PERATURAN DAERAH KABU'PATEN JAYAWJAYA N'OMOR
04 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN M'ODAL. DAERAH PADA PIHAK KETIGA OENGAN RAH MAT TUHAN 'fANG MAHA ESA BUI'ATI JA'fAWIJAYA Me11imbang
a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuh·.an dan perkembangan pembangunan perekonomian l dalam rangka melaksanakan otonomi daerah diperlukan langkah d'an up-aya untuk menambah dan rnemupuk sumber pen·dapatan daerah ; b. bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah p·enyertaan modal daerah pada pihak ketig a harus dilakukan dengan Peraturan Daerah ; c. bahwa dalam rangka pen·gelolaan l peningkatan serta pengembangan usahausaha penyertaan modal daerah pada pihak ketigal sebagaimana dimaksud pad a huruf a dan b .. perlu ditetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik ln;donesia Tahun 1962 Nomor 101 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2387) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian 13arat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2907); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ten tang Perbankan (Lembaran Neg·ara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 sebagaimana telah diu bah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 182 1Tambahan Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 3790); 4. Undang-Un'dang Nomor 28 Tahun 199B tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsil Kolus·i dan N-epotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik lndon€sia Nomor 3851 ); 1
I
I
1
I 5.
-2.
Undarrg~Undang Nomor· 8 Tahun
1995 tentaY'1g Pasar Modal (Lembaran Negara Republik lndtm:es'ia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3'6'08) ; 6. Undang·Undang Nomor 21 Tahun 200'1 tenang Pemberian Otonomi Khu-sus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Neg·ara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tamb-ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Urtdang·Undang Nomor 35 Tahun 2008 tent-cmg Penetapan Peraturan Peme:rintah Pengganti Undang-LJndang 1 Tahun 2008 tentang Perub,ahan Atas Un·dang·Undang Nomor 21 Tahun 200'1 tentan'Q Otonomi Khusus Bagi Provirrs·i Papua menjadi Undang·Undan·g (Lembaran Negara Republik lndorresia Tahun 20'0'8 Nomor 112, Tambahan Lembaran Neg.ara R-epublik Indonesia Nomor 4884); 7. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne·gara (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ntrmor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20'04 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republtk lndon·esia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4756); 9. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 200'4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republ'ik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang·Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'5 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang PenJbahan Ke'dua Un\lang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah( Lemb·aran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) ; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keung an Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438) ; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan·g·Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83); · 12. Peraturan Pemerint!lh Nomor 5-8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuan·gan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesi·a Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembara-n Negara Republik In-donesia Nomor 4578) : 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2'005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng'garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'05 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 3-
14. Peraturan Pemerint-ah Nomor 8 Tahun 2'006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lemb'aran Negara Republik lntlonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Ne·gara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pehgelolaan Keuangan Daerah sebag·aimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. D'engan Persetuju·an Bersama: DEWAN PERWAKrLAN RAKYAT DA.ERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA dan BUPATI JAYAWlJAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAI:( KETIG·A
'
BASI KETENTUAN U'MUM Pasal1 Dalam Peratura-n o·aerah ini, yang dimak:'sud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan P.erarrgkat o~a'e'ra·h sebagai unsur p·enyeleng·gara Pemerintahan Daerah . 3. Bupati adalah Bupati Jayawijaya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ser·anjutnya disinglrat D'PRD atlalah Lembag·a Perwaki'lan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyel·eng·gara Pemerintah D'aenlh; 5. Modal Daerah adalah modal dalcrm · bentuk uang dan/ata'U kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang sep~rti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat·surat berharga, fasilitas dan hak~hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekaycran daerah yang bukan mervpakan kekayaan Perusahaan D·aerah.
. ;.·~··h
- 4.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam me; l akan modal daerah pada suatu us-aha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemaniaatari:~1;mod.al daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. -·: 7. Pihak Ketiga adalah lnstansi dan/atau Bad an Us aha yang ~adtJ diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah r~rnnya , Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah , Usaha Koperasi , Swasta Nasi·on:al dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia. • 8. Pers·eroan Terbatas yang selanjutnya disebut persmoan, adalat'r badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan b·erdasarkan perjarrjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam s:aham dan memenuhi .psrsyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. '!9. Anggaran Penu_ apatan dan Belanja ~·aerah selanj~tnya_ d_i·sirrgl
,\
BAS n TUJUAN
(1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga be~ujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ., perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah. (2) Untuk mencapai tujuan seb·agaimana dimaksud pad a ~yat (1) pas-a! ini, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip - --prin'Sip ekonomi perusahaan .
BAS Ill TAT A CARA PENYERT AAN M'OO:AL. Bagian Pertama Bentuk Penyertaan Modal Pasal3 Penyertaan modal daerah pad·a pihak ketig-a dapat dilaKsanakaTi del1'gan cara pembelian obligasi dan atau saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum, sehat dan mempunyai prospek baik;
tt
- 5.
Bagian Ke·dua Tata Cara Pembelian Obliga'Si dan Saha:m Pasal 4 (1) Untuk memb'eli sa ham dan/atau obligasi Clari suatu Perseman Terbatas terlebih dahulu diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjt.ml saham untuk mendapatkan data informas·i mengenai jenis dan harga saham dimaksud .. (2) Untuk membeli obligasi dan/atau saham setragaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , p·erlu disediakan dana khusus terlebih ~ah·ulu dalam Anggaran Pen·dapatan dan Be·lanja Daerah (APBD) . I
..·:. a sah"am sebagaima·na dimaksud pad a ayat (2) pasal ini , (3) Apabila 'B.upati menyetujui jenis: dan~a maka untuk pelaksanaannya dite " , · n deng·an keputtrsan Bupati ten tang pembelian saham ',.,_ dimaksud. , (4) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD se·suai dengan bidang tugasnya dan/atau Pejabat Struktural yang memahami kewiraswastaan secara profesional untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksa·nakan pembelian saham t
Ba~ian
Ketig·a Penyerta:an Modal Daerah Dal·am Bentuk Uarvg dan Barang
(1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang ditetapkan den'gan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati; (2) Dana penyertaan mo'dal daerah sebagaimana ters·ebut pad a ayat (i) sudah harus ada di APBD tahun berkenan ;
;'t
(3) Bupati diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan kas dalam bentuk penyertaan modal sepanjang tidak mengganggu ketersediaan dana di Kas Daerah; (4) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRd. · Pasal 6
-~ ;
(1) Untuk mel·akukan penilaian terh~adap ba·rang yang dis·ertakan s-ebagai modal daerah kepada pihak ketiga, dibentuk Panrtia; (2) Pantia sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberrtu k oleh Bupati dengan Keputusan; (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud p'ada ayat (2) terdiri dari : a. Sekretaris Daerah ; b. Unsur Dinas/Badan/lnstansi Terkait c. Unsur T.enaga Ahli/Konsultan ahli; dan d. Unsur lain sesuai kebutuhan.
l '
'
BAB IV PENATA USAHAAN DAN PERTAN GGUNGJAWABAN Pas·al7
(1) Penyertaan Modal modal daerah kepada pihak ketiga berupa uang diang·garkan dalam An9fran Pendapatcrn dan Belanja Daerah ; : (2) Penata usahaan penyertcran modal da·erah sebagaimana dirnaksud ayat (1) dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah. Pasal8 Bupati melapmkan perkembangan penyertaan modal seti ap tahiJn an·ggaran kepada DPRD dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenan. BAB V PEMBINAAN Pasal 9 (1) Bupati melakuka·n pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pad a pihak ketiga. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan dalam be-ntuk supervisi dan pemberian arahan kebijakan . Pasal 10 (1) Dalam hal penyertaan modal daerah P'ada suatu Perseroan Terbatas, untuk mewakili Pemerintah Daerah , Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural s·ebagai anggota Dewan Komisaris . (2) Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan .
AWASAN Pasal 11 (1 ) Bupati berwenang melakukan p·eng:awasan umum terh·adap p·enyertaan modal da'erah pada pihak ketiga. (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dirnaksvd pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas·nya pada Bupati ;
BABVI HASIL USAHA Pasal 12 Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada pih~k ketiga yang menjadi hak da·erah, yang diperoleh selama tahun an-ggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. BAS VII PENARIKAN MODAL Pasal 13 (1) Bupati derrgan alasan yang kuat~apat melakukan penarikan modal daerah kepada pihak ketiga baik berupa barang dan I atau uartg dengan persetujuan DP'RD; (2) Mekarrisme penarikan seb·agaimana tersebut p·ada ayat (1) berda~arkan pada ketentuan peraturan perundang·und.a~an yang betlaku. Pas-al 14 Hal-hal yang b'elum diatur daJa~ Peratun:m Daerah ini, sepanjang meng·enai pelaksanaannya akan diatur mel·alui keputus·an Bupati. Pasal 15 Peraturan O·aer'ah ini, mulai ber(aklJ pada tanggal diurrd:angkan. Agar setiap orang dapat meng~tahui, memerintahkan pengun·darrgan Peraturan Daerah ini, dengan penemp-atannya dalam Lembaran Da·erah Kabupaten Jayawijaya.
/
,. ...
.
·~
