PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIIK NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya; b. Bahwa dengan semakin pesatnya laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Gresik, yang dapat berpengaruh pada keserasian, keindahan, keseimbangan, keselamatan, dan keamanan, maka perlu adanya pcningkatan pengawasan, pengendalian dan penataan bangunan di Kabupaten Gresik; c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan Dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Gangguan Staasblad tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staadblad tahun 1981Nomor 450; 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tcntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 76 tahun 1981 Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 115 tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501): 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 68 tahun 1997, Tambahan Lcrnbaran Negara RI Nomor 3699); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukurn Acara Pidana; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; 11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undangundang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah
dan
Rancangan
Keputusan Presiden; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Memberikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan yang berlokasi di daerah Kawasan Industri; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pernberian Izin Mendirikan Bangunan serta Izin Undangundang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri; 15. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal; 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standard Konstruksi Bangunan Indonesia; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 19. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedornan Tata Cara Pemungutan Rctribusi Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1996 tcntang Ruang Lingkup dan Jcnis-jcnis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 22. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GRESIK
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik; c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik; d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Gresik; f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pcjabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya; g. Petugas adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah untuk mengawasi pembangunan dan atau bangunan; h. Badan ialah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tctap serta bentuk badan usaha lainnya; i. Retribusi Perizinan Tertentu ialah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pembenaan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan penataan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam dan Iingkungan; j. Izin Mendirikan Bangunan ialah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien.Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang telah ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keamanan, keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut serta lingkungan yang ada di sekitarnya; k. Rencana Urnum Tata Ruang Kota (RUTRK) ialah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota;
l. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disebut GSJ ialah Garis Rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota; m. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disebut GSP ialah Garis yang tidak boleh dilanggar atau dilampaui oleh bangunan pagar kearah GSJ, yang telah ditctapkan dalam rencana kota; n. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disebut GSB ialah Garis yang tidak boleh dilanggar atau dilampaui oleh bangunan atau gedung kearah GSJ yang telah ditetapkan dalam rencana kota o. Koefisien Dasar Bangunan yang sclanjutnya disebut KDB ialah angka perbandingan antara jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan/persil/kavling/pekarangan; p. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB ialah angka perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah petakan/persil/kavling/pekarangan; q. Koefisien Bangunan yang selanjutnya disebut KB ialah angka perbandingan yang diukur dari ketinggian bangunan atau titik teratas bangunan sampai dengan permukaan tanah; r. Retribusi
izin
Mendirikan
Bangunan
yang
selanjutnya
disebut retribusi ialah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan; s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan
retribusi
diwajibkan
untuk
melakukan pembayaran retribusi; t. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu untuk melaksanakan pembayaran retribusi yang telah ditetapkan; u. Bangunan adalah bangunan gedung bescrta bangunan-bangunan lain yang merupakan kelengkapan dan bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan; v. Bangunan-bangunan ialah bangunan yang tersusun berdiri serta melekat pada tanah atau Dalam tanah atau bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan; w. Bangunan rumah tempat tinggal ialah bangunan tempat tinggal atau kediaman keluarga;
x. Bangunan campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan; y. Bangunan permanen ialah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, dan atau baja; z. Bangunan semi permanen ialah bangunan yang konstruksi utamanya tendiri dari pasangan batu dan atau beton dan atau baja dan atau kayu; aa. Bangunan tidak permanen ialah bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu; bb. Bangunan tidak bertingkat ialah bangunan yang hanya mempunyai satu lantai pada permukaan tanah; cc. Bangunan bertingkat ialah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu lantai pada permukaan tanah; dd. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan; ee. Mengubah bangunan ialah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan
yang
ada,
termasuk
membongkar
bagian
yang
berhubungan dengan menganti/menambah bangunan; ff. Pelengkap bangunan ialah bangunan atau unsur bangunan yang melengkapi berdirinya bangunan dan atau fungsi bangunan; gg. Tinggi Maksimum Bangunan ialah angka maksimum tinggi bangunan yang tclah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah; hh. Bangunan rapat ialah bangunan dengan tampak yang menghadap ke jalan, yang tidak menipunyai jarak bebas samping; ii. Bangunan campuran ialah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan; jj. Pemeriksaan
ialah
serangkaian
kegiatan
untuk
melakukan
pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri dan atau akan berdiri, yang sesuai dengan ketentuan yang ada; kk. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ialah serangkaian tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dapat
disebut
penyidik,
untuk
mencari
serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II KETENTUAN ADMINISTRASI Bagian Pertama Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 4 (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pasal 5 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin Mendirikan Bangunan. Bagian Kedua Kewenangan Pasal 6 Kepala Daerah berwenang : a. Menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memberikan izin atau menentukan lain dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangan ketertiban umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta mempcrtimbangkan pcndapat para ahli; c. Mengatur lebih lanjut hal-hal khusus Dalam suatu perencanaan dan atau pelaksanaan pembangunan suatu lingkungan. Pasal 7 Kepala Daerah menetapkan: a. Prosedur dan persyaratan serta kriteria teknis tentang jenis dan penampilan bangunan; b. Sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan, pemasangan dan pemeliharaan prasarana atau sarana lingkungan kota demi kepentingan umum; c. Kebijaksanaan teknis secara khusus terhadap bangunan yang sebagian lahannya ditetapkan untuk digunakan bagi kepentingan umum. Pasal 8 Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk menjalankan tugasnya berwenang memasuki halaman, pekarangan dan atau bangunan terlebih dahulu memberitahu kepada pemilik bangunan. BAB III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 9 (1) Setiap
kegiatan
pekerjaan
mendirikan
bangunan,
harus
mcndapatkan izin Mendirikan Bangunan tcrlcbih dahulu dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi bangunan TNI/Polri.
Pasal 10 (1) Untuk memperoleh izin tersebut pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Permohonan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk bangunan rumah tcmpat tinggal dan bangunan sosial harus dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. Foto Copy KTP yang masih berlaku; b. Foto Copy tanda perlunasan PBB tahun terakhir; c. Foto Copy surat hak atas tanah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang atau surat-surat bukti lain yang berhubungan dengan status penguasaan hak atas tanah; d. Foto Copy SK.IMB terdahulu; e. Surat kuasa dan permohonan diwakilkan; f. Surat Persetujuan Tetangga; g. Gambar situasi letak bangunan, dengan perbandingan skala; h. Gambar konstruksi bangunan, dengan perbandingan skala; i. Lampiran Surat Pertimbangan IMB dan Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Gresik; (3) Permohonan tersebut pada ayat (1) Pasal ini untuk bangunan usaha harus dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. Foto Copy KTP yang rnasih berlaku; b. Foto Copy tanda perlunasan PBB tahun terakhir; c. Foto Copy surat hak atas tanah yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang atau surat-surat bukti lain yang berhubungan dengan status hak penguasaan atas tanah; d. Foto Copy SK.IMB terdahulu; e. Surat kuasa dari pemohon, apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain; f. Surat Persetujuan Tetangga; g. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan tehnis bangunan, sesuai dengan pedoman tehnis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta Garis Sempadan Jalan (GSJ), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; h. Rekaman
Perhitungan Konstruksi, apabila menggunakan
konstruksi baja; i. Rekaman Surat Izin Lokasi dari BPN; j. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum, badan usaha atau rekanan Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi; k. Rekaman Rencana Tata Bangunan dan Prasarana Kawasan Industn
yang
menunjukkan
disetujui lokasi
oleh
Kepala
Daerah,
kapling
untuk
bangunan
dengan yang
bersangkutan, bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri: l. Lampiran
Surat
Pertimbangan
SKP3
(Surat
Ketentuan
Perencanaan Pelaksanaan dan Pembangunan) dari Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Grcsik. Pasal 11 Permohonan IMB ditolak apabila : a. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; b. Bertentangan dengan ketcntuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam rencana kota; c. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada Dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dilaksanakan setelah Izin Mendirikan Bangunan diterima oleh pemohon, kecuali bagi perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan setelah melunasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan;
(2) Pemasangan patok atau tanda Garis Sempadan Pagar, Garis Sempadan
Bangunan
dan
ketinggian
(peil)
dalam
rangka
pelaksanaan mendirikan bangunan dilaksanakan oleh Petugas; Pasal 13 (1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan atau dicabut apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal ditetapkannya Izin Mendirikan Bangunan belum dimulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan,
atau
pekerjaan
pembangunan
yang
telah
dilaksanakan tidak diteruskan pelaksanaan pembangunannya atau terhenti sebagian atau seluruhnya sehingga bangunan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kecuali ada pemberitahuan secara tertulis dari pemegang izin; (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan tidak sesuai dengan izin Mendirikan Bangunan serta ketentuan lain yang berlaku; (3) Apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau lampiran persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya; (4) Terhadap
bangunan
yang
tclah
dicabut
Izin
Mendirikan
Bangunannya, apabila 6 bulan terhitungan sejak pencabutannya dan tidak ada penyelesaian lanjutan, maka bangunan harus dibongkar sendiri tanpa menuntut ganti rugi kcpada Pemcrintah Dacrah atau dibongkar paksa oleh petugas dengan biaya dari pemilik bangunan; (5) Pembatalan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, Pasal 14 Bangunan-bangunan yang telah berdiri dan atau telah dilaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan sebelum ada ijin dari Kepala Daerah, diberikan sangsi denda retribusi; Pasal 15
Kegiatan yang tidak memerlukan izin adalah; a. Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa; b. Mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangunanbangunan dihalaman belakang, yang tidak lebih dari 12 M2; c. Pekerjaan-pekerjaan dan atau perbaikan-perbaikan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah. BAB IV KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN Pasal 16 (1)
Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan dan atau bangunan yang telah berdiri harus sesuai dengan ketentuan GSJ, GSP dan GSB yang ditctapkan dalam rencana kota;
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah Pasal 17
(1)
Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan dan atau bangunan yang telah berdiri harus sesuai dengan ketentuan KDB, KLB dan KKB yang ditctapkan Dalam rencana kota;
(2)
Kepala Daerah dapat memberikan
kelonggaran
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khusus untuk bangunan perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian, keselamatan dan keamanan bangunan di lingkungan sekitarnya; (3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 18
(1) Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan dan atau bangunan yang telah berdiri, yang tidak memenuhi ketentuanketentuan scbagaimana yang tercantum dalan izin membangun,
harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini; (2) Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan dan atau bangunan yang telah berdiri, harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan, baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan menjaga keamanan, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat disekitarnya; (3) Dalam hal seperti tersebut yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, scmua biaya ditanggung scndiri oleh pcmilik bangunan tanpa menuntut ganti rugi dari Pemerintah Daerah. Pasal 19 (1) Setiap bangunan dan atau pekarangan tidak boleh mengganggu arsitektur bangunan dan lingkungan yang ada disekitarnya; (2) Curahan air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan, tidak boleh jatuh keluar batas bangunan atau pekarangan, dan harus dialirkan ke sumur resapan dan atau tempat pembuangan air lainnya pada lahan bangunan dan atau pekarangan. Pasal 20 (1)
Setiap jenis bangunan harus berdasarkan standar perhitungan konstruksi bangunan yang berlaku;
(2)
Didalam
melakukan
perhitungan
konstruksi
scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diperhitungkan pada segala
kemungkinan
adanya
beban
dan
keadaan
yang
menimbulkan tegangan pada konstruksi dan bagian-bagian lainnya serta dilakukan peninjauan terhadap kombinasi Dalam kcadaan yang paling menbahayakan bagi konstruksi dan bagianbagian lainnya; (3)
Perhitungan konstruksi sehagairnana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakükan oleh tenaga ahli yang memiliki mengetahuan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Pasal 21 (1) Konstruksi bangunan dapat dibuat dari beton, baja, kayu, bata dan bahan-hahan lainnya yang memenuhi syarat standard Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan lain yang berlaku; (2) Persyaratan mutu dan jenis bahan bangunan untuk konstruksi dan bagian-bagian
lainnya
yang
memerlukan
perhitungan
dan
pengujian harus mengikuti ketentuan SNI dan ketentuan atau pedoman lainnya yang berlaku; (3) Metode perhitungan harus mengikuti SNI dan ketentuan peraturan; (4) Untuk mendukung perhitungan konstruksi pondasi bagi bangunan bentingkat, harus memperhatikan keadaan dan atau struktur tanah; (5) Untuk membuat perhitungan konstruksi dan bagian-bagian lainnya dapat mempergunakan peralatan hitung elektronik atau komputer; (6) Terhadap kondisi lingkungan tertentu, harus diperhitungkan kemungkinan terjadinya kemunduran dan berkurangnya kekuatan konstruksi; (7) Gambar detail konstruksi harus dibuat selengkap mungkin bcrdasarkan perhitungan konstruksi bangunan serta bagian-bagian lainnya Pasal 22 (1) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan terjadi kegagalan struktur, maka pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungan disekitamya; (2) Apabila hasil penelitian terhadap kegagalan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ternyata tidak dapat diatasi dengan
kckuatan,
yang
dapat
mengakibatkan
keruntuhan
bangunan, maka bangunan tersebut harus dibongkar. Pasal 23 (1) Setiap bangunan yang karena kegiatannya menimbulkan air limbah harus dialirkan melalui pembuangan air limbah yang aman bagi lingkungan dan sesuai persyaratan teknis yang berlaku;
(2) Air limbah rumah tangga atau domestik harus dibuang dan dialirkan masuk kc Dalam septic tank dan sumur resapan masingmasing persil; (3) Apabila tidak mungkin dilakukan pembuatan septic tank dan sumur resapan masing-masing persil, maka sistem pembuangan air limbah dapat dilakuknn secara kolektif untuk kepentingan bersama; (4) Pembuangan air limbah yang berasal dari limbah perusahaan atau industri, harus dibuang dan dialirkan melalui proses pengolahan Iimbah, sehingga tercapai kualitas air limbah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) Pembuangan air limbah padat dan hasil proses pengolahan limbah harus dinetralisir terlebih dahulu, agar tidak mengandung bahan bahaya beracun; (6) Bahan saluran pembuangan harus sesuai dengan prnggunaan dan sifat kimiawi phisis dan bakteriologis dari air limbah. Pasal 24 Terhadap suatu permohonan IMB dan atau bangunan yang karena kegiatannya
menimbulkan
air
limbah,
Kepala
Daerah
dapat
menetapkan syarat dan atau dilakukan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 25 Segala kerugian pihak lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pekerjaan
pembangunan,
menjadi
beban
dan
tanggungjawab
pemborong dan atau pemilik bangunan. Pasal 26 Dalam hal terjadi perubahan status kepemilikan bangunan. maka pemilik baru bangunan berkewajiban untuk mengajukan permohonan balik nama IMB kepada Kepala Daerah.
Pasal 27 Bangunan yang dibangun diatas atau didalam air harus mendapat izin dari Kepala Daerah dan harus memenuhi ketentuan: a. Sesuai dengan rencana kota; b. Aman terhadap pengaruh negatif pasang surut air; c. Penggunaannya tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan disekitarnya dan tidak menimbulkan pencemaran; d. Penghawaan dan pencahayaan harus memenuhi persyaratan kesehatan pada setiap jenis bangunan sesuai dengan fungsi bangunan; e. Penggunaan bahan yang aman terhadap kerusakan karena air ; f. Ruangan Dalam bangunan dibawah air harus memiliki sarana khusus bagi keamanan dan keselamatan pemakai bangunan. Pasal 28 Ruang terbuka diantara GSJ dan GSB harus digunakan sebagai unsur penghijauan dan atau tempat peresapan air hujan serta kepentingan umum Iainnya. Pasal 29 Bangunan yang menggunakan bahan kaca pantul pada tampak bangunan, sinar yang dipantulkan tidak boleh melebihi 24 % dengan memperhatikan tata letak dan orientasi bangunan terhadap matahari. Pasal 30 Pada cara membangun rapat; a. Bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan; b. Struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurangkurangnya 10 Cm dan batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tempat tinggal; c. Perbaikan atau perombakan bangunan yang semua menggunakan dinding pembatas bersama dengan bangunan disebelahnya,
disyaratkan untuk membuat dinding pembatas tersendiri, disamping dinding pembatas terdahulu. Pasal 31 (1) Setiap bangunan yang bukan bangunan rumah tempat tinggal diwajibkan menyediakan tempat parkir kendaraan didalam batas pekarangannya sendiri sesuai dengan jumlah kebutuhan; (2) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak boleh mengurangi daerah penghijauan sesuai dengan yang ditetapkan. Pasal 32 Pintu pagar pekarangan dalam keadaan terbuka tidak boleh melampaui GSJ yang ditetapkan. Pasal 33 (1) Setiap
ruang
bagian
Dalam
bangunan
harus
mempunyai
pencahayaan dan penghawaan alami, yang dilengkapi dengan satu atau lebih jendela atan pintu yang dapat dibuka dan langsung berbatasan dengan udara luar; (2) Pengecualian ketentuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diizinkan untuk bangunan bukan hunian apabila menggunakan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan. Pasal 34 (1) Ruang rongga atap dilarang digunakan sebagai dapur atau kegiatan lain yang membahayakau dan atau mengandung bahaya api; (2) Setiap penggunaan ruang rongga atap yang luasnya tidak lebih dari 50 % dari luas Iantai dibawahnya, tidak dianggap sebagai penanbahan tingkat bangunan.
Pasal 35 (1) Pada ruang yang penggunaannya menghasilkan asap dan atau gas, harus disediakan lubang hawa atau cerobong hawa secukupnya dan atau menggunakan alat bantu mekanis; (2) Lubang hawa dan atau cerobong hawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi ketentuan tentang pencegahan kebakaran. Pasal 36 (1) Setiap bangunan yang sifatnya untuk tempat kediaman minimal harus dilengkapi dengan sarana kamar mandi dan kakus; (2) Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga berlaku bagi bangunan pabrik, industri dan gudang dengan kelentuan harus dipisahkan untuk pria dan wanita. Pasal 37 Bangunan untuk pabrik, industri dan gudang harus ditunjang dcngan fasilitas lainnya untuk kebutuhan karyawan. yang meliputi: a. Ruang ganti pakaian karyawan, yang dipisahkan untuk pria dan wanita; b. Ruang makan karyawan atau kantin; c. Ruang istirahat karyawan; d. Ruang pelayanan kesehatan karyawan; e. Tempat menyimpanan barang karyawan; f. Tempat sholat karyawan atau musholah; g. Tempat parkir kendaraan karyawan; h. Ruang dan atau tempat lainnya yang merupakan sarana penunjang bagi karyawan. Pasal 38 (1) Lantai dan dinding yang memisahkan ruang dengan penggunaan yang berbeda dalam suatu bangunan harus memenuhi persyaratan ketahanan api sehagairnana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(2) Ruang yang penggunaannya menimbulkan kebisingan, maka Iantai dan dinding pemisahnya harus kedap suara; (3) Ruang pada daerah-daerah basah, harus dipisahknn dengan dinding kedap air dan dilapisi dengan bahan yang mudah dibersihkan. Pasal 39 Dilarang membuat lubang pada lantai dan dinding yang berfungsi sebagai penahan api, kecuali dilengkapi alat penutup yang memenuhi syarat ketahanan api. Pasal 40 (1) Setiap bangunan harus dilengkapi sarana peralatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran scrta penyelamatan jiwa manusia dan Iingkungannya sesuai dengan dengan jenis dan penggunaan bangunan; (2) Setiap fungsi ruang dan atau penggunaan bangunan Yang mempunyai resiko bahaya kebakaran tinggi harus diatur penempatannya
sehingga
apabila
terjadi
kebakaran
dapat
dilokalisir; (3) Ruang lain yang mempunyai resiko bahaya kebakaran tinggi pada bangunan harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang ketahanan apinya minimal 3 jam dan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut tidak boleh terdapat lubang terbuka, kecuali bukaan yang dilindungi; (4) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus dilengkapi dengan pengukur panas dan harus dirawat dan atau diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan; (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pcmbangkit tenaga listrik lainnya serta ruangan penyimpanan gas atau bahan yang mudah menguap dan terbakar, harus dilindungi dengan sistem pencegahan kebakaran manual dan atau sistem pemadam otomatis.
Pasal 41 Setiap bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan letak, bentuk dan penggunaannya dianggap mudah terkena sambaran petir, harus diberi instalasi penangkal petir serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknis dan peraturan lain yang berlaku. BAB V KETENTUAN TATA RUANG Pasal 42 (1) Setiap bangunan harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota; (2) Tata letak bangunan dalam suatu bagian lingkungan harus dirancang dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan kemudahan dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran; (3) Setiap bangunan yang didirikan pada daerah pembentukan campuran, harus aman dan bahaya pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran; Pasal 43 (1) Bagi daerah yang belum memiliki rencana teknik ruang kota, Kepala Daerah dapat menghentikan persetujuan membangun daerah tersebut, untuk jangka waktu sementara; (2) Apabila dikemudian hari ada penetapan rencana teknik ruang kota, maka bangunan tersebut harus disesuaikan dengan rencana kota yang telah ditetapkan. Pasal 44 (1)
Setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan rencana perpetakan yang telah diatur dalam rencana kota;
(2)
Apabila perpetakan tidak dipenuhi atau tidak ditetapkan maka KDB. KLB dan KKB diperhitungkan berdasarkan luas tanah dibelakang GSJ yang dimiliki;
(3)
Penggabungan atan pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan ketentuntuan KDB KLB dan KKB tidak dilampaui dan dengan memperhitungkan keadaan lapangan keserasian dan keamanan lingkungan serta memenuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Pasal 45
(1) Untuk tanah yang belum atau tidak memenuhi ketentuan luas minimum perpetakan, Kepala Daerah dapat menetapkan lain dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur Iingkungan; (2) Kepala Dacrah dapat menetapkan lebih lanjut tentang perpetakan bangunan tcrhadap GSB, dengan memperhatikan keserasian, keamanan dan arsitektur lingkungan. Pasal 46 (1) Dalam hal perencanaan suatu bangunan atau lingkungan bangunan, harus dibuat perencanaan tapak menyeluruh yang mencakup rencana sirkulasi kendaraan, orang dan barang, tempat parkir, penghijauan, sarana dan prasamana lingkungan, dengan memperhatikan keserasian terhadap lingkungan dan sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan; (2) Tata letak bangunan diDalam suatu rencana tapak harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang telah ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 47 (1)
Penambahan lantai dan atau tingkat pada suatu bangunan diperkenankan apabila masih memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan dalam rencana kota, dengan tidak melebihi KLB dan harus memenuhi kebutuhan tempat parkir;
(2)
Penambahan lantai dan atau tingkat seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan keamanan struktur dan konstruksi bangunan yang telah ditetapkan. Pasal 48
Pada daerah-daerah yang rencana kotanya belum ditetapkan dan atau diterapkan sepenuhnya, maka Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan sementara tentang tata cara dan persyaratan membangun. Pasal 49 Kepala Daerah dapat menetapkan suatu lokasi khusus untuk bangunan fasilitas umum, dengan tetap memperhatikan keamanan, kesehatan, keselamatan, keserasian dan lingkungan di sekitarnya. Pasal 50 (1)
Atas pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud Dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi;
(2)
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu: a. Retribusi penyediaan blanko; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Administrasi Perijinan. yang meliputi : - balik nama ijin; - pemecahan Ijin; - salinan ljin, - legalisasi ijin; - pembatalan ijin; Pasal 51
Retribusi penyediaan blanko sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) hunif a, dikenakan retrihusi sebesar Rp. 2.500,00. Pasal 52 Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (2) huruf b ialah luas bangunan dikalikan dengan
harga satuan retribusi permeter persegi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: a.1. TABEL BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL LUAS BANGUNAN NO.
0
0
LB>100 M2
( Per M2 )
( Per M2 )
( Per M2 )
Rp 1.800,00
Rp 2.400,00
Rp 3.000,00
Rp 2.400,00
Rp 3.000,00
Rp 3.600,00
Rp 1.800,00
Rp 2.400,00
Rp3.000,00
Rp 900,00
Rp 1.200,00
Rp 1.500,00
JENIS BANGUNAN 1
PERMANEN TIDAK BERTINGKAT PERMANEN
2
BERTINGKAT 2 (DUA) LANTAI TAMBAHAN
3
BANGUNAN BERTINGKAT TIAP 1 (SATU) LANTAI
4
NON PERMANEN
a.2. TABEL BANGUNAN SOSIAL DAN USAHA
N O 1
GOLONGAN BANGUNAN
JENIS BANGUNAN
BIAYA RETRIBUSI
BANGUNAN SOSIAL a. Tidak Bertingkat
b. Bertingkat 2 (dua)
a.1. Ibadah
a.1 Rp
0,00/ M2
a.2. Non Ibadah
a.2 Rp
1.800,00/ M2
b.1 Ibadah
b.1 Rp
0,00/ M2
b.2 Rp
2.400,00/ M2
a.1 Industri
a.1 Rp
5.000,00/ M2
a.2 Perdagangan/Perkantoran
a.2 Rp
5.000,00/ M2
lantai 2
b.2 Non Ibadah
BANGUNAN USAHA a. Tidak Bertingkat
6.000,00/ M2 b. Bertingkat 2 (dua) lantai
3
b.1 industri/ Pergudangan
b.1 Rp
b.2 Perdagangan/Perkantoran
b.2 Rp
TAMBAHAN BANGUNAN BERTINGKAT TIAP 1 (SATU) LANTAI UNTUK BANGUNAN SOSIAL
4
6.000,00/ M2
a.1. Ibadah
a.1 Rp
0,00/ M2
a.2. Non Ibadah
a.2 Rp
1.800,00/ M2
TAMBAHAN BANGUNAN
a.1. Ibadah
BERTINGKAT TIAP 1
a.2. Non Ibadah
(SATU) LANTAI UNTUK
5.000,00/ M2 a.1 Rp
5.000,00/ M2
a.2 Rp
BANGUNAN USAHA
b. PEKERJAAN LAIN-LAIN
NO
JENIS PEKERJAAN
BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1
Pekerjaan Pagar Tembok, Besi, Kawat
500,00/ M2
2
Pekerjaan Sumur Peresap/ Septic Tank
10.000,00/ BH
3
Pekerjaan menara Air
30.000,00/ BH
4
Pekerjaan tandon air bawah tanah
30.000,00/ BH
5
Pekerjaan Druiker, gorong, saluran, drainase
300.,00/ M2
6
Pekerjaan jalan aspal
500,00/ M2
7
Pekerjaan jalan makadam
350,00/ M2
8
Pekerjaan jalan beton, paving stone
600,00/ M2
9
Pekerjaan lantai jemur
500,00/ M2
1.000,00/ M2
10
Pekerjaan gudang terbuka beton, aspal paving
11
Pekerjaan pematangan tanah
12
Pekerjaan ting, pancang, pondasi mesin
2.500,00/ BH
13
Pekerjaan rehab tampak, konstruksi bangunan
2.500,00/ M2
14
Pekerjaan penyimpanan bahan bakar/ kilang/ tangki
250.000,00/ BH
15
Pekerjaan cerobong asap
100.000,00/ BH
16
Pekerjaan pondasi mesin beton
1.000,00/ M2
17
Pekerjaan kolam buangan limbah
4.000,00/ M2
18
Pekerjaan menara anten dan sejenisnya
1.000,00/ BH
19
Pekerjaan tiang listrik JTT
20
Pekerjaan lapangan olah raga terbuka atau tempat bermain
21
Pekerjaan instalasi bahan bakar
22
Pekerjaan kolam renang
100,00/ M2
50.000,00/ BH 1.500,00/ M2 500.000,00/ BH 3.000,00/ M2
Pasal 53 (1) Besarnya Retribusi Adminisirasi Perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf c dikenakan retribusi sebesar : a. Sctiap balik nama ijin atas ijin yang telah dikeluarkan, dikenakan retribusi sebesar 5 % dan retribusi ijin mendirikan hangunan atau sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00 b. Setiap pemecahan ijin atas ijin yang telah dikeluarkan dikenakan retribusi sebesar 10 % dan retribusi ijin mendirikan bangunan atau sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00; c. Setiap salinan ijin atas ijin yang telah dikeluarkan, dikenakan retribusi sebesar 5°/o dari Retribusi ijin mendirikan bangunan atau sekurang-kurangnya RP. 10.000,00; d. Setiap legalisasi ijin atas ijin yang telah dikeluarkan, dikenakan retribusi sebesar 10 % dari retribusi ijin mendirikan bangunan atau sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00; e. Setiap pembatalan ijin atas permintaan pemohon terhadap ijin yang telah diproses, dikenakan retribusi sebesar 25 % dan
retribusi ijin mendirikan bangunan atau sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00. (2) Setiap pencabutan ijin akibat kesalahan pemohon, maka semua biaya retribusi yang tclah dibayar serta dokumen yang dilampirkan oleh pemohon menjadi hak Pemerintah Daerah yang tidak dapat diminta atau diambil kembali. BAB VII PEMUNGUTAN Pasal 54 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan rnenggunakan SKP atau dokumen lain Yang dipersamakan dan SKRDKBT BAB VIII PENAGIHAN Pasal 55 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD; (3) Pembayaran, penyctoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB X PENAGIHAN Pasal 56 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT,
STRD,
dan
Surat
Keputusan
Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus
dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN); (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 57 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI DENDA RETRIBUSI Pasal 58 Bangunan yang telah berdiri dan atau telah dilaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan sebelum ada ijin dari Kepala Daerah, dikenakan denda yaitu Retribusi Denda Bangunan (RDB) yang besamya adalah Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (RIMB) dikalikan persentase pembangunan yang telah dilaksanakan dikalikan presentase Pembangunan yang telah dilaksanakan atau dengan rumus RDB = RIMB X % Fisik Bangunan; BAB XII PEMBAYARAN DAN PENETAPAN Pasal 59 Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang sesuai dengan besarnya retribüsi yang telah ditetapkan. Pasal 60
(1) Jika ternyata retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud Dalam pasal 55 Peraturan Daerah ini dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besar retribusi, ditetapkan karena jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selama belum lewat 3 tahun; (2) Kepala
Daerah
atau
Pejabat
yang
ditunjuk,
berwenang
memberikan keringanan dan atau membebaskan baik untuk seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Peraturan Daerah ini. BAB XIII KEBERATAN DAN PEMBEBASAN Pasal 61 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah terhadap besarnya ketetapan Retribusi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penetapan retribusi; (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan; (3) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan Kepala Daerah tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima; (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 62 Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA Pasal 63 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang; (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pclanggaran. BAB XV KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 64 (1) Selain ketentuan pidana sebagaiman dimaksud pada pasal 63 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah berwenang mengeluarkan perintah untuk membongkar, menyegel dan menghentikan dengan segera pekerjaan dan atau seluruh bangunan, bangunan-bangunan Instalasi dan perlengkapan bangunan yang bertcntangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; (2) Dalam
hal
dilakukan
pembongkaran
secara
paksa,
biaya
pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan; (3) Petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kapala Daerah. Pasal 65 (1) Kepala Daerah dapat membekukan Izin Mendirikan Bangunan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat sengketa, pengaduan dari pihak
ketiga,
pelanggaran
atau
kesalahan
teknis
dalam
membangun; (2) Keputusan pembekuan Izin Mendirikan Bangunan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Pasal 66
(1) Kepala Daerah dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan, apabila: a. Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin yang diajukan atau keterangan pemohon, yang ternyata tidak benar, palsu atau dipalsukan baik sebagian atau seluruhnya; b. Pelaksanaan pembangunan dan atau penggunaan bangunan menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan; c. Sctelah 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan pelaksanaan pekerjaan pembangunan belum juga dimulai; d. Dalam
waktu
6
bulan
berturut-turut
pelaksanaan
pembangunan terhenti sebagian atau seluruhnya sehingga bangunan tidak dapat berfungsi sehagaimana mestinya. (2) Kcputusan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 67 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: (2) Wewenang penyidik sebagaimana tercantum dalam BAB II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, scsuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 Tahun 1995 tentang Bangimana Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik beserta seluruh perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 69 Hal-hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Dacrali ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Agar setiap orang dapat mcngetahui. Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 8 Juli 2000 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di Gresik Pada tanggal 21 Juli 2000 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK ttd Drs. GUNAWAN, M.SI Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI B.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
I.
PENJELASAN UMUM Semakin pesatnya perkembangan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Gresik yang mengarah pada banguanan-bangunan bertingkat, dimana keterbatasan lahan tanah yang semakin lama semakin sempit, maka sangat diperlukan adanya suatu penataan, penertiban. pengawasan, pengendalian keamanan dan keselamatan bangunan serta. Iingkuagan disekitarnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pcdoman Tata Cara Pemugutan Rctribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini sebagai pengganti Peraturan yang lama. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi sarana dan pedoman yang jelas bagi masyarakat maupun aparat terkait Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang pembangunan dan menjadi alat kendali bagi laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Gresik serta mencegah terhadap bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ada di sekitarnya. sehingga berbagi investasi dapat mencapai nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan di Kabupaten Gresik.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 4
: Yang dimaksud dengan orang pribadi adalah setiap orang yang mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri
sedangkan yang dimaksud dengan badan adalah setiap bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbata Perseroan Komanditer, lainnya Badan Usaha Milik Negara, Usaha Milik daerah. dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau Organisasi sejenisnya, lembaga serta bcntuk Badan Usaha atau Usaha lainnya yang sifatnya untuk komersial dan mencari keuntungan. Pasal 6 s/d 14
: Cukup Jelas
Pasal 15 Huruf a
: Yang dimaksud disini adalah antara lain pekerjaan mengcat dinding, membuat sekat-sekat atau pembatas dalam ruangan dengan tinggi tidak mencapai flafond dengan menggunakan bahan ringan serta pemeliharaan bangunan lainnya yang tidak merubah denah bangunan dan atau menambah bangunan. kontruksi yang telah ada sebelumnya.
Huruf b
: Cukup Jelas
Huruf c
: Yang dimaksud di sini adalah perbaikan instalasi, perlengkapan
bangunan
serta
saluran-saluran
pembuangan. Pasal 16 s/d 22
: Cukup Jclas
Ayat (1)
: Yang dimaksud dengan bangunan dalam ayat ini adalah bangunan Industri, Pabrik, Work Shop, bengkel besar,
Ayat (2) s/d (6)
: Cukup Jelas Rumah Sakit dan Laboratorium
Pasal 24 s/d 41
: Cukup Jelas.
Pasal 42 ayat (3)
: Yang dimaksud dengan Daerah peruntukan campuran dalam ayat ini adalah Daerah yang Peruntukannya untuk pemukiman penduduk dan untuk industri atau usaha lainnya;
Pasal 43 s/d 69
: cukup jelas
