PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 – 2021
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA 2016
BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang :
Mengingat
a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati; b. bahwa perencanaan pembangunan dapat memberikan arah bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat dengan menciptakan Integritas, sinkronisasi, dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. bahwa sesuai dengan Pasal 264 Ayat (1) , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang . . .
-23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 ); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Menteri . . .
-312. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16); 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016-2021. BAB I . . .
-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana. 5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Jembrana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja perintah. 9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. BAB II . . .
-5BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) RPJMD Kabupaten Jembrana diselenggarakan berdasarkan asas transparan, renponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkung (2) RPJMD Kabupaten Jembrana bertujuan untuk : a. terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. BAB III MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 3 (1) RPJMD Kabupaten Jembrana memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebiajakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun, Renstra SKPD, Renja SKPD dan rencana teknis pelaksanaan dan pengendalian daerah. (2) RPJMD Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran periode III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025. (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 4 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan; d. BAB IV Analisis Isu-isu Strategis; e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan; g. BAB VII . . .
-6g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Disertai Kebutuhan Pendanaan; i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 5 (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah. (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, meliputi : a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.
Diundangkan di Negara pada tanggal 16 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
GEDE GUNADNYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 60 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI: (6,56/2016).
-7LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016-2021
Pemerintah Kabupaten Jembrana
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. RPJMDSemesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021 merupakanPerencanaan Jangka Menengah periodeke-3dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 – 2025.RPJMDSemesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021 bertumpu pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, RPJPD Kabupaten Jembrana, memperhatikan RPJMD Provonsi Bali dan RPJM Nasional serta masukan seluruh Perangkat Daerah (PD) pada pemerintah Kabupaten Jembrana melaluiRancangan Renstra PD di lingkungan Kabupaten Jembrana. Penjabaran visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah dituangkan dalam kebijakan - kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, strategi dan kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021.Akhirnya, dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jembrana, instansi pemerintah, swasta dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2021. Mudah-mudahan RPJMD ini dapat mempercepat dan memperlancar penjabaran visi dan misi bupati/wakil bupati guna meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah dengan motto :“Membangun Jembrana Dari Desa & Kelurahan” Terima kasih. Negara, 16 Agustus 2016 ;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
i
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR ISI
Halaman
BAB
BAB
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
i ii v ix
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
I-1 I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
I-2
1.3 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
I-5
1.4 Sistematika Penulisan
I-7
1.5 Maksud dan Tujuan
I-8
II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
II- 1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis
II- 1
2.1.1
Karakteristik Kab. Jembrana
II- 1
2.1.2
Potensi Pengembangan Wilayah
II-10
2.1.3
Wilayah Rawan Bencana
II-14
2.1.4
Demografi
II-15
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
II-17
2.2.2
Fokus Kesejahteraan Sosial
II-21
2.2.3
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
II-24
2.3 Aspek Pelayanan Umum
BAB
II-17
II-24
2.3.1
Fokus Layanan Urusan Wajib
II-24
2.3.2
Fokus Layanan Urusan Pilihan
II-38
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
II-41
2.5 Capaian SPM
II-43
2.6 Analisis Capaian Kinerja
II-65
III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
III-7
3.3 Kerangka Pendanaan
III-19
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
ii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB
BAB
IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
IV-1
4.1 Analisis Kondisi Gambaran Umum Daerah,KLHS dan Lingkungan Strategis Untuk Menentukan Permasalahan Pembangunan 4.1.1 Telaah Kondisi Umum Kabupaten Jembrana
IV-1
4.1.2
Telaah Rencana Struktur Ruang
IV-2
4.1.3
Telaah Rencana Pola Ruang
IV-3
4.1.4
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
IV- 5
4.2 Permasalahan Pembangunan
IV- 6
4.3
IV- 31
Isu-Isu Strategis 4.3.1
Isu strategis terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat
IV- 31
4.3.2
Isu strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur
IV- 34
4.3.3
Isu strategis pada Pembangunan Peningkatan Daya Saing Daerah
IV- 36
V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi dan MisiKabupaten Jembrana Jangka Panjang 5.1.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Panjang
5.2 Visi , Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah 2016-2021
BAB
BAB
IV-1
V-1 V-1 V-1 V-8
5.2.1
Visi dan Misi Jangka Menengah
V-8
5.2.2
V-12
5.2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 Kebijakan
5.2.4
Program
V-14
VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan
VI-1
VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
VII-1
7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
VII-1
V-14
7.1.1
Amanat RPJM Nasional Tahun 2015-2019
VII-1
7.1.2
Amanat RPJPD dan RPJMD Provinsi Bali 2013-2018
VII-3
7.1.3
Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Jembrana 20162021 7.2 Program Pembangunan Daerah
VII-7 VII-19
7.2.1
Program Setiap Perangkat Derah
VII-19
7.2.2
Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Layanan Dasar Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar
VII-20
7.2.3
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-21
iii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7.2.4
Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pilihan Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Penunjang Pemerintahan Daerah
VII-25
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN JEMBRANA 8.1Penyusunan Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana 8.2Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
VIII-1
8.3Sinkronisasi Program Kabupaten Jembrana dengan Program Provinsi Bali
VIII-3
8.4Sinkronisasi Program Kabupaten Jembrana dengan Program Nasional ( Tri Sakti dan Nawa Cita)
VIII-6
7.2.5
BAB
BAB
BAB
VIII
VII-26
VIII-1 VIII-1
IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX-1
9.1Pengukuran Indikator Kinerja 9.2 Indikator Kinerja Utama
IX-1 IX-1
X PEDOMAN
X-1
TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1 Pedoman Transisi
X-1
10.2 Kaidah Pelaksanaan
X-1
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
iv
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33
Luas Wilayah Kab./ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2014 Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Jembrana Tahun 2015 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2014 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2014 Penduduk Kabupaten Jembrana Tiap Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 Penduduk Kabupaten Jembrana Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Tahun 2015 PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar HargaBerlaku Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 Angka Melek huruf Kabupaten JembranaTahun 2011– 2015 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten JembranaTahun 2011– 2015 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 Angka Kematian Balita Kabupaten JembranaTahun 2011 – 2015 Angka Kematian Bayi Kabupaten JembranaTahun 2011– 2015 Angka Kematian Ibu Kabupaten JembranaTahun 2011– 2015 Usia Harapan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015
II-1 II-2 II-10 II-15 II-16
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Tahun 2011 –
II-27 II-27 II-28
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-16 II-18 II-19 II-20 II-21 II-22 II-22 II-22 II-23 II-23 II-23 II-24 II-24 II-25 II-26 II-27
II-28 II-29 II-29 II-30 II-30 II-31 II-31 II-32 II-32
v
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38
Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58
Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5
2015 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Fokus sumberdaya Manusia Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2015 Capaian SPM Kabupaten Jembrana Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana 2011 – 2015 Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011-2015 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan AparaturKabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-33 II-33 II-33 II-34 II-34
II-35 II-36 II-36 II-36 II-37 II-37 II-38 II-39 II-39 II-39 II-40 II-40 II-41 II-41 II-42 II-42 II-43 II-43 II-46 II-65
III-3 III-5 III-7 III-8 III-9
vi
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3
Tabel 5.4 Tabel 5.5
Tabel 5.6 Tabel 5.7
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011-2015 Penutup Defisit Riil AnggaranKabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011-2016 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jembrana Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun BerkenanKabupaten Jembrana Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan AnggaranKabupaten Jembrana Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun2011 – 2015 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Jembrana TahunAnggaran 2016 – 2021 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016– 2021 Proyeksi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Jembrana TahunAnggaran 2016 – 2021 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016-2021 Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016–2021 Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016–2021 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten JembranaTahun Anggaran 2016-2021 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten JembranaTahun Anggaran 2016-2021 Kerangka PendanaanAlokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016-2021 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS Permasalahan Pembangunan Tujuan Dan Sasaran Misi 1 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance Tujuan Dan Sasaran Misi 2 Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Perluasan Akses Pendidikan Dan Layanan Kesehatan Tujuan Dan Sasaran Misi 3 Mewujudkan Masyarakat Jembrana Yang Sejahtera, Melalui Perekonomian Yang Mampu Menyediakan Kesempatan Kerja, Penghidupan Yang Layak, Peningkatan Pendapatan, Dan Mendorong Daya Beli Masyarakat. Tujuan Dan Sasaran Misi 4 Mewujudkan Layanan Publik Baik Fisik Maupun Non Fisik Dalam Rangka Meningkakan Daya Saing Daerah. Tujuan Dan Sasaran Misi 5Mewujudkan Pembangunan Yang Bekelanjutan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Dilandasi Keharmonisan Hubungan Antara Manusia Sesama, Alam, Dan Tuhan-Nya Dalam Mencapai Nilai - Nilai Budi Luhur, Religius Dan Bertaksu. Tujuan Dan Sasaran Misi 6 Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Aman, Damai dan Demokratis Tujuan Dan Sasaran Mewujudkan Misi 7 masyarakat Jembrana yang berbudaya, toleransi tinggi, meredam konflik menuju terjaganya keutuhan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-10 III-12 III-13 III-14 III-15 III-16 III-19 III-21 III-22 III-23 III-24 III-25 III-27 III-29 III-31 III-31 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 V-2 V-2 V-3
V-4 V-5
V-6 V-7
vii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 5.8 Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3 Tabel 8.1 Tabel 9.1
Negara Kesatuan Republik Indonesia Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 Visi,Msi,Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Keterkaitan Misi dan Prioritas Program Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Dengan Nawaciata (Prioritas Pembangunan Nasional) Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana 2016 – 2021 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jembrana
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-12 V-12 V-15 VI-1 VI-3 VII-2 VII-7 VII-29 VIII-8 IX-5
viii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
I-5
Gambar 1.2
Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang
I-6
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Jembrana
II-2
Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana
II-4
Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Jembrana
II-5
Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana
II-6
Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Jembrana
II-9
Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana
II-15
Gambar 4.1
Informasi yang Diperlukan Dalam Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Jembrana Rencana Struktur Ruang Kabupaten Jembrana
IV-1
Contoh Dukungan daerah Dalam Pencapaian Nawa Cita Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kedudukan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Provinsi Bali Sektor Unggulan dalam Ekonomi, Provinsi Bali
VII-2
Gambar 4.2 Gambar 7.1 Gambar 8.1 Gambar 8.2 Gambar 8.3 Gambar 9.1
Pencapaian “Nawacita” Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Mekanisme Penetapan IKU
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-2
VIII-4 VIII-4 VIII-7 IX-2
ix
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka akan terjadi perubahan yang fundamental terhadap kewenangan kabupaten/kota.Beberapa kewenangan yang dahulunya merupakan kewenangan kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan provinsi maupun nasional. Sejalan dengan perubahan tersebut dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 dan dengan dilaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah dilantiknya pemenang pilkada pada tanggal 17 Februari 2016 yaitu Bapak I Putu Artha, SE,MM sebagai Bupati Jembrana, dan Bapak I Made Kembang Artawan, SE,MM sebagai Wakil Bupati Jembrana; maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021. RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -2025. Sebagai pelaksanaan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Jembrana 20052025, RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 disusun mengacu pada batas kewenangan Kabupaten/kota serta berfungsi sebagai pendukung pencapaian Tri Sakti dan Nawacita sebagaimana tertuang pada Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kewajaran dan kesatuan nasional.RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 sebagai perencanaan strategis kabupaten memuat visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerahmaupun program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Ruang lingkup Perencanan Pembangunan Nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementrian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Ruang lingkup Perencanan Pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD),Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Penyusunan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 sebagai perwujudan Visi, Misi dan program Kepala Daerah disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. 3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah–Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pemabangunan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembetukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 ); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16); 27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi BaliTahun 20132018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembran Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 ); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pedoman
RPJM-Nasional (5 Tahun)
Memperhatikan
RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan
Acuan
RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)
RPJM- Daerah Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal Memperhatikan
Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun)
Pedoman RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)
Penjabaran
Pedoman
Input Pedoman
Rancangan Renstra-PD
Renstra-PD (5 Tahun)
RKPD Kab/Kota (1 Tahun) Acuan Acuan
Input
RKP
Acuan
Pedoman
Renja-PD (1 Tahun)
Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SPKD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam wilayah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang memuat antara lain Visi, Misi, Tujuan, dan Cara mencapai tujuan (strategi). Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat program dan kegiatan indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Hubungan RPJMD Kabupaten Jembrana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana digambarkan pada diagram 1.2 di bawah ini: Gambar 1.2 Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERENCANAAN SEKTORAL PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
Nasional
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD
Provinsi
)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
RENCANA TATA RUANG NASIONAL
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARPULAU DAN ANTAR PROVINSI
RENCANA TATA RUANG PROVINSI
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN ANTARKOTA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)
Kabupaten/ Kota
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)
Kecamatan
PERENCANAAN SEKTORAL
RENCANA TATA RUAG KECAMATAN
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKECAMATAN JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARDESA
8
Sumber :Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penyusunan RPJMD, mengisyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Jembrana digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Jembrana. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.
BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan mayarakat,aspekpelayanan umum dan daya saing daerah.
BAB III.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu,serta kerangka pendanaan.
BAB IV.
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan kepemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.
BAB V.
VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.
BAB VI.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini berisi perumusan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program pembangunan daerah.
BABVII.
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi tentang kebijakan umum yang merupakan pedoman penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah bagi setiap satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
perangkat daerah, dan kewilayahan. Bab ini memuat perumusan program-program yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan memperhatikan renstra yang disiapkan masingmasing SKPD yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program (indikatif) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021. BABVIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perncanaan. BAB IX.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab Ini menguraikan penjelasan indikator kinerja daerah yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini juga menguraikan Indikator Kinerja Utama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53 Tahun 2014 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
BAB X.
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi serta proses, mekanisme dan metoda pelaksanaan tahunan atas RPJMD ini, mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.
1.5 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah Kabupaten/Kota sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Jembrana 2016-2021.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 20162021 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk: 1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam bentuk strategi,kebijakan, program, dan kegiatan. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui. 4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas. 6. Membagi pencapaian sasaran setiap Perangkat Daerah (PD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
I-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografis Dan Demografis 2.1.1 Karakteristik Kabupaten Jembrana 1) Luas Dan Batas Wilayah Administratif Luas wilayah Kabupaten Jembrana secara keselfuruhan adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Provinsi Bali, terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng. Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2014
No.
Luas Wilayah
Km2
%
1
Jembrana
841,80
14,93
2
Buleleng
1.365,88
24,23
3
Karangasem
839,54
14,89
4
Tabanan
839,33
14,89
5
Bangli
520,81
9,24
6
Badung
418,52
7,42
7
Gianyar
368,00
6,53
8
Klungkung
315,00
5,59
9
Kota Denpasar
127,78
2,27
5.636,66
100,00
Provinsi Bali
L UAS WIL AY AH P ROVINS I B AL I J embrana K arangas em B angli Gianyar K ota Denpas ar
B uleleng Tabanan B adung K lungkung
5,59%2,27% 6,53%
14,93%
7,42% 9,24% 14,89%
24,23%
14,89%
Sumber: BPS Provinsi Bali
Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah: a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Buleleng b. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan c. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia. d. Sebelah Barat adalah Selat Bali Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 41 desa dan 10 kelurahan, 246 banjar dinas dan 64 desa adat. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: a. Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km2 b. Kecamatan Negara seluas : 126,60 km2
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c. Kecamatan Jembrana d. Kecamatan Mendoyo seluas e. Kecamatan Pekutatan seluas
: : :
93,97 km2 294,49 km2 129,65 km2
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Jembrana
Sumber :RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Pembagian Wilayah Administrasi Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Banjar Dinas Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman) Jumlah Penduduk Kepadatan Per Km2 Luas Wilayah Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio) Sumber : BPS Kab. Jembrana
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Jumlah 5 41/10 253 64 311.995 318 841,80 Km2 100.48%
II-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Letak dan Kondisi Astronomis a. Posisi Astronomis Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujung barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8o 09’30”- 8o 28’02” Lintang Selatan dan 114o 25’ 53” - 114o 56’ 38” Bujur Timur. b. Posisi Geostrategis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali,melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Provinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. c. Kondisi/Kawasan (1) Pesisir Permukaan Bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. (2) Pegunungan Relief dan topogafi daerah Kabupaten Jembrana digambarkan dengan membentangnya pegunungan di sebelah utara yang memanjang dari barat ke timur. Namun demikian, pegunungan tersebut bukanlah gunung berapi, beberapa gunung yang terbentang di Jembrana antara lain gunung Merbuk (1.386 meter), Mesehe (1.300 meter), Gunung Klakatan (698 meter), Gunung Sanghyang (1.004 meter), Gunung Musi (1.224 meter) dan Gunung Patas (1.414 meter) serta beberapa gunung lainnya. (3) Kepulauan Kabupaten Jembrana juga memiliki 3 buah pulau yang tidak berpenghuni, yang terletak di Kelurahan Gilimanuk yaitu Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Lumpur. 3) Topografi a. Kemiringan Lahan Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat di kelompokkan ke dalam 4 kelompok: 1. Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar) seluas 210,47 Km2, tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jembrana dan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kecamatan Negara. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman. 2. Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai) seluas 85,49 Km2, tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konversasi tanah dan air. 3. Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/ berbukit) seluas 212,45 Km2, terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian, namun perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konversasi. Secara eksisting sebagian besar kawasan pada kemiringan ini merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung. 4. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam) seluas 333,39% Km2, merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana. Kondisi kelerengan seperti ini potensial terkenal erosi sehingga perlu diupayakan pelestarian hutan lindung. Dengan kemiringan rata-rata lahan sebagai berikut : Datar : 25,00 % wilayah landai : 10,16 % wilayah berbukit : 25,24 % wilayah curam : 39,60 % Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana
Sumber : RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b. Ketinggian Lahan Topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Ketinggian topografi bervariasi ± 1000 mdpl (bagian utara) sampai ± 1.0 (Pantai Selatan), Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Jembrana
Sumber :RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032
4) Geologi a. Struktur dan Karakteristik Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari lima jenis batuan yaitu : Formasi Gamping Agung Batuan Gunung Api Jembrana Formasi Palasari Formasi Alluvium Alluvium Formasi Sorga Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu : a) Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) Jenis tanah ini tersebar di empat wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo ( 25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha), Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,5-5,5.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b) Tanah Alluvial Coklat Kelabu Tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha). c) Tanah Alluvial Coklat Kelabu Jenis tanah ini di bentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit-bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha). d) Tanah Regosol Cokelat Kelabu Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha. Tanah ini terbentuk oleh induk vulkanik intermedier dengan bentuk wilayah landai sampai berombak. e) Tanah Alluvial Hidromorf Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Nagara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1420 Ha. Tanah ini merupakan sedimen darat dan laut yang dibentuk oleh lempeng pasir dan pecahan karang. Masing masing jenis tanah tersebut diatas mempunyai tekstur yang berbeda-beda umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jembrana tergolong tekstur halus (kandungan liat sangat tinggi). Sedangkan tekstur kasar (pasir dan lempung berpasir) merupakan tekstur tanah yang terdapat di sepanjang pantai dari wilayah Kabupaten Jembrana. Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana Sumber : RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032
Sumber : RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b. Potensi Potensi Kawasan Pesisir dan Kepulauan, terbentang dari Gilimanuk Kecamatan Melaya sampai Desa Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata. 5) Hidrologi Berdasarkan data Identifikasi, Inventarisasi/Pendataan Penamaan Unsur Rupabumi (Sungai) di Wilayah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Tahun 2011 yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari air sungai, pangkung, tukad dan telabah. Di daerah ini terdapat 44 sungai, 75 pangkung, 4 tukad dan 2 telabah yang mempunyai arahan aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai, pangkung, tukad dan telabah mempunyai daerah tangkapan hujan (catchment area) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Sungai Yeh Sumbul sepanjang 70,90 km, dan terpendek adalah Sungai Perahu Mati yang hanya 1,00 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana meliputi : 1. Air permukaan : air sungai, pangkung, tukad dan telabah, bendung Palasari 2. Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah 3. Mata air : terdapat 37 mata air dg kapasitas 110 l/det Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungaisungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jembrana (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang berbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungaisungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan disebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walaupun debit airnya sangat kecil. Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jembrana dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut: Terdapatnya air tanah dan produksivitas akuifer (occurrence of groundwater and productivity of aquifers) yaitu: a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (aquifers in which flowe is intergranular) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang: muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk. Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk. b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitables groundwater). Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh dilembah-lembah atau pada zona pelapukan. Daerah air tanah langka. Di samping air permukaan, sumber air lainnya adalah air tanah yaitu air yang bersumber dari bawah tanah. Keadaan air tanah dari suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi dari keadaan tersebut. Disamping air permukaan dan air tanah sumber air yang lain adalah mata air (spring). Di Kabupaten Jembrana menurut data dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) konservasi air tanah daerah Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut: 1. Daerah cekungan air tanah: a. Daerah lepasan Zona aman pada akuifer kedalaman >30m bmt. Pengambilan air tanah dibatasi maksimal 540 m³/hari/sumur. Air tanah pada akuifer kedalaman <30 m bmt. Hanya diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur. Zona aman. Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, dengan kedudukan muka air tanah dalam. Pengembangan air tanah lebih layak dilakukan dengan menurap mata air. Dapat difungsikan sebagai daerah resapan. b. Daerah Resapan Zona resapan, tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur, sedangkan untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan. 2. Daerah bukan cekungan air tanah: Zona bukan cekungan air tanah, produksifitas akuifer rendah, sehingga air tanah kurang layak dikembangkan, kecuali pada akuifer dangkal didaerah lembah dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur. Dapat difungsikan sebagai daerah resapan. Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Jembrana
Sumber : RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032
6) Klimatologi Ditinjau dari segi kilimatologi, Kabupaten Jembrana mempunyai iklim tropis dengan penggantian musim yang jelas antara musim terhujan dan musim kemarau. Jumlah curah hujan di Kabupaten Jembrana cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada stasiun pencatat yang tersebar di masing-masing kecamatan bahwa curah hujan cukup tinggi terjadi pada awal dan akhir tahun 2013. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 357,5 mm dan pada bulan Desember sebesar 303,7 mm. Sedangkan pada pertengahan tahun curah hujan tidak terlalu tinggi,tercatat pada bulan Agustus sebanyak 6.3 mm. 7) Penggunaan Lahan a. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya terbagi menjadi dua yaitu budidaya pertanian dan budidaya non pertanian, Kabupaten Jembrana merupakah wilayah yang kaya akan berbagai sumberdaya alam termasuk didalamnya adalah pertanian.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2014 Kecamatan No
Penggunaan Lahan
I I.1 a b
Lahan Pertanian Lahan Sawah Irigasi Tadah Hujan
I.2
Lahan Pertanian Bukan Sawah Tegal/Kebun Perkebunan Lainnya (Tambak, Kolam, dll)
a b c
II.
Lahan Bukan Pertanian Jumlah
Melaya
Negara
Jembrana
Mendoyo
Pekutatan
Jumlah Total
1.242 1.217 25
1.810 1.810 0
964 932 32
2.241 2.241 0
554 554 0
6.811 6.754 57
4.223
5.040
3.602
7.407
5.560
25.832
1.215 2.976
1.925 3.015
1.612 1.910
121 6.281
4.512 1.036
9.385 15.218
32
100
80
1.005
12
1.229
14.254 19.719
5.800 12.650
4.831 9.397
19.801 29.449
6.851 12.965
51.537 84.180
Sumber : BPS Kabupaten Jembrana Dengan pemanfaatan lahan seperti tabel tersebut diatas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor, seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hing industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan tinggi dan dataran rendah dengan pantai dalam pola “Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. 2.1.2
Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Umum Pemanfaatan lahan di Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh kawasan non terbangun, sehingga untuk memperkuat fungsi wilayah perencanaan sebagai kawasan konservasi tidak ada kendala, namun harus mampu mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya yang ada.Secara geografis, lokasi wilayah perencanaan berada pada jalur penghubung regional menempatkan wilayah perencanaan sebagai kawasan yang cukup strategis.Posisinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan wilayah menjadikan interaksi dengan wilayah perencanaan menjadi tinggi.Wilayah Perencanaan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis.Potensi alam dan bentang alam wilayah perencanaan dengan panorama yang sangat eksotik, terutama hutan lindung dan budidaya serta berbagai obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari menjadikan wilayah perencanaan sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Potensi pengembangan wilayah dijabarkan dan dibagi atas kawasan, yaitu
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
a. Potensi Kawasan Lindung Potensi kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa; melindungi kawasan bawahannya, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan potensi suaka margasatwa adalah untuk pengembangan wisata alam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adapun Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Jembrana adalah Kawasan Suaka Alam Laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat. Potensi Kawasan Pelestarian Alam Terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam; Taman Nasional dan taman wisata alam di Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai kawasan hutan dengan komunitas tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya. Potensi yang dipertahankan adalah hutan primer dan hutan produksi, aneka flora langka seperti bayur, Ketangi, Burahol, Cendana, Snoorkling, dan lain-lain, berbagai pohon khas Bali yang tidak ditemukan di tempat lain atau istilahnya endemik seperti pohon ilang yang bayak tumbuh di kawasan ini, pohon sawo kecik, wali kukun, pohon intara, bunut, dan pohon serut serta satwa langka antara lain Jalak Bali, Ibis putih kepala hitam, Gangsa batu coklat, Kijang, Trenggiling, Landak, Kancil, Ikan hiu, Ikan bendera, Kima raksasa dan lain-lain. Potensi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari Lingkungan Non Terbangun, Lingkungan Bangunan Gedung, dan halamannya Serta Kebun Raya; Kabupaten Jembrana memiliki peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat penting, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahun di Kabupaten Jembrana meliputi Pura Peti Batu yang terletak di Kecamatan Negara, Situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk yang terletak di Kecamatan Melaya. Budaya masyarakat dengan kearifan budaya lokal serta adat istiadatnya merupakan salah satu potensi wisata yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Terdapat pula Wisata budaya dan ziarah yakni Makam Mbah Temon dan Jayaprana yang dapat menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Potensi Kawasan Perlindungan Bawahan Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Karst Kelas I; Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Jembrana memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan. Potensi Kawasan Perlindungan Setempat Terdiri dari Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Sekitar Waduk/Danau, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai, Pantai, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai diKawasan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Permukiman, Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove, Kawasan Terbuka Hijau Kota, Kawasan Suci, dan Kawasan Kesucian Pura; adanya kawasan-kawasan suci yang dipandang memiliki nilai kesucian (kawasan Suci) oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, campuhan, pantai, laut dan mata air memudahkan dalam pengelolaan dan pengamanan terhadap kawasan perlindungan setempat, begitu pula dengan penetapan kawasan radius kesucian pura atau daerah kekeran dimana dalam suatu kawasan yang hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan (Hindu), misalnya pendirian Dharmasala, Pasraman dan sebagainya, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan, sebaran lokasi radius kesucian pura berada disekitar lokasi pura-pura Dhang Kahyangan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana. b. Potensi Kawasan Budidaya Potensi Hutan produksi; selain memiliki fungsi ekonomi utama hasil kayu, juga memiliki hasil sampingan dan perlindungan kawasan sebagai kawasan lindung, maka segala kegiatan dan pengembangan daerah terbangun harus dikendalikan secara ketat. Kawasan hutan produksi dapat mendukung keanekaragaman hayati. Pengembangan lahan pertanian; dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah Kabupaten. Pertanian di Kabupaten Jembrana merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana, secara umum Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional, merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul, wilayah penghasil tanaman hortikultura dengan kualitas eksport. Potensi perikanan; budidaya air tawar, sangat besar dan belum sepenuhnya dikembangkan, hasil budidaya perikanan budidaya air tawar juga belum banyak diolah sehingga tidak memberi nilai tambah yang besar. Salah satu potensi perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah budidaya ikan air laut (tambak) dan penangkapan ikan air laut yang telah didukung dengan adanya Pelabuhan Pelelangan Ikan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan air laut pasca panen. Potensi Peternakan; ternak besar (sapi, babi, kambing, kerbau, kuda dan domba), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabuaten Jembrana. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Penduduk Kabupaten Jembrana mayoritas beragama Hindu membutuhkan babi untuk berbagai keperluan selain dikonsumsi juga untuk keperluan upacara, selain babi populasi kedua banyak dipelihara adalah sapi. Sapi di samping dipotong untuk dikonsumsi dagingnya oleh
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
masyarakat Jembrana, juga dikirim antar pulau ke Jawa, terutama ke Jakarta. Potensi pariwisata; banyaknya dan beragamnya objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Jembrana yang dapat menarik pangsa pasar, namun belum optimal dikembangkan. Keindahan alam dan pantai yang masih alami, Taman Nasional Bali Barat, Bangunan-bangunan yang suci dan berbagai atraksi budaya yang dapat dijumpai diseluruh wilayah Kabupaten Jembrana merupakan potensi yang sangat besar bagi perkembangan wisata di Kabupaten ini. Potensi pengembangan Permukiman; permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya. Potensi pengembangan industri; dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Area industrialisasi di Kabupaten Jembrana masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di Pengambengan, sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan dan Kerajinan, selain industri tersebut pengembangan industri Agrobisnis di Kabupaten Jembrana menunjukan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi pertambangan; Pengembangan pertambangan di Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil analisis ekonomi bukan merupakan Skala Prioritas Pengembangan sektor di Kabupaten Jembrana hal ini dikarenakan potensi pengembangan sektor ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Jembrana. Potensi Perdagangan; khususnya melalui Kota Negara memiliki potensi perdagangan skala wilayah dan nasional. Potensi kawasan pusat pemerintahan dan core Budaya; ketersediaan fasilitas yang cukup dengan berbagai inovasi sehingga dapat melayani seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana dan menjadi “wajah” kebudayaan masyarakat Kabupaten Jembrana.
c. Potensi Kawasan strategis Kabupaten Jembrana memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penangganannya, kawasan tersebut memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan, merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, memiliki potensi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Jembrana secara umum. d. Potensi Kawasan Pesisir Dan Kepulauan Kawasan pesisir di Kabupaten Jembrana terbentang dari Gilimanuk di Kecamatan Melaya sampai Desa Pengeragoan di Kecamatan pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan keaneka-ragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental service). Kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Jembrana merupakan kawasan hutan lindung Taman Nasional Bali Barat, pemanfaatan secara ekonomi terhadap pulau kecil adalah pengembangan objek dan daya tarik wisata terbatas. 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Jembrana meliputi Kawasan rawan banjir, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan abrasi pantai. a) Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 200 hektar, meliputi: Kawasan Desa Pangyangan dan Lingkungan Koprahan di kecamatan Pekutatan karena meluapnya sungai Banjar Yeh Lebah; dan Kawasan di Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng, Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambengan karena buruknya sistem drainase kota. b) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kawasan rawan bencana tanah longsor tersebar terutama di Kawasan Hutan Lindung wilayah Desa Berangbang di Kecamatan Negara, Desa Manggissari dan Desa Yeh Sumbul di Kecamatan Mendoyo. c) Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kawasan rawan gelombang pasang, tersebar pada sepanjang kawasan pesisir pantai Kabupaten Jembrana terdiri dari : 1. Kawasan pantai Desa Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Candikusuma, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya; 2. Kawasan pantai Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Cupel, Desa Tegal Badeng Barat, dan Desa Pengambengan Kecamatan Negara; 3. Kawasan pantai Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana; 4. Kawasan pantai Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5. Kawasan pantai Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Desa Pangyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan. d) Kawasan Rawan Abrasi Pantai Kawasan rawan abrasi pantai, sebarannya berada pada kawasan pesisir pantai Kabupaten Jembrana.Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Gambar dibawah ini: Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana
Sumber : RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032
2.1.4 Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada Tahun 2015 adalah 311.995 jiwa terdiri dari laki-laki 156.368 jiwa dan perempuan 155.627 jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jembrana pada tahun 2015 mencapai 100.48. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sesuai pada tabel berikut: Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2015 No
Tahun
Jumlah Penduduk
1 2010 307.804 2 2011 311.573 3 2012 317.117 4 2013 321.008 5 2014 320.260 6 2015 311.995 Sumber : Buku Agregat Semester I Th 2015 Kabupaten Jembrana
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Sex Rasio 99.80 99.80 99.80 99.80 100.08 100.48
II-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Sedangkan persebaran penduduk Tahun 2015 di tiap-tiap kecamatan merata di semua kecamatan yaitu sebagai berikut:
tidak
Tabel 2.5 Penduduk Kabupaten Jembrana Tiap Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 No
Kecamatan
Laki-Laki
Perempuan
Jml Pddk
%
1
Melaya
30.154
29.772
59.926
19,20
2
Negara
46.734
46.044
92.778
29,73
3
Jembrana
29.731
29.879
59.610
19,10
4
Mendoyo
34.751
34.912
69.663
22,33
5
Pekutatan
14.998
15.020
30.018
9,62
156.368
155.627
311.995
100
Total
Sumber : Buku Agregat Semester I Th 2015 Kabupaten Jembrana
Dengan jumlah penduduk sebesar 311.995 jiwa dan luas wilayah 841,80 km2, Kepadatan Penduduk mencapai 371 Jiwa/km2. Jumlah penduduk tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Negara yang mencapai 29,73% dari total jumlah penduduk. Kepadatan penduduknya mencapai hampir 2 (dua) kali lipat kepadatan penduduk Kabupaten Jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Pekutatan hanya 9,62% dari total jumlah penduduk Kabupaten dengan jumlah penduduk 30,018 jiwa. Struktur Usia penduduk di Kabupaten Jembrana berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.6 Penduduk Kabupaten Jembrana Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Tahun 2015 KelompokUmur
Perempuan(x1000)
Jumlah(x1000)
Male
Female
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
0–4
12,912
9,827
20,739
5–9
13,703
12,991
26,694
10–14
13,727
12,918
26,645
AgeClassification
Laki-laki(x1000)
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
15–19
12,687
12,047
24,734
20–24
11,707
11,540
23,247
25–29
10,757
10,940
21,697
30–34
12.300
12,202
24,502
35–39
13,027
12,702
25,729
45–49
12,703
12,753
25,456
50–54
11,151
11,049
22,200
55–59
9,895
10,340
20,235
60–64
9,895
5,261
11,014
65–69
3,997
4,723
8,720
70-74
2,867
3,252
6,119
75+
3,256
4,762
8,018
156,368
155,627
311,995
Jumlah/Total
Sumber : Buku Agregat Semester I Th 2015 Kabupaten Jembrana
Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada usia produktif 15 s/d 54 tahun cukup tinggi sebanyak 221.672 orang mencapai 71% dari total jumlah penduduk dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jembrana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jembrana. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas: a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, b. Fokus Kesejahtraan Masyarakat dan c. Fokus Senibudaya dan Olahraga. 2.2.1Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 17lapangan usaha yang meliputi Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan . Dalam kurun waktu periode tahun 2011-2015 struktur perekonomian Kabupaten Jembrana mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut : Tabel 2.7 PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015 Dalam Juta Rp/ In Million of Rp Lapangan Usaha 1 A.Pertanian,Kehutanan, danPerikanan Agriculture, Forestry, &Fishing B.PertambangandanPenggalian MiningandQuarrying C.Industri Pengolahan ManufacturingIndustry D.PengadaanListrikdan Gas Electricity& Gas E.PengadaanAir,PengelolaanSampah,LimbahdanDaur WaterSupply,Sewerage,WasteManagement&RemediationActivities F.Konstruksi Construction G. PerdaganganBesardanEceran; Reparasi MobildanSpeda Wholesale&RetailTrade;RepairofMotorVehicles&Motorcycles H.Transportasi danPergudangan Transportation&Storage I.PenyediaanAkomodasi danMakanMinum Accommodation&FoodServiceActivities J.Informasi danKomunikasi Information&Communication K.JasaKeuangandanAsuransi Financial&InsuranceActivities L.Real Estate Real EstateActivities M,NJasaPerusahaan BusinessActivities O.Administrasi Pemerintahan,Pertahanan,danJaminan PublicAdministration&Defence;CompulsorySocial Security P.JasaPendidikan Education Q.JasaKesehatandanKegiatanSosial HumanHealth&Social WorkActivities R,S,T,U.JasaLainnya OtherServicesActivities ProdukDomestikRegionalBruto(PDRB)GrossRegional DomesticProducts(GDRP)
2011
2012
2013*
2014**
2
3
4
5
1.416.013,56
1.524.157,38
1.648.866,2
1.850.134,2
63.362,61
74.071,9
82.867,5
91.863,4
311.124,04
341.071,1
380.969,9
442.429,5
7.035,33
6.798,7
6.540,5
8.497,2
6.986,86
7.053,1
7.421,4
8.188,4
588.338,92
736.072,1
804.388,3
862.256,3
655.215,85
698.796,8
796.395,8
889.811,5
937.357,59
1.063.822,5
1.241.712,6
1.538.797,8
813.462,50
920.075,4
1.074.369,8
1.327.112,0
393.047,53
418.169,6
434.260,1
480.746,0
182.969,19
214.001,4
249.709,3
288.916,2
348.353,05
371.324,5
409.692,4
470.073,3
47.122,43
49.971,3
55.333,6
63.641,3
202.750,10
203.087,5
202.577,7
232.312,2
120.289,84
125.427,4
150.923,0
175.146,5
115.963,24
126.138,2
146.541,1
169.890,2
86.139,93
92.910,7
104.284,8
119.900,8
6.295.532,55
6.972.949,70
7.769.853,83
9.019.716,82
2015* ** 6
Sumber : BPS Kabupaten Jembrana. Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian,Transportasi dan Pergudangan masih dominan menyusul, bidang Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, Kontruksi, Informasi dan Komunikasi, Industri Pengolahan, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan Perdagangan dalam arti luas. Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Jembrana berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2011– 2014 sebagai berikut : Tabel 2.8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015
Tahun
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam jutaan Rp) 1.836.899.81 6.365.857,71 6.727.786,41 7.134.660,29
2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan Rp) 3.936.308,26 6.972.949,70 7.769.853,83 9.019.716,82
2) Laju Inflasi Inflasi merupakan persentaseharga sejumlah barang dan jasa yang secara umum di konsumsi rumah tangga semakin tinggi prosentase inflasi akan berdampak pada redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat inflasi jugadapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi, kesempatan kerja dan memperlemah daya saing ekspor di pasar internasional jika inflasi terlalu tinggi akan berdampak kepada instabilitas lingkungan. Pada tahun 2011laju inflasi Kabupaten Jembrana sebesar 3,75 %, pada tahun 2012 sebesar 4,71 % kemudian tahun 2013 sebesar7,35%Pada tahun 2014 mencapai 8,43% dan tahun 2015 mencapai 1,68%. 3) PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2014 PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana tahun 2011-2014 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 2010PDRB per Kapita Kabupaten Jembrana mencapai Rp. 21.574.943,34 meningkat menjadi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Rp 33.431.122,40 pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 13,74 persen. 4) Indeks Gini Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jembrana untuk kurun waktu 2011 – 2015pada tabel berikut : Tabel 2.9 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 No Tahun 1 2011 2 2012 3 2013 4 2014 5 2015 Sumber data : BPS Provinsi Bali
Gini Ratio 0.4020 0.3706 0.3710 0.3863
Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2011 – 2015 Kabupaten Jembrana Gini Rationya terkatagorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (15 sektor).Pada tahun 2014 ketimpangan Gini Ratio meningkat sehingga perlu diupayakan rendah kembali. 5) Persentase Penduduk Miskin Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber data, yaitu data yang dikeluarkan BPS setiap tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data BPS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Data yang dikeluarkan BPMPD Kabupaten Jembrana merupakan data sensus yang dilakukan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
setiap tahun. Adapun indikator yang digunakan adalah 14 indikator local yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator-indikator yang dimiliki berbagai kementrian/lembaga ditambah 3 indikator intervensi. Seiring dengan peningkatan ekonomi, berdasarkan data BPMPD jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 7,0%menurun menjadi 6,1 % pada tahun 2012, menurun lagi pada tahun 2013 menjadi 5,3% tahun 2014 sebesar 4,60% dan tahun 2015 menjadi 4,3%. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung berdasarkan persentase KK miskin P = 100% - % KK miskin. Dengan demikian maka persentase KK di atas garis kemiskinan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 93 % meningkat menjadi 93,9 % pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 94,7% pada tahun 2013,95,40% pada tahun 2014 dan di tahun 2015 meningkat menjadi 95,7%. 2.2.2
Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Angka Melek Huruf Angka Melek huruf Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.10 Tabel 2.10 Angka Melek huruf Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015 Tahun (1) 2011
Angka Melek Huruf(AMH) (2) 90,69
2012 2013
91,36 92,65
2014
98.88
2015
90,30
Sumber data : BPS Provinsi Bali
2) Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.11
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.11 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015 Tahun (1) 2011 2012 2013 2014 2015
Angka Rata-rata Lama Sekolah (2) 7,80 7.80 7.87 7.87 7,3
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jembrana tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.12 Tabel 2.12 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 AngkaPartisipasiKasar(APK) Tahun 2011
SekolahDasar (SD) 113,94
SekolahMenengahPertama (SMP) 116,98
SekolahMenengahAtas (SMA) 98,07
2012 2013 2014
113,95 108,75 106,46
117,01 119,85 128,83
98,21 98,71 114,75
2015
107,34
131.83
123.54
Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
4) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jembrana tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.13 Tabel 2.13 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
SekolahDasar (SD)
98,43 98,71 96,28 93,09 94,50
AngkaPartisipasiMurni(APM) SekolahMenengahPertama SekolahMenengahAtas (SMP) (SMA)
93,85 93,97 99,12 98,74 99.55
74,96 86,03 89,10 82,87 6.14
Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5) Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Balita Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.14 Tabel 2.14 Angka Kematian Balita Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 Tahun (1) 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber:
AngkaKematian Balita (AKABA) (2) 14,52 11,47 6,70 8,77 7,5
Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
6) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.15 Tabel 2.15 Angka Kematian Bayi Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015 Tahun (1) 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber:
AngkaKematian Bayi (AKB) (2) 9.16 10.63 6,93 7,5 5,8
Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
7) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.16 Tabel 2.16 Angka Kematian Ibu Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015 Tahun (1) 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber:
AngkaKematian Ibu/100.000 KH (2) 93,60 125.10 69.09 42,8 145,7
Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
8) Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.17 Tabel 2.17 Usia Harapan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015 Tahun (1) 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber:
Usia Harapan Hidup (2) 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8
Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
2.2.3
Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator. Jumlah grup kesenian dan jumlah gedung Kesenian. Tabel 2.18 Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015
No
Indikator
1.
Jumlah Group Kesenian
2
Gedung Kesenian.
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
491
491
495
556
556
2
2
4
4
4
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
2.3
Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai denganUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan terdiri dari: 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Capaian kinerja atas layanan urusanwajib meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga,
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Berikut disajikan capaian kinerja dari masing-masing urusan wajib: 1) Urusan Pendidikan Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP. Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
1
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)
2
4
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA
5
Rasio guru: murid.SD/MI
6
Rasio guru: murid.SMA/MA
3
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
98,50
98,53
98,94
93,09
117.75
1:135
1:135
1:135
1:135
1:133
1:364
1:341
1:320
1:317
1:308
1:669
1:662
1:628
1:585
1:352
1/19
1/19
1/19
1/19
1:17
1/21,7
1/13
1/13
1/13
1:13
1/9
1:9
1/1,4
1:14
1/2,8
1:3
7
Rasio guru: murid.per kelas rata-rata 1/1,3 1/1,2 1/9 SD/MI 8 Rasio guru: per kelas rata-rata 1/1,3 1/2 1/1,4 murid.SMP/MTs 9 Rasio guru: per kelas rata-rata 1/1,3 1/2 1/1.3 murid.SMA/MA Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015
Kabupaten Jembrana
2) Urusan kesehatan Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Gizi Buruk, Umur Harapan Hidup, Ratio Posyandu per-100 balita, Ratio puskesmas, Poliklinik, postu per-10.000 penduduk, Ratio Rumah Sakit Per-100.000 Penduduk, Ratio Dokter per-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
100.000 penduduk, Ratio Bidan per-100.000 Penduduk, Ratio Perawat Per100.000 penduduk. Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
TAHUN
1
Angka Kematian Ibu
2011 93,60
2
Angka Kematian Bayi
9.16
10.63
6,93
7,5
5,8
3
Angka Kematian Balita
14,52
11,47
6,70
8,77
7,5
4
Gizi Buruk
0,01
0,44
0,41
0,05
0.03
5
Usia Harapan Hidup
71,8
71,8
71,8
71,8
71,8
6
Rasio Posyandu per Satuan 100 Balita
-
2,63
2,59
1,59
2
7
4,55
4,55
4,55
2
2
1,30
1,30
1,30
1,11
1,11
9
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Rasio Dokter per 100.000 Penduduk
25,21
27,66
33,16
34,84
27,98
10
Rasio Bidan per 100.000 Penduduk
40,52
71,34
111,70
174,39
12,43
11
Rasio perawat per 100.000 Penduduk
-
-
-
71,53
2,21
12
Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI
103,14
99,40
94,95
103.3
102.91
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
18,10
14,36
13,10
29,8
56.78
8
13 14 15
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Angka Kesakitan
2012 125.10
2013 69.09
2014 42,8
2015*) 145,7
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Th 2015
3) Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk(minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1
Indikator
TAHUN 2011
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam 82,98 Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) 66 Persentase rumah tinggal bersanitasi 85,67 (%) Sumber: Dinas PU Kab. Jembrana Th 2012
2 3
2012
2013
2014
2015*)
84,14
89,14
94,14
96
72
80,80
89,60
64.14
92,39
92,39
76
91.73
4) Urusan Perumahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni. Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
1.
Rumah tangga pengguna air bersih (%)
2.
TAHUN 2011 94,51
2012 96,61
2013 91,54
2014 91
2015*) 57,77
Rumah tangga pengguna listrik
72
-
-
-
-
3.
Rumah tangga bersanitasi (%)
93,29
94,69
92,69
76
68,76
4.
Rumah layak huni (%)
91,99
92,39
92,39
83,01
93,11
Sumber: Dinas PU Kab. Jembrana Th 2015
5) Urusan Penataan Ruang Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan. Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1. 2.
Indikator Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
25
25
25
44
44
25,8
22,9
26,34
30
4,41
Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana Th 2015Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana Th 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-27
Pemerintah Kabupaten Jembrana
6) Urusan Perencanaan Pembangunan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1. 2.
TAHUN
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015*)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
100
100
100
100
100
Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada
3.
Jumlah dokumen RKPD, KUA dan PPAS
4.
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2015
7) Urusan Perhubungan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio Ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat. Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
1. 2.
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
Arus penumpang angkutan umum (%)
48,58%
49,16%
53,01%
49,17%
64,59%
rasio Ijin trayek( %)
33,47%
22,04%
6,53%
24,08%
18,78%
3.
Jumlah uji kir angkutan umum 2428 3050 3280 3562 (kali) 4. Jumlah Pelabuhan Laut 2 2 2 2 /udara/Terminal Bis Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Th 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
3712 2
II-28
Pemerintah Kabupaten Jembrana
8) Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indicator: Persentase penanganan sampah, Pencemaran status mutu air, Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan. Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
1
Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( kali penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan (%). Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)
2 3 4 5
Penegakan hukum lingkungan (%)
TAHUN 2011 77,22
2012 77,35
2013 77,50
2014 77,58
2015*) 77.78
1
2
2
2
8
100
100
100
100
100
32
32
36
36
28
100
100
100
100
100
Sumber: Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertanaman Kab. Jembrana Th 2015
9) Urusan Pertanahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi. Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
1
Persentase luas lahan bersertifikat (%)
2
Penyelesaian kasus tanah negara(%)
TAHUN 2011 47,09%
2012 47,09%
2013 62,05%
2014 64,92%
2015*) 64,93%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% Penyelesaian izin lokasi(%) Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana Th 2015
100%
100%
100%
3
10) Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase Kepemilikan KTP dan Kepemilikan Akta kelahiran.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-29
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
TAHUN
1
% kepemilikan KTP
2011 81,08
2
% kepemilikan akta kelahiran
19,10
2012 82.70
2013 83,45
25,12
28,78
2014 84,56 30,61
2015*) 89,68 32,81
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jembrana Th 2015
11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
1
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
2
Rasio KDRT (kali dalam setahun)
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
2,25
3,24
3,25
3,57
3.57
14
49
46
9
21
3
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah 0,03 umur (%) 4 Penyelesaian pengaduan perlindungan 100 100 100 100 perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana Th 2015
100
12) Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rata – rata jumlah anak per keluarga, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-30
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
1
TAHUN
Rata – rata jumlah anak per keluarga
2011 1,8
2012 1,8
2013 1,8
2014 1,8
2015*) 1,8
2
Rasio akseptor KB (%)
88,74
88,81
88,25
85,45
88,45
3
Cakupan peserta KB aktif (%)
88,74
88,81
88,25
85,45
88,45
4
Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga 7,77 8,49 8,54 13,22 Sejahtera I(%) Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana Th 2015.
13,22
13) Urusan Sosial Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi,PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
TAHUN 2011
2012
2013
1
2014
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 19 16 17 17 jompo dan panti rehabilitasi (buah) 2 PMKS yang memperoleh bantuan 35,00 35,00 35,00 35,00 sosial (%) 3 Penanganan penyandang masalah 35,00 35,00 35.00 35.00 kesejahteraan social (%) Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2015
2015*) 18 17,79 17,79
14) Urusan Ketenagakerjaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-31
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
77,62
78,34
70,26
72,49
70,90
1
Angka partisipasi angkatan kerja(%)
2
Angka Angkatan Kerja (Orang)
152.237
155,121
140,474
146,400
144.733
3
Angka Kesemapatan Kerja(%)
150.042
154.979
137.223
142.086
142.434
4
Pengangguran (orang)
5.368
3.055
4.863
4.314
2.299
5
Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun(kali) Pencari kerja yang ditempatkan (%)
15
10
8
0
0
31,2
35,6
38
40
49
Tingkat pengangguran terbuka (%)
3,53
1,97
3,46
2,95
1,59
Keselamatan dan perlindungan (%)
82
84
80
80
82
6 7 8 9
Perselisihan buruh dan pengusaha 1 0 0,5 0,5 tehadap kebijakan pemerintah daerah(%) Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2015
1
15) Urusan Koperasi dan UKM Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kopersai dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1 2
Indikator Persentase koperasi aktif (%) Usaha mikro dan kecil (%)
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
92,79
91,77
92,15
92,30
92.89
109
102
38
103
105
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Jembrana Th 2015
16) Urusan Penanaman Modal Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-32
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1
Indikator Lama proses perizinan (hari)
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
10h
10h
10h
10h
10h
12
12
-
2
Jumlah Perda yang mendukung iklim 12 12 usaha (buah) Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Jembrana Th 2015
17) Urusan Kebudayaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015*)
1
Penyelenggaraan festival seni budaya 8 8 22 24 24 (kali) 2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni 6 6 6 6 6 dan budaya (kali) 3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 47% 47% 50% 60% 60% Budaya yang dilestarikan (%) Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2015
18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga. Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indikator Jumlah Klub Olah raga Jumlah Gedung Olah Raga Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olah raga Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olah raga
2011 5 7 25 13 8 1
2012 5 7 22 26 8 2
Tahun 2013 5 7 22 26 8 2
2014 5 7 22 26 8 2
2015*) 5 7 22 26 8 2
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-33
Pemerintah Kabupaten Jembrana
19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan. Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1
2
Indikator
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu Persentase Ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana Th 2015
20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahanumum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda. Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Rasio jumlah polisi pamong praja Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Frekwensi penanganan unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun Kemiskinan (KK) Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan Perda Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD
Tahun 2011 97
2012 97
2013 97
2014 98
2015*) 98
62
62
62
62
175
1
1
-
-
-
50
49
96
96
96
5.935
5.308
4.683
4.049
3.737
1
1
1
1
1
120
120 5 Ranperda
106 5 Ranperda
435 5 Ranperda
457 5 Ranperda
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-34
Pemerintah Kabupaten Jembrana
9 Jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan 10
11 12
13
Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM(Kasus) Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan
-
3 Himpunan Produk Hukum Daerah
3 Himpunan Produk Hukum Daerah
3 Himpunan Produk Hukum Daerah
3 Himpunan Produk Hukum Daerah
-
1 Kasus
1 Kasus
0 Kasus
0 Kasus
-
5 Kegitan
5 Kegitan
5 Kegitan
5 Kegitan
-
5 Kegitan
5 Kegitan
5 Kegitan
5 Kegitan
-
4 Kegiatan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
Sumber: Pemerintah Kab. Jembrana Th 2015
21) Urusan Ketahanan Pangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama. Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 No
Indikator
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
1
Regulasi ketahanan 4 4 4 4 4 pangan (buah) 2 Ketersediaan pangan 132.927,48 168.770,00 128.991,73 157.930,60 128.783,04 utama (kg) Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jembrana Th 2015
22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-35
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator 2011
2012
Tahun 2013
2014 2015*) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 10 10 10 10 10 pemberdayaan masyarakat (LPM) 2 Rata-rata jumlah kelompok 51 51 51 51 51 binaan PKK Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jembrana Th 2015 1
23) Urusan Statistik Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”. Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1
Indikator Buku “Kabupaten dalam angka” (buah)
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Buku “PDRB 1 1 Kabupaten” (buah) Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2015
24) Urusan Kearsipan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan jumlah pengelola kearsipan. Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1 2
Indikator Pengelolaan arsip secara baku (%) Jumlah pengelola kearsipan
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
60
100
100
100
100
2
2
2
2
2
Sumber: Kantor Perpusatakaan dan Arsip Kab. Jembrana Th 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-36
Pemerintah Kabupaten Jembrana
25) Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/TV lokal, Webside milik Pemerintah Daerah dan Pameran/Expo. Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1 2
3
4
Indikator
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
4
6
9
9
9
Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk
0,01
0,16
0,18
0,20
0.20
Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)
15
15
16
16
12
Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah)
8
5
5
5
5
Jumlah jaringan komunikasi (buah)
5
Webside milik 1 1 1 1 1 pemerintah daerah (buah) 1 2 2 2 2 6 Pameran/Expo (kali) Sumber: Dinas Perhubungan Komunkas dan InformatikaBappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2015
26) Urusan Perpustakaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaandiukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas. Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
Tahun 2011
2012
2013
1
jumlah tenaga 10 8 10 perpustakaan 2 Rasio jumlah 100 100 100 pengunjung perpustakaan 3 Jumlah Desa dan 51 51 51 kelurahan yang cerdas Sumber: Kantor Perpusatakaan dan Arsip Kab. Jembrana Th 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
2014
2015*)
6
6
100
100
51
51
II-37
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabupaten Jembrana dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 1) Urusan Pertanian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian diukur dengan indikator: Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%),Produktivitas Padi ton/Ha dan Produktivitas Sayuran. Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
1 2 3
Indikator Kontribusi lapangan usaha Peternakan terhadap PDRB (%) Produktivitas Padi ton/Ha Produktivitas Sayuran Kw/Ha)
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
19,02
19,65
20,76
20,88
21,50
5,833
6,558
6,095
6,845
6,674
44
44
11,10
53,37
53.37
Produktifitas Kelapa dalam 1.160 1.170 1.150 1.180 Kg/Ha Produktifitas Kopi Robusta 270 290 260 280 5 Kg/Ha Produktifitas Cengkeh Kg/Ha 20 390 240 240 6 Produktifitas Kakao Kg/Ha 430 430 630 670 7 Produktifitas Panili Kg/Ha 280 300 40 20 8 Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2015 *Hasil dari Perhitungan 4
1.010 290 230 640 0.5
2) Urusan Kehutanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan diukur dengan indikator; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-38
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1
Indikator
Tahun
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%)
2011
2012
2013
2014
2015*)
44,53%
47,85%
63.88%
68,18%
71.82%
2
Kerusakan kawasan hutan(%)
26,63%
26,63%
26,15%
25,42%
24.94%
3
Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%)
0
0
0
0
0
Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2015
3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Capaian kinerja layanan umum pada urusan Energi Sumber Daya mineral diukur dengan indikator: Persentase pertambangan tanpa ijin, dan persentase kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB. Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1 2
Indikator
Tahun
% Pertambangan tanpa izin/ Liar % Kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015*)
1,01%
1,09
1,10
1,02
0
-
Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana
4) Urusan Pariwisata Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB. Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
Tahun 2011
Kunjungan wisata 89.474 1 (Orang/Tahun) Kontribusi lapangan 0,012 2 usahapariwisata terhadap PDRB (%) Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana
2012
2013
2014
2015*)
98,859
134.093
132.170
156.247
0,012
-
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-39
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5) Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan. Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
Tahun
1
Jumlah produksi ikan
2
% Capaian target
2011
2012
2013
2014
54.24%
55.65%
31.17%
49.44%
2015*) 42.07%
84.78
96.28
90.08
92.10
92.89
30,00%
35.00%
Jumlah rata-rata 15,00% 20,00% 25,00% konsumsi ikan (kg/Tahun) Sumber: Dinas Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 3
6) Urusan Perdagangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi. Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
1
% Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha Perngadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB
2
Ekspor Bersih Perdagangan
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
0,11
0,10
0,10
0,09
-
144.229.332.100
1.018.974.000,46
217.166.690.075
1.422.888.965,094
361.128.670.065
Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana
7) Urusan Perindustrian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, dan Cakupan bina kelompok pengrajin.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-40
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
Indikator
Tahun 2011
2012
% Kontribusi lapangan usaha Industri 1 4,92% 4,90% pengolahan terhadap PDRB Pertumbuhan Industri 2 secara keseluruhan 3,30% 1.03% (%) Sumber: BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2015
2013
2014
2015*)
4,99%
5,04
-
0.45%
(73.02)%
2.04%
8) Urusan Transmigrasi Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1
Indikator Transmigrasi swakarsa(KK)
Kontribusi Sektor Ekonomi/lapangan usaha 2 transmigrasi terhadap PDRB (%) Sumber: BPS Kabupaten Jembrana
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
0
0
24
0
10
0
0
0
0
0
2.4
Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. a.Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh indikator: 1) Angka konsumsi Rumah Tangga; 2) Perbandingan faktor produksi dengan nilai tukar; dan 3) Persentase konsumsi non pangan.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-41
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.53 Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
2011 Indikator Angka konsumsi RT 1 (Rumah Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi dengan 2 produk yang menggambarkan nilai tukar petani Persentase konsumsi 3 RT non pangan Sumber: BPS Kabupaten Jembrana
2012
2013
2014
2015*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur tahun 2005 - 2010 ditunjukkan oleh :1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. 2) jumlah barang/ orang terangkut, dan 3) Jumlah orang/barang terangkut dalam terminal/ pelabuhan. Tabel 2.54 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1 2 3
Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun
Capaian Kinerja Tahun 2011
2012
2013
2014
2015*)
1,15
1,09
1,02
0,97
0,96
2,25
1,76
1,75
1,55
1,17
1,47
1,54
1,76
1,82
1,46
Sumber: Dinas PU Kabupaten Jembrana Tahun 2015
c. Fokus Iklim Berinvestasi Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: 1) Angka kriminalitas, 2) jumlah demonstrasi, 3) Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa berstatus swasembada.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-42
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.55 Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No 1 2 3
4
2011 Indikator Angka kriminalitas, jumlah demo (kali) Lama Proses Perijinan 14 (hari) Persentase desa bersetatus swasembada Sumber: Jembrana Dalam Angka
2012
2013
2014
2015*)
-
-
-
-
-
-
-
-
14
14
14
14
-
-
-
-
d. Fokus Sumber Daya Manusia Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan IKK: Rasio Ketergantungan, dan rasio lulusan S-1, S-2, dan S-3 terhadap total penduduk. Tabel 2.56 Fokus sumberdaya Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2015 No
2011 2012 Indikator Rasio 1 100 100 Ketergantungan Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 2 3.28 3.33 terhadap total penduduk Sumber: BKD Kabupaten Jembrana Tahun 2015
2013
2014
2015*)
100
45.09
45.07
3.38
3.34
2.77
2.5 Capaian SPM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuantentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerahyang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Pelaksanaan SPM terkait dengan Pelayanan dasar.Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-43
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Ada l5 buah SPM yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yaitu : 1. SPM Bidang Sosial berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerail Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 2. SPM Penanaman Modal berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3. SPM Perhubungan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 4. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, 5. SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, 6. SPM Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, 7. SPM Bidang Perumahan berdasarkanPeraturan Menteri Negara Perumahan RakyatRepublik IndonesiaNomor: 22/Permen/M/2008TentangStandar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan RakyatDaerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, 8. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, 9. SPM Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota, 10. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan padaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 11. SPM Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, 12. SPM Bidang Komimfo berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 / Per /M.Kominfo / 12 / 2010
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-44
Pemerintah Kabupaten Jembrana
TentangStandarPelayananMinimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota, 13. SPM Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan 14. SPM Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota 15. SPM Bidang Kesenian berdasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.50/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Capaian SPM masing-masing bidang dapat diuraikan sebagai berikut pada tabel 2.57
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-45
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.57 Capaian SPM Kabupaten Jembrana
No
1 1 a 1
2
3
4
5
Bidang /Jenis Layanan
2
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Batas waktu Pencapaian 5
Realisasi Pencapaian Target 2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
11
-
100 100 100 100 53,55 11,11 100 100 46,15 100 100
100 100 100 100 100 11,11 100 100 50 100 100
100 100 100 100 100 11,11 100 100 50 100 100
100
100
100
-
73,07 50 76,92
73,07 50 76,92
73,07 50 76,92
50
50
50
-
97,26 88,88 100 100 96,15
96,21 88,88 100 100 96,15
96,21 88,88 100 100 96,15
100
100
100
55,73 88,88 55,73 88,89
55,13 88,88 55,13 88,89
55,13 88,88 55,13 88,89
3
4
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
SD MI SMP MTs SD MI SD MI SMP MTS SMP
-
-
MTS
-
-
SMP MTS SMP
-
-
MTs
-
-
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
SD MI SMP MTs SMP
-
-
MTs
-
-
SD MI SD MI
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
-
II-46
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
6
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Batas waktu Pencapaian
3
4
5
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
8
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
9
10
11
12
13
Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; 100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah
Realisasi Pencapaian Target 2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
11
SMP
-
-
-
73,08
73,08
73,08
MTs
-
-
50
50
50
SD MI SD
-
-
-
9,28 88,89 96,72
9,189 88,89 95,68
9,19 88,89 95,68
88,89
88,89
88,89
-
100 50 100
100 50 100
100 50 100
50
50
50
80,77
80,77
80,77
50
50
50
MI
-
-
SMP MTS SMP
-
-
MTs
-
-
SMP
-
-
MTs
-
-
SD
-
-
MI
-
-
SMP
-
-
MTs
-
-
SD
-
-
MI
-
-
SD MI SMP MTs
-
-
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
-
-
-
97,3
97,30
97,30
88,89
88,89
88,89
96,15
96,15
96,15
50
50
50
100
100
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
-
-
II-47
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
1.
2
3
4
5
Batas waktu Pencapaian
3
4
5
Realisasi Pencapaian Target 2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SD MI SMP MTs
-
-
-
33,88 44,44 53,85 37,5
43,24 44,44 69,23 50
43,24 44,44 69,23 50
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
SD MI SD
-
-
-
#DIV/0! #DIV/0! 47,00
#DIV/0! #DIV/0! 51,89
#DIV/0! #DIV/0! 51,89
MI
-
-
22,22
22,22
22,22
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
SMP MTs SMP MTs SD MI
-
-
-
#DIV/0! #DIV/0! 92,31 50 59,561 33,33
#DIV/0! #DIV/0! 92,31 50 58,92 33,33
#DIV/0! #DIV/0! 92,31 50 58,92 33,33
SD MI SMP MTs guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan
-
-
-
46,99 33,33 88,46 50
46,49 33,33 88,46 50
46,49 33,33 88,46 50
-
-
36,35
36,35
36,35
mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan 0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
14
b
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-48
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
6
7
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Batas waktu Pencapaian
3
4
5
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 jam per minggu Kelas VII – IX : 27 jam per minggu Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku
8
Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
9
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
SD MI SMP MTs Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar SD MI SMP MTs SD MI SMP MTs SD MI SMP MTs Jumlah guru yang mengemba ngkan dan menerapka n program penilaian untuk membantu meningkatk an kemampua n belajar peserta didik SD
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Realisasi Pencapaian Target 2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
11
-
-
-
40,44 44,44 30,77 37,5
40 44,44 30,77 37,5
40 44,44 30,77 37,5
-
-
56,72
56,72
56,712
-
-
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-
-
96,37
96,37
96,37
-
-
95,63
83,74
83,74
-
-
II-49
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Batas waktu Pencapaian
3
4
5
10
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
11
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik
12
13
Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
Realisasi Pencapaian Target 2010
2011
2012
2013
2014
6
7
8
9
10
11
MI SMP MTs SD MI SMP MTs SD MI SMP
-
-
-
100 88,46 100 83,06 66,67 80,77 75 100 100 100
100 88,46 88,46 68,65 66,67 80,77 75 100 100 100
100 100 100 68,65 66,67 80,77 75 100 100 100
MTs
-
-
100
100
100
100
100
100
100 100 100 100 -
100 100 100 100 -
100 100 100 100 -
Jumlah satuan pendidikan yang menyampai kan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) SD MI SMP MTs SD MI SMP
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
2015
-
-
-
-
-
-
II-50
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Batas waktu Pencapaian
3
4
5
MTs 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)
Realisasi Pencapaian Target 2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
Kesehatan Kunjungan Bumil K4
95%
2015
89,64
93,23
90,68
92,17
98,32
40,27
Komplikasi Kebidanan yang ditangani Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi Kebidanan
80%
2015
100,00
100,00
100,00
80,24
80,42
29,69
90%
2015
90,92
103,14
99,40
94,95
103,03
44,84
Pelayanan Nifas.
90%
2015
99,10
98,57
96,54
100,00
99,17
40,99
Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani
80%
2010
101,46
100,00
100,00
80,24
80,03
45,85
Kunjungan Bayi Desa / Kelurahan Universal Child Immunization ( UCI )
90%
2010
99,83
100,00
94,85
100,05
99,26
45,82
100%
2010
96.03
100,00
78,43
100,00
100,00
100,00
90%
2010
67,02
91,71
86,69
78,61
91,51
34,80
100%
2010
0,00
0,00
0,00
100,00
#DIV/0!
100,00
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat
100%
2010
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100%
2010
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
Peserta KB Aktif Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acute Flacid Paralysis ( AFP ) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan Pasien baru TB BTA Positif. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penderita DBD yang ditangani Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan Penderita Diare Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota
70%
2010
100,00
88,74
88,81
87,90
85,46
85,68
>2/100.000
Pertahun
0,00
1,27
0,00
3,93
86,80
89,74
100%
2010
100,00
100,00
100,00
0,52
1,20
3,08
100%
2010
100,00
100,00
100,00
60,91
65,91
55,81
100%
2010
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100%
2010
100,00
100,00
100,00
89,74
92,69
41,60
100%
2015
100,00
100,00
100,00
46,26
4,16
30,66
100%
2015
100,00
100,00
100,00
0,11
4,16
30,66
100%
2015
100,00
100,00
100,00
100,00
82,35
33,33
Pelayanan Anak Balita Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 – 24 bulan Keluarga Miskin
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-51
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
21)
b 1) 2) 3) 4)
Penanganan Permukiman Perkotaan
1) 2)
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
10
11
100%
2015
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100%
2015
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
% penduduk
-
-
-
-
-
98,81
99,01
% penduduk
-
-
-
-
-
98,09
98,29
% penduduk % penduduk
-
-
-
-
-
80,22 32,7
80,38 33,03
persentase pengoperasian TPA
% pengoperasian TPA
-
-
-
-
-
79,57
79,73
persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
% penduduk
-
-
-
-
-
83,42
83,59
80,02
80,18
persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IM) yang diterbitkan
IMB
-
-
-
-
-
26,19
26,24
persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Ha
-
-
-
-
-
-
-
100%
2009 - 2025
-
-
-
-
-
-
70 %
2009 - 2025
-
-
-
-
-
-
Kumuh
2)
4 a.
2011
4
Realisasi Pencapaian Target
Penataan Bangunan dan Lingkungan
1) d
2010
3
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan air minum persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Penyediaan sanitasi persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai persentase pengurangan sampah perkotaan persentase pengangkutan sampah
5)
c
Batas waktu Pencapaian
Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam. Desa Siaga Aktif
22) 3 a. 1)
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Perumahan Rakyat Rumah Layak Huni dan Terjangkau Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Terjangkau
Yang
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-52
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
b.
1) 2) 3) 4) b.
1) 2) 3)
c. 1) 2) 3) 4)
Batas waktu Pencapaian 2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
100%
2009 - 2025
-
-
-
-
-
-
100% 100% 90% 70%
2015 2015 2020 2020
-
-
-
-
94,54 80,77 28,78 70,57
95,06 83,767 29,50 45,10
2015
-
-
-
-
100
100
2014
-
-
-
-
9.2
72.0
2014
-
-
-
-
9.0
9.0
-
-
-
-
47.66
39.72
-
-
-
-
100
100
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
80
80
Realisasi Pencapaian Target
Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1)
5 a
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Pemerintahan Dalam Negeri Pelayanan Dokumen Kependudukan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
100% 3 x patrol dlm sehari 1 org setiap RT atau sebutan lainnya
Penanggulangan Bencana Kebakaran Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)
80%
2015
75% 85%
2015 2015
90%
2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-53
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
6 a.
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
11
80%
2008-2015
-
-
-
-
1.23
0.00
80%
2008-2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
100.00
Realisasi Pencapaian Target
80%
2008-2015
-
-
-
-
-
-
60%
2008-2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79.51
70.00
Penanggulangan korban Bencana:
1)
Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota
80%
2008-2015
-
-
-
-
-
-
80%
2008-2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.29
81.10
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:
1)
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
jaminan
sosial
skala
40%
2008-2015
-
-
-
-
14.19
15.38
1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun
2014
-
-
-
-
5 Sektor
5 Sektor
Penanaman Modal Kebijakan Penanaman Modal
1)
b
2012
5
Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota
2)
7 a
2011
4
Penyediaan sarana dan prasarana sosial
1)
2) d.
2010
3
Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota
2)
c.
Batas waktu Pencapaian
Sosial Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:
1)
b
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :
Kerjasama Penanaman Modal
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-54
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
1)
Promosi Modal
Pelayanan Modal
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
10
11
1 (satu) kali/ tahun
2014
-
-
-
-
0 kali
0 kali
1 (satu) kali/ tahun
2014
-
-
-
-
1 kali
2 kali
2014
-
-
-
-
3 kali
2 kali
2014
-
-
-
-
0 kali
0 kali
100%
2014
-
-
-
-
-
-
100%
2014
-
-
-
-
-
-
1 (satu) kali/ tahun
2014
-
-
-
-
100%
100%
1 (satu) kali/ tahun 1 (satu) kali/ tahun
Penanaman
1)
Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
2)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1) f
2011
4
Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal ditingkat provinsi. Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal ditingkat kabupaten/kota.
2)
e
2010
3
Realisasi Pencapaian Target
Penanaman
1)
d
Batas waktu Pencapaian
Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat propinsi dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
2)
c
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-55
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
1) g
2)
3) 4)
5)
6)
7)
8)
Batas waktu Pencapaian 2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
100%
2014
-
-
-
-
1
1
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
1 (satu) kali/ tahun
2014
-
-
-
-
0 kali
0 kali
75%
2014
100,64
104,40
104,40
99,3576 0
102,173 9
104,3956
60%
2014
98,37
98,11
103,77
98,1132 075
101,886 8
103,7736
100%
2014
54,55
83,33
137,14
45,4545 5
54,5454 5
54,54545
40%
2014
100
100
100
100
100
100
60%
2014
84,2739
94,0857
94,8000
82,2286
82,6571
84,0857
60%
2014
100
100
100
100
100
100
50%
2014
100
100
100
85
100
100
100%
2014
20
20
30
30
20
20
Realisasi Pencapaian Target
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
1)
8 a 1)
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Perhubungan Angkutan Jalan Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-56
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
10)
11)
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
9
10
11
40%
2014
16,6667
16,6667
16,66667
16,6667
16,6666
16,66667
100%
2014
0
0
0
0
0
0
100%
2014
91
91
58,91892
91
47,0219
58,91892
75%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
40%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
60%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
50%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
60%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.
2)
3)
4)
5)
1)
2010
3
Realisasi Pencapaian Target
Angkutan Sungai dan Danau.
1)
c.
Batas waktu Pencapaian
bermotor. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
9)
B
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Angkutan Penyeberangan Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-57
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
2)
4)
5)
2)
3)
4)
Batas waktu Pencapaian 2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
60%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
100%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
50%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
90%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
100%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
60%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
100%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. Tersedianya pelabuhan penyebe-rangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebe-rangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota
3)
d. 1)
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Realisasi Pencapaian Target
Angkutan Laut Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-58
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
5)
9 a.
1)
10
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
9
10
11
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT
100%
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
100%
2013
40%
60%
80%
80%
100%
80,40%
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
100%
2013
20%
20%
40%
40%
80%
100%
Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
100%
2013
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
36%
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100%
2013
80%
85%
82%
100%
100%
100%
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa
1)
d
2010
3
Realisasi Pencapaian Target
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
1)
c.
Batas waktu Pencapaian
Lingkungan Hidup Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
1)
b
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-59
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
a.
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
10
11
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu
100%
2014
-
-
100
100
100
100
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS
100%
2014
-
-
-
-
-
-
75%
2014
-
-
-
-
-
-
75%
2014
-
-
100
100
100
100
80%
2014
-
-
100
100
100
100
50%
2014
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
2)
Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1)
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
2) e.
2011
4
Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1)
d.
2010
3
Realisasi Pencapaian Target
Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1)
c.
Batas waktu Pencapaian
Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
1)
b.
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-60
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Batas waktu Pencapaian 2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
50%
2014
-
-
-
49
26
51
100%
2014
-
-
-
-
-
-
100
2014
-
-
1.87
1,87%
1,20%
1,20%
100
2014
-
-
88,78
88,73%
88,81%
88,62%
100
2014
-
-
2,28
2,37%
2,29%
2,36%
100
2014
-
-
80,20
80,20%
92,20%
92,62%
100
2014
-
-
87,46
87,89%
30,13%
87,89%
100
2014
-
-
1,34
1,34%
1,70%
1,75%
100
2014
-
-
1
1
1
1
Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
100
2014
-
-
100
100
100
100
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun
100
2014
-
-
100
110,04
110
113
Realisasi Pencapaian Target
Korban Kekerasan 1)
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2)
11 a.
Keluarga Berencana Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
1)
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5% Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) berKB (70%) Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan
2) 3) 4) 5)
6)
7) b.
Penyediaan Alat Obat Kontrasepsi
dan
1) c. 1)
12
Penyediaan Data Mikro
Informasi
Komunikasi dan Informatika
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-61
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
a.
5)
4
5
Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho - Buletin - Leaflet - Booklet - Brosur - Spanduk - Baliho
Realisasi Pencapaian Target 2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
11
12 x /tahun
-
-
400% 117% 17% 0
400% 117% 17% 0
400% 117% 17% 0
Setiap hari 12 x /tahun 12 x /tahun setiap kecamatan 12 x /tahun
2014
2014 2014 2014
2014
-
-
-
1100%
1100%
2200%
0 0 0 3000 16,66 0
-
-
-
-
100%
100%
100%
833,33
-
-
-
-
-
400% 117% 17%
400% 117% 17%
400% 117% 17%
0 0 0 8333,33 1325 725
100%
0
0
0
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
1)
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
50%
2014
75%
2016
-
-
-
#DIV/0!
92%
97%
60%
2016
-
-
-
#DIV/0!
93%
78%
60%
2016
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ketenagakerjaan Pelayanan Pelatihan Kerja
1)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
2) 3) b.
3 Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; - Media Cetak - Radio - Televisi Media baru seperti website (media online); Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;
2) 3) 4)
13 a.
Batas waktu Pencapaian
Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
1)
b.
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-62
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
1) c.
1) 2) b.
1) 2) d.
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
11
70%
2016
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
47%
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
50%
2016
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
Besaran Pekerja/buruh Jamsostek
50%
2016
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan
45% 50%
2016 2016
-
-
-
#DIV/0! #DIV/0!
13% 14%
37% 20%
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Penguatan Cadangan Pangan
90% 60%
2015 2015
-
-
-
225,30 108,00
101,72 93,00
101,91 103,00
90%
2015
-
-
-
300,00
300,00
300,00
90%
2015
-
-
-
100,00
100,00
100,00
Skor Pola Pangan Harapan (PPH Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
90% 80%
2015 2015
-
-
-
90,60 0,00
72,30 0,00
71,80 0,00
Penanganan Daerah Rawan Pangan
60%
2015
-
-
-
0,00
0,00
0,00
kerja
yang
terdaftar
yang
yang
menjadi
peserta
Ketahanan Pangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
Distribusi Pangan
dan
Akses Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
1) 15 a.
2012
5
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
1) 2) c.
2011
4
Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
1) 2) 14 a.
2010
3
Realisasi Pencapaian Target
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1) e.
Batas waktu Pencapaian
Besaran pencari ditempatkan
1) d.
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Kesenian Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-63
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang /Jenis Layanan
1
2
Indikator Kinerja
Target rencana penca paian
Batas waktu Pencapaian 2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cakupan Kajian Seni (50%) Cakupan Fasilitasi Seni (30%) Cakupan Gelar Seni (75%) Misi Kesenian
100% 100% 100% 100%
2014 2014 2014 2014
-
-
-
-
80 0 800 300
93 0 800 300
Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) Cakupan Tempat (100%) Cakupan Organisasi
100% 100% 100%
2014 2014 2014
-
-
-
-
1600 300 196,08
1750 300 196,08
Realisasi Pencapaian Target
Kesenian 1) 2) 3) 4) b. 1) 2) 3)
Sarana dan Prasarana
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-64
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2.6 Analisis Capaian Kinerja Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut: Tabel 2.58 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
A 1
1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5
1.1.6 1.1.7
1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14
1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.2 1.3
Tahun
2011 3
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB 11,12 atas dasar harga berlaku (juta rupiah) Pertanian, kehuatanan, 1,416,013.56 dan perikanan Pertambangan dan 63,362.61 Penggalian 311,124.04 Industri pengolahan Pengadaan Listrik dan 7,035.33 Gas Pengadaan Air, 6,986.86 Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang 588,338.92 Kontruksi Perdagangan Besar dan 655,215.85 Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan 937,357.59 Pergudangan Penyediaan Akomodasi 813,462.50 dan Makan Minum Informasi dan 393,047.53 Komunikasi Jasa Keuangan dan 182,969,19 Asuransi 348,353.05 Real Estat 47,122.43 Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, 202,750.10 Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 120,289.84 Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan 115,963.24 Kegiatan Sosial 86,139.93 Jasa Lainnya 6,295,532.55 Total 5,89 Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi 5,90
2012 4
2013 5
2014 6
10,76
11,43
16,09
1,514,157.38
1,648,866.20
1,850,134.16
74,071.90
82,867.51
91,863.41
341,071.05
380,969.86
442,429.48
6,798.65
6,540.49
8,497.22
7,053.10
804,388.29
862,256.34
736,072.09
804,388.29
862,256.34
698,796.83
769,395.78
889,811.51
1,063,822.46
1,241,712.56
1,538,797.83
920,075.42
1,074,369.78
1,327,112.04
418,169.64
434,260.11
480,745.96
214,001.42
249,709.27
288,916.20
371,324.54
409,692.38
470,073.35
49,971.34
55,333.59
63,641.28
203,087.55
202,577.67
232,312.15
125,427.42
150,923.03
175,146.52
126,138.17
146,541.10
169,890.17
92,910.73
104,284.79
119,900.84
6,972,949.70
7,769,853.83
9,019,716.82
6,11
5,69
6,05
5,38
5,88
5,36
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
2015*) 7
Standar
Inter preta si
8
9
II-65
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
1.4 1.5 2
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1
3.1.2 3.2 3.2.1
3.2.2 B. 1 1.1 1.1.1 1.1.2
PDRB Perkapita Indeks Gini Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun
2015*) 7
Standar
Inter preta si
8
9
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
23,810,637.50
26,194,401.57
28,991,991.88
33,431,122.40
0,4020
0,3706
0,3710
0,3863
90,69 7,80
91,36 7.80
92,65 7.87
96,12 7.87
7,3
113,94
113,95
108,75
106,46
116,98
117,01
119,85
128,83
107,34 131,83
98,07
98,21
98,71
114,75
98,43 93,85
98,71 93,97
96,28 99,12
93,09 98,74
94,50 99,55
74,96
86,03
89,10
82,87
86,14
9.16
10.63
6,93
7,5
8,20
71,8
71,8
71,8
71,8
71,8
14,52
11,47
6,70
8,77
7,5
93,60
125.10
69.09
42,8
145,7
62%
62%
50,40%
60%
60%
78,34
70,26
72,49
70,90
491
495
556
556
2
4
4
4
5
5
5
5
7
7
7
7
98,53
98,94
93,09
106,57
98,50
1:135
1:135
1:135
1:133
1:135
Pendidikan Angka Melek Huruf (%) Angka Rata-rata lama sekolah (Th) APK SD/MI/Paket A (%) APK SMP/MTs/Paket B (%) APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SMA/SMK/MA/Paket C (%)
Kesehatan Angka kematian bayi Angka Usia Harapan Hidup (Th) Angka Kematian Balita (%) Angka Kematian Ibu /100.000 KH Pertanahan Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Ketanagakerjaan.
123,54
Tingkat Partisipasi 77,62 Angkatan kerja Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan Jumlah Group 491 Kesenian per 10.000 pdd Gedung Kesenian. 2 Kinerja Pemuda dan Olahraga Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000 5 Jumlah Gedung 7 Olahraga per 10.000 Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Angka Partisipasi 98,50 Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan 1:135 sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-66
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
1.1.3
1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
1.1.9
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.12
1.2.13 1.2.14
1.2.15 1.3 1.3.1
1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1
Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA Rasio guru: murid.SD/MI Rasio guru: murid.SMA/MA Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA Kesehatan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Gizi Buruk Usia Harapan Hidup Rasio Posyandu per Satuan 100 Balita Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Rasio perawat per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Angka Kesakitan Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Perumahan Rumah tangga
Tahun
Standar
Inter preta si
9
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015*) 7
8
1:364
1:341
1:320
1:317
1:308
1:364
1:669
1:662
1:628
1:585
1:352
1:669
1/19
1/19
1/19
1/19
1:17
1/19
1/21,7
1/13
1/13
1/13
1:13
1/21,7
1/1,3
1/1,2
1/9
1/9
1:9
1/1,3
1/1,3
1/2
1/1,4
1/1,4
1:14
1/1,3
1/1,3
1/2
1/1.3
1/2,8
1:3
1/1,3
93,60
125.10
69.09
42,8
145,7
9.16
10.63
6,93
7,5
5,8
14,52
11,47
6,70
8,77
7,5
0,01
0,44
0,41
0,05
0.03
71,8
71,8
71,8
71,8
71,8
-
2,63
2,59
1,59
2
4,55
4,55
4,55
2
2
1,30
1,30
1,30
1,11
1,11
25,21
27,66
33,16
34,84
27,98
40,52
71,34
111,70
174,39
12,43
-
-
-
71,53
2,21
103,14
99,40
94,95
80,4
91,04
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
18,10
14,36
13,10
29,8
56.78
82,98
84,14
89,14
94,14
96
66
72
80,80
89,60
64.14
85,67
92,39
92,39
76
91,76
94,51
96,61
91,54
91
57,77
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-67
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1
1.5.2
1.6 1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7 1.7.1
1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8. 1.8.1 1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5 1.9 1.9.1
Tahun
2011 3
pengguna air bersih (%) Rumah tangga 72 pengguna listrik Rumah tangga 93,29 bersanitasi (%) 91,99 Rumah layak huni (%) Penataan Ruang Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas 25 Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber25,8 IMB per satuan bangunan (%) Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 1 yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD 1 yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD 5 yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program 100 RPJMD kedalam RKPD Urusan Perhubungan Arus penumpang 48,58% angkutan umum (%) 33,47% rasio Ijin trayek( %) Jumlah uji kir angkutan 2428 umum (kali) Jumlah Pelabuhan Laut 2 /udara/Terminal Bis. Lingkungan Hidup Persentase penanganan 77,22 sampah Pengelolaan kualitas air 1 ( % penetapan kelas air) Cakupan pengawasan 100 terhadap dokumen lingkungan Tempat pembuangan 32 sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum 100 lingkungan Urusan Pertanahan Persentase luas lahan 47,09% bersertifikat
2012 4
2013 5
2014 6
2015*) 7
-
-
-
-
94,69
92,69
76
68,76
92,39
92,39
83,01
93,11
25
25
44
44
22,9
26,34
30
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
100
100
100
100
49,16%
53,01%
49,17%
64,59%
22,04%
6,53%
24,08%
18,78%
3050
3280
3562
3712
2
2
2
2
77,35
77,50
77,58
77.78
2
2
2
8
100
100
100
100
32
36
36
28
100
100
100
100
47,09%
62,05%
64,92%
64,93%
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Standar
Inter preta si
8
9
II-68
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
1.9.2 1.9.3 1.10 1.10.1 1.10.2 1.11 1.11.1
1.11.2 1.11.3
1.11.4
1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4
1.13 1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.14 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.14.4 1.14.5
1.14.6 1.14.7
Tahun
2011 3
2012 4
2013 5
Penyelesaian kasus 100% 100% 100% tanah negara Penyelesaian izin 100% 100% 100% lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil % kepemilikan KTP 81,08 82.70 83,45 %kepemilikan akta 19,10 25,12 28,78 kelahiran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi 2,25 3,24 3,25 perempuan di lembaga pemerintah 14 49 46 Rasio KDRT Persentase jumlah 0,03 tenaga kerja dibawah umur Penyelesaian pengaduan 100 100 100 perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Rata – rata jumlah anak 1,8 1,8 1,8 per keluarga 88,74 88,81 88,25 Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB 88,74 88,81 88,25 aktif Keluarga Pra Sejahtera 7,77 8,49 8,54 dan keluarga Sejahtera I Urusan Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 19 16 17 jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang 35,00 35,00 35,00 memperoleh bantuan sosial Penanganan 35,00 35,00 35.00 penyandang masalah kesejahteraan sosial Urusan Ketenagakerjaan Angka partisipasi 77,62 78,34 70,26 angkatan kerja(%) Angka Angkatan Kerja 152.237 155,121 140,474 (Orang) Angka Kesemapatan 150.042 154.979 137.223 Kerja(%) 5.368 3.055 4.863 Pengangguran (orang) Angka sengketa 15 10 8 pengusaha pekerja per tahun(kali) Pencari kerja yang 31,2 35,6 38 ditempatkan (%) Tingkat pengangguran 3,53 1,97 3,46 terbuka (%)
2014 6
2015*) 7
100%
100%
100%
100%
84,56
89,68
30,61
32,81
3,57
3,57
9
21
-
-
100
100
1,8
1,8
85,45
88,74
85,45
88,74
13,22
7,77
17
18
35,00
50
35.00
50
72,49
70,90
146,400
144.733
142.086
142.434
4.314
2.299
0
0
40
49
2,95
1,59
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Standar
Inter preta si
8
9
II-69
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
1.14.8 1.14.9
1.15 1.15.1 1.15.2 1.16 1.16.1 1.16.2
1.17 1.17.1 1.17.2
1.17.3
1.18 1.18.1
1.18.2 1.18.3 1.18.4 1.18.5 1.19 1.19.1
1.19.2
1.20 1.20.1
1.20.2
1.20.3 1.20.4
Tahun
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015*) 7
Standar
Inter preta si
8
9
Keselamatan dan 82 84 80 80 82 perlindungan (%) Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap 1 0 0,5 0,5 1 kebijakan pemerintah daerah(%) Urusan Koperasi dan UKM Persentase koperasi 92,79 91,77 92,15 92,30 92.89 aktif 109 102 38 103 105 Usaha mikro dan kecil Urusan Penanaman Modal Lama proses perizinan 10h 10h 10h 10h 10h Jumlah Perda yang 12 12 12 12 12 mendukung iklim usaha Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan 8 8 22 24 24 festival seni budaya Jumlah sarana 6 6 6 6 6 penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar 47% 47% 50% 60% 60% Budaya yang dilestarikan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Klub Olah raga 5 5 5 5 5 Jumlah Gedung Olah 7 7 7 7 7 Raga Jumlah Organisasi 25 22 22 22 22 Pemuda Jumlah Organisasi 13 26 26 26 26 Olah raga Jumlah Kegiatan 8 8 8 8 8 Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olah 1 2 2 2 2 raga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Jumlah Kegiatan 1 1 1 1 1 pembinaan politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah polisi 97 97 97 98 98 pamong praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per 62 62 62 1.663 1.663 Jumlah 10.000 penduduk Frekwensi penanganan 1 1 unjuk rasa Jumlah / frekwensi 50 49 96 96 96 kegiatan pengamanan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-70
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
1.20.5 1.20.6
1.20.7 1.20.8 1.20.9
1.20.10
1.20.11
1.20.12
1.20.13
1.21 1.21.1 1.21.2 1.22 1.22.1
1.22.2 1.23 1.23.1 1.23.2 1.24 1.24.1 1.24.2 1.25 1.25.1
dalam setahun Kemiskinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan Perda Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD Jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan
Tahun
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015*) 7
5.935
5.308
4.683
4.049
3.737
1
1
1
1
1
120
120
106
435
457
5 Ranperda 3 Himpunan Produk Hukum Daerah
5 Ranperda 3 Himpunan Produk Hukum Daerah
5 Ranperda 3 Himpunan Produk Hukum Daerah
5 Ranperda 3 Himpunan Produk Hukum Daerah
1 Kasus
1 Kasus
1 Kasus
1 Kasus
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
4
4
4
4
168.770,0 0
128.991,73
157.930,60
128.783,04
10
10
10
10
51
51
51
51
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
2
2
2
2
6
9
9
9
-
-
Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundangundangan Urusan Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan 4 pangan Ketersediaan pangan 132.927,48 utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan 10 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah 51 kelompok binaan PKK Urusan Statistik Buku “Kabupaten 1 dalam angka” Buku “PDRB 1 Kabupaten” Urusan Kearsipan Pengelolaan arsip 60 secara baku jumlah pengelola 2 Kearsipan Urusan Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan 4 komunikasi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Standar
Inter preta si
8
9
II-71
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
1.25.2
Jumlah wartel/warnet terhadap Penduduk Jumlah surat kabar Nasional /lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Webside milik pemerintah daerah Pameran/Expo Urusan Perpustakaan Rasio jumlah pengunjung perpustakaan jumlah tenaga perpustakaan Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas Layanan Urusan Pilihan Urusan Pertanian Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha Peternakan terhadap PDRB (%)
1.25.3 1.25.4 1.25.5 1.25.6 1.26 1.26.1
1.26.2 1.26.3 2. 2.1 2.1.1
2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
2.3 2.3.1 2.3.2
2.4 2.4.1 2.4.2
Tahun
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015*) 7
0,01
0,16
0,18
0,20
0.20
15
15
16
16
12
8
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
100
100
100
100
100
10
8
10
6
6
51
51
51
51
51
19,02
19,65
20,76
20,88
-
6,558
6,095
6,845
13.42
44
11,10
53,37
53.37
1.170
1.150
1.180
1.010
290
260
280
290
390
240
240
230
430
630
670
640
300
40
20
0.5
47,85%
63.88%
68,18%
71.82%
26,63%
26,15%
25,42%
24.94%
0
0
0
0
-
-
-
-
1,06%
1,075
1,02%
0
98,859
134.093
132.170
-
0,012
-
-
-
Produktivitas Padi 5,833 Kw/Ha Produktivitas Sayuran 44 Ton/Ha) Produktifitas Kelapa 1.160 Dalam Kg/Ha Produktifitas Kopi 270 Robusta Kg/Ha Produktifitas Cengkeh 20 Kg/Ha Produktifitas Kakao 430 Kg/Ha Produktifitas Panili 280 Kg/Ha Urusan Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan 44,53% Lahan (%) Kerusakan kawasan 26,63% hutan(%) Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi 0 permanen pada Tingkat Tapak (%t) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral % Pertambangan tanpa izin/ Liar % Kontribusi lapangan usaha pertambangan 1,01% dan penggalian terhadap PDRB Urusan Pariwisata 89.474 Kunjungan wisata 0,012 Kontribusi sektor
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Standar
Inter preta si
8
9
II-72
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
Tahun
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015*) 7
54.24%
55.65%
31.17%
49.44%
42.07%
84.78
96.28
90.08
92.10
92.89
20,00%
25,00%
30,00%
35.00%
0,10
0,10
0,09
-
1.018.974. 000,46
217.166.690. 075
1.422.888.96 5,094
361.128.670 .065
4,89%
4,90%
4,91%
-
0.45%
(73.02)%
2.04%
0
24
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,09
1,02
0,97
0,96
1,76
1,75
1,55
1,17
1,54
1,76
1,82
1,46
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.1
ekonomi/lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB Urusan Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi ikan
2.5.2
% Capaian target
2.5.3
Jumlah rata-rata 15,00% konsumsi ikan Urusan Perdagangan % Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha Perngadaan air, 0,11 pengolahan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB Ekspor Bersih 144.229.332.1 00 Perdagangan Urusan Perindustrian % Kontribusi sektor ekonomi/lapangan 4,94% usaha Industri pengolahan terhadap PDRB Pertumbuhan Industri 3,30% secara keseluruhan Transmigrasi 0 Transmigrasi swakarsa Kontribusi sektor ekonomi/lapangan 0 usaha transmigrasi terhadap PDRB Aspek Daya Saing Daerah Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani Persentase konsumsi RT non pangan Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio Panjang Jalan 1,15 per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang 2,25 yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ 1,47 Bandara/ Terminal per Tahun Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas, jumlah demo -
2.5
2.6 2.6.1
2.6.2 2.7 2.7.1
2.7.2 2,8 2.8.1 2.8.2
C 1
2
3 D 1 2
3
E 1 2
1.03%
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Standar
Inter preta si
8
9
II-73
Pemerintah Kabupaten Jembrana
.3 4 F 1 2
No
Aspek /focus/ururan/indicato r kinerja pembangunan daerah
1
2
Tahun
2011 3
Lama Proses Perijinan, 14 dan Persentase desa bersetatus swasembada Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan 100 Rasio lulusan S-1, S-2 3.28 dan S-3 terhadap total penduduk
2012 4
2013 5
2014 6
2015*) 7
14
14
14
14
-
-
-
-
100
100
45.09
45.07
3.33
3.38
3.34
2.77
Standar
Inter preta si
8
9
Sumber: Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
II-74
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1
Kinerja Keuangan Masa Lalu Kabupaten Jembrana dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber–sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang– undangan (money follow priority program). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahun kedepan dengan melihat kinerja keuangan 5 (lima) tahun sebelumnnya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a. Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber, yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah sebagai upaya penggerak roda pembangunan. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain– Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah disebutkan sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
waktu 2011 – 2016 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tabel berikut:
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.1 Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana 2011 – 2015 No (1) 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2. 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
Uraian (2) PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum (DAU) Dana alokasi khusus (DAK) Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana Darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Dana Alokasi Desa Total Pendapatan
2011 (4)
TAHUN 2013 (6)
2012 (5)
2014 (7)
Rata-Rata pertumbuhan (9)
2015 (8)
41.330.605.674,41
46.470.110.900,58
68.485.482.416,06
89.349.644.542,62
98.112.674.981,55
25,00
9.000.786.813,25
11.043.396.183,00
22.069.529.710,50
30.111.096.040,75
32.861.157.268,97
42,03
4.521.869.727,33
6.750.577.625,00
7.905.025.746,40
8.836.894.861,00
8.929.995.048,00
19,79
2.602.468.852,94
2.853.010.557,29
3.937.071.653,32
4.912.891.848,84
4.912.891.848,84
18,24
25.205.480.280,89
25.823.126.535,29
34.573.855.305,84
45.461.094.962,92
51.408.630.815,74
20,19
426,572,101,884.00
464,324,549,206.00
517,834,703,075.00
546,799.186.839,00
577.461.799.183,00
7,89 (6,05)
21,668,027,144.00
27,391,860,206.00
21,511,707,075.00
17,840,081,937.00
15,688,309,183.00
339,501,986,000.00
396,762,339,000.00
450,919,726,000.00
484,825,804,000.00
486,895,030,000.00
9,62
35,488,400,000.00
40,170,350,000.00
45,403,270,000.00
43,546,330,000.00
74,878,460,000.00
23,52
100,358,626,965.28
140,603,643,928.36
159,014,797,020.78
176,819,268,738.02
228,127,824,369.38
23,35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,498,751,965.28
79,964,812,535.16
86,699,592,888.78
114,153,615,885.64
131,798,589,369.38
32,073,035,000.00
51,680,144,000.00
70,517,727,000.00
70,899,963,000.00
83,094,188,000.00
28,83
1,786,840,000.00
8,958,687,393.20
1,797,477,132.00
2,150,000,000.00
825,000,000.00
69,85
0.00
0.00
0.00
0.00
12.410.047.000,00
568,261,334,523.69
651,398,304,034.94
745,334,982,511.84
823,352,410,267.26
903,702,298,533.93
18,95
100 12,32
Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana 2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b. Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang–undangan. Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparasi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Jembrana untuk tahun anggaran 2011 – 2014 dikelompokkan menjadi: 1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga. 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat Jembrana yang sejahtera sesuai visi, misi dan program prioritas pembangunan. Berikut dapat dilihat pertumbuhan Realisasi belanja daerah Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2011 – 2015 sebagai berikut:
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.2 Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 No
Uraian
2011
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6
Belanja tidak langsung Belanja pegawai Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil Belanja bantuan keuangan Belanja tidak terduga
2 2.1 2.2 2.3
Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal TOTAL
RATARATA
2012
2013
2014
2015
358,144,523,233.36 305,653,577,706.00 0.00 14,192,868,500.00 15,236,445,658.00 5,039,983,790.39 17,790,812,746.97 230,834,832.00
394,837,893,831.72 335,950,649,834.00 0.00 23,593,700.000.00 60,000,000.00 7,888,318,627.82 27,259,197,619.90 86,027,750.00
416,035,004,401.80 353,148,285,728.00 0.00 14,529,650,000.00 3,109,037,500.00 8,528,288,039.07 36,700,120,713.87 19,622,420.86
441,901,507,649.90 376,791,590,797.00 0.00 16,157,500,000.00 2,984,518,500.00 8,558,125,020.84 37,409,773,332.06 0,00
506,733,927,976.27 397,650,713,627.00 0.00 39,120,669,817.00 225,333,000.00 13,099,593,982.51 56,636,018,306.76 1,599,243.00
1,38 -1,02 0,50 2,43 0,02
188,703,952,191.40 7,688,909,737.00 113,521,518,558.40 67,493,523,896.00 546,848,475,424.76
269,885,165,852.90 28,006,611,681.00 107,264,780,137.90 134,613,774,034.00 664,723,059,684.62
302,503,439,127.25 33,198,531,995.00 126,741,441,106.25 142,563,466,026.00 718,538,443,529.05
344,383,790,960.33 26,392,135,900.00 156,133,945,809.33 161,857,709,251.00 786,285,298,610.23
378,979,284,700.46 31,514,726,600.00 161,438,568,738.16 186,025,989,362.30 885,713,212,676.73
12,33 1,65 2,94 3,74 21,49
Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana2015
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-5
9,15 5,87
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari : 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Angggaran Belanja Daerah yang disebut dengan surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja, peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan pinjaman daerah dan atau penerimaan piutang daerah.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011-2015 No. A 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 B C
Uraian
2011
SURPLUS/DEFISIT PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Penerimaan piutang daerah Penerimaan Dana Talangan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah/BUMD Jaminan Kredit Daerah Dana Talangan PEMBIAYAAN NETTO (1-2) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (A+B)
2012
2013
2014
2015
Rata2 pertumbuhan
21,421,859,098.93
13,324,755,649.68
26,796,538,982.79
37,067,111,657.03
17,989,085,857.20
0.12
60,871,080,232.74
82,588,745,031.67
66,467,447,206.99
90,665,655,189.78
124,437,900,246.81
0.22
55,871,080,232.74
77,283,939,331.67
61,063,989,381.99
84,863,986,189.78
119,332,766,846.81
0,24
5,000,000,000.00
304,805,700.00 5,000,000,000.00
203,457,825.00 5,200,000,000.00
601,669,000.00 5,200,000,000.00
105,133,400.00 5,000,000,000.00
-0.20 0
5,000,000,000.00
8,200,000,000.00
8,400,000,000.00
8,400,000,000.00
8,550,000,000.00
-
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
3,550,000,000.00
7,78
5,000,000,000.00 55,871,080,232.74
200,000,000.00 5,000,000,000.00 74,388,745,031.67
200,000,000.00 5,200,000,000.00 58,067,447,206.99
200,000,000.00 5,200,000,000.00 82,265,655,189.78
200,000,000.00 5,000,000,000.00 115,887,900,246.01
0,25 -0,21 0,23
77,283,939,331.67
61,063,989,381.99
84,863,986,189.78
119,332,766,846.81
133,876,968,104.01
0.17
Sumber: Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana 2015
3.2
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Sebagaimana diuraikan dalam visi misi dan prioritas program pembangunan yang telah diselenggarakan pemerintahan 5 (lima) tahun sebelumnya disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam upaya terwujudnya good governance dibutuhkan pendanaan pemenuhan kebutuhan aparatur yang profesional sebagai penunjang pelayanan publik.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
a. Belanja Kebutuhan Aparatur Untuk dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.4 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 No.
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
A.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
302,615,018,927.00
335,599,578,196.00
354,511,625,136.00
375,788,726,951.00
396,284,620,772.00
1.
Gaji dan Tunjangan
225,426,338,727.00
239,652,683,177.00
249,234,350,366.00
257,418,346,951.00
274,570,607,472.00
2.
Tambahan Penghasilan PNS
74,846,080,200.00
94,095,040,170.00
101,253,274,770.00
116,274,380,000.00
119,470,383,300.00
3.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
1,807,800,000.00
1,812,000,000.00
2,012,000,000.00
2,096,000,000.00
2,243,630,000.00
4.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
534,495,256.00
39,854,849.00
-
-
-
B
BELANJA LANGSUNG
85,973,444,546.00
157,070,703,454.00
169,645,782,340.00
192,262,788,263.00
217,408,091,490,30
1.
Belanja Honorarium PNS
2,314,218,000.00
1,277,025,000.00
2,704,320,000.00
2,397,780,000.00
2,800,375,000.00
2.
Belanja Uang Lembur PNS
857,049,400.00
969,827,000.00
1,009,664,200.00
944,180,000.00
1,114,847,000.00
3.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
-
-
105,000,000.00
-
-
4.
Belanja kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
820,750,000.00
1,126,242,500.00
984,370,000.00
1,473,155,000.00
903,437,000.00
5.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
-
180,000,000.00
250,000,000.00
175,000,000.00
-
6.
Belanja makan dan minuman pegawai
17,440,000.00
-
-
-
-
7
Belanja pakaian dinas dan atributnya
202,863,750.00
270,622,950.00
448,258,200.00
1,278,337,620.00
389,900,000.00
8
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
9
Belanja Perjalanan Dinas
696,852,000.00
1,792,084,600.00
2,248,783,242.00
1,761,358,450.00
2,254,341,300.00
13,570,747,500.00
16,841,127,370.00
19,331,920,672.00
22,542,267,942.00
23,919,201,828.00
10
Belanja perjalanan pindah tugas
-
-
-
-
11.
Belanja Pemulangan Pegawai
-
-
-
-
12
Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Moubelier, Peralatan dan Perlengkapan dll) T O T A L (A+B)
67,493,523,896.00
134,613,774,034.00
142,563,466,026.00
161,857,709,251.00
186,025,989,362.00
388,588,463,473.00
492,670,381,650.00
524,157,407,476.00
566,058,515,214.00
613,692,712,262,30
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab.Jembrana
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Dari tabel 3.4 tersebut diatas maka akan dilakukan analisa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5(lima) tahun yang dapat disampaikan dalam tabel berikut ini: Tabel 3.5 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2015 No
Tahun
Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)
1 2 3 388,588,463,473.00 1 2011 492,670,381,650.00 2 2012 524,157,407,476.00 3 2013 566,058,515,214.00 4 2014 613,692,712,262.30 5 2015 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana 2015
Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) 4
Persentase 3/4 x 100% 5
551,848,475,424.76
70,4
672,923,059,684.00
73,2
729,938,443,529.05
71,8
794,685,298,610.23
71,2
894,263,212,676.73
68,6
Berdasarkan hasil analisis proporsi total belanja untuk kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran selama 5 (lima) tahun yang lalu tercermin bahwa proporsi belanja pemenuhan aparatur secara umum mengalami penurunan terhadap total pengeluaran. Persentase yang semakin besar menunjukkan bahwa proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur masih lebih besar dibandingkan dengan total pengeluaran. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jembrana belum sepenuhnya menerapkan efisiensi anggaran yang tersedia. Belum efisiennya pengelolaan keuangan daerah dari proporsi belanja pemenuhan aparatur dengan total belanja disebabkan oleh total pendapatan daerah masih didominasi dari Dana Perimbangan dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah. b. Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan, belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Tabel 3.6 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011-2015 Uraian A 1. 2. 3.
2011
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
4.
Biaya Pungutan Pajak Daerah
5.
Jasa Pelayanan Medis
6.
Biaya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
7.
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Bantuan Keuangan Program JKBM Belanja tidak terduga
2012
2013
2014
RataRata Pertum buhan
2015
325,214,009,075.36
366,954,024,831.72
392,797,206,309.80
417,711,389,149.06
394,965,527,859.27
0.04
225,426,338,727.00
239,652,683,177.00
249,234,350,366.00
257,418,346,951.00
274,570,607,472.00
5.06
74,846,080,200.00
94,095,040,170.00
101,253,274,770.00
116,274,380,000.00
119,470,383,300.00
1,807,800,000.00
1,812,000,000.00
2,012,000,000.00
2,096,000,000.00
2,243,630,000.00
5.62 0.00
534,495,256.00
39,854,849.00
-
-
-
2,899,866,670.00
-
-
-
-
0.00
138,996,853.00
351,071,638.00
-
1,002,863,846.00
1,366,092,855.00
36.22
5,039,983,790.39
7,888,318,627,82
8,528,288,039.07
8,558,125,020.00
13,099,593,982.51
29.51
13,699,607,853.57
18,836,500,000.00
25,958,632,499.96
26,116,900,000.00
40,880,231,999.97
1,31
590,004,893.40 230,834,832.00
590,004,893.40 3,629,523,726,50 86,027,750.00
515,612,182.80 5,275,426,031,11 19,622,420,86
600,157,772.70 5,644,615,559,36 -
503,584,793.10 10,357,001,513.69 1,599,243.00
-0.03 45.28 -79.97
56,087,517,749.60
38,739,615,799.00
47,772,596,098.00
34,287,337,326.00
33,571,355,167.00
-0.08
-
-
-
-
-
0.00
2.
Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis Uang jasa Pelayanan Kesehatan Dana BLUD
-
5,766,122,960.00
9,246,313,213.00
1,612,533,000.00
2,082,127,500.00
2.31
3.
Belanja Jasa Kantor
30,693,827,826.00
11,866,238,024.00
14,677,449,611.00
16,515,022,668.00
19,298,057,694.00
-2.07
4.
Belanja premi asuransi
-
1,731,278,700.00
1,951,855,559.00
350,831,000.00
177,006,725.00
-39.61
8. 9. 10. 11. B. 1.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5.
Belanja Perawatan kendaraan bermotor
7,154,525,602.00
8,357,023,530.00
6.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
480,299,500.00
643,897,000.00
442,625,000.00
379,960,000.00
316,846,000.00
-6.99
7.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
647,862,500.00
695,756,900.00
1,353,919,200.00
1,610,826,669.00
1,653,921,766.00
30.91
8.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4,077,220,200.00
4,849,187,000.00
4,501,952,000.00
1,945,465,000.00
2,179,670,000.00
-8.24
9.
-
-
105,000,000.00
-
-
0.00
10.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja pemeliharaan
-
4,830,111,685.00
5,144,331,935.00
9,925,833,238.00
5,984,137,594.00
19.91
11.
Belanja Perawatan Bangunan/Gedung
1,873,332,677.00
-
-
-
-
0.00
12.
Belanja Perawatan Peralatan
1,017,069,325.00
-
-
-
-
0.00
13.
Belanja perawatan jaringan/instalasi
1,666,269,797.00
-
-
-
-
0.00
14.
Belanja Barang Dana BOS
911,810,239.00
-
-
-
-
0.00
15.
Belanja Jaminan Sosial
7,565,300,083.60
-
-
-
0.00
C.
Pembiayaan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pengeluaran Dana Talangan
5,000,000,000.00
8,200,000,000.00
8,400,000,000.00
8,400,000,000.00
8,550,000,000.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200,000,000.00
3,200,000,000.00
3,200,000,000.00
3,550,000,000.00
1.56
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,200,000,000.00
5,200,000,000.00
5,000,000,000.00
0.04
386,301,526,824.96
413,893,640,630.72
448,969,802,407.8
460,398,726,475.06
437,086,883,026.27
0.06
1. 2. 3.
A+B+C
10,349,149,580.00
1,946,865,751.00
1,879,587,888.00
-11.00
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana
Dari tabel tersebut diatas disebutkan bahwa total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dan menganalisa kerangka pendanaan.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Tabel 3.7 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011-2016 NO 1.
Uraian 2011 568,261,334,523.69 Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: 546,848,475,424.76 2 Belanja Daerah 3 Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000,000.00 Daerah 16,412,859,098.93 A Defisit riil Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: 4 Sisa Lebih Perhitungan 55,871,080,232.74 Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 5 Pencairan Dana Cadangan 6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan 7 Penerimaan Pinjaman Daerah 8 Penerimaan Kembali 5,000,000,000.00 Pemberian Pinjaman Daerah 9 Penerimaan Piutang Daerah B Total Realisasi Penerimaan 60,871,080,232.74 Pembiayaan Daerah (A+B) Sisa Lebih Pembiayan 77,283,939,331.67 Anggaran Tahun Berkenan Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana
2012
2013
2014
2015
651,398,304,034.94
745,334,982,511.84
823,352,410,267.26
903,702,298,533.93
664,723,059,684.62
718,538,443,529.05
786,285,298,610.23
885,713,212,676,73
8,200,000,000.00
8,400,000,000.00
8,400,000,000.00
8,550,000,000.00
(21,524,755,649.68)
18,396,538,982.79
28,667,111,657.03
9,439,085,857.20
77,283,939,331,57
61,063,989,381.99
84,863,986,189.78
119,332,766,846.81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000.00
5,200,000,000.00
5,200,000,000.00
5,000,000,000.00
304,805,700.00
203,457,825.00
601,669,000.00
105,133,400.00
82,588,745,031.57
66,467,447,206.99
90,665,655,189.78
129,350,792,095.65
61,063,989,381.99
84,863,986,189.78
119,332,766,846.81
133,876,986,104.01
Selama kurun waktu 5(lima) tahun dari tahun 2011-2015 tercerminkan bahwa defisit anggaran terjadi pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 21.524.755.649,68 yang akan ditutupi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan sebesar Rp 61.063.989.381,99 atau 35,24% dari total silpa
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
pembiayaan. Secara umum bahwa peningkatan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya mencerminkan belum optimalnya penyerapan anggaran yang dialokasikan dan penetapan defisit anggaran berada pada batas aman dalam 5(lima) tahun berjalan. d. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jembrana No
Uraian
2011
Rp 1 2 3
4
5
6
7
Jumlah SiLPA Pelampauan peneriman PAD Pelampauan penerimaan dana perimbangan Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan
2012
% dari SiLPA
2013
Rp
% dari SiLPA
Rp 61.063,989,381.99
2014
% dari SiLPA
% dari SiLPA
77,283,939,331.67
100
-
5,082,985,600.84
6,5
-
-
-
-
-
-
-
-
3,521,797,466.88
4,55
-
-
-
-
68,679,156,263.95
88,8
100
84,863,986,189.78
100
4,338,534,187.85
5,1
Rp
55,871,080,232.74
61,063,989,381.99
100
Rp
80,525,452,001.93
Rata Pertumbu han
2015
94,8
% dari SiLPA
119,332,766,846.81
100
-
119,332,766,846.81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
Sumber Data: Bagian Keuangan Setda Jembrana
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
e. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Tabel 3.9 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kabupaten Jembrana No
Uraian
1
Saldo Kas Neraca Daerah Dikurangi : Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Akhir Tahun Belum Terselesaikan Kegiatan Lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiyaan Anggaran
2
3
2011 (Rp) 73,220,800,384.65
2012 (Rp) 58,872,048,048.94
2013 (Rp) 79,733,495,799.70
2014 (Rp) 105,410,745,940.30
2015 (Rp) 117,585,573,160.19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77,283,939,331.67
61,067,225,381.99
84,863,986,189.78
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
119,332,766,846.81
133,836,686,294.01
III-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
f. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Tabel 3.10 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Jembrana No
1
2
3
Uraian
Saldo kas neraca daerah Dikurangi : Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Data tahun dasar
Tingkat pertum buhan (%)
Proyeksi 2016
2017
2018
2019
2020
129,344,130,476.21
142,278,543,523.82
156,506,397,876.23
172,157,037,663.83
189,372,741,430.22
-
-
-
-
-
-
133,836,686,294.01
147,220,354,923.41
161,942,390,415.75
178,136,629,457.33
195,950,292,403.06
215,545,321,643.37
117,585,573,160.19
10
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
2021
208,310,015,573.24
-
III-15
237,099,853,807.70
Pemerintah Kabupaten Jembrana
g. Analisis Neraca Daerah Tabel 3.11 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 N o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Uraian
2011
Aset Aset Lancar Kas Di Kas Daerah Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Di BLU Puskesmas Kas Di BLU RSU Negara Kas Di Pengelolaan Dana Bergulir Piutang Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Retribusi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Investasi Nonpermanen Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Diragukan Tertagih Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pada PT. Bank BPD Bali Penyertaan Modal Pada Pt.Jamkrida Bali Mandara Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang
2012
2013
2014
Rata2 Pertumbuhan
2015
73,220,800,384.65
58,872,048,048.94
79,733,495,799.70
105,410,745,940.30
117,585,573,160.19
379,423,008.77
0.00
0.00
6,986,645.00
0.00
14,90
0.00
0.00
0.00
0.00
47,286,455.00
198,329,466.49
879,436,692.17
1,289,881,069.11
4,292,437,957.21
5,500,861,347.54
162,76
2,684,755,760.52
310,195,309.86
2,631,606,164.95
7,832,596,318.28
8,881,732,685.26
217,74
800,630,711.24
1,005,545,331.02
1,209,003,156.02
1,810,672,156.02
1,915,805,556.02
25,35
211,181,100.00
189,681,700.00
26,965,626,286.59
29,167,004,271.50
32,100,119,724.30
3531,07
0.00
0.00
(4.049.037.733,34)
( 10.087.645.793,03)
( 75.860.821,08)
12,47
0.00
101,624,850.00
170,970,729.00
522,319,868.00
929,956,697.50
87,95
825,259,716.00
1,603,666,551.69
2,091,493,697.92
1,693,536,158.86
1,809,527,387.76
28,14
15,235,094,288.46
16,348,021,400.90
24,248,986,095.10
28,392,324,158.84
4,462,121,213.60
(2,89) (30,24)
(25) 100
8,662,800,989.65
7,200,832,491.63
6,868,134,594.00
6,670,518,582.00
227,094,095.00
102,218,275,425.78
86,511,052,376.21
141,160,159,859.05
175,711,496,262.98
173,384,217,501.09
20,767,808,227.10
20,767,808,227.10
20,767,808,227.10
20,767,808,227.10
7,523,780,364.10
(15,94)
(13,316,527,863.00)
(13,316,527,863.00)
(13.316.527.863,00)
( 13.244.027.863,00)
( 13.244.027.863,00)
(0,14)
7,451,280,364.10
7,451,280,364.10
7,451,280,364.10
7,523,780,364.10
8,092,000,000.00
11,092,000,000.00
14,092,000,000.00
17,092,000,000.00
(5.720.247.498,90)
17,74
(43,76)
20,092,000,000.00
25,74
0.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
70,83
8,092,000,000.00
11,292,000,000.00
14,492,000,000.00
17,692,000,000.00
20,892,000,000.00
27,01
15,543,280,364.10
18,743,280,364.10
21,943,280,364.10
25,215,780,364.10
15,171,752,501.10
3,19
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
26 27 28 29 30 31
Aset Tetap Tanah Peralatan Dan Mesin Gedung Dan Bangunan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
32
Konstruksi Dalam Pengerjaan
33
Jumlah Aset Tetap
34
Dana Cadangan
35
Jumlah Dana Cadangan
36
Aset Lainnya
37
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
38
Aset Tak Berwujud
39
Aset Lain-Lain
40
Jumlah Aset Lainnya
41
Jumlah Aset
42
Kewajiban
43
Kewajiban Jangka Pendek
44
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)
45
Utang Jangka Pendek Lainnya
46
Utang Bapel Jamsosda
47
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
48
Kewajiban Jangka Panjang
49
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
50
Jumlah Kewajiban
51
Ekuitas Dana
52
Ekuitas Dana Lancar
53
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
54
Pendapatan Yang Ditangguhkan
55
Cadangan Piutang
193,857,204,000.00
195,183,704,000.00
195,449,637,000.00
194,665,342,000.00
195,026,349,000.00
0,15
137,804,781,944.00
161,153,877,463.00
164,995,854,849.00
191,612,124,500.00
215,776,165,028.00
12,02
430,761,797,035.00
467,109,120,028.00
535,368,306,652.00
587,248,713,011.00
644,318,637,364.00
10,61
293,524,708,912.00
342,278,928,098.00
395,940,974,906.00
478,077,178,256.00
580,522,996,117.30
18,62
9,540,863,329.00
17,310,229,245.00
22,018,828,460.00
24,419,420,086.00
26,302,378,586.00
31,81
0.00
11,966,108,000.00
8,125,782,000.00
7,828,952,395.82
7,828,952,395.82
16,06
1,065,489,355,220.00
1,195,001,966,834.00
1,321,899,383,867.00
1,483,851,730,248.82
1,669,775,478,491.12
11,89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
71,207,500.00
6,932,500.00
6,932,500.00
6,932,500.00
0.00
(47,57)
0
4,246,272,500.00
6,861,898,250.00
33,262,182,650.00
33,262,182,650.00
136,58
32,347,456,331.00
35,146,128,087.00
60,472,612,082.00
40,887,732,988.00
40,915,150,988.00
12,10
32,418,663,831.00
39,399,333,087.00
67,341,442,832.00
74,156,848,138.00
74,177,333,638.00
25,65
1,215,669,574,840.88
1,339,655,632,661.31
1,552,344,266,922.15
1,758,935,855,013.90
1,932,508,782,131.31
12,31
0.00
0
0.00
0.00
0.00
376,918,034.00
955,877,588.01
2,023,730,035.15
714,779,691.00
0.00
25,16
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
376,918,034.00
955,877,588.01
2,023,730,035.15
714,779,691.00
0.00
25,16
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
376,918,034.00
955,877,588.01
2,023,730,035.15
714,779,691.00
0.00
25,16
77,283,939,331.67
61,067,225,381.99
84,863,986,189.78
119,332,766,846.81
133,836,686,294.01
17,69
0.00
3,236,000.00
0.00
20,672,170.00
47,286,455.00
57,19
16,271,535,104.46
18,242,994,502.59
49,428,039,075.27
49,687,538,664.17
39,225,864,202.08
40,63
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
56
58
Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Membayar Hutang Jangka Pendek Dana Yang Harus Disediakan Untuk Membayar Hutang Jangka Pendek Lainnya
59
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
60 61
Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
62
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
57
63
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
64 65 66 67 68
Jumlah Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana
8,662,800,989.65
7,200,832,491.63
6,868,134,594.00
6,670,518,582.00
227,094,095.00
(30,24)
(341,643,034.00)
(347,771,708.70)
1,551,112,504.15
0.00
0.00
(161,06)
(35,275,000.00)
(608,105,879.31)
( 472.617.531,00)
(714.779.691,00)
0.00
388,21
101,841,357,391.78
86,166,516,667.51
142,238,654,832.20
174,996,716,571.98
173,336,931,046.09
17,94
15,543,280,364.10
18,743,280,364.10
21,943,280,364.10
25,215,780,364.10
28,415,780,364.10
16,32
1,065,489,355,220.00
1,195,001,966,834.00
1,321,899,383,867.00
1,483,851,730,248.82
1,669,775,478,491.12
11,89
32,418,663,831.00
39,399,333,087.00
67,341,442,832.00
74,156,848,138.00
74,184,266,138.00
25,65
1,113,451,299,415.10
1,253,144,580,285.10
1,411,184,107,063.10
1,583,224,358,750.92
1,772,375,524,993.22
12,32
1,215,292,656,806.88
1,339,311,096,952.61
1,553,422,761,895.30
1,758,221,075,322.90
1,945,712,456,039.31
12,51
1,215,669,574,840.88
1,340,266,974,540.62
1,555,446,491,930.45
1,758,935,855,013.90
1,945,712,456,039.31
(14,79)
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana
Analisis terhadap data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Rasio likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio quick (quick ratio). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio quick merupakan perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio total utang terhadap total aset merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Sedangkan rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan total utang dengan total ekuitas. Hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas periode tahun 2011-2015 tersaji pada Tabel 3.12 berikut ini.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.12 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 No. A. 1. 2. B. 3. 4.
Uraian Rasio Likuiditas Rasio lancar (current ratio) Rasio quick (quick ratio) Rasio Solvabilitas Rasio total utang terhadap total aset Rasio utang terhadap modal
2015
2011
2012
2013
2014
271,94
90,50
69,75
245,82
48,15
248,21
82,97
66,35
236,49
47,15
0,0003
0,0007
0,0013
0.00048
0,0003
0,0007
0,0013
0.00041
0,0036 0,0029
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana Tahun 2015
Berdasarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Jembrana sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa rasio lancar selama 5 (lima) periode dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana mampu menjamin kewajiban yang jatuh tempo. Untuk tahun 2015 rasio likuiditasnya pada rasio lancar (current ratio) sebesar 48,15 yang berarti bahwa Rp 1,- utang lancar dijamin dengan asset lancar sebesar Rp 48,15. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sangat likuid. Sama seperti halnya rasio quick pada tahun 2015 sebesar 47,15, hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik setelah dikurangi nilai persediaan. Meskipun persediaan masuk dalam komponen aset lancar, persediaan di Pemerintah Daerah tidak dikategorikan sebagai barang dagangan, namun dalam perhitungan Quick Ratio persediaan tersebut digunakan sebagai pengurang asset lancar. Rasio total utang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar aktiva dibiayai oleh hutang atau seberapa besar pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva, di mana semakin besar ratio total utang terhadap total aktiva maka semakin besar pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada pihak lain. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2015 sebesar 0,0036 atau 0,36%, hal ini berarti asset Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh hutang kurang dari 1% atau sangat kecil. Rasio utang terhadap modal menunjukkan besarnya modal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bukan berasal dari pihak lain. Pada tahun 2015 rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar 0,0029 atau
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
0,29% . Hal ini menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Jembrana, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang. 3.3
Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk daerah dapat menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Memperhatikan realisasi pendapatan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya Kabupaten Jembrana mengalami trend peningkatan rata–rata 10,93 % tiap tahunnya, begitu pula dengan belanja daerah juga mengalami trend peningkatan rata–rata 0,12 %. Proyeksi Pendapatan Daerah Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; dan c) Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten Jembrana. Untuk 5 (lima) tahun kedepan 2016–2021 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016 – 2021 No
Tahun
PAD (Juta Rp)
1
2016
88.244.044.682,84
2
2017
94.421.127.810,64
3
2018
101.030.606.757,38
4
2019
108.102.749.230,40
5
2020
115.669.941.676,53
6 2021 123.766.837.593,89 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jembrana 2015
Untuk dapat tercapainya target proyeksi PAD kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dilakukan dengan Intensifikasi maupun Ekstensifikasi yang mengacu pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi Manajemen Pengelolaan PAD. Berdasarkan Data proyeksi PAD 5 (lima) tahun kedepan mengalami trend pertumbuhan rata–rata 7 % b. Dana Perimbangan Dari kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya trend dana perimbangan mengalami peningkatan dan memiliki rata-rata kontribusi 70% dari total pendapatan daerah. Berikut disajikan tabel 3.14 tentang Proyeksi Dana Perimbangan Kab. Jembrana Tahun Anggaran 2016–2021 sebagai berikut :
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.14 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016–2021 No 1
Uraian
2016
Dana Perimbangan
1.1
Dana Bagi Hasil Pajak atau Hasil Bukan Pajak
1.2
DAU
1.3
DAK
1.4
Dana Penyesuaian
2017
716.423.706.000
750.170.060.100
20.748.312.000
19 19.710.896.400 .885.182.220
562.525.134.000
133.150.260.000
590.651.390.700 .139.360 13 139.807.773.000 8.476.270.400
2018
2019
2020
2021
785.707.473.465
823.120.311.980
862.497.419.179
903.932.327.158
18.725.351.580
17.789.084.001
16.899.629.801
16.054.648.311
620.183.960.235
651.193.158.247
683.752.816.159
717.940.456.967
146.798.161.650
154.138.069.733
161.844.973.219
169.937.221.880
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana 2015
c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Sumber pendapatan yang terakhir adalah lain–lain pendapatan daerah yang sah selama 5 (lima) tahun sebelumnya mengalami peningkatan rata–rata 23,35% dan memberi rata-rata kontribusi 30% dari total pendapatan daerah. Berikut proyeksi lain–lain pendapatan daerah yang sah untuk 5 (lima) tahun kedepan 2016 – 2021 sebagai berikut :
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.15 Proyeksi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016 – 2021 No
Uraian
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.1
Pendapatan Hibah
1.2
Dana Darurat
1.3
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya
1.4
1.5
1.6
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya
250.936.034.252,32
263.482.835.964,94
276.656.977.763,18
290.489.826.651,34
305.014.317.983,91
320.265.033.883,10
131.887.497.932,32
138.481.872.828,94
145.405.966.470,38
152.676.264.793,90
160.310.078.033,60
168.325.581.935,28
89.875.057.320,00
94.368.810.186,00
99.087.250.695,30
104.041.613.230,07
109.243.693.891,57
114.705.878.586,15
1.310.000.000,00
1.375.500.000,00
1.441.000.000,00
1.509.775.000,00
1.581.825.000,00
1.657.313.750,00
Restitusi Pajak Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
d. Proyeksi Silpa Sebagaimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA periode tahun 2010-2014 sebesar 3,44 persen. Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik, sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
menutup defisit anggaran yaitu maksimal sebesar 6,00 persen dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16 berikut ini. Tabel 3.16 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016-2021 No. 1.4.1
Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Tahun dasar 2015
43.099.634.041,30
Tingkat pertum-buhan
(778.490.660,28)
Proyeksi 2016
42.321.143.381,02
2017
41.897.931.947,21
2018
41.478.952.627,74
2019
41.064.163.101,46
2020
40.653.521.470,45
2021
40.246.986.255,74
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana
e. Proyeksi Belanja Daerah Analisis dilakukan untuk mengestimasi kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisa dilakukan dengan proyeksi 5(lima) tahun ke depan untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dalam melakukan perhitungan proyeksi belanja daerah perlu memperhatikan 3(tiga) yaitu: 1. Asumsi indikator ekonomi makro 2. Kebijakan Pembiayaan daerah 3. Kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja pendidikan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.17 Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016–2021
No.
Uraian
1 A.
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tambahan penghasilan PNS Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pungutan Pajak Jasa Pelayanan Medis Insentif pemungutan pajak daerah dan Retribusi Pajak Belanja Bagi Hasil Kepada Propensi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Bantuan Keuangan Program JKBM Belanja Tidak Terduga
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.
8. 9.
B. 1.
BELANJA LANGSUNG Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga
Data tahun dasar (2015) 3 353,581,711,066.20 274,570,607,472.00 119,470,383,300.00
Ting kat per tumbuh an 4 10% 10% 10%
Proyeksi 2016
2017
2018
2019
2020
2021
5
6
7
8
9
10
388,939,882,172.82
427,833,870,390.10
470,617,257,429.11
517,678,983,172.02
569,446,881,489.23
626,391,569,638.15
302,027,668,219.20
332,230,435,041.12
365,453,478,545.23
401,998,826,399.76
442,198,709,039.73
486,418,579,943.70
131,417,421,630.00
144,559,163,793.00
159,015,080,172.30
174,916,588,189.53
192,408,247,008.48
211,649,071,709.33
2,467,993,000.00
2,714,792,300.00
2,986,271,530.00
3,284,898,683.00
3,613,388,551.30
3,974,727,406.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,502,702,140.50
1,652,972,354.55
1,818,269,590.01
2,000,096,549.01
2,200,106,203.91
2,420,116,824.30
14,409,553,380.76
15,850,508,718.84
17,435,559,590.72
19,179,115,549.79
21,097,027,104.77
23,206,729,815.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,392,701,665.06
12,531,971,831.56
13,785,169,014.72
15,163,685,916.19
16,680,054,507.81
18,348,059,958.59
1,759,167.30
1,935,084.03
2,128,592.43
2,341,451.68
2,575,596.84
2,833,156.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,928,490,683.70
40,621,339,752.07
44,683,473,727.28
49,151,821,100.00
54,067,003,210.01
59,473,703,531.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10% 2,243,630,000.00
-
10% 10% 10%
1,366,092,855.00
10% 13,099,593,982.51
10% 10,357,001,513.69 1,599,243.00
33,571,355,167.00
10% 10% 10% 10% 10%
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
medis 2..
3. 4. 5. 6.
7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
C.
1. 2.
3.
Uang jasa Pelayanan Kesehatan Dana BLUD Belanja jasa kantor Belanja premi asuransi Belanja Perawatan kendaraan bermotor Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gud ang/Parkir/Tanah Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja pemeliharaan Belanja Perawatan Bangunan/Gedung Belanja Perawatan Peralatan Belanja perawatan jaringan/instalasi Belanja Barang Dana BOS Belanja Jaminan Sosial Pembiayaan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pengeluaran Dana Talangan
10% 2,082,127,500.00 19,298,057,694.00 177,006,725.00 1,879,587,888.00
10% 10% 10%
2,290,340,250.00
2,519,374,275.00
2,771,311,702.50
3,048,442,872.75
3,353,287,160.03
3,688,615,876.03
21,227,863,463.40
23,350,649,809.74
25,685,714,790.71
28,254,286,269.79
31,079,714,896.76
34,187,686,386.44
194,707,397.50
214,178,137.25
235,595,950.98
259,155,546.07
285,071,100.68
313,578,210.75
2,067,546,676.80
2,274,301,344.48
2,501,731,478.93
2,751,904,626.82
3,027,095,089.50
3,329,804,598.45
348,530,600.00
383,383,660.00
421,722,026.00
463,894,228.60
510,283,651.46
561,312,016.61
1,819,313,942.60
2,001,245,336.86
2,201,369,870.55
2,421,506,857.60
2,663,657,543.36
2,930,023,297.70
2,397,637,000.00
2,637,400,700.00
2,901,140,770.00
3,191,254,847.00
3,510,380,331.70
3,861,418,364.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,582,551,353.40
7,240,806,488.74
7,964,887,137.61
8,761,375,851.38
9,637,513,436.51
10,601,264,780.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,185,000,000.00
10,103,500,000.00
11,113,850,000.00
12,225,235,000.00
13,447,758,500.00
14,792,534,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,685,000,000.00
4,053,500,000.00
4,458,850,000.00
4,904,735,000.00
5,395,208,500.00
5,934,729,350.00
5,500,000,000.00
6,050,000,000.00
6,655,000,000.00
7,320,500,000.00
8,052,550,000.00
8,857,805,000.00
10% 316,846,000.00
10% 1,653,921,766.00 2,179,670,000.00 5,984,137,594.00 -
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
8,350,000,000.00 0.00
10% 10%
3,350,000,000.00 5,000,000,000.00
10%
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
395,503,066,233.20
TOTAL (A+B)
10%
435,053,372,856.52
478,558,710,142.17
526,414,581,156.39
579,056,039,272.03
636,961,643,199.23
700,657,807,519.15
388,939,882,172.82 10% Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015
427,833,870,390.10
470,617,257,429.11
517,678,983,172.02
569,446,881,489.23
626,391,569,638.15
Belanja Daerah Secara umum Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. a. Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Yang Periodik, Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama Proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat, serta prioritas utama periode tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut ini. Tabel 3.18 Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016–2021
No.
1 A. 1. 2. 3.
4. 5.
Uraian
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tambahan penghasilan PNS Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Insentif pemungutan pajak daerah Insentif pemungutan
Data tahun dasar (2015)
3 306.510.205.297,00
Ting kat per tumbuh an 4
Proyeksi
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 416.546.527.856,59
6 437.373.854.249,42
7 459.242.546.961,89
8 482.204.674.309,99
9 506.314.908.025,48
10 531.630.653.426,76
361.687.850.739,17
379.772.243.276,13
398.760.855.439,93
418.698.898.211,93
439.633.843.122,53
257.418.346.951,00
5%
344.464.619.751,59
45.992.994.500,00
5%
67.965.060.000,00
71.363.313.000,00
74.931.478.650,00
78.678.052.582,50
82.611.955.211,63
86.742.552.972,21
2.096.000.000,00
5%
2.268.200.000,00
2.381.610.000,00
2.500.690.500,00
2.625.725.025,00
2.757.011.276,25
2.894.861.840,06
927.400.000,00
5%
1.582.300.000,00
1.661.415.000,00
1.744.485.750,00
1.831.710.037,50
1.923.295.539,38
2.019.460.316,34
75.463.846,00
5%
266.348.105,00
279.665.510,25
293.648.785,76
308.331.225,05
323.747.786,30
339.935.175,62
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-27
Pemerintah Kabupaten Jembrana
retribusi daerah B. 1.
2. 3.
4. 5.
6.
BELANJA LANGSUNG Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis Belanja jasa kantor Belanja sewa rumah/gedung/gudan g/parkir Belanja sewa sarana mobilitas Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Belanja beasiswa pendidikan PNS TOTAL (A+B)
33.300.929.862,00
41.457.562.014,00
43.530.440.114,70
45.706.962.120,44
47.992.310.226,46
50.391.925.737,78
52.911.522.024,67
11.916.443.226,00
5%
13.682.789.968,00
14.366.929.466,40
15.085.275.939,72
15.839.539.736,71
16.631.516.723,54
17.463.092.559,72
17.448.234.967,00
5%
22.121.456.235,00
23.227.529.046,75
24.388.905.499,09
25.608.350.774,04
26.888.768.312,74
28.233.206.728,38
379.960.000,00
5%
638.050.000,00
669.952.500,00
703.450.125,00
738.622.631,25
775.553.762,81
814.331.450,95
1.945.465.000,00
5%
2.775.400.000,00
2.914.170.000,00
3.059.878.500,00
3.212.872.425,00
3.373.516.046,25
3.542.191.848,56
1.610.826.669,00
5%
2.239.865.811,00
2.351.859.101,55
2.469.452.056,63
2.592.924.659,46
2.722.570.892,43
2.858.699.437,05
480.904.294.364,12
504.949.509.082,33
530.196.984.536,44
556.706.833.763,26
584.542.175.451,43
-
-
339.811.135.159,00
458.004.089.870,59
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015
Penghitungan Kerangka Pendanaan Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2016-2021. Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Selengkapnya secara indikatif tersaji pada Tabel 3.19 berikut ini.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-28
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016-2021 Proyeksi No.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.
Pencaiaran dana cadangan Sisa lebih riil perhitungan anggaran Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah
3.
2016
2017
2018
2019
2021
3
4
5
7
8
1.055.603.784.935,16
1.108.383.974.181,92
1.163.803.172.891,01
1.221.993.331.535,56
1.283.092.998.112,34
1.347.247.648.017,96
41.897.931.947,21
41.478.952.627,74
41.064.163.101,46
40.653.521.470,45
40.246.986.255,74
1.150.281.906.129,13
1.205.282.125.518,75
1.263.057.494.637,02
1.323.746.519.582,79
1.387.494.634.273,70
42.321.143.381,02 1.097.924.928.316,18
6
2020
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015
Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan Tabel 3.19 di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-29
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kebijakan Alokasi Anggaran Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam prioritas program/kegiatan. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III, di mana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I Dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama. Prioritas II Dialokasikan untuk pendanaan: a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 20162021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Prioritas III Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung, seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-30
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pengalokasiannya prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan pada Tabel 3.20 sebagai berikut. Tabel 3.20 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten JembranaTahun Anggaran 2016-2021 Alokasi No
Jenis dana
2016 Rp
% 1.
Prioritas I Belanja tidak langsung Belanja langsung
%
2017 Rp
2018 Rp
%
2019 Rp
%
%
2020 Rp
2021 Rp
%
345.758.651.497,59
5
363.046.584.072,47
5
381.198.913.276,09
5
400.258.858.939,90
5
420.271.801.886,89
5
441.285.391.981,24
302.823.417.660,35
5
317.964.588.543,37
5
333.862.817.970,54
5
350.555.958.869,06
5
368.083.756.812,52
5
386.487.944.653,14
2.
Prioritas II
91.001.150.218,51
5
95.551.207.729,44
5
100.328.768.115,91
5
105.345.206.521,70
5
110.612.466.847,79
5
116.143.090.190,18
3.
Prioritas III
354.423.565.558,71
5
372.144.743.836,65
5
390.751.981.028,48
5
410.289.580.079,90
5
430.804.059.083,90
5
452.344.262.038,09
1.094.006.784.935,16
Total
1.148.707.124.181,92
1.206.142.480.391,01
1.266.449.604.410,56
1.329.772.084.631,09
1.396.260.688.862,65
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015
Secara ringkas kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.21 berikut ini. Tabel 3.21 Kerangka PendanaanAlokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016-2021 No.
Uraian
A. KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pendapatan
Proyeksi 2016
1.055.603.784.935,16
2017
1.108.383.974.181,92
2018
1.163.803.172.891,01
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
2019
1.221.993.331.535,56
2020
1.283.092.998.112,34
2021
1.347.247.648.017,96
III-31
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Sisa lebih riil perhitungan anggaran
B. BELANJA 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG PRIORITAS I a. Gaji dan Tunjangan b. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH c. Insentif Pemungutan Pajak Daerah d. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
a. b. c. d.
e. 2.
PRIORITAS III Tambahan Penghasilan PNS Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya
f.
Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG PRIORITAS I Belanja honorarium pns khusus untuk guru dan tenaga medis Belanja Jasa Kantor Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
a.
PRIORITAS II Program pencapaian visi dan misi
a. b. c. d. e.
b. Program penyelenggaraan urusan lainnya C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
42.321.143.381,02
41.897.931.947,21
41.478.952.627,74
41.064.163.101,46
40.653.521.470,45
40.246.986.255,74
345.758.651.497,59
363.046.584.072,47
381.198.913.276,09
400.258.858.939,90
420.271.801.886,89
441.285.391.981,24
2.268.200.000,00
2.381.610.000,00
2.500.690.500,00
2.625.725.025,00
2.757.011.276,25
2.894.861.840,06
1.582.300.000,00 266.348.105,00
1.661.415.000,00 279.665.510,25
1.744.485.750,00 293.648.785,76
1.831.710.037,50 308.331.225,05
1.923.295.539,38 323.747.786,30
2.019.460.316,34 339.935.175,62
67.965.060.000,00 13.621.044.174,17
71.363.313.000,00 14.302.096.382,88
74.931.478.650,00 15.017.201.202,02
78.678.052.582,50 15.768.061.262,12
82.611.955.211,63 16.556.464.325,23
86.742.552.972,21 17.384.287.541,49
2.880.697.500,00
3.024.732.375,00
3.175.968.993,75
3.334.767.443,44
3.501.505.815,61
3.676.581.106,39
83.495.698.955,52
87.670.483.903,30
92.054.008.098,46
96.656.708.503,38
101.489.543.928,55
106.564.021.124,98
13.682.789.968,00
14.366.929.466,40
15.085.275.939,72
15.839.539.736,71
16.631.516.723,54
17.463.092.559,72
22.121.456.235,00
23.227.529.046,75
24.388.905.499,09
25.608.350.774,04
26.888.768.312,74
28.233.206.728,38
638.050.000,00
669.952.500,00
703.450.125,00
738.622.631,25
775.553.762,81
814.331.450,95
2.775.400.000,00
2.914.170.000,00
3.059.878.500,00
3.212.872.425,00
3.373.516.046,25
3.542.191.848,56
2.239.865.811,00
2.351.859.101,55
2.469.452.056,63
2.592.924.659,46
2.722.570.892,43
2.858.699.437,05
1.055.603.784.935,16
1.108.383.974.181,92
1.163.803.172.891,01
1.221.993.331.535,56
1.283.092.998.112,34
1.347.247.648.017,96
-
-
-
-
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-32
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang SURPLUS/DEFISIT = A – (B + C) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan piutang SILPA
4.582.706.156,02
4.811.841.463,82
5.052.433.537,01
5.305.055.213,86
5.570.307.974,56
5.848.823.373,28
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana 2015
Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan Tabel 3.21 di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
III-33
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis Isu-Isu Strategis dalam perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Analisis Isu-Isu Strategis dalam perencanaan pembangunan meliputi: 1) Analisis Kondisi Geografi dan KLHS Untuk Menentukan Permasalahan Pembangunan, 2) Analisis Lingkungan Internal dan 3) Analisis Lingkungan Eksternal. 4.1 Analisis Kondisi Gambaran Umum Daerah, KLHS dan Lingkungan Strategis Untuk Menentukan Permasalahan Pembangunan Dewasa ini kondisi umum daerah, baik struktur ruang, pola ruang, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat terkait dengan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu maka dalam menganalisis Isu-isu strategis untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah; diawali dengan menelaah kondisi kondisi umum daerah, baik struktur ruang, pola ruang, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Gambar 4.1 Informasi yang Diperlukan Dalam Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Jembrana Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah
Hasil Evaluasi RPJMD 2011 -2016
Isu – isu Strategis
Hasil Telaah RTRW
Hasil Analisis KLHS
4.1.1 Telaah Kondisi Umum Kabupaten Jembrana Gambaran Umum Kabupaten Jembrana pada Bab II menyimpulkan bahwa; secara umum perkembangan Kabupaten Jembrana menunjukan kondisi yang cukup baik; hal ini ditunjukan oleh data makro ekonomi Kabupaten Jembrana terus meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Konstan meningkat secara signifikan dari 1.836.899,81 pada tahun 2011 menjadi 7.134.660,29 pada tahun 2014. Laju pertumbuhan ekonomi PDRB Atas dasar Harga konstan cukup baik; dari 5,61 pada RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
tahun 2011 menjadi 7,00 pada tahun 2014. Penurunan angka kemiskinan cukup sisnifikan dari 5.935 KK pada tahun 2011 menjadi 3.737 KK pada tahun 2015. Berbagai program ekonomi kerakyatan berjalan dengan baik, seperti: Program Pendidikan, Program kesehatan, Program pertanian dalam arti luas, Program Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan serta program-program lainnya. 4.1.2 Telaah Rencana Struktur Ruang Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat - pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana, meliputi: a. Pusat-pusat kegiatan; b. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama; dan. c. Sistem jaringan prasarana lainnya. Telaah struktur ruangan dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 4.2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Jembrana
RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN JEMBRANA Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
RENCANA PUSAT PUSAT KEGIATAN
RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
TRANS. DARAT
Pasal 21
RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA ENERGI
Pasal 22
Pasal 16
Kota Negara
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)
TRANS. LAUT
TELEKOMUNIKASI Pasal 19
Pasal 23
Kota Gilimanuk
PERKERETAAPIAN Pusat Pelayanan Kawasan
Pasal 20
Kota Melaya, Pengambengan, Mendoyo, Yehembang, Pekutatan
Pusat Pelayanan Lingkungan
SUMBER DAYA AIR Pasal 24
PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 25
Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut :
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 4.1. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
No. (1) 1.
2.
Rencana Struktur Ruang (2) Sistem Perkotaan
Rencana Jaringan Prasarana Wilayah
Struktur Ruang Saat Ini (3) Sistem Perkotaan
Sistem Jaringan Transportasi
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian banjir Program pengembangan perumahan Program lingkungan sehat perumahan Program pembangunan bandara
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Program RPJMD (5) sesuai RTRW
Program pembangunan terminal Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup Program peningkatan ketahanan
sesuai RTRW
sesuai RTRW
sesuai RTRW sesuai RTRW
sesuai RTRW
sesuai RTRW sesuai RTRW sesuai RTRW sesuai RTRW
sesuai RTRW
sesuai RTRW
sesuai RTRW
4.1.3 Telaah Rencana Pola Ruang Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah : 1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja; 3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan; 4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting; 5. Mewujudkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi: a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten; b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten. Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel 4.2 Tabel 4.2. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
No (1) 1
Rencana Pola Ruang (2) Rencana kawasan lindung
Pola Ruang Saat Ini (3) Rencana kawasan lindung
2.
Kawasan rawan bencana
Kawasan rawan bencana
3.
Rencana kawasan budidaya
Rencana kawasan budidaya
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungandan kenservasi sumber daya alam Program pengendalian kebakaran hutan Program pengenloaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program pengembangan tanaman hutan rakyat
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD (5) Sesuai proritas
Sesuai proritas Sesuai proritas Sesuai proritas Sesuai proritas
Sesuai proritas
Sesuai proritas
IV-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4.1.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Tabel 4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS Ringkasan KLHS (3) Cukup
Implikasi terhadap Program RPJMD (4) Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
No
Aspek Kajian
(1) 1.
(2) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Cukup
Program terkait dengan lingkungan hidup
3.
Kinerja layanan/jasa ekosistem
Cukup
4.
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Cukup
Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas Program-program pembangunan
5.
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Cukup
Program-program pembangunan
6.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Cukup
Program-program pembangunan
7.
Ketersediaan tanaga listrik
Kurang
Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk
Catatan bagi Perumusan Program RPJMD (5) Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem
Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tenaga listrik
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4.2
Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Identifikasi factor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan yang diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Jembrana sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.4 Tabel 4.4 Permasalahan Pembangunan
No. 1.
a.
Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan wajib pelayanan dasar: Pendidikan. Angka melek huruf
Capaian Target RPJMD Sebelumnya
Permasalahan
Faktor Penentu Keberhasilan
Angka Melek Huruf baru mencapai 98.88% pada tahun 2014
- Masih adanya masyarakat yang buta huruf
- Meningkatkan program penuntasan angka buta huruf melalui pelaksanaan kegiatan paket A, B,C. - Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan; dan - Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah
Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 7.87 tahun pada tahun 2014.
- Penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan pengambangan wajib belajar 12 tahun belum berjalan sesuai harapan. - Masih terbatasnya akses SMK,
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
sementara itu kewenangan pengelolaan SMK ada pada Provinsi
Angka partisipasi kasar:
Angka pendidikan yang ditamatkan:
Angka partisipasi murni:
Rasio ketersediaan sekolah Dasar Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah
- SD/MI: 107,34 - SLTP/MTS: 131,83 - SLTA/SMK/MA: 123,54 - Tidak punya ijazah SD: - SD sederajat: 100 - SMP sederajat: 100 - SMA sederajat: 99,96 - Perguruan tinggi: - SD/MI: 93,09 - SMP/MTs: 98,74 - SMA/SMK/MA82,87 1: 120
Rasio guru/murid pendidikan menengah Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan menengah Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
- Masih rendahnya kesadaran penduduk usia sekolah untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi; - Akses pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah masih kurang.
- Meningkatkan kesadaran penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan terutama Pendidikan Dasar 9 tahun. - Meningkatkan Layanan Pendidikan utamanya Pendidikan Menengah
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (ruang multimedia, ruang perpustakaan, laboratorium) - Pembangunan sekolah baru tingkat pendidikan menengah dan kejuruan - Meningkatkan pemerataan kebutuhan guru di semua sekolah baik di perkotaan maupun di perdesaan/daerah terpencil. -
1:353
Rasio guru/murid pendidikan 1:20 dasar
- Pemerintah Kabupaten Jembrana mendukung Wajar 12 Tahun terutama pendirian SMK
- Belum meratanya sebaran guru ke sekolah-sekolah.
1:20 1:20:23
-
1:20:23
- Masih kurangnya guru agama Hindu pada pendidikan menengah
- Mengusulkan Pengangkatan Guru Agama hindu
72.7%
- Masih perlunya anggaran perbaikan
- Melaksanakan rehabilitasi sekolah dengan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Angka partisipasi sekolah:
Angka kelulusan (AL):
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase guru yang telah bersertifikasi
b.
Kesehatan Persentase balita gizi buruk
77.57%
sekolah.
kondisi bangunan tidak baik
92.41%
-
-
68.05%
- Masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat PAUD - Belum adanya PAUD berbasis Desa Pekraman/Desa Adat
- Sosialisasi terkait PAUD
-
Angka partisipasi sekolah usia -12 tahun (APS: 117.75% - Angka partisipasi sekolah 13 15 tahun (APS):- 191,08% - Angka partisipasi sekolah 1618 (APS): 179.63% - Angka kelulusan (AL) SD/MI: - 100 % - Angka kelulusan (AL) SMP/MTs: - 100% - Angka kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA: - 100 % -96.27 % -
SD: -%
-
SMP: -% SMA: -%
0,03
- Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah keatas masih rendah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat dan biaya pendidikan yang mahal - Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/ SMK/ MA perlu dipertahankan
- Desa Adat memiliki kemampuan untuk mengelola PAUD berbasis Desa Pekraman/Desa Adat - Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan; dan - Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah
-
- Masih adanya guru yang pendidikannya dibawah D4/S1 - Masih banyaknya guru belum memenuhi standar sertifikasi.
Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar melalui POSKESDES,
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan guru
- Desa Mempunyai kemampuan mengelola POSKESDES, POLINDES, dan POSTU.
IV-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
POLINDES, dan PUSTU di masingmasing Desa Masih adanya balita gizi buruk
- Belum Optimalnya Pengelolaan Puskesmas Rawat Inap
Rasio posyandu per 100 balita
2
- Kurang kader, sarana dan prasarana yang layak untuk posyandu utamanya yang terletak di desa terpencil
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 10.000 penduduk
2
Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk
1.11
- Masih minimnya fasilitas kesehatan yang terdapat di puskesmas, poliklinik dan pustu. - Masih minimnya fasilitas kesehatan yang terdapat di rumah sakit umum daerah Jembrana - Mulai meningkatnya masyarakat pecandu narkoba
Rasio dokter per 100.000 penduduk
27.98
- Masih sangat kurangnya tenaga dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak. - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kesehatan ibu dan anak - Pemerintah Kabupaten Jembrana telah bertekad meningkatkan status Puskesmas di setiap kecamatan menjadi Puskesmas Rawat Inap - Meningkatkan sumber daya manusia kader Posyandu dan pemberian dukungan sarana dan prasarana yang layak kepada Posyandu diDesa/Kelurahan khususnya didesa - Meningkatkan fasilitas kesehatan di puskesmas, poliklinik, pustu, dan rumah sakit.
- Pemerintah Kabupaten Jembrana bertekad mengentaskan pecandu narkoba dengan membentuk rumah sakit narkoba - Perlunya melakukan perekrutan tenaga dokter umum, gigi dan spesialis; - Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan; - Perlu ada aturan tersendiri untuk penempatan Dokter Spesialis di RSUD Negara
IV-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Terbatasnya Dokter Spesialis
Rasio bidan per 100.000 penduduk
-
- Jumlah tenaga medis masih kurang per satuan penduduk; - Penyebaran tenaga medis yang tidak merata terutama di daerah-daerah terpencil dan belum memiliki aksesibilitas yang baik.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
102.91
Cakupan Desa/Kelurahan Iniversal Child Immunization (UCI) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB (BTA+) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100%
- Belum terlatihnya tenaga non medis untuk pertolongan persalinan -Distribusi tenaga kesehatan yang berkompetensi ketersediaan belum merata Pelayanan yang kurang maksimal
100 %
64,72
Masih lemahnya sistem pendataan balita gizi buruk Belum tertangani penderita penyakit TB (BTA+)
100 %
Belum adanya sistem pendeteksi dini penderita DBD
100 %
- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan termasuk obatobatan dan alat kesehatan ; - Kurangnya aksesibilitas pasien
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Pemkab Jembrana Bertekad menambah Dokter Spesialis melalui MOU dengan Universitas Udayana - Meningkatkan jumlah tenaga medis sehingga dapat melayani penduduk dengan baik; - Melakukan pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah yang tidak terjangkau; - Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya didaerah-daerah terpencil yang mengarah pada pemerataan persebaran tenaga medis - Peningkatan IPTEK - Meberikan pelatihan - Memperbaiki pola distribusi - Mendorong desa membentuk POLINDES Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat Memperkuat sistem pendataan balita gizi buruk - Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. - Penyuluhan kesehatan - Pendeteksian dini penderita DBD dan TB - Peningkatan ketersediaan obat di Rumah Sakit dan Yankes Dasar - Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan;
IV-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c.
Cakupan kunjungan bayi
107.14
Cakupan puskesmas per 30000 penduduk Cakupan puskesmas pembantu Pekerjaan umum dan penataan ruang
-
64.14
Rasio jaringan irigasi
Persentase rumah tinggal bersanitasi
76
masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. - Masih kurangnya cold chain yang tersedia - Masih kurangnya kesadaran ibu untuk mengimunisasi bayi Sarana dan prasarana puskesmas masih terbatas Masih kurangnya jumlah puskesmas pembantu
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin tehadap pelayanan kesehatan. - Pengadaan sarana cold chain - Penyuluhan tentang imunisasi bayi
- Masih tingginya tingkat kerusakan jalan (jalan provinsi dan jalan kabupaten) - Masih kurangnya proporsi panjang jaringan jalan - Masih tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi - Masih kurangnya proporsi panjang jaringan irigasi
- Prioritisasi pembangunan dan peningkatan jalan terutama pada kawasan strategis. - Penambahan pembangunan jalan baru
- Masih belum optimalnya waduk, bendungan dan Embung - Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan, dan Masih banyak rumah tangga yang tidak menggunakan WC; - Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Meningkatkan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Penambahan pembangunan puskesmas pembantu (PUSTU)
- Prioritisasi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi terutama pada kawasan strategis. - Penambahan pembangunan jaringan irigasi baru - Mengusulkan pembangunan waduk, bendungan dan Embung - Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak - Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan
IV-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Rasio tempat pembuangan sampah (tps) per satuan penduduk
80
Rasio rumah layak huni
83,01
Rasio permukiman layak huni
-
Panjang jalan dilalui roda 4
-
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Rasio bangunan ber-IMB
- Masih kurangnya sarana persampahan berupa TPS - Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengolah sampah dan membuang sampah pada tempatnya - Masih banyaknya penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni akbat keterbatasan pembiayaan perumahan dan terbatasnya alokasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; - Rendahnya kualitas permukiman padat penduduk; - Rendahnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh dengan pola pemberdayaan masyarakat; - Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat. Masih rendahnya kualitas akses jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan kawasan permukiman penduduk (desa); Belum tersedianya pedoman pelaksanaan bidang penataan ruang
Rendahnya kualitas bangunan dan kawasan perkantoran pusat
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Penambahan jumlah TPS - Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan - Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah sederhana - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan; - Meningkatkan progam-program pemberdayaan masyarakat dalam berPHBS
Meningkakan kualitas dan kuantitas akses jalan penghubung antar kawasan permukiman. - Mempercepat proses legalisasi peraturan daerah terkait penataan ruang dan menyusun peraturan-peraturan yang merupakan turunan perda penataan ruang dan wlayah serta pembangunan sistem informasi penataan ruang daerah; - Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata
IV-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
pemerintahan Kabupaten Jembrana berbasis tata ruang;
d.
Ketaatan terhadap RTRW
-
Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan
-
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Rumah tangga pengguna air bersih
91
Belum dipedomaninya RTRW untuk kesesuaian tata ruang. Belum tersedianya data daerah Luas wilayah kebanjiran, kekeringan
-
-
e.
f.
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten
-
-
Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dan masih rendahnya jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih. Masih adanya masyarakat belum memiliki rumah layak huni
Pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi masih kurang. Masih kurangnya kemandirian dan kinerja infrastruktur politik - Masih terbatasnya jumlah mobil pemadam kebakaran; - Masih rendahnya kualitas SDM pemadam kebakaran.
ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan dan permukiman. Optimalisasi BKPRD Pendataan daerah luas wilayah kebanjiran, kekeringan, dan perkotaan.
Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan.
Peningkatan pembinaan terhadap LSM,ORMAS dan OKP. Peningkatan pembinaan politik daerah. - Pengadaan mobil kebakaran; - Pelatihan SDM pemadam kebakaran.
Sosial
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Masih Terbatasnya Santunan dan Tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
2. a.
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
50
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
50
- Pemerintah Daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan bagi PMKS; - Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal. - Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas; - Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendukung. -
Pemerintah Daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan bagi PMKS.
- Memastikan santunan dan tunjangan kepada cacat permanen dan lanjut usia, jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan santunan kematian - Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran pada masing-masing kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial; - Meningkatkan peran masyarakat dalam dunia usaha
- Optimalisasi cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial kepada penerima manfaat; - Peningkatan anggaran untuk membantu PMKS; - Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan. - Adanya komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; - Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
Urusan wajib non pelayanan dasar: Tenaga kerja
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Angka partisipasi angkatan kerja
60
Rasio penduduk yang bekerja -
b.
Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
3.57
- Belum Optimalnya kerja sama dan hubungan dengan dunia usaha/Industri - Masih Lemahnya akses Permodalan masyarakat Jembrana untuk menangkap peluang kerja - Tingkat partisipasi angkatan kerja masih perlu ditingkatkan; - Database ketenagakerjaan daerah perlu ditingkatkan; - Belum terbangunnya gedung dan sarana prasarana UPTD BLK Kabupaten Jembrana sebagai tempat peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat - Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai; - Tingginya angka pengangguran; - Rendahnya tingkat pendapatan di sektor pertanian - Terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak akibat rendahnya pengetahun dan keterampilan; - Terdapat perbedaan upah kerja lakilaki dengan perempuan terutama di sektor pertanian
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Memperkuat kerja sama dan hubungan dengan dunia usaha/Industri - Memperkuat akses permodalan masyarakat Jembrana untuk menangkap peluang kerja - Mewajibkan penyerapan tenaga kerja yang ada di desa Pekraman/Desa Adat - Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skill maupun kemapuan manajemen - Pembangunan balai latihan kerja yang memenuhi standar nasional; - Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan pasar kerja.
- Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan yang baru; - Peningkatan kemampuan petani dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian.
-
Meningkatkan kapasitas dan skill perempuan melalui berbagai kegiatan penddikan dan pelatihan
IV-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c.
d.
e.
Rasio KDRT
21
Pangan Regulasi ketahanan pangan
4
Ketersediaan pangan utama
128.783,04 Kg
Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat
64,93%
100%
Penyelesaian ijin lokasi Lingkungan hidup Persentase penanganan sampah
77.78
Persentase rumah tangga pengguna air bersih terlindungi Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Persentase cakupan
91
- Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak - Belum adanya regulasi ketahanan pangan - Nilai tukar petani rendah - Masih banyaknya aset-aset tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat. - Izin lokasi belum prosedural - Kapasitas sumberdaya aparatur dan kelembagaan yang masih perlu ditingkatkan; - Belum dikembangkannya teknologi pengolahan sampah; - Penanganan sampah masih terbatas pada penanganan timbulan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya; - Masih kurangnya tempat pembuangan sampah sementara; - Masih rendahnya rumah tangga pengguna air bersih terlindungi
-
-
Masih tingginya daerah rawan longsor
100
-
Masih kurangnya pengwasan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
-
-
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penyusunan regulasi ketahanan pangan. Pembangunan lumbung pangan Kabupaten; Sistem informasi pasar. Sertifikasi lahan;
Perbaikan sistem perizinan Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan; Meningkatkan kapasitassumberdaya aparatur dan kelembagaan penanganan sampah; Meningkatkan ketersediaan tempat pembuangan sampah.
-
Meningkatkan rumah tangga pengguna air bersih terlindungi
-
Menurunkan cakupan daerah rawan longsor Reboisasi wilayah rawan longsor Monitoring pelaksanaan amdal
-
IV-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
f.
g.
terhadap pelaksanaan amdal 80
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berkate nikah Kepemilikan KTP
-
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan sakal provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Pemberdayaan masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok
212.536
100
-
10
- Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan - sarana persampahan berupa TPS, serta institusi pengelola yang memadai; - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah dan membuangnya ke tempat sampah.
- Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional; - Mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R; - Meningkatkan institusi pengelola yang memadai.
- Masih ada penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP - Masih terdapat bayi yang belum memiliki akte kelahiran - Belum terdapat penduduk/pasangan yang belum memiliki akte nikah - Masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP - Masih terdapat bayi yang belum memiliki akte kelahiran - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan; - Belum optimalnya tertib layanan administrasi kependudukan
- Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan - Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam penyusunan database kependudukan yang berkualitas dan akurat; - Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi dan database kependudukan.
- Belum mantapnya penyelenggaraan
- Meningkatkan pembinaan terhadap
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Persentase LPM berprestasi
h.
i.
-
PKK aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Rasio akseptor KB
51
Cakupan peserta KB aktif
88,74
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
7,77
Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum
otonomi Desa; - Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal; - Pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat belum optimal. Kurang aktifnya kelompok binaan PKK.
kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat; - Meningkatkan jumlah kelompok binaan pada masing-masing LPM pada setiap Desa. Pengoptimalan Fungsi dan tanggung jawab penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Membangun perkantoran Desa.
-
Belum seluruh Desa mempunyai Kantor Desa.
88,74
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB; - Kurangnya tenaga penyuluh tentang keluarga berencana. Akses masyarakat miskin terhadap alat KB masih rendah. - Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat tingginya angka kelahiran; - Tingginya persentase keluarga prasejahtera dan pra-sejahtera I; - Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja
Peningkatan tenaga penyuluh keluarga berencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu lalu lintas, pagar pengaman maupun marka jalan; - Terbatasnya pendanaan untuk
- Peningkatan pelayanan dan kapasitas transportasi umum melalui peningkatan keterpaduan transportasi antar moda dan antar wilayah; - peningkatan aksesibilitas pelayanan
64,59% 18,78% 3712
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Peningkatan cakupan KB pada MBR - Penguatan ketahanan ekonomi keluarga; - Peningkatan partisipasi ber-KB; - Pembinaan terhadap remaja tentang dampak negatif pernikahan dini
IV-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis: Kepemilikan kir angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (kir) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan rambu-rambu: j.
k.
Komunikasi dan informatika Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Website milik pemerintah daerah Pameran/expo
Koperasi, usaha kecil, dan menengah Persentase peningkatan
2 -
-
9 0.20 1 2
94.55
membiayai sarana dan prasarana perhubungan; - Belum terbangunnya terminal sebagai sarana pelayanan transportasi darat;. - Belum tersedianya angkutan umum dalam kabupaten; - Masih sedikitnya angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan.
transportasi khususnya pada kawasan perdesaan.
- Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak tahu publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; - Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal; - Kelembagaan komunikasi dan informatika masih lemah; - Masih terbatasnya sarana internet untuk diakses oleh masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan; - Penyebarluasan informasi terkait kebijakan Pemerintah masih belum optimal; - Belum pernah menyelenggarakan pameran/expo skala nasional.
- Penyediaan sarana dan prasarana jaringan - komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringankomunikasi; - Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi; - Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi; - Menyelenggarakan pameran/expo skala nasional.
- Masih minimnya SDM kemampuan
Meningkatkan peran Pemerintah dalam
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
jumlah koperasi aktif dan berkualitas
l.
Usaha mikro dan kecil
105%
Penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
-
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
m.
-
Kepemudaan dan olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga
1 16 16 16 7
koperasi dan UMKM dalam memiliki kompetensi, keahlian/ keterampilan, kewirausahaan dan manajemennya - Wawasan kewirausahaan masih kurang - Masih kurangnya inovasi, penelitian dan pengembangan produk; - Kurangnya kemitraan usaha.
pembinaan koperasi serta meningkatkan pembinaan wawasan kewirausahaan.
- Belum terbentuknya lembaga yang menangani urusan penanaman modal secara khusus; - Regulasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal masih perlu kembangkan; - Masih adanya wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan; - Lemahnya sistem pengawasan penanaman modal; - Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Perlunya dibentuk lembaga yang menangani penanaman modal secara khusus; - Perlunya pengembangan regulasi perizinan dan non perizinan; - Pelimpahan wewenang secara menyeluruh kepada PTSP.
- Ketersediaan sarana dan prasarana publik untuk pengembangan olahraga baik dari segi kuantitas maupun pemerataannya masih belum memadai; - Peningkatan kualitas dan kuantitas atlet di berbagai cabang olahraga
- Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan olahraga dan kegiatan kepemudaan; - Meningkatkan upaya pemberdayaan organisasi pemuda dan pembinaan terhadap cabang olahraga tertentu.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Meningkatkan inovasi, penelitian dan pengembangan produk serta kemitraan usaha.
Reformasi birokrasi penanaman modal.
IV-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
prestasi masih kurang; - Belum optimalnya upaya pemberdayaan organsasi pemuda; - Prestasi di bidang olahraga masih kurang dikarenakan pembinaan terhadap cabang olahraga prestasi belum mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah meskipun telah dilaksanakan pembinaan pada cabang olahraga tertentu. n.
o.
Statistik Buku kabupaten dalam angka Buku PDRB kabupaten -
- Masih lemahnya sistem pendataan dan pelaporan data; - Akurasi data perlu ditingkatkan; - Masih minimnya ketersediaan dokumen publikasi daerah termasuk statistik daerah lain di sekitarnya. -
- Memperkuat sistem pendataan dan paloporan data yang akurat; - Mempercepat penyusunan dokumen publikasi daerah setiap tahun.
- Belum Optimalnya penguatan keberadaan Desa Pekraman/Desa Adat
- Penguatan Lembaga-lembaga Desa Pekraman/Desa Adat seperti banjar Adat, seka Truna dan Sekaa-sekaa lainnya - Pemerintah kabupaten Jembrana bertekad memenuhi prajuru desa pekraman/desa Adat termasuk prajuru banjar yang dipilh sesuai dengan awig-awig - Pemerintah kabupaten Jembrana bertekad melatih prajuru dalam pemahaman tugas pokok dan fungsinya - Pemerintah Kabupaten Jembrana bertekad membantu pembangunan pura khayangan, Palemahan dan Pawongan
Kebudayaan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Agama merupakan urusan pemerintah pusat
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
- Pelestarian seni dan budaya belum optimal; - Masih lemahnya manajemen grup kesenian serta belum terorganisir dengan baik; - Mulai lunturnya nilai-nilai budaya daerah; elum optimalnya keberadaan keberadaan majelis pertimbangan dan pengembangan kebudayaan (LISTIBYA) - Masih kurangnya sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Melalui pengaturan penduduk pendatang Desa Pekraman memantu karma Tamiu/Penduduk pendatang - Pemerintah kabupaten Jembrana melakukan penguatan ekonomi berbasis desa Pekraman (Pasar Adat dan LPD) - Pembangunan bidang Agama merupakan prioritas bagi Kabupaten Jembrana - Membantu Rehabilitasi Sad khayangan, Dang Khayangan, Khayangan desa dan Khayangan jagad - Menata lingkungan agar sesuai dengan konsep Tri Hita Karana - Meingkatkan Sradha dan Bhakti umat Hindu - Menyusun dan melestarikan Purana Pura - Mengamankan Pratima Pura - Mendirikan Hindu Centre - Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama - Memelihara,Merevitalisasi seni Budaya Bali - Merevitalisasi keberadaan majelis pertimbangan dan pengembangan kebudayaan (LISTIBYA) - Merekrut tenaga kontrak yang bertugas untuk mengajar seni, sastra dan budaya di desa Pekraman/desa Adat - Mengupayakan penyelenggaraan festival seni budaya; - Meningkatkan pembinaan terhadap grup kesenian;
IV-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Masih terbatasnya tenaga yang bertugas untuk mengajar seni, sastra dan budaya di desa Pekraman/desa Adat - Masih rendahnya promosi budaya lokal Kabupaten Jembrana; - Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
p.
Perpustakaan Jumlah perpustakaan
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
-
- Belum tersedianya museum daerah; - Kurangnya perhatian terhadap pelestarian seni budaya, situs, benda purbakala dan kawasan cagar budaya sehingga terdapat beberapa kawasan yang belum mendapat perhatian Pemerintah; - Kurang terawatnya dokumentasi sejarah kebudayaan termasuk peninggalannya.
- Meningkatkan pembinaan terhadap pelestarian nilai-nilai budaya daerah; - Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni budaya daerah; - Meningkatkan promosi budaya lokal; - Meningkatkan upaya pelestarian seni budaya daerah;
302
- Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk kantor belum memadai; - Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan; - Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif; Kualitas dan kuantitas bahan pustaka masih kurang.
- Peningkatan sarana dan prasarana perpusatakaan, termasuk gedung perpusatakaan yang representatif; - Pengembangan perpustakaan daerah.
21.613
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu; - Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu.
IV-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
q.
Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
a.
Urusan pilihan: Kelautan dan perikanan Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan
-
-
21.455,42 ton 35 kg/kapita/tahun
482 kelompok 21.455,42 ton
- Belum adanya Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Kabupaten Jembrana; - Belum dilakukannya pengelolaan arsip dengan baik; - Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang sehingga arsip belum tertata dengan baik sesuai dengan kaidah kearsipan; - Rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya arsip. - Ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia pengelola arsip belum memadai; - Belum dilakukannya pembinaan kearsipan di PD.
- Penyusunan regulasi tentang penyelenggaraan kearsipan daerah; - Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas; - Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat terkait pengelolaan arsip; - Kurangnya komitmen para pimpinan PD akan pentingnya arsip.
- Kurang akuratnya data kelompok usaha perikanan budidaya akibatnya identifikasi dan inventarisasi kelompok penerima bantuan membutuhkan waktu yang lama; - Keterbatasan tenaga penyuluh; - Sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas; - Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan;
- Pemutakhiran data kelompok usaha perikanan; - Pelatihan dan pembinaan penyuluh perikanan; - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan; - peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan; - Intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya perikanan.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Peningkatan pemahaman aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip, dan ketersediaan aparatur pengelola arsip; - Penyediaan unit pengelolaan arsip pada PD.
IV-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran. b.
Pariwisata Kunjungan wisata
-
- Belum Optimalnya Pengembangan destinasi wisata Baru
- Masih belum memadainya sarana dan prasarana penunjang akses pariwisata; - Belum adanya paket destinasi wisata; - Belum tersedianya regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW), sehingga konsep pengembangan wisata yang bersifat tematik belum dapat dioptimalkan; - Masih terbatasnya SDM yang profesional di bidang pariwisata. c.
Pertanian Produktivitas padi per hektar
-
- Produksi padi yang mencukupi belum dirasakan manfaatnya oleh petani dalam menjaga kedaulatan - Kurang optimalnya Agro Techo Park
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Pengembangan Destinasi wisata baru seperti wisata agro, wisata spiritual, wisata alam dan wisata minat - Pengembangan Pariwisata berkelajutan dengan Green Tourism - Pengembangan Home Base pariwisata menjadi wisata pedesaan/wisata budaya - Pengembangan SDM Pariwisata - Pengembangan pariwisata Hutan Raya - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan akses ke daerah tujuan wisata; - Optimalisasi promosi daerah tujuan wisata baru dan perbaikan infrastruktur; - Peningkatan SDM yang profesional di bidang pariwisata; - Pengembangan destinasi, sarana dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan wisata; - Peningkatan jumlah kunjungan wisata melalui promosi lewat berbagai media termasuk media sosial.
- Mengoptimalkan pengelolaan pabrik penggilingan Padi - Mengoptimalkan Agro Techo Park - Mengoptimalkan Pepadu, Bimasena,
IV-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Cakupan bina kelompok petani
8
Nilai tukar petani
d.
Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
460 hektar
- Penguasaan teknologi dan pemanfaatan pupuk organik di tingkat petani masih kurang; - Kurang memadainya kondisi infrastruktur jalan dan irigasi ke sentra produksi; - Terbatasnya SDM yang kompeten di sektor pertanian dan peternakan; - Masih rendahnya nilai tambah yang didapatkan oleh para petani akibat mutu hasil pertanian yang rendah; - Minimnya pengelolaan pasca panen hasil pertanian; - Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian. Nilai tukar petani rendah
- Status kawasan hutan yang belum mantap; - Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan; - SDM aparatur kehutanan yang masih kurang; - Belum adanya RDTR kawasan hutan; - Belum maksimalnya konservasi hutan dan lahan; - Masih banyaknya masyarakt berkebun di kawasan hutan;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Pertanian Organik - Peningkatan kualitas SDM pertanian dan perkebunan melalui penguasaan teknologi,pemanfaatan pupuk organik, dan penanganan pasca panen yang tepat; - Peningkatan infrastruktur jalan tani dan irigasi ke sentra-sentra produksi pertanian; - Penyediaan sarana pengolahan hasil produksi pertanian yang memadai termasuk bibit dan pupuk; - Optimalisasi kegiatan penyuluhan pertanian.
- Pembangunan lumbung pangan Kabupaten; - Sistem informasi pasar. - Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan; - Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan monitoring kegiatan konservasi hutan dan lahan; - Peningkatan SDM aparatur kehutanan.
IV-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
e.
f.
g.
h.
a.
Kerusakan kawasan hutan
-
Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan serta illegal logging.
Penegakan hukum
Energi dan sumber daya mineral Pertambangan tanpa ijin
-
Masih banyaknya penambangan tanpa izin dan pengendalian aktivitas penambangan
Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum.
361.128.670.065 4.276
- Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi komoditi perdagangan yang keluar-masuk daerah; - Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif; - Terbatasnya sumber daya yang dapat menunjang perdagangan; - Penggunaan alat teknologi tepat guna bagi IKM masih rendah; - Legalitas dan kepastian hukum usaha belum optimal; - Masih rendahnya daya saing produk daerah.
- Optimalisasi peran sektor industri terhadap PDRB; - Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam upaya memacu kontribusi sektor industri terhadap PDRB; - Peningkatan daya saing daerah di era pasar global melalui peningkatan kapasitas pelaku perdagangan; - Upaya optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan.
32 unit usaha
- Persaingan di era globalisasi pasar bebas semakin meningkat; - Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai;/maksimal; - Penguasaan teknologi masih kurang
- Peningkatan daya saing daerah di era pasar global melalui peningkatan kapasitas pelaku industri kecil, menengah dan rumah tangga; - Upaya optimalisasi sarana dan prasarana industri.
Perdagangan Ekspor bersih perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Perindustrian Pertumbuhan industri
Transmigrasi Penunjang urusan pemerintahan: Perencanaan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-27
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tersedianya dokumen perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda/perkada Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan perkada Penjabaran program rpjmd kedalam rkpd
b.
Keuangan Masih rendahnya pendapatan Daerah
-
-
-
-
-
intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah yang belum optimal. SILPA yang berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
-
-
- Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang perencanaan pembangunan; - Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai; Sistem pengumpulan data dan akurasi data belum optimal; - Perencanaan partisipatif belum dapat terlaksana secara efektif karena menyangkut keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat pada umumnya; - Sinkronisasi/pengintegrasian antar dokumen perencanaan belum dilakukan secara optimal; - Koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar PD masih belum optimal
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan daerah; - Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah; - Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; - Meningkatkan sinkronisasi dan pengintegrasian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan tetap mengacu pada aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan - Membangun jaringan e-planning
- PAD masih rendah - Dana DAK masih menggunakan dana pendamping yang berasal dari DAU sehingga mengurangi porsi pemanfaatan DAU - Belum optimalnya pendataan data dasar (based data) obyek dan subyek pajak.
-
- SILPA masih tinggi dikarenakan perencanaan dan penganggaran belum efektif - Ketidaktepatan waktu dalam
- pada saat mengajukan usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan dilengkapi dengan KAK dan dokumen penunjang lainnya
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Mengoptimalkan pendataan data dasar (based data) obyek dan subyek pajak.
IV-28
Pemerintah Kabupaten Jembrana
penyerapan anggaran Persentase Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan paratur
-
Aset daerah c.
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan - SDM Aparatur - Disiplin aparatur
d.
e.
Penelitian dan pengembangan Sistem inovasi daerah belum optimal pengembangannya, padahal Kabupaten Jembrana memiliki produk unggulan sebagai modal pengembangan inovasi daerah. Sekretariat Daerah Survey IKM di pemda Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah:
-
- alokasi belanja untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur persentasenya relatif lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik - belum optimalnya pengelolaan aset daerah
- penyusunan RENJA PD secara tepat dan benar - mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar dimasyarakat
- mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur Masih rendahnya disiplin aparatur
Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Aparatur
Belum optimalnya fungsi kantor penelitian dan pengembangan.
Mengoptimalkan fungsi kantor penelitian dan pengembangan.
Belum pernah melakukakn survei IKM - Belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; - Administrasi kepemilikan aset daerah masih belum tertib. - Layanan perizinan belum efisien dan terintegrasi.
Melakukan survei IKM - Peningkatan pelayanan publik yang berkuaitas; - Penertiban administrasi kepemilikan aset daerah, penatausahaan keuangan daerah dan layanan perizinan yang efisien dan terintegrasi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Absensi Elektronik - Tunjangan kinerja aparatur
IV-29
Pemerintah Kabupaten Jembrana
f.
Inspektorat - Kinerja Pemerintahan Belum Optimal - Sistem akuntabilitas kinerja istansi pemerintah belum optimal - Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD belum sepenuhnya sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang memadai
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Mengoptimalkan kinerja Pemerintah sehingga memperoleh kategori minimal B - Mengoptimalkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga memperoleh katagori minimal B - Meminimalisir temuan aparat pemeriksaan sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
IV-30
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4.3 Isu-Isu Strategis Dari data pada Bab II dan kemampuan keuangan pada Bab III serta akibat dinamika Internasional, Nasional, Regional/Lokal maka Isu-isu Strategis yang cenderung terjadi dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah: Pertama kondisi global dunia dimana kebijakan MEA membebaskan tenaga kerja asing melakukan praktik kerja di berbagai Negara termasuk di Indonesia; Kedua kondisi nasional dimana adanya RPJMD tahun 2015-2019 dimana program prioritas nasional mengalami perubahan mengacu pada trisakti dan nawacita serta; ketiga adanya dinamika regional dimana Kabupaten Jembrana sebagai penghasil beras tetapi belum mampu menikmati dampaknya secara optimal. Setelah di bobot berdasarkan forum konsultasi public maka isu pertama yang mengemuka adalah produksi pangan berlebihan tetapi belum dinikmati secara maksimal. Terkait dengan hal tersebut maka berikut ini disajikan beberapa isu strategis: 4.3.1 Isu strategis terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat Isu strategis terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat meliputi: 1) Isu Strategis Bidang Pangan; a) Produksi padi yang cukup belum dirasakan manfaatnya oleh petani dalam menjaga kedaulatan pangan karena manajemen tata kelola produksi pertanian belum optimal b) Penguasaan teknologi dan pemanfaatan pupuk organik di tingkat petani masih kurang; c) Kurang memadainya kondisi infrastruktur jalan dan irigasi ke sentra produksi; d) Terbatasnya SDM yang kompeten di sektor pertanian dan peternakan; e) Masih rendahnya nilai tambah yang didapatkan oleh para petani akibat mutu hasil pertanian yang rendah; f) Minimnya pengelolaan pasca panen hasil pertanian; g) Belum optimalnya regulasi ketahanan pangan h) Semakin meluasnya alih fungsi sawah i) Masih adanya pekarangan terlantar j) Belum terkelolanya perikanan dengan baik k) Nilai tukar petani rendah 2) Isu Strategis Bidang Sandang: a) Lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi persaingan di era globalisasi/ pasar bebas. b) Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai; c) Penguasaan teknologi masih kurang. d) Belum berkembangnya tenun akibat kesulitan bahan dan pemasaran hasil
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-31
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3) Isu Strategis Bidang papan; a) Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan b) Masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan layanan air bersih. c) Masih adanya masyarakat belum memiliki rumah layak huni 4) Isu Strategis Bidang Kesehatan: a) Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar melalui POSKESDES, POLINDES, dan PUSTU di masing-masing Desa b) Belum Optimalnya Pengelolaan Puskesmas Rawat Inap c) Belum adanya Dokter Spesialis di Puskesmas 5) Isu Strategis Dalam Bidang Pendidikan; a) Belum adanya PAUD berbasis Agama Hindu b) Belum adanya PAUD berbahasa Bali c) Masih kurangnya rasio SMK dibandingkan dengan SMA d) Belum lengkapnya ketersediaan guru agama Hindu di SMP,dan Sekolah Menengah Atas e) Belum optimalnya pengelolaan Akademi Komunitas f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan 6) Isu Strategis Bidang Adat: Bidang Adat belum jelas merupakan kewenangan kabupaten atau Provinsi sehingga : a) Belum Optimalnya penguatan keberadaan Desa Pekraman/Desa Adat b) Belum optimalnya Penguatan ekonomi berbasis Desa Pakraman/Desa Adat (Pasar Adat, LPD). 7) Isu strategis Bidang Agama; Bidang agama merupakan kewenangan pusat sehingga berkembang isu : a) Belum optimalnya jangkauan merehabilitasi Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa). b) Belum optimalnya jangkauan bantuan sarana peribadatan Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa). c) Belum optimalnya jangkauan penataan kawasan/lingkungan Pura agar menjadi tempat yang hijau, bersih, indah, dan lestari. d) Belum optimalnya jangkauan pembangunan/pengembangan tempat parkir, kios, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura. e) Belum optimalnya perhatian kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku. f) Belum optimalnya peningkatan sradha dan bhakti umat Hindu
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-32
Pemerintah Kabupaten Jembrana
8) Isu Strategis Bidang Budaya; a) Pelestarian seni dan budaya belum optimal; b) Masih lemahnya manajemen grup kesenian . c) Mulai lunturnya nilai-nilai budaya daerah; belum optimalnya keberadaan majelis pertimbangan dan pengembangan kebudayaan (LISTIBYA) d) Masih kurangnya sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah; e) Masih terbatasnya tenaga yang bertugas untuk mengajar seni, sastra dan budaya di desa Pekraman/Desa Adat f) Masih rendahnya promosi budaya lokal Kabupaten Jembrana; g) Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya. h) Minimnya koleksi di museum daerah; i) Kurangnya perhatian terhadap pelestarian seni budaya, situs, benda purbakala dan kawasan cagar budaya. j) Kurang terawatnya dokumen sejarah, kebudayaan termasuk peninggalannya. 9) Isu Strategis Jaminan Sosial a) Masih terbatasnya pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia. b) Masih terbatasnya cakupan Jaminan Sosial Wajib, yang terdiri dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian. c) Masih terbatasnya nominal Santunan Kematian Masyarakat (Santimas). d) Belum adanya Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Jembrana. 10) Isu strategis Bidang Tenaga Kerja; a) Masih terbatasnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri. b) Masih terbatasnya kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Bali c) Masih terbatasnya kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang diluar negeri. d) Masih terbatasnya pinjaman lunak kepada massyarakat Jembrana yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja. e) Masih terbatasnya investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat). f) Masih terbatasnya kawasan untuk pekerja sektor informal : Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berciri khas Bali. g) Masih terbatasnya kompetensi produktivitas dan daya saing tenaga kerja :
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-33
Pemerintah Kabupaten Jembrana
h) Masih terbatasnya Balai Latihan Kerja (BLK) disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. (misalnya: Pariwisata, Pertukangan, Bengkel, Tenun Ikat, inovasi Pertanian, Kerajinan dll). 11) Isu Strategis Bidang Pariwisata; a) Masih terbatasnya destinasi Wisata Baru : Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam, Wisata Minat. b) Masih terbatasnya pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourism penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan). c) Masih terbatasnya pengembangan home base pariwisata menjadi wisata pedesaan/wisata budaya. d) Masih terbatasnya pengembangan obyek wisata baru yang menjadi wisata alternatif di Kabupaten e) Masih terbatasnya pengembangan SDM Pariwisata ,. f) Masih terbatasnya pengembangan standarisasi dan sertifikasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Jasa Pariwisata (Hotel, Restoran, Travel, Pramuwisata, Souvenir, dan Jasa Penunjang Pariwisata lainnya) dengan mengutamakan Local Genius. g) Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam penetapan standarisasi hotel. h) Masih terbatasnya kerjasama dengan para pelaku pariwisata. i) Masih terbatasnya pengembangan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi. j) Belum adanya Wisata Kebun Raya di Kabupaten Jembrana. k) Masih terbatasnya pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat dari hulu sampai dengan hilir. 12) Isu strategis Bidang Kemiskinan Daerah a) Masih tingginya angka kemiskinan yakni 3.737 KK b) Masih tingginya masyarakat yang rentan miskin yakni sebesar 7.929 KK 4.3.2 Isu strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur Isu strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur meliputi: 1) Isu strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pangan; a) Terbatasnya kualitas irigasi untuk pertanian. b) Terbatasnya jalan usaha tani. c) Terbatasnya jalan produksi. d) Masih kurangnya embung di Kabupaten Jembrana. e) Belum optimalnya Industri pengolahan ikan di Kabupaten Jembrana. f) Belum tersedianya Pasar Tradisional sentra Perikanan Terpadu di Kabupaten Jembrana.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-34
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Isu strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Bidang Papan a) Masih terbatasnya infrastruktur jalan lingkungan dan utilitas lingkungan. b) Belum optimalnya penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial. 3) Isu strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pendidikan a) Belum adanya stadion yang bertaraf international 4) Isu strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Bidang Adat a) Masih terbatasnya Kantor Majelis Madya Desa Pakraman yang representatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan adat. 5) Isu terhadap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Agama a) Masih terbatasnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju Pura. b) Masih terbatasnya taman, tempat parkir, kios, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura. c) Kurang memadainya kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia di Kabupaten Jembrana. 6) Isu terhadap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kebudayaan a) Masih terbatasnya Gedung - Gedung Sasana Budaya yang memadai sebagai sentral berkesenian, pusat pengembangan Seni, Sastra dan Budaya di Kabupaten Jembrana. b) Masih terbatasnya Sentra Pemasaran dan Promosi Kerajinan Rakyat di Kabupaten Jembrana 7) Isu terhadap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata a) Belum adanya Jalan Tol Gilimanuk - Padang Bay, dan shortcut antar Kabupaten/Kota se - Provinsi Bali. b) Belum adanya Kereta Api Lingkar Bali lewat kabupaten Jembrana. c) Belum adanya Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Gas 8) Isu terhadap Legislasi; a) Belum terinventarisasi, sinkronisasi, klasifikasi, dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan terkait dengan 5 (lima) Bidang Prioritas b) Belum Optimalnya legislasi bidang pangan, sandang, papan c) Belum Optimalnya legislasi bidang Kesehatan dan Pendidikan d) Belum Optimalnya legislasi bidang Agama, Adat dan budaya e) Belum Optimalnya legislasi bidang tenaga kerja dan jaminan sosial f) Belum Optimalnya legislasi bidang Pariwisata RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-35
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4.3.3
Isu strategis pada Pembangunan Peningkatan Daya Saing Daerah Isu strategis pada Pembangunan Peningkatan Daya Saing Daerah yang masih kurang optimal: a) Iklim Investasi: Kurangnya regulasi investasi di daerah; Kewenangan investasi masih tumpang tindih; Masih rendahnya promosi dan kerjasama potensi investasi daerah; Kurangnya infrastruktur penunjang investasi. b) Isu strategis pada sarana perhubungan: Belum lengkapnya sarana perhubungan; Image terhadap pemahaman masyarakat yang tidak mampu membedakan kewenangan jalur nasional yang melintas di Kabupaten. c) Isu strategis pada produktivitas daerah: Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pertanian guna keanekaragaman pangan Rendahnya minat masyarakat terhadap produk lokal (buah dan sayur lokal) Rendahnya rasa memiliki terhadap produk-produk daerah; Rendahnya kualitas produk lokal.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IV-36
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi dan Misi Kabupaten Jembrana Jangka Panjang Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen pemerintah kabupaten beserta masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Jembrana dan berdasarkan hasil studi penjaringan aspirasi masyarakat maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 sebagai berikut: ”Terwujudnya Jembrana Yang Jagadhita Berlandaskan Tri Hitakarana” Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jembrana tersebut maka ditetapkan 7 (Tujuh) Misi Pembangunan Daerah 2006-2025, yaitu: 1. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance, 2. Meningkatkan kualitas SDM melalui perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, 3. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Sejahtera, melalui perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak, peningkatan pendapatan, dan mendorong daya beli masyarakat, 4. Mewujudkan layanan publik baik fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju kelestarian lingkungan hidup yang dilandasi keharmonisan hubungan antara manusia sesama, alam, dan Tuhan-nya dalam mencapai nilai - nilai budi luhur, religius dan bertaksu, 6. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Aman, Damai dan Demokratis, 7. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang berbudaya, toleransi tinggi, meredam konflik menuju terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.1.1Tujuan Dan Sasaran Jangka Panjang Dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana, maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir kali diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Perwujudan misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran. Adapun hubungan dan sasaran Kabupaten Jembrana tahun 2006-2025 adalah: Tabel 5.1 Tujuan Dan Sasaran Misi 1 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance No 1 1
Tujuan 2 Meningkatkan tata kepemerintahan yang baik.
2
Meningkatkan pembinaan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN Meningkatkan ketersediaan sistem administrasi pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan pertanahan dengan pendataan dan sertifikasi status dan peruntukan tanah di Kabupaten Jembrana. Meningkatkan partisipasi masayarakat dalam perencanaan pembangunan
3
4
kelola
Sasaran 3 Meningkatnya tata kelola asset dan keuangan yang baik Meningkatnya kepengawasan kebijakan kepala daerah Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya ketersediaan sistem administrasi pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan pertanahan dengan pendataan dan sertifikasi status dan peruntukan tanah di Kabupaten Jembrana. Meningkatnya partisipasi masayarakat dalam perencanaan pembangunan
Tabel 5.2 Tujuan Dan Sasaran Misi 2 Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Perluasan Akses Pendidikan Dan Layanan Kesehatan No 1 1
Tujuan 2 Meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, efektif dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta relevansi lulusan dengan lapangan kerja pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
Sasaran 3 Meningkatnya akses, mutu, efisiensi dan relevansi pengelolaan pendidikan.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemuda dan olah raga.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemuda dan olah raga.
3
Meningkatkan layanan Kesehatan sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan dampak negatif penyelenggaraan pembangunan terhadap masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sebagai investasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan
Tabel 5.3 Tujuan Dan Sasaran Misi 3 Mewujudkan Masyarakat Jembrana Yang Sejahtera, Melalui Perekonomian Yang Mampu Menyediakan Kesempatan Kerja, Penghidupan Yang Layak, Peningkatan Pendapatan, Dan Mendorong Daya Beli Masyarakat. No 1 1
2
Tujuan 2 Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi keluarga dan pemasaran hasil produk masyarakat pedesaan dan usaha ekonomi desa Meningkatkan koordinasi dan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat
4
Meningkatkan kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan petani - peternak dan petugas dalam mengembangkan sistim agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemen usaha.
5
Meningkatkan kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan petani, peternak dan petugas dalam mengembangakan sistem agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemend usaha.
6
Meningkatkan produksi pertanian,
Sasaran 3 Meningkatnya usaha perekonomian keluarga dan masyarakat serta pendapatan desa Meningkatnya koordinasi, produksi, distribusi,dan konsumsi serta keamanan pangan masyarakat. Meningkatnya kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan petani - peternak dan petugas dalam mengembangkan sistim agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemen usaha. Meningkatnya kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan petani, peternak dan petugas dalam mengembangakan sistem agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemend usaha. Meningkatnya produksi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
perkebunan dan peternakan untuk meningkatkan pendapatan petani, 7
Meningkatkan produktifitas usaha pertanian dalam arti luas melalui penguatan modal, peningkatan mutu intensifikasi dengan cara penggunaan sarana produksi yang optimal.
8
Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani nelayan dan meningkatnya pendapatan dan daya beli kelompok tani nelayan kecil.
9
Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha industri dan perdagangan serta aparat pembina dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan.
10
Mewujudkan perkembangan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dan pengelola Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
pertanian, perkebunan dan peternakan untuk meningkatkan pendapatan petani Meningkatnya produktifitas usaha pertanian dalam arti luas melalui penguatan modal, peningkatan mutu intensifikasi dengan cara penggunaan sarana produksi yang optimal. Meningkatnya pemberdayaan kelompok tani nelayan dan meningkatnya pendapatan dan daya beli kelompok tani nelayan kecil. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha industri dan perdagangan serta aparat pembina dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan. Terwujudnya perkembangan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dan pengelola Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Tabel 5.4 Tujuan Dan Sasaran Misi 4 Mewujudkan Layanan Publik Baik Fisik Maupun Non Fisik Dalam Rangka Meningkakan Daya Saing Daerah. No 1 1
Tujuan 2 Meningkatkan penuhan kebutuhan infra struktur pedesaan layak untuk mengurangi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
2
Meningkatkan kualitas struktur jalan dan jembatan sehingga mampu mengantisipasi dan melayani tingkat pertumbuhan arus lalu lintas
Sasaran 3 Meningkatnya penuhan kebutuhan infra struktur pedesaan layak untuk mengurangi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Meningkatnya kualitas struktur jalan dan jembatan sehingga mampu mengantisipasi dan melayani tingkat pertumbuhan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
penumpang, barang dan jasa di desa maupun di kota. 3
Meningkatkanketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah Kabupaten Jembrana.
4
Meningkatkanketersediaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi yang mampu mengakses ke seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Meningkatkanketersediaan sarana dan prasarana mendukung pelayanan perpustakaan sampai pada masyarakat pedesaan dengan buku – buku koleksi perpustakaan yang memadai. Meningkatkan peserta KB Aktif menjadi 41.683 dan peserta KB baru 6.680 akseptor, meningkatnya partisipasi pria dalam ber KB menjadi sekitar 2,00% dari peserta KB, meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41,00% dari peserta KB aktif
5
6
7
Meningkatkan peserta dan perlindungan anak
perempuan
8
Meningkatkan layanan administrasi kependudukan
arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa di desa maupun di kota. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah Kabupaten Jembrana. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi yang mampu mengakses ke seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana mendukung pelayanan perpustakaan sampai pada masyarakat pedesaan dengan buku – buku koleksi perpustakaan yang memadai. Meningkatnya peserta KB Aktif menjadi 41.683 dan peserta KB baru 6.680 akseptor, meningkatnya partisipasi pria dalam ber KB menjadi sekitar 2,00% dari peserta KB, meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41,00% dari peserta KB aktif. Meningkatnya peserta perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
Tabel 5.5 Tujuan Dan Sasaran Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Yang Bekelanjutan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Dilandasi Keharmonisan Hubungan Antara Manusia Sesama, Alam, Dan Tuhan-Nya Dalam Mencapai Nilai - Nilai Budi Luhur, Religius Dan Bertaksu No 1 1
Tujuan 2 Meningkatkan regulasiperumahan dan pemukiman
2
Meningkatkan sanitasi masyarakat
Sasaran 3 Meningkatnya ketersediaan regulasiregulasiperumahan dan pemukiman Meningkatnya sanitasi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3 4
Meningkatkan ketersediaan RTH Meningkatkan regulasi Tata Ruang yang dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mekanisme yang jelas dalam pengendalian pemanfaatan ruang
masyarakat Meningkatnya ketersediaan RTH Meningkatnya ketersediaan regulasi Tata Ruang yang dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembangunan
Tabel 5.6 Tujuan Dan Sasaran Misi 6 Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Aman, Damai dan Demokratis. No Tujuan 1 2 1 Meningkatkan azas demokrasi melalui pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat 2 Meningkatkan pembinaan kesbang poldagri 3 Meningkatkan pembenahan sistem dan 1. politik hukum, terwujudnya sistem Hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh Peraturan Perundang Undangan pada tingkat Pusat dan Daerah, serta tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan Peradilan dan penegak Hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan Hukum masyarakat secara keseluruhan.
4
Meningkatkan pembinaan Peraturan Perundang - Undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik terhadap warga Negara. 2.
5
Meningkatkan pembinaan Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dengan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
Sasaran 3 Meningkatnya azas demokrasi melalui pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat Meningkatnya pembinaan kesbang poldagri Meningkatnya pembenahan sistem dan politik hukum, terwujudnya sistem Hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh Peraturan Perundang-Undangan pada tingkat Pusat dan Daerah, serta tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan Peradilan dan penegak Hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan Hukum masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya pembinaan Peraturan Perundang - Undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik terhadap warga Negara. Meningkatnya pembinaan Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dengan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
6
Menurunkan ketegangan dan ancaman Menurunnya ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat; ancaman konflik antar kelompok masyarakat;
Tabel 5.7 Tujuan Dan Sasaran Misi 7 Mewujudkan masyarakat Jembrana yang berbudaya, toleransi tinggi, meredam konflik menuju terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia No Tujuan 1 2 1 3. Meningkatkan pembinaan kerukunan 4. antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat. 2 5. Meningkatkan pembinaan kebudayaan 7. Daerah dengan semangat mekepung 6. 3 Menurunkan ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antargolongan di Daerah - daerah rawan konflik; 4 Menurunkan ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat; 5
Meningkatkan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat.
6
Meningkatkan pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung
7
Meningkatkan pembinaan kemitraan dunia usaha kepariwisataan dengan pemerintah dalam mengembangkan dan menggali potensi wisata, termasuk aset budaya dan terwujudnya pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan terencana dalam tahap - tahap pencapaiannya.
Sasaran 3 Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat. Meningkatnya pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antargolongan di Daerah - daerah rawan konflik; Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat; Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat. Meningkatnya pembinaan kebudayaan Daerah dengan semangat mekepung Meningkatnya pembinaan kemitraan dunia usaha kepariwisataan dengan pemerintah dalam mengembangkan dan menggali potensi wisata, termasuk aset budaya dan terwujudnya pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan terencana dalam tahap - tahap pencapaiannya.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5.2 Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2016-2021 5.2.1 Visi dan Misi Jangka Menengah Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah. Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian berbangsa. Hal ini juga berpengaruh pada proses pembangunan di daerah. Untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan cita-cita rakyat, tidak terlepas dari sebuah perjuangan yang dipandu oleh sebuah ideologi. Ideologi sebagai penuntun, Ideologi sebagai penggerak, Ideologi sebagai pemersatu perjuangan, dan Ideologi itu sebagai bintang pengarah. Visi, Misi, dan Program sebagai sebuah perjuangan ideologi kemudian diwujudkan secara nyata dalam politik legislasi, melalui Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati. Dijabarkan pula melalui politik anggaran dalam APBD, serta dijabarkan kedalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Amanat masyarakat Jembrana yang secara kultur budaya memiliki spirit yang bisa dijadikan spirit pembangunan, yaitu semangat “Mekepung”, dimana semangat berkompetisi, untuk menjadi yang terbaik. Disamping semangat “mekepung” tersebut, Jembrana juga memiliki semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan toleransi beragama yang sangat kuat (menyama braya), yang menjadi salah satu modal dalam pembangunan Jembrana. Oleh karena itu kunci membangun Jembrana adalah semangat kebersamaan, gotong royong, dan toleransi serta didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan unggul, untuk Jembrana yang sejahtera dan melakukan berbagai inovasi, untuk Jembrana yang lebih baik. Untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam pembangunan Kabupaten Jembrana tersebut diperlukan suatu landasan Ideologi pembangunan yaitu : 1) Pancasila 1 Juni 1945, 2) UUD 1945, 3) Ajaran Tri Sakti, Bung Karno 4) Nawa Cita Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945, meletakan dasar sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakan kembali jiwa kedaulatan, martabat dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam, menemukan jalan bagi masa depan bangsa, dan meneguhkan kembali jiwa gotong-royong. RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tri Sakti, memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni : 1) Berdaulat dalam bidang politik, dimana kedaulatan dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa. 2) Berdikari dibidang ekonomi, dimana berdikari dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara mempunyai karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara. 3) Berkeperibadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia dimasa depan. Jalan Tri Sakti menjadi basis dalam membangun karakter kebangsaan dan landasan kebijakan, yang diterjemahkan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nawa Cita sebagai sembilan agenda perubahan menuju Indonesia Hebat, menjadi landasan dalam penjabaran Visi, Misi dan Program, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Jembrana. Nawa Cita merupakan 9 (sembilan) agenda perubahan menuju Indonesia Hebat yaitu : 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2) Membuat Pemerintah Yang Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya. 3) Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan. 4) Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6) Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan daya Saing di Pasar Internasional. 7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakan sektor sektor strategis ekonomi domestik. 8) Melakukan Revolusi Karakter Bangsa. 9) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kabupaten Jembrana dengan segala keterbatasan dan kemampuan daerah yang dimiliki, sangat yakin bisa mewujudkan Jembrana yang lebih baik, sehingga 5 (lima) tahun ke depan, pemerintahan berkomitmen pada Visi sebagai berikut :
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera” Penjelasan Visi : 1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan daya belinya. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul yang dimaksud adalah SDM yang memiliki segala kelebihan, baik jasmani maupun rohani, materiil maupun moril yang secara menyeluruh (komprehensif) dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan dimasa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing, Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing, adalah SDM yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan saat yang sama memelihara pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan. 4. Optimalisasi, Optimalisasi adalah pencarian atau pencapaian nilai terbaik dari yang tersedia, secara efektif dan efisien dari beberapa fungsi yang diberikan. 5. Sumber daya Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya alam nonhayati dan sumber daya buatan. 6. Sejahtera, Sejahtera dimana kesejahteraan yang dimaksud disini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan serta mampu mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak. Untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan sumber Daya menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera”, ditetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul 2. Mengoptimalkan pemanfaatkan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam 3. Melakukan berbagai inovasi, dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK Penjelasan dari masing-masing Misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman. Hal ini merupakan penjabaran dari agenda ke-5 dari Nawa Cita, yaitu ”Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. 2.
Mengoptimalkan sumber daya ekonomi dan Sumber Daya Alam. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/pelaku pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.Hal ini merupakan penjabaran dari agenda ke-6 dan 7 dari Nawa Cita, yaitu ”Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional”, dan ”Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.
3.
Melakukan berbagai inovasi, dan membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis reasearch dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK. Inovasi-inovasi yang dilakukan semua berdasarkan atas kajian-kajian baik dari sisi hukum, teknis, dan ekomonis, sehinga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian akan tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing–masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Hal ini merupakan penjabaran dari agenda ke-2 dan 4 dari Nawa Cita, yaitu ” Membuat Pemerintah Yang Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”, dan ”Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5.2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Jembrana Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Tujuan. Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dengan Tujuan Prioritas sebagai berikut. Tabel 5.8 Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 No Misi Tujuan Prioritas 1 2 3 1 Meningkatan kualitas 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya sumber daya manusia yang manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya profesional berdaya saing saing unggul yang unggul 2 Mengoptimalkan 1.Meningkatkan nilai tambah perekonomian pemanfaatkan sumber daya 2.Meningkatkan pembangunan yang ekonomi dan sumber daya berwawasan lingkungan hidup alam 3.Meningkatkan ketersediaan Perumahan dan Pemukiman,Infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi informatika dengan mempertimbangkan tata ruang 3 Melakukan berbagai inovasi, 1.Meningkatkan sistem inovasi daerah dan membangun jiwa (SIDa) danmembangun jiwa entrepreneur entrepreneur masyarakat masyarakat berbasis berbasis Research dengan Researchsertapengembangan IPTEK pemanfaatan kemajuan 2.Meningkatkan akuntabilitas kinerja IPTEK penyelenggaraan pemerintahan 3.Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum serta pelindungan Masyarakat
Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran. Berikut diuraikan keterkaitan antara Tujuan Prioritas dan sasaran strategis sebagai berikut. Tabel 5.9 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 No Tujuan Prioritas 1 2 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing unggul
No Sasaran Strategis 3 4 1 Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan 2 Meningkatnya Cakupan Layanan kesehatan 3 Meningkatnya Cakupan Layanan Pemuda dan Olahraga,Kebudayaan,
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4
5
2
Meningkatkan nilai tambah perekonomian
6
7
8
9
3
Meningkatkan pembangunan 10 yang berwawasan lingkungan hidup
4
Meningkatkan ketersediaan 11 Perumahan dan Pemukiman,Infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi informatika dengan mempertimbangkan tata ruang Meningkatkan sistem inovasi 12 daerah (SIDa) melalui pengembangan IPTEK
5
6
Meningkatkan akuntabilitas 13 kinerja penyelenggaraan pemerintahan 14
Perpustakaan dan Arsip. Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan Perempuan, KB, tenaga kerja, transmigrasi, Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat dan berkualitas Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai penyangga ketahanan pangan Meningkatnya produktivitas perikanan sebagai penyangga perekonomian daerah Menurunnya angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pariwisata Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi melalui Koperasi, UMKM, sentra-sentra industri, perdagangan dan penanaman modal. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup termasuk taman hutan raya Meningkatnya ketersediaan Perumahan dan Pemukiman,Infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi informatika dengan mempertimbangkan tata ruang Meningkatnya sistem inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dan pengembangan IPTEK Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan data ekonomi makro/statistik daerah
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7
Meningkatkanketenteraman, ketertiban umum serta pelindunganmasyarakat
15
Meningkanya ketenteraman, ketertiban umum, pelindunganmasyarakat dalam kerangka memperteguh NKRI
5.2.3.Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Jembrana dalam lima Tahun selengkapnya dapat dilihat pada format RPJMD terlampir. 5.2.4 Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 5.10 Visi,Msi,Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Visi:“Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan sumber Daya menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera”,
No
Misi
Tujuan
Sasaran
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun 2016
1
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul
1. Meningkatk an kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing unggul
1) Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan
2017
2018
2019
Penanggung jawab 2020
2021
-
Rata-rata lama sekolah
8,0
8,3
8,7
8,8
8,9
9,0
Dikporaparbud
-
Angka melek huruf
90,39
91,30
91,50
91,60
91,70
91,80
Dikporaparbud
-
APK PAUDNI (%)
61,07
62,05
63,25%
64,12%
65,01%
65,89%
Dikporaparbud
Cakupan layanan pendidikan dasar Sembilan tahun
Dikporaparbud
-
APK SD/MI (%)
108,00
108,50
109,00
109,50
110,00
110,50
Dikporaparbud
-
APK SMP/MTs (%)
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
Dikporaparbud
-
APM SD/MI (%)
95,00
95,50
96,00
96,50
97,00
97,50
Dikporaparbud
-
APM SMP/MTs (%)
100
100
100
100
100
100
Dikporaparbud
-
Angka melanjutkan SD/MI(%)
99,54
99,65
99,76
99,85
99,92
100
Dikporaparbud
-
Angka melanjutkan SMP/MTs(%)
99,46
99,50
99,55
99,58
99,60
99,70
Dikporaparbud
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
DO SMP/MTs(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dikporaparbud
Cakupan layanan pendidikan menengah (%)
75,60
-
-
-
-
-
Dikporaparbud
-
APK SMA/SMK (%)
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
Dikporaparbud
-
APM SMA/SMK (%)
80,25
80,40
80,50
80,60
80,70
80,75
Dikporaparbud
-
DO SMA/SMK (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dikporaparbud
-
Cakupan layanan pendidikan non formal(%)
76
77
78
79
80
81
Dikporaparbud
-
Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan(%)
70
70
72
75
77
80
Dikporaparbud
-
Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan(%)
70
70
75
75
80
90
Dikporaparbud
71,80
71,80
71,82
71,82
71,83
71,83
Dinas Kesehatan
-
DO SD/MI(%)
-
Dikporaparbud
KESEHATAN
2)Meningkatnya
-
Angka Harapan Hidup (Th)
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
Sasaran
Cakupan Layanan kesehatan
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
145,7
145,7
124,8
124,8
104,0
104,0
-
Angka kematian ibu
Dinas Kesehatan
-
Angka kematian bayi
7,1
7,1
6,6
6,6
6,2
6,2
Dinas Kesehatan
-
Angka kematian Balita
7,5
7,5
7,0
7,0
6,2
6,2
Dinas Kesehatan
-
Angka kematian ibu
145,7
145,7
124,8
124,8
104,0
104,0
Dinas Kesehatan
-
Persentase Desa Kelurahan UCI(%)
100
100
100
100
100
100
DinasKesehatan
-
Persentase masyarakat yang terlayani(%)
100
100
100
100
100
100
-
Cakupan Pengembangan Obat Bahan Asli Indonesia(kali)
1
2
2
4
6
6
-
Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif(%)
70
75
85
90
95
95
-
Persentase Penurunan Gizi Buruk ( %)
0,029
0,024
0,024
0,019
0.014
0,014
Dinas Kesehatan
-
Persentase Rumah Sehat
52,28
0
0
60
75
95
Dinas Kesehatan
-
Persentase Sarana dan Prasarana Rumah sakit yang diadakan
-
-
-
-
-
-
-
Persentase pelayanan kesehatan BLUD(%)
90-
91
92
93
94
94
-
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia(%)
50
65
65
70
75
75
-
Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan(kali)
10
20
20
30
40
40
-
Persentase Meningkatnya peran pemuda (%)
10
10
15
20
25
30
Dikporaparbud
-
Persentase Meningkatnya pesertaolahraga(%)
10
15
15
20
20
30
Dikporaparbud
-
Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga(%)
10
15
15
15
20
25
Dikporaparbud
RSU Negara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
RSU Negara RSU Negara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
PEMUDA DAN OLAHRAGA
3) Meningkatnya Cakupan Layanan Pemuda dan Olahraga,Kebu dayaan, Perpustakaan dan Arsip.
KEBUDAYAAN -
Cakupan Pengelolaan Adat Budaya (%)
77
80
83
85
90
95
Dikporaparbud
-
Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)
77%
80%
85%
87%
90
95
Dikporaparbud
-
Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)
86
87
90
93
95
97
Dikporaparbud
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
Sasaran
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
PERPUSTAKAAN -
Persentase pemustaka
57
59
61
63
65
67
-
Presentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan umum daerah
57
59
61
63
65
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
-
Persentase Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Jembrana
70
80
80
90
95
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
-
Jumlah bahasa dan sastra yang tergali terkait dengan naskah kuno
0
0
2
2
2
2
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
-
Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan kearsipan mengau kepada peraturan perundang-undangan(%)
40
50
60
70
90
100
-
Persentase instansi pemerintah yang mendapat pembinaan kearsipan(%)
70
80
90
95
100
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
-
Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo
40
50
60
70
90
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
-
Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo
40
50
60
70
90
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
-
Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo
40
50
60
70
90
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
-
Persentase Pegawai dilingkungan Pembkab yang mendapat bintek kearsipan
60
80
90
100
100
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
-
Indeks Pembangunan Gender
71,5
72
72,5
73
73,5
74
Kantor PPKB
-
Prosenase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
87
86
87
88
89
90
-
Partisipasi Perempuan(%)
80
82
84
86
88
90
-
Rasio KDRT(%)
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
Kantor PPKB
-
Jumlah organisasi perempuan aktif
19
19
19
19
19
19
Kantor PPKB
KEARSIPAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK
4) Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan Perempuan, KB, tenaga kerja, transmigrasi , Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
Angkatan
Kerja
Kantor PPKB
Kantor PPKB
PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KB -
Laju Pertumbuhan Penduduk(%)
1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
Kantor PPKB
-
Prepalensi peserta KB aktif (%)
79,99
80
81
82
83
84
Kantor PPKB
-
Ratio Akseptor KB (%)
79,99
80
80
82
83
84
Kantor PPKB
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
Sasaran
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
13
13
12
11
10
10
Kantor PPKB
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
Kantor PPKB
2,95
2,75
2,65
2,55
2,45
2,35
Dinas Kesos Nakertrans
-
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1(%)
-
Rata-rata jumlah anak perkeluarga
-
Tingkat Pengangguran terbuka
-
Cakupan tenaga kerja yang berkompeten
55
57
60
62
65
67
Dinas Kesos Nakertrans
-
Cakupan perlindungan lembaga ketenagakerjaan
4
3
3
2
2
2
Dinas Kesos Nakertrans
-
Persentase peningkatan transmigrasi
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Dinas Kesos Nakertrans
-
Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan ketersediaan database kependudukan(%)
90
92
93
94
95
96
Dafdukcapil
Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan ketersediaan database kependudukan(%)
90
92
93
94
95
96
Dafdukcapil
95
96
97
98
99
100
91
92
93
94
95
96
BKD
90%
90%
90%
90%
90%
90%
BKD
75%
80%
85%
90%
95%
95%
BKD
95%
95%
95%
95%
95%
95%
BKD
67
70
75
80
85
BPMPD
TENAGA KERJA
TRANSMIGRASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL
-
-
Prosesntase kepemilikan KTP
KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5) Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat dan berkualitas
-
Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dalam jabatan(%)
-
Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN
-
Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
-
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
-
Peningkatan pengelolaan sistem ketahanan pangan berbasis keluarga (%)
KETAHANAN PANGAN
2
Mengoptimalka
2. Meningkatkan
6) Meningkatnya
65
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
n pemanfaatkan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam
Tujuan
nilai tambah perekonomian
Sasaran
produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai penyangga ketahanan pangan
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
32,70
35
40
45
50
55
BPMPD
92
93
94
95
96
97
BPMPD
104,19
104,20
104,22
104,24
104,26
104,30
-
Persentase penanganan rawan pangan (%)
-
Persentase skor pola pangan harapan tingkat konsumsi(%)
-
NTP
-
Persentase perolehan harga gabah petani sesuai dengan HET(%)
25
30
35
40
45
50
Dinas PPP
-
Persentase Peningkatan pengetahauan dan keterampilan petani
50
55
57
60
65
70
Dinas PPP
-
Produksi tanaman pangan dan holtikultura
4
6
8
10
12
14
Dinas PPP
-
Produksi Tanaman Perkebunan
3
5
7
9
11
12
-
Persentase meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh
2%
2
2
2
2
2
Dinas PPP
-
Penurunan tingkat kesakitan hewan
15
14,5
14
13,5
13
12,5
Dinas PPP
-
Prosnetase peningkatan populasi ternak melalui pelaksanaan inseminasi buatan
10
12
14
15
17
20
Dinas PPP
PERTANIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
7) Meningkatnya produktivitas perikanan sebagai penyangga perekonomian daerah
-
Jumlah kawasan konservasi perairan (kawasan)
1
1
1
1
1
1
DKPK
-
Persentase cakupan pengawasan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
91
95
96
97
97
97
DKPK
-
Persentase cakupan bina kelompok nelayan
20
30
40
50
60
70
-
Persentase Produksi Perikanan budidaya
90,73
90,81
91,74
92,84
93,89
95,10
DKPK
-
Persentase Produksi perikanan perikanan tangkap
88,04%
89,59
91,20
94,63
97,18
97,93
DKPK
-
Persentase Cakupan Bina kelompok nelayan
60%
65
70
75
80
85
DKPK
-
Persentase Konsumsi Ikan
18%
22
24
26
29
31
DKPK
-
Ketersediaan kawasan Minapolitan
1
1
1
1
1
1
DKPK
3.537
3.337
3.137
2.937
2.737
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
8) Menurunnya
-
Angka kemiskinan (KK)
3.737
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
Sasaran
angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial, dan Pariwisata
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
Persentase desa tertib administrasi (%)
65
70
75
80
85
90
-
Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif(%)
87
88
89
90
91
92
BPMPD
-
Persentase lembaga keuangan mikro di kelurahan dan desa yang aktif(%)
85
86
87
88
89
90
BPMPD
-
Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbang(%)
87
88
89
90
91
92
BPMPD
-
Persentase aparatur desa yang kompeten(%)
88
89
90
91
92
93
BPMPD
SOSIAL -
Persentase menurunnya Angka PMKS(%)
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
Dinas Kesos Nakertrans
-
Persentase capaian pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial
62
64
66
68
70
72
Dinas Kesos Nakertrans
PARIWISATA
-
Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)
171.871
189.059
207. 965
228. 761
251. 637
276.800
Dikporaparbud
62
65
70
75
80
85
Dikporaparbud
-
15
20
30
40
50
Dikporaparbud
-
Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata (%)
-
Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)
-
Persentase pertumbuhan ekonomi
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00%
36,00
Perindagkop
-
Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00%
36,00
Perindagkop
-
Persentase Peningkatan Jumlah UMKM memiliki Kewirausahaan
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
Perindagkop
KOPERASI DAN UKM
9) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi melalui Koperasi ,UMKM, sentra-sentra industri , perdagangan dan Penanaman Modal.
-
Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi
2,00
3,00
4,00
5,00
5,00
5,00
Perindagkop
-
Persentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas
3,37
3,26
3,16%
3,06%
2,97
2,88
Perindagkop
-
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
10
8,80
9,0
PERDAGANGAN 9,87
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
9,90
9,95
V-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
Sasaran
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
-
Persentase Pengawasan barang dan jasa di pasar.
-
Persentase Alat UTTP yang di tera/tera ulang.
-
Persentase Peningkatan Nilai Ekspor
-
Persentase Perdagangan.
-
Persentase Peningkatan Legalitas Usaha Perdagngan
-
Persentase Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok.(kurang dari…%)
-
Persentase Perdagangan.
Peredaran
Peningkatan
Peningkatan
Pasilitas
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25
25
25
25
25
25
48
50
60
65
70
75
5
6,58
7,10
7,26
8,15
8,68
Dinas Perindagkop
16,67
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Dinas Perindagkop
11,49
10
7
5
8
6
Dinas Perindagkop
10
10
10
10
10
10
16,67
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Dinas Perindagkop
Dinas Perindagkop
Pasilitas Dinas Perindagkop
PERINDUSTRIAN -
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)
7,67
7,80
7,95
8,05
8,80
8,80
-
Persentase Peningkatan Jumlah IKM.
3,06
3,16
3,26
3,36
3,46
3,56
Perindagkop
-
Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM.
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
Perindagkop
-
Persentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
Perindagkop
-
Jumlah peningkatan investor berskala nasional (PMA/PMDN)
-
Jumlah peningkatan nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
-
Persentase Tingkat Layanan Persampahan
-
Tingkat Ketaatan Perusahaan memiliki Dampak Lingkungan
-
Tingkat Pemantauan Kualitas Air, Udara dan tanah
-
Nilai Peringkat Adipura
PENANAMAN MODAL 250
275
303
335
370
410
Bappeda & PM
120M
130M
140M
150M
160M
170M
Bappeda & PM
82.22%
50
55
60
70
75
LHKP
60%
65
70
75
80
80
1 kali
2 kali
4 kali
4 kali
4
6
Nilai 72
74
75
75
75
76
LINGKUNGAN HIDUP
3. .Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
10) Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan daya dukung
yang
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-21
LHKP LHKP LHKP
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
Sasaran
lingkungan hidup termasuk taman hutan raya
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tingkat Pembinaan dan Pendampingan Sekolah Adiwiyata dan Kelompok Peduli Lingkungan
15 sekolah
15
15
16
16
17
-
Tingkat Dokumen yang Informasi Lingkungan Hidup
4 dokumen
6
6
6
6
6
-
Persentase Luar Ruang Terbuka Hijau
65%
23
25
26
27
28
LHKP
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
LHKP
2 Paket
900 M2
1.260 M2
1.489 M2
1.091 M2
1.783 M2
PU
2 Bh
4 Bh
2 Bh
2 Bh
2 Bh
2 Bh
PU
-
Memuat
LHKP
LHKP
ESDM -
Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
2 dok
PEKERJAAN UMUM
4. Meningkatkan ketersediaan Perumahan dan Pemukiman ,Infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi informatikan dengan mempertimban gkan tata ruang
11) Meningkatnya ketersediaan Perumahan dan Pemukiman ,Infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi informatika dengan mempertimban gkan tata ruang
-
Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Persentase pembangunan jalan dan jembatan
-
Persentase peningkatan sistem draenase dan pembangunan trotoar
4 Paket
1.260 M’
1.700 M’
1.900 M
2.050 M’
2.200 M’
PU
-
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)
74,14
79,00
84,00
89,00
94,00
99,00
PU
-
Persentase pemetaan data jalan dan jembatan
941,023 Km
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
PU
-
Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)
13 Paket
9.500 M’
9.500 M’
9.500 M’
9.500 M’
9.500 M’
PU
-
Rumah tangga pengguna air bersih (%)
3 Paket
95,51
96,61
97,71
100
100
PU
-
Persentase terbangunnya sarana prasarana penanggulangan banjir
3.000 M’
3.000 M’
4.000 M’
4.500 M’
5.500 M’
PU
-
Persentase pembangunan peningkatan infrastruktur Dasar
7 Paket
479 M2
479 M2
654 M2
470 M2
1.025 M2
PU
-
Persentase rehabilitasi pebaangunan infrastruktur perdesaan
65 Km
5,00 Km.
5,00 Km.
5,00 Km.
5,00 Km.
5,00 Km.
PU
-
Persentase legalisasi ranperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan
2 Paket
15 dok
14 dok
14 dok
14 dok
16 dok
PU
-
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)
25,8
25,9
26,0
26,4
26,6
26,8
PU
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
5.000
M’
V-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
Sasaran
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25
25,2
25,4
25,5
25,8
25,9
PU
-
Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)
-
Rumah layak huni (%)
90,99
91,69
92,39
93,09
93,79
94,49
PU
-
Rumah tangga bersanitasi (%)
91,29
92,99
94,69
96,39
98,89
99,80
PU
-
Persentase terwujudnya fasilitasi dan sarana permukiman
-
-
19 Desa
20 Desa
16 Desa
6 Desa
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PU
PERHUBUNGAN -
Persentase tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan(%)
100
19.36
19.82
20.25
20.25
20.25
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
-
Persentase penurunan angka kecelakaan(%)
90
18.88
19.71
19.80
20.80
20.80
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -
Persentase terpenuhinya informasi publik
keterbukaan
-
Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
90
20.00
20.83
20.83
20.83
20.83
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
90
20
20
20
20
20
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LITBANG
5. Meningkatkan sistem inovasi daerah (SIDa) melalui pengembangan IPTEK
12) Meningkatnya sistem inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dan pengembangan IPTEK
-
Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) dlm 1 tahun
-
Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian (kajian)
-
Jumlah Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS
Bappeda dan PM
Bappeda dan PM Bappeda dan PM
22
20
20
20
20
102
PERTANAHAN
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraa n pemerintahan
Sasaran
13) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan yang akuntabel
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
Persentase asset tanah Pemerintah kabupaten jembrana
386
45
45
45
45
45
SEKDA
-
Jlh ijin pertanahan yg menjadi urusan pemerintah daerah
415
20
20
20
20
20
SEKDA
-
Persentase penyelesaian kasus pertanahan yang menjadi urusan pemerintah daerah
100
100
100
100
100
100
SEKDA
40
45
50
55
Sekretaris Daerah
PERSANDIAN -
Rasio dokumen persandian terhadap kebutuhan
35
37 KEUANGAN
-
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah
-
Persentase Peningkatan Pajak Daerah.
-
2,2
3,41
14,7
14,9
15,1
15,3
7
7
7
7
7
7
Persentase Peningkatan Non Pajak Daerah.
7
7
7
7
7
7
Dinas Pendapatan
-
Persentase Wajib Pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu.
82
84
86
88
90
92
Dinas Pendapatan
-
Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya
3
3
3
3
3
3
SETDA Bagian Keuangan
-
Meningkatnya kaulitas pengelolaan keuangan daerah
37
37
37
37
37
37
SETDA Bagian Keuangan
-
Persentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
90
90
90
90
90
Sekret. DPRD
-
Capaian kineja Instansi pemerintah minimal B
10
20
30
40
50
60
SETDA
-
Capaian kineja pengelolaan keuangan daerah
80
83
85
87
88
90
-
Cakupan keharmonisan produk hukum daerah,
10
20
30
40
50
60
SETDA
10
20
30
40
50
60
SETDA
Dinas Pendapatan
SEKRETARIAT DPRD 90
SEKRETARIAT DAERAH
-
Cakupan kesesuaian jabatan dengan persyartan jabatan INSPEKTORAT
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Tujuan
Sasaran
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
Persentase PD yang mendapat nilai >CC hasil penilaian Inspektorat
80
83
85
87
88
90
INSPEKTORAT
-
Persentase Notisi Review laporan keuangan/LKPD yang ditindaklanjuti oleh PD dan SKPKD
100
100
100
100
100
100
INSPEKTORAT
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti
81
82
82
83
84
90
INSPEKTORAT
74,05
74,06
74,07
74,08
74,09
74,10
KPT
-
PERIJINAN TERPADU -
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayaan perijinan
-
Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana dengan RPJMD Provinsi Bali dan RPJMN(%)
75
80
85
90
95
97
Bappeda & PM
-
Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana
85
90
95
96
97
98
Bappeda & PM
-
Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan
65
70
75
80
85
87
Bappeda & PM
-
Cakupan ketersediaandokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana
65
70
75
80
85
87
-
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
65
70
75
80
85
87
Bappeda & PM
-
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya
65
70
75
80
85
87
Bappeda & PM
-
Persentase data/ informasi tentang pembangunan
85
90
91
92
93
94
Bappeda & PM
-
Ketersediaan data informasi/ statistik daerah
65
70
-
-
-
-
Bappeda dan PM
-
Persentase penegakan peraturan perundang-undangan (%)
85
85
85
85
85
85
Satpol PP
-
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa
75
80
85
90
92
95
Kantor Kesbang Pol
-
Jumlah laporan dari anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUD(Kali )
80
80
80
80
80
80
Kantor Kesbang Pol
PERENCANAAN
14) Meningkatnya ketersediaan Dokumen Perencanaan dan data ekonomi makro/statistik daerah
Melakukan berbagai inovasi, dan membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis
7.Meningkatkanke tenteraman, ketertiban umum serta pelindunganMa syarakat
15) Meningkanya ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan Masyarakat dalam kerangka memperteguh
KESBANGPOLDAGRI
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Misi
Research dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK
Tujuan
Sasaran
NKRI
Urusan Pemerintahan Indikator KinerjaSasaran
Target Capaian Setiap Tahun
Penanggung jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
Persentase organisasi siswa tingkat SMA sederajat yang mendapat pemahaman tentang nasionalisme
70
70
70
70
70
70
Kantor Kesbang Pol
-
Jumlah rapat dan sosialisasi dan penanganan konflik sosial
80
80
80
80
80
80
Kantor Kesbang Pol
-
Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu
70
70
70
70
70
70
Kantor Kesbang Pol
-
Persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan
70
70
70
70
70
70
Kantor Kesbang Pol
-
Persentase pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
60
60
60
60
60
60
Kantor Satpol PP
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
V-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) misi,dengan 11(Sebelas) Prioritas Bidang Pembangunan yaitu : 1. Prioritas satu; Bidang Pangan 2. Prioritas Kedua ; Bidang Sandang 3. Prioritas Ketiga; Bidang Papan 4. Prioritas Keempat; Bidang Kesehatan 5. Prioritas Kelima, Bidang Pendidikan 6. Prioritas Keenam Bidang Adat. 7. Prioritas Ketujuh; Bidang Agama. 8. Prioritas Kedelapan Bidang; Kebudayaan. 9. Prioritas Kesembilan; Bidang Jaminan sosial; 10. Prioritas Kesepuluh; Bidang Pariwisata. 11. Prioritas Kesebelas Tata kelola kepemerintahan yang baik Keterkaitan Misi dan Prioritas Program dapat ditunjukan dalam tabel berikut: Tabel 6.1 Keterkaitan Misi dan Prioritas Program No Misi Meningkatkan kualitas sumber 1 daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul
1. 2.
3. 4. 5. 6.
Program Prioritas Prioritas Keempat; Bidang Kesehatan Prioritas Kelima, Bidang Pendidikan Prioritas Keenam Bidang Adat. Prioritas Ketujuh; Bidang Agama. Prioritas Kedelapan Bidang; Kebudayaan. Prioritas Kesepuluh; Bidang
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VI-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2
Mengoptimalkan Pemanfaatkan Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Pariwisata 7. Prioritas Kesembilan; Bidang Jaminan sosial 1. Prioritas satu; Bidang Pangan 2. Prioritas Kedua ; Bidang Sandang 3. Prioritas Ketiga; Bidang Papan
3
Melakukan berbagai inovasi, dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Researc dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK
1. Prioritas Keenam Tata kelola kepemerintahan yang baik
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VI-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Agar lebih terarah masing-masing prioritas program dimasukan dalam setiap misi. Agar prioritas program dalam setiap misi dapat terlaksana dengan baik guna mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut: Tabel 6.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera Misi Pertama: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul(Prioritas Keempat; Bidang Kesehatan, Prioritas Kelima, Bidang Pendidikan,Prioritas Keenam Bidang Adat, Prioritas Ketujuh; Bidang Agama, Prioritas Kedelapan Bidang; Kebudayaan, Prioritas Kesembilan; Bidang Jaminan social; dan Prioritas Kesepuluh; Bidang Pariwisata.) No
Tujuan
1 1
2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing unggul
Sasaran
Strategi
3 4 1) Meningkatnya Cakupan - Mendorong Perluasan akses dan mutu pendidikan. Layanan Pendidikan dan kesehatan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Arah Kebijakan 5 - Meningkatkan kualitas SDM lahir dan batin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. - Meningkatkan program penuntasan angka buta huruf melalui pelaksnaaan kegiatan paket A, B,C. - Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan; - Meningkatkan kesadaran penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan terutama pendidikan dasar 9 tahun. - Mendukung Wajib 12 Tahun terutama pendirian SMK - Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (ruang multimedia, ruang perpustakaan, laboratorium) - Meningkatkan pemerataan kebutuhan guru
VI-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
-
-
Mengusulkan Pengangkatan Guru Agama hindu Melaksanakan rehabilitasi sekolah Sosialisasi terkait PAUD Membangun PAUD Berbasis Desa Pekraman/Desa Adat
-
-
Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan guru
2) Meningkatnya Cakupan - Mendorong upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif Layanan kesehatan dan reahabilitatif secara holistik
- Peningkatan kemampuan Desa mengelola POSKESDES, POLINDES, dan POSTU.
- Meningkatkan sumber daya manusia kader Posyandu dan pemberian dukungan sarana dan prasarana yang layak kepada Posyandu di Desa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil - Meningkatkan status Puskesmas di setiap kecamatan menjadi Puskesmas Rawat Inap - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak. - Meningkatkan fasilitas kesehatan di puskesmas, poliklinik, pustu, dan rumah sakit. - Mengentaskan pecandu narkoba dengan membentuk rumah sakit narkoba - Perlunya melaksanakan perekrutan tenaga dokter umum, gigi dan spesialis; - Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan; - Mengatur penempatan Dokter Spesialis di RSUD Negara - Menambah Dokter Spesialis melalui MOU Universitas Udayana - Meningkatkan jumlah tenaga medis sehingga dapat
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VI-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3) Meningkatnya Cakupan - Mendorong kemandirian pemuda dan olahraga. Layanan Pemuda dan Mendorong bangkitnya Olahraga, Kebudayaan, olahraga prestasi. Perpustakaan dan Arsip. - Penanaman kecintaan pada budaya daerah dan nasional.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
melayani penduduk dengan baik; - Melakukan pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah yang tidak terjangkau; - Peningkatan IPTEK - Meberikan pelatihan - Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat - Memperkuat sistem pendataan balita gizi buruk - Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. - Peningkatan ketersediaan obat di Rumah Sakit/Balai Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan fasilias sarana dan prasarana kesehatan; - Meningkatkan aksesibiltas masyarakat miskin tehadap pelayanan kesehatan. - Pengadaan sarana cold chain - Penyuluhan tentang imunisasi bayi - Meningkatkan prestasi olah raga. - Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olah raga tradisional. - Penguatan Lembaga-lembaga Desa Pekraman/Desa Adat seperti banjar Adat, seka Truna dan seka-seka lainnya - Pemenuhi prajuru desa pekraman/desa Adat termasuk prajuru banjar yang dipilih sesuai dengan awig-awig - Melatih prajuru dalam pemahaman tugas pokok dan fungsinya - Membantu pembangunan pura khayangan, Palemahan dan Pawongan - Melalui pengaturan penduduk pendatang Desa Pekraman memantau karama Tamiu/Penduduk
VI-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
pendatang - Melakukan penguatan ekonomi berbasis desa Pekraman (Pasar Adat dan LPD) - Pembangunan bidang Agama merupakan prioritas bagi Kabupaten Jembrana - Membantu Rehabilitasi Sad khayangan, Dang Khayangan, Khayangan desa dan Khayangan jagad - Menata lingkungan agar sesuai dengan konsep Tri Hita Karana - Meingkatkan Sradha dan Bhakti umat Hindu - Menyusun dan melestarikan Purana Pura - Mengamankan Pratima Pura - Mendirikan Hindu Centre - Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama - Memelihara,Merevitalisasi seni Budaya Bali
4) Meningkatnya Cakupan - Optimalisasi Pengarusutamaan gender dan Layanan Pemberdayaan anak . Perempuan, KB, tenaga kerja, transmigrasi , Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Memelihara,Merevitalisasi seni Budaya Bali - Merevitalisasi keberadaan majelis pertimbangan dan pengembangan kebudayaan (LISTIBYA) - Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan. - Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pakraman, banjar dan berbagai sekaha. - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas Pelestarian Nilai-Nilai Budaya - Melaksanakan upaya-upaya advokasi agar perempuan agar bisa mendapat hak warisan serta hak “saling tegen”.
VI-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Mendorong peran serta masyarakat dalam ber KB dan pemberdayaan kelompok PIKKRR. - Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi.
- Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan. - Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing di posisi atas dalam bidang pemerintahan dan politik (kursi DPR/DPRD). - Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha. - Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak. - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau - Memantapkan kelembagaan KB di daerah - Pengembangan keterampilan tenaga kerja - Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dunia kerja dan pengusaha - Mendorong wira usaha baru - Memperkuat kerja sama dan hubungan dengan dunia usaha/Industri - Memperkuat akses permodalan masyarakat Jembrana untuk menangkap peluang kerja - Mewajibkan penyerapan tenaga kerja yang ada di desa Pekraman/Desa Adat - Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerjabagi masyarakat
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VI-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum Kabupatenn agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran - Optimalisasi pengelolaan transmigrasi. - Meningkatkan ketertiban dokumen kependudukan 5) Meningkatnya pelayanan - Meningkatkan tertib kepegawaian yang cepat, dokumen kepegawaian tepat dan berkualitas
1.
No 1 1
- Meningkatnya tertib pelaksanaan transmigrasi - Menata dan menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh. - Tertib dokumen kepegawaian
Misi Kedua: Mengoptimalkan Pemanfaatkan Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Prioritas Ketiga Pengentasan kemiskinan, Prioritas Keempat Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Prioritas Kelima Pembangunan Infrastruktur yang ramah Lingkungan Hidup) Tujuan 2 Meningkatkan nilai perekonomian
tambah
Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai penyangga ketahanan pangan
Strategi 4 1) Menjamin ketersediaan pangan
-
-
-
Pelestarian buah local; seperti Wani,Leci,kedondong dsb Memetakan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Mencanangkan gerakan kedaulatan beras
-
Memperkuat kelembagaan Subak
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Arah Kebijakan 5 Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktifitas pertanian dalam rangka daulat pangan
VI-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
-
-
Meningkatnya produktivitas perikanan sebagai penyangga perekonomian daerah Menurunnya angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial, dan Pariwisata
Membentuk BUMD yang mengelola pertanian Mengembangkan pertanian organik
hasil
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam arti luas sebagai salah satu penguat perekonomian terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan Mengoptimalkan pengelolaan pabrik penggilingan Padi Mengoptimalkan Agro Techo Park
1) Merubah perilaku, sikap dan ketrampilan Petani. 1) Mendorong produktivitas Perikanan.
-
1) Pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat. 2) Pengurangan beban PMKS dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
-
Pemberdayaan Masyarakat Miskis, Bedah Rumah Dan Bantuan Raskin.
-
Pemberian santunan kepada penderita cacat permanen dan lansia
-
Memastikan jaminan sosial
-
Pemberiantan santunan kematian
-
Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Mengoptimalkan Pepadu, Bimasena, Pertanian Organik Pengembangan sistem perikanan terpadu. Pembangunan sentra perikanan terpadu
VI-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
-
-
3) Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan Partisipasi Masyarakat.
-
4) Mengembangkan, menata dan mempromosikan obyek pariwisata daerah.
-
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
sosial. Melakukan peningkatan Pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah). Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan Penyandang Masalah Sosial Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Menggiatkan empowering yakni ”memotivasi” warga masyarakat untuk sadar akan masalah yang dihadapi, sadar akan potensi yang dimiliki untuk memecahkan masalah tersebut, mampu melihat alternatif yang dapat diambil serta mampu memutuskan alternatif pemecahan masalah. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam Pembangunan Desa Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kepariwisataan yang senergis dengan budaya dan potensi daerah. Pengembangan Destinasi wisata baru seperti wisata agro, wisata spiritual, wisata alam dan wisata minat Pengembangan Pariwisata berkelajutan dengan Green Tourism Pengembangan Home Base pariwisata menjadi wisata pedesaan/wisata budaya Pengembangan SDM Pariwisata Pengembangan pariwisata Hutan Raya
VI-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM
1) Mendorong pengembangan dan Pemberdayan Koperasi dan UMKM yang inovatif dan berdaya saing 2) Penguatan Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM,jaringan Usaha, perluasan aspek permohonan dan daya saing produk koperasi dan UMKM.
1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui koperasi dan UKM. 2) Peningkatan Daya saing koperasi dan UKM. 3) Peningkatan jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) bagi UKM.
-
Meningkatnya Industri Potensial
Pertumbuhan
Meningkatkan IKM.
Pertumbuhan
3 ) Mendorong produktivitas perindustrian
-
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Membentuk Jiwa wira usaha baru Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modalkerja dan kredit investasi. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) bagi UMKM. Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri di Kab. Jembrana kepada para IKM. Melalui pembangunan Industri berbasis SDM untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
VI-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan.
- Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Eksport. - Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan. - Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok - Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sektor Perdagangan.
4 ) Mendorong produktivitas perdagangan.
-
-
5) Meningkatkan Penanaman Modal di daerah
-
-
2
Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
1. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup termasuk taman hutan raya
1) Pengurangan kerusakan lingkungan hidup.
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor. Mendorong Investasi PMA dan PMDN yang berbudaya lokal.
-
Pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
-
Mengoptimalisasikan potensi, keselarasan tatanan kehidupan moderen, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam. Pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi. Mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Penyiapan bahan tenun Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil Industri Kecil dan Menengah. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ekspor.
VI-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
-
-
2) Menekan areal galian C 3) Peningkatan pemanfaatan Taman Huatan raya
-
3
Meningkatkan ketersediaan Perumahan dan Pemukiman ,Infrastruktur dasar, transportasi,
2. Meningkatnya ketersediaan Perumahan dan Pemukiman ,Infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi informatika dengan mempertimbangkan tata ruang
1) Penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur.
-
-
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
jurang. Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, pembangunan hutan kesejahteraan, hutan kota dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan, serta penanaman terumbu karang, budidaya kerang dan perikanan pantai, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut. Peningkatan Pemulihan dan Fungsi Kawasan Hutan, Perlindungan, Konservasi Alam serta Pelestarian Panorama Alam. Peningkatan kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Menutup Galian C Membangun Taman Huatan raya Penanaman tanaman langka terutama yang berguna untuk upakara Mengembangkan jalan dan jembatan Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air.
Mengembangkan dan meningkatan Fungsi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan kesejahteraan masyarakat Pengembangan prasarana dan sarana publik yang memadai guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara kecamatan. Pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan,sandang, pangan, papan, agama, kebudayaan, pariwisat, tenaga kerja dan
VI-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Melengkapi regulasi tata ruang.
-
3) Melengkapi regulasi pengelolaan Perumahan dan Pemukiman.
-
-
4) Pembenahan tata kelola perhubungan
-
-
-
5) Mendorong pengembangan komunikasi dan informatika
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
jaminan sosial Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentang ketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukung lingkungan. Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyaraka Mengembangan/meningkatan pelayanan jaringan prasarana transportasi untuk kesimbangan dan konektivitas wilayah; Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum, khususnya di daerah perkotaan dalam mengatasi kemacetan. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media masa
VI-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. No 1 1
2
Misi Ketiga: Melakukan berbagai inovasi, dan jiwa entrepreneur masyarakat kemajuan IPTEK( Prioritas ke enam Tata Kelola Kepemerintahan yang baik)
berbasis Research dengan pemanfaatan
Tujuan
Sasaran
Strategi
2
3
4
1. 1.Meningkatkan sistem inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dan pengembangan IPTEK
1) Mendorong menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)
- Mengembangkan Inovasi-inovasi Daerah
2) Mendorong bisnis inovatif 3) Memacu Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah 1) Penguatan regulasi pedoman kerja dalam pengelolaan keuangan. 2) Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 3) Pengelolaan pertanahan yang tertib dan akuntabel 4) Mendorong meningkatnya kualitas dan kuantitas penyusunan peraturan perundang-undangan 5) Mendorong Harmonisasi kelembagaan. 6) Mendorong kinerja aparatur.
- Menetapkan SOP bisnis inovatif - Menetapkan SOP pengembangan IPTEKIN strategis daerah - Pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan
Meningkatkan sistem daerah (SIDa) pengembangan IPTEK
inovasi melalui
Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
7) Mendorong persandian optimal
pengelolaan daerah yang
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Arah Kebijakan 5
- Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas KKN - Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel - Menetapkan SOP penyusunan peraturan perundang-undangan
- Optimalisasi tugas fungsi kelembagaan. - Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian. - Menetapkan SOP pengelolaan persandian daerah yang optimal
VI-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
8) Mendorong layanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang efektif dan efisien
- Menetapkan SOP layanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
9) Mendorong meningkatnya kualitas dan kuantitas penyusunan peraturan perundang-undangan 10) Medorong layanan prima
- Menetapkan SOP penyusunan peraturan perundang-undangan
11) Layanan yang mudah dan berstandar. 12) Mendorong meningkatnya kafasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah 13) Mendorong kerjasama antar daerah 14) Mendorong peningkatan kinerja sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah
3. Meningkatnya ketersediaan Dokumen Perencanaan dan data
1) Mendorong ketersediaan dokumen perencanaan 2) Mendorong kerjasama kabupaten, provinsi dan pusat penyusunan dokumen perencanaan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Menetapkan Peraturan bupati tentang Pedoman layanan prima - Membentuk peraturan daerah yang mengatur sandang, pangan, papan,pendidikan, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja dan jaminan sosial - Menyederhanakan proses dan persyaratan perijinan. - Menetapkan SOP peningkatan kafasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah - Menetapkan SOP kerjasama antar daerah - Pelaksanaan Review LKjIP Pemkab tepat waktu - Evaluasi LKjIP SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten sesuai dengan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014. - Review LKPD tepat waktu dan sesuai SAP - Penguatan partisipasi pemangku kepentingan - Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu
VI-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah
3
Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat
4. Meningkanya ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan Masyarakat dalam kerangka memperteguh NKRI
Mendorong ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan
- Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah
1) Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum
- Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai sekaa - Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar, terukur dan dikelola secara profesional. - Memantapkan penegakan perda dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir bathin. - Melibatkan masyarakat dan lembagalembaga adat sejak awal, berkaitan dangan pembuatan ataupun sosialisasi produkproduk peraturan perundang-unangan daerah. - Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak perda senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat pada Perda. -
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VI-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2)
Mendorong kemapanan sosial politik dalam kerangka memperteguh NKRI
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
- Pembinaan kemapanan sosial politik dalam kerangka memperteguh NKRI
VI-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATENN JEMBRANA 2016 – 2021 7.1
Kebijakan Umum Pembangunan
7.1.1. Amanat RPJM Nasional Tahun 2015-2019 Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. RPJM Nasional dituangkan kedalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 20152019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan di pusat dengan perencanaan pembangunan didaerah dapat terlihat dari bagan alir sebagai berikut :
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Gambar 7.1 Contoh Dukungan Daerah Dalam Pencapaian Nawa Cita Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
NAWACITA
RPJMN 2015-2019
VISI & MISI PRESIDEN
4 Prioritas Pokok • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi • Kemaritiman • Pariwisata & Ekonomi Kreatif Prioritas Wajib • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan Kemiskinan
Dimensi Pemerataan • Antar Wilayah • Antar Kelompok Pendapatan
MENDAGRI
Koordinasi Teknis antara K/L dgn daerah Prov oleh MENDAGRI dgn BAPPENAS EVALUASI PERDA
MUSRENBANG RPJMD PROV (Multi Stakeholder)
MUSRENBANG RPJMD K/K (Multi Stakeholder)
GUBERNUR
EVALUASI PERDA
RENSTRA-PD PROV
RPJMD PROV
Peserta: Kemendagri, DPRD, Bappeda & PD Prov, Prov yg berbatasan, Bappenas & K/L Koordinasi Teknis antara PROV dgn K/K oleh GUB
RENSTRA K/L
RPJMD K/K
Peserta: Bappeda & PD Prov, DPRD, Bappeda & PD K/K, K/K yg berbatasan
RENSTRA-PD K/K
Tabel 7.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Dengan Nawaciata (Prioritas Pembangunan Nasional) No
Prioritas Pembangunan Nasional
1 1 2 3 4
2 Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi**) Kemaritiman**) Pariwisata dan ekonomi kreatif
5 6 7
Pendidikan Kesehatan Penanggulangan kemiskinan
8
Antar wilayah
Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana 3 Prioritas satu bidang Pangan -
Prioritas sepuluh bidang Pariwisata Prioritas lima bidang Pendidikan Prioritas empat bidang Kesehatan Prioritas dua bidang Sandang Prioritas tiga bidang Papan Prioritas sembilan bidang Jaminan social Prioritas enam bidang Adat*)
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
9
Antar Kelompok
Prioritas delapan bidang Kebudayaan Prioritas tujuh bidang Agama**) Prioritas sebelas bidang Tata Kelola Pemerintahan yang baik *) Bukan kewenangan Kabupaten/kota namun disinergikan dengan kebudayaan **) Bukan kewenangan Kabupaten 7.1.2 Amanat RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 telah ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014. Visi Provinsi Bali merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 20132018. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih maka Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah “BALI MANDARA” (Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera). Visi Pembangunan Bali Mandara ini merupakan kelanjutan dari visi Bali Mandara sebelumnya (Bali Mandara Jilid I). Visi Bali Mandara Jilid II ini diharapkan akan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Bali dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat provinsi Bali, selaras dengan RPJM Nasional 2010-2014, dan RPJPD Provinsi Bali 2005-2025. “Bali Maju” adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keikhlasan demi tegaknya dharma. Bali yang maju adalah Bali yang harus tetap “metaksu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius. Bali yang maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu (Bali) serta adat istiadat Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka. “Bali Aman” adalah Bali yang ” dabdab” teratur sekala niskala. Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan-nya sejalan dengan konsep Tri Hita Karana. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti: terorisme, anarkisme dan virus non traditional threat lainnya yang mewarnai jaman Kali. “Bali Damai” adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin serta selalu dalam kondisi “tis” dan kondusif. Bali Damai adalah Bali yang menggambarkan adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan yang kental dengan suasana “briyag-briyug, pakedek pakenyem”. Hal tersebut sebagai indikator optimisme masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan. RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
“Bali yang Sejahtera” adalah Bali yang “sukerta sekala niskala” sebagai diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati. Artinya, segala aspek kejadian yang bervibrasi spiritual dan kontekstual potensial menyebabkan Daerah dan Masyarakat Bali maju, aman serta terasanya kedamaian, akan mengantarkan Daerah dan Masyarakat Bali pada kesejahteraan hidup sepanjang masa. Untuk mewujudkan visi “Bali Mandara” di atas, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Bali 2013-2018”, sebagai berikut : 1) Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern. 2) Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman. 3) Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali yang perlu didukung Kabupaten Jembrana adalah : (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Strategi Provinsi Bali yang memberi dampak pada RPJMD Kabupaten Jembrana, antara lain : 1. Mengendalikan Tingginya Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Pada dasarnya Strategi Mengendalikan Tingginya Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk mendukung seluruh capaian sasaran yang dilakukan pada tujuan dari seluruh misi (misi pertama, kedua, dan ketiga). Masalah kependudukan akan menjadi sumber berbagai masalah yang sudah dan akan terjadi di Bali, antara lain: masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk di Bali meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada periode 2000-2010.Selain itu, juga terjadi ketimpangan yang cukup tajam dalam hal pertumbuhan penduduk antar kabupaten/ kota di Bali yaitu 4,62% di Kabupaten Badung dan 4,01% di Kota Denpasar, dan hanya sekitar 1,01,5% di kabupaten lainnya bahkan kurang dari 1% di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. Bila laju pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota di Bali masih tetap sama dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 maka perkiraan jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 akan mencapai 4.727.270 jiwa, dimana penduduk Kota Denpasar akan melampaui jumlah 1 juta jiwa. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh karena tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran. Dalam 10 tahun terakhir TFR (angka kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30, sedangkan TFR pada tahun 1997 RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
pernah mencapai 1,89. Langkah strategi yang bersifat holistik sangat diperlukan dalam rangka menekan dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan penduduk di Bali, seperti; penerapan dan mengawasi tata ruang secara ketat, pengembangan sentra-sentra ekonomi dan infrastruktur pendukungnya di Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat, meningkatkan nilai tukar hasil pertanian dalam upaya untuk mengurangi arus urbanisasi, dan meningkatkan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi dan vasektomi). 2. Mempercepat perbaikan sistem dan akses Pendidikan Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan suatu perbaikan sistem memerlukan perencanaan yang holistik terhadap seluruh pelaku sistem, baik aspek manajemen (organisasi, prosedur, dan pengendalian), aparatur (tenaga pendidik dan kependidikari), sarana dan prasarana, faktor penunjang lain bagi peserta didik, dan infrastruktur pendidikan, dan komponen lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara lain menghasilkan siswa yang bermutu dan sesuai kriteria. Sementara itu, sistem pendidikan yang telah diperbaiki, khususnya pendidikan dasar, ditindaklanjuti dengan agenda pembangunan untuk memenuhi syarat aksesibilitas; baik secara geografis maupun teraksesnya pendidikan dasar oleh masyarakat ekonomi lemah. 3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan target urusan kesehatan di masa lalu masih perlu peningkatan antara lain juga untuk memenuhi target MDGs (bidang kesehatan) dan Indonesia Sehat yang belum tercapai dimasa lalu. Langkah mendasar strategi ini adalah antara lain peningkatan kapasitas kinerja tenaga kesehatan hingga perbaikan infrastruktur kesehatan untuk mempercepat penjaminan kesehatan masyarakat Bali secara merata. 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan capaian angka kemiskinan di Bali sudah sangat jauh menurun, tetapi di masa yang akan datang jumlah penduduk miskin di Bali masih tetap ada. Langkah mendasar strategi ini adalah bagaimana penurunan penduduk miskin dapat terus ditingkatkan dan bagaimana tidak terjadi lagi penduduk miskin baru akibat kurangnya kesempatan bekerja atau karena hal lainnya. 5. Pengembangan Infrastruktur Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat serta timur Bali. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dapat mempercepat pembangunan ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali. Infrastruktur merupakan motor penggerak (engine of economic growth) pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong bagi kesejahteraan penduduk dalam percepatan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Kepariwisataan di Bali yang telah berkembang dengan demikian pesat dengan menjadikan Bali sebagai pusat bisnis, perdagangan dan kebudayaan haruslah diimbangi pula dengan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang layak dan memadai, sehingga selain untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan infrastruktur juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Bali yang secara langsung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Hal ini sesuai dengan kebijakan pengembangan koridor ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dalam MP3EI, dimana dalam mendukung perspektif nasional, Provinsi Bali merupakan pintu gerbang kegiatan utama pariwisata di Indonesia, memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas (infrastruktur) untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi utama pariwisata. Bahwa pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada, dimana jaringan prasarana dan sarana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional, sehingga pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk di kawasan perdesaan; sehingga disadari, saat ini, isuisu penyediaan kebutuhan infrastruktur telah menjadi isu prioritas yang harus ditangani yang memerlukan sinergisitas dalam penyediaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Peningkatan pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan Pembangunan pariwisata yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal.Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan yang dapat memelihara nilai-nilai budaya daerah, serta memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih banyak untuk pembangunan yang berorientasi pada pengembangan budaya lokal dan ekonomi kreatif. Ekonomi kerakyatan berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah (UKM), termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian. Keberhasilan Bali dalam meningkatkan ekspornya menjadi salah satu basis pengembangan strategi ini. Ekonomi kreatif atau ekonomi kerakyatan pada dasarnya mengedepankan kemandirian, dalam arti manufaktur hasil-hasil ekonomi hulu juga diupayakan dapat diselenggarakan agar nilai tambah produk lebih RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
optimal (FDRB). Untuk itu diperlukan kerja keras berbagai pihak, dan berbagai aspek secara holistik dan benar-benar mendapatkan penekanan pada alokasi anggaran yang memadai dari tahun ke tahun Tabel 7.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali No
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali 2 Peningkatan Akses dan Mutu layanan Pendidikan dan kesehatan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana 1 3 1 Prioritas empat bidang Kesehatan Prioritas lima bidang Pendidikan 2 Prioritas dua bidang Sandang Prioritas sembilan bidang Jaminan sosial 3 Pemantapan ketahanan pangan Prioritas satu Bidang Pangan 4 Peningkatan pembangunan Prioritas tiga bidang Papan infrastruktur wilayah 5 Peningkatan pengelolaan lingkungan Prioritas enam bidang Adat*) hidup dan pelestarian kebudayaan Prioritas tujuh bidang Agama*) Prioritas delapan bidang Kebudayaan 6 Peningkatan ketenteraman dan Prioritas sepuluh bidang Pariwisata ketertiban, pengelolaan bencana serta pengamanan berstandar internasional 7 Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Prioritas sebelas bidang Tata Kelola Pemerintahan yang baik *) Bukan kewenangan Kabupaten/kota namun disinergikan dengan kebudayaan 7.1.3 Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Jembrana 2016-2021 Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pendidikan Kebijakan Umum Urusan Pendidikan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. 2) Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance). 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus (bea sisiwa) kepada penduduk yang kurang mampu. 4) Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan PAUD/TK
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5)
6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
13) 14) 15) 16) 17)
18)
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan PAUD/TK di Desa Pakraman/Desa Adat. Melaui Pendidikan PAUD/TK berbahasa Bali. dan Pendidikan PAUD/TK Hindu. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan: Alat Peraga Edukasi (APE). Pemenuhan Guru PAUD/TK. Pendidikan PAUD/TK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat. Pemenuhan Kebutuhan Program Wajib Belajar 12 Tahun (Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) Mendorong Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK, dengan komposisi: 40% pendidikan SMA 60% pendidikan SMK Mendorong Pembangunan pendidikan SMK disesuaikan dengan potensi Kabupaten/Kota. Mendorong Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK melalui : Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan Unit Sekolah Baru Pendidikan Keagamaan Hindu. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan: Laboratorium, Perpustakaan, Penyediaan buku-buku pelajaran, dll. Mendorong Pemenuhan Guru SMA dan Guru SMA Pendidikan Keagamaan Hindu. Mendorong Pemenuhan Guru SMK dan Guru SMK Pendidikan Kegamaan Hindu sesuai dengan kebutuhan pendidikan vokasi (keahlian/keterampilan). Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan workshop. Pendirian PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Mendirikan Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas untuk menghasilkan lulusan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.
2. Kesehatan Kebijakan Umum Urusan Kesehatan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 2) Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu. 3) Meningkatkan upaya pencarian (case finding) anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang. 4) Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. 5) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama: Pembangunan POSKESDES dan POLINDES/PUSTU di masing-masing Desa seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. 6) Membangun Puskesmas Rawat Inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama di semua Kecamatan se-Provinsi Bali. 7) Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan. 8) Pengadaan Dokter Spesialis Kandungan dan Anak melalui pola ikatan dinas yang ditugaskan di Puskesmas Rawat Inap; perekrutan dilakukan dengan sistem RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
9) 10) 11)
kuota dan melakukan MOUdengan Universitas Udayana (Fakultas Kedokteran); dan membuat regulasi tentang penambahan Dokter Spesialis di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD. Pengadaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke Desa-Desa (pelayanan kegawat daruratan). Mendirikan RS Narkoba.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebijakan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengembangkan jalan dan jembatan. 2) Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air. 3) Mengembangkan dan meningkatan Fungsi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan kesejahteraan masyarakat 4) Pengembangan prasarana dan sarana publik yang memadai guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antar kecamatan. 5) Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang. 6) Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kebijakan Umum Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentang ketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukung lingkungan. 2) Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat. 5. Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Kebijakan Umum Urusan Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai sekaa. 2) Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar, terukur dan dikelola secara profesional. 3) Memantapkan penegakan perda dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir bathin.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4)
5)
Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk peraturan perundang-undangan daerah. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak perda senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran taat pada Perda.
6. Sosial Kebijakan Umum Urusan Sosial Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1)
2) 3) 4) 5) 6) 7)
8) 9)
Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Melakukan peningkatan Pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah). Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan Penyandang Masalah Sosial Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia. Memastikan Jaminan Sosial Wajib, yang terdiri dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian. Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas). Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba
7. Tenaga Kerja Kebijakan Umum Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Pengembangan keterampilan tenaga kerja. 2) Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerjabagi masyarakat. 3) Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum Kabupaten agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran. 4) Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri. 5) Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Bali. 6) Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang diluar negeri. 7) Memberi pinjaman lunak kepada pekerja Indonesia (masyarakat Bali) yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja. 8) Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat). RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
9) 10) 11)
12)
Membangun kawasan untuk pekerja sektor informal : Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berciri khas Bali. Meningkatkan kompetensi produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) disesuaikan dengan potensi masingmasing daerah. (misalnya: Pariwisata, Pertukangan, Bengkel, Tenun Ikat, inovasi Pertanian, Kerajinan, dll). Pembangunan Techno Park di Kabupaten Jembrana dalam rangka menyediakan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja.
8.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melaksanakan upaya-upaya advokasi agar perempuan bisa mendapat hak warisan serta hak “saling tegen”. 2) Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan. 3) Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing di posisi atas dalam bidang pemerintahan dan politik (kursi DPR/DPRD). 4) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha. 5) Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak. 9. Pangan Kebijakan Umum Urusan Pangan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan peran sektor pertanian dalam arti luas sebagai salah satu penguat perekonomian terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan. 2) Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Bali. 3) Memetakan potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota se-Bali. 4) Program yang mendukung peningkatkan ketahanan pangan melalui kedaulatan beras. 5) Memberikan subsidi harga jual hasil Pertanian. 6) Memberikan jaminan kepastian harga hasil Pertanian. 7) Mengembangkan pertanian Taman Bumi Banten unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, terdiri dari: 8) Berbagai jenis kelapa untuk sarana upakara (Nyuh Gading, Nyuh Gadang, Nyuh Bulan, dst) 9) Berbagai jenis buah untuk sarana upakara (Buah Pinang, Buah Pisang, Buah Tingkih, Pangi, Tebu dst) 10) Berbagai jenis bunga untuk sarana upakara (Sandat, Cempaka, Jepun, Tunjung, dst) 11) Berbagai jenis pohon untuk sarana upakara/Taru Pramana (Majegau, Cendana, Dapdap, Base, Kelor, Medori, Kayu Tulak, dst) 12) Mendorong pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan,
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)
22) 23)
bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi. Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali. Mendorong Program Revitalisasi Subak Lestari/Subak Abadi di Kabupaten/Kota se-Bali. Memetakan potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota se-Bali. Tanaman Pangan yang menjadi potensi/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota. Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka diversifikasi pangan. Membuat pilot project di masing-masing Kabupaten/Kota. Membangun komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya. Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Memasukkan pendidikan Pertanian Organik dalam kurikulum (muatan lokal) dan/atau sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang TK hingga SMA. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming). Membangun Industri Pengolahan hasil Pertanian.
10. Pertanahan Kebijakan Umum Urusan Pertanahan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel. 11. Lingkungan Hidup Kebijakan Umum Urusan Lingkungan HidupKabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2) Mengoptimalisasikan potensi, keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam. 3) Pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi. 4) Mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan jurang. 5) Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, pembangunan hutan kesejahteraan, hutan kota dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan, serta penanaman terumbu karang, budidaya kerang dan perikanan pantai, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut. 6) Peningkatan Pemulihan dan Fungsi Kawasan Hutan, Perlindungan, Konservasi Alam serta Pelestarian Panorama Alam. 7) Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian lingkungan. 8) Peningkatan kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan Umum Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Menata dan menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh. 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebijakan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Menggiatkan empowering yakni ”memotivasi” warga masyarakat untuk sadar akan masalah yang dihadapi, sadar akan potensi yang dimiliki untuk memecahkan masalah tersebut, mampu melihat alternatif yang dapat diambil serta mampu memutuskan alternatif pemecahan masalah. 2) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam Pembangunan Desa. 3) Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat. 4) Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kebijakan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau. 2) Memantapkan kelembagaan KB di daerah. 15. Perhubungan Kebijakan Umum Urusan Perhubungan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengembangan/meningkatan pelayanan jaringan prasarana transportasi untuk keseimbangan dan konektivitas wilayah. 2) Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum, khususnya di daerah perkotaan dalam mengatasi kemacetan. 16. Komunikasi dan Informatika Kebijakan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi. 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media massa.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
17. Koperasi dan UKM Kebijakan Umum Urusan Koperasi dan UKMKabupaten Jembrana 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Koperasi dan UMKM. 2) Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM. 3) Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) bagi UMKM. 18. Penanaman Modal Kebijakan Umum Urusan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor. 2) Mendorong Investasi PMA dan PMDN yang berbudaya lokal. 19. Pemuda dan Olah Raga Kebijakan Umum Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jembrana 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan prestasi olah raga. 3) Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olah raga tradisional. 20.Statistik Kebijakan Umum Urusan StatistikKabupaten Jembrana2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah 21.Persandian Kebijakan Umum Urusan Persandian Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas persandian daerah 22. Kebudayaan Kebijakan Umum Urusan Kebudayaan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan. 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pakraman, banjar dan berbagai sekaa. 3) Meningkatkan kuantitas maupun kualitas Pelestarian Nilai-Nilai Budaya. 4) Merehabilitasi Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa). 5) Memberi bantuan sarana peribadatan Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat,Kahyangan Desa). 6) Menata kawasan/lingkungan Pura agar menjadi tempat yang hijau, bersih, indah, dan lestari. 7) Membangun/mengembangkan tempat parkir, kios, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
8) 9) 10)
11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)
Memperhatikan kesejahteraandanfasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku. Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu. Memberdayakandan membantu Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota se- Bali agar mampu berperan secara optimal dalam membina umat Hindu di Bali. Menyusun, melestarikan, dan mensosialisasikan Purana Pura di Kabupaten/Kota di Bali. Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura. Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya. Melindungi simbol–simbol keagamaan yang sacral(Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). Pendidikan Guru Agama Hindu. Menginisiasi pendirian Hindu Centre (Pusat Hindu). Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama. Pengkajian kodifikasi hukum Hindu dalam rangka pembentukan Pengadilan Agama Hindu. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan seni dan budaya masyarakat Bali. Membangun tata kehidupan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali. Merevitalisasi keberadaan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBYA) Kabupaten. Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan Seni, Sastra, dan Budaya. Merestorasi peninggalan benda Cagar Budaya. Merevitalisasi sistem kehidupan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali.
23. Perpustakaan Kebijakan Umum Urusan Perpustakaan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. 24. Kearsipan Kebijakan Umum Urusan Kearsipan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah. 25. Perikanan dan Kelautan Kebijakan Umum Urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan. 2) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan. 3) Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. 4) Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
26. Pariwisata Kebijakan Umum Urusan Pariwisata Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Jembrana. 2) Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism. 3) Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata. 4) Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat Jembrana. 5) Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif. 6) Meningkatkan kontribusi dunia pariwisata terhadap pelestarian budaya. 7) Mengembangkan destinasi Wisata Baru : Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam, Wisata Minat. 8) Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourism/ penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan). 9) Pengembangan home base pariwisata menjadi wisata pedesaan/wisata budaya. 10) Pengembangan obyek wisata baru yang menjadi wisata alternatif di setiap Kabupaten/ Kota. 11) Pengembangan SDM Pariwisata:Memberikan pelatihan tentang kepariwisataan kepada Masyarakat. Serta Menerapkan standarisasi dan sertifikasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Jasa Pariwisata (Hotel, Restoran, Travel, Pramuwisata, Souvenir, dan Jasa Penunjang Pariwisata lainnya) dengan mengutamakan Local Genius. 12) Memfasilitasi penetapan standarisasi tarif hotel di Kabupaten/Kota se-Bali. 13) Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata. 14) Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi. 15) Membangun Wisata Kebun Raya di Kabupaten Jembrana. 16) Pembangunan kawasan wisata berbasis masyarakat dari hulu sampai dengan hilir. 27.Pertanian Kebijakan Umum Urusan Pertanian Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan peran sektor pertanian dalam arti luas sebagai salah satu penguat perekonomian terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. 2) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisiensi, berbasis iptek dan sumber daya local, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. 3) Melakukan kegiatan dengan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri). 4) Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera dan keadilan. 5) Pengembangan Komoditas Andalan/Unggulan Pertanian. RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
6) 7) 8)
Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh. Peningkatan Produktivitas dan Produksi Pertanian dalam Arti Luas. Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
28. Kehutanan Kebijakan Umum Urusan Kehutanan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mewujudkan Taman Hutan Raya. 2) Mewujudkan Jembrana Bersih dan Hijau (Clean and Green). 29. Energi dan Sumberdaya Mineral Kebijakan Umum Urusan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melindungi Kabupaten Jembrana yang tidak memiliki sumber daya alam bawah tanah yang memadai dengan memadukan pada pelestarian lingkungan. 30. Perdagangan Kebijakan Umum Urusan PerdaganganKabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasilIndustri Kecil dan Menengah. 2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ekspor. 31. Industri Kebijakan Umum Urusan Industri Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melalui Pembangunan Indusrti untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha industry, 2) Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri di Kab. Jembrana kepada para IKM, 3) Melalui pembangunan Industri berbasis SDM untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 32. Ketransmigrasian Kebijakan Umum Urusan KetransmigrasianKabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitassumber daya manusia transmigrasi asal Kabupaten Jembrana. 2) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomikerakyatan yang mantap dan stabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat. 33. Perencanaan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Perencanaan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Menyelaraskan konsep program pembangunan dengan instansi terkait, dalam tata ruang dan lingkungan hidup menyangkut: pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, bapedalda, kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, kelautan, keRPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
PU-an (pengairan, Bina Marga, Cipta Karya), pertambangan, serta penelitian dan pengembangan dengan melibatkan peran serta masyarakat. 34. Keuangan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Keuangan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip clean government dan good governance. 35. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan mulai dari tingkat desa,kecamatan, hingga kabupaten melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 36. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penelitian dan PengembanganKabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengembangkan agenda riset daerah. 37. Sekretariat DPRD Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengembangkan lembaga perwakilan rakyat darah yang aspiratif 38. Sekretariat Daerah Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasisteknologi informasi/ komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan. 39. Inspektorat Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Inspektorat Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatkan Efektifitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah, dan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal (pengawasan melekat, pengawasan fungsional), eksternal dan pengawasan masyarakat. 2) Meningkatkan budaya kerja aparatur bermoral, professional, bertanggungjawab dan memiliki integritas yang tinggi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
40. Kesbang Pol Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kesbangpol Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Memujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas,serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip Clean Government dan Good Governance. 41. Kecamatan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kecamatan Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Layanan kecamatan yang sederhana dan tepat waktu. 42. BPBD Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penanggulangan Bencana Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Tanggap darurat bencana untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. 43. Perizinan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mendorong layanan perizinan berstandar, tepat waktu dan mudah prosedur 7.2. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misipembangunan jangka menengah daerah.Program pembangunan daerah dibuatberdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.Program pembangunan daerah ini terdiri 2 (dua) program prioritas, yaitu: (1) program prioritas utama dan (2) program prioritas kedua. Program prioritas utama merupakan suatu kebijakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah, dan amanat/kebijakan nasional, yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai tupoksi dari Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Jembrana.Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Jembrana, yang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama. 7.2.1 Program Setiap Perangkat Derah Program setiap Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Program peningkatan disiplin apatatur 4) Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7.2.2 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Layanan Dasar 1. Pendidikan Program pada Urusan Pendidikan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 adalah : 1) Pendidikan Usia Dini 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3) Program Pendidikan Non Formal 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5) Manajemen Pelayanan Pendidikan 2. Kesehatan Program-program urusan kesehatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7) Program pengembangan lingkungan sehat 8) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 9) Program standarisasi pelayanan kesehatan 10) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 11) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 12) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 13) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 14) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 15) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 16) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 17) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 18) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 3.Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program-program urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program pembangunansaluran drainase/gorong-gorong 3) Program pembangunan turap/talud/bronjong 4) Program rehabilitasl/pemeliharaan jalan dan jembatan 5) Program rehabilitasl/pemeliharaan talud/bronjong 6) Program lnspeksi kondisi jalan dan jembatan 7) Program pembangunan sistem lnformasi/data base jalan dan jembatan 8) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
10) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 11) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 13) Program Pengendalian Banjir 14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 15) Program Perencanaan Tata Ruang 16) Program Pemanfaatan Ruang 17) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program-program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 2) Program Pengembangan Perumahan 3) Program Lingkungan Sehat Perumahan 4) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5) Program pengelolaan areal pemakaman 5.Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program-program Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 6.Sosial Program-program Urusan Sosial yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnva 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3) Program pembinaan anak terlantar 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo 6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7.2.3 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar 1. Tenaga Kerja Program-program Urusan Tenaga Kerja yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2) Peningkatan Kesempatan Kerja 3) Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program-program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas dan anak dan Perempuan 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3.Pangan Program-program Urusan Pangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2) Program Pengembangan dan pemantapan kelembagaan 3) Program Disversifikasi Pangan dan Gizi 4.Pertanahan Program-program Urusan Pertanahan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pembangunansistem pendaftaran tanah 2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 3) Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan 4) Program pengembangan sistem informasi pertanahan 5. Lingkungan Hidup Program-program Urusan Lingkungan Hidup yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program-program Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program-program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5) Program Peningkatan Perempuan di Perdesaan RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
8.Pengendalian Penduduk dan KB Program-program Urusan Pengendalian Penduduk dan KB yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Keluarga Berencana 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program pelayanan kontrasepsi 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 5) Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 6) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 7) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 8) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 9) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 9. Perhubungan Program-program Urusan Perhubungan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 4) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6) Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 10.Komunikasi dan Informatika Program-program Urusan Komunikasi dan Informatika yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika 4) Program Kerjasama Informasi dan MassMedia 11.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program-program Urusan Keprasi Usaha Kecil dan Menengah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengahyang konduksif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi 12.Penanaman Modal Program-program Urusan Penanaman Modal yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 13.Kepemudaan dan Olahraga Program-program Urusan Pemuda dan Olahraga yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 6) Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga 14. Statistik Program-program Urusan Statistik yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Statistik Daerah 15. Persandian Program-program Urusan Persandian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Persandian Daerah 16.Kebudayaan Program-program Urusan Kebudayaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Pengembangan Nilai Budaya 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3) Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 17.Perpustakaan Program-program Urusan Perpustakaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah 3) Program Pengembanga Nilai Budaya 18.Kearsipan Program-program Urusan Kearsipan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 3) Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7.2.4Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pilihan 1. Perikanan dan Kelautan Program-program Urusan Perikanan dan Kelautan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. 3) Program Pengembangan perikanan tangkap. 4) Program pengembangan budidaya perikanan. 5) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. 6) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 7) Program pengembangan Kawasan Minapolitan. 2. Pariwisata Program-program Urusan Pariwisata yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Program Pengembangan Kemitraan 3. Pertanian Program-program Urusan Pertanian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak 8) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 4.Kehutanan Program-program Urusan Kehutanan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program perencanaan dan pengembangan hutan. 5.ESDM Program-program Urusan ESDM yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 6.Perdagangan Program-program Urusan Perdagangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7.Perindustrian Program-program Urusan Perindustrian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah 2) Program Peningkatan kemampuan teknologi industry 3) Program Pengembangan sentra-sentra industri 8.Transmigrasi Program-program Urusan Transmigrasi yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Transmigrasi Regional 7.2.5 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Penunjang Pemerintahan Daerah 1. Perencanaan Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Perencanaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan data/informasi 2) Program Kerjasama Pembangunan 3) Program Pengembangan wilayah Perbatasan 4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5) Progam perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 6) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 7) Program perencanaan pembangunan daerah 8) Program perencanaan pembangunan ekonomi 9) Program perencanaan sosial budaya 10) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 11) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 2. Keuangan Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Keuangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupatenn/kota 4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pendidikan Kedinasan 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur 4. Penelitian dan Pengembangan Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Penelitian dan Pengembangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan inovasi daerah 2) Program Agenda Risert daerah 5. Sekretariat DPRD Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Sekretariat DPRD yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6. Sekretariat Daerah Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Sekretariat Daerah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2) Program Peningkatan Kerjasama antar daerah 3) Program Penagakan Peraturan Perundang-undangan 4) Program Pennataan Otonomi daerah Baru 5) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8) Program Pembinaan Masyarakat 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 10) Program penataan Peraturan Perundang-undangan 7. Inspektorat Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Inspektorat yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 2) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 4) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 8. BPBD Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram BPBD yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 20162021 adalah: 1) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 2) Program tanggap darurat jalan dan jembatan 3) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-27
Pemerintah Kabupaten Jembrana
9. Pelayanan Perizinan Terpadu Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Pelayanan Perizinan Terpadu yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologl lnformasi 2) Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan 10. Kecamatan Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Kecamatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Penataan Administrasi Kependudukan 2) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11.Kesatuan Bangsa dan Politik Program-program terkait Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berupa Program-Program Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal, 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, 3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, 4) Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, 5) Program Pendidikan Politik Masyarakat. 12. KORPRI Program-program terkait Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berupa Program-Program KORPRI yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan disiplin apatatur 2) Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-28
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Jembrana 2016 – 2021 No
1
Sasaran
2
Strategi
3
- Mendorong Meningkatnya Perluasan akses dan Cakupan Layanan mutu pendidikan. Pendidikan dan kesehatan
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja Utama
4
5
- Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. - Meningkatkan program penuntasan angka buta huruf melalui pelaksanaan kegiatan paket A,B,C. - Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan. - Meningkatkan kesadaran penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan terutama pendidikan dasar 9 tahun. - Mendukung Wajar 12 Tahun terutama pendirian SMK - Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (ruang multimedia, ruang perpustakaan, laboratorium) - Meningkatkan pemerataan kebutuhan guru - Mengusulkan Pengangkatan Guru Agama hindu - Melaksanakan rehabilitasi
Rata-rata lama sekolah
Target Capaian Kinerja Kondisi awal 2016
Kondisi Akhir 2021
6
7
Program Pembangunan Daerah
8 Dikporaparbud
7,87
9,0
90,39
91,80
60,52
65,89%
PENDIDIKAN
Angka melek huruf
APK PAUD (%)
Cakupan layanan pendidikan dasar Sembilan tahun 107,65
110,50
APK SMP/MTs (%)
120,00
126,00
APM SD/MI (%)
94,78
97,50
100
100
99,41
100
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Program Pendidikan Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SD/MI (%)
APM SMP/MTs (%) Angka melanjutkan
Perangkat daerah
VII-29
Pemerintah Kabupaten Jembrana
sekolah - Sosialisasi terkait PAUD - Membangun PAUDBerbasis Desa Pekraman/DesaAdat - Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan guru -
-
-
Meningkatnya Cakupan Layanan kesehatan
- Mendorong upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan reahabilitatif secara holistik
- Peningkatan kemampuan Desa mengelola POSKESDES, POLINDES, dan POSTU.
- Meningkatkan sumber daya manusia kader Posyandu dan pemberian dukungan sarana danprasarana yang layak kepada Posyandu diDesa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil
SD/MI(%) Angka melanjutkan SMP/MTs(%)
99,40
99,70
DO SD/MI(%)
0,01
0,00
DO SMP/MTs(%)
0,14
0,00
75,60
-
110,00
116,00
80,19
80,75
0,24
0,00
75
81
Cakupan layanan pendidikan menengah(%) APK SMA/SMK (%) APM SMA/SMK (%) DO SMA/SMK (%) Cakupan layanan pendidikan non formal(%) Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan (%) Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan(%) Angka Harapan Hidup (Th)
70
80
Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Manajemen Pelayanan Pendidikan 70
90
Dinas Kesehatan 71,80
71,83
145,7
104,0
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Menurunnya angka kematian ibu
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-30
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Meningkatkan status Puskesmas di setiap kecamatan menjadi Puskesmas Rawat Inap - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak. - Meningkatkan fasilitas kesehatan di puskesmas, poliklinik, pustu, dan rumah sakit. - Mengentaskan pecandu narkoba dengan membentuk rumah sakit narkoba - Perlunya melakkan perekrutan tenaga dokter umum, gigi dan spesialis.
Angka kematian bayi
7,1
6,2
Angka kematian Balita
7,5
6,2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
145,7
104,0
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7,1
6,2
7,5
6,2
- Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan. - Mengatur penempatan Dokter Spesialis di RSUD Negara
Persentase Desa Kelurahan UCI(%)
100
100
100
100
1
6
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
70
95
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
145,7
104,0
7,1
6,2
7,5
6,2
- Menambah Dokter Spesialis melalui MOU Universitas Udayana - Meningkatkan jumlah tenaga medis sehingga dapat melayani penduduk dengan baik; - Melakukan pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerahdaerah yang tidak terjangkau; - Peningkatan IPTEK - Memberikan pelatihan - Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat
Angka kematian ibu
Angka kematian bayi Angka kematian Balita
Persentase masyarakat yang terlayani(%) Cakupan Pengembangan Obat Bahan Asli Indonesia(kali) Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif(%) Angka kematian ibu
Angka kematian bayi Angka kematian Balita
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
VII-31
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Memperkuat sistem pendataan balita gizi buruk - Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. - Peningkatan ketersediaan obat di Rumah Sakit/Balai Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan fasilias sarana dan prasarana kesehatan.
- Meningkatkan aksesibiltas masyarakat miskin tehadap pelayanan kesehatan. - Pengadaan sarana cold chain - Penyuluhan tentang imunisasi bayi
- Mendorong Meningkatnya kemandirian pemuda Cakupan Layanan dan olahraga. Pemuda dan Olahraga,Kebudayaa - Mendorong bangkitnya olahraga n, Perpustakaan dan prestasi. Arsip.
- Meningkatkan prestasi olah raga.
- Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olah raga tradisional.
Persentase Penurunan Gizi Buruk ( %) Persentase Rumah Sehat Persentase Sarana dan Prasarana Rumah sakit yang diadakan Persentase pelayanan kesehatan BLUD(%) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia(%) Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan(kali) menurunnya angka kematian ibu Angka kematian bayi Angka kematian Balita Persentase Meningkatnya peran pemuda (%) Persentase Meningkatnya jumlah peserta olahraga(%) Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
0,029
0,014
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
52,28
95
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-
-
Program Pengadaan, peningkatan, sarana, dan Prasarana RS/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
90
94
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS
50
75
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
10
40
Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
145,7 7,1
6,2
7,5
6,2
10
30
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
10
30
Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga
10
25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Dikmudoraparbud
VII-32
Pemerintah Kabupaten Jembrana
(%) - Penanaman kecintaan pada budaya daerah dan nasional.
- Penguatan Lembaga-lembaga Desa Pekraman/Desa Adat seperti banjar Adat, sekaa Truna dan sekaa-sekaa lainnya - Pemenuhi prajuru desa pekraman/desa Adat termasuk prajuru banjar yang dipilh sesuai dengan awig-awig - Melatih prajuru dalam pemahaman tugas pokok dan fungsinya - Membantu pembangunan pura khayangan, Palemahan dan Pawongan - Melalui pengaturan penduduk pendatang Desa Pekraman memantu krama Tamiu/Penduduk pendatang - Melakukan penguatan ekonomi berbasis desa Pekraman (Pasar Adat dan LPD) - Pembangunan bidang Agama merupakan prioritas bagi Kabupaten Jembrana - Membantu Rehabilitasi Sad khayangan, Dang Khayangan, Khayangan desa dan Khayangan jagad - Menata lingkungan agar sesuai dengan konsep Tri Hita Karana - Meingkatkan Sradha dan Bhakti umat Hindu - Menyusun dan melestarikan Purana Pura - Mengamankan Pratima Pura - Mendirikan Hindu Centre - Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama
Cakupan Pengelolaan Adat Budaya (%) Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%) -
75
95
Pengembangan Nilai Budaya
75
95
Program PengelolaanKekayaan Budaya
85
97
Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-33
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Memelihara,Merevitalisasi seni Budaya Bali - Merevitalisasi keberadaan majelis pertimbangan dan pengembangan kebudayaan (LISTIBYA) - Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan. - Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pakraman, banjar dan berbagai sekaa. - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas Pelestarian Nilai-Nilai Budaya - Mengoptimalkan pola kearsipan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Persentase Instansi Pemerintah yang pengelolaan kearsipan mengacu kepada peraturan perundangundangan(%) Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo Persentase instansi pemerintah yang
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
30%
100%
30%
100%
Program perbaikan system administrasi kearsipan
30%
100%
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
30%
100%
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
50%
100%
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
VII-34
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan
mendapat pembinaan kearsipan(%) Persentase instansi pemerintah yang mendapat Bintek kearsipan kearsipan(%) Persentase Pemustaka Presentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan umum daerah Persentase Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Jembrana
50%
100%
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
55%
67%
PERPUSTAKAAN
55%
100% 3.918.510 orang
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
50%
100%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah KANTOR PPKB - Optimalisasi Meningkatnya Pengarusutamaan Cakupan Layanan gender dan anak . Pemberdayaan Perempuan, KB, tenaga kerja, transmigrasi, Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
- Melaksanakan upaya-upaya advokasi agar perempuan agar bisa mendapat hak warisan serta hak “saling tegen”.
Indeks Pembangunan Gender 71
- Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan.
Prosenase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
85
74
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
90
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
VII-35
Kantor PPKB
Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Mendorong peran serta masyarakat dalam ber KB dan pemberdayaan kelompok PIKKRR.
- Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing di posisi atas dalam bidang pemerintahan dan politik (kursi DPR/DPRD). - Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha. - Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak. - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau - Memantapkan kelembagaan KB di daerah
anak dari tindakan kekerasan (%) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan(%)
80
90
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Kantor PPKB
0,03
0,01
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kantor PPKB
19
19
1,22
1,10
79,99
84
Rasio KDRT(%)
Jumlah organisasi perempuan aktif Kantor PPKB
Laju Pertumbuhan Penduduk(%)
Prepalensi peserta KB aktif (%) Ratio Akseptor KB (%)
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1(%) Rata-rata jumlah anak perkeluarga
79,99
84
13
10
1,8
1,6
2,95
2,35
50
67
Program Keluarga Berencana
Kantor PPKB
Program Pelayanan Kontrasepsi
Kantor PPKB
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Kantor PPKB
Kantor PPKB Kantor PPKB
DINAS KESOS NAKERTRANS - Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi.
- Pengembangan keterampilan tenaga kerja - Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dunia
Tingkat Pengangguran terbuka Cakupan tenaga kerja yang
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Dinas Kesos Nakertrans
Program Peningkatan kesempatan kerja
Dinas Kesos Nakertrans
VII-36
Pemerintah Kabupaten Jembrana
kerja dan pengusaha - Mendorong wira usaha baru
- Optimalisasi pengelolaan transmigrasi. - Meningkatkan ketertiban dokumen kependudukan
- Memperkuat kerja sama dan hubungan dengan dunia usaha/Industri - Memperkuatakses permodalan masyarakat Jembrana untuk menangkap peluang kerja - Mewajibkan penyerapan tenaga kerja yang ada di desa Pekraman/Desa Adat - Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerjabagi masyarakat - Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum Kabupaten agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran - Meningkatnya tertib pelaksanaan transmigrasi
- Menata dan menyelenggarakan systemadministrasi kependudukan secara menyeluruh.
berkompeten Cakupan perlindungan lembaga ketenaga kerjaan
Persentase peningkatan transmigrasi DAPDUKCAPIL Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan ketersediaan database kependudukan(%) Persentase masyarakat yang
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
5
2
20
0,1
90
96
90
96
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan
Program Transmigrasi Regional
Dinas Kesos Nakertrans
Dinas Kesos Nakertrans
Dapdukcapil
Penataan Kependudukan
Administrasi
VII-37
Dapdukcapil
Pemerintah Kabupaten Jembrana
memiliki dokumen kependudukan dan ketersediaan database kependudukan(%) Prosesntase kepemilikan KTP BKD - Meningkatkan tertib Meningkatnya dokumen pelayanan kepegawaian kepegawaian yang cepat, tepat dan berkualitas
- Tertib dokumen kepegawaian
Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dalam jabatan(%) Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu BPMPD
Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai penyangga ketahanan pangan
1) Menjamin ketersediaan pangan
-
-
Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktifitas pertanian dalam rangka daulat pangan
Peningkatan pengelolaan sistem ketahanan pangan berbasis keluarga (%)
Pelestarian buah local; seperti Wani,Leci,kedondong, dsb
Persentase penanganan rawan pangan (%)
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
95
100
90
96
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 90%
90%
BKD
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 70%
95%
BKD
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 90%
95%
BKD
60
85
BPMPD
32,70
55
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
VII-38
BPMPD
Pemerintah Kabupaten Jembrana
-
-
-
-
-
-
-
-
1) Merubah perilaku, sikap dan ketrampilan Petani.
-
Memetakan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Mencanangkan gerakan kedaulatan beras
Memperkuat Subak
kelembagaan
Membentuk BUMD yang mengelola hasil pertanian
Mengembangkan organik
pertanian
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam arti luas sebagai salah satu penguat perekonomian terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan Mengoptimalkan pengelolaan pabrik penggilingan Padi
Mengoptimalkan Agro Techo Park Mengoptimalkan Pepadu, Bimasena, Pertanian Organik
Persentase penanganan rawan pangan(%) Persentase skor pola pangan harapan tingkat konsumsi(%) Persentase penanganan rawan pangan(%) Persentase skor pola pangan harapan tingkat konsumsi(%) DINAS PPP
88
97
Program Pengembangan dan pemantapan Kelembagaan
BPMPD
92
97
Program Diversivikasi Pangan dan Gizi
BPMPD
32,70
60
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
BPMPD
20
45
Program Lumbung Pangan Masyarakat Desa
BPMPD
Persentase penanganan rawan pangan(%)
70.079 ton GKG
77.371 ton GKG
Penigkatan Ketahanan pangan pertanian/ Perkebunan
Dinas PPP
Persentase perolehan harga gabah petani sesuai dengan HET(%)
25
50
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Dinas PPP
Persentase Peningkatan pengetahauan dan keterampilan petani Produksi tanaman pangan dan holtikultura Produksi Tanaman Perkebunan Persentase meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
50
70
4
14
3
12
2
2
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
VII-39
Dinas PPP
Dinas PPP
Dinas PPP
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Penurunan tingkat kesakitan hewan Persentase peningkatan populasi ternak melalui pelaksanaan inseminasi buatan DKPK Meningkatnya produktivitas perikanan sebagai penyangga perekonomian daerah
Meningkatnya produktivitas perikanan sebagai penyangga perekonomian daerah
1) Mendorong produktivitas Perikanan.
2) Mendorong produktivitas Perikanan.
-
-
Pengembangan sistem perikanan terpadu. Pembangunan sentra perikanan terpadu
Pengembangan sistem perikanan terpadu. Pembangunan sentra perikanan terpadu
Jumlah kawasan konservasi perairan (kawasan)
Persentase cakupan pengawasan Pengawasan dan Pengendalian SDA perikanan Persentase produksi perikanan tangkap Persentase Produksi Perikanan budidaya Persentase Cakupan Bina kelompok nelayan Persentase Cakupan Bina kelompok nelayan Ketersediaan kawasan Minapolitan Jumlah kawasan konservasi perairan (kawasan)
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
15
12,5
10
20
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Dinas PPP
Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak
Dinas PPP
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2
1
92
97
98.44
99.35
97.90
98.92
28
52
35
58
1
1
DKPK
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan sistem Penyuluhan Perikanan tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program optimaliasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan
DKPK
DKPK DKPK
DKPK
DKPK
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2
1
DKPK
VII-40
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DINAS KESOS NAKERTRANS Menurunnya angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial, dan Pariwisata
1) Pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat. 2) Pengurangan beban PMKS dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
-
Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Bedah Rumah Dan Bantuan Raskin.
-
Pemberian santuann kepada penderita cacat permanen dan lansia
-
-
-
-
-
-
Memastikan jaminan sosial
Pemberiantan kematian
santunan
Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
Angka kemiskinan
Persentase menurunnya Angka PMKS(%)
Persentase menurunnya Angka PMKS(%) Persentase capaian pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial
3,8
3,2
3,5
0,3
3,5
0,3
60
72
Program Pemberdayaan Fakir Miskin FM Komunitas Adat terpecil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dinas Kesos Nakertrans
Dinas Kesos Nakertrans
Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Melakukan peningkatan Pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah). Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan Penyandang Masalah Sosial
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Dinas Kesos Nakertrans
VII-41
Pemerintah Kabupaten Jembrana
-
Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). BPMPD
3) Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan Partisipasi Masyarakat.
-
-
-
-
4) Mengembangkan, menata dan mempromosikan obyek pariwisata daerah.
-
Menggiatkan empowering yakni ”memotivasi” warga masyarakat untuk sadar akan masalah yang dihadapi, sadar akan potensi yang dimiliki untuk memecahkan masalah tersebut, mampu melihat alternatif yang dapat diambil serta mampu memutuskan alternatif pemecahan masalah. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam Pembangunan Desa Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat
Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kepariwisataan yang senergis dengan budaya dan potensi daerah.
Persentase desa tertib administrasi (%)
60
90
Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif(%) Persentase lembaga keuangan mikro di kelurahan dan desa yang aktif(%) Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbang(%) Persentase aparatur desa yang kompeten(%)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
86
92
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
BPMPD
85
90
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
BPMPD
87
92
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
BPMPD
88
93
156.247
276.800
Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata
Dikporaparbud
60
85
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Dikporaparbud
BPMPD
DIKPORAPARBUD -
-
Pengembangan Destinasi wisata baru seperti wisata agro, wisata spiritual, wisata alam dan wisata minat Pengembangan Pariwisata berkelajutan dengan Green Tourism
Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang) Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-42
Pemerintah Kabupaten Jembrana
(%) -
-
Pengembangan Home Base pariwisata menjadi wisata pedesaan/wisata budaya Pengembangan SDM Pariwisata
Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)
10
50
Program Pengembangan Kemitraan
Dikporaparbud
Perindagkop
DINAS PERINDAGKOP
Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM
Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM
Meningkatkan Kewirausahaan bagi UMKM
1) Mendorong Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang inovati dan berdaya saing. 2). Penguatan Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk koperasi dan UMKM. 3). Penguatan Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing
Peningkatan Daya Koperasi dan UMKM.
Saing
Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha
29,68
36,00
1)
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengahyang konduksif
Peningkatan Daya Koperasi dan UMKM.
Saing
Persentase Peningkatan Jumlah UMKM memiliki Kewirausahaan
8,29
14,00
2)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Perindagkop
1) Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.
Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
1,57
25,57
Meningkatkan Kewirausahaan UMKM
bagi
Perindagkop
VII-43
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Meningkatkan kualitas kelembagaanko perasi.
produk koperasi dan UMKM. Mendorong Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang inovati dan berdaya saing
.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan UMKM
Persentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas
BAPPEDA & PM Jumlah peningkatan investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah peningkatan nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
3,37
22,07
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi Perindagkop
222
410
116M
170M
7,57
8,80
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Bappeda & PM
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Bappeda & PM
DINAS PERINDAGKOP
2) Mendorong produksivitas perindustrian.
1) Pengembangan industri ungulan daerah yang potensial.
% Kontribusi lapangan usaha Industri pengolahan terhadap PDRB
Perindagkop
Meningkatkan Pertumbuhan IKM.
Mendorong produksivitas perindustrian
Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan Persentase kebijakan dan bantuan untuk Peningkatan meningkatkan pertumbuhan dan Jumlah IKM perkembangan usaha Industri
2,96
Meningkatkan Pertumbuhan IKM.
Mendorong produksivitas perindustrian
Melalui Pembangunan Industri untuk memberikan dukungan peningkatan Kemampuan
15 %
Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Mendorong produksivitas perindustrian.
22,82
Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah Perindagkop
105
Program Peningkatan kemampuan teknologi industry
VII-44
Perindagkop
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Meningkatkan Pertumbuhan IKM.
Meningkatkan Perlindungan Konsumen Sektor Perdagangan
Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Eksport. Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok
Mendorong produksivitas perindustrian
Mendorong produktivitas perdagangan.
Teknologi Industri di Kab. Jembrana kepada para IKM. Melalui pembangunan Industri berbasis SDM untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM
Peningkatan dukungan terhadap % Kontribusi pengusaha lokal dan kemitraan lapangan usaha pemasaran hasil Industri Kecil Perdagangan dan Menengah.. besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Persentase Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Pasar. Persentase Alat UTTP yang ditera/teraulang Peningkatan Kualitas dan Persentase Kuantitas Ekspor. Peningkatan Nilai Ekspor Peningkatan dukungan terhadap Persentase pengusaha lokal dan kemitraan Peningkatan pemasaran hasil Industri Kecil Pasilitas dan Menengah.. Perdagangan. Persentase Peningkatan Legalitas Usaha Perdagngan. Persentase
30 %
155
Program Pengembangan sentra-sentra industri Perindagkop
9,87
67,39
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Perindagkop
200
150 Dinas Perindagkop
1.3,04
368
221.832.284.25 0
42,77
Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor
18
17,22
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
1.784
Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop
Dinas Perindagkop
47,49 Dinas Perindagkop
10
60
Dinas
VII-45
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Perindagkop
Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan.
Persentase Peningkatan Pasilitas Perdagangan
Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil Industri Kecil dan Menengah..
18,8
17,22
30
80
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Dinas Perindagkop
LHKP Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan LH
Mewujudkan Kota besih dengan menyeimbangkan penataan RTH
Pemantauan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan. Menyediakan Fasilitas pengelolaan persampahan
Meningkatkan pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH
Menurunnya sumber pencemar
Meningkatkan kebersihan
Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan
28
70
Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah
LHKP
Jumlah pengaduan yang ditangani
40
100
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH
LHKP
Jumlah Kajian Lingkungan yang di hasilkan
4
7
Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
LHKP
Meningkatnya Luas RTH
20
30
Program pengelolaan RTH
LHKP
28
40
Program pengelolaan RTH
LHKP
-
6 dok
PU
-
2 dok
PU
pengelolaan
Peningkatan penegakan hukum lingkungan Menyediakan Informasi Kualitas LH Peningkatan Luas RTH
Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan SDA Meningkatkannya Pengkajian Lingkungan
Menyediakan Fasilitas Pertamanan
Meningkatkan Penataan Taman
1) Menekan areal galian C
-
Program pengendalian Pencemaran dan perusakan LH
LHKP
Meningkatkan Luas RTH
Menutup Galian C
Meningkatnya ketersediaan Taman yang tertata PEKERJAAN UMUM Persentase Pengendalian bidang pertambangan Persentase terwujudnya pengendalian rakyat
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-46
Pemerintah Kabupaten Jembrana
terhadap kerusakan lingkungan DKPK 2) Peningkatan pemanfaatan Taman Hutan raya
Meningkatnya ketersediaan Perumahan dan Pemukiman,Infrastru ktur dasar, transportasi, komunikasi informatika dengan mempertimbangkan tata ruang
1) Penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur.
-
Pengembangan pariwisata Hutan Raya
-
Penanaman tanaman langka terutama yang berguna untuk upakara
-
Mengembangkan jembrana
-
-
-
-
Jumlah luas Taman hutan Raya(Ha)
Program perencanaan dan pengembangan hutan
0
1000
DKPK
2 Paket
2.294 M2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PU
2 Bh
2 Bh
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
PU
4 Paket
2.300 M’
Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
PU
74,14
99,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
PU
941,023 Km
15,00
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
PU
PEKERJAAN UMUM jalan dan
Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air. Mengembangkan dan meningkatan Fungsi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan kesejahteraan masyarakat Pengembangan prasarana dan sarana publik yang memadai guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara kecamatan. Pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan,sandang, pangan, papan, agama, kebudayaan,
Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pembangunan jalan dan jembatan Persentase peningkatan sistem draenase dan pembangunan trotoar
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Persentase pemetaan data jalan dan jembatan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-47
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Melengkapi regulasi tata ruang.
-
-
3) Melengkapi regulasi pengelolaan Perumahan dan Pemukiman.
-
-
pariwisata, tenaga kerja dan jaminan sosial Penyesuaian tata ruang dengan menetapkandan mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentang ketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukung lingkungan. Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat
Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)
Rumah tangga pengguna air bersih (%) Persentase terbangunya sarana prasana penanggulangan banjir Persentase pembangunan peningkatan infrastruktur
Persentase rehabilitasi pebaangunan infrastruktur perdesaan Persentase legalisasi ranperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
13 Paket
9.500 M’
3 Paket
100
3.000 M’
6.000 M’
Program Pengendalian Banjir
PU
7 Paket
1.127 M2
Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
PU
65 Km
5,00 Km.
Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan
PU
2 Paket
15 dok
Program Perencanaan Tata Ruang
PU
25,8
100
Program Pemanfaatan Ruang
PU
25
30
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PU
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-48
PU
PU
Pemerintah Kabupaten Jembrana
HPL/HGB (%)
4) Pembenahan tata kelola perhubungan
-
-
-
Rumah layak huni (%)
90,99
94,49
Program Pengembangan Perumahan
PU
Rumah tangga bersanitasi (%)
91,29
99,80
Program Lingkungan Sehat Perumahan
PU
Persentase terwujudnya fasilitasi dan sarana permukiman Persentase Pengendalian 18,70 bidang pertambangan Persentase terwujudnya pengendalian rakyat terhadap kerusakan lingkungan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mengembangan/meningkatan pelayanan jaringan prasarana transportasi untuk kesimbangan dan konektivitas wilayah Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya Persentase dalam mengoptimalkan tersedianya sarana penggunaan jaringan jalan dan dan prasarana 0 pergerakan lalu lintas untuk infrastruktur menjamin keamanan, perhubungan(%) keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; Peningkatan kuantitas dan Persentase kualitas pelayanan angkutan penurunan angka 90 umum, khususnya di daerah kecelakaan(%) perkotaan dalam mengatasi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
6 Desa
100
2 dok
20.25
20.80
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
VII-49
PU
PU
PU
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Jembrana
kemacetan. Persentase penurunan angka kecelakaan(%) Persentase penurunan angka kecelakaan(%) Persentase penurunan angka kecelakaan(%) Persentase penurunan angka kecelakaan(%) 5) Mendorong pengembangan komunikasi dan informatika
-
-
Meningkatkan sistem inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dan pengembangan IPTEK
1) Mendorong menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)
Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media masa
Persentase terpenuhinya keterbukaan informasi publik
Persentase terpenuhinya keterbukaan informasi publik Persentase terpenuhinya keterbukaan informasi publik Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi BAPPEDA DAN PM - MengembangkanInovasi-inovasi Persentase Daerah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) dlm 1 tahun
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
0
0
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
90
20.29
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
90
20.35
Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas
0
27.00
90
20.83
90
20.83
90
20
90
20
Dan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi Dan Media Massa
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Bappeda dan PM
-
100%
Program Sistem Daerah (SIDa)
Inovasi
VII-50
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
2) Mendorong bisnis inovatif
- Menetapkan SOP bisnis inovatif
3) Maemacu Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah
- Menetapkan SOP pengembangan IPTEKIN strategis daerah
1) Penguatan regulasi pedoman kerja dalam pengelolaan keuangan. 2) Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- Pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan
Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian (kajian) Jumlah Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS SATPOL PP
- Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas KKN
Persentase penegakan peraturan perundangundangan (%) SETDA BAGIAN KEUANGAN Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Meningkatnya kaulitas pengelolaan keuangan daerah DINAS PENDAPATAN Presentase Peningkatan Pajak Daerah Presentase Peningkatan Non Pajak Daerah. Presentase wajib pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
100%
100%
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS
Bappeda dan PM
Bappeda dan PM 23
102
85
82
9,7
15,3
37
37
55
90
55
90
82
92
Program Penegakan peraturan perundang-undangan
Satpol PP
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
SETDA Bagian Keuangan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
SETDA Bagian Keuangan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
VII-51
Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan
Dinas Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Jembrana
SETDA BAGIAN KEUANGAN Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN 3) Pengelolaan pertanahan yang tertib dan akuntabel 4) Mendorong kerja sama daerah
5) Mendorong Harmonisasi kelembagaan. 6) Mendorong kinerja aparatur.
3
3
SETDA Bagian Keuangan
- Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel
Persentase aset tanah pemerintah kabupaten jembrana yang bersertifikat
386
537
Program penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah
SETDA BAG. PEM
- Menetapkan SOP penyusunan peraturan perundang-undangan
Prosenstase peningkatan kerjasama daerah antara pemerintah kabupaten jembrana dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya
47
60
Program kerjasama daeah
SETDA BAG. PEM
antar
peningkatan pemerintah
- Optimalisasi tugas fungsi kelembagaan. - Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian. KECAMATAN MENDOYO Persentase 100 pelayanan administrasi perkantoran Persentase 100 terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase 100 peningkatan disiplin aparatur
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100
Kantor Camat Mendoyo
Kantor Camat Mendoyo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
VII-52
Kantor Camat Mendoyo
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Persentase 100 pembinaan masyrakat Persentase Evaluasi 100 Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa Persentase 100 Peningkatan Perijinan KECAMATAN PEKUTATAN Presentase 100 Pelayanan Administrasi Peerkantoran Presentase 100 Peningkatan dan Prasarana Aparatur Presentase 100 Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase 100 Pembinaan Presentase 100 Peningkatan Pelayanan Perijinan Presentase Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APB desa
100
100
100
100
Program Pembinaan Masyarakat
Kantor Camat Mendoyo
Program Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa
Kantor Camat Mendoyo
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Kantor Camat Mendoyo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100
Program Pembinaan
100
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
100
Kantor Kecamatan Pekutatan Kantor Kecamatan Pekutatan Kantor Kecamatan Pekutatan Kantor Kecamatan Pekutatan Kantor Kecamatan Pekutatan
Program Evaluasi rancangan Peraturan tentang APB Desa
Kantor Kecamatan Pekutatan
KECAMATAN MELAYA Persentase pelayanan perkantoran
100
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana
100
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kantor Camat Melaya
Program Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur
Kantor Camat Melaya
100
VII-53
Pemerintah Kabupaten Jembrana
aparatur Persentase 100 peningkatan disiplin aparatur Persentase 100 pembinaan masyarakat Persentase Evaluasi 100 Rancangan Terdatanya UMKM 100 di Kecamatan KECAMATAN NEGARA Presentase 95 Pelayanan Administrasi Peerkantoran Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur Persentase 95 pembinaan masyarakat Persentase 95 terlaksananya program peningkatan pelayanan perijinan Persentase 90 terlaksananya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN JEMBRANA
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
100
100
100 100
95
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kantor Camat Melaya
Program Pembinaan Masyarakat
Kantor Camat Melaya
Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Umum
Kantor Camat Melaya Kantor Camat Melaya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kantor Camat Negara
90%
Program Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur
Kantor Camat Negar
90
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kantor Camat Negar
Program Pembinaan Masyarakat
Kantor Camat Negar
Program peningkatan pelayanan perijinan
Kantor Camat Negar
ProgramPeningkatan Kapasistas Aparatur Pemerintah desa
Kantor Camat Negar
95
95
90
VII-54
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Peningkatan dan Prasarana Aparatur Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase Pembinaan Presentase Peningkatan Pelayanan Perijinan Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 7) Mendorong pengelolaan persandian daerah yang optimal 8) Mendorong layanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang efektif dan efisien
- Menetapkan SOP pengelolaan persandian daerah yang optimal
9) Mendorong meningkatnya kualitas dan kuantitas penyusunan
- Menetapkan SOP penyusunan peraturan perundang-undangan
75
96
90
100
Penunjang urusan pemerintah (fungsi lain sesui dengan ketentuan peraturan perundangundangan) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur
90
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
90
100
Program Pembinaan
90
100
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
90
100
90
Kantor Camat Jembrana Kantor Camat Jembrana Kantor Camat Jembrana Kantor Camat Jembrana
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Kantor Camat Jembrana Kantor Camat Jembrana
- Menetapkan SOP layanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Cakupan Persentase peningkatan pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah,
10
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
60
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
VII-55
SETDA Bag. Hukum dan HAM
Pemerintah Kabupaten Jembrana
peraturan perundangundangan
peningkatan ketaatan hukum masyarakat dan fasilitasi masalah hukum dan HAM
10) Medorong layanan prima
- Menetapkan Peraturan bupati tentang Pedoman layanan prima
11) Layanan yang mudah dan berstandar.
- Menyederhanakan proses dan persyaratan perijinan. - Membentuk peraturan daerah yang mengatur sandang, pangan, papan,pendidikan, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja dan jaminan sosial - Menetapkan SOP peningkatan kafasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah
12) Mendorong meningkatnya kafasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah
Persentase Terselenggara nya pelayanan perijinan yang cepat, tepat, benar dan transparan -
85
Persentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
13) Mendorong kerjasama antar daerah 14) Mendorong peningkatan kinerja sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala
- Menetapkan antar daerah
SOP
88
90
90
90
90
kerjasama
- Penetapan LKjIP tepat waktu
Persentase SKPD yang mendapat nilai >CC hasil penilaian Inspektorat
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
80
90
Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
KPPT
Sekret. DPRD
Sekret. DPRD
Fasilitasi kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota
Setda Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
INSPEKTORAT
VII-56
Pemerintah Kabupaten Jembrana
daerah Persentase Notisi Review laporan keuangan/LKPD yang ditindaklanjuti oleh SKPD dan SKPKD Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti Meningkatnya ketersediaan Dokumen Perencanaan data
dan
1) Mendorong ketersediaan dokumen perencanaan
- Penguatan partisipasi pemangku kepentingan
2) Mendorong kerjasama kabupaten, provinsi dan pusat penyusunan dokumen perencanaan
- Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu
- Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah
Meningkanya ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan
Mendorong ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan 1) Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum
- Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah
- Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta
100
100
INSPEKTORAT
81
85
INSPEKTORAT
Program Kerjasama Pembangunan
Persentase Jml kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga
Cakupan dokumen perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar Persentase pengingkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Persentase Jml Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah Cakupan Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Bappeda & PM
8 dok
10
2 dok
2
Program Perencanaan Pengembangan kota kota menengah dan besar
Bappeda & PM
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda & PM
Program perencanaan pembangunan daerah
Bappeda & PM
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Bappeda & PM
VII-57
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Masyarakat dalam kerangka memperteguh NKRI
meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai sekaa
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VII-58
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN JEMBRANA 8.1 Penyusunan Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Mengacu pada Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, oleh sebab itu maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya mengacu pada pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. 8.2 Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Sebagaimana amanat pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan Urusan pemerintahan absolut meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; 6) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olah raga; 14) statistik; 15) persandian; 16) kebudayaan; 17) perpustakaan; dan 18) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: 1) kelautan dan perikanan;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Pemilihan program prioritas didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memperhatikan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 8.3 Sinkronisasi Program Kabupaten Jembrana dengan Program Provinsi Bali Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang sangat sempit dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Luas wilayah Provinsi Bali seluas 5.636,66 km2 (0,29% dari luas kepulauan Indonesia). Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau yaitu : Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Secara administratif terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kec, 635 desa dan 80 kelurahan, 1.480 Desa Pakraman, 4.361 Banjar Adat dan 2.704 subak. Kebijakan pembangunan Provinsi Bali tertuang dalam; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2009); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013 (Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2009) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD ) setiap tahun. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 adalah: “ Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana ” sedangkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah: “Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera” Misi Pembangunan Bali Tahun 2013-2018 adalah : 1. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern. 2. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman. 3. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bathin. Dalam menyusun progam pembangunan, Provinsi Bali senantiasa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan Awal RKPD adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat evaluasi pelaksaaan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, dan program/kegiatan prioritas. Rancana Awal RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memuat evaluasi pelaksanaan lima tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, dan program prioritas. Maksud dan tujuan penyusunan rancangan awal dokumen perencanaan; baik RKPD maupun RPJMD adalah untuk menciptakan sinkronisasi, sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah baik antar wilayah dan antar urusan pembangunan, maupun antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Gambar 8.1 Kedudukan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Provinsi Bali R P BAPPED J P A PRO V. B AL I N a si on al
R PJ P P r ov in si
R PJ M N a si o na l
RK P
RPJM P ro vins i
RKP D
R en s tra S KP D
R en j a S K P D
R A PB D
RK A – S KP D
R i n ci an AP BD
Sumber : Bappeda Provinsi Bali 2014
Provinsi Bali tidak seperti provinsi lain di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang potensial seperti pertambangan dan hutan, sehingga pembangunan di bidang ekonomi, Provinsi Bali bertumpu pada tiga sektor unggulan yaitu: Gambar 8.2 Sektor Unggulan dalam Ekonomi, Provinsi Bali
Sumber : Bappeda Provinsi Bali 2014
Indikasi rencana program prioritas Provinsi Bali, berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali. Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Bab III, program prioritas terdiri dari program prioritas utama (Prioritas I) dan program prioritas kedua (Prioritas II). Program prioritas utama (Prioritas I) merupakan program unggulan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai visi dan misi Gubernur Bali 5 (lima) tahun kedepan, juga merupakan program yang telah diamanatkan dalam RPJMN atau kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah, misalnya prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Sedangkan Program Prioritas kedua merupakan Program prioritas layanan urusan pemerintah daerah dalam mendukung capaian visi dan misi pembangunan Provinsi Bali jangka menengah, maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada bagian ini disajikan program prioritas utama dan program prioritas kedua untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Bali tahun 2013- 2018. Dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018 menetapkan 8 prioritas daerah yaitu : 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran 2. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan 3. Pemantapan Ketahanan Pangan 4. Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi 5. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Pelestarian Kebudayaan 6. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Berstandar Internasional 7. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Untuk mewujudkan keterpaduan 8 prioritas daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kabupaten Jembrana, dilakukan dengan melaksanakan beberapa program-program unggulan, seperti : 1. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) JKBM merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Bali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga akan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Bali secara keseluruhan. Program ini dilaksanakan secara sharing antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Bali. 2. Bedah Rumah Program bedah rumah merupakan program untuk membantu masyarakat miskin untuk bisa memiliki dan menempati rumah yang layak huni sehingga dengan sendirinya juga akan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tersebut. 3. Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri)
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Merupakan program untuk meningkatkan pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan) sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian di provinsi Bali dan dengan sendirinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan Bali. 4. Bea siswa untuk pelajar dan mahasiswa kurang mampu Dengan pemberian bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu (miskin), diharapkan akan mampu mengurangi angka putus sekolah di Bali serta mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bali sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain. 5. Program Kecakapan Hidup Untuk mengurangi jumlah pengangguran pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terutama kepada para calon pencari kerja sesuai dengan minat dan bakat mereka sehingga mereka diharapkan akan memiliki skill yang cukup sebagai bekal dalam mencari pekerjaan atau bahkan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. 6. Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu Mandara) Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, sejak tahun 2012, pemerintah provinsi bali juga telah meluncurkan Program Gerbang Sadu Mandara yakni memberikan bantuan dana kepada Desa-desa yang memiliki penduduk miskin di atas 35 persen yang nantinya bisa dikelola melalui kegiatankegiatan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa-desa tersebut. 8.4 Sinkronisasi Program Kabupaten Jembrana dengan Program Nasional (Tri Sakti dan Nawa Cita) Singkronisasi RPJMD Kabupaten Jembrana dengan RPJMN 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut; RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Visi Pembangunan Nasional tahun 2015–2019 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Upaya untuk mewujukan visi ini dilakukan melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Setiap daerah di Indonesia wajib mendukung pencapaian Nawa Cita dan Tri Sakti, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Bagi Kabupaten Jembrana, dukungan pada pencapaian Nawa Cita dan Tri Sakti dilakukan dengan berbagai program prioritas. Hubungan dan pencapaian Nawa Cita dan Tri Sakti dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 dapat digambarkan sebagaimana skema di bawah. Gambar 8.3 Pencapaian “Nawacita” Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah NAWACITA
RPJMN 2015-2019
VISI & MISI PRESIDEN
4 Prioritas Pokok • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi • Kemaritiman • Pariwisata & Energi Prioritas Wajib • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan Kemiskinan
Dimensi Pemerataan • Antar Wilayah • Antar Kelompok Pendapatan
Sumber: Kemendagri Tahun 2015
MENDAGRI
Koordinasi Teknis antara K/L dgn daerah Prov oleh MENDAGRI dgn BAPPENAS EVALUASI PERDA
MUSRENBANG RPJMD PROV (Multi Stakeholder)
MUSRENBANG RPJMD K/K (Multi Stakeholder)
GUBERNUR
EVALUASI PERDA
RENSTRA-PD PROV
RPJMD PROV
Peserta: Kemendagri, DPRD, Bappeda & PD Prov, Prov yg berbatasan, Bappenas & K/L
Koordinasi Teknis antara PROV dgn K/K oleh GUB
RENSTRA K/L
RPJMD K/K
RENSTRA-PD K/K
Peserta: Bappeda & PD Prov, DPRD, Bappeda & PD K/K, K/K yg berbatasan
19
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana, selengkapnya pada tabel 8.1 berikut
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Kode
(1) 1
01
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Rata-rata lama 7,87 PENDIDIKAN sekolah Angka melek huruf
1
01
15
Program Pendidikan Usia Dini
1
01
16
Program Wajib Belajar Cakupan layanan Pendidikan Dasar pendidikan dasar Sembilan Tahun Sembilan tahun
1
01
17
Pendidikan Menengah
APK PAUDNI (%)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
9.300.000.000,00
Dikporaparbud
61.492.200.000
Dikporaparbud
-
Dikporaparbud
2016
2017
8,0
90,39
90,39
60,52
61,07
8.200.000.000,00
2020
2021
8,3
8,7
8,8
8,9
9,0
91,30
91,50
91,60
91,70
91,80
62,05
14.000.000.000,00
8.500.000.000,00 63,25%
42.000.000.000,00
8.700.000.000,00
64,12%
46.200.000.000
8.900.000.000,00
65,01%
50.820.000.000
9.100.000.000,00
65,89%
55.902.000.000
APK SD/MI (%)
107,65
108,00
108,50
109,00
109,50
110,00
110,50
APK SMP/MTs (%)
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
APM SD/MI (%)
94,78
95,00
95,50
96,00
96,50
97,00
97,50
APM SMP/MTs (%)
100
100
100
100
100
100
100
Angka melanjutkan SD/MI(%)
99,41
99,54
99,65
99,76
99,85
99,92
100
Angka melanjutkan SMP/MTs(%)
99,40
99,46
99,50
99,55
99,58
99,60
99,70
DO SD/MI(%)
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DO SMP/MTs(%)
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,60
75,60
APK SMA/SMK (%)
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
APM SMA/SMK (%)
80,19
80,25
80,40
80,50
80,60
80,70
80,75
DO SMA/SMK (%)
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cakupan layanan pendidikan menengah(%)
5.700.000.000,00
-
-
-
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
-
-
-
-
-
VIII-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1) 1
01
18
1
01
20
1
01
1
02
1
02
1
2
22
01.15
01.16
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
2016
2017
2020
2021
Cakupan layanan pendidikan non formal(%)
75
76
400.000.000,00
77
650.000.000,00
78
715.000.000,00
79
786.500.000,00
80
865.150.000,00
81
951.665.000,00
Dikporaparbub
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan (%)
70
70
2.450.000.000
70
3.292.978.000
72
3.416.476.900
75
3.546.150.745
77
3.682.308.282,00
80
3.825.273.696,00
Dikporaparbud
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan(%)
70
70
54.764.000
70
400.000.000
75
440.000.000
75
484.000.000
80
532.400.000
90
585.640.000
Dikporaparbud
KESEHATAN
Angka Harapan Hidup (Th)
71,80
71,80
Program Obat dan Perbekelan Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
80 %
80 %
5.166..000
85 %
5.260.000
90 %
5.270.000
95 %
5.285.000
95 %
5.290.000
95 %
5.300.000
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rasio Dokter Persatuan Penduduk dan Tenaga Medis Persatuan Penduduk
70 %
70%
19.276.264.750
75 %
8.500.00.
80 %
8.600..000
85 %
8.750.000
90 %
9.00.000
90%
9.200.000.
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase masyarakat yang terlayani(%)
100
100
414.000.000
100
430.000.000
100
450.000.000
100
470.000.000
100
490.000.000
100
510.000.000
RSU Negara
Persentase Pengawasan dan Pengendalian Rumah Tangga Yang memproduksi makanan
1 Kali
1 kali
.19.315.000
2 Kali
25.000
2 kali
27.500
1 Kali
30.500
3 Kali
32.000
4 KALI
37.000.
Dinas Kesehatan
Program Pendidikan Non Formal
71,80
71,82
71,82
71,83
71,83
1
02
Program 01.18 Pengembangan Obat Asli Indonesia
1
02
Persentase Desa/ Program Promosi Kelurahan Siaga 01.19 Kesehatan dan PemberAktif, Persentase dayaan Masyarakat Penjaringan siswa
70 %
70 %
251.695,5
75 %
260.500
85 %
267.000
90 %
275.000
95 %
280.000
95 %
300.000.
Dinas Kesehatan
1
02
01.20
Persentase Program Perbaikan Gizi Penurunan Gizi Masyarakat Buruk, Persentase Peningkatan
0,01
0,5
77.178.
0,5
250.000
0,45
250.000
0,40
250.000
0.35
255.000
0,30
275.000
Dinas Kesehatan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Partisipasi masyarakat ke Posyandu
02
Program 01.21 Pengembangan Lingkungan Sehat
1
02
Program Pencegahan 01.22 dan Penanggulangan . Penyakit Menular
1
02
01.23
1
Program Standar Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, peningkatan, sarana, dan Prasarana RS/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS
Persentase Rumah Tangga Sehat Persentase Desa/Kelurahan UCI, Persentase Penanganan Kasus Penyakit menular Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase Sarana dan Prasarana Rumah sakit yang diadakan Persentase pelayanan kesehatan BLUD(%)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
60%
343.850.
65
350.000
70
375.5000
75 %
400.000
80 %
425.000
85 %
450.000.
Dinas Kesehatan
80 %
2.772.807,5
80% /
2.880.000
85 %
2.995.000
85 %
3.150.000
90%
3.250.000
90 %
3.500.000
Dinas Kesehatan
80 %
80 %
39.024,5
80 %
47.500
80 %
50.000
85 %
70.000
90 %
74.000
90 %
80.000.
Dinas Kesehatan
-
-
17.000.000.000
-
18.700.000.000
-
20.570.000.000
-
22.627.000.000
-
24.889.700.000
-
27.378.670.000
RSU Negara
90
90-
27.160.000.000
91
34.238.900.000
92
41.657.800.000
93
43.001.800.000
94
44.345.800.000
94
45.809.800.000
RSU Negara
80 %
80 %
10.471.797,25
80 %
9.017.802
85 %
5.017.850
85 %
5.017.850
90 %
9.017.850.
90 %
9.017.850.
Dinas kesehatan
60 %
80 %
/
2016
2017
2020
2021
1
02
Program Pengadaan peningkatan dan Perbaikan sarana dan 01.25 Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan Jaringannya
1
02
01.28
Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan kesehatan,
0
0
0
60 %
10.000.000
65 %
10.200.000
70 %
10.300.000
75%
10.300.000
80 %
10.400.000
Dinas Kesehatan
1
02
Program Peningkatan 01.30 Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase lansia Yang mendapat Pelayanan Kesehatan
50 %
50 %
66.120
65 %
80.000
65 %
85.000
70 %
90.000
75 %
92.500
80 %
95.000
Dinas Kesehatan
1
02
01.31
Persentase Pengawasan dan Pengendalian Rumah tangga
10 kali
10 kali
41.620
15 kali
55.000
25 kali
57.500
30 Kali
60.000
40 kali
65.000
42 kALI
67.500
Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan
Cakupan Puskesmas ,
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Yang memproduksi Makanan
Kode
(1)
1
02
1
03
01.32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
Angka Kematian Ibu, Bayi dan /Balita, Cakupan Kunjungan Bayi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
70 %
70 %
2.077.503.000
75 %
2.300.000
80%
2.500.000
85 %
2.700.000
90 %
2.900.000
95 %
80 60 %
18.36 %
6.201.980.000,00
8.30 % 23.367.990.000,00 8,30 %
31.617.990.000,00
3,60 %
4.115.490.000,00
3,60 %
867.990.000,00
3,60 %
892.990.000,00
PU
2016
2017
2020
2021
3.100.000
Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
ProsentasePemban gunanSarana dan PrasaranaAparatur
2
Prosentasepemban ProgramPembangunan gunan jalan dan Jalan dan Jembatan jembatan
83,62
89,65
10.012.000.000,00
93,10
7.218.000.000,00
94,83
5.118.000.000,00
96,55
5.112.000.000,00
98,28
3.212.000.000,00
99,00
3.612.000.000,00
PU
3
Prosentase Prgram Pembangunan peningkatan sistem Saluran draenase dan Drainase/Gorongpembangunan Gorong trotoar
4 Paket
44 %
12.631.360.000,00
48 %
15.275.000.000,00
50 %
15.975.000.000,00
54 %
18.100.000.000,00
59 %
19.400.000.000,00
65 %
20.630.000.000,0 0
PU
4
Program Rehabilitasi/Pemelihar ProporsiPanjangJa aan Jalan dan ringanJalandalam Jembatan KondisiBaik (%)
47,96
59,11
144.656.000.000,00
70,26
165.477.900.000,0 0
81,42
166.068.000.000,00
87,61
166.068.000,00
93,79
167.268.000.000,00
99,00
167.274.000.000, 00
PU
5
Program Pembangunan Prosentase Sistem Informasi/Data pemetaan data Base Jalan dan jalan dan jembatan Jembatan
87,46
-
-
91,64
112.000.000,00
-
-
95,82
112.000.000,00
-
-
100
112.000.000,00
PU
6
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
17.700 17.700 44.695.210.000,00 M’ M’
49.021.990.000,00
17.700 M’
53.717.970.000,00
17.700 M’
59.025.460.000,00
17.700 M’
64.762.280.000,0 0
PU
7
Program Rumahtanggape Pengembangan Kinerja ngguna air Pengelolaan Air bersih (%) Minum dan Air Limbah
8
Prosentase Program Pengendalian terbangunya Banjir sarana prasana
RasioJaringanIri gasi (m/ha) 13 Paket
3.000 M’
10.000 M’ 22.482.990..000,00
70,00
2.902.050.000,00
96,61
3.500.000.000,00
97,71
3.500.000.000,00
100
4.000.000.000,00
100
4.100.000.000,00
100
4.200.000.000,00
PU
20 %
4.243.000.000,00
30 %
6.050.000.000,00
35 %
7.350.000.000,00
50 %
8.550.000.000,00
60 %
32.675.000.000,00
80 %
44.982.500.000,0 0
PU
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) penanggulangan banjir
Kode
(1)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
8 Unit
15.287.300.000,00
8 Unit
48.650.000.000,00 1 Unit
8.800.000.000,00
1 Unit
8.700.000.000,00
-
600.000.000,00
-
850.000.000,00
PU
9,38
13,45
31.482.000.000,00
18,43
31.482.000.000,00
20,59
17.000.000.000,00
22,63
18.000.000.000,00
24,81
19.000.000.000,00
26,98
20.000.000.000,0 0
PU
2 Paket
60 %
2.375.000.000,00
64 %
2.451.100.000,00
68 %
2.690.750.000,00
72 %
3.138.780.000,00
76 %
3.438.010.000,00
80 %
3.781.810.000,00
PU
25,80
25,90
286,440.000,00
26,00
559.540.000,00
26,40
417.140.000,00
26,60
450.140.000,00
26,80
736.440.000,00
100
801.370.000,00
PU
25,00
25,20
500.730.000,00
25,40
550.960.000,00
25,50
606.056.000,00
25,80
666.661.600,00
25,90
733.377.760,00
30,00
806.715.540,00
PU
Rumahlayakhun i (%)
90,99
91,69
9.693.890.000,00
92,39
12.735.000.000,00
93,09
11.700.000.000,00
93,79
11.750.410.000,00
94,49
10.150.000.000,00
94,49
10.865.000.000,0 0
PU
Rumahtanggabe rsanitasi (%)
91,29
92,99
2.324.260.000,00
94,69
1.757.460.000,00
96,39
2.779.370.000,00
98,89
3.744.233.000,00
100
5.000.000.000,00
100
5.500.000.000,00
PU
-
-
-
19 Desa
115.000.000,00
20 Desa
178.590.000,00
16 Desa
159.420.000,00
6 Desa
159.420.000,00
6 Desa
175.362.000,00
PU
9
Program Pembangunan Wilayah StrategisdanCepatTum buh
Meningkatnya jumlahpembangun anpeningkataninfr astruktur
10
Prosentase rehabilitasi Program Pembangunan pebaangunan Infrasturktur Pedesaan infrastruktur perdesaan
11
Program Perencanaan Tata Ruang
Prosentase legalisasi ranperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan
2016
2017
2020
2021
Rasiobangunanb Program Pemanfaatan er-IMB per Ruang satuanbangunan
12
(%) Rasioruangterbu kaHijau per Program Pengendalian SatuanLuas Pemanfaatan Ruang Wilayah ber HPL/HGB (%)
13
1
1
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
04
07
1
Program Pengembangan Perumahan
2
Program Lingkungan Sehat Perumahan
3
Program Prosentaseterwuju PemberdayaanKomuni dnyafasilitasidansa tasPerumahan ranapermukiman KETENTERAMAN, KETERTIBAN
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
1.819.489.000
85
1.910.463.450
85
2.005.986.622,50
85
2.106.285.953,62
85
2.211.600.251,30
85
2.322.180.263,86
Satpol PP
2016
2017
2020
2021
UMUM, DAN PELINDUNGANMAS YARAKAT
1
13
Program Penegakan peraturan perundangundangan
Persentase penegakan peraturan perundangundangan (%)
85
85
SOSIAL
Angka kemiskinan
3,8
3,7
Program Persentase Pemberdayaan Fakir menurunnya Miskin FM Komunitas Angka PMKS(%) Adat terpecil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos Lainnya
3,5
0,1
3.000.000.000
0,1
3.300.000.000
0,2
3.630.000.000
0,2
3.993.000.000
0,3
4.392.300.000
0,3
4.831.530.000
Dinas Kesos Nakertrans
Program Pelayanan dan Persentase Rehabilitasi menurunnya Kesejahteraan Sosial Angka PMKS(%)
3,5
0,1
1.866.922.500
0,1
2.053.614.750
0,2
2.258.976.225
0,2
2.484.873.847
0,3
2.733.361.232
0,3
3.006.697.355
Dinas Kesos Nakertrans
60
62
545.558.250
64
600.114.075
66
660.125.482
68
726.138.030
70
798.751.833
72
878.627.017
Dinas Kesos Nakertrans
2,95
2,95
850.000.000
2,75
935.000.000
2,65
1.028.500.000
2,55
1.131.350.000
2,45
1.244.485.000
2,35
1.368.933.500
Dinas Kesos Nakertrans
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1
1
14
11
Persentase capaian pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
TENAGA KERJA Program Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran terbuka
Program Peningkatan kesempatan kerja
Cakupan tenaga kerja yang berkompeten
50
55
261.291.500
57
287.420.650
60
316.162.715
62
347.778.986
65
382.556.885
67
420.812.573
Dinas Kesos Nakertrans
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan
Cakupan perlindungan lembaga ketenaga kerjaan
5
4
162.893.500
3
179.182.850
3
197.101.135
2
216.811.248
2
238.492.373
2
262.341.610
Dinas Kesos Nakertrans
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indeks Pembangunan Gender
71
71,5
-
72
-
72,5
-
73
-
73,5
-
74
-
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-13
Kantor PPKB
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Penyelesaian Program Keserasian pengaduan Kebijakan Peningkatan perlindungan Kualitas Anak dan 85 % perempuan dan Perempuan anak dari tindakan kekerasan Program Penguatan Partisipasi Kelembagaan dan Angkatan Kerja Pengarusutamaan Perempuan Gender dan Anak Program Peningkatan Rasio KDRT kualitas hidup dan perlindungn perempuan Program Peningkatan Jumlah organisasi Peran serta dan perempuan aktif Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
85 %
36,750.000
86 %
39.725.000
87 %
42.725.000
88%
46.725.000
89 %
50.725.000
90%
55.725.000
Kantor PPKB
80 %
80 %
370.444.500
82 %
380.444.500
84 %
390.444.500
86 %
400.444.500
88%
410.444.500
90 %
420.444.500
Kantor PPKB
0,03%
0,03%
-
0,03%
31.670.000
0,02%
34.670.000
0,02%
37.670.000
0,01%
40.670.000
0,01%
43.670.000
Kantor PPKB
19
19
-
19
31.800.000
19
34.800.000
19
37.800.000
19
40.800.000
19
43.800.000
Kantor PPKB
2016
2017
2020
2021
KETAHANAN PANGAN
Peningkatan pengelolaan sistem ketahanan pangan berbasis keluarga (%)
60
65
764.707.600
67
836.408.300
70
927.032.430
75
1.019.736.073
80
1.121.708.979
85
1.233.881.490
BPMPD
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Persentase terpenuhinya bahan pangan masyarakat (%)
88
88
217.457.000
90
658.144.000
91
733.984.900
93
817.409.890
95
909.176.879
97
1.010.121.617
BPMPD
Program Pengembangan dan pemantapan Kelembagaan
Persentase terpenuhinya bahan pangan masyarakat (%)
88
88
13.187.600
90
14.506.300
92
15.956.000
95
17.552.000
96
19.307.000
97
21.238.762
BPMPD
Progran Diversivikasi Pangan dan Gizi
skor pola pangan harapan tingkat konsumsi(%)
71,8
87,8
534.063.000
88
163.758.000
89
177.091.530
90
184.774.183
91
193.225.100
92
202.521.111
BPMPD
70.079 ton GKG
70.079 ton GKG
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
Tersedianya Pangan Utama
5.909.936.000,-
71.480 ton GKG
7.673.390.000
73.000 ton GKG
8.577.256.000
74.460 ton GKG
9.434.169.000
75.950 ton GKG
10.377.500.000
77.371 ton GKG
PERTANAHAN
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-14
11.415.295.000
Dinas PPP
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1) 1
1
1
09
09
16
17
08
Kondisi Indikator Kinerja pada Kinerja Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun 2015) (3) (4)
2016
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
2017
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Persentase asset tanah Pemerintah kabupaten jembrana
386
45
373.678.000
45
411.045.800
45
452.150.300
45
497.365.400
45
547.101.900
45
601.812.000
SEKDA Bagian Pemerintahan
Jlh ijin pertanahan yg menjadi urusan pemerintah daerah
415
20
45.533.000
20
60.000.000
20
70.000.000
20
80.000.000
20
90.000.000
20
100.000.000
SEKDA Bagian Pemerintahan
Persentase penyelesaian kasus pertanahan yang menjadi urusan pemerintah daerah
100%
100%
50.000.000
100%
60.000.000
100%
70.000.000
100%
80.000.000
100%
90.000.000
100%
100.000.000
SEKDA Bagian Pemerintahan
Terpenuhinya pelayanan adminintrasi perkantoran
100%
100%
468.183.395
100%
470.000.000
100%
475.000.000
100%
480.000.000
100%
485.000.000
100%
490.000.000
LHKP
LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
08
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
01
Program Pelayanan administrasi perkantoran
70%
70%
3.313.835.000
75%
175.000.000
80%
225.000.000
85%
230.000.000
90%
240.000.000
95%
250.000.000
LHKP
1
08
02
Presentase Program peningkatan terpeliharanya sarana dan prasarana secara aparatur rutin/berkala dinas/operasional
1
08
03
Tersedianya Program Peningkatan Pakaian Kerja Disiplin Aparatur Lapangan
100%
100%
61.250.000
100%
65.000.000
100%
67.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
LHKP
1
08
15
Program Persentase Pengembangan Kinerja Tingkat layanan Pengelolaan persampahan Persampahan
55%
55%
2.406.000.000
60%
5.800.000.000
65%
6.300.000.000
70%
6.600.000.000
75%
7.000.000.000
80%
7.500.000.000
LHKP
1
08
16
Tingkat ketaatan Program Pengendalian perusahaan yang Pencemaran dan memiliki Dampak Perusakan Lingkungan Lingkungan
60%
65%
300.000.000
70%
350.000.000
75%
375.000.000
80%
400.000.000
80%
450.000.000
85%
475.000.000
LHKP
Tingkat Dokumen yang memuat informasi Lingkungan Hidup
4 Dokumen
6 dokumen
241.000.000
6 dokume n
250.000.000
6 dokume n
300.00.000
6 dokume n
300.000.000
6 dokume n
300.000.000
8 dokume n
500.000.000
LHKP
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau
23%
23%
9.043.000.000
25%
26.000.000.000
26%
21.000.000.000
27%
21.000.000.000
28%
9.500.000.000
30%
10.000.000.000
LHKP
1
08
19
Program Peningkatan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1
08
24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Persentase masyarakat yang ADMINISTRASI memiliki dokumen KEPEN-DUDUKAN kependudukan dan 90 DAN CATATAN ketersediaan SIPIL database kependudukan(%)
Kode
(1)
1
1
10
10
15
Persentase masyarakat yang memiliki dokumen Penataan Administrasi kependudukan dan Kependudukan ketersediaan database kependudukan(%) Prosesntase kepemilikan KTP
1
22
1
22
PEMBERDA YAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
90
92
1.768.055.3000
92
93
1.856.308.065
1.949.123.400
2.046.579.600-
2.148.908.500-
95
60
65
1.619.534.700
70
2.100.249.200
75
2.310.274.120
80
2.541.301.532
85
2.795.431.685
90
3.074.974.854
99
96
Dapdukcapil
95
98
95
96
90
97
94
95
90
96
93
94
2.256.353.900
Dapdukcapil
100
86
87
278.267.800
88
278.267.800
89
306.094.580
90
336.704.038
91
370.374.442
92
407.411.886
BPMPD
Persentase lembaga keuangan mikro di kelurahan dan desa yang aktif(%)
85
85
119.196.100
86
275.553.100
87
303.108.410
88
333.419.251
89
366.761.176
90
403.437.294
BPMPD
Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbang(%)
87
87
948.012.600
88
1.225.195.100
89
1.347.714.610
90
1.482.486.071
91
1.630.734.678
92
1.793.808.146
BPMPD
88
88
470.317.528
BPMPD
1,10
Kantor PPKB
16
1
22
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
12
target
(6)
2021
Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif(%)
22
1
Rp
(5)
2020
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1
22
Target
2017
15
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1
Persentase desa tertib administrasi (%)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
SKPD Penanggung Jawab
2016
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase aparatur desa yang kompeten(%) Jumlah Desa Mandiri (Desa) Laju Pertumbuhan Penduduk(%)
89 274.058.200
90 321.233.200
91 353.356.520
92 388.692.172
93 427.561.389
4
4
6
8
10
12
14
1,22
1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4)
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
79,99 %
79,99 %
26.925.000
80%
53.925.000
81 %
58,925.000
82 %
43.925.000
83 %
47..925.000
84 %
51..925.000
Kantor PPKB
54
54
0
50
11..294.000
49
12..394.000
47
13.494.000
46
14.594.000
45
15.694.000
Kantor PPKB
2,36 %
2,36 %
558.462.500
2,34 %
558.462.500
2,32 %
581.935.000
2,30 %
639.935.000
2, 28%
697.935.000
2,26 %
766.935.000
Kantor PPKB
13 %
13%
254.445.000
13%
122.751.000
12 %
136..836.500
11%
149.836.500
10%
153.836.500
10 %
168..836.500
Kantor PPKB
Cakupan Program Promosi Kesertaan ber KB Kesehta IBu, bayi dan bagi kelompok anak melalui kelompok Tribina dan UPPKS
92,50 %
92,50%
-
93%
97.494..000
93,50%
106.394.000
94%
116.394..000
94,50%
127..594.000
95%
139.594..000
Kantor PPKB
Prroram pengembangan Cakupan sekolah pusat pelayanan yang mempunyai informasi dan konseling PIK Remaja KRR
39,19
39,19
-
60,87
20.494.000
69,32
22.394.000
80,43
24..494.000
91,31
26..594.000
100
28..694.000
Kantor PPKB
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1,8 %
1,8 %
487.998.000
1,7 %
487.998.000
1,6 %
502.998.000
1,6 %
552.998.000
1,6%
602.998.000
1,6 %
Persentase ProgramPembangunanP cakupanpeningkat rasarana dan anpembangunanpr FasilitasPerhubungan asaranadanfasilitas perhubungan
0%
1,50%
ProgramRehabilitasi Persentasecakupan dan peningkatanrehabil PemeliharaanPrasarana itasidanpemelihara
38%
56%
Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri
1
07
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
SKPD Penanggung Jawab
Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif
Age Spesific Ferrtility Rate Cakupan Sasaran PUS yang ingin ber KB menjadi peserta KB (Unmet need) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
2016
2017
2020
2021
Rata-rata jumlah anak perkeluarga 632.998.000
Kantor PPKB
PERHUBUNGAN
3.419.928.398,000 2,20%
676.092,66
42%
5.000.000.000,000 33,45%
773.701,93
32%
5.000.965.000,000 20,95%
937.976,21
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
34%
5.000.812.500,000 20,95%
645.773,83
40%
5.000.911.750,000 20,95%
771.351,22
5.001.006.525,00 0
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika
878.986,34
Dinas Perhubungan, komunikasi dan
43%
VIII-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) dan Fasilitas LLAJ anprasaranadanfasi litas LLAJ
Kode
(1)
1
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17) Infomatika
1.211.349,55
7%
1.717.920,31
17%
2.207.055,02
17%
2.748.301,80
17%
2.896.325,02
17%
3.213.123,36
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika
Persentase cakupan Program Pembangunan peningkatan Sarana Dan pembangunan PrasaranaPerhubungan sarana dan prasarana perhubungan
0%
0%
686.856,19
0%
0,00
0%
0,00
100%
250.000,00
0%
0,00
0%
0,00
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
30,52%
6,22%
705.170,00
26,20%
1.175.687,00
12,02%
1.899.347,50
10,56%
1.724.258,00
7,02%
1.096.148,00
7,45%
1.305.013,00
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentasekendara anlaikjalan
43,75%
0,00%
0,00
31,25%
1.106.800,00
6,25%
500.000,00
6,25%
200.000,00
6,25%
400.000,00
6,25%
300.000,00
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika
90
90
1,900,215.00
20.00
1,905,165.00
20.83
4,580,113.30
20.83
3,701,797.91
20.83
4,071,977.68
20.83
4,479,175.40
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
47%
23%
1.900.215,00
40%
1.273.897,00
60%
3.901.139,25
30%
5.052.042,06
30%
7.665.052,58
30%
10.931.315,72
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika
92%
4%
50.000,00
0%
0,00
4%
100.000,00
0%
0,00
0%
0,00
0%
0,00
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika
965.125,00
100,00 %
1.206.406,25
100,00 %
1.508.007,81
100,00 %
1.885.009,77
104.437.000
34,00
109.673.000
35,00%
115.156.000
36,00
120.913.000
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Informasi
Persentasepeningk atan media layananpenyebarlu asaninformasipem bangunandaerah
92,31%
92,31%
121.727,00
92,31%
772.100,00
100,00 %
29,68
31,00
0
32,00
99.750.000
33,00
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
15 15
2021
6%
Program Persentasesistemin PengkajiandanPenelitia formasipelayananp nBidangKomunikasidan ublik Informasi
1
2020
19%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
2017
Persentasecakupan ProgramPeningkatanPel peningkatanpelaya ayananAngkutan nanangkutan
Persentase KOMUNIKASI DAN terpenuhinya keterbukaan INFORMATIKA informasi publik
25
2016
15
Program Penciptaan iklim usaha Kecil
Persentase peningkatan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-18
Perindagkop
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Menengah yang jumlah UMKM Kondusif yang memiliki legalitas usaha
Kode
(1)
1
1
1
1
1
15
15
15
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
2016
2017
2020
2021
16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Persentase Peningkatan Jumlah UMKM memiliki Kewirausahaan
8,29
9,00
309.160.000,-
10,00
340.076.000,-
11,00
391.496.000
12,00
411.070.000
13,00
431.623.000
14,00
455.204.000
Perindagkop
17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi
1,57
2,00
206.950.000,-
3,00
227.645.000,-
4,00
263.331.000
5,00
276.497.000
5,00
290.321.000
5,00
304.837.000
Perindagkop
18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi
Persentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas
3,37
3,37
391.085.000,-
3,26
390.193.500,-
3,16%
424.208.000
3,06%
445.418.000
2,97
467.678.000
2,88
491.061.000
Perindagkop
16
PENANAMAN MODAL
16
15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah peningkatan investor berskala nasional (PMA/PMDN)
222
250
180.000.000
275
200.000.000
303
220.000.000
335
245.000.000
370
270.000.000
410
200.000.000
Bappeda & PM
16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah peningkatan nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
116M
120M
90.000.000
130M
95.000.000
140M
100.000.000
150M
110.000.000
160M
115.000.000
170M
120.000.000
Bappeda & PM
1
16
1
18
1
18
16
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase Meningkatnya peran pemuda (%)
10
10
5.500.000.000,00
10
6.050.000.000,00
15
6.700.000.000,00
20
7.400.000.000,00
25
8.000.000.000,00
30
8.750.000.000,00
Dikporaparbud
1
18
20
Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga
Persentase Meningkatnya jumlah peserta olahraga(%)
10
10
2.300.000.000,00
15
2.500.000.000,00
15
2.800.000.000,00
20
3.000.000.000,00
20
3.400.000.000,00
30
3.700.000.000,00
Dikporaparbud
1
18
21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase meningkatnya
10
10
250.000.000,00
15
312.500.000,00
15
350.000.000,00
15
400.000.000,00
20
450.000.000,00
25
500.000.000,00
Dikporaparbud
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga (%)
Kode
(1)
1
1
23
23
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
2016
2017
2020
2021
STATISTIK
15
Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan hasil pengumpulan/ updating koordinasi monitoring penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan
70
75
207.573.595.00
77
350.000.000
80
370.000.000
82
380.000.000
85
390.000.000
90
400.000.000
Bappeda & PM
Rasio dokumen persandian terhadap kebutuhan
30
35
400.000.000
37
450.000.000
40
450.000.000
45
500.000.000
50
500.000.000
55
550.000.000
Sekretaris Daerah
PERSANDIAN Program Persandian daerah 1
1
1
1
1
17
17
17
17
26
KEBUDAYAAN
15
Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan Pengelolaan Adat Budaya (%)
75
77
264.716.000,00
80
375.000.000,00
83
400.000.000,00
85
425.000.000,00
90
450.000.000,00
95
500.000.000,00
Dikporaparbud
16
Program PengelolaanKekayaan Budaya
Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)
75
77%
280.000.000,00
80%
350.000.000,00
85%
400.000.000,00
87%
450.000.000,00
90
500.000.000,00
95
550.000.000,00
Dikporaparbud
17
Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)
85
86
3.800.000.000,00
87
4.180.000.000,00
90
4.598.000.000,00
93
4.827.900.000,00
95
PERPUSTAKAAN
Persentase Pemustaka
55%
57%
198.343.650
59%
275.178.000
61%
302.996.000
63%
333.995.000
65%
367.394.000
67%
404.433.000
55%
57%
163.343.650
59%
179.678.000
61%
197.646.000
63%
217.410.000
65%
239.151.000
100% 3.918.5
263.066.000
Program Presentase Pengembangan Budaya peningkatan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
5.069.295.000,00
97
5.322.759.750,00
VIII-20
Dikporaparbud
KepalaKantor Perpustakaan
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Baca dan Pembinaan kunjungan ke Perpustakaan perpustakaan umum daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
Program pengembangan Nilai Budaya
1
24
KEARSIPAN
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Jembrana
Jumlah bahasa dan sastra yang tergali yang terkait dengan naskah kuno
Persentase Instansi Pemerintah yang pengelolaan kearsipan mengacu kepada peraturan perundangundangan(%)
Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo
2016
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
2017
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) 10 orang
(16)
50%
62.5%
35.000.000
70%
38.500.000
77.5%
42.350.000
85%
46.585.000
92.5%
51.243.000
100%
56.367.000
Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip
0%
0
0
2 bh
57.000.000
2 bh
63.000.000
2 bh
70.000.000
2 bh
77.000.000
2 bh
85.000.000
Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip
(17) Dan Arsip
30%
40%
45.468.400
50%
52.729.000
60%
108.741.000
70%
119.614.000
90%
131.776.000
100%
145.253.000
Kepala Kantor PerpustakaKep ala Kantor Perpustakaan Dan Arsip
30%
40%
6.000.000
50%
6.600.000
60%
57.000.000
70%
62.000.000
80%
68.000.000
100%
75.000.000
Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo
30%
40%
6.222.000
50%
6.844.000
60%
7.528.000
70%
8.281.000
90%
9.109.000
100%
10.020.000
Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo
30%
40%
2.684.000
50%
2.952.000
60%
3.247.000
70%
3.571.000
90%
3.929.000
100%
4.322.000
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Persentase instansi Program Peningkatan pemerintah yang Kualitas Pelayanan mendapat 50% Informasi pembinaan kearsipan(%) Persentase instansi pemerintah yang mendapat Bintek kearsipan kearsipan(%)
2
05
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
60%
15.712.500
70%
20.000.000
80%
23.000.000
90%
26.000.000
95%
29.000.000
100%
32.000.000.
Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip
50%
60%
14.849.900
70%
16.333.000
80%
17.966.000
90%
19.762.000
95%
21.738.000
100%
23.911.000
Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip
2
1
23.502.000
1
75.000.000
1
31.800.000
1
33.708.000
1
33.708
1
83.430.000
DKPK
2016
2017
2020
2021
PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pemberdayaan Jumlah kawasan Ekonomi Masyarakat konservasi Pesisir perairan (kawasan) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Persentase cakupan pengawasan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
90
91
58.505.000
95
62..015
96
66.736
97
69.680
97
73.861
97
78.293.000
DKPK
Program Pengembangan sistem Penyuluhan Perikanan
Persentase cakupan bina kelompok nelayan
20
20
56.308.000
30
93.500.000
40
95.000.000
50
96.500.000
60
98.000.000
70
100.000.000
DKPK
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Persentase Produksi Perikanan budidaya
90
90,73
2.512.805.000
90,81
2.638.445.000
91,74
2.770.368.000
92,84
2.908.886.000
93,89
3.054.330.000
95,10
3.207.047.000
DKPK
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Persentase Produksi perikanan perikanan tangkap
80
88,04%
1,130,031
89,59
1,186,532
91,20
1,245,859
94,63
1,308,152
97,18
1,373,560
97,93
1,442,238
DKPK
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Persentase Cakupan Bina kelompok nelayan
60
60%
45,000
65
47,250
70
49,613
75
52,093
80
54,698
85
57,433
DKPK
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Persentase Konsumsi Ikan
18
18%
378,386
22
397,306
24
417,171
26
438,029
29
459,931
31
482,927
DKPK
Program Pengembangan Kawasan Mina Politan
Ketersediaan kawasan Minapolitan
1
1
20,035
1
21,037
1
22,089
1
23,193
1
24,353
1
25,570
DKPK
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4)
Kode
(1) 2
2
2
2
2
04
04
01
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
156.247
171.871
232.463.000,00
189.059
700.000.000
207. 965
770.000.000
228. 761
847.000.000
251. 637
931.700.000
276.800
1.024.870.000
Dikporaparbud
2017
2020
2021
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
04
04
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
SKPD Penanggung Jawab
2016
15
16
17
Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata (%)
60
62
5.700.000.000,00
65
8.700.000.000,00
70
9.570.000.000,00
75
10.527.000.000,00
80
11.579.700.000,00
85
12.737.670.000,0 0
Dikporaparbud
Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)
10
-
-
15
350.000.000,00
20
375.000.000,00
30
400.000.000,00
40
425.000.000,00
50
450.000.000,00
Dikporaparbud
NTP
104,19
104,19
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani
3%
3 %
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebu nan
Program Pengembangan Kemitraan PERTANIAN
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya jumlah kelompok yang melaksanakan penerapan teknologi pertanian/perkebu nan
Persentase meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian/Perkebu nan
104,20 319.000.000
104,22
104,24
104,26
104,30
Dinas PPP
3 %
850.900.000
3 %
485.990.000
3 %
424.589.000
3 %
566.923.000
3 %
1.113.650.000
Dinas PPP
10 %
100.000.000
10 %
110.000.000
10 %
120.000.000
10 %
130.000.000
10 %
140.000.000
Dinas PPP
4 klp
4 klp
529.574.000
4 klp
580.000.000
4 klp
650.000.000
4 klp
700.000.000
4 klp
770.000.000
4 klp
850.000.000
Dinas PPP
5%
5%
915.350.000
5%
1.006.885.000
5%
1.107.573.000
5%
1.218.492.000
5%
1.340.250.000
5%
1.474.275.000
Dinas PPP
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4)
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Persentase meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak
2
02
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Meningkatnya kelompok petani yang menerapkan teknologi peternakan
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
2%
2%
135.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dinas PPP
60 %
60 %
232.580.000
64 %
255.900.000
68 %
285.000.000
72 %
310.000.000
76 %
340.500.000
80 %
374.500.000
Dinas PPP
40 %
40 %
1.885.335.000
45 %
2.062.500.000
50 %
2.200.000.000
55 %
2.450.000.000
60 %
2.700.000.000
65 %
2.800.000.000
Dinas PPP
10 %
150.000.000
10 %
165.000.000
10 %
180.000.000
10 %
200.000.000
10 %
220.000.000
Dinas PPP
2017
2020
2021
28,67 %
28,67 %
15.000.000
31 %
50.000.000
34 %
60.000.000
36 %
70.000.000
38 %
80.000.000
40 %
90.000.000
Dinas PPP
Jumlah luas Taman hutan Raya(Ha)
0
0
0
1000
100.000.000
1000
115.000.000
1000
132.250.000
1000
152.088.00
1000
174.901
DKPK
18,70
34,95
367.720.000,00
51,12
877.720.000,00
67,45
927.720.000,00
83,75
1.027.720.000,00
100
777.720.000,00
100
837.720.000,00
PU
-
20 %
139.700.000,00
22 %
177.000.000,00
24 %
194.700.000,00
26 %
214.170.000,00
28 %
235.590.000,00
30 %
259.150.000,00
PU
KEHUTANAN Program perencanaan dan pengembangan hutan
2
Persentase meningkatnya populasi dan produksi hasil peternkan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
SKPD Penanggung Jawab
2016
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
03
1
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Prosentase Pengendalian bidang pertambangan
2
Program PengawasandanPenertib anKegiatan Rakyat Yang
Prosentaseterwuju dnyapengendalianr akyatterhadapkeru sakanlingkungan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
2
06
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) BerpotensiMerusakLing kungan PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) Persentase Pengawasan Peredaran barang dan jasa di pasar. Persentase Alat UTTP yang di tera/tera ulang.
2
07
Program Peningkatan Persentase Efisiensi Perdagangan Peningkatan Dalam Negeri Pasilitas Perdagangan. Persentase Peningkatan Legalitas Usaha Perdagngan Persentase Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok. (kurang dari…%) Program Pembinaan Persentase Pedagang Kaki Lima Peningkatan dan Asongan Pembinaan PKL dan Asongan
PERINDUSTRIAN
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)
Program Persentase Pengembangan Industri Peningkatan Kecil & Menengah Jumlah IKM.
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
280.000.000
Dinas Perindagkop
9,87
9,87
200
25
1.304
48
Program Persentase Peningkatandanpengem Peningkatan Nilai 221.832.284.250 banganEkspor Ekspor
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
SKPD Penanggung Jawab
2016
2017
9,90
141.823.000
25
9,95
150.000.000
50
25
10
190.000.000
60
25
2020
2021
8,80
220.000.000
65
25
9,0
250.000.000
70
25
75
5
100.000.000
6,58
125.000.000
7,10
150.000.000
7,26
250.000.000
8,15
275.000.000
8,68
300.000.000
Dinas Perindagkop
18
16,67
6.000.000.000
0,11
37.000.000.000
0,11
6.000.000.000
0,11
6.000.000.000
0,11
6.000.000.000
0,11
6.000.000.000
Dinas Perindagkop
1.784
11,49
10
7
5
8
6
10
10
10
10
10
10
10
154
1,62
7,57
7,67
2,96
3,06
28.825.000
1,95
60.000.000
7,80
145.450.000
3,16
2,27
75.000.000
7,95
159.995.000
3,26
2,60
100.000.000
8,05
175.994.000
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
3,36
3,25
10
125.000.000
3,57
200.000.000
Dinas Perindagkop
212.952.000
3,56
234.248.000
Perindagkop
8,80
193.593.000
3,46
VIII-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
Kondisi Indikator Kinerja pada Kinerja Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun 2015) (3) (4) Persentase Peningkatan Nilai 15 % Produksi IKM.
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
15 %
248.126.000
15 %
272.938.000
15 %
300.232.000
15 %
330.255.000
15 %
363.280.000
15 %
399.608.000
Perindagkop
30 %
25 %
417.923.599
25 %
459.715.000
25 %
505.686.000
25 %
556.255.000
25 %
611.880.000
25 %
673.068.000
Perindagkop
20
0,1
21.240.000
0,1
23.364.000
0,1
25.700.400
0,1
28.270.440
0,1
31.097.484
0,1
34.207.232
Dinas Kesos Nakertrans
73%
80%
275.384.000
82%
350.000.000
84%
375.000.000
86%
400.000.000
88%
425.000.000
90%
450.000.000
Bappeda dan PM
17
Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan hasil pengumpulan/upda ting, koordinasi, monitoring, penelitian dan pengembangan
50%
55%
49.500.000
65%
200.000.000
70%
250.000.000
0
0
0
0
0
0
Bappeda & PM
06
18
Program Persentase Pengembangan wilayah ketersediaan data cepat tumbuh dan informasi pembangunan hasil pengumpulan/upda ting, koordinasi, monitoring, penelitian dan pengembangan
40%
0
0
45%
50.000.000
50%
50.000.000
55%
50.000.000
60%
50.000.000
65%
50.000.000
Bappeda & PM
06
18
Program Perencanaan Pengembangan kota
40%
50%
266.602.000
55%
300.000.000
60%
350.000.000
65%
350.000.000
70%
400.000.000
75%
1.666.602.000
Bappeda & PM
(1)
Persentase Program Peningkatan Pengembangan sentraJumlah Sentra sentra industri IKM 2
08
PERENCANAAN
06
Program Persentase Pengembangan data dan ketersediaan data informasi dan informasi pembangunan hasil pengumpulan/upda ting, koordinasi, monitoring, penelitian dan pengembangan
15
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1
Persentase peningkatan transmigrasi
06
06
2016
2017
2020
2021
TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
SKPD Penanggung Jawab
Kode
Persentase ketersediaan data
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) kota menengah dan dan informasi besar pembangunan hasil pengumpulan/upda ting, koordinasi, monitoring, penelitian dan pengembangan
Kode
(1)
1
1
1
06
06
06
20
21
22
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
70%
0
0
75%
250.000.000
80%
250.000.000
85%
250.000.000
90%
250.000.000
95%
250.000.000
Bappeda & PM
Tingkat kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi serta RPJMN
99%
99%
772.402.500
99%
900.000.000
99%
925.000.000
99%
950.000.000
99%
975.000.000
99,50%
1.000.000.000
Bappeda & PM
Persentase pagu belanja langsung yang mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang
42%
45%
312.108.400
50%
350.000.000
55%
375.000.000
60%
400.000.000
65%
425.000.000
70%
450.000.000
Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan dengan perencanaan
99%
99%
282.702.600
99%
300.000.000
99%
325.000.000
99%
350.000.000
99%
375.000.000
99%
400.000.000
56 %
60 %
398.409.000
62 %
400.000.000
65%
410.000.000
67 %
420.000.000
70 %
430.000.000
72%
450.000.000
Persentase ketersediaan SDM perencana yang Program Peningkatan memahami Kapasitas Kelembagaan perencanaan Perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
SKPD Penanggung Jawab
Persentase ketersediaan data dan informasi Program perencanaan pembangunan pembangunan ekonomi hasil pengumpulan/upda ting, koordinasi, monitoring,
2016
2017
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
2020
2021
VIII-27
Bappeda & PM
Bappeda & PM
Bappeda & PM
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) penelitian dan pengembangan
Kode
(1)
1
06
23
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
65 %
70 %
132.000.000
70 %
150.000.000
72 %
175.000.000
75%
200.000.000
77 %
225.000.000
80 %
9,7
2,2
55
7
5.237.137.100
7
5.760.850.810
7
6.336.935.891
7
6.970.629.480
7
7.667.692.428
7
8.434.461.670
Persentase Peningkatan Non Pajak Daerah.
55
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
Dinas Pendapatan
Persentase Wajib Pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu.
80
82
-
84
-
86
-
88
-
90
-
92
-
Dinas Pendapatan
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya
3
3
1.526.347.000
3
1.526.350.000
3
1.526.350.000
3
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Meningkatnya kaulitas pengelolaan keuangan daerah
37
37
616.093.500
37
616.093.500
37
616.093.500
37
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dalam jabatan(%)
90
91
90%
90%
Program perencanaan sosial budaya
KEUANGAN
Persentase Jml dokumen perencanaan social budaya Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Program peningkatan Persentase dan Pengembangan Peningkatan Pajak pengelolaan keuangan Daerah. daerah
1
20
31
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
SKPD Penanggung Jawab
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase penanganan terhadap pelanggaran
2016
2017
3,41
14,7
92
367.727.600
90%
14,9
93
75.100.000
90%
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
90%
2021
15,1
1.678.985.000
677,702,850
94
82.610.000
2020
3
37
90%
Bappeda & PM
15,3
1.846.883.500
745,473,135
95
90.871.000
250.000.000
3
37
2.031.571.850
820,020,449
Dinas Pendapatan
SETDA Bagian Keuangan
SETDA Bagian Keuangan
96
99.958.100
90%
VIII-28
109.953.910
BKD
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) disiplin ASN
Kode
(1)
1
1
20
20
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
2016
2017
2020
2021
31
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
70%
75%
1.933.944.400
80%
2.127.338.840
85%
2.340.072.724
90%
2.574.079.996
95%
2.831.487.996
95%
3.114.636.796
BKD
31
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
90%
95%
1.595.683.800
95%
2.014.600.000
95%
2.430.100.000
95%
2.883.100.000
95%
3.335.400.000
95%
3.828.900.000
BKD
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ProgramSistemInovasi Daerah(SIDa)
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS
SEKRETARIAT DPRD
1
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 20 04.15 Daerah
Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) dlm 1 tahun
Bappeda dan PM
-
-
-
100%
200,000,000
100%
220,000,000
100%
242,000,000
100%
266,200,000
100%
928,200,000
Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian (kajian)
100%
100%
170,000,000
100%
187,000,000
100%
205,700,000
100%
226,270,000
100%
248,897,000
100%
1,037,867,000
Jumlah Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS
23
22
425,000,000
20
467,500,000
20
514,250,000
20
565,675,000
20
622,242,500
102
2,594,667,500
Persentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
90
90
Persentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
90
90
Bappeda dan PM
Bappeda dan PM
90
14,111,000,000
90
90
16.264.000.000
90
90
17,708,000,000
90
90
19,293,000,000
90
90
21,029,000,000
90
SEKRETARIAT DAERAH
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-29
Sekret. DPRD
22,934,000,000
Sekret. DPRD
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Kode
(1)
Kondisi Indikator Kinerja pada Kinerja Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun 2015) (3) (4) Cakupan Persentase peningkatan pengharmonisasia n penyusunan produk hukum daerah, 10 peningkatan ketaatan hukum masyarakat dan fasilitasi masalah hukum dan HAM
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
10
650.000.000
20
30
786.500.000
2016
2017
715.000.000
40
865.150.000
2020
50
2021
951.665.000
60
SETDA 1.046.831.500 Bag. Hukum dan HAM
INSPEKTORAT Persentase SKPD yang mendapat nilai >CC hasil penilaian Inspektorat
80
80
41.475.000
83
42.475.000
85
43.500.000
87
43.500.000
88
44.500.000
90
45.000.000
INSPEKTORAT
Persentase Notisi Review laporan keuangan/LKPD yang ditindaklanjuti oleh SKPD dan SKPKD
100
100
24.005.000
100
25.000.000
100
25.500.000
100
25.500.000
100
26.000.000
100
26.000.000
INSPEKTORAT
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti
81
81
124.600.000
82
124.600.000
82
125.000.000
83
125.500.000
84
126.000.000
90
126.000.000
INSPEKTORAT
19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa
70
75
1
19
15
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Jumlah laporan dari anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUD Kali
80
80
283.100.000
80
283.100.000
80
283.100.000
80
283100.000
80
283.100.000
80
283.100.000
1
19
16
Program
Persentase
70
70
41.191.500
70
41.191.500
70
41.191.500
70
41.191.500
70
41.191.500
70
41.191.500
1
1
20
20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
80
85
90
92
Kantor Kesbang Pol
95
Kantor Kesbang Pol
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-30
Kantor Kesbang
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Pengembangan dan organisasi siswa Wawasan Kebangsaan tingkat SMA sederajat yang mendapat pemahaman tentang nasionalisme
Kode
(1)
1
1
19
19
19
18
1.Jumlah Program Pemberdayaan sosialisasi Masyarakat untuk antisipasi terjadi Menjaga Ketertiban dan konplik sosial Keamanan
2016
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
2017
2020
2021
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17) Pol
Kantor Kesbang Pol 15
15
783.839.000
15
783.839.000
15
783.839.000
15
783.839.000
15
783.839.000
15
783.839.000
Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkadan pilkada
70
70
16.598.400
70
16.598.400
70
16598.400
70
16.598.400
70
16.598.400
70
16.598.400
Persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan
70
70
-
70
-
70
-
70
-
70
-
70
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100
100
262.213.500,00
100
288.434.850
100
317.278.335
100
349.006.169
100
383.906.786
100
422.297.465
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100
100
383.400.000,00
100
421.740.000,00
100
463.914.000,00
100
519.305.,400,00
100
570.335.940,00
100
627.369.534
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100
100
14.000.000,00
100
15.400.000
100
16.940.000
100
18.634.000
100
20.497.400
100
22.547.140
Kantor Camat Mendoyo
Program Pembinaan Masyarakat
Persentase pembinaan masyrakat
100
100
185.253.800,00
100
203.779.290
100
224..257..219
100
246.682.940
100
271.351.235
100
298.486.358
Kantor Camat Mendoyo
Program Evaluasi Rancangan Peraturan
Persentase Evaluasi
100
100
10.200.000,00
100
11.200.000
100
12.342.000
100
13.576.200
100
14.933.820
100
16.427.202
Kantor Camat Mendoyo
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kantor Kesbang Pol
Kantor Kesbang Pol
KECAMATAN KECAMATAN MENDOYO Kantor Camat Mendoyo
Kantor Camat Mendoyo
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-31
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Desa tentang APBD Rancangan Desa Peraturan Desa tentang APBD Desa Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
33.524.950,00
Kantor Camat Mendoyo
2016
2017
2020
2021
Persentase Peningkatan Perijinan
100
100
Presentase Pelayanan Administrasi Peerkantoran
100
100
573.343.000
100
688.011.600
100
825.613.920
100
990.736.704
100
1.188.884.045
100
1.426.660.854
Kantor Kecamatan Pekutatan
100
100
130.940.000
100
157.128.000
100
188.553.600
100
226.264.320
100
271.517.184
100
325.820.621
Kantor Kecamatan Pekutatan
100
100
14.000.000
100
16.800.000
100
20.160.000
100
24.192.000
100
29.030.400
100
34.836.480
Kantor Kecamatan Pekutatan
100
100
149.350.000
100
179.220.000
100
215.064.000
100
258.076.800
100
309.692.160
100
371.630.592
Kantor Kecamatan Pekutatan
100
100
18.000.000
100
21.600.000
100
25.920.000
100
31.104.000
100
37.324.800
100
44.789.760
Kantor Kecamatan Pekutatan
100
12.500.000
100
15.000.000
100
18.000.000
100
21.600.000
100
25.920.000
100
31.104.000
Kantor Kecamatan Pekutatan
100
100
282.675.300,00
100
315.983.300,00
100
339.687.630,00
100%
373.656.393,00
100
411.022.032,00
100
452.124.235,00
Kantor Camat Melaya
100
100
472.290.000,00
100
404.290.000,00
100
444.719.000,00
100%
489.190.900,00
100
538.109.990,00
100
591.920.989,00
Kantor Camat Melaya
20.816.356,00
100
22.897.992,00
100
25.187.791,00
100
27.706.570,00
100
30.477.227,00
100
KECAMATAN PEKUTATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Presentase dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Pembinaan
Presentase Pembinaan
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Presentase Peningkatan Pelayanan Perijinan
Program Evaluasi rancangan Peraturan tentang APB Desa
Presentase Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APB desa
KECAMATAN MELAYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur
Persentase pelayanan perkantoran Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-32
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kode
(1)
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4) Persentase Program Peningkatan peningkatan 100 Disiplin Aparatur disiplin aparatur
2016
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
2017
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
100
16.000.000,00
100
26.000.000,00
100
28.600.000,00
100%
31.460.000,00
100
34.606.000,00
100
38.066.600,00
Kantor Camat Melaya
Program Pembinaan Masyarakat
Persentase pembinaan masyarakat
100
100
167.625.000,00
100
196.625.000,00
100
216.287.500,00
100%
237.916.250,00
100
261.707.875,00
100
287.878.662,00
Kantor Camat Melaya
Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa
Persentase Evaluasi Rancangan
100
100
14.410.000,00,
100
15.305.000,00
100
16.835.500,00
100%
18.519.050,00
100
20.370.955,00
100
22.408.050,00
Kantor Camat Melaya
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Umum
Terdatanya UMKM di Kecamatan
100
100
16.500.000,00
100
30.942.450,00
100
34.036.695,00
100%
37.440.364,00
100
41.184.400,00
100
45.302.841,00
Kantor Camat Melaya
Presentase Pelayanan Administrasi Peerkantoran
95
95
303.201.000
95
318.361.050
95
334.279.103
95
350.993.058
95
368.542.711
95
386.969.846
Kantor Camat Negara
90%
402.885.000
90%
423.029.250
90%
444.180.713
90%
466.389.748
90%
489.709.236
90%
514.194.697
Kantor Camat Negar
90
26.000.000
90
27.300.000
90
28.665.000
90
30.098.250
90
31.603.163
90
33.183.321
Kantor Camat Negar
KECAMATAN NEGARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
Program Pembinaan Masyarakat
Persentase pembinaan masyarakat
95
95
167.180.000
95
175.539.000
95
184.315.950
95
193.531.748
95
203.208.335
95
213.368.752
Kantor Camat Negar
Program peningkatan pelayanan perijinan
Persentase terlaksananya program peningkatan pelayanan perijinan
95
95
20.035.00
95
21.036.750
95
22.088.588
95
23.193.017
95
24.352.668
95
25.570.301
Kantor Camat Negar
ProgramPeningkatan Kapasistas Aparatur Pemerintah desa
Persentase terlaksananya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
90
90
23.696.000
90
24.880.800
90
26.124.840
90
27.431.082
90
28.802.636
90
30.242.768
Kantor Camat Negar
KECAMATAN
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-33
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Kondisi Indikator Pemerintahan Kinerja pada Kinerja Program dan Program Prioritas Awal RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun 2015) (2) (3) (4)
Kode
(1)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019
Target
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
75
75
964.513.200
79
984.673.296
83
1.004.366.762
87
1.024.454.097
91
1.044.943.179
96
1.065.842.043
90
90
279.854.633
92
286.321.558
9
292.047.989
96
297.888.949
98
303.846.728
100
309.923.662
Kantor Camat Jembrana
90
90
365.660.867
92
372.974.084
94
380.433..566
96
388.042.237
98
395.803.082
100
403.719.144
Kantor Camat Jembrana
2016
2017
2020
2021
JEMBRANA Penunjang urusan pemerintah (fungsi lain sesaui dengan ketentuan peraturan perundangundangan) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Pelayanan Administrasi Peerkantoran
Program Peningkatan Presentase dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur
90
90
16.000.000
92
16.320.000
94
16.646.400
96
16.646.400
98
17.318.915
100
17.665.293
Kantor Camat Jembrana
Program Pembinaan
Presentase Pembinaan
90
90
251.067.000
92
256.088.340
94
261.210.107
96
261.210.107
98
271.762.995
100
277.198.255
Kantor Camat Jembrana
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Presentase Peningkatan Pelayanan Perijinan
90
90
34.140.700
92
34.823.514
94
35.519.984
96
35.519.984
98
36.954.992
100
37.694.091
Kantor Camat Jembrana
Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
90
90
17.790.000
92
18.145.800
94
18.508.716
96
18.508.716
98
19.256.468
100
19.641.597
Kantor Camat Jembrana
Persentase pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
60
60
60.373.500
60
63.392.175
60
66.561.783,75
60
69.889.872,94
60
73.384.366,59
60
77.053.584,92
Kantor Satpol PP
Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perijinan
77,99
74,05
236,222,500
74,06
259,844,500
74,07
285,829,000
74,08
314,412,,000
74,009
345,853,500
74,10
380,438,500
KPPT
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
PENANGGULANGA N BENCANA Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana alam PERIJINAN 1
20
29
Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
VIII-34
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 9.1 Pengukuran Indikator Kinerja Sebagai Renstrada, capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.Pada tahun 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut. Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 9.2.
Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.Ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukuruntuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerjayang diinginkan.Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerjayang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.Indikator kinerja adalah alat ukuruntuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP No. 8/2008). Indikator kinerja adalah alat ukurspesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan,
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP No. 6/2008). Indikator kinerja berfungsi untuk;Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja Indikator kinerja utama (IKU) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja yang akan diperjanjikan olehkepala perangkat daerah dengan Bupati.Mekanisme penetapan/penyusunan IKU dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 9.1 Mekanisme Penetapan IKU
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
IKU
Indikator Kinerja Mandiri
Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja; Penyusunan Indikator Kinerja dimaksudkan untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil-hasilnya.Setiap stake holder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan kabupaten yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya. Beda Kinerja dengan Indikator Kinerja; Kinerja tidak sama dengan indikator kinerja.Kinerja merupakan Untuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan/program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu; contoh Menurunnya kemiskinan. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan Menurunkan putus sekolah.Indikator kinerjamerupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur sebuah perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kondisi; contoh Angka Kemiskinan, Pendapatan Asli RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Daerah, dan Angka Putus Sekolah. Ilustrasi Kinerja dan Indikator Kinerja Serta Target Kinerja • Kinerja • Indikator Kinerja • Target Kinerja
: Menurunnya kemiskinan : Angka kemiskinan(persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk ) : 3,0%
Indikator Kinerja menurut Permen PAN RB terdiri atas: Masukan(Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact). .Masukan (Input)“Apa yang digunakan dalam bekerja” adalah segala Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output ( Uang, SDM, Mitra kerja, Alat dll).Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.Dengan meninjau distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan. Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah Bahan yang digunakan Keluaran (Output)“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” adalah Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang menggunakan input. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana. Keluaran merupakan apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses). Indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi; Jumlah permohonan yang diselesaikan; Jumlah pelatihan/peserta pelatihan. • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan Jumlah pupuk/obat/bibit yang dibeli; Jumlah volume gedung yang dibangun panjang jembatan yang dibangun; Meter panjang jalan yang dibangun/direhab. Hasil (Outcome) “Apa yang ingin dicapai” adalahManfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indikator keluaran (output). Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output, walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome dari kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Contoh: - Peningkatan langsung hal-hal yang positif: Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kunjungan wisata Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk - Penurunan langsung hal-hal negatif: Prevalensi gizi buruk Dampak (Impact) “Apa yang ingin diubah” adalah Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcome.Indikator dampak untuk mengukur keberhasilan sasaran.Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait. Contoh: - Peningkatan hal yang positif : Laju pertumbuhan ekonomi. - Penurunan hal yang negatif: Angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka. Syarat-syarat indikator kinerja; spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan, dapat dicapai, penting, dan menunjukkan keberhasilan, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan, dan efektif.Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jembrana disajikan pada tabel 9.1.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKabupaten Jembrana
No
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
Target Capaian Kinerja 2016
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
6,65
6,08-6,73
6,44-7,13
6,83-7.56
7,29-8,07
7,76-8,59
7,76 - 8,59
Bappeda dan PM
I
Indikator Makro
1
Pertumbuhan PDRB (berdasarkan harga berlaku)
2
Indek Pembangunan Manusia
3
Laju inflasi
4,71
5,70-6,22
4,40-4,74
5,53-5,95
5,04-5,43
5,35-5,76
5,35 –5,76
Bappeda dan PM
4
PDRB Perkapita harga berlaku (Juta/tahun)
20.8
26.36-28.58
29.37-30.05
33.26-34.34
37.67-39.24
43.04-45.11
43.04-45.11
Bappeda dan PM
5
Indek Gini
0.402
0,367-0,356
0,346-0,333
0,325-0,310
0,303-0,285
0,279 -0,258
0,279 -0,258
Bappeda dan PM
6
Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
3.95
3,90-3,82
3,86-3,78
3,83-3,75
3,79-3,71
3,75 - 3,68
3,75 - 3,68
Bappeda dan PM
7
Angka Kriminalitas
21.00
15.00
14.00
13.00
12.00
10.00
10.00
Bappeda dan PM
II
Indikator Kinerja Utama Pada Masing-masing Urusan Rata-rata lama sekolah
7,87
8,0
8,3
8,7
8,8
8,9
9,0
Angka melek huruf
90,39
90,39
91,30
91,50
91,60
91,70
91,80
APK PAUDNI (%)
60,52
61,07
62,05
63,25%
64,12%
65,01%
65,89%
APK SD/MI (%)
107,65
108,00
108,50
109,00
109,50
110,00
110,50
APK SMP/MTs (%)
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
APM SD/MI (%)
94,78
95,00
95,50
96,00
96,50
97,00
97,50
100
100
100
100
100
100
100
Angka melanjutkan SD/MI(%)
99,41
99,54
99,65
99,76
99,85
99,92
100
Angka melanjutkan SMP/MTs(%)
99,40
99,46
99,50
99,55
99,58
99,60
99,70
DO SD/MI(%)
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DO SMP/MTs(%)
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,60
75,60
-
-
-
-
-
APK SMA/SMK (%)
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
APM SMA/SMK (%)
80,19
80,25
80,40
80,50
80,60
80,70
80,75
DO SMA/SMK (%)
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bappeda dan PM
1
PENDIDIKAN
Cakupan layanan pendidikan dasar Sembilan tahun
APM SMP/MTs (%)
Cakupan layanan pendidikan menengah(%)
Dikporaparbud Dikporaparbud
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
Dikporaparbud
IX-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Cakupan layanan pendidikan non formal(%)
75
76
77
78
79
80
81
Dikporaparbub
Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan (%)
70
70
70
72
75
77
80
Dikporaparbud
Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan(%)
70
70
70
75
75
80
90
Dikporaparbud
No
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
Target Capaian Kinerja
2
KESEHATAN Persentase cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
80
80
85
90
95
95
95
DinasKesehatan
70
70
75
80
85
90
90
DinasKesehatan
Cakupan Pengembangan Obat Bahan Asli Indonesia
1 kali
1 kali
2 kali
2 kali
1 kali
3 kali
4 kali
DinasKesehatan
Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif(%)
70
70
75
85
90
95
95
DinasKesehatan
0,01
0,5
0.5
0,45
0,40
0.35
0,30
DinasKesehatan
Vakupan pengembangan lingkungan sehat
60
60
65
70
75
80
85
DinasKesehatan
Persentase cakupan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular
80
80
80
85
85
90
90
DinasKesehatan
Cakupan standar pelayanan kesehatan
80
80
80
80
85
90
90
DinasKesehatan
Persentase Desa Kelurahan UCI(%)
100
100
100
100
100
100
100
Persentase masyarakat yang terlayani(%)
100
100
100
100
100
100
100
RSU Negara
-
-
-
-
-
-
-
RSU Negara
Persentase pelayanan kesehatan BLUD(%)
90
90
91
92
93
94
94
RSU Negara
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
80
80
80
85
85
90
90
DinasKesehatan
Cakupan jaminan kesehatan masyarakat
0
0
60
65
70
75
80
DinasKesehatan
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia(%)
50
50
65
65
70
75
80
DinasKesehatan
10 kali
10 kali
15 kali
25 kali
30 kali
40 kali
42 kali
DinasKesehatan
70
70
75
80
85
90
95
DinasKesehatan
Presentase cakupan pelayanan kesehatan
Persentase Penurunan Gizi Buruk ( %)
Persentase Sarana dan Prasarana Rumah sakit yang diadakan
Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan(kali) menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi/balita 3
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prosentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur
80,60
18,36
8,30
8,30
3,60
3,60
3,60
PU
Prosentase pembangunan jalan dan jembatan
83,62
89,65
93,10
94,83
96,55
98,28
99,00
PU
4 Paket
44
48
50
54
59
65
PU
Prosentase peningkatan sistem draenase dan pembangunan
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)
47,96
59,11
70,26
81,42
87,61
93,79
99,00
PU
Prosentase pemetaan data jalan dan jembatan
87,46
-
91,64
-
95,82
-
100
PU
13 Paket
10.000 M’
17.700 M’
17.700 M’
17.700 M’
17.700 M’
17.700 M’
PU
70
95,51
96,61
97,71
100
100
100
PU
3.000 M’
20
30
35
50
60
80
-
8 Unit
8 Unit
1Unit
1Unit
-
-
Prosentase rehabilitasi pebaangunan infrastruktur perdesaan
9,38
13,45
18,43
20,59
22,63
24,81
26,98
PU
Prosentase legalisasi ranperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan
2 Paket
60
64
68
72
76
80
PU
Rasio bangunanber-IMB per satuanbangunan (%)
25,80
25,90
26,00
26,40
26,60
26,80
100
PU
RasioruangterbukaHijau per SatuanLuas Wilayah ber HPL/HGB (%)
25,00
25,20
25,40
25,50
25,80
25,90
30,00
PU
Rumah layak huni (%)
90,99
91,69
92,39
93,09
93,79
94,49
94,49
PU
Rumah tangga bersanitasi (%)
91,29
92,99
94,69
96,39
98,89
100
100
PU
-
-
19 Desa
20 Desa
16 Desa
6 Desa
6 Desa
PU
Satpol PP
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
No
(1)
(2)
Target Capaian Kinerja
trotoar
RasioJaringan Irigasi (m/ha) Rumah tangga pengguna air bersih (%) Prosentase terbangunya sarana prasana penanggulangan banjir Meningkatnya jumlah pembangunan peningkatan infrastruktur
4
PU PU
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Persentase terwujudnya fasilitasi dan sarana permukiman 5
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGANMASYARAKAT Persentase penegakan peraturan perundang-undangan (%) 85
85
85
85
85
85
Angka kemiskinan
3,8
3,7
Persentase menurunnya Angka PMKS(%)
3,5
0,1
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
0,1
0,2
0,2
0,3
Persentase menurunnya Angka PMKS(%)
3,5
0,3
Dinas Kesos Nakertrans
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
Dinas Kesos Nakertrans
60
62
64
66
68
70
72
Dinas Kesos Nakertrans
2,95
2,95
2,75
2,65
2,55
2,45
2,35
Dinas Kesos Nakertrans
Cakupan tenaga kerja yang berkompeten
50
55
57
60
62
65
67
Dinas Kesos Nakertrans
Cakupan perlindungan lembaga ketenaga kerjaan
5
4
3
3
2
2
2
Dinas Kesos Nakertrans
88%
89%
90%
Kantor PPKB
6
85 SOSIAL
Persentase capaian pemberdayaan lembaga sosial
kesejahteraan
7
TENAGA KERJA Tingkat Pengangguran terbuka
8
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan
85%
85%
86%
87%
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
Target Capaian Kinerja 2016
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
80%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
Kantor PPKB
dan anak dari tindakan kekerasan Partisipasi angkatan kerja perempuan Rasio KDRT Jumlah organisasi wanita aktif
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
Kantor PPKB
19 unsur
19 unsur
19 unsur
19 unsur
19 unsur
19 unsur
19 unsur
Kantor PPKB
9
KETAHANAN PANGAN Persentase terpenuhinya bahan pangan masyarakat (%)
88
88
90
91
93
95
97
BPMPD
Persentase terpenuhinya bahan pangan masyarakat (%)
88
88
90
92
95
96
97
BPMPD
71,8
87,8
88
89
90
91
92
BPMPD
70.079 ton GKG
70.079 ton GKG
71.480 tob GKG
73.000 ton GKG
74.460 ton GKG
75.950 ton GKG
77.371 ton GKG
Dinas PPP
skor pola pangan harapan tingkat konsumsi(%) Persentase penanganan rawan pangan(%) 10
PERTANAHAN Persentase asset tanah Pemerintah kabupaten jembrana
386
45
45
45
45
45
45
SEKDA Bagian Pemerintahan
415
20
20
20
20
20
20
SEKDA Bagian Pemerintahan
Persentase penyelesaian kasus pertanahan yang menjadi urusan pemerintah daerah
100
100
100
100
100
100
100
SEKDA Bagian Pemerintahan
Terpenuhinya pelayanan adminintrasi perkantoran
100
100
100
100
100
100
100
LHKP
Presentase terpeliharanya dinas/operasional
70
70
75
80
85
90
95
LHKP
Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
100
100
100
100
100
100
100
LHKP
Persentase Tingkat layanan persampahan
55
55
60
65
70
75
80
LHKP
60
65
70
75
80
80
85
LHKP
4 Dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
8 dokumen
LHKP
23
23
25
26
27
28
30
LHKP
66.5
66.8
67.2
67.5
68.2
68.5
68.8
LHKP (K Pusat)
Peningkatan Kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup Terhadap Penerimaan Devisa/PNBP
0
0
0
0
0
0
0
LHKP (K Pusat)
Derajat Keberfungsian Ekosistem
60
65
68
70
72
74
76
LHKP (K Pusat)
94
95
96
Dapdukcapil
Jlh ijin pertanahan yg menjadi urusan pemerintah daerah
11
LINGKUNGAN HIDUP
Tingkat ketaatan perusahaan Lingkungan
secara
yang
rutin/berkala
memiliki
Dampak
Tingkat Dokumen yang memuat informasi Lingkungan Hidup Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
12
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan ketersediaan database kependudukan(%)
90
90
92
93
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan ketersediaan database kependudukan(%)
90
90
92
93
94
95
96
Dapdukcapil
Prosesntase kepemilikan KTP
95
95
96
97
98
99
100
Dapdukcapil
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
13
Target Capaian Kinerja
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase desa tertib administrasi (%)
60
65
70
75
80
85
90
Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif(%)
86
87
88
89
90
91
92
BPMPD
Persentase lembaga keuangan mikro di kelurahan dan desa yang aktif(%)
85
85
86
87
88
89
90
BPMPD
Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbang(%)
87
87
88
89
90
91
92
BPMPD
Persentase aparatur desa yang kompeten(%)
88
88
89
90
91
92
93
BPMPD
4
4
6
8
10
12
14
BPMPD
Jumlah desa Mandiri (Desa)
14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif Age Spesific Fertility Rate Cakupan Sasaran PUS yang ingin ber KB menjadi peserta KB (Unmet need) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
79.99%
79.99%
80%
81%
82%
83%
84%
Kantor PPKB
54
54
50
49
47
46
45
Kantor PPKB
2,36%
2,36%
2,34%
2,32%
2,30%
2,28%
2,26%
Kantor PPKB
13%
12%
11%
10%
10%
Kantor PPKB
13%
13%
Cakupan kesertaan berKB bagi kelompok Tribina dan UPPKS
92,50 %
92,50 %
93 %
93,50 %
94 %
94,50 %
95 %
Kantor PPKB
Cakupan sekolah yang mempunyai PIK Remaja
39,13 %
39,13 %
60,87 %
69,32 %
80,43 %
91,31 %
100 %
Kantor PPKB
1.8%
1.8%
1.7%
1.7%
1.6%
1.6%
1.6%
Kantor PPKB
Rata-rata jumlah anak per keluarga 15
PERHUBUNGAN Persentase cakupan peningkatan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
0%
1,50%
2,20%
33,45%
20,95%
20,95%
20,95%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Persentase cakupan peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
38%
56%
42%
32%
34%
40%
43%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Persentase cakupan peningkatan pelayanan angkutan
19%
6%
7%
17%
17%
17%
17%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Persentase cakupan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
Target Capaian Kinerja SKPD Penanggung Jawab
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
30,52%
6,22%
26,20%
12,02%
10,56%
7,02%
7,45%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Persentase kendaraan laik jalan
43,75%
0,00%
31,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
16
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase tingkat masyarakat yang mendapat informasi
47%
23%
40%
60%
30%
30%
30%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Persentase sistem informasi pelayanan publik
92%
4%
0%
4%
0%
0%
0%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
92,31%
92,31%
92,31%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Persentase peningkatan media layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah 17
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha
29,68
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00%
36,00
Perindagkop
Persentase Peningkatan Jumlah UMKM memiliki Kewirausahaan
8,29
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
Perindagkop
Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi
1,57
2,00
3,00
4,00
5,00
5,00
5,00
Perindagkop
Persentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas
3,37
3,37
3,26
3,16%
3,06%
2,97
2,88
Perindagkop
18
PENANAMAN MODAL Jumlah peningkatan investor berskala nasional (PMA/PMDN)
222
250
275
303
335
370
410
Bappeda & PM
116M
120M
130M
140M
150M
160M
170M
Bappeda & PM
Persentase Meningkatnya peran pemuda(%)
10
10
10
15
20
25
30
Dikporaparbud
Persentase Meningkatnya jumlah peserta olahraga(%)
10
10
15
15
20
20
30
Dikporaparbud
Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga (%)
10
10
15
15
15
20
25
Dikporaparbud
Jumlah peningkatan (PMA/PMDN)
nilai
investasi
berskala
nasional
19
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20
STATISTIK Persentase data/ informasi tentang pembangunan
100
85
90
91
92
93
94
Bappeda & PM
60
65
70
-
-
-
-
Bappeda dan PM
Ketersediaan data informasi/ statistic daerah
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
Target Capaian Kinerja 2016 (4)
21
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
40
45
50
55
Sekretaris Daerah
PERSANDIAN Rasio dokumen persandian terhadap kebutuhan
30
35
22
37 KEBUDAYAAN
Cakupan Pengelolaan Adat Budaya (%)
75
77
80
83
85
90
95
Dikporaparbud
Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)
75
77%
80%
85%
87%
90
95
Dikporaparbud
Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)
85
86
87
90
93
95
97
Dikporaparbud
55
57
59
61
63
65
67
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
55
57
59
61
63
65
50
62.5
70
77.5
85
92.5
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
0
0
2
2
2
2
2
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
23
PERPUSTAKAAN Persentase pemustaka Presentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan umum daerah Persentase Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Jembrana Jumlah bahasa dan sastra yang tergali yang terkait dengan naskah kuno
24
67
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
KEARSIPAN Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan kearsipan mengacu kepada peraturan perundang-undangan(%)
30
40
50
60
70
90
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo
30
40
50
60
70
90
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo
30
40
50
60
70
90
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Persentase instansi pemerintah yang mendapat pembinaan kearsipan(%)
50
60
70
80
90
95
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Persentase Pegawai dilingkungan Pemkab yang mendapat bintek kearsipan
50
60
70
80
90
95
100
Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Jumlah kawasan konservasi perairan (kawasan)
2
1
1
1
1
1
1
DKPK
Persentase cakupan pengawasan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
90
91
95
96
97
97
97
DKPK
Persentase cakupan bina kelompok nelayan
20
20
30
40
50
60
70
Persentase Produksi Perikanan budidaya
90
90,73
90,81
91,74
92,84
93,89
95,10
DKPK
Persentase Produksi perikanan perikanan tangkap
80
88,04
89,59
91,20
94,63
97,18
97,93
DKPK
Persentase Cakupan Bina kelompok nelayan
60
60
65
70
75
80
85
DKPK
25
PERIKANAN DAN KELAUTAN
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Persentase Konsumsi Ikan
18
18
22
24
26
29
31
DKPK
Ketersediaan kawasan Minapolitan
1
1
1
1
1
1
1
DKPK
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
No
(1)
(2)
26
Target Capaian Kinerja SKPD Penanggung Jawab
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)
156.247
171.871
189.059
207. 965
228. 761
251. 637
276.800
Dikporaparbud
Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata (%)
60
62
65
70
75
80
85
Dikporaparbud
Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)
10
-
15
20
30
40
50
Dikporaparbud
27
PERTANIAN NTP
104,19
104,19
104,20
104,22
104,24
104,26
104,30
Dinas PPP
Persentase perolehan harga gabah petani sesuai dengan HET(%)
25
25
30
35
40
45
50
Dinas PPP
Persentase Peningkatan pengetahauan dan keterampilan petani
50
50
55
57
60
65
70
Dinas PPP
Produksi tanaman pangan dan holtikultura
4
4
6
8
10
12
14
Dinas PPP
Produksi Tanaman Perkebunan
5
7
9
11
12
3
3
Persentase meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh
2
2%
2
2
2
2
2
Dinas PPP
Penurunan tingkat kesakitan hewan
15
15
14,5
14
13,5
13
12,5
Dinas PPP
Prosnetase peningkatan populasi ternak melalui pelaksanaan inseminasi buatan
10
10
12
14
15
17
20
Dinas PPP
Jumlah luas Taman hutan Raya(Ha)
0
0
1000
1000
1000
1000
DKPK
28
KEHUTANAN
29
1000
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Persentase Pengendalian Bidang Pertambangan
18,70
34,95
51,12
67,45
83,75
100
100
PU
-
20
22
24
26
28
30
PU
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
9,87
9,87
9,90
9,95
10
8,80
9,0
Persentase Pengawasan Peredaran barang dan jasa di pasar.
200
25
25
25
25
25
25
1.304
48
50
60
65
70
75
221.832.284.250
5
6,58
7,10
7,26
8,15
8,68
DinasPerindagkop
18
16,67
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
DinasPerindagkop
1.784
11,49
10
7
5
8
6
DinasPerindagkop
10
10
10
10
10
10
10
DinasPerindagkop
Persentase terwujudnya kerusakan lingkungan
pengendalian
rakyat
terhadap
30
PERDAGANGAN
Persentase Alat UTTP yang di tera/tera ulang. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Persentase Peningkatan Pasilitas Perdagangan. Persentase Peningkatan Legalitas Usaha Perdagngan Persentase Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
DinasPerindagkop
IX-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
(1)
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
2016 (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Persentase Peningkatan Pembinaan PKL dan Asongan
154
1,62
1,95
2,27
2,60
3,25
3,57
DinasPerindagkop
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)
7,57
7,67
7,80
7,95
8,05
8,80
8,80
Persentase Peningkatan Jumlah IKM.
2,96
3,06
3,16
3,26
3,36
3,46
3,56
Perindagkop
Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM.
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
Perindagkop
Persentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM
30 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
Perindagkop
0,1
0,1
0,1
0,1
Dinas Kesos Nakertrans
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome) (2)
Target Capaian Kinerja
31
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
PERINDUSTRIAN
32
TRANSMIGRAS Persentase peningkatan transmigrasi
20
0,1
33
0,1
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Persentase Jml kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga
Bappeda & PM
Cakupan dokumen perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar
8 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
Bappeda & PM
Persentase pengingkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Bappeda & PM
Persentase Jml Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah
Bappeda & PM
Cakupan Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
10
2
2
2
2
2
2
Bappeda & PM
Persentase Jml dokumen perencanaan social budaya
15
3
3
3
3
3
3
Bappeda & PM
34
KEUANGAN Persentase Peningkatan Pajak Daerah.
7
7
7
7
7
7
7
Dinas Pendapatan
Persentase Peningkatan Non Pajak Daerah.
7
7
7
7
7
7
7
Dinas Pendapatan
Persentase Wajib Pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu.
82
82
84
86
88
90
92
Dinas Pendapatan
Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya
3
3
3
3
3
3
3
SETDA Bagian Keuangan
37
37
37
37
37
37
37
SETDA Bagian Keuangan
Meningkatnya kaulitas pengelolaan keuangan daerah 35
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dalam jabatan(%) Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN
90
91
92
93
94
95
96
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
BKD
Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
70%
75%
80%
85%
90%
95%
95%
BKD
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
90%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
BKD
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
36
Target Capaian Kinerja 2016
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) dlm 1 tahun
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda dan PM
Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian (kajian)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda dan PM
23
22
20
20
20
20
102
Jumlah Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS 37
SEKRETARIAT DPRD Persentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
90
90
90
90
90
90
90
Sekret. DPRD
Persentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
90
90
90
90
90
90
90
Sekret. DPRD
30
40
50
60
SETDA Bag. Hukum dan HAM
38
SEKRETARIAT DAERAH Cakupan Persentase peningkatan pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah, peningkatan ketaatan hukum masyarakat dan fasilitasi masalah hukum dan HAM
10
10
Persentase SKPD yang mendapat nilai >CC hasil penilaian Inspektorat
80
80
83
85
87
88
90
INSPEKTORAT
Persentase Notisi Review laporan keuangan/LKPD yang ditindaklanjuti oleh SKPD dan SKPKD
100
100
100
100
100
100
100
INSPEKTORAT
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti
81
81
82
82
83
84
90
INSPEKTORAT
39
20 INSPEKTORAT
40
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa
70
75
80
85
90
92
95
Kantor Kesbang Pol
tentang
80
80
80
80
80
80
80
Kantor Kesbang Pol
Persentase organisasi siswa tingkat SMA Sederajat yang mendapat pemahaman tentang nasionalisme
70
70
70
70
70
70
70
Kantor Kesbang Pol
Jumlah rapat dan sosialisasi dan penanganan konflik sosial
80
80
80
80
80
80
80
Kantor Kesbang Pol
Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu
70
70
70
70
70
70
70
Kantor Kesbang Pol
Persentase ormas kebangsaan
70
70
70
70
70
70
70
Kantor Kesbang Pol
Jumlah laporan IPOLEKSOSBUD Kali
41
Bappeda dan PM
dari
yang
anggota
mendapat
Kominda
pendidikan
politik
KECAMATAN MENDOYO
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
2016 (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Mendoyo
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Mendoyo
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Mendoyo
Persentase pembinaan masyrakat
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Mendoyo
Persentase Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa
100
100
100
100
100
100
100
Persentase Peningkatan Perijinan
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Mendoyo
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
Target Capaian Kinerja
42
2017
2018
2019
2020
2021
SKPD Penanggung Jawab
Kantor Camat Mendoyo
KECAMATAN PEKUTATAN Presentase Pelayanan Administrasi Peerkantoran
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Kecamatan Pekutatan
Presentase Peningkatan dan Prasarana Aparatur
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Kecamatan Pekutatan
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Kecamatan Pekutatan
Presentase Pembinaan
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Kecamatan Pekutatan
Presentase Peningkatan Pelayanan Perijinan
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Kecamatan Pekutatan
100
100
100
100
100
100
Kantor Kecamatan Pekutatan
Presentase Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APB desa
43
KECAMATAN MELAYA Persentase pelayanan perkantoran
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Melaya
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Melaya
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Melaya
Persentase pembinaan masyarakat
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Melaya
Persentase Evaluasi Rancangan
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Melaya
Terdatanya UMKM di Kecamatan
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Camat Melaya
44
KECAMATAN NEGARA Presentase Pelayanan Administrasi Peerkantoran
95
95
95
95
95
95
95
Kantor Camat Negara
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
90
90
90
90
90
90
90
Kantor Camat Negar
90
90
90
90
90
90
Kantor Camat Negar
95
95
95
95
95
95
Kantor Camat Negar
Persentase peningkatan disiplin aparatur Persentase pembinaan masyarakat
95
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Persentase terlaksananya program peningkatan pelayanan perijinan
95
95
95
95
95
95
95
Kantor Camat Negar
Persentase terlaksananya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
90
90
90
90
90
90
90
Kantor Camat Negar
75
75
79
83
87
91
96
Kantor Camat Jembrana
90
90
92
9
96
98
100
Kantor Camat Jembrana
90
90
94
96
98
100
Kantor Camat Jembrana
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur
90
90
92
94
96
98
100
Kantor Camat Jembrana
Presentase Pembinaan
90
90
92
94
96
98
100
Kantor Camat Jembrana
Presentase Peningkatan Pelayanan Perijinan
90
90
92
94
96
98
100
Kantor Camat Jembrana
Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
90
90
92
94
96
98
100
Kantor Camat Jembrana
60
60
60
60
Kantor Satpol PP
74,07
74,08
74,09
74,10
KPPT
Bidang Urusan Pemerintahan IndikatorKinerja Program(outcome)
(1)
(2)
Target Capaian Kinerja
45
SKPD Penanggung Jawab
KECAMATAN JEMBRANA Presentase Pelayanan Administrasi Peerkantoran Presentase Peningkatan dan Prasarana Aparatur
46
92
PENANGGULANGAN BENCANA Persentase pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
60
60
77,99
74,05
47
60 PERIJINAN
Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perijinan
74,06
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
IX-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang perlu dirumuskan dalam bagian ini antara lain : 10.1 Pedoman Transisi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 Wajib digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Tahun 2022, sebagaimana amanat Pasal 263 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalahmasalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. 10.2 Kaidah Pelaksanaan : RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2016-2021 sesuai dengan amanat pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2008; 2. Bupati Jembrana menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021; 3. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD; 4. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
X-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.
RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA 2016-2021
X-2