.3

Sasaran, Program dan Strategi Misi III

V-4

5.4

Sasaran, Program dan Strategi Misi IV

V-7

5.5

Sasaran, Program dan Strategi Misi V

V-11

5.6

Sasaran, Program dan Strategi Misi VI

V-12

5.7

Sasaran, Program dan Strategi Misi VII

V-14

vii



DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar

2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana

II-3

Gambar

2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana

II-5

Gambar

2.3 Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hasil FGD

II-9

Gambar

2.4 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hasil FGD

II-9

Gambar

2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana

II-14

viii



DAFTAR DIAGRAM Halaman Diagram

1.1 Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Lainnya

I-4

Diagram

1.2 Sistem Manajemen Pemerintahan/Pembangunan Berdasarkan Dasar Hukum dan Penanggung Jawab (Nasional)

I-5

Diagram

1.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

I-6

ix



BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Setelah berlangsung selama satu periode RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 dipandang perlu dilakukan revisi. Perlunya revisi RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 disebabkan antara lain : 1) aturan yang dipakai menyusun RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 masih sangat terbatas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, 2). Lima tahun belakangan ini muncul regulasi yang berkaitan dengan Dokumen RPJPD yaitu adanya Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap program harus didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan 3). RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 tidak menggambarkan tahapan rencana pembangunan lima tahunan yang terukur, sehingga Bupati/Wakil Bupati terpilih tidak memliki acuan dalam menyusun RPJMD. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berbagai peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa dokumen RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Daerah dalam kurun waktu 20 tahun. Penyusunan RPJPD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berbagai peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 melalui beberapa tahapan. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan Tahapan penyusunan RPJPD adalah: 1). Persiapan Penyusunan RPJPD, 2). Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, 3).Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 4).Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD, dan 5). Penetapan RPJPD. Sesuai dengan amanat perundang-undangan diatas, maka setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Persiapan penyusunan Revisi RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun. Tim Penyusun RPJPD terdiri atas pejabat dan staf di lingkungan Kabupaten Jembrana yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk RPJPD. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka Tim Penyusun RPJPD dibagi dalam Pokja berdasarkan pada urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Setelah terbentuk Tim selanjutnya dilakukan orientasi masalah RPJPD yang RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

I-1


melibatkan fungsional perencana yang mengusai masalah RPJPD. Bahan orientasi meliputi : peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, panduan teknis penyusunan RPJPD, panduan teknis penyusunan anggaran dan buku-buku literatur. Setelah selesai orientasi, selanjutnya dilakukan penyusunan agenda kerja. Setelah selesai penyusunan agenda kerja dilajutkan dengan pengumpulan data dan informasi. Data-data yang dikumpulkan meliputi : data tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan RTRW Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Bali serta capaian kinerja Kabupaten Jembrana minimal dalam lima tahun terakhir. Penyusunan Rancangan Awal Revisi RPJPD Kabupaten Jembrana diteruskan dengan proses teknokratik, partisipatif, politis dan top down-botton up. Proses bottomup dan top-down Proses teknokratik maksudnya penyiapan materi RPJPD Kabupaten Jembrana melibatkan para ahlinya. Proses bottom-up dan top-down maksudnya memperhatikan arahan dari pemerintah atasan, dan menyerap masukan dari stakeholder di bawah serta dilakukan proses Partisipatif. Hasil pengolahan data dan penelahaan RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota menghasilkan Analisa Gambaran Umum Kondisi Daerah. Analisa Gambaran Umum Kondisi Daerah dipakai dasar untuk Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah. Di sisi lain dilakukan telaah RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota lainnya. Hasil telaah RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota serta Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah diakui untuk melakukan Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Hasil Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Visi dan Misi Daerah. Visi dan Misi Daerah dijabarkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan. Visi dan Misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang selanjutnya dilakukan konsultasi publik. Hasil konsultasi publik diperlukan untuk penyelarasan Visi , Misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Rumusan hasil konsultasi publik dijadikan dasar penyusunan Rancangan Awal Revisi RPJPD Kabupaten Jembrana. Rancangan Awal Revisi RPJPD akan dibahas dalam pelaksanaan perencanaan aspiratif melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RPJPD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

I-2


4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9) Undang-Undang Nomor 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


I-3


16) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16; 17) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27). 1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Diagram 1.1 Hubungan Dokumen RPJP dengan Dokumen Lainnya Pedoman RPJM- Nasional (5 Tahun)

RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan

Acuan

Memperhatikan

RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)

Acuan

RPJM-Daerah Propinsi/ RenstradaPropinsi dan Standar Pelayanan Minimal

RPJP- Daerah Kab/Kota (20 Tahun)

Pedoman

Memperhatikan

Input

RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)

Penjabaran

Rancangan Restra-SKPD

Pedoman

Pedoman

Renstra-SKPD (5 Tahun)

RKPD Kab/Kota (1 Tahun)

Acuan

Acuan Input

Pedoman

RKP Renja-SKPD (1 Tahun)

RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)

Sumber : Bappenas 2010 RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

I-4


Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Gambar 1.2 SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN/PEMBANGUNAN BERDASARKAN DASAR HUKUM DAN PENANGGUNGJAWAB (Nasional) MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS KINERJA PERENCANAAN

PENGANGGARAN

BAPPENAS

DEP. KEUANGAN UU 17/2003

UU 25/2004

PELAKSANAAN

KINERJA ORG.

KINERJA KEUANGAN

KINERJA PEMBANGUNAN

K/L

MENPAN

DEP. KEUANAN

BAPPENAS

PP 21/2004 Permeneg 5/2010

INPRES 7/99

PP 8/2006

PP 39/2006

(R. Perpres SAKIP)

RPJPN

RPJMN

RKP

SPPN

L. PEP (K/L)

RENSTRA RAPBN

SKN

RENJA/ RKT

LAKIP (K/L)

Lap. Keuangan (K/L)

L. PEP (K/L)

RKA K/L

LAKIP (UNIT ORG./ES.I)

Lap. Keuangan (UNIT ORG./ES.I)

L. PEP (UNIT ORG./ES.I)

DIPA/DIPA

LAKIP (SATKER/ES.II)

Lap. Keuangan (SATKER/ES.II)

L. PEP (SATKER/ES.II)

SPPN, SKN

SAKIP

SAP

SPE

Sumber : Bappenas 2010 Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang. Hubungan RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah digambarkan pada diagram 1.3 di bawah ini: RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

I-5


Diagram 1.3 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang

PERENCANAAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PERENCANAANTATA TATARUANG RUANG DAN PERENCANAAN SEKTORAL DAN PERENCANAAN SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN TATA RUANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Nasional

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

RENCANA TATA RUANG NASIONAL

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARPULAU DAN ANTARPROVINSI

RENCANA TATA RUANG PROVINSI

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN ANTARKOTA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)

Provinsi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

Kabupaten/ Kota

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKECAMATAN

RENCANA TATA RUAG KECAMATAN

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARDESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

Kecamatan

PERENCANAAN SEKTORAL

8

Sumber : Bappenas Tahun 2010 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


I-6


Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum daerah yang meliputi: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah. BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan kepemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dua puluh tahun ke depan. Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan dan isu strategi BAB IV. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menguraikan Visi dan Misi Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama dua puluh tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan. BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Bab ini berisi sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan masing-masing misi. Pada bab ini juga diuraikan tentang tahapan dan prioritas pembangunan setiap lima tahunan yang nantinya dipakai dasar perumusan arah dan kebijkanan pembangunan setiap lima tahun dalam RPJMD. BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi serta proses, mekanisme dan metoda pelaksanaan RPJPD. 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 20062025 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan program daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJPD akan digunakan oleh Bupati tepilih setiap lima tahunan sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode lima tahunan sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Jembrana 2006-2025. Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk: 1. Menjabarkan Visi dan Misi Daerah kedalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.


I-7


3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui. 4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas. 6. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral). 7. Meletakkan landasan kokoh dan kuat untuk mencapai Jembrana yang Moksartam jagadita.


I-8


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2012 No Kabupaten/Kota Luas Km2 1 Jembrana 841,80 2 Buleleng 1.365,88 3 Krangasem 839,54 4 Tabanan 839,33 5 Bangli 520,81 6 Badung 418,52 7 Gianyar 368,00 8 Klungkung 315,00 9 Kota Denpasar 127,78 Provinsi Bali 5.636,66 Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2011

% 14,93 24,23 14,89 14,89 9,24 7,42 6,53 5,59 2,27 100,00

Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: a. Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km2 b. Kecamatan Negara seluas : 126,60 km2 c. Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km2 d. Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km2 e. Kecamatan Jembrana : 93,87 km2


II-1


a. b. c. d.

Batas – batas Administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari : Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng, Sebelah Timur : Kabupaten Tabanan, Sebelah Selatan : Samudera Hindia, Sebelah Barat : Selat Bali.

Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah. Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 No. Pembagian Wilayah Administrasi Jumlah 1 Jumlah Kecamatan 5 2 Jumlah Desa/Kelurahan 41/10 3 Jumlah Dusun/Lingkungan 207/43 4 Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman) 64 5 Jumlah Banjar Adat 232 6 Jumlah Rumah Tangga 85.025 7 Jumlah Penduduk 311.573 8 Kepadatan Jiwa Per Km2 262,68. 9 Luas Wilayah 841,80 Km2 10 Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio) . 99,81 % Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2011 Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jembrana terdiri dari kawasan hutan .39,17 .%, tanah tegalan/ kebun 19,00.%, tanah sawah 8,02%, pemukiman 7,00%, tambak 1,34%, pertambangan 0,00%, Industri 0,34.%, pariwisata 5,50 %, dan lain-lain 19,23.%. Dengan pemanfaatan lahan seperti gambar di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan antara dataran tinggi dan dataran rendah dan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Selanjutnya dari segi iklim, maka antara musim panas dengan musim hujan di wilayah Kabupaten Jembrana cukup normal. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun, di mana curah hujan terendah terjadi pada bulan April - Oktober, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober - April. Kondisi topografis (permukaan bumi) Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya


II-2


700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer. Topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Ketinggian topografi bervariasi ± 1000 mdpl (bagian utara) sampai ± 1.0 (Pantai Selatan), dengan kemiringan rata-rata lahan sebagai berikut : • • • •

Wilayah datar wilayah landai wilayah berbukit wilayah curam

: 25,00 % : 10,16 % : 25,24 % : 39,60 % Gambar 2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan PM Tahun 2010

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat di kelompokkan ke dalam 4 kelompok: 1. Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar) seluas 210,47 Km2, tersebar diseluruh kecamatan Se-Kabupaten Jembrana. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman. 2. Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai) seluas 85,49 Km2, tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konversasi tanah dan air.


II-3


3. Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/berbukit) seluas 212,45 Km2, terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian, namun perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konversasi. Secara eksisting sebagian besar kawasan pada kemiringan ini merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung. 4. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam) seluas 333,39% Km2, merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana. Kondisi kelerengan seperti ini potensial terkenal erosi sehingga perlu diupayakan pelestarian hutan lindung. Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari lima jenis batuan yaitu: • Formasi Gamping Agung • Batuan Gunung Api Jembrana • Formasi Palasari • Formasi Alluvium • Alluvium Formasi Sorga Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu : a) Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) Jenis tanah ini tersebar di empat wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha), Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,55,5. b) Tanah Alluvial Coklat Kelabu Tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha). c) Tanah Alluvial Coklat Kelabu Jenis tanah ini di bentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit-bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha). d) Tanah Regosol Cokelat Kelabu Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha.. e) Tanah Alluvial Hidromorf Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1.420 Ha. Masing-masing jenis tanah tersebut di atas mempunyai tekstur yang berbedabeda umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jembrana tergolong tekstur halus (kandungan liat sangat tinggi). RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-4


Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana


Di daerah ini terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai. Semua sungai-sungai ini mempunyai arah aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai mempunyai daerah tangkapan hujan (catchment area) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Tukad Bilukpoh sepanjang 29 km, dan terpendek adalah Tukad Pangkung Belatung yang hanya 3,40 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana meliputi: 1. Air permukaan : air sungai, bendung Palasari 2. Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah 3. Mata air : terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110 l/det Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungai-sungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jembrana (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang terberbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungai-sungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan di sebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walau debit airnya sangat kecil. Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jembrana dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut: Terdapatnya air tanah dan produksivitas akuifer (occurrence of groundwater and productivity of aquifers) yaitu: RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-5


a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (aquifers in which flowe is intergranular) • Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang: muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk. • Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk. • Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk. b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitables groundwater). • Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau pada zona pelapukan. • Daerah air tanah langka. Di samping air permukaan, sumber air lainnya adalah air tanah yaitu air yang bersumber dari bawah tanah. Keadaan air tanah dari suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi dari keadaan tersebut. Di samping air permukaan dan air tanah sumber air yang lain adalah mata air (spring). Di Kabupaten Jembrana menurut data dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) konservasi air tanah daerah Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut: 1. Daerah cekungan air tanah: a. Daerah lepasan • Zona aman pada akuifer kedalaman >30m bmt. Pengambilan air tanah dibatasi maksimal 540 m³/hari/sumur. Air tanah pada akuifer kedalaman <30 m bmt. Hanya diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur. • Zona aman. Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, dengan kedudukan muka air tanah dalam. Pengembangan air tanah lebih layak dilakukan dengan menurap mata air yang dapat difungsikan sebagai daerah resapan. b. Daerah Resapan • Zona resapan, tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur, sedangkan untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan. 2. Daerah bukan cekungan air tanah Zona bukan cekungan air tanah, produksifitas akuifer rendah, sehingga air tanah kurang layak dikembangkan, kecuali pada akuifer dangkal didaerah lembah dapat RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-6


dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur, dapat difungsikan sebagai daerah resapan. Ditinjau dari segi klimatologi, Kabupaten Jembrana mempunyai iklim tropis dengan pergantian musim yang jelas antara musim terhujan dan musim kemarau masing-masing selama 5 dan 7 bulan setiap tahunnya. Curah hujan di Kabupaten Jembrana hampir merata sepanjang tahun dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan April. Kondisi curah hujan tersebut sangat mendukung pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Disamping didukung oleh curah hujan yang merata tersebut, juga ditinjau dari topografi rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana 306,84 meter di atas permukaan laut dan dengan titik tertinggi hanya 700 meter di atas permukaan laut, yaitu di Kecamatan Mendoyo. Kondisi ini sangat mendukung pengembangan usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Musim penghujan berkisar antara bulan Nopember - Maret dan musim kemarau antara bulan April - Oktober. Temparatur rata-rata di daerah ini berkisar antara 25,4 sampai 28,4 C. Ditinjau dari penggunaan lahan dapat diuraikan sebagai berikut: a) Kawasan Budidaya Kawasan budidaya terbagi menjadi dua yaitu budidaya pertanian dan budi daya nonpertanian, Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang kaya akan berbagai sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah pertanian dan kehutanan. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2011 Penggunaan Lahan (HA) No

Keca matan

Sawah

Tegal/ Huma

Per kebunan

Peka rangan

Jumlah (4+5+6)

Tam bak

Lain nya

Jumlah Luar Kawasan (7+8+9)

Jumlah Hutan (10+11)

1

Melaya

1.242

1.281

2.916

1.085

5.282

32

456

5.770

12.707

18.277

2

Negara

1.805

1.932

3.020

1.872

6.824

100

1.121

8.045

2.800

10.845

3 4

Jembrana Mendoyo

994 2.241

1.610 136

1.899 6.289

1.560 1.090

5.069 7.515

80 37

429 118

5.578 7.670

2.704 18.568

8.282 26.238

5

Pekutatan Jumlah

554 6.836

2.358 7.317

3.198 17.322

598 6.205

6.154 30.844

12,00 261

89 2.213

6.255 33.318

6.156 42.935

12.411 76.053

Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, 2011

Dari tabel tersebut di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor, seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana didukung pula oleh keharmonisan geografis, di mana letak daratan dengan dataran tinggi dan dataran rendah dengan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana yaitu dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut: RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-7


Tabel 2.4 Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana Tahun 2011 No 1.

2.

3.

Kawasan Kawasan Non Budi daya - Hutan Lindung - Hutan swadaya marga satwa - Hutan Produk Terbatas - Hutan Produk Kawasan Budidaya Pertanian -Tanaman lahan basah/sawah - Tanaman lahan kering -Tanaman Tahunan/Perkebunan - Perikanan Kawasan Budidaya Non Pertanian - Pariwisata - Industri - Pelabuhan - Bendungan - Pemukiman

Luas (Ha) 34.312.80 4.502.90 2.616.20 383.10 6.836. 30.844. 23.192.03 367.53 33.318 625,00 9.,80 87,00 4.700,11

Sumber :Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana, 2011

Penggunaan lahan Tahun 2011 didominasi oleh kawasan budidaya pertanian, yaitu seluas ± 6.836 Ha, dan untuk kawasan Nonbudidaya yaitu seluas 30.844 Ha dan untuk kawasan kawasan budidaya non pertanian yaitu seluas 34.312.80 Ha. b) Kawasan Lindung Rencana pengembangan Kawasan Lindung di Kabupaten Jembrana adalah 41.164,70 Ha atau 7, 48 % dari Luas Pulau Bali atau 31,61 % dari luas Kawasan Hutan Pulau Bali atau 48,90 % dari luas Wilayah Kabupaten Jembrana. Hutan Lindung di Kabupaten Jembrana berada pada kelompok Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah (RTK 12) seluas 2.587,00 Ha dan Hutan Lindung Bali Barat (RTK 19) seluas 30.387,97 Ha. Kawasan Hutan Lindung hampir 80,471 % berupa Kawasan fungsi Lindung. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana kawasan tersebut disepakati dipertahankan sebagai Penyangga Sistem Kehidupan Wilayah Bawahan. Dalam Pembangunan sektor ekonomi, Bidang Pertanian sebagai tulang punggung pembangunan bidang ekonomi sangat tergantung pada kondisi tata lingkungan dan tata air serta Ekosistem Wilayah Hulu sebagai sarana pendukung Produksi. Oleh sebab itu kondisi Lingkungan di Wilayah Hulu Jembrana mutlak dipertahankan . Kondisi saat ini diperkirakan sekitar 30 - 40 % Hutan diwilayah hulu Jembrana dalam keadaan rusak akibat adanya usaha illegal perubahan fungsi terhadap keberadaan fungsi Hutan tersebut, hal ini terjadi sebagaian besar pada Hutan fungsi lindung di Jembrana. c) Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Umum Pemanfaatan lahan di Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh kawasan nonterbangun, sehingga untuk memperkuat fungsi wilayah perencanaan sebagai kawasan konservasi tidak ada kendala, namun harus mampu mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya yang ada. Secara geografis, lokasi wilayah perencanaan berada pada jalur penghubung regional menempatkan wilayah perencanaan sebagai kawasan yang cukup strategis. Posisinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan wilayah menjadikan interaksi dengan wilayah RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-8


perencanaan menjadi tinggi. Wilayah Perencanaan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis. Potensi alam dan bentang alam wilayah perencanaan dengan panorama yang sangat eksotik, terutama hutan lindung dan budidaya serta berbagai obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari menjadikan wilayah perencanaan sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Gambar 2.3 Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hasil FGD

Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2010

Gambar 2.4 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hasil FGD

Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2010


II-9


Untuk memberikan gambaran lebih detail, maka potensi pengembangan wilayah dijabarkan dan dibagi atas kawasan, yaitu: a) Potensi Kawasan Lindung • Potensi kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa; melindungi kawasan bawahannya, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan potensi suaka margasatwa adalah untuk pengembangan wisata alam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adapun Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Jembrana adalah Kawasan Suaka Alam Laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat. • Potensi Kawasan Pelestarian Alam Terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;Taman Nasional dan taman wisata alam di Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai kawasan hutan dengan komunitas tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya. Potensi yang dipertahankan adalah hutan primer dan hutan produksi, aneka flora langka seperti bayur, tangi, Burahol, Cendana, Sonokeling, dan lain-lain, berbagai pohon khas Bali yang tidak ditemukan di tempat lain atau istilahnya endemik seperti pohon ilang yang banyak tumbuh di kawasan ini, pohon sawo kecik, wali kukun, pohon intaran, bunut, dan pohon serut serta satwa langka antara lain jalak bali, blibis putih kepala hitam, gangsa batu coklat, kijang, trenggiling, landak, kancil, ikan hiu, ikan bendera, kima raksasa serta pelestarian penyu dan lain-lain. • Potensi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari Lingkungan Non terbangun, Lingkungan Bangunan Gedung, dan halamannya Serta Kebun Raya. Kabupaten Jembrana memiliki peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat penting, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahun di Kabupaten Jembrana meliputi Pura Palungan Batu yang terletak di Kecamatan Jembrana, Situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk yang terletak di Kecamatan Melaya dan Pura Perapat Agung. Budaya masyarakat dengan kearifan budaya lokal serta adat istiadatnya merupakan salah satu potensi wisata yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Terdapat pula Wisata budaya dan ziarah yakni Makam Mbah Temon yang dapat menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut. • Potensi Kawasan Perlindungan Bawahan Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Karst Kelas I Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Jembrana memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan. • Potensi Kawasan Perlindungan Setempat Terdiri dari Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Sekitar Waduk/Danau, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai, Pantai, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai diKawasan Permukiman, Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove, Kawasan Terbuka Hijau Kota, Kawasan Suci, dan Kawasan Kesucian Pura, adanya kawasan-kawasan suci yang dipandang RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-10


•

memiliki nilai kesucian (kawasan Suci) oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, campuhan, pantai, laut dan mata air memudahkan dalam pengelolaan dan pengamanan terhadap kawasan perlindungan setempat, begitu pula dengan penetapan kawasan radius kesucian pura atau daerah kekeran dimana dalam suatu kawasan yang hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan (Hindu), misalnya pendirian Dharmasala, Pasraman dan sebagainya, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan, sebaran lokasi radius kesucian pura berada disekitar lokasi purapura Dhang Kahyangan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Potensi Kawasan Sumber Daya Air; potensi kawasan sumber daya air menyebar di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Jembrana, namun pada saat ini berada di wilayah kecamatan Melaya, Desa Palasari ( Bendungan ) dan Desa Manistutu ( Bendungan benel ).

b) Potensi Kawasan Budidaya Potensi Budidaya terdiri atas: • Potensi Hutan produksi; selain memiliki fungsi ekonomi utama hasil kayu, juga memiliki hasil sampingan dan perlindungan kawasan sebagai kawasan lindung, maka segala kegiatan dan pengembangan daerah terbangun harus dikendalikan secara ketat. Kawasan hutan produksi dapat mendukung keanekaragaman hayati. • Pengembangan lahan pertanian;dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah Kabupaten. Pertanian di Kabupaten Jembrana merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana, secara umum Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional, merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul, wilayah penghasil tanaman hortikultura dengan kualitas ekspor. • Potensi perikanan, budidaya air tawar, sangat besar dan belum sepenuhnya dikembangkan, hasil budidaya perikanan budidaya air tawar juga belum banyak diolah sehingga tidak memberi nilai tambah yang besar. Salah satu potensi perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah budidaya ikan air laut (tambak) dan penangkapan ikan air laut yang telah didukung dengan adanya Pelabuhan Pelelangan Ikan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan air laut pasca panen. • Potensi Peternakan, ternak besar (sapi, babi, kambing, kerbau, kuda dan domba), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabuaten Jembrana. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Penduduk Kabupaten Jembrana mayoritas beragama Hindu membutuhkan babi untuk berbagai keperluan selain dikonsumsi juga untuk keperluan upacara, selain babi populasi kedua banyak dipelihara adalah sapi. Sapi di samping dipotong untuk dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat Jembrana, juga dikirim antar pulau ke Jawa, terutama ke Jakarta. • Potensi pariwisata; banyaknya dan beragamnya objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Jembrana yang dapat menarik pangsa pasar, namun belum optimal dikembangkan. Keindahan alam dan pantai yang masih alami diantaranya RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-11


•

•

•

•

Potensi air terjun di Desa Manggissasi, Dusun Juwukmanis, Taman Nasional Bali Barat, Bangunan-bangunan yang suci dan berbagai atraksi budaya yang dapat dijumpai diseluruh wilayah Kabupaten Jembrana merupakan potensi yang sangat besar bagi perkembangan wisata di Kabupaten ini. Potensi pengembangan Permukiman; permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya. Potensi pengembangan Industri; dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Area industri di Kabupaten Jembrana masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di Desa Pengambengan, sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan hasil pertanian dan kerajinan. Selain industri tersebut pengembangan industri Agrobisnis di Kabupaten Jembrana menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Kawasan peruntukan industri khusus industri menengah dan besar berbasis sumber daya perikanan dan sumber daya lainnya di Desa Pengambengan, Desa Tegalbadengbarat dan Desa Cupel Kecamatan Negara seluas ± 951,95 Ha. Pengembangan sentra-sentra industri usaha mikro, kecil nonpolutif yang potensial dan sebarannya meliputi : industri kecil kemaritiman pembuatan perahu dan kapal nelayan di Desa Perancak dan industri kecil diluar industri kecil kemaritiman pembuatan perahu dan kapal nelayan dengan sebaran terdistribusi di seluruh Kabupaten Jembrana. Potensi pertambangan; Pengembangan pertambangan di Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil analisis ekonomi bukan merupakan Skala Prioritas Pengembangan sektor di Kabupaten Jembrana hal ini dikarenakan potensi pengembangan sektor ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Jembrana. Kawasan peruntukan pertambangan yang meliputi lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dengan pemanfaatan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi kegiatan pertambangan sekala kecil terbatas berupa pertambangan batuan, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perijinan sesuai ketentuan. Potensi Perdagangan; pemberdayaan sektor perdagangan dalam sekala luas dapat diketahui melalui harga yang tersaji dalam informasi pasar, didukung dengan kegiatan promosi dan penyaluran, menyiapkan sarana prasarana pasar serta revitalisasi pasar sesuai kondisi yang ada, mengentensipkan kegiatan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku serta mewujudkan keseimbangan pelaku, ekonomi dengan kegiatan pengawasan barang beredar dalam upaya melindungi konsumen melalui program peningkatan efesiensi dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.


II-12


•

•

Potensi Koperasi dan UMKM; Berkembangnya kwalitas kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ( K-UMKM ) yang mampu bertahan saat menghadapi krisis ekonomi global dan sangat potensi dalam pengembangan menanggulangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana. Potensi kawasan pusat pemerintahan dan core Budaya; ketersediaan fasilitas yang cukup dengan berbagai inovasi sehingga dapat melayani seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana dan menjadi “wajah” kebudayaan masyarakat Kabupaten Jembrana.

c) Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Jembrana memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penangganannya, kawasan tersebut memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan, merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, memiliki potensi sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Jembrana secara umum. d) Potensi Kawasan Pesisir Dan Kepulauan Kawasan pesisir di kabupaten Jembrana terbentang dari Gilimanuk di kecamatan Melaya sampai desa Pengeragoan di kecamatan Pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental service). Kawasan pulau-pulau kecil di kabupaten Jembrana merupakan kawasan hutan lindung Taman Nasional Bali Barat, pemanfaatan secara ekonomi terhadap pulau kecil adalah pengembangan objek dan daya tarik wisata terbatas. e) Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Jembrana meliputi Kawasan rawan banjir, longsor, abrasi pantai dan rawan air pasang. 1. Wilayah Rawan Banjir Lokasi sering terjadinya banjir di Kabupaten Jembrana yaitu di Kecamatan Pekutatan di Desa Pangyangan yang diakibatkan oleh meluapnya sungai Banjar Yeh Lebah, dan Lingkungan Koprahan dan di Kecamatan Negara mulai Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan di Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota belum tertangani secara menyeluruh baik dari segi perencanaan teknik maupun pelaksanaan fisiknya. Luas keseluruhan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Jembrana hampir mencapai ± 200 Hektar.


II-13


2. Wilayah Rawan Longsor Di Kabupaten Jembrana kawasan yang rawan terhadap bahaya Longsor/Erosi terutama di Desa Berangbang Kecamatan Negara yang letak lokasinya yaitu di Dusun Pengajaran Kaler, dalam Kawasan Hutan Lidung RPH Candikusuma yang luasnya yaitu sekitar ± 1 hektar, Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan lokasinya di permukiman penduduk yang luasnya sekitar ± 2 hektar dan yang ketiga di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo lokasinya terdapat di Pangkung Languan Mekar, di Pemukiman penduduk yang luasnya yaitu ± 3 hektar. 3. Wilayah Rawan Air Pasang Laut Posisi Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari pulau Bali merupakan daerah yang berpotensi rawan air pasang. Desa di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Desa Candikesuma, Kelurahan Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Nusa sari, Desa Tuwed, Desa Air Kuning, Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Budeng, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Tegal Bandeng Barat, Desa Tegal Bandeng Timur, Desa Yeh Kuning, Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Gumrih, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengeragoan, Desa Pulukan dan Desa Yeh sumbul. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut : Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana



II-14


Pada tahun 2011 BPS, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana adalah sebesar jiwa terdiri dari laki-laki 136.685 jiwa, perempuan 137.233 Jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2011 mencapai 100 yang berarti bahwa setiap 100 orang laki-laki bisa dipasangkan dengan 100 orang perempuan. 273.918

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 Kecamatan Negara Mendoyo Pekutatan Melaya Jembrana Total

Laki-Laki

Perempuan

38.489 30.838 14.406 27.246 25.706 136.685

Jml Penduduk

38.363 31.727 14.105 26.919 26.119 137.233

76.852 62.565 28.511 54.165 53.825 273.918

Sek rasio 100 97 102 101 98 100

Kepadatan / Km2 608 212 220 275 552 325

Sumber : BPS Tahun 2012 Perkembangan penduduk Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.6 Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2007 – 2011 Tahun

Laki-Laki

Tahun 2011 Tahun 2010 Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun 2007

Perempuan

136.685 136.069 134.339 133.622 131.946

137.233 136.759 135.520 134.647 132.919

Sek rasio Jml Pddk 273.918 272.828 269.859 268.269 264.865

100 99 99 99 99

Kepadatan / Km2 325 324 321 319 315

Sumber : BPS Tahun 2012 Dengan jumlah penduduk sebesar 273.918 jiwa dan luas wilayah 841,80 km2, kepadatan penduduk Kapupaten Jembrana adalah sebesar 325 jiwa/km2. Tabel 2.7 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR PENDIDIKAN DAN USIA PRODUKTIF Tahun 2012

KECAMATAN 0-4 th NEGARA 6.134 MENDOYO 4.325 PEKUTATAN 1.991 MELAYA 3.912 JEMBRANA 3.821 TOTAL 20.183 Sumber : BPS Tahun 2012

5-6 th 2.954 2.040 984 2.104 1.886 9.968


7-12 th 9.998 7.103 3.139 6.729 6.169 33.138

13-15 th 4.559 3.331 1.365 3.059 2.887 15.201

16-18 th 4.351 3.173 1.397 2.937 2.775 14.633

II-15


Tabel 2.8 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR PENDIDIKAN DAN USIA PRODUKTIF Tahun 2012

KECAMATAN

19-25 th

26-45 th

46-55 th

>= 56 th

NEGARA 9.879 30.470 10.537 MENDOYO 6.868 22.756 9.212 PEKUTATAN 3.124 10.176 4.028 MELAYA 6.518 20.460 7.322 JEMBRANA 6.399 20.881 8.133 TOTAL 32.788 104.743 39.232 Sumber data : SIAK Kabupaten Jembrana per Desember 2011.

10.342 10.727 4.554 7.890 8.174 41.687

JML PDDK 89.224 69.535 30.758 60.931 61.125 311.573

Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada usia produktif 16 s/d 55 tahun cukup tinggi sebanyak 188.985 orang mencapai 62,06%, dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jembrana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jembrana. Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai berikut: Tabel 2.9 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN Tahun 2012 Mengurus Belum/Tidak KECAMATAN Rumah Pelajar/Mahasiswa pensiunan PNS Bekerja Tangga

NEGARA 24.990 14.285 11.502 MENDOYO 15.864 6.312 9.511 PEKUTATAN 7.211 2.467 3.866 MELAYA 16.356 8.631 7.473 JEMBRANA 15.856 9.057 8.086 TOTAL 80.277 40.752 40.438 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012.


509 351 102 234 465 1.661

1.740 1.287 449 962 1.725 6.163

II-16


Komposisi penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel 2.10 Tabel 2.10 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN AGAMA Tahun 2012 KECAMATAN

ISLAM

KRISTEN

KATHOLIK

HINDU

BUDHA

NEGARA 3.816 1.063 620 48.092 516 MENDOYO 4.812 159 33 64.483 44 PEKUTATAN 5.199 61 308 24.375 3 MELAYA 16.361 2.146 1.372 40.965 85 JEMBRANA 12.354 503 335 47.522 407 TOTAL 42.482 3.933 2.671 226.303 1.055 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012.

KONGHUCHU

ALIRAN KEPERCAYAAN

13 0 0 1 0 14

4 4 2 1 4 15

Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai petani sebesar 32,11%, pertambangan 0,59%, industri pengolahan 18,13%, bangunan 8,22%, pedagang 22,84%, transportasi/ komunikasi 4,09%, keuangan 1,38%, jasa 11,92%, lainnya 0,78%. 2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas:

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan. 1) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Dari ke-9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi Sektor Primer (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Dalam kurun waktu periode tahun 2009 – 2011, struktur perekonomian Kabupaten Jembrana mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut :


II-17


Tabel 2.11 PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2011 No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 % kenaikan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Penggalian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Retoran Pengangkutan, Komunikasi Perbankan /Keuangan Jasa Total

857.113,42 15.849,51 244.703,82 54.449,25 211.532,26 802.114,91 528.851,81 158.883,19 403.766,27 3.277.309,44

903.027,21 17.685,84 280.344,61 62.017,73 237.085,91 899.558,40 582.575,18 175.114,91 446.728,59 3.604.138,38

1.045.290,00 20.000,00 323.050,00 73.110,00 273.840,00 948.210,00 628.740,00 206.120,00 520.680,00 4.039.040,00

15,75 13,08 15,23 17,88 15,50 5,41 7,92 17,71 16,55 12,07

Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian dan perdagangan masih dominan menyusul, bidang pengangkutan dan bidang Jasa, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan Perdagangan dalam arti luas. Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Jembrana berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2005 – 2011 (proyeksi) sebagai berikut : Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 PDRB PDRB Tahun Atas Dasar Harga Atas Dasar Harga Berlaku Konstan (dalam jutaan Rp) (dalam jutaan Rp) 2007 1.510.512,67 2.475.347,22 2008 1.586.805,71 2.891.658,80 2009 1.663.345,43 3.277.309,44 2010 1.752.327,67 3.604.138,38 2011 1857510,00 4.039.040,00 Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012 2) Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana


II-18


sebesar 4,82 %, pada tahun 2010 sebesar 5,35 % kemudian tahun 2011 mencapai 5,62%. Laju inflasi tahun 2009 sebesar 5,57 %, pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 4,37 % kemudian tahun 2011 mencapai 4,70%. 3) PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2011 PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Jembrana tahun 2010-2011 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 2010 PDRB per kapita Kabupaten Jembrana baru mencapai Rp. 14.165.861,28 meningkat menjadi Rp 14.963.382,58 pada tahun 2011. 4) Indeks Gini Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jembrana untuk kurun waktu 2005 – 2009 pada tabel berikut : Tabel 2.13 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2005 – 2009 No Tahun 1 2007 2 2008 3 2009 4 2010 5 2011 Sumber data : BPS Provinsi Bali

Gini Ratio 0,2385 0,2583 0,2370 0,2575 0,4020

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2007 – 2010 Kabupaten Jembrana Gini Rationya terkategorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (9 sektor).Pada tahun 2011 ketimpangan Gini Ratio meningkat sehingga perlu diupayakan rendah kembali. 5) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bekerjasama dengan BPS pada setiap tahun dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. Kedua jenis data RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-19


tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seiring dengan peningkatan ekonomi, jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 5,7% meningkat menjadi 5,6 % pada tahun 2011. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung berdasarkan persentase KK miskin P = 100% - % KK mikin. Dengan demikian maka persentase KK di atas garis kemiskinan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 93,00% meningkat menjadi 94,00 % pada tahun 2011 b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap 4 jenis rasio yang terbagi atas: Rasio Pendidikan (indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni). Capaian Kinerja Pendidikan diukur dengan IKK: Angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ PaketA, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C. Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Jembrana Th 2007 – 2011 No

Indikator

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Angka Melek Huruf (%) Angka Rata-rata lama sekolah (Th) APK SD/MI/Paket A (%) APK SMP/MTs/Paket B (%) APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) SD (%) Angka Pendidikan yang SMP (%) ditamatkan SMA (%)

2007 88,00 6,15 107,29 95,30 73,99 92,63 88,33 72,23 100 99,89 99,30

2008 88,89 6,50 110,27 105,38 82,90 96,01 80,13 64,37 99,32 99,82 99,79

TAHUN 2009 89,00 7,00 110,63 106,46 81,35 96,45 85,89 69,78 98,60 99,23 98,07

2010 90,00 7,80 115,55 110,50 95,00 98,50 90,00 75,60 100,00 100,00 99,97

2011 92,80 7,80 113,94 116,98 98,07 98,43 93,85 74,96 100,00 100,00 100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011


II-20


2). Kesehatan Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IKK: Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam table 2.12 berikut : Tabel 2.15 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator

2008 7,75

TAHUN 2009 10,62

2010 9,13

2011 9,16

1.

Angka kematian bayi/1000 KH

2007 9,21

2.

Angka Umur Harapan Hidup (Th)

71,45

71,65

71,73

71,75

71,80

3.

Persentase Balita gizi Buruk

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

4.

Angka Kesakitan Kasar (%)

15,40

15,07

19,39

20,33

20,30

Angka Kematian Ibu /100.000 134,74 70,47 90,42 93,61 KH Sumber: Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial kabupaten Jembrana Tahun 2011

93,60

5.

3) Pertanahan. Capaian Kinerja Pertanahan diukur dengan IKK: Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan. Tabel 2.16 Capaia Kinerja Pertanahan Kab. Jembrana Th 2006 - 2010 No

Indikator

2007

1.

2008

TAHUN 2009

Persentase Penduduk yang 60% 60% 60% Memiliki Lahan Sumber: Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Jembrana Tahun 2011

2010

2011

60%

62%

4). Ketanagakerjaan. Capaian Kinerja Ketenagakerjaan diukur dengan IKK: Rasio Penduduk yang Bekerja. Tabel 2.17 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2006 - 2010 TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 1. Rasio Penduduk yang bekerja 73,68 70,80 67 66,87 67,80 Sumber: Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2011 No

Indikator

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikatorindikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. 1). Kebudayaan RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-21


Capaian Kinerja Kebudayaan diukur dengan IKK: Jumlah Grup Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian. Tabel 2.18 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator

1.

Jumlah Group Kesenian

2

Gedung Kesenian.

2007 459

2008 476

TAHUN 2009 489

2010 491

2011 491

2

2

2

2

2

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011

2). Pemuda dan Olahraga Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga diukur dengan IKK: Jumlah Klub Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga. Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator

1.

Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000

2

Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

Sumber:

2007

2008

TAHUN 2009

2010

2011

3

3

3

3

3

2

2

6

7

7

Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. 1) Urusan Pendidikan Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-22


SD/MI, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas ratarata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP. Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

4

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA

5 6

2 3

2007 107,29,37

2008 110,27

5

5

4

TAHUN 2009 110,63

2010 96,44

2011 98,50

5

5

5

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Rasio guru: murid.SD/MI

1/18

1/18

1/18

1/18

1/19

Rasio guru: murid.SMA/MA

1/22

1/22

1/22

1/22

1/21,7

1/1,4

1/1,4

1/1,4

1/1,3

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

7

Rasio guru: murid.per kelas rata1/1,4 rata SD/MI 8 Rasio guru: per kelas rata-rata 1/1,5 murid.SMP/MTs 9 Rasio guru: per kelas rata-rata 1/1,5 murid.SMA/MA Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata Tahun 2011

dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

2) Urusan kesehatan Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Rasio Posyandu per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk , Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk, Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan, Cakupan desa kelurahan UCI, Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/ BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan kunjungan bayi, Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas, dan Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1 2 3

Indikator Rasio Posyandu per Satuan 10.000 Balita Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

2007 1

2008 1

5,28

5,19

1,51

1,08


TAHUN 2009 1

2010 1

2011 1

4,59

4,55

4,55

1,31

1,30

1,30

II-23


No

Indikator

4

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

5

Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan

6

7

Cakupan desa kelurahan UCI

8

Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

9 10 11 12

Cakupan kunjungan bayi

2007 33,55

2008 65,25

104,80

103,07

90,64

TAHUN 2009 24,92

2010 26,64

2011 26,64

90,83

100,39

100,39

98,68

94,78

100

90

100

98,73

100

96,08

100%

100%

100%

100%

83,200%

92,45%

72,94%

50,26%

100%

100%

100%

100%

17,69%

17,69%

7,63%

100%

89,42%

98,73%

97,65%

99,07%

100% 100% 100% 100% 100% 90,00%

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

3) Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air minimal 1,5 m. Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

2007

1

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam 82,96 Kondisi Baik (%) 2 Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) 40 3 Persentase rumah tinggal bersanitasi 84,67 (%) Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2008

TAHUN 2009

2010

2011

82,96

88,54

82,96

82,98

37

55

40

41

90

91,29

84,67

85,67

4) Urusan Perumahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni. Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Jembrana Th 2007-2011 RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-24


Rumah tangga pengguna air bersih (%)

2007 84,06

2008 100

TAHUN 2009 94,41

2010 94,50

2011 94,51

2.

Rumah tangga pengguna listrik

70,8

70,9

71

72

72

3.

Rumah tangga bersanitasi (%)

84,67

90

91,29

92,29

93,29

4.

Rumah layak huni (%)

90,87

90,87

90,99

91,99

91,99

No

Indikator

1.

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

5) Urusan Penataan Ruang Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

2007

1.

Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan 41 Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 2. Rasio bangunan ber-IMB per satuan 24 bangunan (%) Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2008

TAHUN 2009

2010

2011

53

89

89

90

24,4

24,7

25,7

25,8

6) Urusan Perencanaan Pembangunan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Tahun 2007-2011 No

Indikator

1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada. 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada 4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2007 1

2008 1

TAHUN 2009 1

2010 1

2011 1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

90,48

100

100

100

100

7) Urusan Perhubungan,


II-25


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio Ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat, Kepemilikan KIR Angkutan umum, Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum. Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1.

Arus penumpang angkutan umum (%)

26,33

2.

rasio Ijin trayek( %)

92,09

2007

TAHUN 2009

2008 10,07

28,29

93,99

97,35

2010 27,33

2011 27,53

40,1

3.

Jumlah uji kir angkutan umum 5131 5228 5505 1932 (kali) 4. Jumlah Pelabuhan Laut 2 2 2 2 /udara/Terminal Bis Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Th 2012

22 2428 2

8) Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indicator: Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Pencemaran status mutu air, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan. Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1 2 3

Indikator Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( kali penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)

2007 21,49

2008 22,44

TAHUN 2009 86,68

2010 76,22

2011 77,22

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

89

78

78

4

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

1,6

0,15

5

Penegakan hukum lingkungan (%)

100

100

100

100

100

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertanaman Kab. Jembrana Th 2012

9) Urusan Pertanahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi. Tabel 2.28 RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-26


Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Persentase luas lahan bersertifikat (%)

2

Penyelesaian kasus tanah negara(%)

3

Penyelesaian izin lokasi(%)

2007 44 0

2008 44,59 0

0

0

TAHUN 2009 44,69

2010 60,33

2011 60,40

0

0

0

0

63,00

64,00

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana Th 2012

10) Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan, persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian, persentase penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak dan Kepemilikan KTP. Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1

Indikator % kepemilikan KTP

2007 92,98

2008 93,43

TAHUN 2009 85,68

2

kepemilikan akta kelahiran per 1000 202,90 220,76 172,84 penduduk Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jembrana Th 2012

2010 90,00 177,2

2011 92,00 178,2

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

2

Rasio KDRT (kali dalam setahun)

2007

2008

TAHUN 2009

2010

2011

0,02

0,38

0,02

0,21

2,25

-

11

34

11

14

3

Persentase jumlah tenaga kerja 61,64 96,63 77,28 0,04 dibawah umur (%) 4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan 0 0 0 0 kekerasan (%) Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana Th 2012

0,03 0

12) Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-27


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rata – rata jumlah anak per keluarga, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I. Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Rata – rata jumlah anak per keluarga

2

Rasio akseptor KB (%)

3

Cakupan peserta KB aktif (%)

2007 2

2008 2

TAHUN 2009 2

2010 1,8

2011 1,8

-

-

-

90

88,74

84,28

86,89

76,06

88,80

88,74

4

Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga 13,96 10,7 9,46 5,44 Sejahtera I(%) Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana Th 2012.

7,77

13)

Urusan Sosial Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

2007

2008

TAHUN 2009

2010 2011 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 19 19 19 19 19 (buah) 2 PMKS yang memperoleh bantuan 0,02 6,79 97,65 95,30 96,30 social (%) 3 Penanganan penyandang masalah 0,02 6,79 11,86 30,00 35,00 kesejahteraan social (%) Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2011 1

14) Urusan Ketenagakerjaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 2.33 RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-28


Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Angka partisipasi angkatan kerja(%)

2

2007 73,68

2008 70,80

Angka Angkatan Kerja (Orang)

114.471

127.191

3

Angka Kesemapatan Kerja(%)

73,68

4

Pengangguran (orang)

5

Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun(kali) Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat pengangguran terbuka (orang) Keselamatan dan perlindungan (%)

6 7 8

TAHUN 2009 67 141.323

2010 60 157.026

2011 60 157.026

70,80

67,00

66,87

66,87

6.426

6.764

7.120

7.495

7.495

44

32

22

15

15

55,68

1,27

7,10

30,2

31,2

-

5.988

3.170

3.260

3.280

80

78

88

80

82

9

Perselisihan buruh dan pengusaha 3 2 4 2 tehadap kebijakan pemerintah daerah(%) Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2011

1

15) Urusan Koperasi dan UKM Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kopersai dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Persentase koperasi aktif (%)

2007 65,15

2

Usaha mikro dan kecil (%)

85,70

2008 91,54

TAHUN 2009 92,99

2010 93,55

2011 92,79

81,10

88,86

60,00

60,00

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Jembrana Th 2012

16) Urusan Penanaman Modal Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1

Indikator Lama proses perizinan (hari)

2007 14

2

2008 14

Jumlah Perda yang mendukung iklim 56 56 usaha (buah) Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Jembrana Th 2012

TAHUN 2009 14

2010 14

2011 14

56

56

56

17) Urusan Kebudayaan RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-29


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2006-2010 No

Indikator

2007

2008

TAHUN 2009

2010 2011 Penyelenggaraan festival seni budaya 9 5 10 8 8 (kali) 2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni 15 3 5 6 6 dan budaya (kali) 3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 100% 60% 100% 47% 47% Budaya yang dilestarikan (%) Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2012 1

18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga . Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 1. Jumlah Klub Olah raga 3 3 3 3 5 2. Jumlah Gedung Olah Raga 2 2 6 6 7 3. Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 25 25 25 4. Jumlah Organisasi Olah raga 13 13 13 13 13 5. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 8 8 8 8 6. Jumlah Kegiatan Olah raga 1 1 1 1 1 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2012

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/ kelurahan dan Jumlah bangunan pos jaga/ roda di desa/ kelurahan.


II-30


Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007 4

1

2008 4

Tahun 2009 4

Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kegiatan) 2 Jumlah Kegiatan 4 4 4 pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Kegiatan) Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana Th 2012

2010 4

2011 4

4

4

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda.

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No

Indikator 2007

1 2

3 4

5 6

7

2008

Tahun 2009

2010 Rasio jumlah polisi 4.105 1.596 2.148 2.273 pamong praja Jumlah Linmas per 96 96 96 96 Jumlah 10.000 penduduk Frekwensi penanganan 1 1 1 1 unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan 48 48 48 48 dalam setahun Kemiskinan (KK) 5.386 5.727 3.943 5.597 Sistem informasi pelayanan perijinan 1 1 1 1 dan administrasi pemerintah Penegakan Perda 12 12 12 12 Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jembrana Th 2012

2011 2.273 96

1 50 5.500 1 12

21) Urusan Ketahanan Pangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama. Tabel 2.40 RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-31


Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007 1

Tahun 2009 1

2010 2011 Regulasi ketahanan 1 4 pangan (buah) 2 Ketersediaan pangan 117.745,60 132.336,53 124.749,14 144.742,10 79.369,71 utama (kg) Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jembrana Th 2012 1

2008 1

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

Tahun 2007 10

2010 2011 Rata-rata jumlah kelompok 10 10 binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2 Rata-rata jumlah kelompok 10 10 10 10 51 binaan PKK Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jembrana Th 2012 1

2008 10

2009 10

23)

Urusan Statistik Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”. Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1

Indikator 2007 1

2008 1

Buku “Kabupaten dalam angka” (buah) 2 Buku “PDRB 1 1 Kabupaten” (buah) Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

Tahun 2009 1

2010 1

2011 1

1

1

1

24) Urusan Kearsipan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan Rasio jumlah pengunjung perpustakaan.


II-32


Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007

2008

Tahun 2009

1

Pengelolaan arsip secara 47,77 48,03 44,3 baku (%) 2 Rasio jumlah pengunjung 100 100 100 perpustakaan(%) Sumber: Kantor Perpusatakaan dan Arsip Kab. Jembrana Th 2012

2010

2011

50

60

100

100

25)

Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/ warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/ TV lokal, Webside milik Pemerintah Daerah dan Pameran/ Expo. Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007

2008

Tahun 2009

2010 2011 Jumlah jaringan 12 12 12 12 4 komunikasi (buah) 2 Jumlah wartel/warnet 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 terhadap penduduk 3 Jumlah surat kabar Nasional /lokal 7 7 7 7 15 (buah) 4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 8 8 8 8 8 (buah) 5 Webside milik pemerintah daerah 1 1 1 1 1 (buah) 6 Pameran/Expo (kali) 1 1 1 1 1 Sumber: Dinas Perhubungan Komunkas dan InformatikaBappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012 1

26) Urusan Perpustakaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas.


II-33


Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007 10

1

Tahun 2009 10

2008 10

jumlah tenaga perpustakaan 2 jumlah pengelola 2 2 2 Kearsipan 3 Jumlah Desa dan 51 51 51 kelurahan yang cerdas Sumber: Kantor Perpusatakaan dan Arsip Kab. Jembrana Th 2012

2010 10

2011 10

2

2

51

51

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabupaten Jembrana dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 1) Urusan Pertanian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian diukur dengan indikator: Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%), Produktivitas Padi ton/Ha dan Produktivitas Sayuran. Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

2008

Tahun 2009

2010 Kontribusi Sektor Peternakan 27 27 27,05 27,54 1 terhadap PDRB (%) Produktivitas Padi ton/Ha 60,05 61,46 64,34 65,33 2 Produktivitas Sayuran 32 34 21 43 3 Kw/Ha) Produktifitas Kelapa dalam 1071 1128 1130 1290 4 Kg/Ha Produktifitas Kopi Robusta 263 254 268 291 5 Kg/Ha Produktifitas Cengkeh Kg/Ha 284 279 197 212 6 Produktifitas Kakao Kg/Ha 816 744 837 636 7 Produktifitas Panili Kg/Ha 59 57 329 291 8 Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2012

2011 28,50 65,73 44 1170 268 23 427 282

2) Urusan Kehutanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan diukur dengan indikator; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan.


II-34


Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Th 2007- 2011 No 1 2 3

Indikator Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%) Kerusakan kawasan hutan(%) Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%t)

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

10,48

10,48

49,02

44,00

44,53

27,75

27,75

27,75

27,00

26,63

0

0

0

0

0,01

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2012

3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Capaian kinerja layanan umum pada urusan Energi Sumber Daya mineral diukur dengan indikator: Persentase pertambangan tanpa ijin, dan persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB. Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No 1 2

Indikator % Pertambangan tanpa izin/ Liar % Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

2007 0

2008 0

Tahun 2009 0

2010 0

2011 0

0,50

0,49

0,48

0,46

0,46

Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

4) Urusan Pariwisata Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

2008

Kunjungan wisata 1 33.435 39.578 (Orang/Tahun) Kontribusi sektor 2 pariwisata terhadap 24,4 24,4 PDRB (%) Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

Tahun 2009

2010

2011

62.805

87.220

89.474

14,56

6,25

0,012

5) Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan.


II-35


Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

2008

Tahun 2009

2010 Jumlah produksi ikan 54,00 % Capaian target 134 117 135 128 Jumlah rata-rata 120 120 126 100 3 konsumsi ikan (kg/Tahun) Sumber: Dinas Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 1 2

2011 54,24 9,52 100

6) Urusan Perdagangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi. Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

Tahun 2009

2008

% Kontribusi sektor 1 Perdagangan 24,27 24,92 24,35 terhadap PDRB Ekspor Bersih 2 13.410.222 143.835.98.988 144.229.332.100 Perdagangan (Rp) Sumber: Analisa data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2010

2011

25,03

24,35

159.301.357.446

144.229.332.100

7) Urusan Perindustrian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, Tertibnya UTTP di 5 kecamatan dan Cakupan bina kelompok pengrajin. Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

2008

% Kontribusi sektor 1 Industri terhadap 7 7,30 PDRB Pertumbuhan Industri 2 secara keseluruhan 8,29 7,98 (%) Sumber: BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

Tahun 2009

2010

2011

7

7,54

7,80

4,37

2,56

3,30

8) Urusan Transmigrasi RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-36


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No 1

Indikator 2007 0 0

Transmigrasi swakarsa(KK) Kontribusi transmigrasi 2 terhadap PDRB (%) Sumber: BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2008 0 0

Tahun 2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. a. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh indikator: 1) Angka konsumsi Rumah Tangga; 2) Perbandingan faktor produksi dengan nilai tukar; dan 3) Persentase konsumsi non pangan. Tabel 2.54 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007 Angka konsumsi RT 1 321,42 (Rumah Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi dengan produk 2 767.094,84 yang menggambarkan nilai tukar petani Persentase konsumsi RT 3 42 non pangan Sumber: BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2008

2009

2010

2011

380,68

396,27

467,42

477,42

795.447,97

827.393,43

840.689,09

850.789,09

63

70

71

75

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur tahun 2005 - 2010 ditunjukkan oleh :1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. 2) jumlah barang/ orang terangkut, dan 3) Jumlah orang/barang terangkut dalam terminal/ pelabuhan.


II-37


Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Jembrana Th 2007- 2011 No

Indikator

2007

Rasio Panjang Jalan per 24 1 Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang 36.900 2 Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui 33.800 3 Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun Sumber: Dinas PU Kabupaten Jembrana Tahun 2012

Capaian Kinerja Tahun 2008 2009 2010

2011

23

21

20

21

36.890

37.057

38.001

38.121

34.826

35.788

35.810

35.830

c. Fokus Iklim Berinvestasi Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: 1) Angka kriminalitas, 2) jumlah demonstrasi, 3) Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa berstatus swasembada. Tabel 2.56 Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No 1 2 3 4

Indikator 2007 2008 2009 Angka 1/10.000 0,6/10.000 0,5/10.000 kriminalitas, jumlah demo 7 7 4 (kali) Lama Proses 12 10 8 Perijinan (hari) Persentase desa bersetatus 65 85 89 swasembada Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2010

2011

0,4/10.000

0,3/10.000

3

2

6

6

98

98

d. Fokus Sumber Daya Manusia Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan IKK: Rasio Ketergantungan, dan rasio lulusan S-1, S-2, dan S-3 terhadap total penduduk. Tabel 2.57 Fokus sumberdaya Manusia Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007 2008 2009 Rasio 1 3 3 2 Ketergantungan Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 2 0,02 0,02 0,025 terhadap total penduduk Sumber: Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2010

2011

2

2

0,026

0,027

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut: RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

II-38


Tabel 2.58 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana No

1 A 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9

1.2

Tahun

2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Pertanian Penggalian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Retoran Pengangkutan, Komunikasi Perbankan /Keuangan Jasa Total

2007 3

2008 4

Pertumbuhan Ekonomi

1.3

Laju Inflasi

1.4

Indeks Gini Prosentase Penduduk Atas Garis Kemiskinan

1.6

2

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

2.1.9

0,2385

0,2583

Standar

Inter pretasi

8

9

2009 5

2010 6

2011 7

+

Naik

857.113,42 15.849,51 244.703,82

903.027,21 17.685,84 280.344,61

1.045.290,00 20.000,00 323.050,00

+ + +

Naik Naik Naik

54.449,25 211.532,26 802.114,91 528.851,81 158.883,19 403.766,27

62.017,73 237.085,91 899.558,40 582.575,18 175.114,91 446.728,59

73.110,00 273.840,00 948.210,00 628.740,00 206.120,00 520.680,00

+ + + + + +

Naik Naik Naik Naik Naik Naik

3.277.309,44

3.604.138,38

4.039.040,00

4,82 %,

5,35 %

5,62%.

+ 6,5%

Naik Di atas

5,57 %

4,37 %

4,70%.

7%

Di bawah

14.165.861,2 8

14.963.382,58

+

Naik

0,2575

0,4020

turun

Naik

95%

Di bawah

PDRB Perkapita

1.5

2.2

Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah

0,2370

di

94,30%

94,40%

Fokus Kesejahteraan Sosial

Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C

Pendidikan yang ditamatkan

SD SMP SMA

88,00% 6,15Th

88,89% 6,50Th

89,00% 7,00Th

90,00% 7,80th

92,80% 7,80th

70% 9

107,29 95,30 73,99

110,27 105,38 82,90

110,63 106,46 81,35

115,55 110,50 95,00

113,94 116,98 98,07

110 105 95

92,63 88,33 72,23

96,01 80,13 64,37

96,45 85,89 69,78

98,50 90,00 75,60

98,43 93,85 74,96

95 90 90

100 99,89 99,30

99,32 99,82 99,79

98,60 99,23 98,07

100,00 100,00 99,97

100,00 100,00 100

100 100 100

Kesehatan


II-39

Di atas Di bawah Di atas + Di atas Di atas Di atas -

= = =


2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 B. 1 1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.3

1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9

1.2 1.2.1 1.2.2

Angka kematian bayi/1000 KH Angka Umur Harapan Hidup Persentase Balita gizi Buruk Angka Kesakitan Kasar Angka Kematian Ibu /100.000 KH Pertanahan Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Ketanagakerjaan.

9,21

7,75

10,62

9,13

9,16

0

-

71,45

71,65

71,73

71,75

71,80

71,5

-

0,02 15,40 134,74

0,02 15,07 70,47

0,02 19,39 90,42

0,01 20,33 93,61

0,01 20,30 93,60

0 0 0

-

60%

60%

60%

60%

62%

60

+

70,80

67

66,87

67,80

60

+

459

476

489

491

491

10%

+

2

2

2

2

2

5%

Di atas +

3

3

3

3

3

2

2

6

7

7

107,29,37

110,27

110,63

96,44

98,5

90

5

5

5

5

5

5

Di bawah =

4

4

4

4

2

2

=

2

2

2

2

2

2

=

1/18 1/22

1/18 1/22

1/18 1/22

1/18 1/22

1/19 1/21,7

1/18 1/25

1/1,4

1/1,4

1/1,4

1/1,4

1/1,3

1/1,3

Di atas Di bawah =

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

1/1,3

=

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

1/1,3

=

1

1

1

1

1

1

5,28

5,19

4,59

4,55

4,55

4,55

Rasio Penduduk yang 73,68 bekerja Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan Jumlah Group Kesenian per 10.000 pdd Gedung Kesenian. Kinerja Pemuda dan Olahraga Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000 Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

2

Di atas

2

Di atas

Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA Rasio guru: murid.SD/MI Rasio guru: murid.SMA/MA Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI Rasio guru: per kelas ratarata murid.SMP/MTs Rasio guru: per kelas ratarata murid.SMA/MA

Kesehatan Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per


II-40

= =


1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

1.2.7 1.2.8 1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.13 1.3 1.3.1

1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1

1.5.2

1.6 1.6.1

1.6.2

10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih (%) Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga bersanitasi (%) Rumah layak huni (%) Penataan Ruang Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)

1,51

1,08

1,31

1,30

1,30

1,30

33,55

65,25

24,92

26,64

26,64

26,64

104,80

103,07

90,83

100,39

100,39

100,39

= = = =

90,64

98,68

94,78

100

90

90

100

98,73

100

96,08

100%

100%

=

100%

100%

100%

100%

100%

100%

=

83,200%

92,45%

72,94%

50,26%

100%

100%

=

100%

100%

=

100%

100%

100%

100% 100%

100%

=

17,69%

17,69%

7,63%

100%

89,42%

98,73%

97,65%

99,07%

90,00%

90,00 %

=

82,96%

82,96%

88,54%

82,96%

82,98%

40%

37%

55%

40%

41%

84,67%

90%

91,29%

84,67%

85,67%

84,06%

100%

94,41%

94,50%

94,51%

90

Di atas

70,8%

70,9%

71%

72%

72%

-

-

84,67%

90%

91,29%

92,29%

93,29%

75

Di atas

90,87%

90,87%

90,99%

91,99%

91,99%

80

Di atas

72

Di atas

41%

53%

89%

89%

90%

24%

24,4%

24,7%

25,7%

25,8%

26,2

-

1

1

1

1

1

=

1

1

1

1

1

=

Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen 1 perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen 1


77

Di atas

80

Di atas

70

Di atas

II-41


1.6.3

1.6.4 1.7 1.7.1

1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8. 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4

1.8.5 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3

Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Perhubungan Arus penumpang angkutan umum (%) rasio Ijin trayek( %) Jumlah uji kir angkutan umum (kali) Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Urusan Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara

2

3

4

5

5

5

90,48

100

100

100

100

100

26,33%

10,07%

28,29%

27,53 %

27,53 %

92,09

93,99

97,35

40,1

22%

22%

5131

5228

5505

1932

2428

2428

2

2

2

2

2

2

=

21,49

22,44

86,68

76,22

77,22

77,22

=

1

1

1

1

1

1

=

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,6%

0,15%

89%

78%

78%

78%

100%

100%

=

60,40 % 0%

=

64,00 %

=

92,00 %

=

100%

Penyelesaian izin lokasi

100%

100%

60,33%

60,40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

64,00%

92,98%

93,43%

85,68%

90,00%

92,00%

44,59%

0%

1.10.1

% kepemilikan KTP

1.10.2

kepemilikan akta kelahiran 202,90 220,76 172,84 per 1000 penduduk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.2 1.11.3

1.11.4

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100%

44,69%

44%

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.11.1

=

=

= naik

= =

1.10

1.11

27,33 %

=

177,2

178,2

178,2

=

=

= 0,02%

0,38%

0,02%

0,21%

2,25%

2,25%

-

11

34

10

14

61,64%

96,63

77,28%

45,6%

0,03%

+ turun

Di atas turun

naik

tetap

0%

0%


0%

0%

0%

II-42


1.12 Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.13 1.13.1

1.13.2 1.13.3

Rata – rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Urusan Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

naik naik naik

Di bawah naik naik naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

=

=

157.026 66,87% 7.495 15

= = = =

= = = =

30,2%

31,2%

=

=

3.170

3.260

3.280

=

=

78%

88%

80%

82%

=

=

3%

2%

4%

2%

1%

turun

turun

65,15% 85,70%

91,54% 81,10%

92,99% 88,86%

93,55% 60,00%

92,79%

turun

turun

60,00%

+

+

14h

14h

14h

14h

14h

56

56

56

56

56

turun =

turun =

9

5

10

8

8

2

2

2

2

1,8

84,28%

86,89%

76,06%

88,80%

88,74% 88,74%

13,96%

10,7%

9,46%

5,44%

7,77%

19

19

19

19

19

0,02%

6,79%

97,65%

95,30%

96,30%

0,02%

6,79%

11,86%

30%

35%

73,68%

70,80%

67%

60%

60%

114.471 73,68% 6.426 44

127.191 70,80% 6.764 32

141.323 67% 7.120 22

157.026 66,87% 7.495 15

55,68%

1,27%

7,10%

-

5.988

80%

2

1.14 Urusan Ketenagakerjaan 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.14.4 1.14.5 1.14.6 1.14.7 1.14.8 1.14.9

1.15 1.15.1 1.15.2 1.16 1.16.1 1.16.2 1.17 1.17.1 1.17.2

1.17.3

1.18

Angka partisipasi angkatan kerja Angka Angkatan Kerja Angka Kesemapatan Kerja Pengangguran Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah Urusan Koperasi dan UKM Persentase koperasi aktif Usaha mikro dan kecil Urusan Penanaman Modal Lama proses perizinan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya .

Naik

+ +

15

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 100% yang dilestarikan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

3

5

6

6

Naik

60%

100%

0,47%

0,47%

Naik

+


II-43


1.18.1

Jumlah Klub Olah raga Jumlah Gedung Olah Raga

1.18.2 1.18.3

Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 Jumlah Organisasi Olah 13 13 raga Jumlah Kegiatan 8 8 Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olah raga 1 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.18.4 1.18.5 1.19 1.19.1 1.19.2

1.20

1.20.1 1.20.2 1.20.3

1.20.4 1.20.5 1.20.6

1.20.7 1.21 1.21.1 1.21.2 1.22 1.22.1

1.22.2 1.23 1.23.1 1.23.2 1.24 1.24.1 1.24.1 1.25

3 2

3 2

3 6

3 6

5 7

5 7

= =

25 13

25 13

25 13

25 13

= =

8

8

8

8

=

1

1

1

1

=

naik

naik

naik

naik

+

+

=

=

naik

naik

+

+

=

=

Jumlah Kegiatan pembinaan 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg OKP Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Frekwensi penanganan unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun Kemiskinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan Perda Urusan Ketahanan Pangan

4.105

1.596

2.148

2.273

2.134

61

61

61

61

61

1

1

1

48

48

48

48

50

5.386 KK

5.727 KK

3.943 KK

5.597 KK

5.500 KK

1

1

1

1

1

96

96

96

96

96

=

=

1 132.336, 53

1 124.749,1 4

1

4 79.369, 71

+ +

+ +

10

10

10

10

10

=

=

10

10

10

10

51

naik

naik

+

+

Regulasi ketahanan pangan

1 117.745,6 Ketersediaan pangan utama 0 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Urusan Statistik

Buku “Kabupaten dalam 1 angka” Buku “PDRB Kabupaten” 1 Urusan Kearsipan Pengelolaan arsip secara 47,77% buku Rasio jumlah pengunjung 100% perpustakaan Urusan Komunikasi dan Informatika

144.742,10

1

1

1

1

=

=

1

1

1

1

48,03%

44,3%

50

60%

= + naik

= + naik

100%

100%

100%

100%

=

=


II-44


1.25.1 1.25.2

1.25.3 1.25.4 1.25.5 1.25.6 1.26 1.26.1 1.26.2 1.26.3

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah wartel/warnet terhadap Penduduk Jumlah surat kabar Nasional /lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Webside milik pemerintah daerah Pameran/Expo Urusan Perpustakaan

2.

jumlah tenaga perpustakaan jumlah pengelola Kearsipan Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas Layanan Urusan Pilihan

2.1

Urusan Pertanian

2.1.1

Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) Produktivitas Padi Kw/Ha

2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1

2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2

2.4 2.4.1 2.4.2 2.5

Produktivitas Sayuran Ton/Ha) Produktifitas Kelapa Dalam Kg/Ha Produktifitas Kopi Robusta Kg/Ha Produktifitas Cengkeh Kg/Ha Produktifitas Kakao Kg/Ha Produktifitas Panili Kg/Ha Urusan Kehutanan

12

12

12

12

4

+ =

+ =

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

7

7

7

7

15

naik

naik

8

8

8

8

8

=

=

1

1

1

1

1

=

=

1

1

1

1

1

=

=

10 2 51

10 2 51

10 2 51

10 2 51

10 2 51

= = +

= = +

27%

27%

naik

naik

27,05%

27,54%

28,50%

60,05

61,46

64,34

65,33%

65,73%

=

=

32

34

21

43

44

+

+

1072

1128

1130

1290

263

254

268

291

284

279

197

212

816 59

744 57

837 329

636 291

27%

27,05%

27,54%

44,53

61,46

64,34

65,33%

26,63%

34

21

43

0,01%

0

0

0

0

5,4

94,60

0,50%

0,49%

0,48%

0,46%

70,96

80

33.435

39.578

62.805

88,599

89.474

24,4%

24,4%

14,56%

6,25

0,012

naik +

Kontribusi Sektor 27% Peternakan terhadap PDRB (%) Produktivitas Padi ton/Ha 60,05 Produktivitas Sayuran 32 Ton/Ha) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral % Pertambangan tanpa izin/ Liar % Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Urusan Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Urusan Kelautan dan


1170

-

-

-

-

268 23

-

-

427 282

-

-

naik

naik

+ +

+ +

II-45

-

naik

naik +


2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1

Perikanan Jumlah produksi ikan % Capaian target Jumlah rata-rata konsumsi ikan Urusan Perdagangan % Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

2.6.2 Ekspor Bersih Perdagangan 2.7 2.7.1 2.7.2 2,8 2.8.1 2.8.2 C 1 2

3 D 1 2 3

E 1 2 .3 4

134%

117%

135%

137%

54,24% 9,52%

120%

120%

126%

128%

100%

24,27%

24,92%

24,35%

25,03

24,35

13.410.22 2

143.835. 98.988

144.229.3 32.100

159.301.357.4 46

144.22 9.332.1 00

7,30%

7%

7,54%

7,80%

7,98%

4,37%

2,56%

3,30%

0 0

0 0

0 0

0 0

380,68

396,27

467,42

477,42

795.447, 97

827.393,4 3

840.689,09

850.78 9,09

243.295. 263

248.128.8 00

294.630.595

24

23

21

20

21

36.900

36.890

37.057

38.001

38.121

33.800

34.826

35.788

35.810

35.830

0,5/10.000

0,4/10.000

4 8 hari

3 6 hari

0,3/10. 000 2 6 hari

89%

98%

98%

2

2

2

0,025

0,026

0,027

Urusan Perindustrian % Kontribusi sektor 7% Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri 8,29% secara keseluruhan Transmigrasi Transmigrasi swakarsa 0 Kontribusi transmigrasi 0 terhadap PDRB Aspek Daya Saing Daerah Angka konsumsi RT (Rumah 321,42 Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi dengan produk 767.094,8 yang menggambarkan nilai 4 tukar petani Persentase konsumsi RT 198.741.1 non pangan 42 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas,

1/10.000

0,6/10.0 00 7 10 hari

jumlah demo 7 Lama Proses Perijinan, dan 12 hari Persentase desa bersetatus 65% 85% swasembada F Fokus Sumber Daya Manusia 1 Rasio Ketergantungan 3 3 2 Rasio lulusan S-1, S-2 dan 0,02 0,02 S-3 terhadap total penduduk Sumber: Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana.


naik

naik + +

naik + +

naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

= = =

= = =

naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

naik

+

+

+ +

+ +

=

=

= naik

= naik

II-46


BAB III ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS 3.1

Pemasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembanguan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktorfaktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut, sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini.


III-1


Tabel 3.1 Indifikasi Permasalahan Pembangunan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Jembrana No 1 A 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

2.3

Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Pertanian Penggalian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Retoran Pengangkutan, Komunikasi Perbankan /Keuangan Jasa Total Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi PDRB Perkapita Indeks Gini Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Permasalahan Pembangunan daerah 4

Faktor Penentu Keberhasilan 5

Pertumbuhan PDRB tinggi tidak didukung oleh pemerataan pendapatan. 1.1.1 Menurunya luas lahan sawah, suplay air irigasi, kenaikan produksi relatif tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan petani.

1.1 Tekad Pemerintah daerah untuk pemerataan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. 1.1.1 Masih adanya peluang/poten si peningkatan produktifitas.

Interpretasi 3

Naik Naik Naik Naik Naik Naik Naik Naik Naik Naik

1.1

Naik Di atas Di bawah Naik Naik Di bawah

Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C Pendidikan SD yang ditamatkan SMP SMA Kesehatan Angka kematian bayi/1000 KH Angka Umur Harapan Hidup Persentase Balita gizi Buruk Angka Kesakitan Kasar Angka Kematian Ibu /100.000 KH

Di atas Di bawah Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas =

− Rata-rata lama sekolah masih rendah − Persebaran guru masih timpang − Kurangnya sarana parasarana pendidikan

-

Terdapat Perda Rintisan Wajib Belajar 12 tahun

−

− −

Adanya BOK Komitmen petugas kesehtan Alokasi Dana kesehatan cukup

= = turun turun -

Pertanahan


Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) − Masih rendahnya persentase Rumah Tangga Sehat. - Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dan Degeneratif. masih kecilnya kewenangan

−

Adanya pelimpahan

III-2


2.3.1

+

2.4

Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Ketanagakerjaan.

2.4.1 3

Rasio Penduduk yang bekerja Fokus Seni Budaya dan Olahraga

+ +

3.1 3.1.1 3.1.2

Kebudayaan Jumlah Group Kesenian per 10.000 pdd Gedung Kesenian.

3.2 3.2.1 3.2.2 B. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

1.2.7 1.2.8

1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.13

Kinerja Pemuda dan Olahraga Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000 Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

+

+ Di atas + Di atas

pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan Masih tingginya penganguran

kewenangan dariu puasat ke daerah Adanya BLK

kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali. − Terbatasnya pelatih − minimnya dana pembinaan − adanya degradesi moral

Adanya komitmen Pemkab mengembangkan kesenian

Adanya Kemauan Untuk Menjadi Juara

Di atas

Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA Rasio guru: murid.SD/MI Rasio guru: murid.SMA/MA Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA Kesehatan Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

Di bawah =

−

= = Di atas Di bawah = = =

= = =

−

Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Masih rendahnya persentase Rumah Tangga Sehat. − Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dan Degeneratif.

kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali.

− − −

Adanya BOK Komitmen petugas kesehtan Alokasi Dana kesehatan cukup

Adanya pelatihan SDM

= = =

= =

= = = =


III-3


1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)

Di atas Di atas Di atas

Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) 1.4 1.4.1

Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih (%)

1.4.2

Di atas

Rumah tangga pengguna listrik

-

1.4.3

Rumah tangga bersanitasi (%)

Di atas

1.4.4

Rumah layak huni (%) Penataan Ruang

Di atas

Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Di atas

1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4

Urusan Perhubungan Arus penumpang angkutan umum (%) rasio Ijin trayek( %) Jumlah uji kir angkutan umum (kali)

Tidak sesuainya gambar rencana dari beberapa kegiatan dengan kondisi di lapangan. Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan. Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran

Adanya manajemen kegiatan

pelatihan pengelolaan

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih

-

=

=

Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD.

Adnya kemauan peninkatan perencanaan partisipatif

Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan. Terbatasnya sarana dan

Adanya kesempatan pelatihan petugas

=

=

= = naik =

Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis


III-4


1.8. 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4

Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

1.8.5

= = = = =

Penegakan hukum lingkungan

1.9

Urusan Pertanahan

1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.10

Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil

= = =

1.10.1 1.10.2

% kepemilikan KTP kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

= =

1.11

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

1.11.2 1.11.3 1.11.4

1.12

1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.13 1.13.1

Rata – rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Urusan Sosial

1.14

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Urusan Ketenagakerjaan

1.14.1 1.14.2

Angka partisipasi angkatan kerja Angka Angkatan Kerja

1.13.2 1.13.3

= Di atas turun tetap

Di bawah naik naik naik

prasarana di bidang perhubungan. Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya terpengaruh oleh faktor hujan Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping. masih kecilnya kewenangan pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan.

Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM

Adanya penyederhaaan pengurusan surat pertanahan

Luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan SDM yang terbatas data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling.

Adanya komitmen pembenahan administrasi kependudukan

Terbatasnya dana dan tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda.

Adanya masyarakat

Adanya dukungan masyarakat

dukungan

PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas.

Adanya upaya pengentasan PMKS

Masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja,

Peningkatan lapangan usaha

naik naik naik

= =


III-5


1.14.3 1.14.4 1.14.5 1.14.6 1.14.7 1.14.8 1.14.9 1.15 1.15.1 1.15.2 1.16 1.16.1 1.16.2 1.17 1.17.1 1.17.2

Angka Kesemapatan Kerja Pengangguran Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah Urusan Koperasi dan UKM Persentase koperasi aktif Usaha mikro dan kecil Urusan Penanaman Modal Lama proses perizinan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Urusan Kebudayaan

= = = = = = turun

turun +

+ +

Jumlah Klub Olah raga Jumlah Gedung Olah Raga Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olah raga

= = = =

1.18.4 1.18.5 1.19

Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olah raga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

= =

1.19.1

Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1.18 1.18.1 1.18.2 1.18.3

1.19.2

1.20

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian

1.20.1

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Frekwensi penanganan unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun Kemiskinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah

1.20.2 1.20.3 1.20.4 1.20.5 1.20.6

Adanya komitmen penyegatan koperasi

Rendahnya penanam investasi

Adanya penyederhanaan perijinan

Kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali.

Adanya rekrutmen

Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan merupakan salah satu perasalahan dalam olahraga, sedangka pergaulan bebas dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda

Adanya kemauan untuk maju

Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu – isu seperti terorisme, munculnya kelompok –kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan lain – lainnya Lemahnya kepengawasan, Belum optimlnya pengelolaan keuangan Masih terbatasnya tenaga trantib

Adanya kewaspadaan nasional

turun =

Penyelenggaraan festival seni budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1.17.3

Masih adanya koperasi tidak sehat

+

naik naik

Reformasi birikrasi

+ = turun naik + =


III-6


1.20.7 1.21

Penegakan Perda

1.21.1 1.21.2 1.22

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

+ +

1.22.1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Urusan Statistik

=

1.22.2 1.23 1.23.1 1.23.2 1.24

=

Urusan Ketahanan Pangan

Buku “Kabupaten dalam angka” Buku “PDRB Kabupaten”

naik + = = +

Urusan Kearsipan

1.24.1 1.24.1

Pengelolaan arsip secara buku Rasio jumlah pengunjung perpustakaan

1.25

Urusan Komunikasi dan Informatika

1.25.1

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar Nasional /lokal

1.25.2 1.25.3 1.25.4

naik =

Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan

Adanya penyuluhan

Rendahnya pemanfaatan TTG

Adanya penyuluhan

Sulit kordinasi data

Di buat tim Ekonomi makro

Terbatasnya jumlah petugas kearsipan Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) petugas Kearsipan Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis.

Adanya aturan fungsional Arsiparis

Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan

Adanya diklat SDM

+ = naik =

Jumlah penyiaran radio/TV lokal


Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Masih rendahnya permodalan petani. Nilai jual hasil pertanian sangat tergantung posisi tawar penebas. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap penyakit ternak dan kurang efektifnya petani ternak terhadap cara-cara pemeliharaan ternak sesuai

III-7


teknis. 1.25.5

Webside milik pemerintah daerah

=

1.25.6

=

1.26

Pameran/Expo Urusan Perpustakaan

1.26.1

jumlah tenaga perpustakaan

=

1.26.2

jumlah pengelola Kearsipan

=

1.26.3

Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas Layanan Urusan Pilihan

+

2. 2.1

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.


Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman.

Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang terutama galian golongan C. Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing

III-8


sungai, sehingga sangat membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai. Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C sangat diperlukan sebagai bahan bangunan. Belum tersedianya tenaga (Sumber Daya Mineral) yang mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi. 2.1.1 2.1.2

Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) Produktivitas Padi ton/Ha

naik

2.1.3

Produktivitas Sayuran Ton/Ha)

2.2

Urusan Kehutanan

2.2.1

naik

2.2.2

Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) Produktivitas Padi ton/Ha

2.2.3

Produktivitas Sayuran Ton/Ha)

naik

2.3

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

= +

naik


Kurang dikenalnya Kabupaten Jembrana sebagai salah satu destinasi wisata di Bali dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari airport serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sector pariwisata.

Masih terjadi pendaratan ikan secara liar . Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional. Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang terutama galian golongan C.

III-9


Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai. Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C sangat diperlukan sebagai bahan bangunan. Belum tersedianya tenaga ( Sumber Daya Mineral ) yang mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi. 2.3.1

% Pertambangan tanpa izin/ Liar

2.3.2

naik

% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

2.4

Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP . Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan. Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4. Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrologian serta tenaga tekhnis kemetrologian yang tersedia.

Urusan Pariwisata


III-10


2.4.1

naik

Kunjungan wisata

2.4.2

+

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2.5 2.5.1

Urusan Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi ikan

2.5.2

% Capaian target

+

2.5.3

Jumlah rata-rata konsumsi ikan

+

2.6

Urusan Perdagangan

2.6.1

% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Urusan Perindustrian

naik

naik

2,8

% Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Transmigrasi

2.8.1

Transmigrasi swakarsa

=

2.8.2

Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB Aspek Daya Saing Daerah

=

naik

3

Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani Persentase konsumsi RT non pangan

D

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1

E

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun Fokus Iklim Berinvestasi

1

Angka kriminalitas,

+

2

jumlah demo

+

.3

Lama Proses Perijinan, dan

4

Persentase swasembada

2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2

C 1 2

2 3

desa

Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah : Ketatnya tingkat persaingan pasar. Dinamisnya selera konsumen. Tingginya cost produksi. Maraknya Black Market. Kurang kondusifnya iklim usaha.

naik

naik

naik =

naik

naik

naik naik naik

+ bersetatus

=


III-11


F

Fokus Sumber Daya Manusia

1

Rasio Ketergantungan

2

Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk

= naik

Dari tabel tersebut di atas, maka hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut : Capaian kinerja dianalisa berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada hakikatnya merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented) bukan keluaran semata. Dalam pengukuran kinerja dilakukan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assasment maksudnya, instansi SKPD di lingknan Pemerintah Kabupaten Jembrana membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada Bupati melalui Bappeda dan PM paling lambat seiap tanggal 5 bulan berikutnya, . Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana melaporkan kepada Bupati Jembrana dengan tembusan inspektorat paling labat setiap tanggal 10.Dari laporan tersebut, oleh Bupati, melaporkan kepada Gubernur Bali melalui Bappeda Provinsi Bali. Kriteria capaian kinerja:

Sangat Baik Baik Cukup Rendah

Tabel 3.2 Kriteria Capaian Kinerja Target tercapai (100 % - > 100 %) Mendekati Target (> 75 % - < 100 %) Dibawah Target (50 % - 75 %) Jauh dibawah target (0 - < 50 %)

Permasalahan pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007-2011 dan prediksi 20 tahun ke depan adalah : 1.Pendidikan Permasalahan Pendidikan: 1. Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2011 tercatat angka putus sekolah pada tingkat SD/Mi adalah sebesar 0,00%, pada tingkat SMP/MTs sebesar 0,02% dan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,03% 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah. RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

III-12


2. Kesehatan Permasalahan Kesehatan : 1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) 2. Masih rendahnya persentase Rumah Tangga Sehat. 3. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dan Degeneratif. 3. Pekerjaan Umum Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : - Terjadinya ketidak sesuaian gambar rencana dari beberapa kegiatan dengan kondisi di lapangan. - Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan. - Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran. - Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun. - Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan. - Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya kwalitas hasil pekerjaan. 4. Perumahan Pemasalahan Perumaan:Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih 5. Tata Ruang Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada fungsi ekonomi dari pada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan. 6. Perencanaan Pembangunan .Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun. Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan karena tim Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik. SKPD dapat menyampaikan Kontribusi lakip dan capaian Kinerja yang lengkap. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD. RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

III-13


7. Perhubungan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan. 2. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal. 3. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas. 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan

8. Lingkungan Hidup Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut : a. Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan b. Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan c. Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya terpengaruh oleh faktor hujan d. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana e. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping 9. Pertanahan Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya kewenangan pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkait masalah pertanahan. 10. Kependudukan dan Capil Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain Luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian vital (lahir, mati, RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

III-14


datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP masih perlu ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akte catatan sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte catatan sipil saat diperlukan. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana. 2. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir. 3. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling 12. KB dan Keluarga sejahtera Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah terbatasnya dan dan tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda. 13. Sosial Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 antara lain adanya pendatang dari luar daerah dan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten Jembrana, Dinas sosial Prov. Bali dan Kementrian Sosial RI memberikan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan sosial dan bantuan sosial bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin. 14. Ketenagakerjaan Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima , sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif, sedangkan permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya ( Wajib Lapor Ketenagakerjaan ), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.


III-15


15. Koperasi dan UKM Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut : Sektor Koperasi − Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal. − Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif. − Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). 16. Penanaman Modal Peningkatan investasi di Kabupaten Jembrana masih kecil, belum optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi penanaman modal. 17. Kebudayaan Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali. 18. Pemuda dan Olah Raga Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan merupakan salah satu perasalahan dalam olahraga, sedangka pergaulan bebas dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda. 19. Kesbanglinmas Poldagri Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu – isu seperti terorisme, munculnya kelompok – kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan lain – lainnya. 20. Otonomi Daerah Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optimlnya pengelolaan keuangan, masih terbatasnya tenaga trantib serta terbatasnya tenaga penanggulangan bencana. Masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping melibatkan instansi lain seperti Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian PAN dan RB dan juga Sekretariat Negara.

21. Ketahanan Pangan Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

III-16


pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif. Permasalahan Program Diversifikasi pangan dan gizi keluarga adalah kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan Kosong belum optimal dan belum adanya anggaran untuk pemantauan dan analisis konsumsi pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya antara lain : 1. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal 2. TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. 23. Statisitik Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yatu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang menangani. 24. Komunkasi dan Informasi Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalan era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah anatara lain: a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom b. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan c. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk medukung kelancaran tugas infokom d. Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika e. Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan f. Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam.

25. Pepustakaan


III-17


Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : 1. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan, sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan teknis dan juga adanya petugas fungsional Pustakawan. 2. Rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum , dengan indikator masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca. 3. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk Gedung Kantor yang kurang representative sehingga kurang menarik bagi pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana memiliki Kantor tersendiri dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum. 26. Arsip Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah 1. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan 2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) petugas Kearsipan 3. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis. 27. Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak. 2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah. 3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; 4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang. 5. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). 6. Masih rendahnya permodalan petani. 7. Nilai jual hasil pertanian sangat tergantung posisi tawar penebas. 8. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap penyakit ternak dan kurang efektifnya petani ternak terhadap cara-cara pemeliharaan ternak sesuai teknis. 28. Kehutanan Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun. 2. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan. 3. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan. RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

III-18


4. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan. 5. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik. 6. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman. 29. Energi dan sumber Daya Mineral Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana antara lain : - Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang terutama galian golongan C. - Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai. - Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C sangat diperlukan sebagai bahan bangunan. - Belum tersedianya tenaga ( Sumber Daya Mineral ) yang mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi. 30. Pariwisata Kurang dikenalnya Kabupaten Jembrana sebagai salah satu destinasi wisata di Bali dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari airport serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sector pariwisata. 31. Kelautan dan Perikanan Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : 1. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar . 2. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif. 3. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional.

32.Perdagangan Disamping adanya faktor pendukung keberhasilan sebagaimana telah diuraikan RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

III-19


di atas. dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain : a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP . b) Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target. c) Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan. d) Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. e) Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. f) Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. g) Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4. h) Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrologian serta tenaga tekhnis kemetrologian yang tersedia. 33.Perindustrian Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain : a. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah : a. Ketatnya tingkat persaingan pasar. b. Dinamisnya selera konsumen. c. Tingginya cost produksi. d. Maraknya Black Market. e. Kurang kondusifnya iklim usaha. 34. Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi adalah untuk pelaksanaan transmigrasi tahun 2011 belum dapat dilaksanakan karena program transmigrasi sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang kuotanya ditentukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, kemudian baru dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. 3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1). Permasalahan Pembangunan Daerah , dan 2). Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. 3.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

III-20


Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2007-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya salah kode rekening belanja sehingga tidak bisa direalisasikan). 2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah. 3.2.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2007-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012 diidentifikasi Isu strategis adalah sebagai berikut: 1. Adanya beban kerja SKPD yang yang sangat berat sehingga dalam melaksanakan aspek pelayanan umum sangat terbatas. 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.


III-21


BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1 VISI Setiap organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Jembrana dan berdasarkan hasil studi penjaringan aspirasi masyarakat maka Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 sebagai berikut: ”TERWUJUDNYA JEMBRANA YANG JAGADHITA BERLANDASKAN TRI HITAKARANA” Indikator Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025 adalah: 1. Jagadhita 1. Terwujudnya Kesejahtraan : a. Terwujudnya lapangan kerja yang memadai, b. Terwujudnya peningkatan pendapatan, c. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, d. Terwujudnya peningkatan kualitas Kesehatan 2. Terwujudnya Keadilan : a. Terwujudnya kehidupan yang demokratis, b. Terwujudnya Keseimbangan hak dan kewajiban, c. Terwujudnya pengakuan atas hak asasi, d. Terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel 3. Terwujudnya Keamanan : a. Terwujudnya ketertiban, b. Terjaganya keutuhan kesatuan wilayah, c. Terwujudnya stabilitas politik, 4. Terwujudnya Kehidupan yang Berbudaya : a. Terwujudnya kelestarian adat istiadat, b. Terwujudnya masyarakat yang berbudi pekerti luhur, c. Terwujudnya kehidupan gotong royong dalam kebersamaan. 2. Tri Hita Karana : Adanya keseimbangan dan keselarasan hubungan antara : Manusia dengan Tuhan ( Sukerta Tata Agama / Baga Parhyangan ), Manusia dengan Manusia ( Sukerta Tata Pawongan / Baga Pawongan ) dan manusia dengan Lingkungannya ( Sukerta Tata Palemahan / Baga Palemahan ), dengan indikator : 1. Terwujudnya Kehidupan beragama yang mantap : a. Parhyangan ( Hubungan Manusia dengan Tuhan ), RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

IV-1


• • • • •

Berfungsinya tempat – tempat ibadah, Terpeliharanya kerukunan antar dan inter Agama, Adanya kegairahan melaksanakan ibadah Agama, Meningkatnya kegiatan kerohanian, Meningkatnya etika, moral dan sopan santun masyarakat.

b. Pawongan ( Hubungan Manusia dengan Manusia ) : • Terjaga dan terwujudnya kelembagaan atau organisasi yang mampu mengayomi masyarakat , • Terwujudnya kerukunan multi eknik dan multi kulturalisme, • Ditaatinya peraturan dan ketentuan sesuai tempat, waktu dan keadaan ( Desa Kala Patra ), Tidak adanya pelanggaran, • Terwujudnya keadilan yang propesional, • Diakuinya eksistensi Desa Pakraman dan Lembaga Adat lainnya, yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan melindungan warganya, • Terlayaninya hak dan kewajiban masyarakat secara transparan. c. Palemahan ( Hubungan Manusia dengan Lingkungan ) : • Terwujudnya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam ( SDA ), • Dimanfaatkannya SDA secara Optimal dengan memperhatikan tata loka Daerah, • Terjaganya keseimbangan antara SDA dengan yang memanfaatkannya SDA, • Berkembangnya komoditas dengan penerapan teknologi sesuai Desa Kala Patra dan Sesuai kebutuhan, • Adanya pengakuan terhadap hak –hak lahan yang di kuasai oleh Desa Pakraman atau Lembaga Adat yang turun temurun. 4.2 MISI Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana tersebut maka ditetapkan 7 (Tujuh) Misi Pembangunan Daerah 2006-2025, yaitu: 1. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance 2. Meningkatkan kualitas SDM melalui perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan 3. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Sejahtera, melalui perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak, peningkatan pendapatan, dan mendorong daya beli masyarakat.. 4. Mewujudkan layanan publik baik fisik maupun non fisik dalam rangka meningkakan daya saing daerah. 5. Mewujudkan pembangunan yang bekelanjutan menuju kelestarian lingkungan hidup yang dilandasi keharmonisan hubungan antara manusia sesama, alam, dan Tuhannya dalam mencapai nilai - nilai budi luhur, religius dan bertaksu 6. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Aman, Damai dan Demokratis. 7. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang berbudaya, toleransi tinggi, meredam konflik menuju terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia


IV-2


4.3. Tujuan Dan Sasaran Dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana, maka dirumuskan tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2006-2025. Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 dan terakhir kali diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran. Adapun hubungan dan sasaran Kabupaten Jembrana tahun 2006-2025 adalah:

No 1 1

2

3

4

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Misi Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance Tujuan Sasaran 2 3 Meningkatkan tata kelola Meningkatnya tata kelola asset kepemerintahan yang baik. dan keuangan yang baik Meningkatnya kepengawasan kebijakan kepala daerah Meningkatkan pembinaan aparatur Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN pemerintah yang bersih dan bebas KKN Meningkatkan ketersediaan sistem Meningkatnya ketersediaan sistem administrasi pertanahan yang dapat administrasi pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan dijadikan pedoman dalam pertanahan dengan pendataan dan pengelolaan pertanahan dengan sertifikasi status dan peruntukan tanah pendataan dan sertifikasi status dan di Kabupaten Jembrana. peruntukan tanah di Kabupaten Jembrana. Meningkatkan partisipasi masayarakat Meningkatnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan masayarakat dalam perencanaan pembangunan


IV-3


Tabel 4.2 Tujuan Dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Perluasan Akses Pendidikan Dan Layanan Kesehatan No Tujuan Sasaran 1 2 3 1 Meningkatkan perluasan kesempatan Meningkatnya akses, mutu, belajar, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi dan relevansi efektif dan efisiensi pengelolaan pengelolaan pendidikan. pendidikan serta relevansi lulusan dengan lapangan kerja pada semua jenjang dan jenis pendidikan. 2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas Meningkatnya kuantitas dan pemuda dan olah raga. kualitas pemuda dan olah raga. 3

Meningkatkan layanan Kesehatan sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan dampak negatif penyelenggaraan pembangunan terhadap masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sebagai investasi

Meningkatnya kualitas kuantitas layanan kesehatan

dan

Tabel 4.3 Tujuan Dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Jembrana Yang Sejahtera, Melalui Perekonomian Yang Mampu Menyediakan Kesempatan Kerja, Penghidupan Yang Layak, Peningkatan Pendapatan, Dan Mendorong Daya Beli Masyarakat. No Tujuan Sasaran 1 2 3 1 Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi Meningkatnya usaha keluarga dan pemasaran hasil produk perekonomian keluarga dan masyarakat pedesaan dan usaha masyarakat serta pendapatan desa ekonomi desa 2 Meningkatkan koordinasi dan Meningkatnya koordinasi, ketahanan pangan keluarga dan produksi, distribusi,dan konsumsi masyarakat serta keamanan pangan masyarakat. 4 Meningkatkan kelembagaan teknis Meningkatnya kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan serta keterampilan dan petani - peternak dan petugas dalam pengetahuan petani - peternak dan mengembangkan sistim agribisnis petugas dalam mengembangkan terutama dalam aspek pemasaran dan sistim agribisnis terutama dalam RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

IV-4


manajemen usaha.

aspek pemasaran dan manajemen usaha.

5

Meningkatkan kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan petani, peternak dan petugas dalam mengembangakan sistem agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemend usaha.

6

Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan untuk meningkatkan pendapatan petani, Meningkatkan produktifitas usaha pertanian dalam arti luas melalui penguatan modal, peningkatan mutu intensifikasi dengan cara penggunaan sarana produksi yang optimal.

Meningkatnya kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan petani, peternak dan petugas dalam mengembangakan sistem agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemend usaha. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan untuk meningkatkan pendapatan petani Meningkatnya produktifitas usaha pertanian dalam arti luas melalui penguatan modal, peningkatan mutu intensifikasi dengan cara penggunaan sarana produksi yang optimal. Meningkatnya pemberdayaan kelompok tani nelayan dan meningkatnya pendapatan dan daya beli kelompok tani nelayan kecil. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha industri dan perdagangan serta aparat pembina dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan. Terwujudnya perkembangan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dan pengelola Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

7

8

Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani nelayan dan meningkatnya pendapatan dan daya beli kelompok tani nelayan kecil.

9

Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha industri dan perdagangan serta aparat pembina dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan.

10

Mewujudkan perkembangan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dan pengelola Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

11


IV-5


Tabel 4.4 Tujuan Dan Sasaran Misi Mewujudkan Layanan Publik Baik Fisik Maupun Non Fisik Dalam Rangka Meningkakan Daya Saing Daerah. No Tujuan Sasaran 1 2 3 1 Meningkatkan penuhan kebutuhan Meningkatnya penuhan kebutuhan infra struktur pedesaan layak untuk infra struktur pedesaan layak mengurangi masyarakat miskin dan untuk mengurangi masyarakat berpenghasilan rendah. miskin dan berpenghasilan rendah. 2 Meningkatkan kualitas struktur jalan Meningkatnya kualitas struktur dan jembatan sehingga mampu jalan dan jembatan sehingga mengantisipasi dan melayani tingkat mampu mengantisipasi dan pertumbuhan arus lalu lintas melayani tingkat pertumbuhan penumpang, barang dan jasa di desa arus lalu lintas penumpang, barang maupun di kota. dan jasa di desa maupun di kota. 3 Meningkatkan ketersediaan sarana dan Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung dan prasarana untuk mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran keselamatan, ketertiban dan lalu lintas angkutan jalan di wilayah kelancaran lalu lintas angkutan Kabupaten Jembrana. jalan di wilayah Kabupaten Jembrana. 4 Meningkatkan ketersediaan sarana dan Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana informasi dan komunikasi dan prasarana informasi dan yang mampu mengakses ke seluruh komunikasi yang mampu wilayah Kabupaten Jembrana. mengakses ke seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. 5 Meningkatkan ketersediaan sarana dan Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana mendukung pelayanan dan prasarana mendukung perpustakaan sampai pada masyarakat pelayanan perpustakaan sampai pedesaan dengan buku – buku koleksi pada masyarakat pedesaan dengan perpustakaan yang memadai. buku – buku koleksi perpustakaan yang memadai. 6 Meningkatkan peserta KB Aktif Meningkatnya peserta KB Aktif menjadi 41.683 dan peserta KB baru menjadi 41.683 dan peserta KB 6.680 akseptor, meningkatnya baru 6.680 akseptor, partisipasi pria dalam ber KB menjadi meningkatnya partisipasi pria sekitar 2,00% dari peserta KB, dalam ber KB menjadi sekitar meningkatnya peserta KB mandiri 2,00% dari peserta KB, menjadi 41,00% dari peserta KB aktif meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41,00% dari peserta KB aktif. 7 Meningkatkan peserta perempuan dan Meningkatnya peserta perempuan perlindungan anak dan perlindungan anak 8 Meningkatkan layanan administrasi Meningkatnya layanan kependudukan administrasi kependudukan RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

IV-6


Tabel 4.5 Tujuan Dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Yang Bekelanjutan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Dilandasi Keharmonisan Hubungan Antara Manusia Sesama, Alam, Dan Tuhan-Nya Dalam Mencapai Nilai - Nilai Budi Luhur, Religius Dan Bertaksu No Tujuan Sasaran 1 2 3 1 Meningkatkan regulasi perumahan dan Meningkatnya ketersediaan pemukiman regulasi regulasi perumahan dan pemukiman 2 Meningkatkan sanitasi masyarakat Meningkatnya sanitasi masyaraka 3 Meningkatkan ketersediaan RTH Meningkatnya ketersediaan RTH 4 Meningkatkan regulasi Tata Ruang Meningkatnya ketersediaan yang dapat dipakai sebagai regulasi Tata Ruang yang dapat pedoman/acuan dalam pelaksanaan dipakai sebagai pedoman/acuan pembangunan dengan mekanisme yang dalam pelaksanaan pembangunan jelas dalam pengendalian pemanfaatan ruang Tabel 4.6 Tujuan Dan Sasaran Misi Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Aman, Damai dan Demokratis. No Tujuan Sasaran 1 2 3 1 Meningkatkan azas demokrasi melalui Meningkatkan azas demokrasi pemberdayaan lembaga perwakilan melalui pemberdayaan lembaga rakyat perwakilan rakyat 2 Meningkatkan pembinaan kesbang Meningkatkan pembinaan kesbang poldagri poldagri 3 Meningkatkan pembenahan sistem dan Meningkatnya pembenahan politik hukum, terwujudnya sistem sistem dan politik hukum, Hukum yang adil, konsekuen, dan tidak terwujudnya sistem Hukum yang diskriminatif; terjaminnya konsistensi adil, konsekuen, dan tidak seluruh Peraturan Perundang -Undangan diskriminatif; terjaminnya pada tingkat Pusat dan Daerah, serta tidak konsistensi seluruh Peraturan bertentangan dengan Peraturan dan Perundang -Undangan pada tingkat Perundangan yang lebih tinggi; dan Pusat dan Daerah, serta tidak kelembagaan Peradilan dan penegak bertentangan dengan Peraturan dan Hukum yang berwibawa, bersih, Perundangan yang lebih tinggi; dan profesional sebagai upaya memulihkan kelembagaan Peradilan dan penegak kembali kepercayaan Hukum masyarakat Hukum yang berwibawa, bersih, secara keseluruhan. profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan Hukum masyarakat secara keseluruhan.


IV-7


4

Meningkatkan pembinaan Peraturan Perundang - Undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik terhadap warga Negara.

Meningkatnya pembinaan Peraturan Perundang - Undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik terhadap warga Negara.

5

Meningkatkan pembinaan Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dengan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Menurunkan ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat;

Meningkatnya pembinaan Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dengan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat;

6

Tabel 4.7 Tujuan Dan Sasaran Mewujudkan masyarakat Jembrana yang berbudaya, toleransi tinggi, meredam konflik menuju terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia No 1 1

2

3

4

5

Tujuan 2 Meningkatkan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat. Meningkatkan pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung Menurunkan ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antargolongan di Daerah - daerah rawan konflik; Menurunkan ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat; Meningkatkan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat.


Sasaran 3 Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat. Meningkatnya pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antargolongan di Daerah - daerah rawan konflik; Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat; Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat.

IV-8


6

Meningkatkan pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung

7

Meningkatkan pembinaan kemitraan dunia usaha kepariwisataan dengan pemerintah dalam mengembangkan dan menggali potensi wisata, termasuk aset budaya dan terwujudnya pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan terencana dalam tahap - tahap pencapaiannya.

Meningkatnya pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung Meningkatnya pembinaan kemitraan dunia usaha kepariwisataan dengan pemerintah dalam mengembangkan dan menggali potensi wisata, termasuk aset budaya dan terwujudnya pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan terencana dalam tahap - tahap pencapaiannya.

4.4. Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan 4.4.1 Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Jembrana dalam lima Tahun selengkapnya dapat dilihat pada format renstra terlampir. 4.4.2 Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. 4.4.3 Kegiatan Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa. .


IV-9


BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Jembrana Tahun 20062025 merupakan kebijakan pemerintah daerah selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 2006 sampai 2025. Penyusunan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada secara efisien, efektif dan berhasil guna dalam upaya mewujudkan Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 Yang Jagadhita Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun mendatang sesuai visi pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Jembrana yang jagadhita Tahun 2025, maka visi dituangkan ke dalam 7 (tujuh) misi pembangunan yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai berikut: 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Untuk Masing-masing Misi.

No 1 1

Tabel 5.1 Sasaran Program dan Strategi Misi 1 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance Sasaran Program Strategi 2 3 4 Peamantapan Good Meningkatnya • Program Peningkatan dan Goverance tata kelola asset Pengembangan Pengelolaan dan keuangan Keuangan Daerah yang baik • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Program Pembinaan dan Pasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota • Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah • Program Penataan Daerah Otonomi Daerah • Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa Meningkatnya Program Peningkatan Sistem Pemantapan SPI kepengawasan Pengawasan Internal (sistem Pengawasan kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Internal) kepala daerah Kebijakan Kepala Daerah.


V-1


2

3

4

Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya ketersediaan sistem administrasi pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan pertanahan dengan pendataan dan sertifikasi status dan peruntukan tanah di Kabupaten Jembrana. Meningkatnya partisipasi masayarakat dalam perencanaan pembangunan

• Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur • Program penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah • Program penyelesaian konflikkonflik pertanahan

• Program Pengembangan Data / Informasi • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi • Program Perencanaan Sosial Budaya • Program Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembinaan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembinaan administrasi pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan pertanahan dengan pendataan dan sertifikasi status dan peruntukan tanah di Kabupaten Jembrana.

Pemantapan integrasi musrenbang partisipatif

V-2


Tabel 5.2 Tujuan Dan Sasaran Misi 2 Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Perluasan Akses Pendidikan Dan Layanan Kesehatan No 1 1

Sasaran Program 2 3 Meningkatnya • Program pendidikan usia akses, mutu, dini efisiensi dan • Program wajib belajar relevansi Pendidikan sembilan pengelolaan tahun pendidikan. • Program Pendidikan Menengah • Program Pendidikan Non Formal • Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2

Meningkatnya • Program Peningkatan kuantitas dan Peran Serta Kepemudaan kualitas pemuda • Program Pembinaan Dan dan olah raga. Pemasyarakatan Olahraga • Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

3

Meningkatnya • Program Pengadaan Obat kualitas dan Dan Perbekalan Kesehatan kuantitas layanan • Program Upaya Kesehatan kesehatan Masyarakat • Program Pebaikan Gizi Masyarakat • Program Pengadaan,


Strategi 4 1. Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan pendidikan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, pemerataan pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan keadilan, kesetaraan gender, serta kemudahan akses pendidikan. 2. Arah kebijakan yang ditempuh melalui penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan dalam rangka percepatan proses difusi dan pemanfaatan iptek bagi peningkatan produktivitas dunia usaha dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, unggulan dan strategis Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan pemuda dan olah raga untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas program pemuda olah raga Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan kesehatan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan V-3


• • • • • • •

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program pengembangan obat asli indonesia Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program standarisasi pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak

Tabel 5.3 Sasaran Program dan Strategi Misi 3 Mewujudkan Masyarakat Jembrana Yang Sejahtera, Melalui Perekonomian Yang Mampu Menyediakan Kesempatan Kerja, Penghidupan Yang Layak, Peningkatan Pendapatan, Dan Mendorong Daya Beli Masyarakat. No Sasaran Program Strategi 1 2 3 4 1 Meningkatnya • Program pengembangan Mengembangkan kegiatan usaha lembaga ekonomi usaha ekonomi masyarakat perekonomian dengan memperhitungkan pedesaan. keluarga dan aspek-aspek sosial, budaya , masyarakat ekonomi dan fisik lingkungan serta sebagai jaminan terciptanya pendapatan kegiatan usaha ekonomi yang desa berkesinambungan dan peran serta masyarakat. 2 Meningkatnya • Program Mengembangkan kegiatan pengembangan koordinasi, lembaga ekonomi usaha ekonomi masyarakat produksi, dengan memperhitungkan pedesaan. distribusi,dan aspek-aspek sosial, budaya , konsumsi serta ekonomi dan fisik lingkungan


V-4


keamanan pangan masyarakat. 4

5

6

7

Meningkatnya • Program Peningkatan kelembagaan Ketahanan Pangan teknis serta Pertanian / Perkebunan keterampilan • Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi pengetahuan Pertanian / Perkebunan petani peternak dan petugas dalam mengembangk an sistim agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemen usaha. Meningkatnya • Program Peningkatan produksi Produksi Pertanian / pertanian, Perkebunan perkebunan, • Program Peningkatan peternakan, Produksi Hasil Peternakan perikanan dan kelautan, untuk meningkatkan pendapatan petani nelayan. Meningkatnya • Program Pencegahan dan produktifitas Penanggulangan Penyakit usaha Ternak pertanian dalam arti luas berkengemba • Program Peningkatan ngnya Penerapan Teknologi agribisnis dan Peternakan agriindustri guna memperluas kesempatan kerja dan mendukung


sebagai jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesinambungan dan peran serta masyarakat. Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan pertanian untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanian menuju agribisnis

Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan pertanian untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan tambah petani

Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan pertanian untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mendukung daya beli masyarakat. V-5


8

9

10

daya beli masyarakat. Meningkatnya pemberdayaan kelompok tani nelayan dan meningkatnya pendapatan dan daya beli kelompok tani nelayan kecil.

Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha industri dan perdagangan serta aparat pembina dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan. Terwujudnya perkembangan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi

• Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir • Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan • Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut • Program Pengembangan Budidaya Perikanan • Program Pengembangan Perikanan Tangkap • Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. • Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah • Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri • Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri

Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan pertanian untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli kelompok tani nelayan kecil.

Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan industry dan perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan.

• Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional • Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Program Pembinaan


V-6


11

pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dan pengelola Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

• • •

• • • •

Pedagang Kaki Lima Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Program peningkatan kualitas kelmbagaan koperasi Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tabel 5.4 Sasaran Program dan Strategi Misi 4 Mewujudkan Layanan Publik Baik Fisik Maupun Non Fisik Dalam Rangka Meningkakan Daya Saing Daerah. No Sasaran Program Strategi 1 2 3 4 1 Meningkatnya Arah kebijakan yang ditempuh • Program pemenuhan melalui pembangunan Pengembangan kebutuhan infra infra struktur Kinerja Pengelolaan kebutuhan struktur pedesaan pedesaan layak untuk Air Minum Dan Air layak untuk mengurangi masyarakat miskin Limbah mengurangi dan berpenghasilan rendah. • Program masyarakat miskin pengembangan dan berpenghasilan infrastruktur rendah. pedesaan • Program pengendalian banjir • Program pembangunan saluran drainase/goronggorong RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

V-7


2

3

4

5

Meningkatnya kualitas struktur jalan dan jembatan sehingga mampu mengantisipasi dan melayani tingkat pertumbuhan arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa di desa maupun di kota. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah Kabupaten Jembrana.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi yang mampu mengakses ke seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana mendukung pelayanan perpustakaan sampai pada masyarakat pedesaan dengan buku – buku koleksi perpustakaan yang memadai.

• Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan • Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembangunan jalan dan jembatan sehingga mampu mengantisipasi dan melayani tingkat pertumbuhan arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa di desa maupun di kota.

• Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan • Program peningkatan dan pengamanan lalulintas • Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa • Program kerjasama informasi dan media massa

Arah kebijakan yang ditempuh melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dengan pemerataan pembangunan daerah.

• Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah • Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana perpustakaan • Program Pengembangan

Arah kebijakan yang ditempuh melalui ketersediaan sarana dan prasarana mendukung pelayanan perpustakaan sampai pada masyarakat pedesaan dengan buku – buku koleksi perpustakaan yang memadai.


Arah kebijakan yang ditempuh melalui ketersediaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi yang mampu mengakses ke seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

V-8


Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi • Program peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah • Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. 6

Meningkatnya sistem Administrasi Kependudukan.

Program Penataan Arah kebijakan yang ditempuh Administrasi melalui dukungan kebijakan Kependudukan sistem Administrasi Kependudukan. Program Peningkatan Pelayanan Umum Program Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas tenaga kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenaga kerjaan Program Transmigrasi Regional Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengarusutamaan Gender Dan Anak.


V-9


7

Meningkatnya peserta KB Aktif menjadi 41.683 dan peserta KB baru 6.680 akseptor, meningkatnya partisipasi pria dalam ber KB menjadi sekitar 2,00% dari peserta KB, meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41,00% dari peserta KB aktif.

Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk KB/KR Yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Arah kebijakan yang ditempuh melalui dukungan kebijakan tertib administrasi kependudukan dan bantuan dalam pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kualitas pelayanan KB, pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, penyelarasan kebijakan kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan secara berkelanjutan.

Program Pemberdayaan Fakir miskin ( FM ) Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) Dan Penyandang Masalah Kesos lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Program Pelayanandan Reahbilitasi Kesejahteraan • Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat desa • Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan • Program Peningkatan Partisipasi rakyat dalam membangun desa RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

V-10


Program Peningkatan Ketahanan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Tabel 5.5 Sasaran Program dan Strategi Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Yang Bekelanjutan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Dilandasi Keharmonisan Hubungan Antara Manusia Sesama, Alam, Dan Tuhan-Nya Dalam Mencapai Nilai - Nilai Budi Luhur, Religius Dan Bertaksu No Sasaran Program Strategi 1 2 3 4 1 Meningkatnya ketersediaan • Program regulasi perumahan dan Pemberdayaan pemukiman Komunitas Perumahan • Program lingkungan sehat perumahan 2 Meningkatnya sanitasi • Program masyarakat Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup • Program Peningkatan Pengendalian Polusi • Program pengembangan pengelolaan persampahan 3 Meningkatnya ketersediaan • Program RTH Pengelolaan Ruang Terbuka hijau.


V-11


4

5

Meningkatnya ketersediaan regulasi Tata Ruang yang dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatnya ketersediaan kerjasama dan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

•

Program pemanfaatan ruang

Program Arah kebijakan yang pengendalian ditempuh melalui pencenaran dan kerjasama dan kerusakan koordinasi lintas bidang lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Tabel 5.6 Sasaran Program dan Strategi Misi 6 Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Aman, Damai dan Demokratis. No Sasaran Program Stragei 1 2 3 4 1 Meningkatkan azas • Program demokrasi melalui pendidikan Politik pemberdayaan lembaga Masyarakat perwakilan rakyat 2 Meningkatkan pembinaan • Program kesbang poldagri Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3 Program Penataan Arah kebijakan yang Meningkatnya pembenahan Peraturan ditempuh melalui sistem dan politik hukum, Perundangpembenahan sistem dan terwujudnya sistem Hukum undangan politik hukum, yang adil, konsekuen, dan terwujudnya sistem tidak diskriminatif; Hukum yang adil, terjaminnya konsistensi RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana Tahun 2005 2005 - 2025

V-12


seluruh Peraturan Perundang -Undangan pada tingkat Pusat dan Daerah, serta tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan Peradilan dan penegak Hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan Hukum masyarakat secara keseluruhan.

4

Meningkatnya mutu pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa/ kelurahan

5

Meningkatnya pembinaan Peraturan Perundang Undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik terhadap warga Negara.

6

Meningkatnya pembinaan Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dengan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh Peraturan Perundang -Undangan pada tingkat Pusat dan Daerah, serta tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan Peradilan dan penegak Hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan Hukum masyarakat secara. Mengembangkan kemampuan pemerintah desa dan kelurahan serta kewenangan yang diserahkan dan penguatan lembaga kemasyarakatan.

Program peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan Program peningkatan partisipasi dalam membangun Desa Arah kebijakan yang • Program melalui Pendidikan politik ditempuh pembinaan Peraturan masyarakat Perundang - Undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik terhadap warga Negara. Arah kebijakan yang • Program ditempuh melalui pengembangan pembinaan Rencana Aksi wawasan yang terkait dengan kebangsaan penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dengan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.


V-13


7

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat;

• Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Arah kebijakan yang ditempuh melalui penurunan ancaman konflik antar kelompok masyarakat;

Tabel 5.7 Sasaran Program dan Strategi Misi 7 Mewujudkan masyarakat Jembrana yang berbudaya, toleransi tinggi, meredam konflik menuju terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia No Sasaran Program Stragei 1 2 3 4 1 Program fasilitasi Arah kebijakan yang Meningkatnya kerukunan atar umat ditempuh melalu pembinaan pembinaan kerukunan beragama kerukunan antar umat antar umat beragama beragama dan Pemerintah dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat. 2 Program • Meningkatnya Arah kebijakan yang pengembangan nilai ditempuh melalui pembinaan pembinaan kebudayaan budaya Daerah dengan kebudayaan Daerah dengan Program semangat mekepung semangat mekepung pengelolaan kekayaan budaya Program keragaman budaya daerah 3 Menurunnya Arah kebijakan yang • Program ketegangan dan ditempuh melalui penurunan Pemeliharaan ancaman konflik antar kantrantibmas dan ketegangan dan ancaman kelompok masyarakat antar kelompok pencegahan tindak konflik atau antar golongan di masyarakat atau kriminal Daerah - daerah rawan • Program antargolongan di Daerah konflik; daerah rawan konflik; Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya kebakaran 4 Menurunnya Arah kebijakan yang • Program ketegangan dan ditempuh melalui penurunan Pemberdayaan ancaman konflik antar Masyarakat untuk ketegangan dan ancaman antar kelompok kelompok masyarakat. Menjaga Ketertiban konflik masyarakat; dan Keamanan


V-14


5

Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat.

kebijakan yang • Program fasilitasi Arah melalui kerukunan atar umat ditempuh pembangunan agama untuk beragama memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis, pemberikan dukungan kebijakan serta bantuan dalam upaya peningkatan sarana dan fasilitas keagamaan serta mendorong semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing.

6

Meningkatnya pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung

7

Meningkatnya pembinaan kemitraan dunia usaha kepariwisataan dengan pemerintah dalam mengembangkan dan menggali potensi wisata, termasuk aset budaya dan terwujudnya pembangunan pariwisata yang

• Program Pengembangan Nilai Budaya • Program Pengelolan Kekayaan Budaya • Program Pengelolaan Keragaman Budaya • Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung

Arah kebijakan yang ditempuh melalui pembinaan kemitraan dunia usaha kepariwisataan dengan pemerintah dalam mengembangkan dan menggali potensi wisata, termasuk aset budaya dan terwujudnya pembangunan pariwisata yang terintegrasi

V-15


terintegrasi dan terencana dalam tahap tahap pencapaiannya.

5.2.

Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dibutuhkan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan menjadi agenda pembangunan dalam pembangunan jangka menengah daerah. Tahapan dan skala prioritas pembangunan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang harus diselesaikan dengan tanpa mengabaikan permasalahan-permasalahan di bidang lainnya. Tahapan dan skala prioritas harus berkesinambungan dan saling menjaga dari periode ke periode selanjutnya sehingga akan terlihat benang merah dalam pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan prioritasnya kemudian disaringkan menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan. Atas dasar tersebut, maka tahapan dan skala prioritas utama pembangunan jangka panjang disusun ke dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut: 5.2.1. RPJMD Kesatu (2005-2010) Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD Kesatu diarahkan untuk mengelola kondisi transisi dan meningkatkan komitmen pembangunan Kabupaten Jembrana melalui upaya-upaya: 1. Peningkatan pendapatan daerah 2. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3. Pembangunan sarana dan prasarana kerja 4. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 5. Pembangunan jaringan irigasi 6. Pembangunan fasilitas umum 7. Peningkatan SDM aparatur 8. Manajemen data 9. Pemberdayaan masyarakat 10. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 11. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 12. Pengembangan agribisnis pertanian 13. Peningkatan ketahanan pangan 14. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup 15. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah


V-16


5.2.2. RPJMD Kedua (2011-2016) Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian serta keberlanjutan RPJMD Kesatu, maka RPJMD Kedua ditujukan untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya dengan lebih menekankan kepada Pengembangan potensi dasar, pertanian dan UMKM sebagai landasan ekonomi kerakyatan melalui upaya-upaya: 1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Peningkatan kapasitas, kemampuan dan etos kerja aparatur. 4. Peningkatan dan pengembangan UMKM, koperasi dan industri berbasis potensi dasar. 5. Pengembangan sarana prasarana perdagangan. 6. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan infrastruktur pertanian dalam bentuk Minapolitan. 7. Meningkatkan produksi dan nilai tambah usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pendapatan petani. 8. Pengembangan industri kecil menegah berbasis keluarga. 9. Kemudahan pelayanan investasi. 10.Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam. 11.Rintisan Pemanfaatan ICT 5.2.3. RPJMD Ketiga (2016-2020) Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian serta untuk keberlanjutan RPJMD Kedua, maka RPJMD Ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada pengembangan infrastruktur yang kuat guna menunjang investasi dan perekonomian melalui upayaupaya: 1. Pemantapan kondisi infrastruktur. 2. Pemantapan ICT 3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. 4. Pemantapan kapasitas, kemampuan dan etos kerja aparatur. 5. Pemantapan produksivitas UMKM dan koperasi. 5. Pemantapan infrastruktur strategis terutama pembangunan infrastruktur pertanian. 6. Pemantapan produksi dan nilai tambah usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pendapatan petani. 7. Pemantapan produksivitas indutri kecil menegah. 8. Pemantapan sarana prasarana perdagangan. 9. Pemantapan pelayanan investasi. 10.Pemantapan pemanfaatan sumber daya alam. 11.Pemantapan pengembangan budaya daerah dan kepariwisataan.


V-17


5.2.4. RPJMD Keempat (2020-2025) Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian serta untuk keberlanjutan RPJMD Ketiga, maka RPJMD Keempat ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Jembrana yang jagadhita melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pengembangan teknologi melalui upaya-upaya: 1. Pemantapan lumbung pangan dan lumbung energi nasional 2. Pemantapan ICT 3. Pemantapan pusat agribisnis 4. Pemantapan sentra industry rumah tangga 5. Pemantapan pariwisata sebagai ekonomi kreatif 6. Jembrana yang Jagadhita.


V-18


BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 6.1

Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 menjadi pedoman penyusunan RPJMD sebagai Rencana Strategis Daerah setiap lima tahun sesuai dengan tahapan RPJPD. Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati bersama DPRD Jembrana sebagai komponen pemerintahan daerah; (2) Dalam menjabarkan RPJPD menjadi RPJMD untuk penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Kepala Bappeda dan PM) Kabupaten Jembrana; (3) Setiap SKPD agar mengacu pada RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 sebagai dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Jembrana; (4) Dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, setiap Bupati terpilih perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, ini dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Jembrana maupun masyarakat sipil; (5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana: BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA


VI-1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG

Recommend Documents