PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2009-2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang
: a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010-2014, serta untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya perubahan yang mendasar, rencana pembangunan Daerah dapat diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014.
2 Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5 29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59); 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6 Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 2); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
7 45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29). Memperhatikan
:
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2009-2014.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7) diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Bab IV Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 meliputi: BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan RPJM, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
BAB II
:
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
8 BAB III
:
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik melalui gambaran kinerja keuangan serta kebijakan pengelolaan keuangan maupun kerangka pendanaan masa lalu.
BAB IV
:
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat deskripsi mengenai analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Bagian ini menggambarkan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah di setiap bidang pembangunan daerah baik secara internal maupun eksternal. Analisis profil daerah diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan pencapaian yang diharapkan di setiap bidang pembangunan daerah sehingga akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan bidang pembangunan daerah.
BAB V
:
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran pembangunan.
BAB VI
:
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah, program pembangunan daerah dan sasaran setiap program serta kebijakan kewilayahan.
BAB VII
:
KEBIJAKAN DAERAH
UMUM
DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Di samping itu, disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII
:
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menjelaskan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
BAB IX
:
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
9 Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Daerah berkenaan. BAB X
:
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 serta kaidah pelaksanaannya.
2.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Uraian lebih lanjut tentang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 30 - 12 - 2011 B U P A T I G A R U T, ttd ACENG H.M. FIKRI
Diundangkan di Garut pada tanggal 30 - 12 - 2011 September 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, ttd IMAN ALIRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2011 NOMOR 32
2
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT : 32 TAHUN 2011 : 30 DESEMBER 2011 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2009-2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu kehati-hatian dan ketelitian dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Susunan Organisasi Perangkat Daerah, lintas Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun pertimbangan dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut: 1) Beberapa target indikator pembangunan yang ditetapkan, terutama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu disesuaikan dengan realisasi pencapaian dan kondisi tantangan pembangunan Kabupaten Garut; 2) Terbitnya Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014; 3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014; serta
I-1
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
4)
5) 6)
7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Orientasi Pencapaian MDGs (INPRES No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan) serta Sasaran Indikator Pembangunan RPJMN 2010 – 2014 pada setiap provinsi; Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.
Perubahan dokumen RPJMD ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 50 ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) terjadi perubahan yang mendasar; dan (3) merugikan kepentingan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 ini selanjutnya, seperti halnya dokumen sebelumnya, menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut: 1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memilikiterhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
I-2
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
4.
Atas-bawah (top-down) danbawah-atas (bottom-up),kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atasbawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Garut. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 dilakukan melalui berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Gambar 1.1 Proses Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
I-3
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
1.2
Dasar Hukum
Dalam penyusunan Revisi RPJM Daerah Kabupaten Garut 2009-2014, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerUndang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4548); 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4723); 12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
I-4
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29.
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 11); Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014; INPRES No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan serta Sasaran Indikator Pembangunan RPJMN 2010 – 2014 dan Orientasi pencapaian MDGs pada setiap wilayah; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
I-5
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
30.
31.
32. 33. 34. 35.
36.
37. 38. 39. 40. 41. 42.
1.3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ,tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 s/d 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 20092014; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPMD) Kabupaten Garut Tahun 20052025. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sebagaimana dikemukakan pada Latar Belakang, bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Garut tidak dapat dilepaskan dari berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Dari komponen vertikal, RPJM Nasional menjadi acuan terutama dalam pengenalan dan penyelarasan
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
I-6
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
program pembangunan. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013 dijadikan sebagai acuan untuk menyelaraskan strategi pembangunan daerah dalam kerangka pengembangan makroregional. Adapun dari sisi horizontal, sehubungan dengan belum tersusunnya RPJP Daerah Kabupaten Garut 2005-2025 maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2006-2009, Catatan Strategis DPRD Kabupaten Garut serta tetap berorientasi pada rancangan RPJPD Kabupaten Garut 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2002 beserta dengan revisinya, sebagai masukan dalam penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. RPJMD tersebut menjadi pedoman SOPD dalam menyusun dokumen lima tahunan SOPD yaitu Rencana Strategis (Renstra) setiap SOPD yang merupakan Penjabaran teknis dari RPJMD. Kemudian RPJMD dijabarkan setiap tahunnya ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.4
Sistematika Penulisan
Sebagai dokumen publik, RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; maka sistematika penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah untuk daerah dalam dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014 adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang Latar Belakang penyusunan RPJM, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik melalui gambaran Kinerja Keuangan serta Kebijakan Pengelolaan Keuangan maupun Kerangka Pendanaan di masa lalu.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
I-7
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat deskripsi mengenai analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isuisu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Bagian ini menggambarkan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah di setiap Bidang Pembangunan daerah baik secara internal maupun eskternal. Analisis profil daerah diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan pencapaian yang diharapkan di setiap Bidang Pembangunan daerah sehingga akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Bidang Pembangunan daerah.
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran pembangunan.
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah, program pembangunan daerah dan sasaran setiap program serta kebijakan kewilayahan.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Di samping itu, disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada Bab ini dijelaskan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
I-8
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BAB X
1.5
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Menjelaskan tentang prinsip- prinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2009-2014 serta kaidah pelaksanaannya. Maksud Dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan citacita dan tujuan pembangunan Kabupaten Garut yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Garut adalah : 1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah; 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SOPD, dan perencanaan penganggaran; 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten, antar Kabupaten dan Desa.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografis dan Demografis 2.1.1 Aspek Geografis ; 1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kabupaten Garut sebagaimana Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan memiliki luas sebesar 307.407 Ha, dengan ibukota kabupaten berada pada ketinggian 717 m dpl dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 m), Gunung Cikuray (2821 m), Gunung Papandayan (2622 m), dan Gunung Guntur (2249 m) dan secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat 6056’49” – 7045’00” Lintang Selatan dan 107025’8” – 10807’30” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang; Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia; Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.
Gambar 2.1 Kondisi Fisik Geografis Wilayah Kabupaten Garut
Secara administratif, sampai tahun 2010 Kabupaten Garut mempunyai jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas mencapai 6,97% dari wilayah Kabupaten Garut atau seluas 21.359 Ha, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 Ha atau 0,54%. Sebagai gambaran, berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah kecamatan, dan jumlah desa/kelurahan. Adapun mengenai rincian luas wilayah masingmasing kecamatan akan dilakukan kajian khusus sehubungan perubahan luas wilayah yang selama ini dipakai yaitu 306.519 Ha menjadi 307.407 Ha. Tabel 2.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Garut Tahun 2010 No
Nama Kecamatan
Jumlah Desa/Kel
No
Nama Kecamatan
Jumlah Desa/Kel
1
Cisewu
7 desa
22
Samarang
12 desa
2
Caringin
6 desa
23
Pasirwangi
12 desa
3
Talegong
7 desa
24
Tarogong Kidul
8 desa 5 kelurahan
4
Mekarmukti
4 desa
25
Tarogong Kaler
12 desa 1 kelurahan
5
Bungbulang
13 desa
26
Garut Kota
6
Pamulihan
5 desa
27
Karangpawitan
7
Pakenjeng
13 desa
28
Wanaraja
8 desa
8
Cikelet
11 desa
29
Pangatikan
8 desa
9
Pameungpeuk
7 desa
30
Sucinaraja
7 desa
10
Cibalong
11 desa
31
Sukawening
11
Cisompet
11 desa
32
Karangtengah
12
Peundeuy
6 desa
33
Banyuresmi
15 desa
13
Singajaya
9 desa
34
Leles
12 desa
14
Cihurip
4 desa
35
Leuwigoong
15
Banjarwangi
11 desa
36
Cibatu
16
Cikajang
12 desa
37
Kersamanah
5 desa
17
Cilawu
18 desa
38
Cibiuk
6 desa
18
Bayongbong
17 desa
39
Kadungora
14 desa
19
Cigedug
5 desa
40
Bl Limbangan
14 desa
20
Cisurupan
16 desa
41
Selaawi
21
Sukaresmi
6 desa
42
Malangbong Total
Sumber : BPMPD , Tahun 2011.
11 kelurahan 16 desa 4 kelurahan
11 desa 4 desa
8 desa 11 desa
7 desa 23 desa 421 desa dan 21 Kel.
2. Klimatologi Kabupaten Garut beriklim tropis basah (humid tropical climate), dimana menurut hasil studi data sekunder, iklim dan cuaca itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : 1) pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattem), 2) topografi regional yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat, dan 3) elevasi topografi dengan curah hujan rata-rata setiap tahun berkisar antara 2.589 mm dengan bulan basah 9 bulan berturut-turut dan bulan kering berkisar 3 bulan berturut-turut, sedangkan di sekelilingnya terdapat daerah pengunungan dengan ketinggian mencapai 3.500-4.000 meter di atas permukaan laut dengan variasi temperatur bulanan berkisar antara 240C - 270 C. Karakteristik topografi Kabupaten Garut beragam, daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam dan di beberapa tempat labil. Corak alam di daerah sebelah selatan diwarnai oleh iklim Samudra Indonesia dengan memiliki segenap potensi alam dan keindahan pantainya. Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan lahan yang subur serta ditunjang dengan terdapatnya 34 aliran sungai ke Utara, dan 19 aliran sungai ke Selatan, menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian. Akibat pengaruh adanya daerah pegunungan, daerah aliran sungai dan daerah dataran rendah pantai, maka tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Garut bervariasi. Secara umum jenis tanahnya terdiri dari tanah sedimen hasil letusan gunung Berapi Papandayan dan Gunung Guntur, dengan bahan induk batuan turf dan batuan kuarsa. Pada daerah sepanjang aliran sungai, terbentuk jenis tanahaluvial yang merupakan hasil sedimentasi tanah akibat erosi di bagian hulu. Jenis tanah podsolik merah kekuningkuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di wilayah Garut Selatan, sedangkan Garut bagian utara didomiasi oleh jenis tanah andosol. 3. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Garut pada tahun 2010 antara lain tanah darat lebih banyak diperuntukan untuk hutan dengan luas 71.625 ha atau 23,37 % dari luas tanah darat. selebihnya dipergunakan untuk kebun dan kebun campuran, tegalan, perkebunan, pemukiman/perkampungan, padang semak, pertambangan, tanah rusak, tandus dan industri. Selain digunakan sebagai lahan pesawahan seluas 44.093 Ha atau 14,39%, penggunaan lahan juga diperuntukan untuk perairan darat seluas 2.038 ha atau sebesar 0,66% dan peruntukan lainnya sebesar seluas 15.025 ha atau sebesar 4,9%.
Tabel 2.2 Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010* No
2006
Jenis Penggunaan Lahan
I.
SAWAH
II.
DARAT 2.1. Pemukiman/ Perkampungan 2.2. Industri 2.3. Pertambangan
III .
IV.
2.4. Tanah Kering Semusim/ Tegalan 2.5. Kebun Dan Kebun Campuran 2.6. Perkebunan 2.7. Hutan 2.8 Alangalang/Padang Semak belukar 2.9. Tanah Rusak Tandus PERAIRAN DARAT 3.1. Kolam 3.2. Situ / Danau 3.3. Lainnya PENGUNAAN LAINNYA JUMLAH
Luas (Ha) 49.455
2007
16,13
Luas (Ha) 49.476
252.119 39.513
82,25 12,89
41 200
2008
16,14
Luas (Ha) 49.441
252.119 39.513
82,25 12,89
0,01 0,07
41 200
51.146
16,69
56.124 26.825 71.265 7.005
16,13
Luas (Ha) 44.191
14,42
44.093
14,39
252.133 39.554
82,26 12,90
245.625 39.557
80,13 12,91
245.318 39.664
80,03 12,94
0,01 0,07
41 200
0,01 0,07
41 200
0,01 0,07
52,87 200
0,02 0,07
51.146
16,69
51.134
16,68
49.051
16,00
51.134
16,68
18,31
56.124
18,31
56.109
18,31
52.242
17,04
52.225
17,04
8,75 23,25 2,29
26.825 71.265 7.005
8,75 23,25 2,29
26.825 71.265 7.005
8,75 23,25 2,29
26.347 71.625 6.562
8,60 23,37 2,14
26.347 71.625 4.070
8,60 23,37 1,33
0,66
2.038
0,66
2.038
0,66
2.038
0,66
%
2.038
2010*
2009
%
%
%
Luas (Ha)
%
0,66
2.038
1.826
0,6
1.826
0,6
1.826
0,60
1.826
0,60
1.826
0,60
157 55
0,05 0,02
157 55
0,05 0,02
157 55
0,05 0,02
157 55
0,05 0,02
157 55
0,05 0,02
2.907
0,95
2.907
0,95
2.907
0,95
15.025
4,90
15.025
4,90
306.519
100
306.519
100
306.519
100,0 0
306.519
100,0 0
306.519
100
Sumber : BPS Kab. Garut, Garut Dalam Angka, Tahun 2010. Catatan : *) Angka Sementara
2.1.2 Aspek Demografi 1. Penduduk Jumlah Penduduk Kabupaten Garut berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010 sebagai angka sementara Tahun 2010 tercatat sebanyak 2.417.404 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.228.849 jiwa dan perempuan sebanyak 1.188.555 jiwa, meningkat dari tahun 2004 yang mencapai 2.204.175 jiwa. Dengan luas wilayah 3.065,19 Km2, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai rata-rata sebesar 785,30 jiwa/ km2 mengalami peningkatan rata- rata sebanyak 66,2 orang per km2 atau sekitar 9,2% bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2004 mencapai sebesar 719,10 orang per km2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Garut pada periode Tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2004 yaitu menjadi sebesar 1,61%.
Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Kabupuaten Garut Tahun 2004-2010 Penduduk
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Jumlah (Jiwa)
2.204.175
2.239.091
2.274.973
2.309.773
2.345.108
2.380.981
2.417.404
Laki-laki (Jiwa)
1.121.283
1.139.046
1.157.252
1.174.800
1.192.201
1.210.334
1.228.849
Perempuan (Jiwa)
1.082.892
1.100.045
1.117.721
1.134.973
1.152.907
1.170.647
1.188.555
1,41
1,58
1,60
1,53
1,53
1,53
1,61
719,10
730,49
742,20
753,55
765,08
776,78
785,30
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kepadatan per KM2
Sumber : BPS Kab. Garut, Tahun 2010.
2.500.000 2.417.404 2.380.981 2.345.108 2.309.773 2.274.973 2.239.091 2.204.175
2.400.000
2.300.000
2.200.000
Jumlah Pendudu…
2.100.000
2.000.000 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk melihat atau menghitung angka beban ketergantungan atau dependency ratio. Angka beban ketergantungan terse 12but atau Rasio Beban Ketergantungan Umur (RKU) merupakan gambaran perbandingan penduduk yang produktif dengan penduduk yang tidak produktif, dimana pencapaian pada tahun 2010 relatif tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2009. Pada tahun 2010 angka Rasio Beban Ketergantungan Umur (RKU) diproyeksikan mencapai 63,27% lebih tinggi dari Tahun 2009 sebesar 61,10%. Hal ini berarti pada tahun 2010, dari jumlah 100 orang penduduk usia produktif, harus menanggung 63 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 55 orang anak-anak dan 8 orang usia lanjut.
Tabel 2.4 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2005-2010 Tahun
Anak
Tua
Umur
2005 2006 2007 2008 2009
55,57 55,36 54,40 53,20 53,11
7,43 7,51 7,67 7,85 7,99
63,00 62,87 62,07 61,05 61,10
2010*
54,99
8,27
63,27
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2011. *) Angka Sementara.
Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir, berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, sampai dengan Tahun 2010 prosentase terbesar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, adalah memiliki izasah/STTB SD/MI/sederajat sebanyak 44,62% atau meningkat 4,0% dari Tahun 2009 sebanyak 40,62%. Dalam kurun waktu periode Tahun 2006-2010, penduduk yang memiliki izasah/STTB SLTP/MTs/sederajat/kejuruan, izasah/STTB SMU/MA/sederajat serta izasah Perguruan Tinggi cenderung terus mengalami peningkatan. Peningkatan tingkat pendidikan terakhir ini menunjukkan secara tidak langsung terjadinya peningkatan derajat pendidikan penduduk di Kabupaten Garut selama periode tahun 2005-2010. Tabel 2.5 Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Izasah/STTB yang dimiliki Tahun 2006-2010 Ijasah/STTB Yang dimiliki
2006
2007
2008
2009
2010
Tidak/Belum Tamat SD
21,5
20,64
20,97
19,17
8,17
SD/MI/sederajat SLTP/MTs/sederajat
39,93 15,36
40,04 15,98
39,83 15,34
40,62 21,28
44,62 23,28
SLTA/MA/sederajat
14,32
14,24
14,45
SM Kejuruan D1/II D III S1 Keatas
4,28 1,01 1,53
4,32 1,1 1,67
4,54 1,23 1,66
Sumber : Disdik Kabupaten Garut, Tahun 2010.
14,78
4,15
15,83 5,15 4,19
Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak menampung tenaga kerja tiap tahunnya walaupun mengalami penurunan. Pada tahun 2010 sektor pertanian menampung sebanyak 39,68%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 22,50%, sektor jasa sebanyak 14,30%, dan sektor industri pengolahan sebanyak 9,61%. Untuk mengetahui keadaan penduduk Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.6 Persentase Penduduk Kabupaten Garut yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2010 No
Jenis Data
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
Pertanian
40,28
30,85
31,99
31,45
32,57
38,63
39,68
3
Industri pengolahan
10,42
14,14
13,15
13,58
14,71
7,86
9,61
2
Pertambangan dan penggalian
0,16
0,38
0,79
0,82
0,83
4
Listrik; gas dan air minum
0,23
0,26
0,53
0,53
0,54
5
Bangunan
4,74
4,29
3,61
3,65
3,66
22,16
26,63
26,23
26,63
27,75
8,24
8,29
7,06
6,65
5,63
0,31
1,1
1,96
1,96
1,27
13,45
14,07
14,68
14,72
13,04
6 7 8 9
Perdagangan besar; eceran; rumah makan dan hotel Angkutan; penggudangan dan komunikasi Keuangan; asuransi; usaha sewa bangunan; tanah dan jasa perusahaan Jasa kemasyarakatan
0,64 10,66
0,32 6,31
21,02
22,50 6,14
14,31
0,50 14,30
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2011.
Jumlah penduduk miskin sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan oleh pemerintah. Seperti adanya program BLT/SLT yang direalisasi akhir Tahun 2005, setidaknya mampu mempertahankan daya beli masyarakat terutama pada masyarakat lapisan bawah. Jumlah Penduduk miskin pada tahun 2010 adalah 364.137 jiwa (15,06%), mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 1.255 jiwa.
Tabel 2.7 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Garut Tahun 2004-2010*
Tahun
Jumlah Penduduk
2004
2.204.175
Garis Kemiskinan (Rupiah)
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
Prosentase terhadap penduduk
Status Data
338.300
15,35
Angka Tetap
2005
2.239.091
111.974
336.076
15,01
Hasil pendataan awal PSE05 (sebelum kenaikan BBM)
2006
2.274.973
122.974
434.481
19,10
Angka Tetap
2007
2.309.773
134.031
435.460
18,85
Angka Tetap
2008
2.345.108
-
410.564
17,51
Angka Tetap
2009
2.380.981
-
365.392
15,35
Angka Tetap
2010*)
2.417.404
-
364.137
15,06
Angka Proyeksi
Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2011. *) Angka Sementara
2. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Berdasarkan data Indikator Makro BPS Kabupaten Garut pada bulan Februari 2011, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan masih berada pada level menengah atas (Klasifikasi UNDP) dengan nilai sebesar 71,51 poin (angka sementara) dengan peningkatan sebesar 0,53 poin atau 0,74% dibandingkan pencapaian Tahun 2009 sebesar 70,98 poin (angka perbaikan). Dalam kurun waktu tahun 2005-2010, IPM mengalami peningkatan sebesar 2,80 poin atau 4,08% dibandingkan pencapaian Tahun 2005 sebesar 68,70 poin (angka perbaikan). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama periode Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.8 Perkembangan Pencapaian IPM Kabupaten Garut Tahun 2004 s.d. 2010* N O
1 A
B
C
Pencapaian
Sasaran RPJMD Tahun 2008
INDIKATOR IPM Indeks Pendidikan Angka Melek Huruf (%) Rata-Rata Lama sekolah (tahun) Indeks Kesehatan Angka Harapan Hidup (tahun) Anqka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kasus kelahiran) Indeks Daya Beli Kemampuan Daya Beli (000 Rp)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*)
69,44 82,52 99,43
67,3 80,01 97,7
68,7 80,44 98
69,51 81,6 98,86
69,99 81,7 98,89
70,52 81,71 98,89
70,98 82,15 98,93
71,51 82,48 99,12
7,3
6,7
6,8
7,06
7,1
7,1
7,29
7,38
65,63
63,83
64,17
65,23
65,7
66,33
67,00
67,35
64,38
63,3
63,5
64,14
64,42
64,80
65,20
65,41
54,83
53,79
52,77
52,42
51,65
50,89
255
246
237
61,49
61,69 626,9 3
62,56 630,7 2
228,4 3 63,54 634,9 5
219,6 4 63,78 636.0 1
60,16
58,06 611,2 3
560,34
626,1
210,86 64,69 639.92
Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2011. *)Angka Sementara
72 71,51 71 70,52 70
70,98
69,99 69,51
69
68,7
68 67
67,3
66 65 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
IPM Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2011.
Gambar 2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut Tahun 2004-2010
a. Daya Beli Peningkatan IPM pada tahun 2010, didukung oleh pencapaian Indeks Daya Beli yang merupakan indikator dengan fluktuasi perubahan yang paling dinamis, sebab indeks ini sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal Kabupaten Garut, seperti kebijakan fiskal, moneter dan kenaikan harga BBM. Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap dinamika kekuatan daya beli masyarakat, yaitu faktor pendapatan dan inflasi atau tingginya harga barang dan jasa. Pada tahun 2010 nilai Indeks Daya Beli diproyeksikan mencapai 64,69 poin atau mengalami peningkatan 0,91 poin dari Tahun 2009 sebesar 63,78 poin (angka tetap). Secara umum, peningkatan capaian IPM di Kabupaten Garut pada periode tahun 2004-2010 tampak lebih banyak disumbang dari semakin membaiknya daya beli di Kabupaten Garut, Indeks Daya Beli mengalami peningkatan sebesar 4,53 poin atau 7,52% dari sebesar 60,16 poin pada tahun 2004. Peningkatan pada periode ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah yang berhasil menciptakan iklim yang diminati oleh investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Garut yang merupakan wilayah yang memiliki sumber daya dan pangsa pasar yang cukup potensial. Dengan meningkatnya intensitasinvestasi yang ditanamkan di wilayah ini otomatis akan memperbesar aliran pendapatan ke masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli secara makro. Peningkatan capaian Indeks Daya Beli tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Kemampuan Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP), dimana sampai dengan Tahun 2010, PPP diproyeksikan mencapai Rp.639.920,- (Angka Sementara), yang berarti meningkat 0,61% dari Tahun 2009 yang mencapai sebesar Rp.636.010,-. Sementara dari tahun 2004-2010, PPP mengalami peningkatan sebesar Rp.28.690,- (angka sementara) atau 4,69% dari sebesar Rp.611.230,- pada tahun 2004. Namun demikian, masih perlu dicermati bahwa kondisi ini masih belum menunjukkan kualitas kemampuan ekonomi masyarakat secara riil, karena tingkat daya beli masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal Kabupaten Garut yang berkembang. Upaya yang mutlak harus dilakukan adalah menciptakan iklim yang dapat menarik para investor baik lokal, domestik maupun asing untuk menanamkan investasinya, yang dimulai dari perbaikan pada infrastruktur sampai pada deregulasi. Kemudian upaya memperpanjang rantai agribisnis selaku sektor yang sangat dominan dengan bahan baku lokal yang dapat meminimalisasi larinya nilai tambah keluar daerah (Withdrawal) dengan disertai upaya pembinaan yang lebih intensif dan bila mungkin memberikan fasilitasi bantuan modal kepada para pengusaha UKM (khususnya pada agribisnis dan rantai - rantainya) untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah membangkitkan potensi-potensi sumber daya alam yang masih terpendam, seperti pengelolaan kawasan pariwisata ataupun pembangunan daerah pariwisata yang baru khususnya di
wilayah selatan dan pengelolaan lahan-lahan tidur pertanian dalam upaya untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas penduduk, dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada pemerataan dan pertumbuhan (Redistribution with Growth). b. Pendidikan Pendidikan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkanpada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pencapaian nilai Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh pencapaian nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimana sampai dengan Tahun 2004 RLS masih sebesar 6,8 tahun atau rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Garut adalah tidak tamat SLTP atau baru tamat SD. Sementara itu, walaupun dengan kontribusi yang relatif rendah dibandingkan daya beli, derajat pendidikan masyarakat secara makro mengalami peningkatan, yang terefleksi dari pencapaian nilai Indeks Pendidikan pada tahun 2010 diproyeksikan sebesar 82,48 poin (angka sementara) yang mengalami peningkatan sebesar 0,33 poin atau 0,40% dibandingkan pencapaian Tahun 2009 sebesar 82,15 poin (angka perbaikan). Dalam kurun waktu tahun 2004-2010, nilai Indeks Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 2,47 poin atau 3,08% dibandingkan pencapaian Indeks Pendidikan pada Tahun 2004 sebesar 80,01 poin. Pencapaian nilai Indeks Pendidikan ini dipengaruhi oleh pencapaian nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimana pada Tahun 2010, RLS diproyeksikan mencapai 7,38 Tahun (Angka Sementara), yang berarti meningkat 0,09 tahun atau 1,23% dari Tahun 2009 yang mencapai sebesar 7,29 tahun (Angka perbaikan). Sementara dari tahun 2004-2010, RLS mengalami peningkatan sebesar 0,68 tahun atau 10,15% dari pencapaian RLS tahun 2004 sebesar 6,70 tahun. Bersamaan dengan itu, Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,19 % menjadi 99,12 % (Angka Sementara) pada Tahun 2010 dibandingkan dengan capaian Tahun 2009 sebesar 98,93% (Angka Perbaikan). Sementara dari tahun 2004-2010, AMH mengalami peningkatan sebesar 1,45% dari pencapaian AMH tahun 2004 sebesar 97,7% (Angka perbaikan). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sampai dengan Tahun 2010 telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut.
c. Kesehatan Selanjutnya pada Indeks Kesehatan yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir, pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai 67,35 poin (Angka Sementara) atau mengalami peningkatan 0,35 poin dari Indeks Kesehatan Tahun 2009 sebesar 67,00 poin (angka perbaikan) dan 3,52% dari Tahun 2004 yang baru mencapai sebesar 63,83 tahun. Peningkatan pencapaian indeks kesehatan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan yang positif dari pencapaian nilai Angka Harapan Hidup (AHH), dimana sampai dengan Tahun 2010, AHH diproyeksikan mencapai 65,41 tahun (Angka Sementara), yang berarti meningkat 0,21 tahun dari Tahun 2009 yang mencapai sebesar 65,20 tahun (Angka perbaikan). Sementara dari tahun 2004-2010, AHH mengalami peningkatan sebesar 2,11 tahun atau 3,33% dari sebesar 63,3 tahun pada tahun 2005. Dengan kontribusi yang relatif tinggi, kenaikan indikator tersebut merupakan gambaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut secara makro. Kendati demikian, intervensi Pemerintah masih sangat diperlukan mengingat jika dibandingkan dengan besaran di Jawa Barat, AHH Kabupaten Garut masih tampak tertinggal cukup jauh, yakni terpaut 3 tahun dan masih relatif rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat. Kondisi tersebut juga merupakan indikasi bahwa status kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut masih tertinggal dibandingkan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Angka Harapan Hidup sebagai suatu variabel dalam indeks pembangunan manusia, akan berkaitan erat dengan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan kondisi eksisting, memberikan indikasi bahwa kebijakan pembangunan masih belum cukup berhasil dalam menekan masih tingginya tingkat kematian bayi, sekalipun demikian diproyeksikan terjadi penurunan angka kematian sebesar 1,51% dari 51,65 per 1.000 kelahiran hidup (Angka Tetap) pada tahun 2009 menjadi sebesar 50,89 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2010. Sementara dari tahun 20052010, AKB mengalami penurunan sebesar 7,75% dari sebesar 54,83 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Disisi lain, Angka Kematian Ibu (AKI) juga diproyeksikan mengalami penurunan 4,17% dari sebesar 219,64/100.000 kelahiran sesuai dengan angka tetap BPS pada tahun 2009 menjadi sebesar 210,86/100.000 kelahiran pada tahun 2010. Dari tahun 2005-2010, AKI mengalami penurunan sebesar 20,93% dari sebesar 255,00 per 100.000 kelahiran pada tahun 2005. Akselerasi yang relatif lambat dari AHH tersebut banyak disebabkan karena masih tingginya persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga nonmedis serta pengetahuan ibu yang masih minim tentang kesehatan balita yang juga terefleksi dari RLS wanita di Kabupaten Garut yang masih rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan masih relatif tingginya angka kematian bayi (AKB) yang sangat berpengaruh pada rendahnya Angka Harapan Hidup secara umum. Hal yang cukup
berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah persentase perumahan dengan atap daun dan dinding bukan tembok yang masih cukup tinggi di Kabupaten Garut. Di samping itu, tingkat ketersediaan yang rendah dan penyebaran yang kurang merata dari fasilitas dan tenaga medis juga merupakan penyebab yang cukup dominan dari rendahnya AHH di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut, mutlak diperlukan program-program percepatan di sektor kesehatan untuk dapat menekan angka kematian bayi serta mewujudkan tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas serta tenaga medis yang memadai. Disamping itu lebih penting lagi, diperlukan pengembangan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dinilai masih jauh dari harapan. Kebutuhan dasar ini perlu pula didukung peningkatan SDM tenaga kesehatan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga dengan demikian diharapkan tingkat keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan dapat maksimum guna menunjang pembangunan di bidang kesehatan. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Struktur perekonomian di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ragam kegiatan ekonomi yang memberikan karakter di wilayah yang bersangkutan. Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan struktur perekonomian daerah. Struktur ekonomi Kabupaten Garut secara kuantitatif digambarkan melalui prosentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB pada periode Tahun 2004-2010 mengalami kecenderungan yang terus meningkat. Pada Tahun 2010, PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp.24,862 trilyun atau meningkat sebesar Rp.2,59 Trilyun atau 11,63% menjadi Rp.24,862 trilyun dari tahun 2009 sebesar Rp. 22,271 Trilyun. Dalam kurun waktu Tahun 2004-2010, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp. 13,520 trilyun dari sebesar Rp. 11,323 trilyun pada tahun 2004. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Garut selama periode Tahun 2004-2010. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi sebesar 5,27% pada Tahun 2010 yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2000 di Kabupaten Garut
selama periode tahun 2004-2010 juga menunjukkan trend yang terus meningkat. Pada Tahun 2010 PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.11,133 atau meningkat sebesar Rp.561,552 Milyar atau 5,31% menjadi trilyun dari tahun 2009 sebesar Rp.10,568 Trilyun. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif selama periode Tahun 2009-2010. Dalam kurun waktu Tahun 2004-2010, PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar Rp.2,715 Trilyun dari sebebesar Rp.8,418 trilyun pada tahun 2004. Sampai dengan tahun 2010, sektor andalan atau sektor yang memberi sumbangan terbesar didominasi oleh sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Kendati demikian, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat tahan terhadap gejolak moneter yang ada, ini terbukti pada masa krisis, sektor pertanian merupakan penyanggah perekonomian di Indonesia pada umumnya. Dari sisi kontribusi nilai tambah terhadap PDRB, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai sebesar 45,51% sedikit mengalami penurunan dari sebesar 45,96% pada tahun 2009. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut paling banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan (Tabama). Namun apabila ditelaah lebih dalam, selama periode Tahun 2004-2010 kontribusi nilai tambah di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana semula sebesar 50,70% pada tahun 2004 menjadi 45,51% pada tahun 2010. Kondisi tersebut dapat dijelaskanmengingat peningkatan nilai tambah dari sektor lainnya terjadi secara lebih cepat. Pada sisi lain, saat ini luas lahan pertanian cenderung terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyalemen positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya. Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana pada tahun 2010 sektor perdagangan, hotel dan restoran diproyeksikan mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp.6,495 trilyun dengan kontribusi sebesar 26,14%, atau mengalami peningkatan 9,40% dari sebesar Rp.5,936 trilyun pada tahun 2009 dengan kontribusi sebesar 26,66%. Sementara atas dasar harga konstan, sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai Rp.3,047 trilyun atau meningkat 5,61% dari sebesar Rp.2,885 trilyun pada tahun 2009.
Peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran cenderung terus mengalami peningkatan nilai tambah selama periode tahun 2004-2010 yaitu dari sebesar Rp.2,789 trilyun atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 dengan kontribusi sebesar 24,64% menjadi sebesar Rp.6,495 trilyun pada tahun 2010 dengan kontribusi sebesar 26,14%. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang/jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor hotel dan restoran. Pada dasarnya, subsektor Hotel dan Restoran, di Kabupaten Garut masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, karena banyak lokasi pariwisata di Garut yang dapat dikembangkan untuk skala nasional, atau bahkan sampai skala internasional. Namun dalam pengembangannya saat ini masih mengalami beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan sarana infrastruktur serta masih minimnya dukungan dari investor lokal maupun internasional dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Garut. Pada sisi lain, sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah, tetapi dari periode 2004-2010 secara bertahap telah mengalami peningkatan, walau ada penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Kontribusi sektor industri dan pengolahan pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai sebesar 7,6% atau mengalami penurunan 0,18% dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 7,78%, sementara dibandingkan tahun 2004 yang masih mencapai 6,65% mengalami peningkatan 0,95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara bertahapakan mampu merubah struktur ekonomi di Kabupaten Garut.
Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 Tahun No.
SEKTOR/LAPANGANUSAHA
2004 Nilai
1. 2.
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
2005 %
Nilai
2006
2007
%
Nilai
%
Nilai
2008 %
Nilai
2009 %
Nilai
2010 %
Nilai
%
4.093.827,96
48,63
4.273.831,95
48,74
4.288.059,20
46,97
4.454.980,6
46,58
4.606.534,2
46,0
4.867.309,5
46,1
5.088.304,78
45,70
10.665,92
0,13
10.842,97
0,12
11.479,99
0,13
12.644,15
0,13
12.979,45
0,13
13.901,26
0,13
14.175,81
0,13
514.038,08
6,11
540.520,21
6,16
586.622,28
6,43
633.128,85
6,62
690.726,16
6,90
742.010,80
7,02
795.090,99
7,14
39.198,35
0,47
41.060,27
0,47
44.329,47
0,49
47.836,68
0,50
50.748,73
0,51
55.741,87
0,53
65.309,32
0,59
220.253,90
2,62
226.729,36
2,59
245.604,58
2,69
260.998,06
2,73
275.975,39
2,76
293.642,60
2,78
319.123,99
2,87
2.143.411,01
25,46
2.249.295,52
25,65
2.427.097,78
2.720.501,55
27,17
2.885.345,69
3.047.229,97
27,37
3.
INDUSTRI PENGOLAHAN
4.
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
5.
BANGUNAN / KONSTRUKSI
6.
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
7.
ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
242.629,46
2,88
255.173,40
2,91
270.842,05
2,97
282.598,97
2,96
292.442,68
2,92
300.284,69
2,84
319.828,35
2,87
8.
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
367.350,61
4,36
351.278,07
4,01
360.015,60
3,94
348.396,90
3,64
374.977,85
3,75
392.522,43
3,71
421.643,13
3,79
JASA – JASA
787.070,13
9,35
819.678,75
9,35
894.756,96
9,80
936.522,11
9,79
986.410,14
9,85
1.017.986,13
9,63
1.062.920,22
9,55
8.418.445,42
100,00
8.768.410,50
100,00
9.128.807,91
100,0
9.563.128,48
100,0
10.011.296,19
100,00
10.568.744,98
100,0
11.133.626,56
100,00
9.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2011.
26,59
2.586.022,17
27,04
27,30
Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 Tahun No.
SEKTOR/LAPANGANUSAHA
2004
2005
Nilai 1. 2.
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
%
Nilai
2006 %
Nilai
2007 %
Nilai
2008 %
Nilai
2009 %
Nilai
2010 %
Nilai
%
5.741.482,67
50,70
6.855.144,05
50,05
7.612.539,36
47,91
8.485.344,15
47,90
9.291.933,22
45,64
10.236.129,27
45,96
11.307.733,01
45,51
14.379,74
0,13
16.518,84
0,12
19.190,31
0,12
23.812,20
0,13
26.492,27
0,13
28.874,47
0,13
30.668,68
0,12
753.272,41
6,65
885.286,58
6,46
1.057.247,17
6,65
1.222.345,41
6,90
1.529.299,94
7,51
1.733.671,42
7,78
1.888.466,53
7,60
53.064,25
0,47
61.708,42
0,45
72.213,42
0,45
79.393,98
0,45
85.066,75
0,42
97.035,17
0,44
117.559,64
0,47
267.740,64
2,36
311.670,19
2,28
368.904,36
2,32
444.964,04
2,51
534.886,76
2,63
588.925,06
2,64
684.972,15
2,76
2.789.721,06
24,64
3.464.614,01
25,29
4.114.360,47
25,89
4.599.333,71
25,96
5.444.530,04
26,74
5.936.927,38
26,66
6.495.277,95
26,14
3.
INDUSTRI PENGOLAHAN
4.
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
5.
BANGUNAN / KONSTRUKSI
6.
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
7.
ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
331.283,90
2,93
439.579,89
3,21
586.912,43
3,69
626.688,58
3,54
750.607,83
3,69
782.386,95
3,51
953.154,60
3,84
8.
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
423.776,47
3,74
528.470,27
3,86
582.296,49
3,66
582.633,51
3,29
686.387,21
3,37
733.692,74
3,29
816.975,53
3,29
JASA – JASA
949.063,79
8,38
1.134.891,66
8,29
1.476.617,37
9,29
1.650.708,32
9,32
2.011.632,48
9,88
2.133.781,27
9,58
2.549.805,70
10,26
11.323.784,93
100,00
13.697.883,91
100,00
15.890.281,38
100,00
17.715.223,90
100,00
20.360.836,50
100,00
22.271.423,73
100,00
24.844.613,79
100,00
9.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2011.
Tabel 2.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 Tahun No.
1. 2.
SEKTOR/LAPANGANUSAHA PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
HB
HK
HB
HK
HB
HK
HB
HK
HB
HK
HB
HK
HB
HK
50,70
48,63
50,05
48,74
47,91
46,97
47,90
46,58
45,64
46,00
45,96
46,10
45,51
45,70
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,13
3.
INDUSTRI PENGOLAHAN
6,65
6,11
6,46
6,16
6,65
6,43
6,90
6,62
7,51
6,90
7,78
7,02
7,60
7,14
4.
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
0,47
0,47
0,45
0,47
0,45
0,49
0,45
0,50
0,42
0,51
0,44
0,53
0,47
0,59
5.
BANGUNAN / KONSTRUKSI
2,36
2,62
2,28
2,59
2,32
2,69
2,51
2,73
2,63
2,76
2,64
2,78
2,76
2,87
6.
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
24,64
25,46
25,29
25,65
25,89
26,59
25,96
27,04
26,74
27,17
26,66
27,30
26,14
27,37
7.
ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
2,93
2,88
3,21
2,91
3,69
2,97
3,54
2,96
3,69
2,92
3,51
2,84
3,84
2,87
8.
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
3,74
4,36
3,86
4,01
3,66
3,94
3,29
3,64
3,37
3,75
3,29
3,71
3,29
3,79
9.
JASA – JASA
8,38
9,35
8,29
9,35
9,29
9,80
9,32
9,79
9,88
9,85
9,58
9,63
10,26
9,55
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2011.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut selama periode Tahun 2004-2010 kondisinya cenderung berfluktuatif namun secara umum menunjukkan kenaikan. Pada Tahun 2010 LPE mencapai 5,34%, mengalami kenaikan sebesar 1,33% dari tahun 2004. Kondisi tersebut tidak lepas dari terjadinya pertambahan nilai relatif tinggi pada beberapa sektor, yaitu diantaranya sektor listrik gas dan air bersih, sektor industri pengolahan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Walaupun kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap pertambahan nilai secara keseluruhan masih relatif kecil, namun dengan tingginya tingkat pertumbuhan ketiganya diperkirakan akan mampu memberikan daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut. Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 URAIAN Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) LPE Sektor Pertanian, Peternakaan, Kehutanan dan Perikanan (%) LPE Sektor Pertambangan dan Penggalian LPE Sektor Industri Pengolahan (%) LPE Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih LPE Sektor Bangunan/Konstruksi LPE Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%) LPE Sektor Angkutan dan Komunikasi LPE Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan LPE Sektor Jasa
Sumber : BPS Kab. Garut, 2011.
TAHUN 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4,01
4,16
4,11
4,76
4,69
5,57
5,34
3,62
4,4
0,33
3,89
3,40
5,66
4,54
0,56
1,66
5,87
10,14
2,65
7,10
1,98
5,27
5,15
8,53
7,93
9,10
7,42
7,15
4,57
4,75
7,96
7,91
6,09
9,84
17,16
1,96
2,94
8,33
6,27
5,74
6,40
8,68
4,14
4,94
7,90
6,55
5,20
6,06
5,61
5,31
5,17
6,14
4,34
3,48
2,68
6,51
8,53
(4,38)
2,49
(3,23)
7,63
4,68
7,42
3,06
4,14
9,16
4,67
5,33
3,20
4,41
Perkembangan investasi dipengaruhi oleh penguatan teknologi, pertumbuhan penduduk dan faktor-faktor lainnya. Investasi dapat dianalogikan sebagai roda penggerak perekonomian suatu wilayah, dan merupakan komponen utama dalam proses pembangunan. Berdasarkan data PDRB menurut penggunaan (expenditure), tercatat nilai investasi yang digambarkan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dihitung atas dasar harga berlaku Kabupaten Garut selama periode 2004 – 2010
mengalami peningkatan yang positif, yakni dari semula sebesar Rp. 1.796 miliar menjadi Rp. 3.347 miliar, atau meningkat rata-rata 12,54 persen per tahun. Peningkatan yang cukup menggembirakan tersebut tidak lepas dari peranan dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim yang cukup menggairahkan untuk para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Garut. Selain itu, jumlah penduduk dan tingkat demand yang meningkat juga merupakan faktor penting dalam memicu laju pertumbuhan investasi. Namun peningkatan tersebut belumlah menggambarkan kenaikan dari volume investasi yang ditanamkan, karena PMTB yang dihitung atas dasar harga berlaku lebih menggambarkan perkembangan dari nilai investasi yang ditanamkan disuatu wilayah. Untuk melihat perkembangan dari volume investasi yang ditanamkan di Kabupaten Garut dapat ditelaah dari perhitungan PMTB atas dasar harga konstan. Jumlah investasi yang terus berkembang ini, mengindikasikan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Garut, dan memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama periode Tahun 2004 – 2010. Tabel 2.13 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) dan Laju Investasi Kabupaten Garut Tahun 2004-2010*** TAHUN URAIAN Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) a.d.h.Berlaku (Milyar Rp.) Laju Investasi (%)
2004
2005
2006
2007
2008 *
2009**
1.796
1.984
2.294
2.462
2.762
2.998
22,03
10,43
15,63
7,35
12,16
8,55
2010** *
3.347 11,63
Sumber : INMAK BPS Kab. Garut, 2010. Catatan *) Angka perbaikan **) Angka sementara ***) Angka sangat sementara
3. PDRB Perkapita Pendapatan perkapita yang merupakan gambaran daya beli masyarakat, sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Sebaliknya penurunan pendapatan per kapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2004 PDRB perkapita Kabupaten Garut masih mencapai Rp. 5.137.426,-. Selama periode Tahun 2004-2010 PDRB perkapita memiliki trend yang bersifat positif. Pada Tahun 2010, PDRB perkapita diproyeksikan kembali mengalami peningkatan sebesar 9,87% menjadi Rp. 10.277.394 dari tahun 2009 sebesar Rp.9.353.884. Walaupun
terjadi peningkatan, indikator tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan PDRB per kapita dihitung atas dasar harga berlaku, sehingga tingkat inflasi perlu dipertimbangkan karena turut mempengaruhi daya beli. Pada sisi lain, pola distribusi pendapatan regional Kabupaten Garut perlu pula dievaluasi untuk menggambarkan mengenai sejauh mana tingkat pemerataan daya beli masyarakat. Namun demikian, pendapatan per kapita yang dipresentasikan oleh PDRB per Kapita dapat menggambarkan nilai produk yang dihasilkan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai tingkat produktifitas penduduk di Kabupaten Garut dan dapat merefleksikan tingkat pendapatan per penduduk di Kabupaten Garut. Pada tahun 2010 pendapatan perkapita Kabupaten Garut atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 3,76% atau dari semula pada tahun 2009 sebesar Rp.4.438.819 menjadi Rp.4.605.612 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat secara riil meningkat sebesar 3,76%. Daya beli masyarakat sepanjang periode 2004-2010 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,98% dan terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 2,47%. Perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan tersebut sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Tabel 2.14 Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Harga Berlaku (Rp) 5.137.426 6.117.609 6.984.822 7.669.678 8.682.261 9.353.884 10.277.394
Kenaikan (%) 11,25 19,08 14,18 9,80 13,20 7,74 9,87
Harga Konstan (Rp) 3.819.318 3.916.058 4.012.710 4.140.287 4.269.014 4.438.819 4.605.612
Kenaikan (%) 2,57 2,53 2,47 3,18 3,11 3,98 3,76
Sumber BPS Kab. Garut, Februari 2011.
4. Inflasi Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi, meskipun mengalami perkembangan yang berfluktuatif dimana Inflasi pada tahun 2004 tercatat sebesar 5,92% (Angka Regional) dan pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai sebesar 13,26% (angka sangat sementara) sebagai dampak yang dirasakan akibat kenaikan BBM pada bulan Juni 2008, atau lebih tinggi 7,34%.
Tingkat inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi menggambarkan besarnya perubahan harga barang dan jasa yang beredar dipasaran. Meningkatnya pencapaian LPE selama periode Tahun 2004-2010 diiringi dengan berfluktuasinya nilai laju inflasi. Pada tahun 2010 tingkat inflasi di Kabupaten Garut mencapai 5,27%, lebih tinggi dibandingkan pergerakan inflasi di tahun 2009 yang mencapai 4,17%. Tingkat inflasi pada tahun 2010 tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumahtangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 5,27% dengan asumsi kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu Tahun 2004-2010, inflasi diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,65% dari sebesar 5,92% pada tahun 2004. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa fluktuasi peningkatan beban hidup rumah tangga secara makro dari waktu ke waktu relatif menurun. Tabel 2.15 Tingkat Inflasi Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 INDIKATOR MAKRO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Inflasi
5,92
20,83
8,44
7,72
12,07
4,17
5,27
Sumber BPS Kab. Garut, Februari 2011. 25,00 22,03
20,83
20,00
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%) INFLASI (%)
15,63
15,00
12,16 12,07
11,63
10,43
10,00
8,44
7,72 7,35
5,92
5,00
4,01
4,16
4,11
1,41
1,58
1,60
8,55
4,76
4,69
5,57 4,17
5,31 5,27
1,53
1,53
1,53
1,53
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%) LAJU INVESTASI (%)
0,00 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2011. Catatan : *) Angka Sementara
Gambar 2.4 Perkembangan LPP, Inflasi, LPE dan Laju Investasi di Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 Secara umum indikator makro di Kabupaten Garut 2006-2010 dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.16 Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2004 s.d. 2010* Tahun No
Uraian
1
IPM INDEKS KESEHATAN Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kasus kelahiran) INDEKS PENDIDIKAN Angka Melek Huruf (%) Rata-Rata Lama sekolah (tahun) INDEKS DAYA BELI Kemampuan Daya Beli (000 Rp)
2
Jumlah penduduk (jiwa)
3
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
67,3
68,70
69,51
69,99
70,52
70,98
71,51
Proyeksi Pertumbuhan 2009-2010 0,75%
63,83
64,17
65,23
65,70
66,33
67
67,35
0,52%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
63,3
63,50
64,14
64,42
64,80
65,2
65,41
0,32%
55,94
54,83
53,79
52,77
52,42
51,65
50,89
-1,47%
264
255,00
246,00
237,00
228,43
219,64
210,86
-4,00%
80,01
80,44
81,60
81,70
81,71
82,15
82,48
0,40%
97,7
98,00
98,86
98,89
98,89
98,93
99,12
0,19%
6,7
6,80
7,06
7,10
7,10
7,29
7,38
1,23%
58,06
61,49
61,69
62,56
63,54
63,78
64,69
1,43%
611,23
626,10
626,93
630,72
634,95
636,01
639,92
0,61%
2.204.175
2.239.091
2.274.973
2.309.774
2.345.108
2.380.981
2.417.404
1,53%
1,41
1,58
1,60
1,53
1,53
1,53
1,53
0,00%
338.300
386.100
434.481
435.460
410.564
365.392
364.137
-0,34%
11,324
13,698
15,890
17,715
20,361
22,271
24,862
11,63%
5,92
20,83
8,44
7,72
12,07
4,17
5,27
26,38%
860.624
1.185.352
1.607.567
1.868.749
2.268.612
2.400.322
2.679.530
11,63%
4,01
4,16
4,11
4,76
4,69
5,57
5,31
-4,67%
5.137.426
6.117.609
6.984.822
7.669.678
8.682.261
9.353.884
10.284.612
9,95%
4
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
5
PDRB berlaku (Trilyun Rp)
6
Inflasi Regional (%)
7
Konsumsi pemerintah (juta Rp)
8
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
9
PDRB Perkapita (Rp)
10
Investasi (Miliar)
1.796
1.983,70
2.293,70
2.462,37
2.761,77
2.998,03
3.346,76
11,63%
11
Laju Investasi (%)
22,03
10,43
15,63
7,35
12,16
8,55
11,63
36,02%
12
Jumlah Penduduk Yang Bekerja 10 Tahun Ke Atas
792.040
799.481
839.688
886.746
890.740
899.372
918.703
2,15%
13
Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)
51.764
50.726
49.671
49.829
50.134
50.091
49.242
-1,69%
Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2011. Ket : *) Angka Sementara
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh perkembangannya sejak ada di dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2004-2010 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Garut yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan taraf pendidikan penduduk yang berangsur meningkat. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni dan ketenagakerjaan. 1.
Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, pada tahun 2010 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,19% dari tahun 2010 yaitu sebesar 99,12% (angka sementara). Sedangkan perkembangan dari tahun 2004 ke 2010 mengalami peningkatan sebesar 1,42%. Kondisi ini memberi gambaran bahwa sampai dengan tahun 2010 telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut. Bila membandingkan dengan data dari Dinas Pendidikan terjadi sedikit perbedaan, hal tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.17 Angka Melek Hurup Kabupaten Garut Tahun 2010
No.
Kecamatan
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang Bisa Membaca dan Menulis
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
Angka Melek Huruf
1
Talegong
20.511
21.542
95,21
2
Cisewu
23.238
23.810
97,59
3
Bungbulang
39.177
39.771
98,51
4
Pamulihan
10.924
11.653
93,74
5
Pakenjeng
40.792
42.382
96,25
6
Cikelet
26.234
26.992
97,19
7
Pameungpeuk
25.379
25.950
97,80
8
Cibalong
26.836
27.207
98,64
9
Cisompet
31.407
32.972
95,25
10
Peundeuy
18.906
19.298
97,96
11
Singajaya
27.699
29.325
94,46
No.
Kecamatan
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang Bisa Membaca dan Menulis
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
Angka Melek Huruf
12
Cikajang
50.353
51.667
97,46
13
Banjarwangi
35.177
36.149
97,31
14
Cilawu
65.664
69.103
95,02
15
Bayongbong
58.153
60.683
95,83
16
Cisurupan
59.023
62.246
94,82
17
Samarang
43.613
46.113
94,58
18
Garut Kota
86.857
88.342
98,32
19
Karangpawitan
75.905
77.857
97,49
20
Wanaraja
29.130
30.050
96,94
21
Sukawening
31.461
32.552
96,65
22
Banyuresmi
55.353
57.011
97,09
23
Leles
47.594
50.110
94,98
24
Leuwigoong
27.281
27.947
97,62
25
Cibatu
44.766
45.551
98,28
26
Cibiuk
18.902
9.384
97,51
27
Kadungora
57.725
58.918
97,98
28
Bl. Limbangan
48.292
49.866
96,84
29
Selaawi
23.559
24.233
97,22
30
Malangbong
74.981
76.555
97,94
31
Mekarmukti
10.059
10.363
97,07
32
Caringin
19.034
19.289
98,68
33
Cihurip
12.038
12.368
97,33
34
Sukaresmi
22.054
23.503
93,83
35
Pasirwangi
38.216
39.958
95,64
36
Karangtengah
9.141
10.090
90,59
37
Kersamanah
23.094
23.286
99,18
38
Tarogong Kaler
56.039
58.033
96,56
39
Tarogong Kidul
72.893
74.297
98,11
40
Cigedug
22.917
23.990
95,53
41
Sucinaraja
17.049
17.749
96,06
42
Pangatikan
24.621
25.605
96,16
1.552.439
1.576.949
98,45
Jumlah
Sumber: Dinas Pendidikan, 2011.
2.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Indeks pendidikan salah satunya juga dipengaruhi oleh komponen Ratarata Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 0,68 dari 6,7 pada tahun 2004 menjadi 7,38 pada tahun 2010, dapat dilihat setiap tahunnya ada peningkatan. Demikian pula jika kita melihat data perkembangan RLS di tiap Kecamatan menurut Dinas pendidikan secara umum mengalami peningkatan, seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.18 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Garut Tahun 2006 - 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kecamatan Banjarwangi Banyuresmi Bayongbong Bl. Limbangan Bungbulang Caringin Cibalong Cibatu Cibiuk Cigedug Cihurip Cikajang Cikelet Cilawu Cisewu Cisompet Cisurupan Garut Kota Kadungora Karangpawitan Karangtengah Kersamanah Leles Leuwigoong Malangbong Mekarmukti Pakenjeng Pameungpeuk Pamulihan Pangatikan Pasirwangi Peundeuy Samarang Selaawi
2006
2007
2008
2009
2010
6,24 7,70 7,54 7,62 7,53 7,81 6,83 7,73 7,48 7,09 6,87 7,55 6,41 7,57 7,49 7,42 7,90 8,83 8,05 7,38 7,07 7,31 7,89 7,08 7,12 7,12 7,24 7,15 6,44 7,36 6,87 6,03 6,67 6,31
6,23 7,69 7,53 7,61 7,52 7,80 6,82 7,72 7,47 7,08 6,86 7,54 6,40 7,56 7,48 7,41 7,89 8,82 8,04 7,37 7,06 7,30 7,88 7,07 7,11 7,11 7,23 7,14 6,43 7,35 6,86 6,02 6,66 6,30
6,29 7,76 7,60 7,68 7,59 7,87 6,88 7,79 7,54 7,15 6,92 7,61 6,46 7,63 7,55 7,48 7,96 8,90 8,11 7,44 7,13 7,37 7,95 7,14 7,18 7,18 7,30 7,21 6,49 7,42 6,92 6,08 6,72 6,36
6,35 7,83 7,67 7,75 7,66 7,95 6,95 7,86 7,61 7,21 6,99 7,68 6,52 7,70 7,62 7,55 8,04 8,98 8,19 7,51 7,19 7,44 8,03 7,20 7,24 7,24 7,37 7,27 6,55 7,49 6,99 6,13 6,79 6,42
6,39 7,89 7,73 7,81 7,72 8,00 7,00 7,92 7,66 7,26 7,04 7,74 6,57 7,76 7,67 7,60 8,09 9,05 8,25 7,56 7,24 7,49 8,08 7,25 7,30 7,30 7,42 7,33 6,60 7,54 7,04 6,18 6,83 6,47
No. 35 36 37 38 39 40 41 42
Kecamatan
2006
2007
2008
2009
2010
Singajaya Sucinaraja Sukaresmi Sukawening Talegong Tarogong Kaler Tarogong Kidul Wanaraja Rata-Rata
6,43 5,41 6,41 7,11 7,18 7,55 8,39 7,32 7,20
6,42 5,40 6,40 7,10 7,17 7,54 8,38 7,31 7,19
6,48 5,45 6,46 7,17 7,24 7,61 8,46 7,38 7,26
6,54 5,50 6,52 7,23 7,30 7,68 8,54 7,45 7,33
6,59 5,54 6,57 7,29 7,36 7,74 8,60 7,50 7,38
Sumber : Dinas Pendidikan, 2011.
3.
Angka Partisipasi Murni ( APM ) Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Garut dari tiap jenjang pendidikan meningkat setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun, Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Garut untuk usia 7-12 tahun (SD) pada tahun 2010 mencapai 100%. Hal ini kemungkinan karena gencarnya promosi program pendidikan dasar disertai oleh bermacammacam kucuran dana bantuan pendidikan mulai terbatas pada kelompok masyarakat miskin hingga yang sifatnya menyeluruh seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara APM untuk usia 13-15 tahun (SMP) pada tahun 2010 mencapai 92,91%, terjadi peningkatan sebesar 4,42% dari tahun sebelumnya. Demikian pula dengan APM untuk jenjang SMA mengalami peningkatan setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2010 mencapai 53,05%, meningkat sebesar 6,92% dari tahun sebelumnya. Gambaran mengenai angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Garut, tersajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.19 APM SD,SMP, SMA di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010
Jenjang Pendidikan SD
SMP
SMA
99,27 99,61 99,90 100,00 100,00
78,02 80,26 84,27 88,49 92,91
27,59 39,69 40,11 46,13 53,05
Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Garut, 2010.
Selain APM, Angka Partisipasi Kasar (APK) sering digunakan untuk menunjukan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal
terhadap penduduk usia sekolah. APK di Kabupaten Garut dari tiap jenjang pendidikan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berikut ini gambaran mengenai APK di Kabupaten Garut: Tabel 2.20 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
APK SD/MI/PAKET A 114,44 117,73 118,30 118,90 119,50
Jenjang Pendidikan APK APK SMP/MTS/PAKET B SMA/MA/PAKET C 86,73 38,59 87,43 49,44 91,80 75,80 96,39 87,17 101,21 100,25
Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2010/2011
4.
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah Penduduk yang bekerja 10 tahun keatas selama periode tahun 2004-2010 cenderung mengalami peningkatan yakni dari 792.040 jiwa pada tahun 2004 menjadi sebanyak 918.703 jiwa (Angka Sementara) pada tahun 2010 atau meningkat 126.663 jiwa atau 15,99%. Di sisi lain, jumlah Pengangguran Terbuka usia 10 tahun ke atas pada tahun 2004 tercatat sebanyak 112.249 orang atau 12,41% dari total angkatan kerja sebanyak 904.289 orang sementara pada tahun 2010 diproyeksikan sebanyak 92.573 orang atau 9,15% dari total angkatan kerja yang diproyeksikan sebanyak 1.011.277 orang. Dengan demikian selama periode tahun 2004-2010 terjadi penurunan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 19.676 orang atau 17,53%.
Tabel 2.21 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut Tahun 2004-2010 INDIKATOR KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2004
2005
2006
2007
2008
2009
792.040
799.481
839.688
886.746
890.740
899.372
918.703
1.452.584
1.475.665
1.501.717
1.534.494
1.570.507
1.596.011
1.620.426
894.093
902.870
905.326
911.309
918.596
921.456
924.326
51.764
50.726
49.671
49.829
50.134
50.091
49.242
5,79
5,62
5,49
5,47
5,46
5.44
5.33
3. Usia Kerja 10 Tahun Keatas
1.685.703
1.712.348
1.748.466
1.784.487
1.822.092
1.851.245
1.879.564
* Angkatan Kerja
904.289,87
918.244
952.203
987.607
990.942
991.899
1.011.277
112.249
118.764
112.515
100.861
100.202
92.527
92.573
12,41
12,93
11,82
10,21
10,11
9,33
9.15
1. Jumlah Penduduk Yang Bekerja 10 Th + 2. Usia Kerja 15 Tahun Keatas * Angkatan Kerja * Pengangguran * TPT (%)
* Pengangguran * TPT (%)
2010*)
Sumber : BPS Kab. Garut, Februari 2010. Catatan : *) Angka Proyeksi.
Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “human capital” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 2.2.3 Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kepemudaan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan kebutuhan, tantangan, dan persaingan di era global. Secara kuantitas,
jumlah pemuda di Kabupaten Garut pada tahun 2008 (usia 15-34 tahun) sebanyak 827.842 jiwa atau 35,30% dari jumlah penduduk. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, diantaranya KNPI, Karang Taruna, Remaja Mesjid, dan sebagainya. Peningkatan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan perlu terus dilakukan diantaranya dengan peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Pembinaan dan pelatihan Organisasi Kepemudaan. Pembangunan seni dan budaya yang merupakan cerminan peradaban manusia di Kabupaten Garut ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Beberapa Seni Tradisional dan upacara adat istiadat khas Garut yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai potensi daya tarik wisata seni dan budaya kabupaten Garut diantaranya : Tabel 2.22 Seni Tradisional dan Upacara Adat Khas Garut Tahun 2010 No.
Seni Tradisional
Lokasi
No.
Upacara Adat
1
Surak Ibra/Boboyongan
Kec. Wanaraja
1
Upacara Seba
2
Lais
Kec. Cibatu
2
Upacara Ngalungsur
3
Bangklung
Kec. Cisurupan
3
Upacara ke Makam Karomah
4 5 6
Hadro Badeng Cigawiran
Kec. Bungbulang Kec. Malangbong Kec. Selaawi
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dodombaan Gesrek Pencak Ular Rengkong Pantun Benton Rampak Bedug Bangreng Rudat Godog Buncis Rampak Kohkol Liong/Barongsay
Kec. Bayongbong Kec. Pamulihan Kec. Samarang Kec. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kec. Sukawening Kec. Cilawu Kec. Karangpawitan Kec.Tarogong Kaler Kec. Garut Kota Kec. Garut Kota
7 8 9
Upacara 12 Mulud Upacara 14 Mulud Ngalungsur Jimat Karahayuan Hajat Laut Pakidulan Siran Jimat Ngebakan Jimat
Lokasi Situa Kabuyutan Ciburuy-Kec. Bayongbong Makam Keramat GodogKec. Karangpawitan Kampung Dukuh (Cikelet)
Kec. Balubur Limbangan Kec. Cikelet Dangiang/Banjarwangi Makam Cinunuk
No.
Seni Tradisional
18 19 20 21 22 23 24 25
Terbang Sejak Badingkut Raja Dogar Badawang Rudat Leles Surak Ibra (Magic) Badogar Raksadogar
Lokasi
No.
Upacara Adat
Lokasi
Kec. Cikelet Kec. Leuwigoong Kec. Cibatu Kec. Limbangan Kec. Leles Kec. Cibatu Kec. Cilawu Kec. Cilawu
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Garut
Namun demikan, upaya peningkatan jati diri masyarakat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kepemudaan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan kebutuhan, tantangan, dan persaingan di era global. Secara kuantitas, jumlah pemuda di Kabupaten Garut pada tahun 2008 (usia 15-34 tahun) sebanyak 827.842 jiwa atau 35,30% dari jumlah penduduk. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, diantaranya KNPI, Karang Taruna, Remaja Mesjid, dan sebagainya. Peningkatan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan perlu terus dilakukan diantaranya dengan peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Pembinaan dan pelatihan Organisasi Kepemudaan. 2.3 Aspek Pelayanan Umum Gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu : Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan, yaitu :
1. Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah tidak hanya ditentukan oleh jumlah murid, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang mampu mengimbangi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai APS di Kabupaten Garut per jenjang pendidikan kurun waktu tahun 2009-2010. Tabel 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Garut Tahun 2009 s.d. 2010 No.
Jenjang Pendidikan
2009
2010
SD/MI 1
Jumlah murid usia 7-12 tahun
312.757
319.325
2
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
313.788
336.372
3
APS SD/MI
99,67
94,93
SMP/MTs 1
Jumlah murid usia 13-15 tahun
119.418
140.366
2
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
156.952
161.483
3
APS SMP/MTs
76,09
86,92
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Keberlangsungan dan efektivitas proses pendidikan tentunya bergantung kepada sarana yang ada. Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan masih dihadapkan pada kendala tingginya tingkat kerusakan ruang kelas, meskipun dalam perkembangannya pada tahun 2008 terdapat peningkatan dibandingkan keadaan pada tahun 2007.
Kondisi ruang kelas untuk jenjang SD dalam keadaan rusak berat pada tahun 2008 sebanyak 1.614 ruang atau 17,81%, untuk jenjang MI sebanyak 191 ruang atau 23,96%, untuk jenjang SMP sebanyak 112 ruang atau 5,78%, untuk jenjang MTs sebanyak 161 ruang atau 21,05%, untuk jenjang SMA sebanyak 14 ruang atau 2,13%, untuk jenjang SMK sebanyak 15 ruang atau 4,56%, dan untuk jenjang MA sebanyak 16 ruang atau 4,78%. Tabel 2.24 Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Garut Tahun 2007-2008 2007 No
Jenjang
1 2 3 4 5 6 7
SD MI SMP MTs SMA SMK MA
Baik 4.116 254 1.545 450 497 241 286
2008
Rusak Ringan
Rusak Berat
Jumlah
Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
Jumlah
2.727 333 239 150 117 67 33
2.068 210 122 161 24 15 16
8.911 797 1.906 761 638 323 335
5.830 273 1.586 454 525 247 286
1.617 333 239 150 117 67 33
1.614 191 112 161 14 15 16
9.061 797 1.937 765 656 329 335
Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2007; Tahun 2008 merupakan angka estimasi.
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu 2009-2010 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk diantisipasi dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pada tahun 2010, perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Garut adalah 1 : 194. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 194 siswa. Sama halnya dengan SD/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/MK atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Garut per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2010.
Tabel 2.25 Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Garut Tahun 2009 - 2010 No. 1
Jenjang Pendidikan
2010
SD/MI
1.1.
Jumlah gedung sekolah
1.2.
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
1.3.
Rasio
2
2009 1.732
1.734
313.788
336.372
181
194
360
366
156.952
161.483
436
441
SMP/MTs
2.1.
Jumlah gedung sekolah
2.2.
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
2.3.
Rasio
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Rasio guru/murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama kurun waktu tahun 2006-2010 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Garut untuk jenjang pendidikan SD/MI, per 10.000 jumlah murid mengalami perkembangan yang naik dan turun, pada tahun 2006 rasio ketersediaan terus menaik sampai dengan 2008 yaitu yang semula 1:26 menjadi 1:30, kemudian pada tahun 2009 dan 2010 megalami penurunan menjadi 1:25,52 dan 1:24,16. Hal ini terjadi karena perkembangan jumlah murid yang pesat yang tidak diimbangi oleh perkembangan ketersediaan guru yang pesat pula. Berbeda untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, rasio ketersediaan guru yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Garut per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.
Tabel 2.26 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No. 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3
Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMA/MA/SMK Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio Murid
2006
2007
2008
2009
2010
1.500 11.160 327.977 26 350 3.864 65.290 15
1.500 13.195 360.732 27 350 7.816 113.718 15
1.506 14.243 367.105 30 360 8.779 136.903 15
1.600 14.670 374.447 25,52 360 9.861 165.297 16,8
1.652 15.110 364.988 24,16 369 11.076 230.658 20,8
4.224 50.043 12
4.366 51.755 12
4.508 62.106 14
4.655 74.527 16
4.806 89.433 19
Sumber : Dinas Pendidikan Kab Garut
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Pada tahun 2010, rasio guru/kelas SD/MA terhadap jumlah murid yang berusia 6 -12 tahun di Kabupaten Garut adalah 1 : 24,16. Interpretasi dari angka di atas adalah bahwa 1 kelas SD dilayani (diajar) oleh 24 orang guru. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Garut per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 2.27 Rasio Guru Per Kelas Rata-Rata Terhadap Jumlah Murid Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No. 1
Jenjang Pendidikan SD/MI
2006 1.500
2007 1.500
2008 1.506
2009 1.600
2010 1.652
1.1.
Jumlah Guru
11.160
13.195
14.243
14.670
15.110
1.2.
Jumlah Murid
327.977
360.732
367.105
374.447
364.988
1.3.
Rasio
26
27
30
25,52
24,16
2 2.1.
SMP/MTs Jumlah Guru
350
350
360
360
369
3.864
7.816
8.779
9.861
11.076
2.2.
Jenjang Pendidikan Jumlah Murid
2.3.
Rasio
No.
3
2006
2007
2008
2009
2010
65.290
113.718
136.903
165.297
230.658
15
15
15
16,8
20,8
SMA/MA/SMK
3.1
Jumlah Guru
4.224
4.366
4.508
4.655
4.806
3.2
Jumlah Murid
50.043
51.755
62.106
74.527
89.433
3.3
Rasio Murid
12
12
14
16
19
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
.
Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Pada tahun 2009, ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 65.74 %. Jumlah ini menurun mencapai 4.77 % bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 70.23 %. Demikian pula ketersedian jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. dan SMA/MS/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008, yaitu masing-masing meningkat sebesar 88,54 % dari 81,75%. Tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan sangat drastis mencapai 80,28% Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Garut per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 2.28 Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No. 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1 3.2 3.3
Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah ruang kelas kondisi baik Jumlah seluruh ruang kelas Persentase SMP/MTs Jumlah ruang kelas kondisi baik Jumlah seluruh ruang kelas Persentase SMA/MA/SMK Jumlah ruang kelas kondisi baik Jumlah seluruh ruang kelas Persentase
2006
2007
2008
2009
2010
2.341 8.625 27,14
4.116 8.303 49,57
5.830 8.301 70,23
5.957 9.061 65,74
5.998 9.162 65,46
1.325 1.677 79,01
1.545 1.589 97,23
1.586 1.940 81,75
1.731 1.955 88,54
2.073 2.582 80,28
421 657 64,07
497 545 91,19
525 638 82,28
609 675 90,22
980 1.104 88,76
Sumber : Dinas Pendidikan Kab Garut, Tahun 2010.
2. Kesehatan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Jumlah Posyandu di Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 3.344 buah dan jumlah Balita sebanyak 207.245 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1 : 61,98. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Garut melayani 61 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 2.29 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010 NO
Uraian
1.
Jumlah posyandu
2.
Jumlah balita
3.
Rasio
2006
2007
2008
2009
2010
3.327
3.423
3.459
3.564
3.344
203.742
204.576
205.776
206.343
207.245
61,24
59,77
59,49
57,90
61,98
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut (Profil Kesehatan Tahun 20062010).
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Persatuan Penduduk Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2010 mencapai 1 : 198 Ini artinya bahwa 1 Puskemas/ Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 198 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 1 : 42 Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 42 unit Puskesmas. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010.
Tabel 2.30 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010 64
1.
Jumlah Puskesmas
62
63
63
64
2.
Jumlah Poliklinik
61
64
69
65
3.
Jumlah Pustu
118
127
136
135
134
Jumlah 1 s/d 3
241
254
268
264
198
2.173.623
2.309.773
2.345.108
2.380.981
2.380.981
35.058,44
36.663,06
37.223,94
37.202,83
37.202,83
35.633,16
36.090,2
33.987,07
36.630,48
18.420,53
18.187,19
17.243,44
17.636,9
17.768,51
9.019,18
9.093,59
8.750,40
9.018,87
12.025,16
42
42
42
42
42
4.
Jumlah Penduduk
5.
Rasio Puskesmas persatuan penduduk Rasio Poliklinik persatuan penduduk Rasio Pustu persatuan penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Jumlah Kecamatan
6.
Jumlah Desa/kelurahan
424
424
424
424
424
Rasio Puskesmas per Kecamatan
1,47
1,5
1,5
1,52
1,52
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Jumlah rumah sakit di Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 1 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 1 unit, rumah sakit swasta sebanyak 1 unit dan rumah sakit TNI sebanyak 1 unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Garut tahun 2010 mencapai 1 : 805.801,33. Hal ini berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Garut melayani 805.801,33 penduduk. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 20062010. Tabel 2.31 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Jumlah Rumah Sakit Daerah
1
1
1
1
1
2.
Jumlah Rumah Sakit Swasta
1
1
1
1
1
3.
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI
1
1
1
1
1
4.
Jumlah seluruh Rumah Sakit
3
3
3
3
3
No.
Uraian
5.
Jumlah Penduduk
6.
Rasio
2006
2007
2008
2009
2010
2.173.623
2.309.773
2.345.108
2.380.981
2.417.404
724.541
769.924,33
781.702,67
793.660,33
805.801,33
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)
Rasio dokter per satuan penduduk Jumlah dokter di Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 140 orang, adapun jumlah penduduk sebanyak 2.380.981 jiwa. Ini artinya 1 dokter melayani 17.007 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan rasio dokter per 1.000 jiwa penduduk sebesar 7,1. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 2.32 Jumlah Dokter di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
112
114
117
137
140
2.173.623
2.309.773
2.345.108
2.380.981
2.380.981
1.
Jumlah Dokter
2.
Jumlah Penduduk
3.
Rasio dokter per 1.000 penduduk
8,9
8,7
8,5
7,2
7,1
4.
Rasio dokter terhadap penduduk
19.407,3
20.260,8
20.043,6
17.379,4
17.007
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut (Profil Kesehatan Tahun 2006 -2010).
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Jumlah ibu bersalin pada tahun 2010 mencapai 56.969 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan sebanyak 47.856 orang atau sekitar 93,38 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persalinan di Kabupaten Garut yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu tahun 2006-2010.
Tabel 2.33 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010 NO
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
32.614
33.898
20.663
34.866
47.856
2.
Jumlah Total Ibu Bersalin
38.491
39.172
34.976
45.336
56.969
3.
Persentase
79,39
83,9
65,72
89,23
93,38
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Jumlah Balita Gizi Baik Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Garut. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 0,87% menjadi 0,68 % pada tahun 2010. Sementara itu balita gizi baik mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2006 sebesar 85,62 % menjadi 89,65 % pada tahun 2010, penurunan tersebut dikarenakan kenaikan jumlah balita seluruhnya pada tahun 2010 menjadi 207.245. Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2006-2010. Tabel 2.34 Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010
No.
Uraian
1. 2. 3. 4.
Jumlah Balita Gizi Baik Jumlah Balita Gizi Buruk Jumlah Balita seluruhnya Persentase : - Gizi Baik - Gizi Buruk
2006
2007
2008
2009
2010
202.152 2.062 203.742
202.294 2.151 204.576
203.413 1.500 205.776
190.599 1.541 206.343
194.834 2.159 207.245
85,62 0,87
86,68 0,92
87,91 0,66
89,16 0,72
89,35 0,68
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tahun 2010
3. Pekerjaan Umum
Jaringan Jalan Hingga saat ini total panjang jalan di Kabupaten Garut mencapai 4.750,59 km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 30,08 km, jalan propinsi sepanjang 282,68 km, jalan kabupaten sepanjang 828,76 km, dan jalan desa sepanjang 3.611 km. Jaringan jalan arteri primer
(jalan negara) adalah jaringan Jalan Nagreg-Tasikmalaya yang melewati Limbangan dan Malangbong, sedangkan jaringan jalan sepanjang Pantai Selatan yang melewati Pameungpeuk merupakan jalan kolektor primer (jalan propinsi). Jalan kolektor primer (jalan propinsi) itu terbentang dari ruas jalan perbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang sampai Samudera Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 2004-2010, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 305 km, atau meningkat 44,13 % bila dibandingkan dengan tahun 2004 yang mencapai 211,62 km. Sementara itu, kondisi jalan sedang tercapai 205,25 km atau menurun 43,01 % bila dibandingkan pada tahun 2004 yang mencapai 209,18 km. Adapun kondisi jalan rusak berat sepanjang 318,51 km atau meningkat 20,98 % apabila dibandingkan dengan tahun 2004 yang mencapai 263,28 km. Namun demikian tingkat kemantapan jalan meningkat dari tahun sebelumnya dari 58,48 % pada tahun 2009 menjadi 61,57 % pada tahun 2010. Berikut adalah gambaran kondisi jaringan jalan di Kabupaten Garut dalam kurun waktu 2004-2010. Tabel 2.35 Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Garut Berdasarkan Kondisi Tahun 2006-2010 Tahun 2004 No
Indikator
Panjang ( Km )
(%)
Tahun 2005 Panjang ( Km )
(%)
Tahun 2006 Panjang ( Km )
(%)
Tahun 2007 Panjang ( Km )
(%)
1
Baik
211,62
25,34
236,85
28,36
249,21
30,07
255,84
30,87
2
Sedang
360,18
43,13
352,51
42,21
337,97
40,78
334,42
40,35
3
Rusak/R.Berat
263,28
31,53
245,72
29,42
241,58
29,15
238,50
28,78
Jumlah
835,08
100,00
835,08
100,00
828,76
100,00
828,76
100,00
68,47
-
70,58
-
70,85
-
71,22
Kemantapan
Tahun 2008 No
Indikator
Panjang ( Km )
(%)
Tahun 2009 Panjang ( Km )
(%)
Tahun 2010 Panjang ( Km )
(%)
1
Baik
273,82
33,04
275,45
33,24
305,00
36,80
2
Sedang
318,65
38,45
209,18
25,24
205,25
24,77
3
Rusak/R.Berat
236,29
28,51
344,13
41,52
318,51
38,43
Jumlah
828,76
100,00
828,76
100,00
828,76
100,00
Kemantapan
-
71,49
-
58,48
-
61,57
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Tahun 2010.
Jaringan Irigasi Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pencapaian hasil pembangunannya telah berkontribusi dalam meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten (luas areal di bawah 1.000 ha) menjadi 60% serta mengupayakan pengembangan infrastruktur sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi luas areal banjir, dan pengendalian banjir. Keberhasilan pembangunan aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi dititikberatkan pada: 1)
2)
3)
Penyediaan air baku/ air bersih untuk masyarakat dan penelitian sumber daya air yang diindikasikan dengan peningkatan pembangunan instalasi air dan perencanaan pengukuran daerah irigasi. Penanganan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi perdesaan yang diindikasikan meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk mengairi lahan pertanian dan terpeliharanya pola tanam. Meningkatkan kapasitas mampu sungai dan terkendalinya luapan air/longsor, yang diindikasikan berfungsinya sarana dan prasarana air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air baku.
Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Garut yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Pelayanan irigasi sampai saat ini dipandang belum optimal, hal ini terlihat masih adanya 39.827,70 Ha areal sawah yang belum terlayani dengan air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, disamping menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya sungai karena sedimentasi yang tinggi. Gambaran pencapaian kinerjanya, dapat dilihat dari kondisi jaringan irigasi sepanjang tahun 2008, yaitu saluran daerah irigasi pemerintah dalam kondisi baik 401 km atau meningkat 17,46% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 331 km, kondisi rusak ringan 62 km atau menurun 24,39% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 82 km, kondisi rusak berat 27 km atau menurun 64,94 prosen dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 77 km. Sementara itu, saluran daerah irigasi desa berada dalam kondisi baik 2.456,58 km, atau meningkat 0,87% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 2.435,37 km. Kondisi rusak ringan 716,150 km, atau sama dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 716,150 km, kondisi rusak berat 1.635,26 km atau menurun
1,28% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 1.656,48 km. Tabel 2.36 Potensi dan Kondisi Jaringan Irigasi Teknis/ Pemerintah dan Irigasi Pedesaan Kabupaten Garut Tahun 2007-2008 DAERAH IRIGASI KETERANGAN
DAERAH IRIGASI PEMERINTAH 2007
Panjang Saluran Sekunder (km) Areal (Ha.)
%
2008
DAERAH IRIGASI DESA
%
2007
%
2008
%
147
-
147
-
1.758
-
1.758
-
11.771
-
11.771
-
45,931,30
-
45.931,30
-
SALURAN Sekunder (Km): -
Baik
21,00
14,29
41
27,89
890,43
50,65
898,16
51,09
-
Rusak Berat
62,00
42,18
42
28,57
605,28
34,43
597,72
34,00
-
Rusak Ringan
64,00
43,54
64
43,54
262,29
14,91
262,12
14,91
BANGUNAN BENDUNG (buah): -
Baik
-
Rusak Berat
-
Rusak Ringan
-
-
7
30
212
47,59
237
53,16
16
70
13
57
113
25,29
88
19,72
7
30
3
13
120
27,12
121
27,12
BANGUNAN AIR (buah): -
Baik
-
Rusak Berat
-
Rusak Ringan
384
23,55
734
45,03
510
51,08
524
52,43
1018
62,45
668
40,98
425
42,51
411
41,16
228
14
228
13,99
64
6,41
64
6,41
18
213
24,46
16
40,96
-
-
324
70,13
12
20,34
-
-
25
5,41
11
18,64
-
-
PINTU (buah): -
Baik
-
Rusak Berat
-
Rusak Ringan
83 354 25
77 5
Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2008.
Berkenaan dengan Rencana Pembangunan Bendung Copong yang diperkirakan dapat mengairi daerah irigasi seluas 5.271 ha, sampai dengan tahun 2008, baru sampai tahap pembebasan lahan. Rencana jaringan irigasi itu mencakup areal pengembangan seluas 6.394 ha yang tersebar di sepuluh wilayah kecamatan yang airnya bersumber dari Sungai Cimanuk dan empat anak sungainya, yaitu Sungai Cibuyutan, Citameng, Citikey, dan Ciojar. Lebar bendung mencapai 60 meter, tinggi 4 meter, serta panjang saluran 103,24 meter. Pembangunan Bendung Copong memerlukan tanah sekitar 136 ha yang memanjang dari mulai Copong hingga Limbangan. Pembangunan Bendung Copong diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 200 miliar bantuan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sebanyak Rp 79 miliar di antaranya untuk bangunan bendungan dan Rp 89 miliar untuk jaringan irigasi. Sampai dengan tahun 2010 jaringan irigasi Kabupaten Garut memiliki panjang 23 km yang seluruhnya termasuk ke dalam jarigan sekunder. Bangunan irigasi tersebut terdiri dari Bangunan Utama (Bangunan
Bendung) sebanyak 23 buah dan Bangunan Air (Bangunan Sadap, Bagi Sadap dan Pelengkap) sebanyak 733 buah. 4. Perumahan dan Permukiman Dalam Bidang Perumahan dan Permukiman, sampai dengan tahun 2008 telah memberikan kontribusi dalam meningkatnya cakupan pelayanan air bersih diperkotaan dan perdesaan, meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan, meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, meningkatnya kondisi perumahan yang sehat dan layak huni.
Permukiman Yang Tertata Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup, berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan masyarakat. Permukiman perlu penataan yang baik agar tertata dengan baik dan menggunakan lahan yang sesuai dengan perntukannya. Pada tahun 2010 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru seluas 15.820,20 (ha) atau mencapai 13% dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.37 Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Garut Tahun 2009-2010 No.
Uraian
2009
2010
1.
Luas area permukiman tertata (ha)
3.955,20
15.820,20
2.
Total Luas area permukiman (ha)
30668,80
122012,80
3.
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
13%
13%
Sumber : Dinas Pertacip Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Permukiman Layak Huni dan Rumah Layak Huni Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Sampai tahun 2010, luas permukiman layak huni di Kabupaten Garut mencapai 15.820,80 ha. Sedangkan jumlah rumah layak huni
mencapai 713.426 buah di Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.38 Jumlah Permukiman Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Garut Tahun 2009-2010 NO
Uraian
2009
2010
1.
Luas permukiman layak huni (ha)
3.955,20
15.820,80
2.
Luas wilayah permukiman (ha)
3.955,20
3.955,20
3.
Jumlah rumah layak huni (unit)
713.426
713.426
Sumber : Dinas Pertacip Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Perumahan Kumuh Data Rumah kumuh menunjukkan kebutuhan rumah kumuh untuk direhabilitasi atau peningkatan sebanyak 941.534 unit. Pada tahun 2008 peningkatan rumah kumuh menurun sebesar 23,68%, dari sebanyak 114 unit pada tahun 2007 menjadi 87 unit, sedangkan rehabilitasi rumah kumuh mengalami peningkatan sebesar 109,46%, dari jumlah 148 unit pada tahun 2007 menjadi 310 unit pada tahun 2008.
Pelayanan Air Bersih Pelayanan air bersih di Kabupaten Garut dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Ciptakarya (Dinas Pertacip) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas Pertacip melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Pertacip belum menjangkau seluruh desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Garut. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, penanganan/pemeliharaan sarana air bersih baik di perdesaan maupun di perkotaan yang diindikasikan dengan pembangunan infrastruktur air bersih. Cakupan Pelayanan air bersih di perdesaan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 1,44% pada tahun 2008 yaitu dari 1.041.029 jiwa pada tahun 2007 menjadi 1.059.029 jiwa pada tahun 2008, sedangkan untuk pelayanan air bersih perkotaan mengalami peningkatan sebesar 1,70% yaitu dari 823.659 jiwa menjadi 835.659 jiwa.
Sementara itu perkembangan pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Garut, sampai tahun 2008 cakupan pelayanan sebesar 22,71% (164.718 jiwa) dengan jumlah pelanggan sebanyak 24.228 SL, yang beroperasi di 11 kecamatan pada 94 desa/ kelurahan dengan areal pelayanan 1 cabang utama dengan 2 buah service point dan 11 unit IKK. Kapasitas produksi meliputi kapasitas terpasang 510 liter/dtk dan kapasitas produksi mencapai 359 liter/dtk, dengan potensi penambahan sebesar 8.379 liter/detik. Masih rendahnya cakupan pelayanan PDAM Garut terutama disebabkan oleh luasnya wilayah administratif kabupaten, laju pertumbuhan penduduk, serta sebaran penduduk yang tidak terkonsentrasi pada satu wilayah, disamping masih terkendala oleh besarnya tingkat kehilangan air yang mencapai 28,14%. Tabel 2.39 Cakupan Pelayanan Air Bersih PDAM Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lokasi Cabang Garut Kota Unit Pameungpeuk Unit Cisurupan Unit Karangpawitan Unit Cempaka Unit Samarang Unit Tarogong Unit Cibunar Unit Banyuresmi Unit Leuwigoong Unit Cibatu Unit Wanaraja Total
Jenis Sumber Mata Air Sungai Mata Air& Sumur Dalam Sumur Dalam Mata Air & Sumur Dalam Mata Air Mata Air Mata Air Sumur Dalam Mata Air Mata Air
Kapasitas (Liter/detik) Terpasang Produksi Idle 333 206 127 20 19 1 23 21 2 40 23 17 27 24 3 10 10 10 10 10 9 1 20 20 7 10 510
7 10 359
151
Sumber : Rencana Investasi PDAM Tirta Dharma Garut, Tahun 2008.
Cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Garut baru mencapai 54,43 % (1.540.502 jiwa) terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Garut (2.830.245 jiwa). Berdasarkan hasil survey/identifikasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Garut dapat diketahui bahwa cakupan penyediaan air bersih atas swadaya masyarakat lebih besar bila dibandingkan dengan cakupan penyediaan air bersih oleh Pemerintah, sehingga cakupan keseluruhan penyediaan air bersih di Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2010 mencapai 54,43 %. Cakupan pelayanan ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cakupan pelayanan air bersih tahun 2006 mencapai 44,75 %, tahun 2007 mencapai 46,24 % dan tahun 2008 mencapai 49,94 %.
Berikut adalah kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 2.40 Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih
203.767
207.872
282.685
294.794
308.100
2.
Jumlah rumah tangga
436.298
436.298
566.049
566.049
566.049
3.
Persentase rumah tangga berakses air bersih
44,75%
46,24%
49,94%
52,18%
54,43%
Sumber : Bappeda Kab. Garut, Tahun 2010.
Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Failitas Tempat Buang Air Besar/Tinja) Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya memiliki fasilitas air bersih, Pembuangan air besar/tinja, pembuangan air limbah, dan pembuangan sampah. Ketersediaan fasilitas sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai meningkat. Hal ini terlihat bahwa jumlah rumah di Kabupaten Garut yang mempunyai akses sanitas (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 47,1 % pada tahun 2006. Kondisi ini meningkat menjadi 51,92 % pada tahun 2010. Berikut adalah gambaran kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2006-2010. Tabel 2.41 Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
1.
Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja
205.496
213.873
288.232
290.232
290.892
2.
Jumlah rumah tinggal
436.298
436.298
566.049
566.049
566.049
3.
Persentase
47,1%
49,02%
50,92%
51,15%
51,92%
Sumber : Bappeda Kab. Garut, 2011.
2010
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Di Kabupaten Garut terdapat 2 (dua) area pemakaman, yaitu TPU dan TPBU. Jumlah TPU pada tahun 2010 sebanyak 52 lokasi, dengan luas keseluruhan sebesar 1.006.200 m2, mempunyai daya tampung sebanyak 335.400 unit pemakaman. Dengan demikian rasio TPU terhadap jumlah penduduk Kabupaten Garut adalah 0,42 pada tahun 2010Ini artinya untuk sebanyak 2.417.417 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Garut, baru tersedia tempat pemakaman untuk 335.400 jiwa penduduk. Bila dibandingkan dengan tahun 2006, rasio ini meningkat yaitu dari 0,36 menjadi 0,42. Tabel 2.42 Rasio Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Garut Per Satuan Penduduk Tahun 2006, 2009 dan 2010 2006
No 1. 2. 3. 5. 6.
Uraian Tempat pemakaman umum (TPU) Temp Pemakaman bukan umum (TPBU) Jumlah Tempat Pemakaman Jumlah penduduk (jiwa) Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)
2010
2009
Jumlah (lokasi)
Luas (m2)
Daya Tampung
Jumlah (lokasi)
Luas (m2)
Daya Tampung
Jumlah (lokasi)
Luas (m2)
Daya Tampung
36
83,94
279.800
44
97,62
325.400
52
100,62
335.400
1
30.000
10.000
1
30.000
10.000
1
30.000
10.000
37
86,94
289.800
45
100,62
335.400
55
103,62
345.400
2.309.773
2.380.988
2.417.417
0,36
0,40
0,42
Sumber : Bappeda Kab. Garut, Tahun 2010.
5. Penataan Ruang Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Garut sebagai bagian dari struktur penataan ruang wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari kedudukan dan perannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik dalam lingkup Nasional maupun wilayah Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut termasuk ke dalam Kawasan Andalan Priangan Timur bersama dengan empat kabupaten/ kota lainnya. Kebijakan ini turut berpengaruh terhadap kondisi penataan ruang Kabupaten Garut yang lebih diarahkan pada fungsinya sebagai kawasan penunjang pusat pertumbuhan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan konsepsi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Garut baik eksternal maupun internal adalah sebagai berikut : 1)
Adanya pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan yang dilintasi jalur tersebut karena adanya peningkatan aksesibilitas.
2)
Adanya rencana pengembangan jalan tol Cileunyi – Sumedang –
Dawuan – Palimanan yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah bagian Utara Kabupaten Garut seperti Kecamatan Malangbong, Selaawi, dan Baluburlimbangan karena adanya peningkatan aksesibiltas. 3)
Adanya rencana pengembangan pelabuhan samudera yang melayani angkutan barang untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat peran dan kedudukan Kabupaten Garut dalam Pengembangan Wilayah Propinsi Jawa Barat.
4)
Adanya kebijakan penetapan kawasan lindung sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat akan berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang secara luas di wilayah Kabupaten Garut. Tanggungjawab dan peran wilayah Kabupaten Garut untuk mendukung kebijakan tersebut adalah memantapkan sekitar 85% wilayahnya untuk kawasan berfungsi lindung.
5)
Adanya rencana pengembangan kawasan andalan Priangan Timur di wilayah Propinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya telah membuka peluang bagi wilayah Kabupaten Garut untuk mengembangkan sektorsektor unggulan terutama agribisnis dan pariwisata.
6)
Perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah seyogyanya dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
7)
Keterkaitan sektor-sektor ekonomi dalam usaha memacu pembangunan wilayah Kabupaten Garut dengan memperhatikan implikasi keruangan yang didasarkan atas komplementari antar sektorsektor yang terpilih dalam wilayah yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan saling ketergantungan antar wilayah yang dalam jangkauan jangka panjang dapat membentuk satu kesatuan ekonomi wilayah. Keterkaitan antara kawasan yang berkembang pesat dan sektor-sektor pengembangan utama dengan kawasan yang terisolir dan tertinggal pertumbuhannya. Dimaksudkan agar terjadi penebaran dan penjalaran pertumbuhan ke daerah-daerah yang tertinggal tersebut.
8)
6. Perencanaan Pembangunan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakandapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 2006-2009, namun RPJPD sampai dengan tahun 2010 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Demikian pula dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD pada tahun 2006-2009 tidak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, akan tetapi ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta peraturan pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010. Berikut dalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010 : Tabel 2.43 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 2006 No.
Uraian Ada
1. 2. 3.
4. 5.
Dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen Renstra SKPD yg telah ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Dokumen Renja SKPD yg telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
Tidak Ada
2007 Ada
Tidak Ada
2008 Ada
Tidak Ada
2009 Ada
Tidak Ada
2010 Ada √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Keterangan
Belum ditetapkan dengan Perda -
√
√
√
Tidak Ada
√
Renstra-SKPD yang tersedia ditetapkan dgn keputusan kepala SKPD (sesuai PP 8/2008) Renja-SKPD yang tersedia ditetapkan dgn keputusan kepala SKPD (sesuai PP 8/2008)
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Garut Tahun 2010.
7. Perhubungan Kondisi infrastruktur transportasi darat seperti kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman
jalan, terminal, dan jembatan timbang, serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda, menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Terminal dan Sub Terminal Terminal dan Sub Terminal sebagai salah satu penunjang sarana mobilisasi, sampai tahun 2008 terdiri dari terminal bus dan terminal non masing-masing 2 buah, sementara itu jumlah sub Terminal bus 5 buah sedangkan non bus sebanyak 8 buah, lokasi dan jumlah terminal bus seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.44 Jumlah Terminal Bis dan Non Bis di Kabupaten Garut Tahun 2008 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bungbulang Pameungpeuk Singajaya Cikajang Bayongbong Samarang Tarogong Kidul Cibatu Bl. Limbangan Malangbong Jumlah
Tahun 2008 Terminal Sub. Terminal Bus Non Bus Bus Non Bus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 8
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Garut 2008
Izin Trayek Berkenaan dengan sarana mobilisasi pengguna jasa tingkat regional, yang dilayani trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), perkembangan armada trayek AKDP menunjukan peningkatan sebanyak 25 unit atau sebesar 6,13% pada tahun 2008, dari jumlah armada bus sebanyak 408 unit pada tahun 2007 menjadi 433 unit pada tahun 2008. Sedangkan trayek AKAP terjadi pengurangan sebanyak 1 unit kendaraan atau sebesar 0.72% pada tahun 2008, dari jumlah armada bus sebanyak 139 unit pada tahun 2007 menjadi 138 unit kendaraan pada tahun 2008.
Perkembangan jumlah armada trayek AKDP dan AKAP seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.45 Perkembangan Jumlah Armada Trayek AKAP Dan AKDP di Kabupaten Garut Tahun 2007-2008 JENIS TRAYEK AKDP (Unit) AKAP (Unit) Jumlah
TAHUN 2007 2008 408 433 139 138 547 571
PERKEMBANGAN UNIT % 25 6.13 1 0.72
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Garut, Tahun 2008.
Tabel 2.46 Perkembangan Jumlah Angkutan Lokal di Kabupaten Garut Tahun 2007-2008 JENIS TRAYEK Angkutan Kota Angkutan Perkotaan Angkutan Perdesaan Jumlah
TAHUN 2007 1.020 416 475
2008 1.020 416 475
1.911
1.911
PERKEMBANGAN UNIT % 0 0 0 0 0 0
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Garut, Tahun 2008.
Untuk angkutan lokal dilayani dengan trayek Angkutan Kota, Angkutan Perkotaan dan Perdesaan. Jumlah angkutan lokal tidak mengalami penambahan mengingat potensi jumlah penumpang belum menunjukan peningkatan yang diperlukan penambahan kendaraan. Terlebih saat ini jumlah kendaraan pribadi terutama sepeda motor meningkat sehingga penggunaan moda beralih dari angkutan penumpang umum pada kendaraan pribadi. Perkembangan jumlah angkutan lokal sebagaimana tabel berikut : Disamping angkutan lokal dalam trayek tetap, mulai tahun 2008 di Kabupaten Garut telah terdapat pelayanan angkutan tidak dalam trayek berupa angkutan taksi yang jumlahnya sebanyak 17 kendaraan. Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 922 izin. Jumlah ini tidak mengalami
peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya (2006-2010). Data lengkap tentang rasio izin trayek dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.47 Izin Trayek di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Izin Trayek perkotaan
427
438
416
416
416
2.
Izin Trayek perdesaan
461
469
475
506
506
3.
Jumlah Izin Trayek
888
907
891
922
922
4.
Jumlah penduduk
2.274.973
2.309.773
2.345.108
2.380.981
2.407.086
5.
Rasio Izin Trayek
0,084
0,083
0,081
0,081
0,081
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Tahun 2011.
Jumlah uji KIR angkutan umum Berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Jumlah kendaraan bermotor yang diuji KIR pada tahun 2008 sebanyak 10.125 unit. Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten Garut baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2010 sebanyak 5.823 unit kendaraan dari 10.371 unit kendaraan (56,15%). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010.
Tabel 2.48 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 2006 No.
Angkutan Umum
2007
2008
2009
2010
Jumlah
Jumlah KIR
%
Jumlah
Jumlah KIR
%
Jumlah
Jumlah KIR
%
Jumlah
Jumlah KIR
%
Jmlh
Jumlah KIR
%
1.
Mobil penumpang umum
763
529
69,33
677
535
79,03
677
518
76,51
1519
1202
79,13
1519
1125
74,06
2.
Mobil bus
1991
1988
99,85
2042
2034
99,61
2053
2021
98,44
900
533
59,22
900
535
56,91
3.
Mobil barang
7471
7341
98,26
7737
7604
98,28
7737
7586
98,05
7081
3848
54,34
7951
4162
52,35
4.
Kereta gandengan
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
5.
Kereta tempelan
-
1
-
-
1
-
1
-
-
1
-
-
1
1
100
10225
9859
96,42
10456
10174
97,30
10469
10125
96,71
9501
5583
58,76
10371
5823
56,15
Jumlah
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Tahun 2011.
Perlengkapan Jalan Untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah seperti menunjang kegiatan usaha masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan dijalan melalui pengadaan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan fasilitas operasional serta meningkatnya pelayanan bagi penyedia dan pengguna jasa transportasi seperti di terminal. Tabel 2.49 Perkembangan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2007-2008
No
Perkembangan/ Penurunan
Tahun
Jenis Fasilitas 2007
2008
Unit
%
1
Rambu lalu-lintas
782
849
67
8.6
2
Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ)
100
119
19
19
3
Traffict Cones
30
50
20
66.6
4
Lampu peringatan (Warning Light)
7
7
-
-
5
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
2
2
-
-
6
Marka Jalan
3.500
-
-
-
Sumber: Dishub. Kab. Garut, Tahun 2008.
Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaannyang terjadi. Pada tahun 2010, jumlah ramburambu lalu lintas yang dipasang adalah 25 unit. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada tahun 2009, yaitu sebanyak 116 unit. Jumlah ini hanya 35.71%-nya dari jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia di Kabupaten Garut. Demikian pula pada tahun 2008 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas hanya mencapai 29,98 % dari 50 rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.50 Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Garut Tahun 2008-2010 No.
Uraian
1.
Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas
2008
2009
2010
29,98%
32,59%
35,71%
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Tahun 2011.
Telekomunikasi Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi dilayani melalui jasa telepon kabel serta telekomunikasi bergerak (selular). Pengembangan jaringan Infrastruktur Komunikasi Telepon Nirkabel (infrastruktur tower komunikasi selular) yang dibangun operator telekomunikasi, semakin memperluas jangkauan layanan telepon selular sampai ke wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Garut. Pelayanan komunikasi lainnya yaitu jasa pos dilayani di oleh 19 unit kantor Pos dengan rata-rata lebih dari 500.000 unit transaksi penerimaan dan pengiriman surat pos per tahun. Dalam keragaman bentuk komunikasi yang terus berkembang, layanan pos masih tetap diminati masyarakat. Sampai saat ini PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Garut menyediakan beberapa jasa layanan pos, diantaranya adalah layanan Surat Biasa, Surat Kilat Khusus, Wesel Pos, Pos Express, Express Mail Service, Paket Pos, Western Union, SOPP.
8. Lingkungan Hidup Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : Pengendalian pencemaran khususnya air dilakukan dalam aspek yaitu adminstrasi dan teknis. Berikut adalah kondisi Penaatan Ketentuan Teknis dan Administrasi Usaha/Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup yang tercatat pada BPLH Kab. Garut pada tahun 2008-2010. Tabel 2.51 Presentase Penaatan Ketentuan Teknis dan Administrasi Usaha/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Garut Tahun 2008-2010 Uraian Pengendalian Pencemaran Air ‐ Administrasi
2008
12,5 % dari 24 Kegiatan/usaha yang dipantau
2009
12,5 % dari 24 Kegiatan/usaha yang dipantau
2010
12,5 % dari 24 Kegiatan/usaha yang dipantau
Uraian ‐
2008
Teknis
Pengendalian Pencemaran Udara ‐ Administrasi
‐
Teknis
2009
2010
12,5 % dari 24 Kegiatan/usaha yang dipantau
12,5 % dari 24 Kegiatan/usaha yang dipantau
12,5 % dari 24 Kegiatan/usaha yang dipantau
60 % dari 5 Kegiatan/usaha yang dipantau
60 % dari 5 Kegiatan/usaha yang dipantau
60 % dari 5 Kegiatan/usaha yang dipantau
60 % dari 5 Kegiatan/usaha yang dipantau
60 % dari 5 Kegiatan/usaha yang dipantau
60 % dari 5 Kegiatan/usaha yang dipantau
Sumber : Bappeda Kab. Garut, 2011. Keterangan: nilai persentase merupakan nilai yang dihitung apabila semua ketentuan administrasi dan teknis dipenuhi.
Kualitas Air Sungai Pengujian terhadap kualitas air sungai dilakukan oleh BPLH setiap tahun sejak tahun 2010. Evaluasi terhadap pengujian dilakukan menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya. Pengujian kualitas air sungai dilakukan pada titik-titik prioritas yang diwakili potensi serta perkiraan terjadinya kecenderungan peningkatan pencemaran. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Indeks Pencemaran Air (IPA) untuk menentukan status mutunya (SM) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.52 Pengujian Air dan Udara di Kabupaten Garut Tahun 2010 PEMANTAUAN 2010 NO
LOKASI
JUNI
AGUSTUS
OKTOBER
IPA
SM
IPA
SM
IPA
SM
1
Bayongbong
176
D
3
B
14
D
2
Sukaregang
9
C
21
D
6
C
3
Sasakbeusi
54
D
296
D
69
D
Sumber : BPLH Kab. Garut, Tahun 2011.
Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Melihat persoalan lingkungan hidup yang terjadi dan kapasitas sumberdaya manusia yang memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup, maka program Pendidikan Lingkungan Hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu terus dikembangkan
memberikan pemahaman, penyadaran, dan tuntunan kepada siswa dalam bersikap dan berprilaku peduli dan berbudaya lingkungan Tabel 2.53 Penerima Penghargaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2009-2010 No
Nama
1.
SDN GENTRA MASEKDAS Tarogong Kidul
2.
SMKN I Garut Kota
Kategori
Tingkat
Tahun
Juara Harapan
Propinsi
2009
Harapan Binaan
Propinsi
2010
Sumber: BPLH Kab. Garut, 2011
Kondisi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif (1)
Pelaksanaan Produksi Bersih Kegiatan yang berkaitan dengan produksi bersih di Kabupaten Garut adalah : ‐
‐
‐
Tahun 2009 : Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup dengan tersedianya 80 Unit Bioreaktor untuk Biogas dari limbah ternak sapi dan sosialisasi kepada masyarakat peternak sapi di 7 (tujuh) Kecamatan (Kec. Cikajang, Kec. Banjarwangi, Kec. Cisurupan, Kec. Cilawu, Kec. Bayongbong, Kec. Karangpawitan, Kec. Garut Kota). Tahun 2010 : Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan dengan melaksanakan sosialisasi dan tersedianya 12 Unit Bioreaktor untuk Biogas dari Eceng Gondok di Kecamatan Banyuresmi Tahun 2010 : Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup dengan tersedianya 67 Unit Bioreaktor untuk Biogas dari limbah ternak sapi dan sosialisasi kepada masyarakat peternak sapi di 4 (empat) Kecamatan (Kec. Malangbong, Kec. Limbangan, Kec. Selaawi, Kec. Cikajang).
Kegiatan yang telah dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah dokumen AMDAL yang sudah disetujui dari tahun 2008 s.d Tahun 2010 adalah sebanyak 4 dokumen, antara lain: ‐ Jumlah dokumen UKL-UPL yang disetujui dari tahun 2009 s/d 2010 adalah sebanyak 32 dokumen. ‐ Jumlah dokumen SPPL yang sudah disetujui dari tahun 2009 s/d 2010 adalah sebanyak 41 dokumen.
‐ Jumlah dokumen DPLH yang sudah disetujui dari tahun 2009 s/d 2010 adalah sebanyak 1 dokumen.
Pelaksanaan Program Adipura UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya bagi masyarakat perkotaan, dan tata kelola dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup mengisyaratkan perlunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Garut di mulai sejak Tahun 2009 dengan lokasi Kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuresmi dengan perolehan nilai sebagai berikut : Tabel 2.54 Perolehan Nilai Program Adipura di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No
Kategori
Tahun 2006 - 2007
Tahun 2007 - 2008
Tahun 2008 - 2009
Tahun 2009 - 2010
1.
P1 (Penilaian ke 1 )
74,87
71,87
73,01
73,66
2.
P2 (Penilaian Ke 2 )
72,94
73,41
73,81
75,56
3.
Pv (Penilaian Verifikasi)
72,90
73,91
73,90
75,31
4.
Nilai Non Fisik
5. 6.
Nilaia Adipura Peringkat Kota Kecil Se-Jawa Barat
72,01 72,31 9
75,71 73,91 3
76,21 74,71 4
77,21 75,32 5
7.
Peringkat seluruh Kota Se-Jawa Barat Penghargaan
10
4
5
6
The Best Effort
Anugrah
Anugrah
Anugrah
8.
Sumber : BPLH Kab. Garut, Tahun 2011.
Peningkatan nilai diantaranya :
tersebut
dllakukan
dengan
berbagai
upaya
‐ Kegiatan Sosialisasi dengan masyarakat dalam upaya peduli terhadap lingkungan; ‐ Penyelenggaraan koordinasi Program Adipura dengan seluruh pemangku kepentingan ; ‐ Perbaikan kondisi fisik dengan penanaman pohon peneduh dan pengadaan sarana pengelolaan sampah.
Persampahan Berkenaan dengan pelayanan persampahan, perkembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan menunjukkan perkembangan yang beragam, diantaranya sampai tahun 2008 Kapasitas sampah Kota Garut sebanyak 986 (m3/hari) dengan daya angkut sampah sebanyak 284,2 (m3/hari), kendaraan dinas sebanyak 36 unit dan Angkutan sebanyak sampah 25 unit. Indikator-indikator keberhasilan pembangunan bidang kebersihan terlihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.55 Perkembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kabupaten Garut Tahun 2007-2008
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tahun
Jenis Fasilitas (m3/hari)
Kapasitas sampah Kota Garut TPA (unit) TPS (unit) Kendaraan dinas (unit) Angkutan sampah (unit) Daya angkut sampah (m3/hari) Roda sampah besar (unit) Roda sampah kecil (unit) Tong sampah (buah) Bin Container (buah) Tong sampah gantung (unit)
Perkembangan
2007
2008
Unit
%
986 1 54 36 25 284,2 35 15 400 30 70
986 1 55 36 25 284,2 75 37 500 40 80
0 0 1 0 0 0 40 22 100 10 10
0 0 1,85 0 0 0 114,3 146,7 25 33,33 14,29
Sumber: Dispertacip Kab. Garut, Tahun 2011.
Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Pada tahun 2009 Kabupaten Garut hanya mempunyai 1 buah TPA yaitu TPA Pasir Bajing yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak lk 1000 m3 per hari. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai lk 985 m3 per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 292 m3 per hari (29,2 %). Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 708 70,8%) yang belum terangkut/terbuang ke TPSA. Tabel 2.56 Persentase Volume Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010 No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Jumlah volume sampah yang tertangani (m3)
292
292
292
292
292
2.
Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3)
955
970
985
1000
1.038
3.
Persentase
30,57
30,10
29,65
29,2
28,13
Sumber : Dinas Pertacip Kabupaten Garut, Tahun 2011.
9. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata berjumlah 2-3 orang anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.57 Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Garut Tahun 2006-2009
No.
Uraian
1.
Jumlah anak
2.
Jumlah keluarga
3.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2006
2007
2008
2009
1.658.423
1.668.112
1.679.567
1.668.290
588.093
608.800
626.704
651.676
2,82
2,74
2,68
2,56
Sumber : BKBPP Kabupaten Garut tahun 2010 dan BPS Kabupaten Garut (Suseda tahun 20062009).
Akseptor KB Jumlah peserta KB di Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 334.548 peserta dari 466.793 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2006-2010 masing-masing adalah 68,67; 70,02; 71,06; 71,33 dan 71,67 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.58 Rasio akseptor KB di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Jumlah PUS
406.309
423.086
439.112
464.275
466.793
2.
Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)
279.009
296.240
312.032
324.046
334.548
3.
Jumlah Tidak Ber-KB
127.300
126.846
127.080
132.294
132.245
4.
Rasio Akseptor KB
68,67
70,02
71,06
71,33
Sumber : BKBPP Kabupaten Garut, Tahun 2011.
71,67
Pemberdayaan Perempuan Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik Sosial, Profesi maupun Kemasyarakatan serta Keagamaan, diantaranya : Gabungan Organisasi Wanita, Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat Organisasi Wanita di Bidang Kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi Wanita Profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana. Upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan. Pembangunan pemberdayaan perempuan masih dihadapkan pada permasalahan ketidakadilan dan ketidaksetaraan jender, yang mengakibatkan terbatasnya perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang pembangunan. Masalah-masalah lain yang terkait dengan sub-sektor ini adalah tingkat pendidikan perempuan rendah, terutama di wilayah pedesaan serta masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
10. Sosial dan Keagamaan
Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan proporsi terbesar pada tahun 2010 diantaranya adalah keluarga fakir miskin sebanyak 307.925 keluarga. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.59 Persentase Capaian Kinerja dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tahun 2006-2010 No
Jenis PMKS
1.
Anak Balita terlantar
2.
Anak terlantar
3.
Anak nakal
4.
Anak jalanan
5.
Wanita rawan social ekonomi
6.
Korban tindak kekerasan
7.
Lanjut usia terlantar
8.
Penyandang cacat
9.
Tuna Susila
10.
Pengemis
11.
Gelandangan
12.
Berkas waega binaan lembaga kemasyarakatan Korban penyalahgunaan Narkoba (NAPZA) Keluarga fakir miskin
13. 14. 15. 16.
Keluarga tinggal di Rumah tidak layak huni Keluarga bermasalah social psikologis
17.
Komunitas adat terpencil
18.
Korban bencana alam
19.
Korban bencana social
20. 21.
Pekerja imigran terlantar/bermasalah sosial Penyandang HIV/AIDS
22.
Keluarga rentan Jumlah
2006 26.992
2007 26.992
Jumlah 2008 26.992
2009 23.412
2010 23.412
57.662
57.662
57.662
46.465
45.656
502
502
502
809
809
2.224
2.224
2.224
708
692
31.585
31.585
31.585
39.705
39.705
958
958
958
929
914
36.836
36.836
36.836
36.388
36.363
5.326
5.326
5.326
8.275
8.275
158
158
158
289
269
261
261
261
401
435
5
5
5
33
56
223
223
223
325
325
9.565
9.565
9.565
434.481
435.460
336.317
336.317
307.925
73.490
73.490
73.490
54.935
56.935
76.380
76.380
76.380
397
397
397
12.893
12.893
12.893
12.893
209
209
209
292
1.642
3.003 166
1.050
166
1.082 98 8.644
770.147
771.126
671.983
550.207
549.591
Sumber : Dinsosnakertrans Kab.Garut, Tahun 2011.
Keagamaan Karakteristik masyarakat Kabupaten Garut yang religius menjadikan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, antara lain ditandai dengan semakin bertambahnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sarana pendidikan keagamaan, meningkatnya peringatan hari-hari besar keagamaan dan senantiasa terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, intern umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sodaqoh (ZIS), hibah/ wakaf dan dana keagamaan lainnya.
Walaupun masih belum optimal, namun hal itu cukup mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembiayaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk meningkatkan pengembangan kehidupan beragama, maka pembangunan kedepan perlu didukung dengan kebijakan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama dalam bermasyarakat. Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama. Jumlah mesjid di Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 4.869 unit, adapun jumlah pemeluknya sebanyak 2.737.140 jiwa. Rasio mesjid terhadap jumlah pemeluknya adalah 1 : 562,16 Ini artinya bahwa 1 mesjid digunakan oleh lk. 562 jiwa pemeluknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.60 Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Garut Tahun 2010 Bangunan tempat Jumlah Ibadah (unit) 1. Mesjid 4.869 2. Gereja 5 3. Pura 0 4. Vihara 1 5. Kelenteng 1 6. Lain-Lain 4.876 Jumlah Sumber : Bappeda Kab. Garut, 2011.
2010 Jumlah pemeluk 2.413.590 1.579 1.355 183 696
Rasio 495,71 315,86 183,41 695,73
2.417.404
11. Ketenagakerjaan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Daya serap tenaga kerja Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan PMA/PMDN berjumlah sebanyak 58.752 orang. Penyerapan tenaga kerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009. Namun rasio penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah PMA/PMDN pada tahun 2010 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009), di mana rasio penyerapan tenaga kerja pada
tahun 2006 mencapai 78 : 1, pada tahun 2007 mencapai 77 : 1 , pada tahun 2008 mencapai 76 : 1 dan pada tahun 2009 mencapai 77 : 1. Hal ini berarti pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 78 orang per PMA/PMDN, pada tahun 2007 terserap sebanyak 77 orang per PMA/PMDN, tahun 2008 terserap 76 orang per PMA/PMDN, tahun 2009 terserap 77 per PMA/PMDN dan tahun 2010 terserap 77 per PMA/PMDN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.61 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010 No.
2006
2007
2008
2009
2010
Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN
56.231
56.470
58.111
58.587
58.752
2
Jumlah seluruh PMA/PMDN
721
737
748
759
765
3
Rasio daya serap tenaga kerja
1 : 78
1 : 77
1 : 76
1 : 77
1 : 77
1
Uraian
Sumber : Dinasosnakertrans Kabupaten Garut tahun 2010.
12. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dan BMT Pada hakekatnya sistem ekonomi kerakyatan yang perlu diwujudkan adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diantara berbagai skala usaha tidak ada yang dirugikan bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan. Dalam rangka menciptakan kesetaraan usaha, dilakukan langkah-langkah yang mendorong dan mendukung pelaku ekonomi Koperasi usaha mikro kecil, menengah (KUMKM) dan BMT. KUMKM dan BMT memberikan peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Garut. Kebijakan umum KUMKM dan BMT yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan kualitas aparatur KUMKM dan BMT, peningkatan kapasitas lembaga/Organisasi Koperasi, UMKM dan BMT dan memberikan dukungan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya pemberdayaan KUMKM dan BMT yang lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Koperasi Usaha koperasi mencapai sebanyak 1202 unit pada tahun 2008 dengan jumlah anggota koperasi meningkat sebesar 0,15% yakni dari 232.172 orang pada tahun 2007 menjadi 233.909 orang pada tahun 2008.
Tabel 2.62 Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Garut Tahun 2007 – 2008 No. 1
Tahun
Uraian
2007
Perkembangan (%)
2008
Koperasi
1.186
Unit
1.202
Unit
1,35
- Non KUD
1.151
Unit
1.167
Unit
1,39
35
Unit
35
Unit
-
- KUD 2
Anggota
232.172
Orang
3
Modal Koperasi
307.847.680.000
Rp
4
Volume Usaha
329.836.800.000
5
SHU
8.526.859.000
6
Manajer
7
Karyawan
233.909
Orang
0,75
336.409.000.000
Rp
9.28
Rp
375.569.000.000
Rp
13,86
Rp
9.282.000
Rp
8,86
175
Orang
176
Orang
0,57
4.111
Orang
4.136
Orang
0,61
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Garut, Tahun 2008.
Jumlah koperasi aktif pada tahun 2010 sebanyak 949 koperasi. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008, jumlah koperasi ini meningkat sebesar 0,8%, yaitu dari 73,8% pada tahun 2008 menjadi 74,4% pada tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.63 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d 2010
No.
Uraian
1
Jumlah koperasi aktif
2
Jumlah koperasi
3
Persentase koperasi aktif
2006
2007
2008
2009
2010
830
843
881
912
949
1.131
1.154
1.194
1.225
1.262
73,4%
73%
73,8%
74,4%
75,2%
Sumber : Disperindagkop & UKM Kabupaten Garut, Tahun 2011.
Usaha Kecil Menengah Berkenaan dengan perkembangan usaha kecil menengah, jumlah UKM pada tahun 2008 mengalami peningkatan 1,71%, yakni dari 12.070 unit pada tahun 2007 menjadi 12.277 unit. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor UKM pada tahun 2008 sebanyak 29.386 orang, meningkat sebesar 10% dari tahun 2007 sebanyak 26.699 orang.
Tabel 2.64 Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha UKM di Kabupaten Garut Tahun 2007 – 2008 No.
Tahun
Uraian
2007 12.070
Perkembanga n (%)
2008
1
UKM
2
Modal Sendiri
349.900.150.187
Rp
384.890.150.187
Rp
10,00
3
Volume Usaha
822.715.108.077
Rp
904.987.108.077
Rp
10,00
4
Aset
407.976.289.160
Rp
448.774.289.160
Rp
10,00
5
Modal Luar
283.441.715.000
Rp
311.786715.000
Rp
10,00
6
Tenaga Kerja
Orang
10,06
26.699
Unit
12.277
Orang
29.386
Unit
1,71
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan BMT Kab. Garut, 2008
Pada tahun 2010, jumlah UKM di Kabupaten Garut mencapai sebanyak 13.165 UKM. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya (2006-2010).Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.65 Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d 2010 No. 1 2 3
Uraian Jumlah seluruh UKM Jumlah BPR Jumlah Koperasi
2006 9.285 1.131
2007 10.460 1.154
2008
2009
2010
12.071 1.194
12.850 1.225
13.465 1.262
Sumber : Disperindagkop & UKM Kabupaten Garut, Tahun 2011.
Jumlah BPR/LKM BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.66 Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Garut Tahun 2007 s.d. 2010 No.
Uraian
1.
Jumlah BPR
2.
Jumlah LKM
2007
2008 -
‐ Koperasi
2009 -
2010 -
-
64
67
68
69
1.154
1.194
1.225
1.265
‐ Non koperasi
Sumber : Disperindagkop & UKM Kabupaten Garut, Tahun 2011.
BMT Perkembangan usaha BMT pada tahun 2008 mencapai 64 unit dengan jumlah anggota sebanyak 6.177 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.67 Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha BMT 2007 – 2008 Tahun
No.
Uraian
1
BMT
2
Anggota
3
Modal BMT
4
Volume Usaha
5
SHU
6
Manajer
7
Karyawan
8
Aset
2007 64 5.616
Perkembanga n (%)
2008 Unit
64
Orang
6.177
Unit Orang
9,99
3.518.001.500
Rp
3.869.801.650
Rp
10,00
10.041.013.400
Rp
11.045.114.740
Rp
10,00
Rp
117.527.144
Rp
10,00
106.842.859 64
Orang
64
Orang
218
Orang
218
Orang
9.277.579.200
Rp
10.205.337.120
Rp
10,00
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan BMT Kab. Garut, Tahun 2008.
13. Penanaman Modal Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah investor dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Terkecuali pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 jumlah investasi secara keseluruhan relatif tetap, tetapi mengalami kemajuan dengan adanya 3 (satu) investor asing dari 4 investor. Perkembangan yang cukup singnifikan adalah dari tahun 2009 ke tahun 2010, yaitu 15 investor yang menanamkan modalnya di Kab. Garut. . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.68 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No. 1. 2. 3.
Uraian PMDN PMA Total
2006 1 1
Jumlah Investor 2007 2008 2009 2 4 1 3 2 4 4
Sumber : KPM Kabupaten Garut, Tahun 2010.
2010 14 1 15
14. Kebudayaan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Garut pada tahun 2009 sebanyak 48 unit, dari jumlah tersebut yang dilestarikan sebanyak 25 unit (52%). Jumlah yang dilestarikan pada tahun 2009 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (20072008). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.69 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
Uraian
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya 2006
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit) Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit) Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)
2007
2008
2009
2010
3
5
25
-
40
40
43
48
48
-
7,5
11,62
52
-
Sumber : Disbudpar Kabupaten Garut, Tahun 2010.
15. Kepemudaan dan Olahraga Pada tahun 2010 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Garut sebanyak 85 buah, sedangkan pada tahun 2006-2009, jumlah organisasi ini masingmasing sebanyak 70 buah pada tahun 2006, 74 buah pada tahun 2007, 79 buah pada tahun 2008, 80 buah pada tahun 2009 dan 85 buah pada tahun 2010. Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 42 buah, jumlah ini relatif naik bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.70 Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No. 1. 2.
Uraian Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olahraga
2006
2007
2008
2009
2010
70
74
79
80
85
34
37
38
40
42
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
16. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk Jumlah Linmas di Kabupaten Garut pada tahun 2010 mencapai 14.102 Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2010 tersedia jumlah Linmas sebanyak 51 orang. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2007 rasio Linmas mencapai 53, pada tahun 2008 mencapai 53 dan pada tahun 2009 mencapai 56. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.71 Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No.
Uraian
1.
Jumlah Linmas
2.
Jumlah Penduduk
3.
Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk
2006
2007
2008
2009
2010
-
12.322
12.322
14.102
14.102
2.274.973
2.309.775
2.345.108
2.513.680
2.737.526
-
53/10.000
53/10.000
56/10.000
51/10.000
Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah pos siskamling di Kabupaten Garut pada tahun 2010 mencapai 4.654 desa/kel. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah pos siskamling di Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebesar 1 : 10 desa/kel. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 4.654 buah. Rasio ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007, yang masing-masing mencapai 1 : 11 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.72 Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No.
Uraian
1.
Jumlah Pos Siskamling
2.
Jumlah Desa dan kelurahan Rasio Pos Siskamlingper desa/kelurahan
3.
2006
2007
2008
2009
2010
4.654
4.654
4.654
4.654
4.654
424
424
424
424
431
11
11
11
11
10
Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Garut, Tahun 2010.
17. Ketahanan Pangan Selama periode tahun 2004-2008, Pemerintah Daerah telah melakukan restrukturisasi kelembagaan, penempatan sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan kapasitas anggota legislatif. Sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, telah dilaksanakan penataan kelembagaan yang menghasilkan 26 Dinas/ Badan/ Lembaga dari jumlah awal 37 buah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7, 8, 9, 10, 11,12 dan 20 Tahun 2004. Sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilakukan pembentukan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006. Selanjutnya Peningkatan kinerja aparatur difokuskan pada perbaikan dalam pola pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan melalui dibentuknya kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang secara fungsional bertugas memberikan pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebagai bagian dari perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Wilayah, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut struktur organisasi perangkat daerah kembali mengalami penataan ulang dengan jumlah SKPD terdiri
dari 1 Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Wilayah, 18 Dinas, 6 Badan, 5 Kantor, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga tahun 2008, jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Garut mencapai 20.271 orang, dengan komposisi dari segi kepangkatan dan golongan, meliputi golongan I sebanyak 346 atau sebesar 1,71 %, golongan II sebanyak 4.749 orang atau sebesar 23,43%, golongan III sebanyak 5.792 atau sebesar 28,57% dan golongan IV sebanyak 9.384 orang atau sebesar 46,29%. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kinerja birokrasi antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, penataan regulasi dan peningkatan pengawasan. Meskipun demikian, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, antara lain tercermin dari masih adanya penyelenggaraan pelayanan yang belum sesuai dengan aturan baik dalam pelayanan administratif maupun dalam pelayanan jasa dan pelayanan pengadaan barang/jasa. Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SOPD serta mendukung terhadap peningkatan potensi PAD, kondisi yang ada menunjukkan masih rendahnya tingkat kemampuan maupun pengetahuan pengurus / penyimpan barang dalam pengelolaan barang milik daerah; Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah secara optimal; Lemahnya pengawasan dan pembinaan pengguna barang (SKPD) dalam pengelolaan barang milik daerah serta; belum tertibnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Berkenaan dengan penerapan e-government pada instansi Pemerintah Daerah, performance yang cukup baik diperoleh dari dibidang Teknologi Informasi, yang tercermin dengan diraihnya penghargaan Government Award dan The Most Favorite Website of The Year Award Tingkat Nasional oleh situs garut.go.id pada kompetisi BubuAward V.5 2007. Sebagai pemenang kompetisi web nasional, Kabupaten Garut dapat dipandang sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki potensi dan komitmen yang tinggi di bidang pengembangan telematika disamping itu dapat memperkenalkan potensi Garut ke dunia internasional seluas-luasnya. Di samping berbagai capaian kinerja yang menunjukkan kemajuan dalam pembangunan bidang aparatur, beberapa permasalahan lain dalam pembangunan Bidang Aparatur antara lain: a.
Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional.
b.
Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan renumerasi yang adil dan
layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. c.
Praktek penyimpangan yang mengarah wewenang (korupsi) belum teratasi.
d.
Pelayanan publik masyarakat.
e.
Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
belum
sesuai
dengan
pada tuntutan
penyalahgunaan dan
harapan
Bidang pemerintahan dan pembangunan Desa menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus selama periode 2004-2008. Fokus pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan desa adalah: Terselenggaranya pembangunan yang berbasis perdesaan; Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Pemantapan Program Raksa Desa. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha dan berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif; lemahnya sumber daya modal usaha; terbatasnya pasar dan informasi pasar kurang sempurna/asimetris; serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha adalah ketimpangan distribusi kekayaan dan kecurangan praktek bisnis dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Di samping itu tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan masih rendah disebabkan: (a) kurangnya representasi orang miskin; dan (b) terbatasnya ruang publik. Kurangnya representasi orang miskin disebabkan oleh: (1) lemahnya swa-organisasi; (2) kurang berkembangnya kepemimpinan kelompok; dan (3) lemahnya jejaring kaum miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbatasnya ruang publik disebabkan oleh: aparat pemerintah yang kurang memberi ruang partisipasi; elit politik yang tidak responsif; dan tata pemerintahan yang otokratis. 18. Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 431.510 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 2.417.404 jiwa penduduk sebanyak 236.029 ton (54,69 %). Jumlah ketersediaan pangan utama dan jumlah penduduk tahun 2010 meningkat bila dibandingkan tahun 2006-2009. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 20062010.
Tabel 2.73 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Garut Tahun 2008-2010 No
Uraian
1.
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)
2. 3.
Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Komsumsi Pangan Utama (ton) Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)
4.
2008
2009
2010
452.700
452.700
431.510
2.345.108
3.380.981
2.417.404
247.877
232.473
236.029
54,75
51,35
54,69
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu : UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2010 mempunyai peraturan perundang-undangan/regulasi terkait dengan ketahanan pangan, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.74 Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No 1.
2.
Uraian Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda : - Ada - Tidak Ada Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada : - Ada - Tidak Ada
2006
2007
√
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kab. Garut, Tahun 2011.
2008
√
2009
2010
√
√
19. Kearsipan Berdasarkan data dari Kantor Arsip, jumlah SKPD, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Garut pada tahun 2006-2010 sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.75 Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No.
Uraian
1.
Jumlah SKPD, Kecamatan dan Desa yang telah Menerapkan Arsip secara Baku Jumlah SKPD, Kecamatan dan Desa Persentase SKPD, Kecamatan dan Desa yang telah Menerpkan Arsip secara Baku
2. 3.
2006
2007
2008
2009
2010
136
143
165
172
179
435
435
492
492
492
31,26%
32,87%
33,54%
34,96%
36,39%
Sumber : Kantor Arsip Kabupaten Garut, Tahun 2011.
20. Komunikasi dan Informatika Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Garut terdiri dari : akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2010, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kabupaten Garut sebanyak 34 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 20 unit, jumlah titik hotspot sebanyak 6 titik, jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi sebanyak 80 buah serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 15 unit. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009) jumlah sarana/ prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang mengalami peningkatan hanya ketersediaan akses internet, di mana pada tahun 2009 jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet sebanyak 15 SKPD yang telah memiliki akses internet. Sarana/prasarana lainnya tidak mengalami peningkatan, bahkan jumlah radio komunikasi yang aktif mengalami kenaikan, sebanyak 15 radio yang aktif. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah sarana/prasarana komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010.
Tabel 2.76 Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No.
Uraian Jumlah SKPD yang memiliki akses internet Jumlah sistem informasi yang ada Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemda Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi Jumlah radio komunikasi yang aktif
1 2 3. 4. 5.
2006
2007
2008
2009
2010
-
-
-
15
34
20
20
1
6
6
80
80
80
80
80
6
10
10
15
15
Sumber : Setda Kabupaten Garut, Tahun 2011.
21. Perpustakaan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Jumlah perpustakaan Sampai dengan tahun 2010, Kabupaten Garut memiliki 1 buah perpustakaan umum daerah dan 189 perpustakaan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.77 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Garut Tahun 2009-2010 No.
Uraian
2009
2010
1
1
1.
Jumlah Perpustakaan Umum Daerah
2.
Jumlah Perpustakaan Desa
189
189
3.
Total Perpustakaan
190
190
Sumber : Perpustakaan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun Jumlah pengunjung ke perpustakaan umum pada tahun 2010 dapat diketahui sebanyak 4.001.486 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 3.641.581 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.78 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Garut Tahun 2009-2010 No.
Uraian
2009
2010
1.
Jumlah pengunjung perpustakaan umum darah
3.641.581
4.001.486
2.
Jumlah pengunjung perpustakaan desa
600.000
675.000
3.
Total pengunjung Perpustakaan (1+2)
4.241.581
4.676.486
Sumber : Perpustakaan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan Pada tahun 2010, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan umum Kabupaten Garut sebanyak 469.318 buah dengan total judul buku sebanyak 4.057.819 jenis, dengan rata-rata jumlah buku per jenis (setiap judul) sebanyak 1.270 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.79 Jumlah Ketersediaan Buku Pada Perpustakaan Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2009-2010 No.
Uraian
2009
2010
1.
Jumlah Judul Buku
468.318
469.318
2.
Total Jumlah Buku
4.054.319
4.057.819
3.
Rata-rata Jumlah Judul Buku
-
1.270
Sumber : Perpustakaan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Sebagai sektor paling dominan dalam struktur perekonomian kabupaten Garut, subsektor pertanian sebagai penyumbang terbesar adalah subsektor tanaman bahan makanan, namun demikian, apabila dicermati lebih mendalam, kontribusi nilai tambah di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan selama periode 2004-2008. Menurunnya peran sektor pertanian terhadap ekonomi, disamping karena terjadinya pergeseran struktur ekonomi, dimana kegiatan ekonomi masyarakat mengalami transisi dari sektor primer ke sekunder/tersier, juga diakibatkan bertambahnya jumlah dan variasi keahlian penduduk, disamping luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Selain itu, dengan intensifikasi yang minim, lahan yang dikelola oleh para petani kita masih sangat minim dan cenderung
mengarah pada petani gurem yang mencapai sebesar 80,1% pada tahun 2003. Kondisi inilah yang menyebabkan pergeseran perekonomian Kabupaten Garut ke arah sektor-sektor non primer. Tabel 2.80 Perbandingan Luas Lahan dan Jumlah Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan di Kabupaten Garut Tahun 1983, 1993 dan 2003 No.
Uraian
1983
1993
2003
1.
Lahan yang dikuasai Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan (000 Ha) Rumahtangga Pertanian pengguna lahan (000) Rata-rata (Ha) Rumahtangga Pertanian Yang Menguasai Lahan < 0,5 Ha (000) Rumahtangga Pertanian yang menguasai lahan > 0,5 Ha (000) Persentase Rumahtangga Pertanian Gurem (%)
98
95
101
246 0,40 183
250 0,38 199
277 0,36 222
63
51
55
74,39
79,60
80,1
2. 3. 4. 5. 6.
Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2011.
Sektor Pertanian secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan), disamping itu memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 32,57% dari jumlah penduduk bekerja. Beberapa produk pertanian Kabupaten Garut yang dikategorikan sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Garut sebagai berikut : a) Agribisnis Tanaman Pangan Unggulan, meliputi Padi Sawah, Jagung, Kedelai; b) Agribisnis Tanaman Sayuran Unggulan, meliputi Kentang Cabe Merah, Tomat; c) Agribisnis Tanaman Buah-buahan Unggulan yaitu Jeruk Keprok/Siam Garut; d) Agribisnis Tanaman Perkebunan Unggulan meliputi, Akar Wangi, Aren, Teh, Tembakau; e) Agribisnis Peternakan Unggulan, meliputi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong, Domba, Produksi Daging, Produksi Susu, Produksi Kulit Ternak; f) Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan, meliputi komoditas perikanan darat berupa ikan mas, nilem dan nila serta potensi perikanan laut berupa budidaya rumput laut, budidaya tambak udang dan perikanan tangkap. Produk Unggulan dikembangkan, disumbangkannya produk tersebut
Daerah tersebut memiliki prospek yang baik untuk mengingat nilai tambah pendapatan yang cukup besar, dan permintaan pasar terhadap produkterus meningkat seiiring pertambahan penduduk,
meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya pemahaman terhadap gizi, bertambahnya industri makanan dan industri lainnya yang mengolah hasil-hasil pertanian, dan meningkatnya kunjungan wisatawan. Namun demikian, dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat dibandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Disamping itu, hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Kendati demikian, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat tahan terhadap gejolak moneter yang ada, selain itu sektor ini tetap menunjukan sebagai sektor yang utama bagi perekonomian Kabupaten Garut baik dilihat dari perannya dalam pembentukan PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum penduduk yang terlibat di sektor pertanian dapat dibedakan menjadi petani usaha dan petani buruh. Petani usaha mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian yang dijualnya sedangkan buruh tani mengandalkan pendapatannya dari upah yang dibayar oleh petani usaha. Dalam hubungan ini terlihat bahwa petani usaha memiliki resiko atas apa yang diusahakannya sedangkan buruh tani tidak memiliki resiko. Dalam hal pendapatan, petani usaha memiliki pendapatan yang fluktuatif sesuai hasil dan harga yang diterimanya, sedangkan buruh tani cenderung stabil pada kisaran angka tertentu. Pendapatan usaha tani sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu hasil pertaniannya dan harga atas hasil pertaniannya. Hasil pertanian cenderung dipengaruhi oleh faktor internal petani, sedangkan harga hasil pertanian dipengaruhi oleh faktor eksternal petani. Dari dua faktor di atas yang sangat mempengaruhi kesejahteraan petani adalah faktor harga hasil pertanian. Untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan salah satu indikator yang dipergunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi nilai NTP di atas 100, maka semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.Indeks harga yang dibayar petani mencerminkan perkembangan harga atas barang-barang kebutuhan petani meliputi konsumsi rumah tangga, biaya produksi usaha pertanian dan penambahan barang modal. Pada tahun 2007, beban kebutuhan petani semakin meningkat hal ini ditunjukkan dengan naiknya nilai Ib dibanding tahun sebelumnya. Nilai Ib pada tahun 2007 adalah sebesar 184,76 atau
mengalami kenaikan sebesar 2,61 persen dibanding harga pada tahun 2006. hal ini menunjukkan adanya kenaikan terhadap harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani. Ib dibentuk oleh dua komponen yaitu sektor konsumsi rumah tangga dan sektor biaya produksi, dan pembentukan barang modal. Secara umum Nilai Tukar Petani Kabupaten Garut selama periode 2005 – 2007 mengalami fluktuasi, dimana Nilai tukar petani pada tahun 2007 meningkat menjadi 117,66 dari 101,43 pada tahun 2006 artinya kenaikan harga produk pertanian meningkat cukup signifikan dibanding kenaikan harga kebutuhan petani. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan indeks yang diterima yang cukup signifikan yaitu mencapai sebesar 16,93 persen yang disebabkan harga-harga hasil tanaman bahan makanan mengalami kenaikan. Tabel 2.81 Indeks Harga Yang Diterima dan Dibayar Petani serta Nilai Tukar Petani di Kabupaten Garut Tahun 2005-2007 (1999 = 100,00) INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI TAHUN
SUB SEKTOR
INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI KELOMPOK
NILAI TUKAR PETANI (NTP)
TBM
TPR
INDEKS UMUM (It)
KRT
BPPBM
INDEKS UMUM (Ib)
Rata-rata 2005
125,03
218,29
126,39
130,80
144,99
134,44
94,14
Rata-rata 2006
156,42
327,46
158,91
153,04
166,95
156,61
101,43
Rata-rata 2007
213,97
432,96
217,15
186,03
181,07
184,76
117,66
Sumber : BPS Kab. Garut, Tahun 2007.
Potensi lain dalam sektor pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Secara umum, walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang
merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barangbarang industri hasil pertanian. Tabel 2.82 Jumlah Penduduk yang Bekerja, Persentase Pekerja di Sektor Pertanian, dan Kontribusi Sektor Pertanian pada Pembentukan NTB Kabupaten Garut Tahun 2004-2008*
Tahun
Jumlah Penduduk Yang Bekerja
Penduduk yang Pekerjaan Utamanya di Sektor Pertanian (%)
Kontribusi NTB Sektor Pertanian terhadap Pembentukan PDRB (%)
Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Peternakan (Juta)
2004
792.040
40,28
50,70
5.741.483
2005
799.481
30,85
50,05
6.855.144
2006
839.688
31,99
47,91
7.612.539
2007
886.746
31,45
47,90
8.485.344
2008*
890.740
32,57
47,14
9.910.617
Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2008.
Beberapa prestasi yang telah diraih di bidang pertanian diantaranya penghargaan Presiden RI dalam program ketahanan pangan bidang tanaman pangan tahun 2008 yang berhasil meningkatkan produksi padi lebih dari 5% , serta penghargaan Presiden RI dalam program ketahanan pangan bidang hortikultura tahun 2008, yang diterima oleh PD. Hade Farm (komoditi paprika) dari Giri Jaya kecamatan Cikajang. Terkait dengan indikator kinerja dalam urusan pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut :
Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Produktivitas padi di Kabupaten Garut pada tahun 2010 mencapai 62,24kw/ha. Produktivitas ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2009), di mana pada tahun 2009produktivitas padi mencapai 59,38 kw/ha. Produktivitas sayuran pada tahun 2010 mencapai 182,16 kw/ha, bila dibandingkan dengan 2009 produktivitas ini meningkat, di mana pada tahun 2009 produktivitas sayuran mencapai 180,24kw/ha. Produktivitas buah-buahan pada tahun 2010 mencapai 36,58kw/pohon, produktivitas ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 produktivitas buah-buahan mencapai 32,91kw/pohon. Produktivitas tanaman hias pada tahun 2010 adalah sebesar mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009. Pada
tahun 2009 produktivitas tanaman hias mencapai 15,13 tangkai/m2sedangkan pada tahun 2010 sebanyak13,11tangkai/m2. Produktivitas perkebunan untuk produk unggulan di Kab. Garut pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya (2009). Pada tahun 2010 produktivitas perkebunan mencapai 12,48ton/ha sedangkan tahun 2009 masing-masing mencapai 11,28ton/ha. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 2.83 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010 No. 1.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
Luas Tanam (ha)
126.006
143.222
135.508
140.246
153.310
Luas Panen (ha)
126.332
128.400
130.476
135.477
147.602
Produksi (ton)
646.229
681.105
730.167
804.457
918.735
51,15
53,03
55,96
59,38
62,24
Luas Tanam (ha)
109.470
109.019
107.527
117.092
124.941
Luas Panen (ha)
107.847
97.231
99.912
107.522
114.540
Produksi (ton)
902.644
873.574
930.577
1.076.495
1.069.187
83,70
89,85
93,14
93,73
94,22
Luas Tanam (ha)
32.149
34.086
32.726
34.620
40.097
Luas Panen (ha)
32.537
34.579
34.249
36.173
39.484
Produksi (ton)
583.057
626.062
623.680
651.980
719.257
Produktivitas (Kw/ha)
179,20
181,05
182,10
180,24
182,16
5.532.057
5.881.455
5.999.777
6.077.710
6.014.374
5.980.375
6.610.153
8.188.340
8.979.588
8.025.104
202.049
232.799
284.726
295.562
243.558
33,79
35,22
34,77
32,91
36,58
19.682
19.205
17.113
16.552
10.759
Padi
Produktivitas (Kw/ha) 2.
Palawija
Produktivitas (Kw/ha) 3.
4.
Sayuran
Buah-buahan Sisa Tanam Akhir (pohon) Tan. Yang Menghasilkan(m2) Produksi (ton) Produktivitas (kg/pohon)
5.
Tanaman Hias Luas Tanam (m2)
No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
Luas Panen (m2)
41.723
12.231
17.685
12.635
12.850
Produksi (tangkai)
444.171
310.717
311.457
191.164
168.449
10,65
25,40
17,43
15,13
13,11
Sisa Tanam Akhir (m2)
27.974.851
22.901.627
4.919.248
5.100.083
47.832.518
Luas Panen (M2)
40.168.852
44.113.311
19.109.302
5.995.185
5.584.457
Produksi (tangkai)
111.894.593
92.953.729
44.568.072
10.994.217
10.159.700
2,79
2,11
2,33
1,83
1,82
1.216,00
1.881,00
1.780,00
4.016,00
4.281,00
10.640,00
10.791,00
11.189,00
9.866,00
11.223,00
1.835,00
1.755,00
1.788,00
1.718,00
2.103,00
6.674,68
6.783,13
7.257,00
9.706,00
11.616,60
6,76
6,85
6,92
11,28
12,48
Produktivitas (tangkai/m2) 6.
7.
Tanaman Obat
Produktivitas (tangkai/m2) Perkebunan (unggulan) Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Tanaman Menghasilkan (TM) Tanaman Rusak (TR) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
Sumber : Dinas TPH, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Garut, tahun 2010.
2. Peternakan, Perikanan dan Kelautan Terkait dengan indikator kinerja dalam urusan peternakan, perikanan dan kelautan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu Pada tahun 2010 jumlah produksi daging mencapai 8.649.487 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 3,63 kg/kapita/th. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 produksi daging mencapai 6.202.563 kg dan konsumsi daging 2,64 kg/kapita/th, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Garut. Konsumsi telur di Kabupaten Garut pada tahun 2010 mencapai 1,7 kg/ kapita/th, dengan jumlah produksi sebanyak 4.057.522 kg. Jumlah konsumsi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009), yaitu konsumsi telur pada tahun 2006 mencapai 1,52 kg/kapita/th, pada tahun 2007 mencapai 1,54 kg/kapita/th dan pada tahun 2008 mencapai 1,39 kg/kapita/th. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi pada setiap tahunnya (2006-2010). Konsumsi susu di Kabupaten Garut pada tahun 2010 mencapai 3,89 kg/kapita/tahun, sementara konsumsi susu nasional adalah sebesar 10,47 kg/kapita/tahun, sehingga belum memenuhi batas standar
konsumsi susu nasional. Jumlah konsumsi tahun 2010 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008-2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan tahun 2007, di mana pada tahun 2006 tahun mencapai 3,97 kg/kapita/th dan tahun 2007 jumlah konsumsi susu mencapai 4,06 kg/kapita/th. Sama halnya dengan jumlah konsumsi, jumlah produksi pun pada tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 2.84 Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No. 1.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
Produksi (kg)
5.995.554
6.293.587
6.647.151
6.202.563
8.649.487
Konsumsi (kg/kapita/th)
2,3
2,55
2,60
2,64
3,63
Produksi (kg)
3.261.080
3.381.180
3.497.209
3.913.665
4.057.522
Konsumsi (kg/kapita/th)
1,52
1,54
1,39
1,4
1,70
Produksi (kg)
19.473.024
19.732.016
19.834.821
19.838.880
27.787.500
Konsumsi (kg/kapita/th)
3,97
4,06
3,8
3,2
3,89
Daging :
2.
Telur
3.
Susu
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut Tahun 2010.
Produksi Perikanan Produksi ikan di Kabupaten Garut pada tahun 2010 tercatat sebanyak 41.534,30 ton. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya (tahun 2006-2009). Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2010 mencapai 21,50 kg/perkapita/tahun. Jumlah ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Garut, di mana pada tahun 2006 jumlah konsumsi ikan mencapai 20,59 kg/kapita/tahun, pada tahun 2007 mencapai 20,80 kg/kapita/tahun, tahun 2008 mencapai 21 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2009 mencapai 21,30 kg/kapita/tahun. Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 2006-2010.
Tabel 2.85 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Garut Pada Tahun 2006- 2010 2006
2007
2008
2009
2010
- Target
30.414,26
31.084,00
31.891,00
34.485,87
41.403,99
- Realisasi
30.207,00
30.963,17
32.628,97
35.234,91
41.534,30
No. 1.
Uraian Produksi Ikan (ton)
2.
Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)
20,59
20,80
21,00
21,30
21,50
3.
Persentase Konsumsi Ikan terhadap Realisasi Produksi
64,49
64,45
66,26
69,48
80,45
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut Tahun 2011.
3. Kehutanan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi Luas kawasan hutan dan lahan kritis di Kabupaten Garut yang di rehabilitasi pada tahun 2010 mencapai 3.050,84 ha dari 62.856 Ha lahan dan hutan kritis yang ada di Kab. Garut. Bila dibandingkan dengan tahun2007, rehabilitasi luas hutan dan lahan kritis mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu seluas 15.861 Hadari 62.856 Ha lahan dan hutan kritis secara keseluruhan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rehabilitasi hutan dan lahan kristis di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2006-2010. Tabel 2.86 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010
No.
1.
Uraian
Jenis
Luas hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (ha)
Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Konservasi Hutan Rakyat
TOTAL 2.
Total luas hutan dan lahan kritis (ha)*)
Hutan Produksi Hutan Lindung
2006
2007
2008
2009
2010
203,11
665,7
86,17
112,1
135,84
1.818,77
4.486,26
2.015,92
-
-
-
-
-
-
-
5.175
10.710
3.169,60
3.095
2.915
7.196,88
15.861,96
5.271,69
3.207,10
3.050,84
4.838
4.838
4.838
4.838
4.838
5.252
5.252
5.252
5.252
5.252
No.
Uraian
Jenis
2006
2007
2008
2009
2010
3.732
3.732
3.732
3.732
3.732
49.034
49.034
49.034
49.034
49.034
62.856,00
62.856,00
62.856,00
62.856,00
62.856,00
4,20
13,76
1,78
2,32
2,81
34,63
85,42
38,38
-
-
-
-
-
-
-
10,55
21,84
6,46
6,31
5,94
Hutan Konservasi Hutan Rakyat TOTAL Persentase Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
3.
Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Konservasi Hutan Rakyat
Sumber : Data Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2006-2010. Ket: *) Updating data lahan kritis di Kabupaten Garut yang diperoleh dari citra satelit.
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Garut terus mengalami penurunan dengan dengan adanya kegiatan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Persentase luas kawasan hutan yang rusak tahun 2006 sebesar 3,65 % dari 26.727 ha menjadi 0,21 % dari 26.727 ha pada tahun 2010.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.87 Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No. 1. 2. 3.
Uraian Luas Kawasan Hutan Yang Rusak Total Luas Kawasan Hutan Persentase Luas Kawasan Hutan yang Rusak
2006
2007
2008
2009
2010
976,23
325,48
144,45
27,12
56,08
26.727
26.727
26.727
26.727
26.727
3,65
1,22
0,54
0,10
0,21
Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2010.
4. Energi dan Sumberdaya Mineral Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Energi Beberapa potensi energi di Kabupaten Garut yang dapat dimanfaatkan antara lain: (a). Energi panas bumi (geothermal) (b). Energi Mikrohidro (c).
Energi Biogas
(d). Energi matahari (surya) (e). Energi bahan bakar nabati (limbah organik) Adapun perincian jenis-jenis energi non fosil tahun 2006-2010 ditampilkan pada tabel di bawah ini: Tabel 2.88 Jenis-jenis Potensi Energi Non Fosil di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No 1 2 3 4 5
Jenis Energi
Potensi
Panas Bumi Mikrohidro Biogas (Biodigester) Matahari
1045 MW 95,26 MW N/A Tidak Terbatas
Bahan bakar nabati (Bioetanol)
N/A
2006 1045 95,26 N/A ~
2007 1045 95,26 N/A ~
Tahun 2008 1045 95,26 N/A ~
2009 1045 95,26 N/A ~
2010 1045 95,26 N/A ~
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Sumber : Bappeda Kab. Garut, Tahun 2010.
Adapun perincian rasio elektrifikasi tahun 2008-2010 ditampilkan pada tabel di bawah ini: Tabel 2.89 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Garut Tahun 2008-2010 No
Perincian
Tahun 2008
2009
2010
1
Rumah Tangga
421.156
329.181
385.865
2
Pelanggan
23.393
279.052
306.957
3
RE (%) Dinamis
45%
54%
55%
Sumber : Bappeda Kab. Garut, Tahun 2010.
Sumber Daya Mineral Secara fisiologis di Kabupaten Garut terdapat banyak aktivitas vulkanisme dan tektonik yang berkembang secara dinamis, sehingga sangat dimungkinkan terdapatnya potensi endapan mineral, baik mineral logam, non logam maupun potensi panas bumi sebagai sumber energi alternatif. Berlangsungnya proses hidrotermal pada fasa akhir aktivitas vulkanik menyebabkan terjadinya pelapukan batuan dasar, sehingga membentuk endapan mineral yang tergolong ke dalam mineral industri seperti kaolin di Kecamatan Malangbong. Demikian pula aktivitas vulkanik lainnya menghasilkan endapan hasil erupsi gunung berapi seperti tuf, lapili, bongkahan andesit dan basal yang hasilnya dapat dimanfaatkan sekarang ini sebagai bahan galian C seperti yang terdapat di Gunung Guntur, begitu pula dengan endapan belerang yang terdapat di Gunung Papandayan dan Talaga Bodas. Sektor ini merupakan sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan mengingat masih banyaknya lokasi-lokasi potensial yang belum tereksploitasi. Potensi pertambangan lain yang dapat diidentifikasi mencakup emas, pasir besi, biji besi, batubara, batu templek, obsidian dan perlit, batu andesit, batu gamping, tanah liat, batu setengah permata, granit dan mangan. Tabel 2.90 Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara di Kabupaten Garut Tahun 2008
No
Jenis Mineral & Batubara
Lokasi (Kec)
Daerah Prospek
1
Emas dmp. 126.011 Kg (Terukur)
Pamulihan, Pakenjeng,Talegong Cisewu, Caringin, Banjarwangi, Cikajang, Peundeuy, Singajaya, Cibalong, Cisompet,Bungbulang, Mekarmukti, Wanaraja, Karangpawitan
Ciarinem, Cijahe, Cijaringao, Sukul, Pasirgaru
2
Pasir Besi 9.000.000 Ton (Terukur) 13.500000Ton(Terindikasi)
Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Caringin, Mekarmukti
Cimerak, Sayang heulang, Cibera, Citanggeuleuk, Cijayana, Ranca buaya
3
Bijih Besi 150.000.000 Ton Terhipotesa
Cibalong, Cikelet, Bungbulang Caringin
Banyuasih, Ciawitali, Cileuleuy, Cikabunan
4
Belerang 360.000 Ton (Terukur)
Cisurupan, Wanaraja
Papandayan,Talagabodas
5
Batubara 1.000.000 Ton (Terindikasi)
Singajaya, Cibalong.
Girimukti, Dahu
6
Batu Templek 8.500.000 M3 (Terukur)
Cisewu, Caringin
Loa, Sukarame
7
Kaolin 8.721.336 M3 (Terukur)
Malangbong
Karaha, Citeras,
8
Obsidian Perlit 75.000.000 Ton (Terindikasi)
Pasir Wangi
G. Kiamis
No
Jenis Mineral & Batubara
Lokasi (Kec)
Daerah Prospek
9
Pasir & Sirtu 100.000.000 Ton 95.000.000 M3 Terindikasi
Tarogong Kaler, Samarang ,Leles
10
Batu Andesit 200.000.000 M3 (Terindikasi)
Cisewu, Cikajang, Pakenjeng
11
Tanah Liat 100.000.000 M3 (Terindikasi)
Bayongbong
12
Batugamping 800.000.000 M3 (Terindikasi)
Caringin
Cikabunan
13
Batu ½ permata 120.000 Ton (Terukur)
Caringin, Cisewu, Bungbulang Cisompet, Pameungpeuk Pakenjen
G.Kencana, Cilubang Cipicung, Sinarjaya Kiarapayung, Tj. Jaya
14
Granit 15.000.000 M3 (Terukur) Diatom 150.000 Ton (Terukur)
Bungbulang
Gunamekar
16
Mangan 180.000 Ton (Terindikasi)
Cibalong, Cisompet
17
Tembaga 26.000.000 Ton terindikasi
Bungbulang, Caringin
15
G. Guntur, Cikatomas Haruman
Cibatu Cicuri, Jatisari
Sumber : Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2008.
Potensi sumberdaya mineral dan batu bara sebagai potensi lokal Kabupaten Garut sangat besar. Dan berdasarkan hasil eksplorasi maupun penelitan terbagi kedalam 3 (tiga) katagori sebagai berikut : 1.
Terukur yaitu cadangan sumberdaya mineral yang sudah diketahui dengan pasti, baik kualitas, penyebaran, bentuk dan ukuran dalam jumlah yang dimiliki, tingkat kepercayaan sebesar 80 – 85 % dari seluruh cadangan yang ada sekitar (8 jenis mineral).
2.
Terindikasi yaitu cadangan sumberdaya mineral yang telah diselidiki dengan tingkat keyakinan 50 – 65 % dari total yang diindasikan (8 jenis mineral).
3.
Terhipotesa yaitu cadangan sumberdaya mineral yang sudah diketahui batas penyebarannya dan ukuran suatu bentuk cadangannya dengan tingkat keyakinan perolehannya 20 – 30 % dari cadangan terhipotesa.
Tabel 2.91 Potensi Mineral Logam di Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 No 1
2
Potensi
Perusahaan
Emas
Luas Areal Ha.
Kegiatan 2012
2013
2014
Eksplorasi
11.770
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
Eksploitasi
Eksploitasi
Eksploitasi
4.800
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
Eksploitasi
Eksploitasi
PT. TIGER ROOT
Eksplorasi
2.000
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
PT. INTI BUMI
Eksplorasi
2.000
Eksplorasi
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
PT. ALAM MINERAL
Eksplorasi
PT. ASGA RINDO
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploi tasi
Eksploi tasi
Eksploitasi
Eksploitasi
340
Eksploitasi
Eksploitasi
Eksploitasi
Eksploitasi
Eksploitasi
PT. ALFARIN JAYA
Eksplorasi
4.000
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
PT. TIGER ROOT
Eksplorasi
2.000
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
PT. MEGAH CIPTA
Eksplorasi
4.700
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
PT. MINERAL NATURAL RESOURCES
Eksplorasi
4.000
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
PT. HOYA
Eksplorasi
2.000
Ekplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
PT. ANTAM
Pasir / Bijih Besi
Existing
2010
2011
Eksplorasi 2.160
3
Tembaga
PT. KSR
Eksplorasi
2.400
FS/ AMDAL
Eksploitasi
Eksploitasi
Eksploi tasi
Eksploitasi
4
Batu Bara
PT. ASGARINDO
Eksplorasi
1.000
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
5
Tanah Diatomit
PT. TIGER ROOT
Eksplorasi
1.000
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
6
Obsidian Perlit
PT. MEGAH CIPTA
Eksplorasi
1.000
Eksplorasi
Eksplorasi
FS/ AMDAL
FS/ AMDAL
Eksploitasi
Sumber : Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2010.
Tabel 2.92 Ijin Usaha Pertambangan 2004-2008 No 1 2 3
Jenis Ijin IUP Eksploitasi Mineral Non Logam IUP Eksploitasi Mineral Logam IUP Eksplorasi Mineral Logam
2004 15 12
2005 4 4
Tahun 2006 13 1 4
2007 1 9
2008 6 1 13
Sumber : Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2008.
Dalam kegiatan pertambangan tidak terlepas dari aktivitas penambangan, sehingga dalam pengendaliannya perlu dikeluarkan izin untuk perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan. Jumlah perusahaan pertambangan yang mempunyai izin pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan (KP) atau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam pada tahun 2007
sebanyak 17 perusahaan sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 4 perusahaan. Sementara itu pada tahun 2008 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP Eksploitasi mineral non logam sebanyak 13 Perusahaan jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2007 sebanyak 14 perusahaan. Pada tahun 2008 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP Eksploitasi mineral non logam sebanyak 6 perusahaan.dan sampai tahun 2009 perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 14 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan (IUP) Eksploitasi dengan skala besar, dengan rincian sebagai berikut : 1.
2.
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebanyak 13 (tiga belas) izin. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi sebanyak 1 (satu). Izin Mineral logam Golongan B. Pasir besi A.n. PT. Asgarindo Prima Utama Luas 340 Ha (tahap persiapan) Luas Keseluruhan IUP Eksploitasi yang telah dikeluarkan sebesar 340 Ha
Tabel 2.93 Target Landrent Mineral Logam dan Penyerapan Tenaga kerja Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014 No 1 2.
Kegiatan Landrent (Rp.) Tenaga kerja (Orang)
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
187.000.000
171.175.000
175.000.000
179.000.000
181.339.752
3.600
4.320
5.184
6.225
7.180
Sumber : Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2011.
Pada kegiatan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pembayaran Iuran Tetap/ Landrent langsung disetor kepada Pemerintah Pusat, sedangkan daerah mendapat Bagi hasil. Dan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah pusat dan Daerah . Bahwa sektor Pertambangan Umum dibagi sebagai berikut : 1.
80% (delapan puluh persen) dari penerimaan iuran tetap (laud
rent). Dibagi dengan perincian : a. b.
2.
Bagian propinsi sebesar 16% (enam belas persen). Bagian kabupaten/kota penghasil sebesar 64%(enam puluh empat persen). 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) dibagi dengan perincian : a. Bagian propinsi sebesar 16%(enam belas persen).
b. c.
Bagian kabupaten kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen). Bagian kabupaten / kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen).
Sedangkan dari kegiatan usaha pertambangan eksploitasi sumberdaya mineral baik logam maupun non logam sampai tahun 2009 baru dapat menyerap tenaga kerja sekitar 3000 orang 5. Pariwisata Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Kunjungan Wisata Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Garut sejak tahun 20092010 sebanyak 38 obyek. Jumlah kunjungan ke-38 obyek wisata tersebut sebanyak 1.802.853 orang pada tahun 2010. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2008), di mana pada tahun 2006 jumlah yang berkunjung ke-36 obyek sebanyak 1.357.148 orang, pada tahun 2007 sebanyak 1.425.696 orang, pada tahun 2008 sebanyak 1.579.526 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 1.650.913 orang yang berkunjung ke 38 obyek. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata sebanyak 37.699 orang pada tahun 2006, sebanyak 39.603 orang pada tahun 2007, sebanyak 41.566 orang pada tahun 2008, sebanyak 43.445orang pada tahun 2009 dan sebanyak 47.444 orang pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.94 Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Kunjungan di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 No.
Uraian
1.
Jumlah obyek wisata (obyek)
2.
Jumlah kunjungan wisata (orang)
3.
Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)
2006
2007
2008
2009
2010
36
36
38
38
38
1.357.148
1.425.696
1.579.526
1.650.913
1.802.853
37.699
39.603
41.566
43.445
47.444
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Tahun 2010.
6. Perdagangan Indikator kinerja urusan perdagangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sarana Perdagangan Kegiatan perdagangan di Kabupaten Garut ditopang oleh 15 buah pasar kabupaten (tradisional), 39 pasar modern dan 3 unit STA (Sub Terminal Agribisnis) yang berada di Kec. Bayongbong, Kec. Cikajang dan Kec. Mekarmukti. Dilihat dari klasifikasi pedagang berdasarkan golongan, baik kecil, menengah maupun besar pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 2,85% yakni dari 14.667 pedagang pada tahun 2007 menjadi 15.529 pedagang pada tahun 2008. Sementara itu jumlah agen/grosir mengalami peningkatan sebesar 7,98%.
Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah Agen / Grosir dan Sarana Perdagangan di Kabupaten Garut Tahun 2007-2008 AGEN/ GROSIR
SARANA PERDAGANGAN
No
JENIS BARANG
2007
2008
No
1 2 3
Sembako BBM (Minyak Tanah) Pupuk Jumlah
37 24 11 75
50 24 10 88
1 2 3
Sumber : Disperindagkop & UKM Kab. Garut, 2008.
JENIS Pasar Modern Pasar Tradisional STA Jumlah
2007
2008
28 15 3 48
39 15 3 52
Tabel 2.96 Perkembangan Jumlah WDP dan Pedagang Formal di Kabupaten Garut Tahun 2007-2008 JUMLAH WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP) No BENTUK 2007 2008 1 Perorangan 12.811 13.794 2 Koperasi 799 824 3 CV 1.391 1.541 4 PT 361 394 5 BUMD/BUMN 60 63 Jumlah 15.422 16.616
JUMLAH PEDAGANG FORMAL No 1 2 3
GOLONGAN Kecil Menengah Besar
2007 13.335 1.249 83
2008 14.443 1.352 98
Jumlah
14.667
15.893
Sumber : Disperindagkop & UKM Kab. Garut, 2008.
Nilai Ekspor Perkembangan usaha ekspor di Kabupaten Garut ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor terdiri dari teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar
wangi, jaket kulit, kulit tersamak, kerajinan dari akarwangi, vanili dan kain sutera dengan negara tujuan ekspor yaitu: USA, Inggris, Belanda, Rusia, Mesir, Jepang, Singapura, Irak, Iran, Srilanka, India, Korea, Kanada, Jerman Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Nilai ekspor tahun 2008 mencapai US$ 18.354.212,60 meningkat sebesar 2,7% dari tahun 2007 sebesar US$ 17.863.766,68. Tabel 2.97 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas di Kabupaten Garut Tahun 2007 – 2008 No
KOMODITI
1
Teh Hitam
2
Teh Hijau Jepang
3 4
7.528.460
17.820
Kg
18.672
Karet
1.610.110
Kg
1.735.698
Bulu Mata Palsu
9.425.200
Psg
3.958.584
25.510
Kg
23.520
Kg
1.364.587
9.488
Ptg
426.040,56
5.693
Kg
1.850.400
Sqf
65.360
Kg
Minyak Akar Wangi
6
Jaket Kulit
8
2008 NILAI (US$)
Kg
5
7
2007 VOLUME
Kulit Tersamak
Kain Sutera
5.296.511
72.000
M
18.000
Kg
VOLUME
882.000
Kg
18.672
Kg
1.735.698
Singapura, Jepang
Psg
3.958.584
USA, Inggris, Canada, Spanyol, Srilanka, Thailand, Jerman, Mexico, Jepang, Korea Selatan, Malaysia
Kg
1.364.587
Jepang, Singapura, Inggris, USA, Swiss, Italia, Jerman, Hongkong, India
9.488
Ptg
426.040,56
5.693
Kg
1.850.400
Sqf
65.360
Kg
5.296.511
17.820 1.610.110 9.425.200
23.520
Kg
72.000
M
18.000
Kg
Singapura, Malaysia, Taiwan, Australia Singapura, Malaysia, Taiwan, Cina
882.000
Jepang, USA Singapura, Jepang, USA
12.750
Kg
367.715,00
12.750
Kg
404.487
10
Kerajinan dari Akar Wangi
5.850
Bh
29.543
5.850
Bh
29.543
1.440
Kg
1.440
Kg
600
Kg
118.734,00
600
Kg
118.734,00
7.077.314
Kg
18.354.212,60
7.077.314
Kg
18.354.212,60
JUMLAH
Jerman, Belanda
1.887.408
Minyak Nilam
Vanila
Inggris, Belanda, Jepang, Iran, Australia, Belgia, Italia, Jerman, Maroko
7.528.460
9
11
NEGARA TUJUAN
Kg
25.510
1.887.408,00
NILAI (US$)
Singapura, Malaysia, USA USA, Inggris
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Garut, 2008
Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Garut pada tahun 2010 mencapai $19.524.424,36. Nilai ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008. Peningkatan ini paling besar terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 1,17% yaitu dari
$18.354.212,60 pada tahun 2008 menjadi $ 19.524.424,36 pada tahun 2009. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Garut selama kurun waktu tahun 20062010. Tabel 2.98 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010
Uraian Nilai Ekspor
2006
2007
2008
2009
2010
US ($)
US ($)
US ($)
US ($)
US ($)
17.923.767
17.923.767
18.354.212,60
19.524.424,36
19.524.424,36
Sumber : Disperindagkop & UKM Kab. Garut, Tahun 2010.
7. Perindustrian Peranan sektor industri merupakan sektor andalan di jawa barat secara umum. Walaupun masih relatif rendah, namun tampak mengalami peningkatan selama periode 2004-2008. Kontribusi sektor industri dan pengolahan pada tahun 2008 mencapai 7,63%, atau mengalami peningkatan 0,98% dibandingkan dengan tahun 2004 yang mencapai 6,65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecepatan sektor industri pengolahan dalam pembentukan nilai tambah dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga dapat menggeser struktur ekonomi di wilayah Garut. Tabel 2.99 Data Potensi Industri Kabupaten Garut Tahun 2007 – 2008 NO 1.
2.
3.
URAIAN
TAHUN 2007
2008
Ket
Perkembangan (%)
INDUSTRI AGRO & HASIL HUTAN - Unit Usaha 8.588 - Tenaga Kerja 36.692 - Investasi 10.212.000 - Nilai Produksi 300.283.000 INDUSTRI TEKSTIL, KULIT & ANEKA - Unit Usaha 1.011 - Tenaga Kerja 9.179 - Investasi 14.388.594 - Nilai Produksi 156.554.000 INDUSTRI LOGAM & BAHAN BANGUNAN
9.106 37.553 16.409.776 418.016.933
Unit Orang Juta Juta
6,0% 2,3% 60,7% 39,2%
1.023 9.735 14.473.000 169.438.236
Unit Orang Juta Juta
1,2% 6,1% 0,6% 8,2%
-
1.847 8.894 7.457.721 110.296.423
Unit Orang Juta Juta
4,8% 7,9% 1,2% 19,5%
Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Nilai Produksi
1.763 8.245 7.367.721 92.296.423
NO 4.
URAIAN INDUSTRI KIMIA - Unit Usaha - Tenaga Kerja - Investasi - Nilai Produksi
TAHUN 2007 434 2.377 34.977.000 85.807.918
2008 445 2.425 40.079.710 85.807.918
Ket
Perkembangan (%)
Unit Orang Juta Juta
2,5% 2,0% 14,6% 0,0%
Sumber : Disperindagkop & UKM Kab. Garut, Tahun 2010.
Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2011, sektor industri di Kabupaten Garut mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Garut, terutama industri olahan. Industri yang berkembang di Kabupaten Garut termasuk Industri Kecil. Total jumlah industri di Kabupaten Garut pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari 12.602 industri menjadi 12.646 industri pada tahun 2010. Peningkatan yang paling besar dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi pada industri agro yaitu sejumlah 20 industri, yang mana pada tahun 2009 sejumlah 9.126 industri, menjadi 9.146 pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah Struktur perekonomian di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ragam kegiatan ekonomi yang memberikan karakter di wilayah yang bersangkutan. Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan struktur perekonomian daerah. Struktur ekonomi Kabupaten Garut secara kuantitatif digambarkan melalui prosentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampai dengan tahun 2010, perekonomian Kabupaten Garut masih diberi warna yang dominan oleh sektor pertanian, yakni dengan kontribusi pembentukan nilai tambah sebesar 45,70 % terhadap PDRB, disusul oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 27,37 %, sementara kontribusi dari sektor lainnya dibawah 10%. Apabila sektor-sektor perekonomian dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu primer, sekunder dan tersier, maka sampai dengan tahun 2010 terlihat adanya fenomena pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Garut, yaitu dari primer ke arah sekunder dan tersier, yang menggambarkan semakin modernnya perekonomian di Kabupaten Garut. Kondisi tersebut sejalan dengan
teori ekonomi makro, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk di suatu wilayah, maka perekonomian akan bergeser dari primer ke sekunder.
Fasilitas Bank Bank sebagai penunjang perekonomian daerah memiliki peranan yang positif apabila perkembangannya signifikan dengan investasi masyarakat dan pinjaman modal produktif. Di Kabupaten Garut berdasarkan fungsinya terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah bank di Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.100 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Garut Tahun 2009 No.
Uraian
2009
1.
Bank Umum
18
1.1.
Konvensional
16
1.2.
Syariah
2
2.
BPR
10
2.1.
Konvensional
9
2.2.
Syariah
1 Jumlah
28
Sumber : Bagian Perekonomian – Setda Kabupaten Garut, Tahun 2009.
Fasilitas listrik Penggunaan Listrik dapat meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Gambaran umum kondisi fasilitas listrik di Kabupaten Garut dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik. Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 306.957 rumah tangga atau mencapai 59,6 % dari jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Garut, yaitu terdiri dari : rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 watt sebanyak 216.169 rumah tangga, dengan daya listrik 900 watt sebanyak 12.553 rumah tangga, dengan daya listrik 1.300 watt sebanyak 7.584 rumah tangga, dengan daya listrik 2.200 watt sebanyak 39.670 rumah tangga, dengan daya listrik > 220 watt sebanyak 1.368 rumah tangga.
Tabel 2.101 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Garut Tahun 2009-2010 No.
Uraian
2009
2010
1.
RT dengan daya 450 watt
208.672
216.169
2.
RT dengan daya 900 watt
108.349
116.105
3.
RT dengan daya 1.300 watt
7.584
12.553
4.
RT dengan daya 2.200 watt
2.658
39.670
5.
RT dengan daya > 2.200 watt
1.918
1.368
6.
Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik
279.052
306.957
7.
Jumlah Rumah Tangga
329.181
385.865
8.
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (rasio elektifikasi) (6)/(7)
45%
59,6%
Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Garut, Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Garut (Suseda Kabupaten Garut Tahun 2006-2009).
Ketersediaan penginapan Pada tahun 2010, jumlah penginapan di Kabupaten Garut sebanyak 93 unit, terdiri dari : hotel bintang 3 sebanyak 6 unit dan hotel non bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) sebanyak 87 unit. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.102 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
-
-
-
-
1.
Hotel Bintang 5
2.
Hotel Bintang 4
-
3.
Hotel Bintang 3
6
6
6
6
6
4.
Hotel Bintang 2
5.
Hotel Bintang 1
-
-
-
-
-
6.
Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)
65
65
80
80
87
7.
Total Jumlah penginapan/Hotel
71
71
86
86
93
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2010.
2.4.2 Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Garut. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).
Angka kriminalitas Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2010 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Garut sebanyak 7 (tujuh) kasus, yaitu tindak kriminal pembunuhan, kasus pencurian, dan kasus penganiayaan. Dari data ini dapat diketahui bahwa angka kriminal di Kabupaten Garut pada tahun 2010 mencapai 600 ini artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut pada tahun 2010 terdapat 2,5 tindak kriminal. Kasus kriminal yang terjadi pada tahun 20062010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.103 Angka kriminalitas di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010
No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Jumlah kasus Narkoba
8
39
48
43
38
2.
Jumlah kasus Pembunuhan
1
4
0
5
2
3.
Jumlah Kejahatan Seksual
26
27
30
32
33
4.
Jumlah kasus Penganiayaan
133
124
313
5.
Jumlah kasus Pencurian
318
258
313
308
438
6.
Jumlah kasus Penipuan
-
-
-
-
-
7.
Jumlah kasus Pemalsuan uang
7
-
1
-
-
8.
Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
493
452
523
520
600
9.
Jumlah Penduduk
2.274.973
2.309.775
2.345.108
2.380.981
2.417.404
10.
Angka Kriminalitas (8)/(9) per 10.000 jumlah penduduk
2.2/10.000
2.0/10.000
2.2/10.000
2.2/10.000
2.5/10.000
308
Sumber : Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Garut, Tahun 2010.
438
Jumlah Demonstrasi Pada tahun 2010 jumlah demontrasi/unjuk rasa di Kabupaten Garut sebanyak 63 kejadian, Jumlah kejadian ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2006,2007,2008,2009 di mana pada tahun 2006 jumlah demontrasi/unjuk rasa sebanyak 14 kejadian, tahun 2007 sebanyak 19 kejadian dan pada tahun 2008 sebanyak 53 kejadian, dan pada tahun 2009 sebanyak 62 kejadian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.104 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Garut Tahun 2006 s.d. 2010
No.
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Bidang Politik
-
-
-
-
-
2.
Ekonomi
-
-
-
-
-
3.
Kasus pemogokan kerja
-
-
-
-
-
4.
Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa
14
19
53
62
63
Sumber : Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Garut, Tahun 2010.
Kemudahan perizinan Jenis perizinan yang ditangani Kabupaten Garut pada tahun 2010 sebanyak 10 jenis perizinan, terdiri dari : izin usaha perdagangan (SIUP), izin tempat usaha (SITU), TDP, IUI, TDI, IMB, HO, IPT, izin reklame, dan izin jasa konstruksi. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut serta jumlah persyaratan dan biaya resmi dalam mengurus izin tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.105 Lama Proses Perizinan di Kabupaten Garut Tahun 2010
No.
Uraian
Lama mengurus (hari)
Jumlah persyaratan (dokumen)
Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.
SIUP
5
5
Gratis
2.
SITU
14
5
900.000
3.
TDP
5
3
Gratis
4.
IUI
14
5
Gratis
5.
TDI
5
3
Gratis
6.
IMB
14
7
1.500.000
7.
HO
14
5
900.000
8.
IPT
14
7
Gratis
9.
Reklame
14
5
Gratis
10.
Jasa Konstruksi
14
5
Gratis
Sumber : Kantor Perizinan dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Garut, Tahun 2011.
Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah) Pada dasarnya ada dua hal yang diperhatikan dalam perpajakan yaitu pajak atau retribusi sebagai PAD dan pajak sebagai faktor disinsentif bagi pertumbuhan iklim investasi. Data berikut ini merupakan gambaran pengenaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2006-2010. Tabel 2.106 Jumlah Realiasai serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2006-2010
No. 1.
Uraian
2007
2008
2009
2010
Jumlah Pajak Daerah Pajak Hotel
478,455,709.00
677,935,492.00
1,083,841,712.00
963,655,330.00
114,373,749.00
Pajak Restoran
211,847,928.00
264,629,969.00
294,250,000.00
732,247,781.00
805,751,623.00
Pajak Hiburan
102,739,381.00
168,046,726.00
414,555,305.00
451,761,066.00
463,987,102.00
Pajak Reklame
1,039,382,543.00
1,325,676,767.00
1,713,605,412.00
1,412,263,865.00
1,474,852,995.00
4,598,618,134.00
5,344,491,247.00
3,848,726,145.00
5,776,595,856.00
6,809,038,693.00
13,200,000.00
17,160,000.00
17,160,000.00
21,734,000.00
22,522,000.00
8,170,000.00
9,945,600.00
26,744,600.00
26,631,500.00
31,489,320.00
20,164,400.00
12,556,500.00
78,226,000.00
51,748,150.00
53,018,450.00
6,472,576,095.00
7,820,442,301.00
7,477,109,174.00
9,436,637,548.00
9,775,033,932.00
44,948,406,180.00
60,270,986,588.00
65,940,191,321.00
80,356,421,554.00
9,095,355,990.00
1,650,625,571.00
1,710,871,312.00
1,493,347,214.00
1,710,299,241.00
3,287,518,126.00
1,252,331,078.00
1,624,938,191.00
1,815,133,937.00
1,536,327,951.00
2,111,620,826.00
47,851,362,829.00
63,606,796,091.00
69,248,672,472.00
83,603,048,746.00
14,494,494,942.00
Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengam-bilan dan Pengolahan Bahan Galian C Pajak Parkir Pajak Sarang Burung Walet Jumlah Pajak Daerah 2.
2006
Retribusi Jumlah Retribusi Jasa Umum Jumlah Retribusi Jasa Usaha Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah Retribusi
Sumber : DPPKA Kabupaten Garut Tahun 2011.
2.4.3 Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan.
Salah satu aspek daya saing daerah yang sangat penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat ketergantungan penduduk.
Tingkat Ketergantungan Penduduk Semakin tinggi persentase dependency ratio maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Garut kurun waktu tahun 2006-2010. Pada tahun 2010 angka Rasio Beban Ketergantungan Umur (RKU) diproyeksikan mencapai 63,27% meningkat dari Tahun 2009 sebesar 61,10%. Hal ini berarti pada tahun 2010, dari jumlah 100 orang penduduk usia produktif, harus menanggung 63 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 55 orang anak-anak dan 8 orang usia lanjut. Tabel 2.107 Rasio Ketergantungan di Kabupaten GarutTahun 2006-2010 Tahun
Anak
Tua
Umur
2006
55,36
7,51
62,87
2007
54,40
7,67
62,07
2008
53,20
7,85
61,05
2009
53,11
7,99
61,10
2010
54,99
8,27
63,27
Sumber : Bappeda Kab. Garut, Tahun 2011
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. 3.1
Kinerja Keuangan Masa Lalu
Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Garut sejak tahun 2007 hingga tahun 2010, digunakan sebagai dasar dalam revisi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.1.1 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 157 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut,terdiri dari : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : 1)
Hasil Pajak Daerah. Hasil pajak daerah di Kabupaten Garut terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.
2)
Hasil Retribusi Daerah. Hasil retribusi daerah di Kabupaten Garut terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan (DINKES), Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan (Diskopas), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dispertacip), Retribusi pengganti Biaya KTP dan akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengauban Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, retribusi pelayanan Tera/tera Ulang, Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi, Retribusi pemakaian kekayaan Daerah, sewa tanah dan bangunan (DPPKA), Sewa tanah dan bangunan (DPU Binamarga), Sewa tanah dan bangunan (Dinas SDAP), Sewa alat Berat, Sewa Gedung/ruang, Aula/Asrama, Sewa Labolatorium, Sewa peralatan, Retribusi tempat pelelangan, Retribusi Terminal, retribusi tempat khusus palkir, retribusi tempat penginapan / Pasanggrahan / Villa, Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi tempat rekreasi dan olah raga (DISDIK), retribusi tempat rekreasi dan olah raga (DISBUDPAR), retribusi pemeriksaan susu perah,Retribusi Penjualan produksi usaha Daerah, Retribusi izin mendirikan Bangunan, Retribusi izin Gangguan/Keramaian, retribusi izin Trayek.
3)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di peroleh. Hasil Bagian Laba Usaha Daerah di Kabupaten Garut terdiri dari: Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), PD.BPR, LPK, Bagian Laba dari Bank Pembangunan Derah/ Bank Jabar.
4)
Lain-lain PAD yang Sah. Hasil Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Garut terdiri dari: Penjualan Rumah Jabatan / rumah dinas, Penjualan hasil Pertanian, cicilan Kios Pasar, Jasa Giro Kas daerah, rekening deposito pada Bank, Tuntutan Ganti rugi daerah, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan BLUD dari RSUD. dr. SLAMET. B. Dana Perimbangan, yaitu : 1. Dana Bagi Hasil Pajak; Dana bagi hasil pajak terdiri dari : Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi, dana alokasi cukai. 2. Dana bagi hasil bukan pajak; Dana bagi hasil bukan pajak terdiri dari : Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi, bagi hasil dari pertambangan panas bumi, bagi hasil dari pertambangan umum, bagi hasil dari sumberdaya hutan. 3. Dana alokasi umum; 4. Dana alokasi khusus; C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :
Pendapatan hibah dan pemerintah Dana bagi hasil pajak propinsi terdiri dari; Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, Bagi hasil dari Bea balik nama kendaraan bermotor, Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Bagi hasil dari pajak pengembalian dan pemanfaatan air permukaan, bagi hasil retribusi propinsi, irwas, TPI, Kemeterologian.
Kinerja pelaksanaan APBD khususnya mengenai Pendapatan Daerah pada periode tahun 2008 -2010 yaitu: Pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,74%. Penerimaan terbesar dari PAD terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dibandingkan tahun lainnya pada periode ini. Namun Lain-lain PAD yang Sah, justru mengalami penurunan di tahun 2010. Pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan sebesar 22,59%. Penerimaan terbesar dari Dana Perimbangan, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Dana Alokasi Umum; Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak; dan Dana Alokasi Khusus terjadi pada tahun 2010. Pertumbuhan rata-rata Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 43,42%. Penerimaan terbesar dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; sedangkan penerimaan terbesar Bantuan Dana Kontijensi / Penyeimbang dari Pemerintah terjadi pada tahun 2008. Secara lengkap perincian mengenai alokasi penerimaan pendapatan periode tahun 2007-2011 disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Kabupaten Garut 2007
2008
1
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
1.198.577.041.049
1.364.183.603.375
79.510.324.318
83.306.424.295
102.656.646.268
108.914.763.969
119.966.482.779
11,06
7.046.848.000 64.432.536.966
7.880.568.811 69.248.672.472
9.437.458.548 83.603.048.746
10.805.033.932 14.494.494.942
14.910.000.000 16.139.699.900
21,02 (10,78)
1.552.158.204
1.320.618.096
2.069.548.244
2.489.552.978
3.679.498.275
27,47
6.478.781.118
4.856.564.916
7.592.618.127
81.125.682.117
85.237.284.604
251,21
1.054.463.085.773
1.176.755.778.323
71.607.085.773
78.022.192.324
911.801.000.000
1.002.247.586.000
71.055.000.000
96.486.000.000
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.
2010
Ratarata Pert. (%) 12,56
Uraian
1.1.
2009
2011 (anggaran)
No.
1.594.689.277.464 1.695.066.200.909 1.919.483.636.413
1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
1.244.233.221.426 1.283.191.311.728 1.354.915.645.434 130.108.577.029
131.768.545.728
99.299.607.434
6,51 297,32
1.012.043.617.000 1.031.869.766.000 1.141.265.938.000 102.035.000.000
119.553.000.000
5,86
114.350.100.000
13,59 -
1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
1.3.5
1.3.6
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Bantuan Dana Kontijensi / Penyeimbang dari Pemerintah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4.012.046.476.198
104.121.400.757
247.799.409.770
302.960.125.212
444.601.508.200
27,40
-
-
-
4.100.000.000
6.500.000.000
58,54
-
8.837.261.280
-
-
-
28.802.040.000
-
24.730.470.905
32.567.698.975
40.698.567.770
41.734.565.572
44.955.600.600
16,73
-
-
33.569.775.000
150.343.653.600
324.269.407.600
231,77
39.873.160.053
62.716.440.502
144.729.027.000
106.781.906.040
68.876.500.000
31,58
3.1.1.2 Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja daerah Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan desa dan dana bagi hasil ke desa. Surplus/ defisit adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Belanja terdiri dari : 1) Belanja Operasi : Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan 2) Belanja Modal : Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya 3) Belanja Tidak Terduga 4) Transfer
Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2010 No.
Uraian
I
Belanja Daerah
1
Belanja Operasi
2007
2008
2009
2010
Rata-rata Pertumb (%)
898.765.631.304,83
1.028.547.024.066
1.338.306.588.222
1.530.601.822.113
19,64
1.1
Belanja Pegawai
653.319.423.835,00
805.232.111.683
934.676.978.340
1.089.982.048.937
18,65
1.2
Belanja Barang dan Jasa
147.695.815.469,83
153.851.702.001
162.504.268.854
222.899.801.190
15,65
1.3
Belanja Bunga
0
0
0
0
0
1.4
Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
1.5
Belanja Hibah
0
36.425.836.620
79.435.430.000
16.994.670.000
19,73
1.6
Belanja Bantuan Sosial
97.750.392.000,00
33.037.373.762
161.689.911.028
124.072.147.819
-
1.7
Belanja Bantuan Keuangan
0
0
0
76.653.154.167
-
2
Belanja Modal
218.555.522.123
249.644.672.194
75.464.673.682
155.205.402.443
16,71
2.1
Belanja Tanah
687.000.000
9.799.921.007
3.049.941.600
2.432.881.858
1.805,84
2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
37.280.375.335
38.677.174.061
27.185.558.288
27.905.979.415
(7,77)
2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
69.865.884.560
83.792.551.791
14.245.328.016
53.387.754.134
70,57
2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
106.039.577.928
110.063.878.885
28.713.885.278
38.909.655.812
(73,91)
2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
4.682.684.300
7.311.146.450
2.269.960.500
32.569.131.224
440,66
15.833.629.620
1.813.512.500
1.196.434.500
3.263.924.279
16,74
1.133.154.783.047,83
1.280.005.208.760
1.414.967.696.404
1.689.071.148.835
14,29
51.979.135.877
104.055.050.932
63.632.173.145
15.000.000
(12,88)
51.979.135.877
104.055.050.932
63.632.173.145
15.000.000
(12,88)
1.185.133.918.924,8
1.384.060.259.692
1.478.599.869.549
1.689.086.148.815
3
Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja
4
5
Transfer Transfer bagi hasil ke desa Jumlah belanja + transfer
3.1.1.3 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/ dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah.
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan). Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Kabupaten Garut No.
Uraian
2007
2008
2009
2010
Rata-rata Pertumbuhan (%)
III
Pembiayaan
21.093.877.431,83
27.961.119.801,48
5.031.737.239,00
109.071.161.440,00
672,74
1
Penerimaan Pembiayaan
24.113.389.599,83
37.970.700.625,00
7.632.213.771,00
121.121.145.154,00
488,18
23.741.522.614
37.970.700.625
7.632.213.771
121.121.145.154
489,00
-
-
-
-
-
371.866.986
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.049.983.714
173,62
1.1
Penggunaan Silpa
1.2
Pencairan dana cadangan
1.3 1.4 1.5
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Pinjaman dalam negeri Penerimaan kembali pinjaman
2
Pengeluaran pembiayaan
3.019.512.168
10.009.580.823,52
2.600.476.532
2.1
Pembentukan dana cadangan
-
-
-
2.900.000.000
9.900.000.000,00
2.500.000.000
11.800.000.000
179,54
119.512.168
109.580.823,52
100.476.532
249.983.714
44,06
-
-
2.2
2.3 2.4
Penyertaan modal pemerintah daerah Pembayaran pokok pinjaman+ bunga Pemberian pinjaman
-
3.1.2 Neraca Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.
Gambaran umum pertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 2007-2010 sebagai berikut:
Rata-rata pertumbuhan Aset Daerah mencapai 36,04%, kenaikan signifikan terjadi pada Aset Lancar sebesar 93,43%; Investasi Jangka Panjang sebesar 10,08%; Aset Tetap sebesar 37,56%; Aset Lainnya sebesar 21,13%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Garut berada pada kondisi sehat.
Rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana mencapai 35,75%, penurunan terjadi pada Kewajiban Jangka Panjang sebesar -18,15%; Ekuitas Dana Lancar meningkat sebesar 98,45%; Ekuitas Dana Investasi meningkat sebesar 36,30%. Tingginya pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.
Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Garut Tahun 2007-2010 beserta prosentase rata-rata pertumbuhannya disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Kabupaten Garut No 1 1.1
Uraian
Tahun Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Rata-rata Pertumbuhan
Tahun 2010
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran
37.970.700.625,83
7.013.128.689
120.711.791.351
114.577.727.590
511,54
1.603.399.785
1.071.334.796
463.795.242
530.292.356
-25,18 0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak dan Retribusi
5.375.639.751
2.185.823.151
3.350.690.690
-3,02
112.290.725,00
5.753.017.139
6.793.223.385,27
17.412.895.386
1732,58
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
26.300.000,00
26.300.000,00
0
0
-50,00
Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi
154.725.250,00
151.081.250
0
0
-51,18
0
0
0
0
0%
4.508.414.440,00
4.389.322.134
5.075.407.910
4.886.907.365
3,09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.980.575.215,00
12.604.802.490
11.622.720.510
18.562.422.240
30,76
53.356.406.040,83
36.384.626.249
146.852.761.549,27
159.320.935.627,00
93,43
Piutang Pihak Ketiga Piutang Lain-Lain Piutang Lain-Lain / Bank Jabar Piutang Lain-Lain / Restitusi Pajak Persediaan Jumlah Aset Lancar 1.2
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen
0,00 0
0
0
0
0,00
No
Uraian Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang
1.3
1.5
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Rata-rata Pertumbuhan
Tahun 2010
0 39.015.531.409,03
39.015.531.409,03
0,00 48.915.531.409,03
51.079.701.909,03
51.311.011.591,95
10,08
48.915.531.409,03
51.079.701.909,03
51.311.011.591,95
2,44
48.915.531.409,03
51.079.701.909,03
51.311.011.591,95
10,08
ASET TETAP Tanah
1.4
Tahun
0,00 105.881.171.776,00
126.457.559.257
132.744.309.937
134.960.494.095
8,69
Peralatan dan Mesin
147.845.302.719,00
265.815.280.766
298.440.607.145
334.780.436.396
34,75
Gedung dan Bangunan
180.737.200.477,00
362.828.870.614
463.373.543.828
513.392.185.202
46,42
Jalan. Irigasi dan Jaringan
217.682.368.019,00
437.830.860.059
481.295.526.162
548.700.710.948
41,69
Aset Tetap Lainnya
12.690.154.482,00
34.795.720.781
34.398.511.568
63.855.699.410
86,23
Jumlah Aset Tetap
664.836.197.473
1.227.728.291.477
1.410.252.498.640
1.595.689.526.051
37,56
DANA CADANGAN
0
0,00
ASET LAINNYA
0,00
Tagihan Penjualan Angsuran
0
26.300.000
26.300.000
0%
Tuntutan Ganti Rugi
0
148.781.250
363.031.250
144
1.452.239.055,00
1.452.239.055
585.829.500
585.829.500
-19,89
0
0
0
0
952.220.579
1.219.677.202
1.311.186.079
Piutang pada PD. BPR Penyertaan Modal Terarah Piutang Pasien Aktiva Tidak Produktif Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET
0% 17,80
152.896,00
272.896
272.896
272.896
26,16
1.452.391.951
2.404.732.530
1.980.860.848
2.286.619.725
21,13
758.660.526.874
1.315.433.181.665,03
1.610.165.822.946,30
1.808.608.092.994,95
36,04 0,00
2 2.1
KEWAJIBAN
0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
0,00
Utang Perhitungan Kepada Pihak Ketiga (PFK) Bagian Lancar Utang Luar Negeri Utang Jangka Pendek Lainnya : Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Bank Jabar Cabang Garut Utang Kepada PDAM Utang Kepada PT. ASKES
2.2
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Luar Negeri Utang Dana Talangan Bank Indonesia Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN
21.244.730,00
12.604.730
12.604.730
17.070.095
-1,75
0
0
75.696.060
75.696.060
0% 0,00
2.596.877.071
1.602.012.933,95
6.368.572.133
129,61
0
0
0
0
0%
857.111.976,23
719.809.783,82
787.225.611,83
0
-35,55
0
0
0
14.834.245.453
878.356.706,23
3.329.291.584,82
2.477.539.335,78
21.295.583.741
0,00 337,67 0,00
1.070.304.926,00
960.724.102,48
75.696.060
0
-67,45
1.452.239.055,00
1.452.239.055
1.264.743.861
1.264.743.861
-4,30
2.522.453.981,00
2.412.963.157,48
1.340.439.921
1.264.743.861
-18,15
3.400.900.687,23
5.742.254.742,30
3.817.979.256,78
22.560.327.602,00
175,41
No 2.3
Tahun
Uraian
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Rata-rata Pertumbuhan
EKUITAS DANA
0,00
EKUITAS DANA LANCAR
0,00
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) :
39.573.800.410,83
Pendapatan yang ditangguhkan
8.084.463.485
121.121.145.154
115.051.213.514
437,87
5.375.639.751
2.227.659.860
3.390.427.027
-3,18
Cadangan Piutang
4.801.730.415,00
10.319.720.523
11.868.631.295,27
22.299.802.751
72,60
Cadangan Persediaan
8.980.875.215,00
12.604.802.490
11.622.720.510
18.562.422.240
30,76
Dana yang harus disediakan untuk : Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar : EKUITAS DANA INVESTASI
0,00 -878.356.706,23
-3.329.291.585
-2.464.934.605,78
-21.278.513.646
338,77
52.478.049.334,60
33.055.334.664,18
144.375.222.213,49
138.025.351.886
98,45 0,00
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset lainnya Dana yang harus disediakan untuk : Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi :
39.015.531.409,03
48.915.531.409,03
51.079.701.909,03
51.311.011.591,95
10,08
664.836.197.473,00
1.227.728.291.477
1.410.252.498.640
1.595.689.526.051
37,56
1.452.391.951,00
2.404.732.530
1.980.860.848
2.286.619.725
21,13 0,00
-2.522.543.981
-2.412.963.157,48
-1.340.439.921
-1.264.743.861
-18,15
702.781.576.852,03
1.276.635.592.258,55
1.461.972.621.476,03
1.648.022.413.506,95
36,30 0,00
JUMLAH EKUITAS DANA :
755.267.056.686,63
1.309.690.926.922,73
1.606.347.843.689,52
1.786.047.765.392,95
35,75 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
3.2
758.660.526.873,86
1.315.433.181.665,03
1.610.165.822.946,30
1.808.608.092.994,95
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada :
Pendapatan Asli Daerah 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah; Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
36,04
Dana Perimbangan 1) 2)
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah
Arah Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Belanja 1) 2)
Meningkatkan porsi belanja publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat; Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.
Kebijakan Pembiayaan 1) 2)
3.3
Pada posisi penerimaan daerah, ditempuh kebijakan melalui upaya pinjaman daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang); Pada posisi pengeluaran daerah, ditempuh kebijakan peningkatan transfer ke dana cadangan dan peningkatan efisiensi penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah.
Analisis Kerangka Pendanaan 3.3.1. Realisasi pendapatan daerah dan asumsi Pendapatan Daerah pada Tahun 2007-2010 Secara lengkap penjelasan analisis pendapatan Daerah di Kabupaten Garut pada tahun 2007-2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3.5 Asumsi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2014
Tahun
Pendapatan Asli Daerah
Asumsi RPJMD
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Dana Perimbangan
JUMLAH PENDAPATAN
Realisasi
Asumsi RPJMD
Realisasi
Asumsi RPJMD
Realisasi
Asumsi RPJMD
Realisasi
2008
83.306.424.295
83.306.424.295
1.176.755.778.323
1.176.755.778.323
104.121.400.757
104.121.400.757
1.364.183.603.375
1.364.183.603.375
2009
91.428.550.187
102.656.646.268
1.188.646.099.000
1.244.233.221.426
61.663.455.109
247.799.409.770
1.341.738.104.296
1.594.689.277.464
Peningkatan (%)
9,75
23,23
1,01
5,73
(40,78)
137,99
(1,65)
16,90
Peningkatan (Rp)
8.122.125.892,00
19.350.221.973,00
11.890.320.677,00
67.477.443.103,00
(42.457.945.648,00)
143.678.009.013,00
(22.445.499.079,00)
230.505.674.089,00
Proporsi (%)
6,81%
6%
88,59%
78,02%
4,60%
15,54%
100,00%
100,00%
100.571.405.206
108.914.763.969
1.259.964.864.940
1.283.191.311.728
67.829.800.620
302.960.125.212
1.428.366.070.766
1.695.066.200.909
Peningkatan (%)
10,00
6,10
6,00
3,13
10,00
22,26
6,46
6,29
Peningkatan (Rp)
9.142.855.019,00
6.258.117.701,00
71.318.765.940,00
38.958.090.302,00
6.166.345.511,00
55.160.715.442,00
86.627.966.470,00
100.376.923.445,00
7,04%
6%
88,21%
76%
4,75%
18%
100,00%
100%
112.137.116.804
119.966.482.779
1.335.562.756.836
1.354.915.645.434
74.612.780.682
444.601.508.200
1.522.312.654.322
1.919.483.636.413
Peningkatan (%)
11,50
10,15
6,00
5,59
10,00
46,75
6,58
13,24
Peningkatan (Rp)
11.565.711.598,00
11.051.718.810,00
75.597.891.896,00
71.724.333.706,00
6.782.980.062,00
141.641.382.988,00
93.946.583.556,00
224.417.435.504,00
7,37%
6%
87,73%
71%
4,90%
23%
100,00%
100%
126.714.941.989
127.164.471.746
1.415.696.522.247
1.422.661.427.706
82.074.058.750
389.026.319.675
1.624.485.522.986
1.938.852.219.126
Peningkatan (%)
13,00
6,00%
6,00
5,00%
10,00
-12,50%
6,71
1,01
Peningkatan (Rp)
14.577.825.185,00
7.197.988.967
80.133.765.411,00
67.745.782.272
7.461.278.068,00
(55.575.188.525)
102.172.868.664,00
19.368.582.713,44
7,80%
7%
87,15%
73%
5,05%
20%
100,00%
100%
2010
Proporsi (%) 2011
Proporsi (%) 2012
Proporsi (%)
145.088.608.577
134.794.340.050
1.500.638.313.581
1.493.794.499.091
90.281.464.625
408.477.635.659
1.736.008.386.783
2.037.066.474.800
Peningkatan (%)
2013
14,50
6,00%
6,00
5,00%
10,00
5,00%
6,87
5,07
Peningkatan (Rp)
18.373.666.588,00
7.629.868.305
84.941.791.334,00
71.133.071.385
8.207.405.875,00
19.451.315.984
111.522.863.797,00
9.821.425.567.378
Proporsi (%) 2014
8,36%
7%
86,44%
73%
5,20%
20%
100,00%
117,34%
166.851.899.864
142.882.000.454
1.590.676.612.396
1.568.484.224.046
99.309.611.088
428.901.517.442
1.856.838.123.348
2.140.267.741.941
Tahun
Pendapatan Asli Daerah
Asumsi RPJMD
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Dana Perimbangan
Realisasi
Asumsi RPJMD
Realisasi
Asumsi RPJMD
Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN
Asumsi RPJMD
Realisasi
Peningkatan (%)
15,00
6,00%
6,00
5,00%
10,00
5,00%
6,96
5,07
Peningkatan (Rp)
21.763.291.287,00
8.087.660.403
90.038.298.815,00
74.689.724.955
9.028.146.463,00
20.423.881.783
120.829.736.565,00
10.320.126.714.052
8,99%
7%
85,67%
73%
5,35%
20%
100,00%
100%
Proporsi (%)
3.3.2. Proyeksi tentang kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai pembangunan tahun 2009 - 2014 Kapasitas riil keuangan Daerah ini di hitung untuk mengalokasikan Dana untuk program Pembangunan pada tahun 2013-2014 seperti tercantum di dalam table berikut :
Tabel 3.6 Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dan Proyeksi kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah No
Realisasi
Uraian 2007
2008
2009
2010
2011
1.198.577.041.049
1.364.183.603.375
1.594.689.277.464
1.695.066.200.909
1.919.483.636.413
23.741.522.614
37.970.700.625
7.632.213.771
121.121.145.154
114.060.005.714
1.222.318.563.663
1.402.154.304.000
1.602.321.491.235
1.816.187.346.063
2.033.543.642.127
Belanja pegawai
653.319.423.835,00
805.232.111.683,00
934.676.978.340,00
1.089.982.049.937,00
1.114.267.726.031,00
2
Belanja barang dan jasa
147.695.815.469,83
153.851.702.001,00
162.504.268.854,00
222.899.801.190,00
338.007.663.758,00
3
Belanja bunga
4
Pembayaran pokok hutang
5
Dana cadangan pilkada
1
Pendapatan
2
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan
Rata-rata pertumbu han
dikurangi Belanja Pengeluaran yang wajib dan mengikat : 1
-
6.744.843,00
119.512.169,00
1.095.190.823,52
1.095.190.823,52
249.983.714,00
75.696.060,00 2.000.000.000,00
Jumlah
801.134.751.473,83
960.179.004.507,52
1.098.276.438.017,52
1.313.131.834.841,00
1.454.357.830.692,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
421.183.812.189,17
441.975.299.492,48
504.045.053.217,48
503.055.511.222,00
579.185.811.435,00
4,94
14,04
-0,20
15,13
Peningkatan
Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Tahun
Nilai
Peningkatan
2012
645.039.238.195
11,37
2013
718.380.199.578
11,37
2014
800.060.028.270
11,37
11,37
Dari Tabel diatas dapat di proyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Garut untuk pendanaan Pembangunan daerah 2 tahun Kedepan yaitu tahun 2013-2014 hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD yang bersumber dari Dana Pendapan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah Yaitu : 1. 2.
Proyeksi tahun 2013 sebesar Rp. 718.380.199.578,Proyeksi tahun 2014 sebesar Rp. 800.060.028.270,-
Jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dalam membiayai : a.
b.
c.
Rencana Alokasi Prioritas I, Yakni berkaitan dengan Tema atau Program Unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagai mana diamanatkan didalam RPJMD, dan amanat kebijakan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan 20% dan Kesehatan 10% serta penanggulangan Kemiskinan. Selain itu program prioritas I ini harus berhubungan langsung dengan kepentingan public, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi – misi Daerah serta diprioritaskan pada belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Rencana Alokasi Prioritas II, Yakni berkaitan dengan program unggulan ditingkat SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing Sigementasi Masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan. Rencana alokasi prioritas III, Yakni dialokasikan untuk belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja Hibah, belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan, Belanja bantuan Keuangan Kepada Desa, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian pada prioritas III harus mendahulukan pemenuhan Dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukan urutan prioritas yang benar.
BAB IV ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS
Berdasarkan kondisi daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pembangunan akan menghadapi banyak tantangan atau isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian, pemikiran, dan solusi pemecahan. Permasalahan dan isu-isu strategis yang belum dapat diselesaikan, disebabkan belum teridentifikasinya masalah-masalah tersebut secara tepat. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan analisis isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4.1
Tantangan
4.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Kabupaten Garut sebagai akan menghadapi tantangan untuk mengendalikan pertumbuhan, persebaran, kualitas penduduk serta penyediaan kebutuhan bagi kehidupan penduduk di masa mendatang. Dalam lima tahun mendatang, Kabupaten Garut menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Pengendalian jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya perlu diperhatikan untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraannya. Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi. Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM dan komponen- komponennya, tantangan peningkatan IPM pada masa datang akan lebih terfokus pada peningkatan Indeks Kesehatan yang masih berada pada tingkat paling bawah dibandingkan pencapaian Kabupaten/ Kota lainnya di Jawa Barat. Pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, disamping untuk terus menigkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Perwujudan sektor pendidikan harus berkorelasi dengan sumberdaya manusia yang selain memiliki keterampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta moralitas dan juga memiliki komitmen terhadap perkembangan kemajuan masyarakat. Pendidikan di Kabupaten Garut hingga saat ini masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan mutu, sedangkan keberadaan mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kondisi mutu sumber daya manusia (SDM). Dalam perspektif teori pembangunan, akan sulit mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu terjadinya perubahan yang mengarah kepada perbaikan taraf hidup rakyat, apabila kondisi SDM kurang bermutu. Indikator utama mutu SDM adalah derajat kesehatan, kemampuan dan moralitasnya. Hal lain yang harus dijadikan landasan adalah
IV - 1
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
bahwa masa depan berhubungan dengan pendidikan berkelanjutan bagi siapapun yang ingin kembali mempelajari perilaku dan kemampuan baru . Konsep ini mengandung makna, bahwa pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya, pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan berperadaban global. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi melalui pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal, peningkatan kualitas lulusan untuk mengantisipasi tingkat persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam hal pengembangan sain dan teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Memperhatikan hal tersebut, pembangunan kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan terciptanya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat. Selain itu, perlu juga didorong kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang. Untuk mencapai keadaan tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan pembangunan yang diwujudkan bersama dengan masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan aplikasi ajaran agama, pengembangan seluruh potensi umat dalam menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut merupakan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang keagamaan. Prediksi jumlah angkatan kerja pada akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai 966 ribu jiwa untuk usia 15 tahun keatas serta 1,09 juta jiwa untuk usia 10
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 2
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
tahun keatas dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 1,16 juta jiwa. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi akan semakin besar di masa mendatang. Dalam hal pembangunan kepemudaan, potensi dan peluang yang dimiliki cukup besar, disamping kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini diantaranya pola pikir dan semangat yang tinggi. Sementara peluang yang dimiliki oleh pemuda adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Seiring dengan kondisi aktual pembangunan keolahragaan saat ini, dirasa perlu mengembangkan institusi birokrasi pemerintahan di bidang keolahragaan guna memperhatikan sinergitas sistem pembinaan olahraga baik menyangkut olahraga pendidikan, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi. Di samping itu pengembangan ruang publik dan fasilitas olahraga agar bisa bertambah sehingga para pelajar dan masyarakat luas dapat terlayani secara baik untuk berolahraga. Demikian pula pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan demi kepentingan sentralisasi pembinaan maupun pentas olahraga nasional dan internasional secara terpadu perlu segera diwujudkan agar Kabupaten Garut dapat mengambil posisi menjadi kekuatan inti olahraga nasional. Oleh karena itu, pengembangan olahraga ke depan mesti ditangani secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya seiring dengan lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan. Stigma bahwa perempuan makhuk lemah, porsi perempuan di rumah, perempuan merupakan obyek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia usaha maupun politik merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan. Karena itu, kesetaraan jender menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan melalui peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan jender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat (khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender. Imbas perubahan global dan pertentangan antara nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman dengan arus perubahan teknologi informasi dan era komputerisasi, serta lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi keragaman budaya diantaranya orientasi kelompok, agama, etnis, dan krisis jati diri karena dapat
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 3
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi; menjadi tantangan bagi terwujudnya kondisi yang diinginkan. Untuk itu upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keempat aspek kebudayaaan tersebut, penerapan muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah terhadap anak usia dini dan usia pendidikan dasar, serta revitalisasi terhadap lembaga/ organisasi kesenian dan kebudayaan pelestarian cagar dan desa budaya, dan pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya merupakan strategi yang optimal dalam pembangunan budaya daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial adalah beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial. Upaya yang harus dilakukan diantaranya pengembangan peran lembaga swadaya masyarakat, pengelolaan yang profesional dan komprehensif panti rehabilitasi sosial. Selain itu, penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu diupayakan terus menerus melalui penggalian dan pendayagunaan potensi yang dimiliki, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu sekolah serta pelatihan/ optimalisasi bagi organisasi/lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan budaya. 4.1.2 Ekonomi Pesatnya pertumbuhan ekonomi membutuhkan teknologi tinggi untuk mempercepat produksi. Percepatan ini dipengaruhi oleh kecepatan transaksi, perumusan ide-ide baru dalam pergerakan ekonomi, aliran sumber daya, dan kecepatan data, informasi serta pengetahuan terhadap sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi Kabupaten Garut lima tahun mendatang dihadapkan pada tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2009–2014 diperkirakan akan berada pada kisaran 5% sampai 6% per tahun. Struktur ekonomi ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan industri yang disertai pergeseran dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Tren ekonomi di masa yang akan datang akan bergantung pada pengetahuan, jaringan informasi akan menjadi jantung dari infrastuktur baru. Sistem ekonomi baru bergantung pada mobiltas komunikasi elektronik. Karakteristik ekonomi beberapa tahun yang akan datang akan ditandai dengan persaingan ekonomi internasional secara besar-besaran, arah pertumbuhan bisnis global dan aliran sumber daya, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 4
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar. Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan dan masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Pemecahan masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investor agar dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Garut. Upaya promosi investasi juga menjadi faktor penentu untuk menarik investasi baru. Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka panjang, diarahkan p a d a penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik maupun internasional. Tantangan ke depan untuk pengembangan perdagangan di Kabupaten Garut difokuskan pada peningkatan akses pasar ekspor diiringi dengan peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan ekspor. Selain itu, untuk penguatan perdagangan dalam negeri di tujukan peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan pemberdayaan produk dalam negeri dan peningkatan perlindungan konsumen. Tantangan utama dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Garut adanya konversi lahan usaha tani ke nonpertanian menyebabkan terjadi konsentrasi kapital di nonpertanian yang semakin menekan posisi tawar sektor pertanian, rendahnya sumberdaya manusia di sektor pertanian akibat berkurangnya minat dan ketersediaan sekolah kejuruan serta pendidikan dan latihan (diklat) di bidang pertanian, rendahnya skala usaha tani, dan rendahnya penghargaan terhadap petani serta lemahnya akses petani terhadap teknologi baru, permodalan, informasi, dan pasar. Pada sisi lain pengembangan sarana dan prasarana yang ada relatif belum dapat memperbaiki kinerja pertanian, peningkatan kesempatan kerja maupun pengurangan kemiskinan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarsubsistem dalam sistem pertanian, serta menumbuhkembangkan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan dan budaya pertanian. Tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif akan meningkat secara perlahan. Peningkatan ini berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per tahun. Bisnis kelautan di masa mendatang akan dihadapkan pada pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 5
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat sehingga mampu mentransformasikan keunggulan komparatif sektor kelautan dan perikanan menjadi keunggulan bersaing. Tantangan pengembangan pariwisata lima tahun mendatang adalah mewujudkan Kabupaten Garut sebagai daerah kunjungan wisata utama. Potensi wisata Kabupaten Garut cukup banyak dengan objek dan atraksi wisata yang variatif dan menarik. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Garut, maka pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata yang berakar pada alam dan budaya daerah sehingga dapat mencerminkan jati diri masyarakat, yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata. Selain itu, promosi berbasis internet dinilai sangat efektif untuk beberapa puluh tahun ke depan. Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin terus berkurang. Dalam bidang energi, tantangan dalam lima tahun kedepan adalah terpenuhinya pasokan energi yang handal dan efisien, terciptanya pengelolaan energi yang berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam pengebangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan. Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi, divertifikasi energi, dan konservasi energi . Dalam upaya intensifikasi energi, maka eklporasi dan eksploitasi sumber-sumber energi baru perlu terus dilakukan. Upaya diversifikasi energi dilakukan dengan mengembangkan berbagai energi alternatif baik energi baru maupun energi terbarukan seperti mikro hidro, Biomassa, panas bumi, tenaga uap, tenaga surya, dan angin. Dalam kebijakan ketenagalsitrikan, khususnya dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan, energi air merupakan energi yang potensial lokal yang diarahkan pemanfaatannya untuk pelistrikan di daerah perdesaan atau daerah terpencil. PLTMH menjadi prioritas utama karena teknologi ini mampu memasik kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat di perdesaan dan juga melayani kebutuhan industri kecil perdesaan. Potensi energi surya dan angin menunjukan bahwa energi ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan ketersediaan energi di perdesaan. Pada sektor energi terutama mengenai kelistrikan, potensi radiasi penyinaran matahari mencapai rata-rata 4,82 kwh/m2 merupakan alternatif energi listrik terutama pada daerah yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Selain itu, Kabupaten Garut juga memiliki potensi energi panas bumi cukup besar yang diperkirakan mencapai
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 6
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
total 1045 MW. Sifatnya energi panas bumi yang berkelanjutan akan menjadikan energi ini terus tersedia selama kondisi lingkungan sekitarnya terjaga dan tentunya akan sejalan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Disamping pembangkit tenaga listrik, energi ini dapat dimanfaatkan untuk pengeringan hasil pertanian, pengawetan hasil perikanan dan pariwisata. Pengusahaan komersial pemanfaatan secara langsung baru sebatas untuk terapi dan rekreasi seperti di Cipanas, sedangkan pemanfaatan tidak langsung untuk pembangkit listrik baru dikembangkan di daerah Darajat. Hal ini tentu saja menjadikan peluang untuk pengembangan di masa mendatang. Potensi pengembangan energi lainnya yaitu sumber daya air sungai Cibatarua kecamatan Pamulihan, Cirompang kecamatan Bungbulang dan Cimerak kecamatan Cibalong dengan kapasitas antara 19,57kW-277,5kW. Di sektor rumah tangga, maka diversifikasi energi akan memerlukan pengembangan teknologi tidak hanya dalam penyediaan gas tetapi juga energi lainnya seperti biomassa. Kabupaten Garut memiliki potensi energi biomassa cukup besar. Pemanfaatan energi biomassa dapat disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing baik dengan biogas atau biofuel. 4.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Perubahan datang secara bergelombang dan sangat cepat. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari keunggulan berdasarkan sumber daya yang dimiliki (resource-based competitiveness) menjadi keunggulan berdasarkan pengetahuan (knowledge-based competitiveness). Karena itu kemampuan suatu daerah untuk menguasai IPTEK menjadi salah satu faktor dalam berkompetisi di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka peningkatan kemampuan IPTEK, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan IPTEK yang ditunjang oleh ketersediaan kualitas sumber daya IPTEK, diantaranya SDM yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan menuju masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pembangunan IPTEK mendatang, mengacu pada nilai-nilai luhur yaitu dapat dipertanggunjawabkan, prima, inovatif dan berpandangan jauh ke depan. 4.1.4 Infrastruktur Wilayah Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Garut adalah meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan meliputi pengembangan angkutan umum massal terutama untuk daerah yang berpenduduk padat; pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien berupa jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal; pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif; pengembangan pelabuhan; pengembangan infrastruktur penampung air baku, baik yang
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 7
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
bersifat alami maupun buatan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan kekeringan; peningkatan layanan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi serta meningkatkan intensitas tanam padi sawah serta menjaga alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan; pengembangan jaringan telekomunikasi baik yang menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, terutama pada daerah yang teledensitasnya masih rendah; pengembangan sarana dan prasarana dasar pemukiman, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dan sanitasi lingkungan serta pengembangan pengelolaan sampah yang berskala regional. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah adalah meningkatkan efisiensi dan efiktivitas pengelolaan sarana dan prasarana wilayah antara lain dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta kemampuan lembaga pengelola. 4.1.5 Politik, Hukum dan Ketertiban masyarakat Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga yang meliputi kebebasan politik dan akuntabilitas. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat tingkat legitimasi pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tolok ukur partisipasi adalah ketersediaan lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan seperti jumlah partai politik dan ormas; ketersediaan institusi mediasi yang merupakan cerminan masyarakat madani (civil society) seperti jumlah organisasi non pemerintah dan pers; proporsi keterwakilan partai politik di lembaga legislatif; proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; tingkat partisipasi pemberian suara; jumlah unjuk rasa dan pemogokan kerja; serta keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan dan tingkatan. Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Kabupaten Garut, diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan bermuara pada terciptanta kondisi masyarakat yang harmonis. Proses pergantian kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan, serta kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 8
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui penguatan masyarakat madani (civil society) yang terbuka terhadap perubahan. Termasuk keinginan masyarakat untuk membentuk daerah otonom akan terus bermunculan selama aspirasi masyarakat belum dapat diakomodir dengan tepat, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengalami hambatan. Pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) diukur berdasarkan orientasi pemerintah (government orientation) yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum/ efisiensi yudisial. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakankebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas. Pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berkaitan dengan penegakkan hukum secara berkeadilan. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan faktor utama yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menyelenggarakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut. Potensi ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat akan dihadapi dari friksi dan konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Juga akibat dari lambannya pencapaian keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara. 4.1.6 Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya penataan struktur organisasi, penataan kesisteman, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, profesional dan disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 9
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tantangan yang dihadapi sampai dengan 2014 diantaranya adalah masih rendahnya kinerja aparatur karena adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masih rendahnya kualitas SDM aparatur, dan rendahnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; struktur organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan daerah, kesisteman yang mampu menjadi acuan dalam proses administrasi pemerintahan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, dan budaya organisasi yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Birokrasi yang modern dan mampu menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan tantangan utama ke depan, yaitu birokrasi yang mampu memformulasikan kebijakan sesuai dengan keinginan politik dan aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikannya secara bertanggung jawab. Aspek lain yang peting peru diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan 20 tahun kedepan adalah mengenai pengeloaan/ manajemen keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing temasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Untuk itu, Pemerintah daerah harus membuat kebijakan pengelolaan aset yang dapat dipertanggung jawabkan. Manajemen aset adalah metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, dibutuhkan suatu sarana yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atas aset. 4.1.7 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Tantangan jangka panjang yang dihadapi adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan penetapan regulasi/ landasan yuridis agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Tantangan lainnya adalah mengembangkan Pusat Kegiatan Ekonomi Wilayah sehingga dapat berkembang secara merata dan optimal serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di perkotaan dan perdesaan khususnya yang berada di Selatan Kabupaten Garut sejalan dengan rencana pemekaran Kabupaten. Tantangan aspek pola tata ruang adalah penyediaan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan dalam kondisi luasan lahan yang ada sangat terbatas karena adanya kawasan lindung yang tidak boleh berubah fungsi dan adanya lahan sawah yang juga harus dipertahankan keberadaannya terutama pada lahan yang produktif. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi tantangan tersendiri dalam
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 10
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. 4.1.8 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Garut sampai tahun 2014 adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus ditumbuhkembangkan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan prinsip berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, ditopang IPTEK yang memadai sehingga memberikan nilai tambah yang berarti. Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antarpihak atau antardaerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar, pola pembagian peran hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan penegakan hukum secara konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal. Pemahaman risiko bencana harus mulai diintegrasikan pada proses pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang mungkin timbul atas hasil-hasil pembangunan yang dicapai. 4.2
Modal Dasar
Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain: 1.
Posisi wilayah Kabupaten Garut yang Strategis Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat, maka menempatkan Garut sebagai bagian dari wilayah pengembangan tengah dengan pusat pertumbuhan Kota Bandung. Untuk itu maka kebijakan pembangunan di Kabupaten Garut turut dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian lahan kering, hutan produksi, perkebunan, dan perikanan.
2.
Ketersediaan Sumber daya Alam yang Potensial Sumber daya alam yang potensial yang dimiliki berupa sumber daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; sumber daya kelautan, sumber daya parawisata, serta sumber daya air, pertambangan dan energi yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan perekonomian daerah.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 11
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
3.
Jumlah penduduk yang relatif besar dan agamis Jumlah penduduk Kabupaten Garut yang diperkirakan pada tahun 2014 mencapai 3,03 juta penduduk, dengan tingkat kualitas SDM yang semakin meningkat, menjadi sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah. Masyarakat Garut yang religius serta kerukunan antar umat beragama merupakan asset pembangunan yang cukup mempunyai andil besar dalam mensukseskan jalannya proses pembangunan.
4.
Karakteristik Budaya Lokal Potensi budaya daerah tercermin dalam tata kehidupan, kesenian, kreasi produk unggulan, bahasa maupun adat istiadat dan nilai-nilai kegotongroyongan. Potensi etnik dan budaya ini apabila dikelola secara bijaksana, dewasa dan demokratis merupakan merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan;
5.
Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Garut yang besar menjadi potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6.
Potensi Pariwisata Sumberdaya pariwisata yang cukup memadai sebagai modal untuk memberdayakan masyarakat. Kabupaten Garut memiliki keindahan sumberdaya alam, peninggalan budaya dan peninggalan sejarah yang potensial untuk dapat dikembangkan untuk daerah tujuan wisata yang menarik dan kompetitif, ditunjang dengan sumberdaya masyarakat yang terkenal ramah dan religius.
7.
Ketersediaan sumber daya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah Potensi industri dan perdagangan yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Garut diantaranya industri penyamakan kulit, jaket kulit, industri batik, sutera alam, dodol, minyak akar wangi dan industri kerajinan anyaman bambu. Dari berbagai komoditi yang ada, tercatat beberapa diantaranya telah menembus pasar ekspor seperti: teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak dan kain sutera. Potensi tersebut apabila dikembangkan secara optimal diharapkan dapat menjadi sektor andalan dalam menopang aktivitas perekonomian dan pembangunan.
8.
Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam peningkatan investasi di Kabupaten Garut.
4.3
Isu Strategis
Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi dan Nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Selain mendasarkan diri pada evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, perlu juga diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 12
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
permasalahan/hambatan mendesak yang dihadapi dalam pembangunan daerah, sehingga penetapan rencana kerja pembangunan itu dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata. Setelah mencermati pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun 2004-2008 yang meliputi bidang ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tata pemerintahan, pengembangan infrastruktur dan tata kota, sosial budaya, kehidupan beragama, politik, ketertiban masyarakat, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan utama yang dihadapi, antara lain: 1.
Urusan Pendidikan: a. Masih belum meratanya pendistribusian tenaga pengajar. b. Masih rendahnya aksesibilitas SD/SMP bagi masyarakat. c. Masih adanya DO untuk usia wajar dikdas dan Pendidikan Menengah. d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di daerah terpencil dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.
2.
Urusan Kesehatan: a. Masih Tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan. b. Masih Rendahnya Kondisi Derajat Kesehatan Masyarakat. c. Belum meratanya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. d. Belum meratanya ditribusi tenaga kesehatan. e. Masih rendahnya pemahaman PHBS.
3.
Urusan Pekerjaan Umum a. Masih adanya penduduk yang belum mendapatkan pelayanan listrik. b. Penanganan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. c. Kerusakan jalan sebelum waktunya. d. Keterbatasan anggaran. e. Pemanfaatan yang tidak sesuai a.l. menutup saluran drainase jalan.
4.
Urusan Sosial dan Tenaga Kerja: a. Rendahnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. b. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan penyerapan angkatan kerja oleh sektor-sektor produksi. c. Tingginya jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka. d. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. e. Rendahnya pemahaman tentang peraturan perlindungan tenaga kerja. f. Tidak sesuainya Persebaran Penduduk antara daya tampung dengan daya dukung lingkungan. g. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan Bencana.
5.
Urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan a. Tingginya angka Total Fertility Rate (TFR). b. Masih tingginya usia kawin muda. c. Rendahnya Sumber Daya Manusia Kader KB. d. Kurangnya tenaga penyuluh KB. e. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 13
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
f.
Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
6.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Usaha koperasi, khususnya KUD masih bertumpu pada kredit program b. Profesionalisme para pengelola koperasi masih rendah c. Rendahnya Partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi d. Belum optimalnya intermediasi bank e. Mekanisme pasar yang berkeadilan belum efektif berfungsi
7.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: a. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional. b. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. c. Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi. d. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. e. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. f. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. g. Belum ada grand design tentang pembuatan program legislasi daerah sehingga tidak ada pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah. h. Lemahnya budaya hukum masyarakat. i. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SOPD serta mendukung terhadap peningkatan potensi PAD. j. Adanya aspirasi masyarakat untuk pembentukan wilayah otonomi baru Kabupaten Garut Selatan. k. Masih terdapat tanah-tanah milik Pemerintah Kab.Garut yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SOPD dan penggalian potensi PAD. l. Masih rendahnya kemampuan pengurus dan penyimpan barang dalam melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang ada di setiap SOPD. m. Masih banyaknya barang milik daerah terutama di SOPD yang belum dilakukan penggodefikasian barang sehingga berdampak terhadap penyalahgunaan barang milik daerah oleh SOPD dalam rangka tertib inventarisasi Barang milik daerah. n. Dengan telah terbitnya UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Perda No. 1
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 14
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
o. p. q. r. s. t. u. v.
Tentang Pajak Daerah yang di dalamnya terdapat perluasan objek pajak, penyerahan kewenangan pemungutan beberapa jenis pajak dari pusat dan provinsi ke kabupaten serta adanya penyempurnaan pemungutan pajak mengakibatkan harus adanya kesiapan daerah berupa pengadaan sarana prasarana, SDM, maupun penyempurnaan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Pajak Daerah terhitung 1 Januari 2011. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan dan Pedesaan pada 1 Januari 2013. Peningkatan DAU tidak signifikan bagi daerah. Daya serap DAK, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rendah. Realisasi Bagi Hasil Pajak dan SDA sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro nasional-regional khususnya produksi (lifting) dan harga minyak/ gas dunia serta hasil pertambangan lainnya. Alokasi dana perimbangan yang diterima oleh desa semakin meningkat baik yang berasal dari ADD, DBH, Bankeu Prop. Belum sepenuhnya terdapat kesepahaman dalam penyelenggaraan Pelayanan Perijinan. Keterbatasan SDM dan realatif rendahnya kemampuan/intregritas SDM.
8.
Urusan Perencanaan Pembangunan a. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan. b. Keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. c. Koordinasi,integrasi,sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah. d. Penggunaan sumber daya secara efisien,efektif,dan berkelanjutan. e. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perencanaan.
9.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Penerapan e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal. b. Layanan OL Di tiap Kecamatan. c. Pembuatan Data Base Kependudukan untuk data dasar Pembangunan di segala Bidang.
10.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih rendah karena kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan. b. Relatif rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap ranbu - rambu peraturan yang sudah di tetapkan c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya. d. Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik ditinjau kwalitas maupun kwantitas pada saat ini masih belum memadai.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 15
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
e.
Berkurangnya Kapasitas linmas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengkoondisikan lingkungan yang kondusif.
11.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Belum meratanya kemampuan organisasi kemasyarakatan dalam memahami tugas dan fungsinya. b. Belum optimalnya implementasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. c. Masih kurangnya unsur transparansi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. d. Masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
12.
Urusan Kearsipan a. Kurang tertibnya pengelolaan kearsipan. b. Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. c. Rendahnya sumber daya kearsipan terhadap pentingnya pengelola arsip yang baik. d. Sarana prasarana kearsipan yang kurang memadai.
13.
Urusan Pertanian: a. Masih rendahnya nilai tambah produk pertanian. b. Alih fungsi lahan yang terus meningkat. c. Penggunaan bibit unggul masih rendah akibat ketersediaannya terbatas. d. Masih rendahnya penerapan usaha tani terpadu. e. Masih rendahnya pengelolaan lahan berbasis konservasi. f. Masih terdapatnya beberapa komoditi tanaman pangan dan holtikultura yang produktivitasnya rendah. g. Masih tingginya ketergantungan bibit ternak dari luar Garut. h. Masih kurangnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi dan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran. i. Masih terjadinya perambahan lahan oleh masyarakat pada areal perkebunan/HGU. j. Masih terdapatnya gangguan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai akibat dari anomali iklim. k. Sistem tata kelola kelompok tani perkebunan masih belum terstruktur dengan baik. l. Kelembagaan kelompok tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum mengarah kepada usaha agrobisnis. m. Wilayah dan komoditi peternakan yang diusahakan masyarakat peternak pada umumnya belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis. n. Potensi lahan perkandangan dan pengangonan belum dikelola secara intensif dan terpadu. o. Ketersediaan sumber pakan hijauan ternak tidak merata diseluruh wilayah serta belum berkesinambungan sepanjang tahun. p. Jumlah dan kualitas petugas teknis di lapangan masih kurang seimbang
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 16
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
q. r.
dibandingkan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja serta masih kurang didukung oleh fasilitas kerja yang memadai. Terbatasnya SDM dan sarana prasarana pendukung bagi aktifitas penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan/ternak. Terbatasnya SDM dan sarana prasarana pendukung bagi aktifitas kegiatan penyuluhan.
14.
Urusan Perikanan dan Kelautan: a. Usaha perikanan dan budidaya pada umumnya masih dikelola sebagai usaha tani sampingan. b. Potensi lahan perairan sawah dalam kegiatan intensifikasi budidaya mina padi belum dikelola secara optimal karena terbatasnya penyediaan dan distribusi benih ikan. c. Belum optimalnya kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan sebagai wadah belajar dan unit usaha bersama d. teknologi terapan yang praktis, masih sering terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan. e. Potensi sumberdaya kelautan serta pemanfaatan lahan wilayah pesisir belum dikelola secara optimal. f. Kegiatan usaha perikanan tangkap di laut masih terbatas pada jalur pantai (zona teritorial) karena keterbatasan kapasitas dan jumlah armada penangkapan. g. Kelembagaan kelompok nelayan dan masyarakat pesisir sebagai wadah belajar bersama serta unit usaha bersama belum dapat berjalan secara optimal. h. Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan mengenai kewajiban pembayaran retribusi dan lelang. i. Belum memasyarakatnya budaya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam sebagai daya dukung pembangunan sektor perikanan dan kelautan di masa depan.
15.
Urusan Perindustrian a. Kurangnya kemampuan pelaku usaha industri dalam mengakses / menerapkan teknologi pada sistem produksi nya. b. Kurangnya kemampuan pelaku usaha industri dalam menerapkan sistem produksi yang memenuhi standar nasional industri c. Kurangnya kemampuan pelaku industri dalam mengembangkan desain, diversifikasi serta inovasi produk d. Tingginya harga BBM bagi usaha industri yang berdampak pada produksi tidak effisien.
16.
Urusan Ketahanan Pangan: a. Masih terindikasinya daerah yang beresiko rawan pangan. b. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pertanian. c. Masih kurangnya gedung kantor BPP.
17.
Urusan Kehutanan a. Lahan kritis di DAS Cimanuk seluas 26.126 Ha
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 17
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
b. c. d. 18.
19.
Rendahnya pemanfaatan hasil hutan. Menurunnya fungsi ekologis hutan karena terjadinya illegal logging dan perambahan hutan secara tidak bertanggung jawab dengan tidak mempertimbangkan dampaknya. Terjadinya konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman dan lahan kering.
Urusan Perdagangan a. Menjamurnya toko modern yang berdiri di setiap kecamatan. b. Masih rendahnya informasi pemasaran serta aktivitas promosi. c. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan para pelaku usaha. Urusan Industri: a. Masih rendahnya teknologi produksi. b. Kurangnya penguasaan teknologi industri.
20.
Urusan Koperasi dan UKM: a. Belum tumbuh berkembangnya aktifias ekonomi di Pondok Pesantren. b. Masih lemahnya kelembagaan koperasi. c. Masih rendahnya pengetahuan desain dan kemasan produk, pengendalian mutu dan penganekaragaman produk. d. Terbatasnya aspek permodalan.
21.
Urusan Pariwisata dan Kebudayaan a. Kurangnya infrastruktur dasar pariwisata. b. Kurangnya pemahaman pelaku wisata akan sadar wisata dan sapta pesona. c. Kurangnya promosi wisata. d. Belum tersedianya museum dan Gedung Art Centre e. Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya.
22.
Urusan Penanaman Modal: a. Belum terintegrasikannya regulasi investasi daerah. b. Belum tersedianya regulasi dan kawasan area investasi untuk industri. c. Masih rendahnya daya dukung infrastruktur terhadap aktivitas investasi d. Masih minimnya daya tarik yang ditawarkan pemerintah kepada investor e. Kurangnya promosi potensi dan peluang investasi f. Masih rendahnya daya dukung data potensi dan peluang investasi unggulan daerah. g. Masih rendahnya daya dukung SDM yang memahami penanaman modal daerah.
23.
Urusan Kepegawaian a. Belum meratanya kemampuan organisasi kemasyarakatan dalam memahami tugas dan fungsinya. b. Belum optimalnya implementasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. c. Masih kurangnya unsur transparansi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. d. Masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah desa
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 18
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 24.
Urusan Perhubungan: a. Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang. b. Belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda. c. Masih rendahnya pelayanan angkutan massal dalam mengakomodir jumlah pergerakan orang, barang dan jasa. d. Belum optimalnya cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi. e. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan prasarana. f. Belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertambahan kendaraan tiap tahunnya. g. Pedoman tugas belum tersusun secara optimal sehingga masih terdapat potensi yang semestinya dapat digali namun belum terakomodir khususnya wilayah selatan, mulai tahun 2009 seiring dengan pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut urusan tersebut mulai dikelola. h. Kondisi fasilitas keselamatan berupa rambu-rambu lalu lintas, rambu suar, marka jalan, traffic light/warning light dan pagar pengaman (guard rail) masih dirasakan jauh dari pemenuhan kebutuhan apabila dilihat dari panjang jalan, kondisi geometrik, aktifitas lingkungan sisi jalan, alur pelayaran dan kondisi geografis. i. Ketersediaan prasarana berupa terminal masih banyak yang bergabung dengan lokasi kegiatan perekonomian masyarakat (pasar) sehingga menimbulkan dampak terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi. j. Kondisi gedung serta masih terbatasnya peralatan unit pengujian kendaraan bermotor belum memberikan pelayanan yang komprehensif sehingga pemberian pelayanan belum optimal. Keberadaan fasilitas alat uji kendaraan bermotor saat ini masih perlu didukung dengan peralatan mekanik terutama alat uji keliling. k. Pelayanan perizinan belum seluruhnya dilakukan secara komputerisasi untuk mengarah pada pemberian pelayanan prima. Terlebih dengan adanya deregulasi peraturan perundang-undangan yang mengharuskan SOPD menyiapkan sistem komunikasi dan informasi yang secara on line dapat diakses masyarakat luas. l. Profesionalisme aparatur dan dukungan perlengkapan perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. m. Sarana penunjang operasional baik kendaraan maupun kapal motor serta peralatan pendukung lainnya masih belum memadai. n. Kesadaran masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi transportasi yang selamat, cepat, aman, nyaman, tertib dan teratur. o. Belum tersedianya prasarana pelabuhan bagi kapal nelayan maupun kapal regional serta fasilitas komunikasi yang memadai.
25.
Urusan Perumahan dan permukiman: a. Masih belum optimalnya pemanfaatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga mengakibatkan tidak tertatanya penempatan bangunan
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 19
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
b. c. d.
e.
yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan sempadan bangunan; Terbatasnya sarana dan prasarana, penunjang dalam penanganan penanggulangan bahaya kebakaran Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan Masih terjadinya pembuangan air limbah dan sampah ke tempat/ saluran badan air penerima sebagai buangan akhir yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, selain itu masih terdapat masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang tidak memiliki sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai sehingga mengakibatkan terhadap pencemaran air tanah Terbatasnya sarana dan prasarana jalan lingkungan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan sehingga menghambat masyarakat dalam melakukan aktifitas.
26.
Urusan Lingkungan Hidup: a. Penurunan kualitas, kuantitas serta suhu air panas karena pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali serta karena perambahan daerah resapan. b. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Cimanuk menunjukan kondisi tercemar dimana sumber pencemaran berasal dari penduduk, industri serta kegiatan dan atau usaha lainnya sehingga terjadi penurunan kualitas air sungai. c. Perubahan kuantitas air Sungai Cimanuk akibat perubahan tutupan lahan di hulu DAS Cimanuk (pada lahan non hutan) serta pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali karena perambahan di daerah resapan. d. Kerusakan lahan atau ganguan keutuhan fungsi kawasan hutan baik yang berstatus hutan konservasi maupun hutan lindung antara lain terjadi akibat pengambilan kayu, pengambilan bahan tambang dan mineral, kebakaran hutan dan pengarapan lahan secara ilegal untuk ditanami sayur- sayuran. e. Perambahan dan pengambilan kayu ilegal mayoritas berada di kawasan hutan lindung. Selain itu kerusakan karena pertambangan disebabkan penambangan pasir dan penambangan emas rakyat . f. Penebangan ilegal menyebabkan perubahan lahan, meluasnya lahan kritis dan memicu terjadinya longsor serta menurunnya keanekaragaman hayati. Disamping itu menimbulkan banjir di bagian hilirnya. g. Frekwensi aktivitas gempa vulkanik dan tektonik yang cenderung meningkat. h. Daerah Kabupaten Garut termasuk daerah yang rawan bencana antara lain akibat letusan gunung berapi yaitu Gunung Guntur dan Gunung Papandayan, pada jarak 4-5 km adalah bahaya lontaran batu pijar dan hujan abu lebat, daerah rawan aliran awan panas, lava, lahar gas beracun. i. Wilayah Kabupaten Garut yang rentan terhadap terjadinya bencana banjir bandang, tanah longsor, tsunami, keretakan tanah, gempa bumi, kekeringan dan kebakaran hutan
27.
Urusan Penataan Ruang: a. Kesenjangan wilayah bagian Utara dengan wilayah bagian Selatan Kabupaten Garut.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 20
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
b. 28.
Telah terjadi perubahan kebijakan eksternal yaitu adanya Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029.
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral: a. Berapa perusahaan tidak meningkatkan ijin dari eksploitasi ke operasi produksi dan sebagian perusahaan tidak aktif karena terbatasnya kemampuan finansial sumber daya manusia dan teknologi dari perusahaan. b. Pembayaran setoran dari pengusaha langsung disetorkan ke pusat, daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menagih karena panas bumi yang sudah diusahakan dilaksanakan melalui kontrak antara pengusaha dan pemerintah pusat (sebelum berlaku UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi). c. Aturan hukum di daerah tentang pengelolaan sumber Daya Mineral belum ada. d. Kabupaten Garut penghasil sudah mendapatkan dana bagi hasil sebesar 32% dari pengusahaan paanas bumi di darajat dan kamojang, yang merupakan bagian dari setoran bagian pemerintah sebesar 34% penerimaan bersih usaha (nett operating income/NOI). Sehubungan lokasilokasi tersebut berada di 2 (dua) wilayah (Garut dan Bandung), maka besaran Dana Bagi Hasil Panas Bumi yang diterima akan berubah setiat tahun, tergantung kepada produktivitas pengusahaan. e. Belum adanya regulasi di kabupaten Garut terkait dengan perijinan pengusahaan panas bumi.
Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama di atas, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2010-2014, dan isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJM Provinsi Tahun 2008-2013, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas; melalui pendidikan baik formal, nonformal dan informal yang ditunjang dengan lifeskills, serta peningkatan kesehatan serta pembangunan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlandaskan agama, sosial dan budaya; 2. Penguatan struktur perekonomian daerah berbasis potensi lokal, terutama pada sektor pertanian, industri, kelautan, pariwisata, dan energi sumber daya mineral disertai dengan pengembangan seni budaya dan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan; 3. Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan pada semua tingkatan, dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan clean government; 4. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang; 5. Pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana alam; 6. Pembangunan kehidupan sosial, politik dan budaya yang demokratis; 7. Penanganan dan pengelolaan asset perusahaan daerah; 8. Aspirasi masyarakat terhadap pembentukan wilayah otonomi baru.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 21
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Secara terperinci isu strategis tersebut diturunkan menjadi isu strategis berdasarkan masing-masing urusan, yaitu sebagai berikut: 1.
Urusan Pendidikan a. Belum meratanya kesempatan pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas b. Kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang c. Rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan di masyarakat d. Lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang
2.
Urusan Sosial dan Tenagakerja: a. Rendahnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan penyerapan angkatan kerja oleh sektor-sektor produksi c. Tingginya jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka d. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial e. Masih kurangnya sosialisasi peraturan perlindungan tenaga kerja
3.
Urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan a. Tingginya angka Total Fertility Rate (TFR) b. Masih tingginya usia kawin muda c. Tingginya DO intitusi masyarakat d. Kurangnya tenaga penyuluh KB e. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
4.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: a. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SOPD serta mendukung terhadap peningkatan potensi PAD khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( 2009 - 2014 ) b. Belum tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam penatausahaan barang milik daerah di setiap SOPD dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah. ( 2010 - 2014 ) c. Belum dilakukannya secara menyeluruh pengkodefikasian barang milik daerah di setiap SOPD khususnya peralatan, mesin kantor dan alat rumah tangga kantor sehingga dapat meningkatkan tertib pencatatan kepemilikan barang daerah dan efektifnya inventarisasi barang daerah secara optimal. (2010 – 2014) d. Masih kurangnya sarana prasarana dan SDM berkualifikasi untuk mendukung pelaksanaan UU No 28 Thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. e. Belum terbentuknya SKPD/Tupoksi sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten (PBB dan BPHTB) sesuai amanat UU No 28 Thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 22
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
f.
Belum lengkapnya data potensi Pendapatan Asli Derah terutama untuk persiapan pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan. g. Peraturan pelaksana (Juklak/juknis) dan SOP belum ada; h. Belum ada Kerjasama (MoU) antara Pemda dengan pihak terkait antara lain KPP, perbankan, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang Negara, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; i. Secara obyek pajak yang dikelola daerah bertambah tetapi secara akumulatif penerimaan yang diterima oleh daerah mengalami penurunan; j. Penyediaan Sarana & Prasarana masih sangat terbatas; k. Peraturan pelaksana (Juklak/juknis) dan SOP belum ada; l. Masih minimnya SDM yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan PBB. m. Belum ada Kerjasama (MoU) antara Pemda dengan pihak terkait antara lain KPP, perbankan, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang Negara, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. n. Penentuan Bank Persepsi belum dilakukan untuk menampung penyetoran PBB. o. Alokasi Belanja Tidak Langsung terutama Belanja Pegawai yang tinggi terus mengalami peningkatan. p. Adanya pengalihan BPHTB & PBB 2P akan terjadi trade off dengan penurunan DAU dalam jangka panjang. q. Projet Management lemah ditingkat SKPD. r. Terbatasnya pilihan program kegiatan menyebabkan terjadinya replikasi program secara berulang. s. Pengalokasian belanja yang berasal dari Dana Bagi Hasil SDA khususnya Panas Bumi masih sangat didominasi untuk belanja pegawai khususnya tunjangan aparatur desa seharusnya lebih ditujukan kepada infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup. t. Masih kurangnya sarana prasarana dan SDM berkualifikasi untuk mendukung pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. u. Belum terbentuknya SKPD/Tupoksi sesuai kebutuhan utnuk melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten (PBB dan BPHTB) sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. v. Belum lengkapnya data potensi pendapapatan asli daerah terutama untuk persiapan pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan. w. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. x. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. 5.
Urusan Pekerjaan Umum: a. Masih tingginya kondisi kerusakan jalan kabupaten karena sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya. b. Belum optimalnya sitem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan atar pusat pertumbuhan terutama di wilayah selatan. c. Masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jabar Selatan. d. Sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana. e. Pemanfaatan yang tidak sesuai antara lain :
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 23
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
f. g. h. i.
- Muatan Lebih. - Pemanfaatan RUWASJA yang tidak sesuai. - Menutup saluran drainase jalan. Dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Belum optimalnya sitem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan atar pusat pertumbuhan terutama di wilayah selatan. Masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jabar Selatan. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan dan jembatan.
6.
Urusan Perencanaan Pembangunan : a. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. b. Keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. c. Koordinasi,integrasi,sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam perencanaan. d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. e. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perencanaan.
7.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Penerapan e-KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal. b. Layanan OL Di tiap Kecamatan. c. Pembuatan Data Base Kependudukan untuk data dasar Pembangunan di segala Bidang.
8.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. SDM koperasi masih lemah b. Masih lemahnya kelembagaan koperasi c. Peluang pasar bagi KUMKM masih terbatas d. Penggunaan Teknologi masih rendah e. Akses permodalan KUMKM belum bankkable
9.
Urusan Penanaman Modal a. Peningkatan iklim investasi daerah.
10.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Menegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya secara konsisten. b. Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan lainnya serta implementasinya. c. Meningkatnya kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum di masyarakat. d. Mengembangkan kemitraaan dengan kepolisian dan aparatur lainnya dalam rangka menegakan hukum. e. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup tentram dan tertib. f. Meningkatnya kwalitas dan kwantitas sumber daya aparatur. g. Meningkatnya pemeliharaan kantibmas.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 24
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
11.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan unsur pelaksana pemerintahan desa dalam administrasi dan keuangan desa. b. Masih tingginya proporsi bangunan ruangan kantor desa, BPD, LPM, PKK yang rusak dan rusak berat. c. Masih banyak ditemukan pelaksanaan kegiatan di desa yang tidak menempuh tahapan proses pemberdayaan masyarakat secara utuh, seharusnya tahapan proses pemberdayaan masyarakat menggunakan metode partisipatif, baik dalam perencanaa, pelaksanaan maupun dalam evaluasi dan tindak lanjutnya. d. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, karena kurang efektifnya fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga masyarakat (LPM, BPD dan PPK) dalam penggerakan paritsipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. e. Belum optimalnya dukungan bagi kesejahteraan para kades dan perangkat desa. f. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam termasuk dalam pendayagunaan teknologi tepat guna. g. Adanya kecenderungan disharmoni sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial yang diakibatkan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan pemerintahan di desa antara unsur aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa. h. Masih rendahnya keterampilan teknis untuk lembaga kemasyarakatan LPM, PKK, RW ,RT, dst, dalam rangka peningkatan skill dan profesionalisme serta SDM mereka selaku pelaku pembangunan. i. Masih kurangnya kemampuan pengolahan hasil produksi, penguatan modal dan jaringan pemasaran di perdesaan khususnya desa pesisir (pasar desa). j. Belum optimalnya pengelolaan lembaga keuangan mikro perdesaan. k. Belum optimalnya identifikasi dan inventarisasi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang mendukung/ menunjang pembangunan sebagai pembentuk jati diri perdesaan. l. Belum berperannya Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di tingkat kecamatan dan Warung Teknologi Tepat Guna (Wartegda) di tingkat desa dalam memfasilitasi masyarakat pengguna TTG.
12.
Urusan Kearsipan a. Rendahnya kesadaran aparatur terhadap kearsipan. b. Kurang tertibnya pengelolaan kearsipan. c. Rendahnya sumber daya kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. d. Kurang tersedianya sarana dan prasarana kearsipan.
13.
Urusan Ketahanan Pangan a. Aksebilitas masyarkat terhadap pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman (3BA) masih rendah. b. Kerentanan Daerah terhadap tingkat resiko kerawanan pangan cukup tinggi. c. Alih fungsi lahan dan lajunya pertumbuhan penduduk lebih besar dari laju pertambahan produksi dan ketersediaan pangan
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 25
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
d. e. f.
Masih merebaknya pangan yang mengandung bahan berbahaya. Masih besarnya ketergantungan masyarakat terhadap beras. Keterjangkauan ditribusi yang belum optimal dan masih sering terjadinya fluktuasi harga pangan
14.
Urusan Pertanian a. Masih rendahnya nilai tambah produk pertanian. b. Alih fungsi lahan yang terus meningkat. c. Penggunaan bibit unggul masih rendah akibat ketersediaannya terbatas. d. Masih rendahnya penerapan usaha tani terpadu. e. Masih rendahnya pengelolaan lahan berbasis konservasi. f. Masih terdapatnya beberapa komoditi tanaman pangan dan holtikultura yang produktivitasnya rendah. g. Masih kurangnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi dan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran. h. Masih terdapatnya gangguan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai akibat dari anomali iklim. i. Kelembagaan kelompok tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum mengarah kepada usaha agrobisnis. j. Masih tingginya ketergantungan bibit ternak dari luar Garut. k. Masih adanya Gangguan Usaha Perkebunan (GUP). l. Belum optimalnya Kelembagaan usaha Perkebunan. m. Masih besarnya ketergantungan pasokan ternak dan produksi hasil peternakan dari luar wilayah. n. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya peternakan. o. Masih rendahnya keterampilan usaha masyarakat dan akses pasar untuk mampu bersaing pada tingkat regional dan global. p. Belum meratanya kondisi infrastruktur mengakibatkan terhambatnya akses masyarakat pada dunia usaha. q. Rendahnya sarana prasara pendukung pengembangan klaster usaha peternakan. r. Meningkatnya kejadian endemik penyakit hewan/menular di berbagai wilayah.
15.
Urusan Perikanan dan Kelautan a. Rendahnya sarana prasarana pendukung dalam pengembangan budidaya perikanan. b. Semakin menurunnya kualitas perairan akibat sering terjadinya proses perusakan lingkungan pesisir dan pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai. c. Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan dari lahan usaha tani budidaya perikanan menjadi lahan untuk kepentingan lainnya. d. Belum optimalnya akses permodalan dan akses pasar serta belum berkembangnya diversifikasi usaha produk hasil perikanan. e. Rendahnya tingkat pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir. f. Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan sepadan pantai untuk dijadikan bangunan dan aktifitas bisnis non perikanan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan keamananan.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 26
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
g.
Terjadinya kerusakan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan lautan akibat keberadaan pemukiman, abrasi, dan eksploitasi yang kurang terkendali. h. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. i. Rendahnya sarana prasarana pendukung dalam pengembangan budidaya perikanan. j. Semakin menurunnya kualitas perairan akibat sering terjadinya proses perusakan lingkungan pesisir dan pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai. k. Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan dari lahan usaha tani budidaya perikanan menjadi lahan untuk kepentingan lainnya. l. Belum optimalnya akses permodalan dan akses pasar serta belum berkembangnya diversifikasi usaha produk hasil perikanan. m. Rendahnya tingkat pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir. n. Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan sepadan pantai untuk dijadikan bangunan dan aktifitas bisnis non perikanan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan keamananan. o. Terjadinya kerusakan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan lautan akibat keberadaan pemukiman, abrasi, dan eksploitasi yang kurang terkendali. p. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 16.
Urusan Perhubungan a. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional. b. Menyediakan prasarana & sarana perhubungan. c. Mewujudkan pelayanan prima perijinan & jasa perhubungan. d. Mewujudkan tertib lalu lintas melalui penataan manajemen transportasi dan sosialisasi. e. Meningkatkan tata kelola dan pengawasan.
17.
Urusan Perumahan dan Permukiman a. Masih belum optimalnya pemanfaatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang dan menurunkan tingkat konversi lahan; b. Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan. c. Masih kurangnya pembuangan air limbah dan sampah ke tempat/ saluran badan air penerima sebagai buangan akhir yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. d. Belum optimalnya pelayanan persampahan, perkembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. e. Luasnya wilayah yang perlu penanganan sehingga perlunya prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan lingkungan.
18.
Urusan Lingkungan Hidup a. Keberlanjutan ketersediaan air panas. b. Kualitas dan kuatitas air permukaan di DAS Cimanuk hulu. c. Kegiatan pengrusakan hutan karena perambahan. d. Rawan bencana.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 27
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
19.
Urusan Penataan Ruang a. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Garut memiliki peran atau kepentingan diantaranya: 1) termasuk dalam Kawasan Andalan Nasional Priangan TimurPangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan; 2) terdapat 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu KSN Fasilitas Peluncuran Roket Pameungpeuk dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk; dan 3) terdapat 2 (dua) cagar alam yaitu Cagar Alam Leuweung Sancang dan Cagar Alam Laut Leuweung Sancang. b. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009-2029, Kabupaten Garut memiliki peran atau kepentingan diantaranya: 1) termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Priangan TimurPangandaran yang secara khusus diarahkan khusus pada pertanian dan industri pengolahan pertanian, perikanan dan industri pengolahan perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam. 2) secara struktur ruang meliputi: a) Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Rancabuaya, Kecamatan Caringin; b) Terdapat 4 (empat) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu PKL Perkotaan Garut, PKL Cikajang, PKL Pameungpeuk, dan PKL Bungbulang; 3) dalam pola ruang ditetapkan 81,39% sebagai kawasan lindung. 4) terdapat 2 (dua) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: a) KSP Garut Selatan (kepentingan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup) b) KSP Panas Bumi Kamojang – Darajat – Papandayan (kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi) c. Masih terdapat ketimpangan antar bagian wilayah utara yang relatif lebih maju dengan wilayah di bagian selatan Kabupaten Garut. d. Adanya kebijakan rencana infrastruktur Jabar Selatan berupa pembangunan jalan lintas Jawa Barat Selatan yang melewati Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Bungbulang dan Caringin/Rancabuaya. e. Kebijaksanaan pengembangan infrastruktur untuk wilayah bagian selatan sangat dibatasi mengingat perkembangan wilayah ini perlu dikendalikan karena sebagian besar fungsi pemanfaatan ruang sebagai kawasan lindung. f. Potensi pengembangan pada sektor pertanian dan perkebunan melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian (agropolitan), serta potensi untuk mengembangkan kawasan perikanan secara mandiri melalui pengembangan kota perikanan (minapolitan). g. Perubahan tata guna lahan di beberapa kawasan berupa perubahan tata guna lahan pada kawasan lindung sehingga mengakibatkan tingkat erosi dan kekritisan lahan meningkat tajam yang tentunya memberikan dampak negatif pada daerah hilir. h. Munculnya tuntutan dan tantangan di masa yang akan datang seiring
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 28
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
dengan terjadinya paradigma baru pembangunan. 20.
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral: a. Masih adnya daerah-daerah yang belum tersentuh oleh fasilitas penerangan listrik terutama daerah-daerah di Garut selatan. b. Masih adanya penduduk yang belum mendapatkan pelayanan listrik.
21.
Urusan Pariwisata a. Kurangnya infrastruktur dasar pariwisata. b. Kurangnya pemahaman pelaku wisata akan sadar wisata dan sapta pesona. c. Kurangnya promosi wisata. d. Belum tersedianya museum dan Gedung Art Center e. Belum Optimalnya pelestarian seni budaya
29.
Urusan Perdagangan: a. Menurunnya peran pasar tradisional dalam perekonomian daerah. b. Terbatasnya jangkauan pemasaran karena kurangnya informasi pasar dan sistem perdagangan belum berjalan secara optimal.
22.
Urusan Koperasi dan UMKM a. SDM koperasi masih lemah b. Masih lemahnya kelembagaan koperasi c. Peluang pasar bagi KUMKM masih terbatas d. Kurangnya pengetahuan desain dan kemasan produk, pengendalian mutu dan penganekaragaman produk. e. Akses permodalan KUMKM belum bankkable
23.
Urusan Perindustrian a. Belum berkembangnya industri kreatif.
24.
Urusan Kehutanan a. Masih terdapatnya degradasi sumber daya hutan dan lahan di DAS b. Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan hutan
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
IV - 29
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1
Visi
Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Berbagai isu regional dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan serta mengacu pada isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis yang dapat menjadi bahan perumusan kebijakan utama (core policy) pembangunan, antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pembangunan Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Tatanan Pemerintahan Penguatan Struktur Perekonomian Daerah Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang Pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Pembangunan kehidupan sosial, politik dan budaya yang demokratis Penanganan dan pengelolaan asset perusahaan daerah Penanganan pembentukan wilayah otonomi baru
Adapun untuk arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata, serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2009-2014 adalah : "Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridlo Allah SWT." Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional.Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yangdinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikanpembangunan Kabupaten Garut secara terpadu. Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 5.1 Penjabaran Makna Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten GarutTahun 2009-2014 Pokok-pokok Visi
Penjelasan Visi
Terwujudnya
Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik.
Garut
Satu kesatuan wilayah dan masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Garut.
Mandiri dalam Ekonomi
Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan mengelola berbagai potesi sumber daya dalam pembangunan perekonomian.
Adil dalam Budaya
Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang secara praporsional dan seimbang membangun kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
Demokratis dalam Politik
Sikap dan kondisi pemerintah Kabupaten Garut yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ridlo Allah SWT
sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang senantiasa meyandarkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridlo Allah SWT.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Garut, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. 5.2
Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyatabagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Garut yang mandiri
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
V-2
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik menuju Ridlo Allah SWT, maka rumusan Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut 2014 ditetapkan dalam 4 (empat) Misi, yaitu: 1. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang; 5.3
Tujuan dan Sasaran
Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masingmasing misi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten GarutTahun 2009-2014 Tujuan
Sasaran Strategis
Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal 1 Mendorong tingkat pendidikan, kualitas 1 Meningkatnya angka partisipasi pada semua SDM dan Kompetensi peserta didik menjadi jenjang dan jalur pendidika manusia yang beriman, bertakwa kepada 2 Meningkatnya kualitas pendidikan pada Tuhan YME dan berakhlak mulia. setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan 3 Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2
4
Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)
5
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan Menurunnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja Terkendalinya pertumbuhan penduduk
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan kesehatan Masyarakat Kabupaten Garut
6
3
Meningkatkan kesejahteraan PMKS
8
4
Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Mewujudkan keluarga berkualitas melalui
9
5
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
7
10
V-3
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Tujuan pengendalian kelahiran peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga 6
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.
11
Sasaran Strategis melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak hak reproduksi Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan
Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah 7 Meningkatkan SDM aparatur pertanian, 12 Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura pendapatan dan kesejahteraan petani; serta menumbuhkembangkan ketahanan pangan 13 Meningkatnya produktivitas, produksi dan dan gizi termasuk diversifikasi pangan nilai tambah hasil tanaman perkebunan 14 Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan 15 Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan 8 Meningkatkan produksi komodtias perikanan 16 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya dan kelautan melalui pengelolaan dan perikanan dan kelautan yang berwawasan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari lingkungan 9 Meningkatkan perekonomian dan daya saing 17 Meningkatnya pembangunan sistem daerah menuju kemandirian ekonomi ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian 10 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 18 Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil desa sekitar hutan. hutan, wisata alam dan jasa lingkungan. 11 Terwujudnya kelestarian fungsi kawasan 19 Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan hutan dan lahan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan 12 Meningkatkan kemitraan dalam 20 Meningkatnya kunjungan wisatawan pembangunan pariwisata 21 Meningkatnya Pelestarian seni budaya 13 14
15 16 17
Mengembangkan industri berbasis potensi lokal Terciptanya pasar tradisional yang aman, nyaman, bersih sehingga dapat bersaing dengan pasar modern
22
Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal
23
Meningkatnya pasar tradisional
Meningkatkan pemberdayaan KUMKM dalam mendorong perekonomian Daerah Terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendorong laju pertumbuhan investasi daerah Meningkatkan PAD
24
Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM
25
Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut
26
Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan 18
Mengembangkan birokrasi yang profesional dan akuntabel
27
19
Meningkatkan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Meningkatkan kondisi administrasi keuangan dan asset daerah yang tertib dan baik.
28
20
29 30
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi Meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah
Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib Meningkatnya pendapatan daerah
V-4
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
21
Tujuan Meningkatkan kualitas layanan publik Pemerintah Daerah
31 32
Sasaran Strategis Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan e-government.
22
Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
33
Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
23
Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif dan akomodatif
34
24
Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
35 36
Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat; Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; Terwujudnya Desa Membangun;
37
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
38
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah.
39
Meningkatnya tertib administrasi kearsipan
40
Tertibnya Administrasi Kependudukan
25
26 27
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib adminduk
Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Fungsi Ruang 28
Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
41
Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan dan jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
42
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan
43
Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;
44 45
29
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan fungsi ruang
46 47
48
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
V-5
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu dilakukan analisa lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Analisa ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses pengidentifikasian analisa lingkungan ini menggunakan metode analisa SWOT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah tahun 2004-2009, serta dokumen perencanaan lainnya yang mendukung. 6.1
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats)
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah.Identifikasi ini dimaksudkan agar pemerintah dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.
Kekuatan Pemerintah Kabupaten Garut yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : • Tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi • Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan • Adanya program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur • Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi • Kehidupan dan budaya masyarakat yang religius dan agamis • Adanya keinginan masyarakat untuk bangkit dari ketertinggalan • Masih tumbuhnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat. • Kondisi geografis dengan topografi pegunungan dan pantai memiliki pesona alam yang indah • Sumber daya alam yang cukup melimpah dan beragam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, panas bumi, pertambangan, dan lain sebagainya) • Pembangunan jalan lintas selatan jawa sebagai akses horizontal bagian selatan
VI - 1
2.
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Kelemahan Kelemahan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut : Rendahnya kemapuan keuangan daerah; Kurang optimalnya penguasaan dan aplikasi sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar; Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran pada usia produktif Kondisi geografis wilayah yang rawan bencana alam dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sumber daya; Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan PAD. Limitasi pengembangan wilayah dengan penetapan Kawasan Lindung sebesar 80%.
3.
Peluang Peluang untuk pembangunan Kabupaten Garut 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut : Tersedianya peluang usaha dan investasi khususnya pada sektor agribisnis, agroindustri, pariwisata, kelautan serta energi dan sumber daya mineral Pemberlakuan otonomi daerah secara luas bagi pemerintah daerah Iklim demokratis yang semakin membaik, serta perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang semakin tinggi. Perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terbuka luas; Mulai tumbuhnya kesadaran kehidupan berpolitik masyarakat, dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui otonomi daerah Terbukanya informasi pasar baik lokal, regional maupun global yang didukung oleh perkembangan informasi dan teknologi Kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan Perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam Adanya bantuan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi
4.
Ancaman Adapun ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan Kabupaten Garut 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut : Kebijakan pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan Kondisi ekonomi makro yang masih belum stabil Dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat Terjadinya degradasi moral masyarakat masyarakat Pengembangan wilayah sekitar yang memiliki karakteristik sama
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 2
6.2
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Strategi
Berdasarkan hasil Analisis SWOT, strategi yang dipilih adalah sebagai berikut: 1.
Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal Strategi : 1. Peningkatan APK/APM Wajar Dikdas 9 Tahun 2. Peningkatan APK/APM Wajar 12 Tahun 3. Peningkatan pencapaian target kurikulum 4. Peningkatan kualitas proses belajar mengajar 5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pengembangan diri yang berbasis pendidikan kecakapan hidup 7. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pembelajaran berbasis keunggulan lokal 8. Pengembangan kurikulum muatan lokal, pengembangan diri dan life skills 9. Peningkatan jumlah penduduk yang bisa baca huruf latin 10. Peningkatan pemahaman pemuda terhadap Agama Islam 11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 12. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 13. Pelayanan imunisasi 14. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 15. Pencegahan dan penanggulangan penyakit 16. Memberdayakan dan mengembangkan keberfungsian sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17. Pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pembinaan, pengawasan dan tindakan hukum 18. Meningkatan kuantitas dan kualitas peserta KB yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, petugas serta sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 19. Mengoptimalkan peran kader/PPKBD dalam pelayanan KIE KB-KS 20. Meningkatkan kapasitas penyuluh KB dan petugas Lapangan KB di desa/Kel 21. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga 22. Peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 3
2.
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah; Strategi : 1. Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan, dan hortikultura 2. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 3. Pengembangan pasar produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura 4. Pengembangan infreastruktur pendukung pertanian tanaman pangan dan hortikultura 5. Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani perkebunan 6. Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton) 7. Meningkatkan daya saing produk perkebunan 8. Pengembangan kapasitas kawasan perkebunan 9. Peningkatan kesejahteraan peternak, produksi peternakan, pemasaran serta penerapan teknologi 10. Meningkatkan peran, kemampuan petani dan nelayan 11. Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk 12. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian 13. Pengembangan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan. 14. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas lahan bagi masyarakat desa sekitar hutan 15. Meningkatkan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan 16. Optimalisasi Pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan yang berfungsi lindung 17. Meningkatkan tata guna hutan 18. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan hutan 19. Mengembangkan Destinasi dan kemitraan 20. Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya 21. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perajin IKM 22. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna oleh IKM 23. Mengembangkan sentra dan klaster industri 24. Mengupayakan ketersediaan dan keamanan komoditas perdagangan yang memadai 25. Revitalisasi pasar tradisional 26. Menguatkan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM 27. Peningkatan iklim dan promosi investasi 28. Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah secara profesional
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 4
3.
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan; Strategi : 1. Penetapan standar kualifikasi dan mekanisme pembinaan pegawai yang komprehensif disertai pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian secara terpadu dan akurat 2. Menetapkan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan 3. Penanganan dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat 4. Inspeksi kepada disiplin pegawai di lingkungan pemerintah kab. Garut 5. Evaluasi dan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan 6. Penetapan standar Pelayanan Minimal SKPD 7. Optimalisasi Penerapan SPIP dilingkungan SKPD melalui Peraturan Bupati 8. Meningkatkan Pelatihan, Bimtek dan pengembangan kapasitas aparatur 9. Penetapan PKPT inspektorat serta meningkatkan koordinasi dengan sesama aparatur pengawasan fungsional lainnya 10. Terbentuknya tim penanganan kasus/khusus 11. Pelatihan, pengembangan kapasitas serta kompentensi aparatur pengawasan dengan didukung oleh peningkatan sarana prasarana pengawasan 12. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berdaya guna dan berhasil guna 13. Meningkatkan intensifikasi dan eksstensifikasi potensi pendapatan daerah,pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya 14. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi pemerintahan daerah 15. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan secara terpadu, efisien, dan transparan. 16. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SOP serta kualitas SDM aparatur dalam pelayanan publik berbasis tekhnologi informasi 17. Peningkatan Kerjasama Informasi dengan Media Massa dan Kelompok Informasi Masyarakat 18. Optimalisasi fasilitasi Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 19. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran kerja yang baik 20. Pengembangan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan 21. Meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat 22. Mengoptimalkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan, meningkatkan pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan 23. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kwantitas jumlah satlinmas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan 24. Pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan 25. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 5
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 4.
Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dalam pemerintahan. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik Peningkatan pemahaman demokrasi penyelenggaraan pemilu yang adil, penguatan fungsi Partai Politik dan peningkatan pendidikan politik masyarakat Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Di Daerah. peningkatan pemeliharaan kamtibmas melalui upaya pemberdayaan masyarakat (community policing) Meningkatkan tertib administrasi kearsipan Pengadaan sarana & prasarana kearsipan Meningkatkan kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Meningkatkan kegiatan pemeliharaan secara rutin atau berkala baik sarana maupun sarana kearsipan Meningkatkan pengawasan dan pembinaan adminduk
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang; Strategi : 1. Peningkatan jalan dan jembatan pada ruas vertikal menuju jalan lintas selatan, jalur-jalur produksi kawasan strategis 2. Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten pada ruas strategis, jalur produksi dan pusat pelayanan 3. Peningkattan sarana dan prasarana kebinamargaan 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan Air limbah perkotaan 5. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perdesaan 6. Peningkatan Pelayanan Perencanaan Kontruksi bangunan Gedung 7. Menyediakan prasarana & sarana perhubungan 8. Mewujudkan tertib lalu lintas melalui penataan manajemen transportasi dan sosialisasi 9. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan 10. Penempatan calon transmigrasi 11. Peningkatan penataan Kawasan Perkotaan 12. Membuat kebijakan produk rencana tata ruang 13. Perencanaan tata ruang untuk kawasan-kawasan strategis 14. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi 15. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang 16. Memantapkan peran koordinasi perencanaan di tingkat Kabupaten Garut
6.3
Arah Kebijakan
Berdasarkan hasil analisis, serta strategi pembangunan Kabupaten untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 6
Tabel 6.1 Perumusan Sasaran dan Strategi Pembangunan
MISI I :
Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal Tujuan
1
Mendorong tingkat pendidikan, kualitas SDM dan Kompetensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia.
Sasaran 1
Meningkatnya angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan
Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan APK/APM Wajar Dikdas 9 Tahun
1. percepatan penuntasan wajar 9 tahun
Peningkatan APK/APM Wajar 12 Tahun
2. pencanangan wajar 12 tahun 3. pengembangan, perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Non Formal (PNF)
2
Meningkatnya kualitas pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan
Peningkatan pencapaian target kurikulum
1. mengimplementasikan pembelajaran aktif dan kontekstual serta pendidikan berkarakter dan berbasis keunggulan lokal serta pemerataan akses juga peningkatan pelayanan di semua jenjang pendidikan
Peningkatan kualitas proses belajar mengajar
2. pengembangan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di semua jenjang
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
3. meningkatkan pemerataan profesionalisme dan tanggung jawab guru
Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pengembangan diri yang berbasis pendidikan kecakapan hidup
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 7
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pembelajaran berbasis keunggulan lokal 3
Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)
Pengembangan kurikulum muatan lokal, pengembangan diri dan life skills
1. penerapan kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta link and match dengan dunia industri
Peningkatan jumlah penduduk yang bisa baca huruf latin dan Al Quran
1. meningkatkan fasilitas penunjang minat baca masyarakat
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Peningkatan pemahaman pemuda terhadap Agama Islam
1. Pembinaan IQ, ESQ, kepemimpinan dan kewirausahaan serta keorganisasian pemuda
Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1. peningkatan sistem pembibitan, sarana prasarana penunjang dan penyelenggaraan even olahraga bagi masyarakat
6
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Peningkatan peran serta masyarakat
upaya kesehatan masayarakat
7
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan
Pelayanan imunisasi
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Akselerasi sarana dan prasarana kesehatan
standarisasi pelayanan kesehatan
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
pengembangan lingkungan sehat
Peningkatan pembiayaan kesehatan Pengembangan model puskesmas DTP
pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya pelayanan kesehatan penduduk miskin
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
4 5
2
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan kesehatan Masyarakat Kabupaten Garut
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 8
Tujuan 3
4
Meningkatkan kesejahteraan PMKS
Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Sasaran 8
9
Strategi
Arah Kebijakan
Menurunnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Memberdayakan dan mengembangkan keberfungsian sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat sesuai kearifan lokal.
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja
Pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pembinaan, pengawasan dan tindakan hukum
Pemberdayaan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keserasian dan Kesepadanan pelatihan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar - Penempatan tenaga kerja melaui mekanisme AKAD, AKAL dan AKAN - Penanaman jiwa kewirausahaan pada pencari kerja Pembinaan sistem hubungan industrial berkelanjutan
5
Mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengendalian kelahiran peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
10
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak hak reproduksi
- Meningkatan kuantitas dan kualitas peserta KB yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, petugas serta sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
Mengoptimalkan peran kader/PPKBD dalam pelayanan KIE KB-KS
Jaminan ketersediaan pelayanan peserta KB yang berkualitas; Promosi pendewasan usia perkawinan melalui advokasi dan KIE kesehatan reproduksi remaja/ KRR Peningkatan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB yang lembaga swadaya dan organisasi masyarakat
Meningkatkan kapasitas penyuluh KB dan petugas Lapangan KB di desa/Kel 6
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.
11
Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangu nan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
Peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Peningkatan advokasi dan sosialisasi guna mempercepat mind set tentang persepsi gender ; Peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
VI ‐ 9
MISI II :
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah Tujuan
1
Meningkatkan SDM aparatur pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani; serta menumbuh kembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan
Sasaran 12
13
2
Meningkatkan produksi
Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura
Meningkatnya produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil tanaman perkebunan
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan, dan hortikultura
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
Pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura.
Pengembangan pasar produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan infreastruktur pendukung pertanian tanaman pangan dan hortikultura Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani perkebunan
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Pengembangan infrastruktur pertanian, tanaman pangan dan hortikultura. Peningkatan Produktifitas dan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton) Meningkatkan daya saing produk perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pengembangan kapasitas kawasan perkebunan
Pengembangan Agribisnis
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
14
Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan
Peningkatan kesejahteraan peternak, produksi peternakan, pemasaran serta penerapan teknologi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
15
Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan
Meningkatkan peran, kemampuan petani dan nelayan
Peningkatan Ketahanan Pangan
16
Meningkatkan pengelolaan
Peningkatan penangkapan, budidaya dan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 10
Tujuan
Sasaran
komodtias perikanan dan kelautan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari
3
4
5
6
7
Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah menuju kemandirian ekonomi Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan. Terwujudnya kelestarian fungsi kawasan hutan dan lahan
Meningkatkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata
Mengembangkan industri berbasis potensi lokal
sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
Strategi
Arah Kebijakan
nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk
Pengembangan perikanan tangkap Pengembangan sistem penyuluhan Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
17
Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatkan pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian Pengembangan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Penuntasan Penanganan Lahan Kritis dan peningkatan penanganan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan
Meningkatkan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan
Pembinaan dan penertiban Industri Hasil Hutan
20
Meningkatnya kunjungan wisatawan
Mengembangkan Destinasi dan kemitraan
Membangun dan mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kompetensi SDM pariwisata; Meningkatkan promosi pariwisata melalui sistem informasi terpadu
21
Meningkatnya Pelestarian seni budaya
Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya
Melestarikan Cagar Budaya , seni daerah dan terfasilitasinya seni kontemporer/perfilman serta pembangunan museum dan art center
22
Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perajin IKM
Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil industri IKM
18
19
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
Optimalisasi Pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan yang berfungsi lindung
VI ‐ 11
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna oleh IKM Mengembangkan sentra dan klaster industri
8
9
10
11
Mengupayakan ketersediaan dan keamanan komoditas perdagangan yang memadai Revitalisasi pasar tradisional
Meningkatkan akses dan distribusi perdagangan
Terciptanya pasar tradisional yang aman, nyaman, bersih sehingga dapat bersaing dengan pasar modern Pemberdayaan KUMKM dalam mendorong perekonomian Daerah
23
Meningkatnya pasar tradisional
24
Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM
Menguatkan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM
Meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian daerah, khususnya yang berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata.
Terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendorong laju pertumbuhan investasi daerah Meningkatkan PAD
25
Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut
Peningkatan iklim dan promosi investasi
Peningkatan iklim dan realisasi investasi
Meningkatnya sistem perdagangan
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 26
Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah secara profesional
Pengembangan Usaha Pertambangan Rakyat Skala Kecil Pembinaan Teknik Penambangan Bawah Tanah (Under Ground Minning) Sistem Penyanggaan, Ventilasi Tambang, Teknik Bukaan Pembinaan dan pengendalian potensi pertambangan emas rakyat (tradisional)
VI ‐ 12
MISI III
:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Bersih dan Berkelanjutan
Tujuan 1
2
Mengembangkan birokrasi yang profesional dan akuntabel
Meningkatkan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
Sasaran 27
28
Strategi
Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi
Meningkatkan kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah
Penetapan standar kualifikasi dan mekanisme pembinaan pegawai yang komprehensif disertai pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian secara terpadu dan akurat Menetapkan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan
Arah Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
pembinaan dan pengembangan aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penanganan dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspeksi kepada disiplin pegawai di lingkungan pemerintah kab. Garut
Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
evaluasi dan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan
Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penetapan standar Pelayanan Minimal SKPD
Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Optimalisasi Penerapan SPIP dilingkungan SKPD melalui Peraturan Bupati Meningkatkan Pelatihan, Bimtek dan pengembangan kapasitas aparatur
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 13
Tujuan 3
4
Meningkatkan kondisi administrasi keuangan dan asset daerah yang tertib dan baik.
Meningkatnya kualitas layanan publik Pemerintah Daerah
Sasaran 29
Strategi
Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib
30
Meningkatnya pendapatan daerah
31
Meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.
Arah Kebijakan
Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berdaya guna dan berhasil guna
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan intensifikasi dan eksstensifikasi potensi pendapatan daerah,pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi pemerintahan daerah
Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten dan Kota
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Penataan Daerah Otonomi Baru Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan yang mampu mengelola kecamatan sebagai SKPD
5
Meningkatnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
32
Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan e-government.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan secara terpadu, efisien, dan transparan.
Peningkatan kualitas pelayanan informasi berbasis sistem teknologi informasi
33
Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Optimalisasi fasilitasi Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
VI ‐ 14
Tujuan 6
Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif dan akomodatif
Sasaran 34
Strategi
Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat;
Pengembangan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan
Arah Kebijakan Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan Pengendalian perencanaan pembangunan Evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan
7
8
Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
Terwujudnya partisifasi masyarakat dalam memelihara
35
Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;
Meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat
Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan pihak lain dalam pembangunan - Mendorong penyelenggraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa, system administrasi dan kelembagaan desa - Menetapkan peran lembaga kemasyarakatan
36
Terwujudnya Desa Membangun;
Mengoptimalkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan, meningkatkan pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan
- Pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berpartisipatif - Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, memantapkan mananejemen lembaga keuangan mikro perdesaaan dan usaha- uasaha desa serta pengembangnapasar desa
37
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
Pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan
Pendidikan Politik Masyarakat
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 15
Tujuan
Sasaran
Strategi
ketentraman dan ketertiban
Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dalam pemerintahan.
Arah Kebijakan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik
38
9
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan
39
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah.
Meningkatnya tertib administrasi kearsipan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
Peningkatan pemahaman demokrasi penyelenggaraan pemilu yang adil, penguatan fungsi Partai Politik dan peningkatan pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur/ Wagub, Bupati/ Wabup, Legislatif dan Presiden/ Wapres
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Di Daerah. peningkatan pemeliharaan kamtibmas melalui upaya pemberdayaan masyarakat (community policing)
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Meningkatkan tertib administrasi kearsipan
Perbaiakan sistem Administrasi kearsipan
Pengadaan sarana & prasarana kearsipan
Penyelamatan, pelestarian arsip daerah
Meningkatkan kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
Pemeliharaan secara rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ; Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
VI ‐ 16
Tujuan
10
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib adminduk
Sasaran
40
Strategi
Tertibnya Administrasi Kependudukan
Arah Kebijakan
Meningkatkan kegiatan pemeliharaan secara rutin atau berkala baik sarana maupun sarana kearsipan
peningkatkan kualitas layanan informasi
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan adminduk
Penataan administrasi kependudukan : Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Implementasi sistem administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 17
Misi 4
:
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang
Tujuan 1
Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
Sasaran 41
42
Strategi
Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan dan jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan
Arah Kebijakan
Peningkatan jalan dan jembatan pada ruas vertikal menuju jalan lintas selatan, jalur-jalur produksi kawasan strategis
Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten pada ruas strategis, jalur produksi dan pusat pelayanan
Rehabilitasi / Pemeliraan Jalan dan Jembatan
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Inpeksi kondisi jalan dan jembatan Pembangunan Sistim imformasi data base jalan dan jembatan
Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan Air limbah perkotaan
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Wilayah Perkotaan
Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perdesaan
Peningkatan Cakupan pelayanan air minum di wilayah Perkotaan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelayanan air minum perkotaan Pengembangan dan pengelolaan air limbah perkotaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Wilayah Perdesaan Akselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs ) 2015 Pemberdayaan Komunitas Perumahan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 18
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan Pembangunan lingkungan sehat permukiman dan perumahan Penyusunan Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
2
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan fungsi ruang
43
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan PLN
Pembinaan dan Pengembangan bidang Energi dan Ketenagalistrikan
44
Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi
Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak
45
Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa
Menyediakan prasarana & sarana perhubungan
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainya; Operasi dan Pemelihaaran Jaringan Irigasi ; Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
46
Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
Mewujudkan tertib lalu lintas melalui penataan manajemen transportasi dan sosialisasi
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Pengendalian Polusi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
VI ‐ 19
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
47
48
Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;
Penempatan calon transmigrasi
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pengerahan, persebaran dan mobilitas penduduk yang selaras, serasi dan seimbang dengan daya dukung lingkungan
Peningkatan penataan Kawasan Perkotaan
Penetapan kebijakan untuk RTRW dan Rencana rinci
Membuat kebijakan produk rencana tata ruang
Penyusunan rencana tata ruang kawasan pusat perekonomian, pariwsata dan pemerintahan Pengembangan dan updating Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)
Perencanaan tata ruang untuk kawasankawasan strategis Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi
Pemanfaatan ruang
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
Memantapkan peran koordinasi perencanaan di tingkat Kabupaten Garut
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 20
6.4
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Kabupaten Garut maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah maka ditetapkan melalui Kawasan strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut: A.
Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain : 1)
Kawasan Perkotaan Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
2)
Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
3)
Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan Malangbong), dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong.
4)
Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya Dan Sekitarnya), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 21
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip.
B.
5)
Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin – Cisewu - Talegong), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya.
6)
Kawasan Agropolitan Cisurupan Dan Sekitarnya, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong.
7)
Kawasan Minapolitan, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja dan Karangpawitan.
8)
Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah :
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 22
C.
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
1)
Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Dukuh terletak di Kecamatan Cikelet merupakan desa dengan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufusme pada Mazhab Imam Syafii. Landasan budaya tersebut berpengaruh pada bentukan fisik desa tersebut serta adat istiadat masyarakat. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Dukuh yang tidak menggunakan dinding dari tembok dan atap genteng serta jendela kaca. Hal ini menjadi salah satu aturan yang dilatarbelakangi alasan bahwa hal yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Di kampung ini tidak diperkenankan adanya listrik dan barang-barang elektronik lainnya yang dipercaya selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan kemudaratan yang tinggi pula. Alat makan yang dianjurkan terbuat dari pepohonan seperti layaknya bangunan, misalnya bambu batok kelapa dan kayu lainnya. Material tersebut dipercaya lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena bahan tersebut tidak mudah hancur atau pecah dan dapat menyerap kotoran.
2)
Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Adat Pulo yang masih memegang teguh adat istiadat karuhunnya berada pada komplek Danau/Situ Cangkuang Kecamatan Leles yang dikelilingi oleh pemandangan alam pegunungan yang tepat pada tengahnya terdapat pulau yang didalamnya berdiri sebuah Candi Hindu peninggalan abad ke XVII. Untuk mencapai Candi dan Kampung Adat tersebut wisatwan dapat menyewa rakit yang mempunyai daya tampung sampai 30 orang, terdapat pula sebuah museum yang menyimpan berbagai jenis benda peninggalan dari masa Hindu dan Islam.
Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah Kawasan Wisata Cipanas, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 23
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
pemandian air panas dan alamnya yang indah sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan alamnya yang indah.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VI - 24
Tabel 6.2 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut
NO 1.
PENANGANAN Ekonomi
KSK
KRITERIA
ISU PENANGANAN
KECAMATAN
KSK Perkotaan Garut
Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi cepat tumbuh.
Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar. Menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Perlu sinergitas pembangunan antar wilayah.
Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
2.
KSK Koridor Kadungora - Leles Garut
Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi cepat tumbuh.
Kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut. Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Perlu sinergitas infrastruktur.
Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
3.
KSK Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan Malangbong)
Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Potensi ekonomi cepat tumbuh.
Berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-CiamisBanjar. Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional.
Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong.
4.
KSK Perbatasan Bagian Timur (Singajaya Dan Sekitarnya)
Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten.
Berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 25
NO
PENANGANAN
KSK
KRITERIA
ISU PENANGANAN
KECAMATAN
5.
KSK Perbatasan Bagian Barat (Caringin – Cisewu – Talegong)
Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten.
Sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
Caringin – Cisewu – Talegong.
6.
KSK Agropolitan Cisurupan Dan Sekitarnya
Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
Mengembangkan kawasan agroindustri. Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan.
Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong.
7.
KSK Minapolitan Sukawening
Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Kawasan dengan sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
Tarogong Kaler; Sukawening; Pangatikan; Sucinaraja; Wanaraja; dan Karangpawitan.
8.
KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan
Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Perlu sinergitas infrastruktur Perlu sinergitas pembangunan antar wilayah.
Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang dan Caringin
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 26
NO
PENANGANAN
KSK
KRITERIA
ISU PENANGANAN
KECAMATAN
9.
Sosial Budaya
Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh
Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
Mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Pelestarian cagar budaya. Tempat perlindungan peninggalan budaya.
Cikelet
10.
Lingkungan Hidup
Kawasan Wisata Cipanas
Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian. Kawasan rawan bencana alam. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten.
Meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan alamnya yang indah sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang. Menjaga kelestarian lingkungan. Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata.
Tarogong Kaler
Sumber : RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 27
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN
VI ‐ 7
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan SKPDnya. Untuk mendapatkan program pembangunan yang inheren di setiap strategi, maka dibutuhkan kebijakan umum. Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunannya. Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Garut, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. A.
Misi 1: Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal Tujuan: 1. Mendorong tingkat pendidikan, kualitas SDM dan Kompetensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan kesehatan Masyarakat Kabupaten Garut 3. Meningkatkan kesejahteraan PMKS 4. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 5. Mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengendalian kelahiran peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga 6. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Sasaran: 1. Meningkatnya angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan 2. Meningkatnya kualitas pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan 3. Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) 5. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan 8. Menurunnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 9. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja
VII - 1
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
10. Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak -hak reproduksi 11. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan misi satu yaitu Perluasan kesempatan bagi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta mendorong penerapan norma agama dan nilai luhur budaya sunda dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan ini diindikasikan dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional; Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun paripurna dan implementasi Wajar 12 Tahun; Bebas buta huruf Al-Quran bagi lulusan sekolah; Peningkatan proporsi angka partisipasi siswa SMK menjadi 60%; Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; Mengembangkan Puskesmas DTP dan Mampu PONED; Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; Operasionalisasi Rumah Sakit Pameungpeuk; Akselerasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Slamet; Operasional RSUD dr. Slamet Tipe B Pendidikan; Memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Memberdayakan dan mengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; Pengarusutamaan Pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah; Penguatan kapasitas dan koordinasi penanggulangan bencana daerah dan pusat; Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif dan PKS (Pemberian Kerja Sementara); Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan; Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam; Pembinaan dan peningkatan peran guru agama, ulama dan sekolahsekolah keagamaan.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VII - 2
B.
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Misi II : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah; Tujuan : 1. Meningkatkan SDM aparatur pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani; serta menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan 2. Meningkatkan produksi komodtias perikanan dan kelautan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari 3. Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah menuju kemandirian ekonomi 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan. 5. Terwujudnya kelestarian fungsi kawasan hutan dan lahan 6. Meningkatkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata 7. Mengembangkan industri berbasis potensi lokal 8. Terciptanya pasar tradisional yang aman, nyaman, bersih sehingga dapat bersaing dengan pasar modern 9. Meningkatkan pemberdayaan KUMKM dalam mendorong perekonomian Daerah 10. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendorong laju pertumbuhan investasi daerah 11. Meningkatkan PAD Sasaran : 1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura 2. Meningkatnya produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil tanaman perkebunan 3. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan 4. Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan 5. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan 6. Meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian 7. Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan. 8. Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan 9. Meningkatnya kunjungan wisatawan 10. Meningkatnya Pelestarian seni budaya 11. Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal 12. Meningkatnya pasar tradisional 13. Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM 14. Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut 15. Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VII - 3
C.
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan; Tujuan: 1. Mengembangkan birokrasi yang profesional dan akuntabel 2. Meningkatkan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. 3. Meningkatkan kondisi administrasi keuangan dan asset daerah yang tertib dan baik. 4. Meningkatkan kualitas layanan publik Pemerintah Daerah 5. Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 6. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif dan akomodatif 7. Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 8. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan 10. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib adminduk Sasaran: 1. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah 3. Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib 4. Meningkatnya pendapatan daerah 5. Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. 6. Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan e-government. 7. Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat; 9. Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; 10. Terwujudnya Desa Membangun; 11. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 12. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah. 13. Meningkatnya tertib administrasi kearsipan 14. Tertibnya Administrasi Kependudukan Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Penerapan Agenda reformasi birokrasi. Kebijakan ini diindikasikan dengan: Meningkatnya kualitas SDM aparatur sesuai dengan peran dan fungsinya.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VII - 4
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
D.
Terwujudnya sistem reward and punishment yang jelas dan tegas, dalam rangka menunjang disiplin kerja yang optimal dan pengawasan internal bagi aparatur. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.
Misi IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang; Tujuan : 1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya 2. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan fungsi ruang Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan dan jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan 3. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi 4. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan 5. Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa 6. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 7. Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan 8. Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VII - 5
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Strategi
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi awal 2009
2010
2011
2012
2013
Kondisi Akhir 2014
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal 1
2
Meningkatnya angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan
Meningkatnya kualitas pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan
Peningkatan APK/APM Wajar Dikdas 9 Tahun
1
APK Wajar Dikdas 9 Tahun
%
105,80%
108,64%
111,48%
114,32%
117,16%
120,00%
Peningkatan APK/APM Wajar 12 Tahun
2
APM Wajar Dikdas 9 Tahun
%
92,40%
93,92%
95,44%
96,96%
98,48%
100,00%
3
Angka Drop Out SD dan SMP
%
1,00%
0,82%
0,64%
0,46%
0,28%
0,10%
4
Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK
%
60,00%
68,00%
76,00%
84,00%
92,00%
100,00%
5
APK Wajar 12 Tahun
%
60,29%
63,63%
66,97%
70,32%
73,66%
77,00%
6
APM Wajar 12 Tahun
%
51,79%
56,43%
61,07%
65,72%
70,36%
75,00%
7
Angka Drop Out SMA/SMK Persentase pencapaian target kurikulum
%
3,00%
2,60%
2,20%
1,80%
1,40%
1,00%
%
76,00%
80,80%
85,60%
90,40%
95,20%
100,00%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
Peningkatan pencapaian target kurikulum
8
Peningkatan kualitas proses belajar mengajar
9
Persentase PBM yang melaksanakan KTSP secara utuh
%
60,00%
68,00%
76,00%
84,00%
92,00%
100,00%
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
10
%
30,00%
36,00%
42,00%
48,00%
54,00%
60,00%
Program Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pengembangan diri yang berbasis pendidikan kecakapan hidup Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pembelajaran berbasis keunggulan lokal
11
Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan local
%
30,00%
44,00%
58,00%
72,00%
86,00%
100,00%
Program Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Urusan Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum dan proses pembelajaran
Urusan Pendidikan
VII ‐ 6
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3
4
5
6
7
8
Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan
Menurunnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Strategi
Indikator Kinerja
%
%
98,98%
99,18%
99,39%
99,59%
99,80%
100,00%
Frekuensi kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
kegiatan
1
2
2
3
3
4
kegiatan
1
2
3
5
6
7
Desa Siaga Aktif
%
59,70%
63,76%
67,82%
71,88%
75,94%
80,00%
17
Desa atau kelurahan UCI
%
64,00%
71,20%
78,40%
85,60%
92,80%
100,00%
18
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
%
65,63%
68,50%
71,38%
74,25%
77,13%
80,00%
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Urusan Kesehatan
19
Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu)
jiwa
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya
Urusan Sosial
Peningkatan jumlah penduduk yang bisa baca huruf latin dan Al Quran Peningkatan pemahaman pemuda terhadap Agama Islam
13
Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Peningkatan peran serta masyarakat
15
16
Pelayanan imunisasi
Akselerasi sarana dan prasarana kesehatan
14
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
19.440
2011
2012
2013
36,00%
42,00%
48,00%
54,00%
Bidang Urusan
Presentase sekolah yang menyelenggarakan Muatan Lokal, Pengembangan diri dan life skills yang berbasis Iptek Persentase penduduk yang bisa baca huruf latin dan Al Quran
12
2010
Kondisi Akhir 2014 60,00%
Program Pembangunan Daerah
Kondisi awal 2009 30,00%
Pengembangan kurikulum muatan lokal, pengembangan diri dan life skills
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan pembiayaan kesehatan Pengembangan model puskesmas DTP Pencegahan dan penanggulangan penyakit Memberdayakan dan mengembangkan keberfungsian sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Satuan
Program Peningkatan relevansi pendidikan dan pendidikan vokasi
Urusan Pendidikan
Program Pemberantasan buta huruf latin bagi masyarakat usia 15 tahun keatas Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda
Urusan Pendidikan
Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kesehatan
VII ‐ 7
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
9
10
11
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak -hak reproduksi
Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan
Strategi
Pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pembinaan, pengawasan dan tindakan hukum
Meningkatan kuantitas dan kualitas peserta KB yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, petugas serta sarana dan prasarana pelayanan yang memadai Mengoptimalkan peran kader/PPKBD dalam pelayanan KIE KB-KS Meningkatkan kapasitas penyuluh KB dan petugas Lapangan KB di desa/Kel Peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Indikator Kinerja
Satuan
panti
Kondisi awal 2009 34
Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrian
%
65,00%
68,00%
71,00%
74,00%
77,00%
80%
Persentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL) Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)
%
81,00%
81,80%
82,60%
83,40%
84,20%
85,00%
%
71,12%
71,62%
72,12%
72,62%
73,12%
73,62%
24
Laju pertumbuhan penduduk
%
25
% kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan
%
20
Panti asuhan / panti jompo yang dibina
21
22
23
1,53%
60,00%
2010
2011
2012
2013
34
34
34
34
Kondisi Akhir 2014 34
1,61%
68,00%
1,61%
76,00%
1,61%
1,61%
84,00%
Program Pembangunan Daerah Pembinaan Panti Asuhan / Jompo
Urusan Sosial
Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
Urusan Sosial Ketenagakerjaan
Urusan Sosial Ketenagakerjaan
- Program Keluarga Berencana - Pelayanan Kontrasepsi - Kesehatan Reproduksi Remaja - Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konselign KRR
1,61%
90,00%
Bidang Urusan
Pembinaan pelayanan KB/KS yang mandir Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
100,00%
Urusan KB dan KS
Urusan KB dan KS
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Pemberdayaan Perempuan
Peningkatan kesejahteraan petani
Urusan Pertanian
Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah 12
Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura
Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan, dan hortikultura Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
26
% Peningkatan pendapatan usahatani pertahun
- Usahatani padi (%)
%
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
N/A
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
VII ‐ 8
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Strategi
Pengembangan pasar produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan infreastruktur pendukung pertanian tanaman pangan dan hortikultura
Indikator Kinerja
- Usahatani palawija (%)
%
Kondisi awal 2009 N/A
- Usahatani sayuran (%)
%
N/A
Meningkatnya produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil tanaman perkebunan
Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani perkebunan
14
Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan
Pengembangan kapasitas kawasan perkebunan Peningkatan kesejahteraan peternak, produksi peternakan, pemasaran serta penerapan teknologi
2011
2012
2013
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
Program Pembangunan Daerah
Produksi tanaman Pangan
Ton
1.660.74 4
1.701.354
1.741.965
1.782.575
1.823.185
1.863.796
28
Produksi Tanaman Holtikultura
Ton
983.261
985.539
987.816
990.094
992.372
994.650
29
ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat : - Beras (Ton/Tahun)
30
Bidang Urusan
Peningkatan produksi pertanian Urusan Pertanian Peningkatan Ketahanan Pangan
Ton/Tahun
283.765
281.043
278.320
275.597
272.874
270.151
Ton/Tahun
53.667
54.657
55.647
56.638
57.628
58.618
- jagung (Ton/Tahun
Ton/Tahun
38.967
39.686
40.405
41.124
41.843
42.562
- Umbi-umbian (Ton/Tahun - Sayuran (Ton/Tahun
Ton/Tahun
183.869
187.261
190.653
194.045
197.437
200.829
Ton/Tahun
153.302
156.130
158.958
161.786
164.615
167.443
- Buah-buahan (Ton/Tahun Produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton)
Ton/Tahun
140.002
142.585
145.167
147.750
150.333
152.916
Ton
9.234
9.369
9.505
9.641
9.777
9.913
31
Prosentase peningkatan pengolahan produk perkebunan (%)
%
2
2
2
3
3
3
32
Prosentase peningkatan pemasaran produk perkebunan (%)
%
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
33
Populasi Ternak :
ekor
2.931.31 5
2.959.195
2.999.701
3.040.206
3.080.712
3.121.217
34
Produksi Hasil Peternakan : - Daging Sapi (kg)
Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton)
Meningkatkan daya saing produk perkebunan
2010
Kondisi Akhir 2014 2,4%
27
- Kacang-kacangan (Ton/Tahun
13
Satuan
Urusan Pertanian
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (pemasaran/pengolahan hasil pertanian perkebunan dan peternakan)
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Urusan Pertanian Urusan Pertanian
Kg
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
1.850.28 3
1.937.616
2.024.949
2.112.283
2.199.616
2.286.949
Urusan Pertanian
VII ‐ 9
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
15
Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan
Strategi
Meningkatkan peran, kemampuan petani dan nelayan
Indikator Kinerja
35
36 37
16
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk
38
39
40
41
42
17
Meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian
43
Satuan
- Daging Domba (kg)
Kg
- Daging Ayam (kg)
Kg
- Susu (liter)
liter
- Telur (kg)
Kg
Kondisi awal 2009 921.394 2.713.22 0 19.834.8 21
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
2010
2011
2012
2013
978.666
1.035.938
1.093.209
1.150.481
Kondisi Akhir 2014 1.207.753
2.957.024
3.200.827
3.444.631
3.688.434
3.932.238
Urusan Pertanian
21.425.357
23.015.893
24.606.428
26.196.964
27.787.500
Urusan Pertanian
2.648.615
3.000.842
3.353.068
3.705.295
4.057.522
Urusan Pertanian
2.210
2.398
2.585
2.773
2.961
Urusan Pertanian
Urusan Pertanian
kelompok tani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina Kelompok tani peternak yang dibina
kelompok
2.296.38 8 2.022
kelompok
200
206
212
218
224
230
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Urusan Pertanian
Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina Meningkatnya produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya sawah (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun) Meningkatnya hasil tangkapan nelayan (ton per tahun) Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani
kelompok
653
659
665
671
677
683
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Urusan Kehutanan
ton / tahun
209,6
219,68
229,76
239,84
249,92
260,00
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Urusan Kelautan dan Perikanan
ton / tahun
17.738,5 0
24.021,00
30.303,50
36.586,00
42.868,50
49.151,00
Pengembangan Budidaya Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan
ton / tahun
8.226,79
9.684,03
11.141,27
12.598,52
14.055,76
15.513,00
Urusan Kelautan dan Perikanan
ton / tahun
306,5
554,20
801,90
1.049,60
1.297,30
1.545,00
Urusan Kelautan dan Perikanan
ton / tahun
5.520,61
5.532,49
5.544,37
5.556,24
5.568,12
5.580,00
desa
2
4
5
7
8
10
ton
100
100
100
100
100
100
Urusan Ketahanan Pangan
desa
5
5
5
5
5
5
Urusan Ketahanan Pangan
44
Tersedianya cadangan pangan (ton)
45
Terbentuknya desa mandiri pangan (Desa)
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Pengembangan perikanan tangkap
Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Urusan Ketahanan Pangan
VII ‐ 10
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
18
19
Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.
Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan
20
Meningkatnya kunjungan wisatawan
21
Meningkatnya Pelestarian seni budaya
22
23
Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal
Meningkatnya pasar tradisional
Strategi
Pengembangan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.
Meningkatkan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan Optimalisasi Pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan yang berfungsi lindung Mengembangkan Destinasi dan kemitraan Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perajin IKM Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna oleh IKM Mengupayakan ketersediaan dan keamanan komoditas perdagangan yang memadai Revitalisasi pasar tradisional
Indikator Kinerja
46
Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu: - Jamur kayu 150 (ton)
Satuan
Kondisi awal 2009
2010
2011
2012
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Akhir 2014
2013
Bidang Urusan
- Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Urusan Kehutanan
ton
117,60
147,60
177,60
207,60
237,60
267,60
Urusan Kehutanan
- Lebah madu (140 liter)
liter
423,00
450,00
477,00
504,00
531,00
558,00
Urusan Kehutanan
- Sutra Alam /kokon (4200 kg)
kg
815,00
1.655,00
2.495,00
3.335,00
4.175,00
5.015,00
Urusan Kehutanan
- Tanaman bambu (btg)
batang
550.000, 00
557.100,00
564.200,00
571.300,00
578.400,00
585.500,00
Urusan Kehutanan
- sarang walet (kw)
kwintal
8,00
9,60
11,20
12,80
14,40
16,00
Urusan Kehutanan
lokasi
1
3
4
6
7
9
Urusan Kehutanan
Ha
9.090
6.010
6.500
6.500
6.500
3.500
orang
1.650.91 3
1.786.691
1.922.468
2.058.246
2.194.023
47
Potensi pariwisata alam yang tergali
48
lahan kritis yang tertangani
49
Jumlah Wisatawan
50
Gelar seni dan budaya (kali)
kali
0
2
5
7
10
12
51
Misi seni dan budaya (kali)
kali
0
1
2
2
3
4
52
Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan
%
0,22%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Urusan Perindustrian
53
Peningkatan nilai investasi teknologi yang diterapkan IKM (Rp.)
Rp.
0
497.400.00 0
994.800.000
1.492.200.0 00
1.989.600.0 00
2.487.000.0 00
Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Urusan Perindustrian
54
Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
unit
0
3
6
10
13
16
Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
2.329.801
- Perencanaan dan pengembangan hutan - Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Urusan Kehutanan
Pengembangan Destinasi dan kemitraan
Urusan Pariwisata
Pengembangan Keragaman Budaya
Urusan Perdagangan
VII ‐ 11
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
24
25
26
Strategi
Indikator Kinerja
Satuan
Menguatkan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar
55
% Koperasi aktif
%
56
Rasio Usaha Kecil dan Mikro terhadap Total UKM
%
98,90%
98,92%
98,94%
98,96%
98,98%
Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut
Peningkatan iklim dan promosi investasi
57
Jumlah investor baru (perusahaan baru)
perusahaan baru
0
18
36
54
72
58
Peningkatan realisasi investasi
Rp.
0
245.000.00 0.000
490.000.000 .000
735.000.00 0.000
980.000.00 0.000
1.225.000.0 00.000
Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian
Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah secara profesional
59
Meningkatnya kemitraan pengelola pertambangan
%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
60
Pengusaha pertambangan yang dibina
perusahaan
46
46
46
46
46
Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM
2010
2011
2012
2013
75,56%
76,67%
77,78%
78,89%
Kondisi Akhir 2014 80,00% 99,00%
Program Pembangunan Daerah
Kondisi awal 2009 74,45%
Bidang Urusan
Urusan Koperasi dan UMKM Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Urusan Koperasi dan UMKM
Peningkatan promosi dan kerjasama ivestasi
Penanaman Modal
Peningkatan iklim dan realisasi investasi
Penanaman Modal
Menyelenggarakan apresiasi bidang pertambangan
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
46
Penertiban Penambangan tanpa ijin dan habis ijin
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Urusan Otonomi Daerah
90
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan 27
Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi
Penetapan standar kualifikasi dan mekanisme pembinaan pegawai yang komprehensif disertai pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian secara terpadu dan akurat Menetapkan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan
61
Terwujudnya sistem informasi data pegawai (SIMPEG) berbasis teknologi informasi
data pegawai
9.271
10.371
11.471
12.571
13.671
14.771
62
% aksesibilitas manajemen kepegawaian daerah
%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Program Pendidikan Kedinasan
Urusan Otonomi Daerah
63
% pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan obyektif (on-line) Penempatan pegawai sesuai dengan normatif dan kompetensi Tingkat pelanggaran disiplin Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatkan status Opini BPK
%
0,00%
16,00%
32,00%
48,00%
64,00%
80,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Urusan Otonomi Daerah
pegawai
20.000
20.250
20.500
20.750
21.000
21.250
Urusan Otonomi Daerah
%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
%
60,00%
67,00%
74,00%
81,00%
88,00%
95,00%
Status Opini
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
WTP
Urusan Otonomi Daerah Urusan Otonomi Daerah Urusan Otonomi Daerah
64
65 66 28
Meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah
Penanganan dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat
67
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
VII ‐ 12
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Strategi
Inspeksi kepada disiplin pegawai di lingkungan pemerintah kab. Garut
Indikator Kinerja
Satuan
2010
2011
2012
2013
14,00%
28,00%
42,00%
56,00%
Kondisi Akhir 2014 70,00%
Program Pembangunan Daerah
68
Persentase SKPD yang memiliki penilaian Evaluasi SAKIP dengan nilai minimal B
%
Kondisi awal 2009 0,00%
69
% pengelolaan keuangan sesuai SAP
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70
Meningkatnya pendapatan daerah
Rp.
1.364.18 3.603.37 5
1.493.999.3 15.072
1.623.815.0 26.769
1.753.630.7 38.467
1.883.446.4 50.164
2.013.262.1 61.861
71
Tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah Terwujudnya daerah otonom Garut Selatan Tingkat penyelesaian sengketa pertanahan
%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
%
0,00%
8,00%
16,00%
24,00%
32,00%
40,00%
%
12,00%
20,60%
29,20%
37,80%
46,40%
55,00%
74
Tingkat Implementasi pelayanan publik teknologi informasi
%
58,82%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
75
% proses pengadaan barang jasa melalui LPSE
%
0,00%
0,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
76
Tersebarnya informasi pembangunan daerah
%
45,45%
60,00%
50,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Bidang Urusan
Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Urusan Otonomi Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pemerintahan Umum
Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kabupaten dan Kota
Pemerintahan Umum
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Urusan Otonomi Daerah
evaluasi dan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan
29
Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib
30
Meningkatnya pendapatan daerah
31
Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.
Penetapan standar Pelayanan Minimal SKPD Optimalisasi Penerapan SPIP dilingkungan SKPD melalui Peraturan Bupati Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berdaya guna dan berhasil guna Meningkatkan intensifikasi dan eksstensifikasi potensi pendapatan daerah,pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi pemerintahan daerah
72 73
32
Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan egovernment.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan secara terpadu, efisien, dan transparan.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Peningkatan Pengolahan Data Elektronik dan Pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi Peningkatan Pengolahan Data Elektronik dan Pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Urusan Otonomi Daerah Urusan Otonomi Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika
VII ‐ 13
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
33
Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Strategi
Optimalisasi fasilitasi Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
Indikator Kinerja
77
78
79 34
Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat;
Pengembangan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan
80
81
82
83
35
Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;
36
Terwujudnya Desa Membangun;
Meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat Mengoptimalkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan, meningkatkan pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan
84
Satuan
2010
2011
2012
2013
11
11
11
11
Kondisi Akhir 2014 11
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi perda Jumlah rapat kerja alat kelengkapan DPRD Jumlah Perda inisiatif Dewan
Perda
Kondisi awal 2009 11
kali
205
206
207
208
209
210
Pemerintahan Umum
Perda
2
2
2
3
3
3
Pemerintahan Umum
Tersedianya Data Hasil Evaluasi tentang Desa Tertinggal (dokumen) Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Perbup Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Perda Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi
dokumen
0
1
1
1
1
1
Perbup
1
1
1
1
1
1
Urusan Perencanaan Pembangunan
Perda
1
1
1
1
1
1
Urusan Perencanaan Pembangunan
Perda
0
1
1
1
1
1
Urusan Perencanaan Pembangunan
LPM
5
7
9
11
13
15
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Lembaga Mikro Ekonomi Pedesaan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
85
Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan
unit
25
40
55
70
85
100
86
Jumlah BUMDes yang dibina
desa
10
17
24
31
38
45
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pemerintahan Umum
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
VII ‐ 14
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Strategi
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi awal 2009
2010
2011
2012
2013
Kondisi Akhir 2014
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
perkotaan dan perdesaan
37
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
Pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan
87
Terkendalinya konflik antar umat beragama
%
40,00%
52,00%
64,00%
76,00%
88,00%
100,00%
Kemitraan Wawasan Kebangsaan
88
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
%
60,53%
63,42%
66,32%
69,21%
72,11%
75,00%
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dalam pemerintahan. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik Peningkatan pemahaman demokrasi penyelenggaraan pemilu yang adil, penguatan fungsi Partai Politik dan peningkatan pendidikan politik masyarakat Meningkatkan tertib administrasi kearsipan
89
Kegiatan pembinaan politik daerah
kegiatan
3
5
6
7
8
9
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
90
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
kegiatan
4
5
6
7
8
9
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
91
Menurunnya Angka Kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk
1,94
1,71
1,47
1,24
1
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
92
% SKPD yang menerapkan arsip secara baku
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
Urusan Kearsipan
Meningkatkan kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
93
Tergalinya arsip arsip sejarah di Wilayah Kabupaten Garut Jumlah SKPD yang dibina
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan adminduk
95
Kepemilikan KTP
96
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
97
Terlaksananya pelayanan E-KTP
Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
38
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah.
39
Meningkatnya tertib administrasi kearsipan
40
Tertibnya Administrasi Kependudukan
94
kasus/ 10.000 penduduk
%
2,18
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dokumen
0
1
1
1
1
2
Urusan Kearsipan
SKPD
1
3
3
3
3
3
Urusan Kearsipan
%
60,00%
61,00%
62,00%
63,00%
64,00%
65,00%
per 1.000
699
720
740
760
780
800
%
0,00%
18,00%
36,00%
54,00%
72,00%
90,00%
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Penataan administrasi kependudukan :
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
VII ‐ 15
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Strategi
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi awal 2010 2011 2009 Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Fungsi Ruang 41
42
Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan dan jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan
Peningkatan jalan dan jembatan pada ruas vertikal menuju jalan lintas selatan, jalurjalur produksi kawasan strategis Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten pada ruas strategis, jalur produksi dan pusat pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan Air limbah perkotaan Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perdesaan
98
Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi
Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak
%
58,48%
60,00%
62%
2013
64,00%
66,00%
68,00%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Peliharaan Jalan dan Jembatan
Urusan Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 99
Cakupan pelayanan air minum di perkotaan
%
34,38%
41,96%
49,54%
57,11%
64,69%
72,27%
Peningkatan Cakupan pelayanan air minum di wilayah Perkotaan
Urusan Perumahan
100
Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan
%
49,00%
52,20%
55,40%
58,60%
61,80%
65,00%
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Wilayah Perdesaan
Urusan Perumahan
101
% Lingkungan pemukiman Kumuh
%
N/A
6,00%
5%
4,00%
3%
2%
102
% Rumah Layak Huni
%
98,00%
98,20%
98,16%
98,13%
98,10%
99%
103
Tersedianya bantuan teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (unit) Cakupan pelayanan bencana kebakaran
unit
0
2
4
6
8
10
Bantuan Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Urusan Perumahan
unit/km2
0,00%
614,814
614,814
512,345
512,345
439,15
Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Urusan Perumahan
104
43
% Jalan dalam kondisi baik dan sedang
2012
Kondisi Akhir 2014
105
% Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik
%
39%
47,57%
55,68%
63,78%
71,89%
80%
106
% Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik
%
52%
53,64%
55,23%
56,82%
58,41%
60,00%
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan Pengairan Lainnya
Urusan Pekerjaan Umum
VII ‐ 16
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Strategi
Indikator Kinerja
44
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan PLN
107
45
Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa
Menyediakan prasarana & sarana perhubungan
108
46
Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Mewujudkan tertib lalu lintas melalui penataan manajemen transportasi dan sosialisasi
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan
Meningkatnya masyarakat yang terlayani jaringan listrik (elektrifikasi rumahtangga) Peningkatan jumlah pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Satuan
%
Kondisi awal 2009 54,78%
2010
2011
2012
2013
56%
57%
58%
60%
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Akhir 2014 61%
Bidang Urusan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Urusan Perhubungan
Rambu (unit)
unit
835
693
551
409
267
125
Marka (km)
,m
4.750,00
4.022,29
3.294,58
2.566,86
1.839,15
1.111,44
Pemeliharaan APILL (unit) Guard Rail (m)
unit
14
14
14
14
14
14
m
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
109
Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi
unit
9.301
10.232
11.430
12.835
14.418
15.000
110
Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor (kali)
kali
75
86
98
109
120
111
Pelayanan pencegahan pencemaran air
%
12,50%
30,00%
47,50%
65,00%
82,50%
100,00%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup
112
% tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
%
100,00%
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup
%
60,00%
68,00%
76,00%
84,00%
92,00%
100,00%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ
%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Urusan Lingkungan Hidup
113
114
115
status mutu
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
64
cemar berat
mutu cemar sedang
mutu cemar sedang
mutu cemar sedang
mutu cemar sedang
- Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Rehabiitasi / Pemeliharaan sarana dan prasarana - Pengujian kendaraan bermotor Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Peningkatan kelaikan pengopersian kendaraan bermotor
mutu cemar ringan
Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan
Urusan Lingkungan Hidup
VII ‐ 17
Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis
47
48
Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;
Strategi
Indikator Kinerja
Satuan
116
jumlah calon transmigran(KK))
KK
Kondisi awal 2009 40
117
Prosentase Ruang Terbuka Hijau
%
22,00%
23,60%
25,20%
26,80%
28,40%
30,00%
Membuat kebijakan produk rencana tata ruang
118
TerpeliharanyaTPU (lokasi)
lokasi
3
3
3
3
3
Perencanaan tata ruang untuk kawasankawasan strategis Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang
119
Tersedianya produk rencana tata ruang (perda)
perda
0
1
2
4
5
Penempatan calon transmigrasi
Peningkatan penataan Kawasan Perkotaan
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
2010
2011
2012
2013
100
40
65
65
Kondisi Akhir 2014 65
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
- Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Transmigrasi lokal
Urusan Transmigrasi
Penataan Perkotaan
Urusan Perumahan
3
Pengelolaan areal pemakaman
Urusan Perumahan
6
Penetapan kebijakan untuk RTRW dan Rencana rinci
Urusan Penataan Ruang
VII ‐ 18
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Garut, berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. 8.1.
Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014
Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : A.
Misi I : Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal; 1. Penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional; 2. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun paripurna dan implementasi Wajar 12 Tahun; 3. Bebas buta huruf Al-Quran bagi lulusan sekolah; 4. Peningkatan proporsi angka partisipasi siswa SMK menjadi 60%; 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar. 6. Pengembangan Puskesmas DTP sesuai dengan standar kebutuhan 7. Operasionalisasi Rumah Sakit Pameungpeuk. 8. Peningkatan akses pelayanan kesehatan di Wilayah Garut Utara 9. Operasional RSUD dr. Slamet Tipe B Pendidikan 10. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif 11. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam; 12. Pembinaan dan peningkatan peran guru agama, ulama dan sekolahsekolah keagamaan 13. Membangun pusat kegiatan keagamaan (Islamic Centre).
B.
Misi II : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah; 1. Gerakan ekonomi mandiri berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata 2. Pengembangan ekonomi berbasis energi dan sumberdaya mineral
VIII - 1
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Diversifikasi usaha petani ke agroindustri Pengembangan destinasi pariwisata pada SKW Cipanas, Pameungpeuk, dan Malangbong. Pembentukan Desa Mandiri Pangan Perluasan area tangkap ikan laut dan peningkatan kemampuan peralatan tangkap ikan laut Revitalisasi pasar tradisional, serta pembinaan dan fasilitasi pelaku pasar tradisional Penumbuhan aktifitas ekonomi pada Pondok Pesantren Pembentukan regulasi investasi daerah Pembentukan BUMD dan BLUD Penanganan dan pengelolaan BUMD (BPR dan PDAM) Penyusunan Roadmap Mineral, dan panas bumi; Peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah.
C.
Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan; 1. Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan; 2. Rasionalisasi struktur kelembagaan dan jumlah aparatur pemerintah daerah; 3. Perumusan konsep SPM pada setiap SKPD dalam peningkatan pelayanan publik; 4. Mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan bersifat aspiratif dan bottom-up; 5. Pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam mewujudkan e-government; 6. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat; 7. Formulasi fungsi dan peran partai politik dalam sistem pemerintahan; 8. Penanganan permasalahan pertanahan; 9. Penanganan pembentukan daerah otonomi baru.
D.
Misi IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang; 1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan antar pusat pertumbuhan dan kecamatan di Wilayah Selatan serta jalur-jalur vertikal menuju Jalan Lintas Selatan 3. Pembangunan jalan By-Pass Garut dan operasionalisasi pada tahun 2014 4. Peningkatan kemantapan jaringan irigasi pemerintah dan Jaringan Irigasi perdesaan 5. Pembangunan Bendung Copong Selesai pada tahun 2014 6. Pengembangan Terminal Tipe A dan B serta pembangunan sub terminal pada pusat-pusat pertumbuhan 7. Penyusunan Feasibility Studi untuk Pelabuhan Laut dan transportasi udara di Wilayah Selatan 8. Pembangunan rumah susun, Kasiba dan Lisiba dalam penyediaan rumah yang memenuhi estándar kesehatan
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VIII - 2
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
9. 10. 11. 12. 13.
8.2
Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan persampahan Penyusunan rencana penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, implementatif dan berkelanjutan Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral Penanganan lahan kritis dan pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan Limbah industri dan non industri, limbah padat, cair dan gas
Program Akselerasi Pembangunan
Program akselerasi pembangunan ini merupakan program-program prioritas yang merupakan landasan bagi implementasi program-program pada prioritas tahunan sesuai dengan skenario pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 yang dimulai pada Tahun 2010, sehingga pelaksanaan program akselerasi ini didorong untuk dapat realisasikan pada Tahun 2009. Adapun program-program akselerasi tersebut yaitu: 1) Penyusunan konsep penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan sektoral; 2) Penyusunan konsep ekonomi mandiri berbasis potensi lokal (Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Pariwisata, Agribisnis, Agroindustri). 3) Penyusunan konsep pengembangan sistem dan iklim investasi sebagai penunjang perekonomian daerah Penyusunan konsep pembentukan BLUD untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang dikelola secara profesional. 4) Penyusunan konsep pembentukan BLUD untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang dikelola secara profesional 5) Penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan pasar tradisional; 6) Penyusunan roadmap peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. 8.3
Kebijakan Pendanaan
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program Tahun 2009-2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas Bupati, kemudian prioritas program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan bantuan tidak langsung berupa bantuan keuangan, hibah, sosial yang merupakan prioritas ketiga. Selain prioritas program pembangunan, kebijakan anggaran tersebut dirorientasikan pada program-program upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,85 Tahun 2014 sebagai tahapan menuju target IPM 80 pada Tahun 2025, melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan serta belanja tetap atau fixed cost.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VIII - 3
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Secara umum kebijakan anggaran antara lain: 1. Anggaran diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; 2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya; 3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum; 4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; 6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian (termasuk dalam pengertian ini peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan) pendayagunaan energy (panas bumi, air) penguatan struktur ekonomi regional, pengembangan ekonomi pedesaan berbasis ‘desa membangun’, permberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan melalui kelembagaan koperasi dan bentuk usaha lainnya serta dukungan infrastruktur pedesaan; 7. Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan; 8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik; 9. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung 81,37% yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RTRW, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam; 10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years); 11. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VIII - 4
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
a.
b. c.
d.
e.
f.
Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman; Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kebupaten Garut dalam memperkuat otonomi di tingkat desa.
Adapun rincian pagu anggaran selengkapnya disajikan dalam Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas sebagai berikut:
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
VIII - 5
TABEL 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN GARUT
KODE
1 I 1.1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini 1
2
3
4
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3
4
Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini Pembangunan Sarana dan Meningkatnya kuantitas Prasarana TK/PAUD sarana dan prasaran bermain (PAUD) Pembangunan Sarana dan Meningkaktnya kuantitas alat Prasarana Bermain (PAUD) praktik dan peraga siswa
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Tutor PAUD) Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Sekolah
Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 RKB
320.000.000
41 RKB
3.280.000.000
85 RKB
5.200.000.000
91 RKB
7.280.000.000
96 set
5 paket
50.000.000
24 set
240.000.000
20 set
200.000.000
25 set
Meningkatnya Jumlah Tutor PAUD yang Berkompeten
1095 Tutor PAUD yang berkompeten
75 Tutor PAUD
75.000.000
100 Tutor PAUD
75.000.000
250 Tutor PAuD
Terpenuhinya bangunan sekolah yang representatif pada Pend. Usia dini (TK)
444 lokasi
4 lokasi
170.000.000
4 lokasi
200.000.000
4 lokasi
225.000.000
4 lokasi
150 RK
18.750.000.000
100 RK
12.500.000.000
100 RK
13.500.000.000
Meningkatnya kualitas sarana Jumlah RKB SD yang dan prasarana pendidikan akan dibangun 400 x serta meningkatnya daya Rp. 125jt - 145jt) = tampung siswa SD/MI, Rp.52.000.000.000 SMP/MTs
2
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD
Meningkatnya Kualitas Ruang Kelas
18
75.000.000 250 Tutor PAUd
212 alat peraga
Dinas Pendidikan
100.000.000
1095 Tutor PAUD yang berkompeten
Dinas Pendidikan
225.000.000 460 TK yang memiliki Dinas Pendidikan kondisi yang baik
7.250.000.000
9764 RK SD
Dinas Pendidikan
54.500.000.000
9364 Ruang Kelas Kondisi Baik 9364 Ruang Kelas Kondisi Baik
Dinas Pendidikan
4.576.000.000
400 unit
10.000.000.000
517 SD yang memiliki alat peraga
68 paket
2.040.000.000
498 SD yang memiliki ruang kepala sekolah SD 256 SD yang memiliki ruang guru
500 lokal
5.000.000.000
300 lokal
3.000.000.000
100 lokal
1.000.000.000
100 lokal
500 lokal
5.000.000.000
300 lokal
3.000.000.000
100 lokal
1.000.000.000
100 lokal
20.000 orang siswa miskin SD
33.000 org
11.880.000.000
33.000 org
11.880.000.000
34.000 org
12.240.000.000
120.000 siswa
Dinas Pendidikan
5.629 siswa miskin SMP
2000 0rg
1.100.000.000
2000 0rg
1.100.000.000
2000 0rg
1.100.000.000
11.629 siswa
Dinas Pendidikan
962 orang
Dinas Pendidikan
388 SMP
Dinas Pendidikan
6
Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SD
meningatnya jumlah alat penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Meningkatnya jumlah ruangan kepala sekolah
7
Rehabilitasi Ruang Guru
370 orang yang mengikuti pelatihan akreditasi sekolah 360 SMP
54.500.000.000 1090 Ruang (RB)
250.000.000
119 (RS)
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD
54.500.000.000 1090 Ruang (RB)
Dinas Pendidikan
1090 Ruang (RB)
5
54.500.000.000 1090 Ruang (RB)
50 RK
558 RKB
8780 RK Baik Tersedianya perpustakaan SD 6751 perpustakaan SD yang representatif Tersedianya sarana sanitasi 670 sekolah yang yang representatif memiliki WC dan Kamar Mandi SD
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 8 Penyediaan dana beasiswa Meningkatnya APM dan APK siswa miskin dan beprestasi SD 9 Penyediaan dana beasiswa Meningkatnya APM dan APK siswa Miskin & Berprestasi SMP 10 Pelaksanaan Akreditasi Terpenuhinya Standar Sekolah (Pelatihan Asessor) Pelayanan Minimal Pendidikan 11 Pembangunan Unit Sekolah Meningkatnya Unit Sekolah Baru SMP ( Tanah ) SMP (Tanah)
SKPD Penanggung Jawab
4654 RK Baik
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Pembangunan WC dan Kamar Mandi SD
12 penambahan Ruang kelas Sekolah (SMP) 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMP)
2014
382 RKB
Penambahan Ruang Kelas Sekolah (SD)
3
2013
2012
Dinas Pendidikan
1
4
2011
115 (RS)
4.600.000.000
75 (RS)
3.000.000.000
75 (RS)
3.000.000.000
300 lokal
21.150.000.000
350 lokal
24.675.000.000
Dinas Pendidikan
500 unit
12.500.000.000
150 unit
3.750.000.000
3.750.000.000 1548 unit sekolah SD Dinas Pendidikan yang memiliki WC dan Kamar Mandi sebanyak 805 SD memiliki alat peraga 1.000.000.000
1548 sekolah SD memiliki ruang kepala Sekolah 1.000.000.000 1548 sekolah SD memiliki ruang guru
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
120 orang
120.000.000
150 orang
150.000.000
1 lokasi
478.809.500
9 sekolah
10.800.000.000
5 sekolah
6.000.000.000
4 sekolah
4.800.000.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Meningkatnya Daya Tampung
1.031 RK
300 lokal
33.000.000.000
350 lokal
38.500.000.000
300 lokal
33.000.000.000
300 lokal
33.000.000.000
2.307 RK
Dinas Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Ruang Kelas
1731 RK dalam keadaan baik 1731 RK dalam keadaan sedang 864 RK dalam keadaan rusak ringan 130 perpustakaan SMP
50 lokal (RB)
4.000.000.000
150 lokal (RB)
12.000.000.000
100 lokal (RB)
8.000.000.000
100 lokal (RB)
8.000.000.000
Dinas Pendidikan
100 lokal (RS)
6.000.000.000
100 lokal (RS)
6.000.000.000
100 lokal (RS)
6.000.000.000
100 lokal (RS)
6.000.000.000
100 lokal (RR)
4.000.000.000
100 lokal (RR)
4.000.000.000
80 lokal (RR)
3.200.000.000
100 lokal (RR)
4.000.000.000
86 ruang
15.480.000.000
86 ruang
15.480.000.000
86 ruang
15.480.000.000
110 RK SMP rusak berat 287 RK SMP rusak sedang 444 Rk SMP rusak ringan 388 ruang perpustakaan
14 Pembanguna Perpustakaan Tersedianya Bangunan Sekolah (SMP) Perpustakaan yang representatif
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Dinas Pendidikan
VIII‐6
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
2 3 15 Pembangunan Ruang Lab. Tersedianya Ruangan Lab. IPA (SMP) Yang representatif 16 Pengadaan Mebelair SMP
3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
17 Penyediaan dana pengembangan Sekolah untuk SD/MI SMP/MTs 18 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa (SPKS TK/SD) 19 Sosialisasi kurikulum pendidikan berbasis karakter 20 Pelatihan penyusunan kurikulum pendidikan berbasis karakter bagi guru SD Program Pendidikan Menengah 1
2
3 4
Pembangunan Gedung Sekolah (USB SMA/SMK )
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMA)
Penambahan Ruang Kelas Sekolah (SMA/SMK) Rehabilitasi Sedang/Berat
Tersedianya Mebelair Prasarana KBM SMP Tuntasnya wajar dikdas 9 tahun
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
4 167 sekolah yang memiliki lab IPA
Rp.
Target
10
11 100 lab
12 15.000.000.000
13 100 lab
14 15.000.000.000
15 118 lab
16 17.700.000.000
17 485 sekolah
60 lokal
3.500.000.000
60 lokal
3.000.000.000
62 lokal
3.000.000.000
388 lokal
130 sekolah
1.100.000.000
130 sekolah
1.125.000.000
130 sekolah
1.200.000.000
910 sekolah
1 keg
Pembanguan ruang praktek (SMA ) 6 Pembangunan Ruang perpustakaan Sekolah (SMA) 7 Pembangunan Ruang Lab. Sekolah (SMA) 8 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (SMK S) 9 Pembanguan ruang praktek (SMK ) 10 Pembangunan Ruang perpustakaan Sekolah (SMK) 11 Pembangunan Ruang Lab. Sekolah (SMK) 12 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM )
1 keg
200.000.000
126 orang
100.000.000
1 keg
Rp.
200.000.000
Target
1 keg
Rp.
SKPD Penanggung Jawab 18 Dinas Pendidikan
200.000.000
1 kegiatan
774 guru SD
500.000.000
774 guru SD
550.000.000
1548 sekolah
395 unit sekolah
Dinas Pendidikan
80 lokasi
Dinas Pendidikan
176 sekolah
2 sekolah
58 lokasi
2 lokasi
120 lokal rusak ringan
20 lokal (RR)
800.000.000
40 lokal (RR)
16.000.000.000
40 lokal (RR)
16.000.000.000
40 lokal (RR)
16.000.000.000 332 RK dalam kondisi Dinas Pendidikan baik
136 rusak sedang 76 lokal rusak berat 1608 RK SMA/SMK
20 lokal (RS) 30 lokal (RB) 861 RKB
1.200.000.000 2.400.000.000 94.710.000.000
40 Lokal (RS) 25 Lokal (RB) 879 RKB
24.000.000.000 2.000.000.000 96.690.000.000
46 Lokal (RS) 25 lokal (RB) 268 RKB
27.600.000.000 2.000.000.000 29.480.000.000
50 Lokal (RS) 26 lokal (RB) 187 RKB
30.000.000.000 2.080.000.000 20.570.000.000
Meningkatnya jumlah ruang
1398 ruang kelas dalam keadaan baik
20 Lokal (RR)
80.000.000
30 lokal (RR)
120.000.000
30 lokal (RR)
120.000.000
30 lokal (RR)
120.000.000
Tersedianya Ruang Praktek Yang representatif Tersedianya bangunan perpustakaan yang representatif Tersedianya Ruang Lab. IPA yang representatf Menngkatnya daya tampung
135 buah ruang praktik 135 buah ruang perpustakaan
50 lokal
10.000.000.000
60 lokal
12.000.000.000
70 lokal
14.000.000.000
80 lokal
50 lokal
10.000.000.000
60 lokal
12.000.000.000
70 lokal
14.000.000.000
135 buah ruang lab. IPA 187 ruang kelas SMKS
50 lokal
10.000.000.000
60 lokal
12.000.000.000
70 lokal
35 lokal
3.325.000.000
87 lokal
4.750.000.000
95 lokal
37 ruang praktek
35 lokal
7.000.000.000
12 lokal
2.400.000.000
25 SMKS yang memiliki perpustakaan
35 lokal
7.000.000.000
50 lokal
10.000.000.000
Meningkatnya sarana prasarana penunjang pembangunan gedung sekolah Meningkatnya sarana prasarana penunjang pembangunan gedung sekolah Meningkatnya kualitas ruang kelas
Meningkatnya Daya Tampung
Tersedianya Ruang Praktek Yang representatif Tersedianya bangunan perpustakaan yang representatif Tersedianya bangunan lab. Yang representatif Terpenuhinya kebutuhan administrasi sarana sekolah dan sarana praktek siswa SMK 13 Penyediaan dana beasiswa Meningkatnya APK dan APM siswa miskin (BSM) SMA SMA 14 Penyediaan dana beasiswa Meningkatnya APK dan APM siswa miskin (BSM) SMK SMK 15 Sosialisasi kurikulum pendidikan berbasis karakter
200.000.000
Tersosialisasinya kurikulum pendidikan berbasis karakter di jenjang SD Terlaksananya pendidikan berbasis karakter pada jenjang SD
20 Lokal (RS) 20 Lokal (RB)
5
1.034.420.500
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
130 sekolah
Rp.
2014
Target
180 sekolah yang terpenuhinya mebelair Penerima dana pengembangan sekolah 130 sekolah
2013
2012
660.000.000
2 sekolah
660.000.000
2 sekolah
660.000.000
2 sekolah
660.000.000
2.000.000.000
5 sekolah
5.000.000.000
5 sekolah
5.000.000.000
4 sekolah
4.000.000.000
120.000.000
20 lokal (RS)
160.000.000
20 lokal (RB)
4.619 RK
Dinas Pendidikan
1.608 ruang kelas dalam keadaan baik
Dinas Pendidikan
16.000.000.000
395 sekolah
Dinas Pendidikan
80 lokal
16.000.000.000
395 sekolah
Dinas Pendidikan
14.000.000.000
80 lokal
16.000.000.000
395 sekolah
Dinas Pendidikan
9.025.000.000
100 lokal
9.500.000.000
504 RK
Dinas Pendidikan
65 lokal
13.000.000.000
80 lokal
16.000.000.000
227 ruang praktek
Dinas Pendidikan
65 lokal
13.000.000.000
80 lokal
16.000.000.000
225 ruang perpustakaan
Dinas Pendidikan
120.000.000
20 lokal (RS)
160.000.000
20 lokal (RB)
120.000.000
30 lokal (RS)
160.000.000
20 lokal (RB)
180.000.000 160.000.000
25 SMKS yang memiliki lab. IPA 57.110 siswa
35 lokal
7.000.000.000
50 lokal
10.000.000.000
65 lokal
13.000.000.000
80 lokal
16.000.000.000
225 ruang lab IPA
Dinas Pendidikan
21.433 siswa
1.928.970.000
21.433 siswa
1.928.970.000
21.433 siswa
1.928.970.000
21.433 siswa
1.928.970.000
128.595 siswa
Dinas Pendidikan
1156 siswa miskin
1659 siswa
1.294.020.000
2200 siswa
1.650.000.000
2400 siswa
1.872.000.000
2600 siswa
2.028.000.000
12.904 siswa
Dinas Pendidikan
1.840 siswa miskin
1062 siswa
828.360.000
2200 siswa
1.650.000.000
2400 siswa
1.872.000.000
2600 siswa
2.028.000.000
13.560 siswa
Dinas Pendidikan
100 orang
100.000.000
Tersosialisasinyha kurikulum pendidikan berbasis karakter di jenjang SMP
16 Pelatihan penyusunan Terlaksananya pendidikan kurikulum pendidikan berbasis karakter pada berbasis karakter bagi guru jenjang SMP SMP
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
1 kegiatan
194 guru SMP
125.000.000
194 guru SMP
150.000.000
388 sekolah
VIII‐7
KODE
1
4
5
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 17 Sosialisasi kurikulum pendidikan berbasis karakter 18 Pelatihan penyusunan kurikulum pendidikan berbasis karakter bagi guru SMA/SMK Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Program Pendidikan Non Formal
1
6
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Tersosialisasinyha kurikulum pendidikan berbasis karakter di jenjang SMA/SMK
4
Target
Rp.
Target
9
10
11 126 orang
Rp. 12 100.000.000
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
13
14
15
16
198 guru SMA/SMK
125.000.000
198 guru SMA/SMK
150.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17 1 kegiatan
SKPD Penanggung Jawab 18
395 sekolah
0
Meningkatnya Bahan Pustaka Perpustakaan
900 buku
900
45.000.000
1.325
66.250.000
37 kelompok
5 kelompok
50.000.000
5 kelompok
50.000.000
5 kelompok
100.000.000
38 kelompok
5 kelompok
80.000.000
5 kelompok
80.000.000
5 kelompok
54 kelompok
5 kelompok
50.000.000
5 kelompok
75.000.000
5 kelompok
37
5 Kelompok
50.000.000
7
70.000.000
9,00
90.000.000
11,00
110.000.000
Dinas Pendidikan
38
5 Kelompok
80.000.000
7
112.000.000
9,00
144.000.000
11,00
176.000.000
Dinas Pendidikan
54
5 kelompok
50.000.000
7
70.000.000
9,00
90.000.000
11,00
110.000.000
1 kegiatan
1 Keg
75.000.000
1 Keg
100.000.000
1.650,00
82.500.000
1.890,00
94.500.000
5.765 buku
Dinas Pendidikan
5 kelompok
125.000.000
69 kelompok
Dinas Pendidikan
120.000.000
5 kelompok
120.000.000
70 kelompok
Dinas Pendidikan
100.000.000
5 kelompok
120.000.000
85 kelompok
Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan partisapasi masyarakat dalam pendidikan Non Formal
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
2013
2012
Terlaksananya pendidikan berbasis karakter pada jenjang SMA/SMK
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan 2 Penyelenggaraan Paket B Meningkatnya aksesibilitas Setara SMP masyarakat terhadap pelayanan pendidikan 3 Penyelenggaraan Paket C Meningkatnya aksesibilitas Setara SMA masyarakat terhadap pelayanan pendidikan 4 Penyelenggaraan Paket A Terbentuknya kelompok Setara SD belajar Paket A setara SD 5 Penyelenggaraan Paket B Terbentuknya kelompok belajar Paket B setara SMP Setara SMP 6 Penyelenggaraan Paket C Terbentuknya kelompok Setara SMA belajar paket C setara SMA 7 Pemberdayaan Tenaga Terpenuhinya tenaga Pendidikan Non Formal pendidik PNF yang berkualitas 8 Pemberdayaan Tenaga Meningkatnya kinerja Tenaga Pendidikan Non Formal Pendidik PNF 9 Pembinaan Pendidikan Meningkatnya aksesibilitas Kursus dan Kelembagaan pelayanan pendidikan non formal 10 Pembinaan Pendidikan Terdapatnya lembaga Kursus dan Kelembagaan penyelenggaraan kursus yang berkualitas 11 Penyelenggaraan Sanggar Meningkatnya kualitas Kegiatan Belajar pendidikan 12 Pengembangan Kurikulum, Terselenggaranya pendidikan non formal di SKB Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Terpenuhinya aksesibilitas 13 Publikasi dan Sosialisasi pelayanan pendidikan non Pendidikan Non Formal formal di masyarakat (Pada Hari Aksara Internasional) Tersedianya informasi 14 Publikasi Sosialisasi keberadaan dan manfaat Pendidikan Non Formal pendidikan non formal (Pada Hari Aksara Internasional) Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Mutu pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1
2011
Terlaksananya pengelolaan sertifikasi guru di Kabupaten Garut
1 Keg
100.000.000
1 Keg
Dinas Pendidikan
100.000.000
1 kegiatan
Dinas Pendidikan
56 orang
56 orang
75.000.000
56 orang
100.000.000
56 orang
125.000.000
56 orang
150.000.000
280 orang
Dinas Pendidikan
100 orang
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
600 orang
Dinas Pendidikan
100 orang
100 orang
100.000.000
120 orang
120.000.000
150 orang
150.000.000
175 orang
175.000.000
645 orang
Dinas Pendidikan
1 paket
1 paket
80.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
Dinas Pendidikan
1 paket
1 paket
80.000.000
1 paket
80.000.000
1 paket
80.000.000
1 paket
80.000.000
1 paket
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
1 keg
100.000.000
1 keg
100.000.000
1 keg
100.000.000
1 keg
100.000.000
1 kegiatan
Dinas Pendidikan
60
1 keg
100.000.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
1 keg
100.000.000
1 keg
300.000.000
1 keg
300.000.000
1 keg
300.000.000
1 kegiatan
Dinas Pendidikan
VIII‐8
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1 2
3
4
7
2 Pelaksanaan Uji Kopetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ( Penilaian Angka Kredit Guru dan Tenaga Kependidikan) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bagi Guru/Pengawas yang Telah Menerima Sertifikasi)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan ( pengumpulan dan pengolahan data) 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Penyusunan Rencana dan Program, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporanlaporan) 3 Perawatan Peralatan jaring Pendidikan Nasional 4 Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan (Penyediaan Dana Operasional Pengendalian dan Pengawasan pada UPTD)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target 3 Meningkatnya kompetensi tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan
Rp.
Target
Rp.
Target
2014 Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
9 1 keg
10 150.000.000
11 1 keg
12 200.000.000
13 1 keg
14 200.000.000
15 1 keg
16 200.000.000
17 1 kegiatan
18 Dinas Pendidikan
3.880 pegawai
4000 pegawai
50.000.000
4200 pegawai
75.000.000
4500 pegawai
75.000.000
4500 pegawai
75.000.000
21.080 pegawai
Dinas Pendidikan
Meningkatnya komitmen guru dan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas
1 keg
1 keg
150.000.000
1 keg
200.000.000
1 keg
200.000.000
1 keg
200.000.000
1 kegiatan
Dinas Pendidikan
Terdidiknya operator kecamatan dalam pengumpulan data
1 paket
1 paket
100.000.000,00
1 paket
100.000.000,00
1 paket
125.000.000,00
1 paket
135.000.000,00
1 paket
Dinas Pendidikan
4 Dokumen
4 Dokumen
100.000.000,00
4 Dokumen
100.000.000,00
4 Dokumen
125.000.000,00
4 Dokumen
150.000.000,00
4 Dokumen
Dinas Pendidikan
1 unit
1 unit
100.000.000,00
1 unit
100.000.000,00
1 unit
100.000.000,00
1 unit
100.000.000,00
1 unit
Dinas Pendidikan
42 Kecamatan
42 Kecamatan
42 Kecamatan
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
1 keg
200.000.000,00
1 keg
200.000.000,00
1 keg
200.000.000,00
1 keg
200.000.000,00
1 kegiatan
Dinas Pendidikan
5 SD
18 SD
150.000.000,00
18 SD
150.000.000,00
18 SD
150.000.000,00
18 SD
150.000.000,00
18 SD
Dinas Pendidikan
25 Sekolah
25 Sekolah
25 sekolah
1.062.000.000
25 sekolah
25 sekolah
Dinas Pendidikan
Lulusan
Lulusan
Lulusan
200.000.000,00
Lulusan
Lulusan
Dinas Pendidikan
Terlayaninya kebutuhan pegawai
Tersusunnya dokumen hasil Perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Jaring Pendidikan nasional dapat berfungsi sebagaimana mestinya Tersedianya kebutuhan operasional UPTD dalam rangka pengendalian dan pengawasan
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Terpenuhinya pelaksanaan Kinerja Bidang Pendidikan UNAS SMP/SMA/SMK (Penyelenggaraan UNAS SMP/ SMA/ SMK)
6
Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan (Pendamping Sekolah Berstandar Nasional (SSN) pada SD) Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan (Pendamping Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dan SBI pada SMP, SMA dan SMK) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinarja Bidang Pendidikan (Penyelenggaraan UAS dan UASBN SD)
8
2013
2012
4 1 kegiatan
5
7
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
Meningkatnya sekolah berstandar nasional
Terlaksananya operasional pengembangan sekolah biasa benjadi SSN dan SBI
Terevaluasinya hasil belajar siswa
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
842.361.150
531.000.000
200.000.000,00
42 Kecamatan
25 sekolah
Lulusan
1.984.722.300,00
1.062.000.000,00
200.000.000,00
42 Kecamatan
2.183.194.530,00
42 Kecamatan
2.401.513.983,00
1.062.000.000,00
200.000.000,00
VIII‐9
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1 9
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3
4 1 keg
2 Penyelenggaraan Pelatihan Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan (Rakor Raker Pendidikan)
2011 Target
Rp.
Target
9
10
11 1 keg
313.588.941.150 1.2
Rp. 12 100.000.000
Target 13 1 keg
454.128.942.300
2014 Rp. 14 100.000.000
Target 15 1 keg
395.369.664.530
Rp. 16 100.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
17 1 keg
18
378.313.983.983
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1
Program peningkatan peran serta kepemudaan 1
2
2
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (PASKIBRAKA) Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 1
Penyelenggaraan kompetisi olahraga Penyelenggaraan Kompetisi Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga (Lapangan SOR Merdeka (Kherkoof), Lap. Sepak Bola Jayaraga dan Lap. Sepak Bola Rancabango) 3 Pembangunan lapang futsal kerkof 2
3
Tersedianya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan
200 orang
150 orang
200.000.000,00
150 orang
300.000.000,00
150 orang
300.000.000,00
150 orang
300.000.000,00
1200 orang
Dinas Pendidikan
Meningkatnya Pemuda Yang Memiliki Kesetiakawanan Sosial
50 orang
50 orang
100.000.000,00
50 orang
100.000.000,00
50 orang
100.000.000,00
50 orang
100.000.000,00
300 orang
Dinas Pendidikan
Terseleksinya dan terbinanya atlet berbakat Terselenggaranya Liga Pelajar Indonesia (LPI)
200 orang
200 orang
175.000.000,00
200 orang
200.000.000,00
200 orang
200.000.000,00
200 orang
210.000.000,00
1200 orang
Dinas Pendidikan
1 Keg
1 Keg
50.000.000,00
1 Keg
150.000.000,00
1 Keg
150.000.000,00
1 Keg
150.000.000,00
1 Keg
Dinas Pendidikan
Tersedianya sarana/prasarana olahraga yang memadai terpeliharanya kualiats sarana / prasarana olahraga
2 lokasi
2 lokasi
300.000.000,00
10 lokasi
500.000.000,00
10 lokasi
500.000.000,00
10 lokasi
500.000.000,00
2 lokasi
Dinas Pendidikan
3 Lokasi
3 Lokasi
150.000.000,00
3 Lokasi
150.000.000,00
3 Lokasi
150.000.000,00
3 Lokasi
150.000.000,00
3 Lokasi
Dinas Pendidikan
2 lokal
500.000.000,00
Tersedianya lapang futsal bagi warga Garut
belum ada 975.000.000
1.3
2013
2012
2 lokal
1.900.000.000
1.400.000.000
1.410.000.000
URUSAN PERPUSTAKAAN 1
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pengguna perpustakaan yang tidak terjangkau oleh perpustakaan daerah Terselenggaranya Kegiatan Story Telling Tingkat TK/PAUD Terselenggaranya Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi
45%
90%
100.000.000
90%
120.000.000
100%
Kantor Perpustakaan Daerah
50%
0%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
75%
100%
120.000.000
100%
135.000.000
100%
Tersedianya Sarana Kerja dan Buku Perpustakaan di Daerah Meningkatnya Koordinasi Pengembangan BudayaBaca
80%
95%
450.000.000
95%
550.000.000
95%
30%
80%
130.000.000
80%
135.000.000
100%
Terciptanya Informasi Perpustakaan di Masyarakat
20%
45%
250.000.000
45%
300.000.000
100%
Terpenuhinya kebutuhan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan daerah
65%
85%
1.400.000.000
85%
1.500.000.000
100%
Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐10
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Terciptanya penyelenggaraan perpustakaan di daerah yang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4 90%
2011
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9
10
11
12
13 100%
14 100.000.000
15 100%
16 120.000.000
17 100%
18 Kantor Perpustakaan Daerah
2.650.000.000 1.4
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2.970.000.000
URUSAN KESEHATAN 1
2
3
Program obat dan perbekalan kesehatan
Program upaya kesehatan masyarakat
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
tersedianya obat esensial dan generik sesuai kebutuhan
100%
100%
21.306.729.537
100%
23.437.402.490
100%
25.781.142.739
120,64%
28.359.257.013
100%
Dinas Kesehatan
tersedianya obat essensial tersedianya obat generik Pengelolaan Obat Kabupaten dan Puskesmas Tersedianya data tumbuh kembang anak balita dan anak pra sekolah terlaksananya pemeriksaan siswa SD terlayaninya pelayanan kesehatan remaja Tercapainya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya Terlaksananya pelayanan operasi katarak bagi keluarga miskin Terlaksananya pelayanan pengungsi korban bencana Terlaksananya Cakupan pelayanan kesehatan Matra a. Penyuluhan perilaku sehat
100% 100% 30%
100% 100%
10.653.364.769 10.653.364.769
100% 100% 100%
11.718.701.245 11.718.701.245 250.000.000
100% 100% 100%
12.890.571.370 12.890.571.370 250.000.000
100% 100% 100%
14.179.628.507 14.179.628.507 250.000.000
100% 100%
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
10,50%
18%
88.506.500
21%
120.015.500
23%
120.015.500
25%
132.017.000
25%
Dinas Kesehatan
Tercapainya rumah tangga sehat Terpenuhinya bayi yang mendapatkan ASI eksklusif Tersedianya data desa dengan garam beryodium baik Meningkatnya pelayanan Posyandu Purnama b. Penyuluhan P3 NAPZA Terlaksananya upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas Penyuluhan Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga Aktif Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan UKBM Meningkatnya cakupan Kader Posyandu aktif 4. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Terlaksananya Pengembangan dan Penyebarluasan Media Informasi dan Promosi Kesehatan Pemberdayaan Profesi Kesehatan
91%
100%
33.787.500
100%
58.380.000
100%
64.218.000
100%
70.639.800
100%
Dinas Kesehatan
37%
80%
38.845.000
80%
41.620.000
80%
45.782.000
80%
50.360.200
100%
Dinas Kesehatan
100
100
4.126.650.000
100
4.500.000.000
100
4.950.000.000
100
5.445.000.000
Dinas Kesehatan
250 kasus
200.000.000
250 kasus
220.000.000
250 kasus
250.000.000
Dinas Kesehatan
167 kasus
100%
100%
159.812.400
100%
175.793.600
100%
193.373.000
Dinas Kesehatan
100%
100%
165.000.000
100%
185.000.000
100%
199.650.000
Dinas Kesehatan
85%
332.750.000
Dinas Kesehatan
18,40%
70%
75%
250.000.000
80%
302.500.000
18,40%
70%
60%
60.000.000
80%
70.000.000
90%
80.000.000
84,48%
80%
85%
60.000.000
90%
85.000.000
100%
90.000.000
97,40%
95%
95%
80.000.000
95%
90.000.000
100%
90.000.000
100%
4,98%
100%
Dinas Kesehatan
50
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
90%
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
70%
25%
30.000.000
35%
40.000.000
40%
50.000.000
12% 12,00%
20
25% 25%
200.000.000 200.000.000
35% 35%
250.000.000 250.000.000
50% 50%
300.000.000 300.000.000
59,70%
80%
80%
200.000.000
80%
250.000.000
80%
300.000.000
Dinas Kesehatan
80%
200.000.000
80%
250.000.000
80%
300.000.000
Dinas Kesehatan
100
80,70%
85%
90%
125.000.000
95%
150.000.000
100%
175.000.000
25%
45%
47%
300.000.000
50%
325.000.000
52%
350.000.000
Dinas Kesehatan
200.000.000
Dinas Kesehatan
150.000.000
15%
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
165.000.000
50%
500.000.000
181.500.000
75%
600.000.000
100%
750.000.000
100%
Dinas Kesehatan
100%
VIII‐11
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1 4
5
6
2 Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program perbaikan gizi masayarakat
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
3 Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten Garut terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan puskesmas
4 50%
9 70%
10
11 75%
12 210.000.000
13 80%
14 225.000.000
15 85%
16 240.000.000
0
4,76%
6,35%
490.000.000
7,94%
525.000.000
9,52%
560.000.000
Dinas Kesehatan
20%
100.000.000
30%
150.000.000
40%
200.000.000
Dinas Kesehatan
85%
91.135.000
85%
100.248.500
85%
110.273.350
Dinas Kesehatan
82
45.000.000
83
49.500.000
85
54.450.000
Dinas Kesehatan
10%
114.515.000
5%
125.966.500
3,84%
138.563.150
70%
30.080.000
75%
33.088.000
80%
36.396.800
terlaksananya akreditasi puskesmas dan PONED Cakupan balita yang naik berat badannya (N/D) Cakupan Balita yang Ditimbang (D/S) Cakupan balita Bawah Garis Merah (BGM) Persentase Bayi 0-6 mendapat ASI Eksklusif Cakupan balita mendapat Vit. A 2 kali/ tahun Cakupan ibu hamil dapat 90 tablet Fe Cakupan Pemberian MP ASI pada Gakin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Meningkatnya berat badan balita, Bumil KEK Terlaksananya surveilance Gizi Cakupan kecamatan bebas rawan gizi Persentase Penyediaan Buffer Stock MP-ASI untuk daerah Bencana Cakupan Rumah tangga yang mengkonsumsi garam Beryodium Penyelenggaraan pembiayaan untuk Gakin dan masyarakat rentan kesehatan Tercapainya desa atau kelurahan UCI Terlaksananya penemuan penderita TBC BTA(+) Tercapainya kesembuhan penderita TBC BTA(+) Terlaksananya penanganan balita dengan pneumonia Terlaksananya penemuan penderita diare yang ditangani Tercapainya penderita kusta yang selesai berobat Terlaksananya kasus filariasis yang ditangani sesuai tatalaksana kasus Terlaksananya Pemantauan Jentik secara berkala (Angka Bebas Jentik) Terlaksananya penderita DBD yang ditangani pada layanan kesehatan Terlaksananya penderita DBD yang ditangani secara komprehensif
0 74,51%
85%
78,53%
81
5%
15%
18.545.000
43,30%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17
18 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
90%
90%
225.000.000
90%
300.000.000
90%
300.000.000
97,98%
300.000.000
90%
Dinas Kesehatan
79,79%
85%
36.440.000
90%
40.000.000
95%
45.000.000
100%
50.000.000
100%
Dinas Kesehatan
-
0%
100%
100%
100%
100%
191.000.000
100%
210.100.000
100%
231.110.000
Dinas Kesehatan
85%
85%
85%
70.000.000
85%
75.000.000
74,51%
85.000.000
Dinas Kesehatan
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.500.000
100%
100%
85.040.000
100%
93.544.000
100%
102.898.400
100%
100%
90.000.000
100%
120.000.000
100%
150.000.000
100%
Dinas Kesehatan
0% 85,71%
100%
100%
Dinas Kesehatan
83,91%
100%
20.630.000
100%
30.630.000
100%
33.693.000
100%
37.062.300
100%
Dinas Kesehatan
100%
100%
4.500.000
100%
12.600.000
100%
13.860.000
100%
15.246.000
100%
Dinas Kesehatan
64%
85%
90%
95%
275.000.000
100%
300.000.000
100%
Dinas Kesehatan
53,22%
68%
72%
76%
332.900.000
80%
366.190.000
80%
Dinas Kesehatan
84,30%
85%
85%
85%
20.966.000
85%
23.060.000
85%
Dinas Kesehatan
41,77
63,17
72,11
81,05
19.360.000
90
21.296.000
90%
Dinas Kesehatan
10,23
13,14
13,42
13,7
19.360.000
14
21.296.000
14%
Dinas Kesehatan
100
> 90
> 90
> 90
36.687.200
> 90
40.355.920
>90
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
8.591.000
100%
9.450.100
100%
Dinas Kesehatan
89%
95,04%
96,02%
97,02%
21.780.000
98%
23.958.000
98%
Dinas Kesehatan
100
100
100
100
34,12%
55,69%
70,46%
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
92.290.000
85,23%
100
101.519.000
100%
Dinas Kesehatan
111.670.900
100%
Dinas Kesehatan
VIII‐12
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
8
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3 Terlaksananya penatalaksanaan kasus gigitan tersangka rabies pada manusia (Kasus rabies positif pada manusia)
4 100%
9 100%
10
11 100%
12 4.120.000
13 100%
14 4.532.000
15 100%
16 4.985.000
17 100%
18 Dinas Kesehatan
Terlaksananya penemuan kasus malaria di obati dilayanan kesehatan Annual Parasite Incidence (API) kasus malaria Terlaksananya penatalaksanaan penderita thalassemia yang akses terhadap layanan kesehatan Terlaksananya penanggulangan masalah kesehatan Terselenggaranya desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
100%
100%
100%
100%
16.093.000
100%
17.700.000
100%
Dinas Kesehatan
0,98%
0,57%
0,39%
0,21%
62.920.000
0
69.212.000
0%
100
100
150.000.000
100
150.000.000
Ditemukannya Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk < 15 th
7
2011
Indikator Kinerja Program (outcome)
Tersedianya reagen darah skrining terhadap HIV-AIDS Terlaksananya penatalaksanaan klien HIV AIDS dengan pengobatan ARV Program pelayanan terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk kesehatan bagi keluarga miskin miskin Program pengadaan, terlaksananya rehabilitasi peningkatan dan perbaikan bangunan puskesmas sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
terlaksanya rehabilitasi/bangunan puskesmas pembantu tersedianya kendaraan puskesmas keliling/kendaraan roda dua tersedianya alkes dan meubelair puskesmas tersedianya alkes dan meubelair puskesmas Pembantu tersedianya alat-alat bantu penyelenggaraan posyandu tersedinaya bangunan rawat inap di Puskesmas DTP terselenggaranya kegiatan Rehabilitasi rumah dinas Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dasar masyarakat meningkatnya puskesmas mampu poned
100
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
147.196.500
100%
161.916.000
100%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
48.884.000
100%
53.800.000
100%
Dinas Kesehatan
135%
100%
100%
100%
14.399.000
100%
15.900.000
100%
Dinas Kesehatan
100,00%
100%
100%
100%
19,53%
43,16%
62,10%
81,04%
192.500.000
100% 100%
23.925.000
100%
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
167.000 orang
250%
250%
250%
220.000.000
250.000 orang
250.000.000
250%
Dinas Kesehatan
1 Paket
1 PAket
1 Paket
1 Paket
450.000.000
1 Paket
500.000.000
1 Paket
Dinas Kesehatan
45 unit
4 Paket
450.000.000
4 Paket
500.000.000
65 unit
550.000.000
45 unit
4 Paket
450.000.000
4 Paket
500.000.000
65 unit
140.000.000
14 Paket
Dinas Kesehatan
64 Paket
30 Paket
30 Paket
30 Paket
660.000.000
65 paket
500.000.000
20 Paket
Dinas Kesehatan
53%
40 Paket
20 Paket
20 Paket
300.000.000
100%
300.000.000
20 Paket
Dinas Kesehatan
368 paket
50 Paket
50 Paket
50 paket
150.000.000
468 paket
150.000.000
50 Paket
Dinas Kesehatan
6 unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket
440.000.000
18 unit
440.000.000
1 Paket
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
15 unit
5 paket
6 Paket
6 Paket
360.000.000
21 unit
420.000.000
6 paket
Dinas Kesehatan
64 pkm
9 PKM
18 PKM
18 PKM
1.620.000.000
64 pkm
1.710.000.000
64 PKM
Dinas Kesehatan
6 unit
9 PKM
18 PKM
18 PKM
10.681.799.994
6 unit
11.275.233.327
64 PKM
Dinas Kesehatan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐13
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1 9
2 Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dan jaringanya
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0
Apotik, ruang ICCU +NICU, ruang operasi
Ruang Terapi dan Isolasi
1 unit
500.000.000
2 unit
1.000.000.000
3 unit
1.500.000.000
Dinas Kesehatan
1 paket
1 paket
1.000.000.000
1 paket
3.050.000.000
1 paket
4.655.000.000
Dinas Kesehatan
Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pameungpeuk Tersedianya alat-alat kesehatan RS tersedianya Obat-obatan rumah sakit Tersedianya ambulance/mobil jenazah tersedianya meubeuleur RS tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Tersedianaya bahan-bahan logistik rumah sakit Tersedianya percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit tersedianya ruang poliklinik RS pembangunan gedung obat/apotik tesedianya ruang rawat inap RS (VVIP,VIP,kelas I, II, dan III) tersedianya ruang gawat darurat tersedianya ruang ICU,ICCU,NICU tersedianya ruang operasi tersedinya ruang terapi tersedianya ruang isolasi tersedianya ruang bersalin tersedianya ruang incubator tersedianya ruang bayi tersedianya ruang laboratorium rumah sakit tersedianya alat-alat kedokteran RS tersedianya obat-obatan rumah sakit tersedianya ambulance/mobil jenazzah tersedianya mebeleur rumah sakit tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruangan pasien,laundry, ruang tunggu dan lain-lain) tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit 10 Program pengawasan obat Pengelolaan apotek, toko dan makanan obat dan industri rumah tangga sesuai standar Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan 11 Program Peningkatan Terselenggaranya pelatihan Pelayanan Kesehatan Anak dan pendidikan perawatan Balita anak balita
0 0
Ruang bersalin, inkubator, rontegen dan lab.
1 unit
18
Dinas Kesehatan
0
1 unit
1 buah
357.500.000
1 buah
393.250.000
1 buah
432.575.000
Dinas Kesehatan
0 0
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1.100.000.000 1.650.000.000
1 paket 1 paket
1.210.000.000 2.000.000.000
1 paket 1 paket
1.331.000.000 2.500.000.000
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
0
1 paket
1 paket
110.000.000
1 paket
121.000.000
1 paket
133.100.000
Dinas Kesehatan
0
1 paket
1 paket
165.000.000
1 paket
181.500.000
1 paket
199.650.000
Dinas Kesehatan
1 unit
1.000.000.000
0 0 0
1 Paket
0
1 Paket
1 unit
1.000.000.000
Dinas Kesehatan
1 unit
1.000.000.000
Dinas Kesehatan 1 unit
1
Dinas Kesehatan
1 unit
1.000.000.000
Dinas Kesehatan
1 unit
390.000.000
Dinas Kesehatan
1 unit
750.000.000
0 0 0 0 0 0
1 Paket
1 unit 1 unit
500.000.000 1.000.000.000
0
1 Paket
1 unit
1.700.000.000
0
1 Paket
1 paket
2.500.000.000
1 paket
3.050.000.000
0
2.000.000.000
1 unit
1.000.000.000
1 unit 1 unit
1.000.000.000 1.500.000.000
1 unit
2.300.000.000
1 paket
2.500.000.000
Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
0
1 Paket
1 buah
393.250.000
Dinas Kesehatan
0
1 Paket
1 paket
1.210.000.000
Dinas Kesehatan
0
1 Paket
1 paket
2.000.000.000
Dinas Kesehatan
1 Paket
1 Paket
4%
74,51%
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
85%
1 paket
121.000.000
15%
20%
200.000.000
25%
250.000.000
100%
100%
225.000.000
100%
275.000.000
Dinas Kesehatan
85%
85%
100.248.500
85%
110.273.350
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
VIII‐14
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
14 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
15 Program pengembangan lingkungan sehat
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi lansia
4 4,98%
Terselenggaranya pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Terselenggaranya pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
56,07
2011
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9 70%
10
11 25%
12
13 35%
14 40.000.000
15 40%
16 50.000.000
73,02%
76,01%
75.000.000
80%
90.000.000
80%
73,02%
76,01%
75.000.000
86,03%
90.000.000
Terselenggaranya pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran
80%
73,02%
76,01%
75.000.000
86,03%
120.000.000
Cakupan kunjungan Bumil K4
87,24%
95%
95%
95%
132.000.000
95%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan kunjungan neonatus Cakupan peserta KB aktif Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan ( R) Cakupan masyarakat yang menggunakan air limbah (A)
65,63%
75%
75%
78%
363.000.000
80%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
17
18
145.200.000
95%
Dinas Kesehatan
399.300.000
80%
Dinas Kesehatan
87,81%
95%
95%
95%
360.800.000
95%
306.880.000
95%
Dinas Kesehatan
71,10% 54,02%
75 62,01%
75 64,67%
80 67,34%
270.800.000 44.000.000
80 70%
216.880.000 48.400.000
70%
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
64,39%
67,20%
68,13%
69,07%
44.000.000
70%
48.400.000
70%
Dinas Kesehatan
Cakupan menggunakan jamban keluarga/kakus (K) Cakupan membuang sampah pada tempatnya (S)
53,84%
56,92%
57,95%
58,97%
44.000.000
60%
48.400.000
60%
Dinas Kesehatan
53,71%
61,86%
64,57%
67,29%
44.000.000
70%
48.400.000
70%
Dinas Kesehatan
Cakupan penggunaan pembuangan air limbah pribadi yang memenuhi syarat kesehatan (A) Desa Yg melaksanakan STBM
24,56%
37,38%
42,19%
46,59%
44.000.000
51%
48.400.000
51%
Dinas Kesehatan
5%
29%
45%
41.250.000
60%
45.000.000
60%
Dinas Kesehatan
Desa yang melaksanakan stop BABS Sarana Kesehatan yg melaksanakan pengelolaan limbah medis Puskesmas yg melaksanakan manajemen faktor risiko lingkungan Cakupan institusi yang dibina kesehatan lingkungannya
5%
29%
45%
41.250.000
60%
45.000.000
60%
Dinas Kesehatan
25
57
78
82.750.000
100
90.000.000
100
Dinas Kesehatan
51%
64%
87%
165.000.000
100%
180.000.000
100%
Dinas Kesehatan
75%
77,50%
66.000.000
80%
72.600.000
80%
Dinas Kesehatan
65%
72,50%
Cakupan Tempat umum yang memenuhi syarat Cakupan Tempat pengelolaan makanan
56,07%
68,04%
86,03%
68,02%
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Terpenuhinya SDM yang terampil dan profesinal Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia Tertibnya manajemen rumah sakit
80%
72%
73,02%
76,01%
49.500.000
80%
54.450.000
80%
Dinas Kesehatan
72,01%
76,01%
49.500.000
80%
54.450.000
80%
Dinas Kesehatan
100%
RSUD dr. Slamet
85%
100%
RSUD dr. Slamet
85%
100%
RSUD dr. Slamet
100%
100%
RSUD dr. Slamet
47.356.363.075
16 Program Pengelolaan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2013
2012
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
73.925.796.104
62.668.542.880 72,50%
73.925.796.104
107.128.680.773 72,50%
74.665.054.065
110.537.110.624 73%
75.411.704.605
VIII‐15
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
17 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
3 Tertibnya administrasi kemitraan dengan lembaga lainnya dalam rangka pelayanan kesehatan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit
4 80%
9
10
11
12
13
14
15
16
17 100%
18 RSUD dr. Slamet
80%
31,62%
3.456.000.000
32,97%
4.500.000.000
32,97%
4.500.000.000
35,00%
4.500.000.000
100%
RSUD dr. Slamet
77.381.796.104
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
78.425.796.104
79.165.054.065
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
79.911.704.605
VIII‐16
KODE
1 1.5
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2 3 URUSAN SOSIAL 1 Pemberdayaan Fakir Miskin Meningkatnya kamampuan KAT dan PMKS lainnya Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
359,717
17,7
17,8
17,9
18
Dinsosnakertrans
18
2
Pelayanan dan Rehabilitasi Meningkatnya rasa Kesejahteraan Sosial kepercayaan diri, kemauan dan kemandirian PMKS
18,844
200
200
250
250
Dinsosnakertrans
3
Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya kemandirian anak
84,654
900
950
1
1,05
Dinsosnakertrans
4
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
8,326
500
550
600
650
Dinsosnakertrans
5
Pembinaan Panti Asuhan / Meningkatnya kemampuan Jompo pengelolaan panti asuhan / panti jompo
34
34
34
34
34
Dinsosnakertrans
6
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Meningkatnya rasa kepercayaan diri, kemauan dan kemandirian Penyandang eks penyakit sosial
1,944
130
130
150
160
Dinsosnakertrans
7
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kinerja lembaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2.061 PSM 423 KT 60 ORSOS
103 21 12
103 21 12
103 21 12
103 21 12
Dinsosnakertrans
8
Program Peningkatan Terlaksananya penyuluhan Penanggulangan Narkoba, penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS PMS di sekolah
NA
40%
50%
60%
70%
Dinsosnakertrans
9
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Melaksanakan pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyalahgunaan narkoba sebagai upaya terapi dan rehabilitasi
NA
25%
30%
35%
50%
Dinsosnakertrans
Terlaksananya pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
NA
40%
50%
60%
75%
Dinsosnakertrans
11 Program peningkatan peran Terlaksananya penyuluhan serta kepemudaan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
NA
40%
45%
60%
80%
Dinsosnakertrans
12 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
NA
40%
75%
100%
100%
Dinsosnakertrans
13 Program penataan peraturan perundangundangan
Terlaksananya publikasi peraturan perundangundangan
NA
15%
20%
30%
50%
Dinsosnakertrans
14 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Tersedianya bimbingan SDM yang memadai untuk mengelola sistem informasi
NA
100%
100%
100%
100%
Dinsosnakertrans
15 Pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya pelayanan penanganan bencana maksimal
30%
50%
60%
70%
80%
Dinsosnakertrans
16 Sosialisasi pedoman penanggulangan bencana
Menumbuhkembangkan kebersamaan peran masyarakat dalam penanganan bencana
30%
50%
60%
70%
80%
Dinsosnakertrans
17 Bantuan untuk kegiatan tanggap darurat
Kelancaran dalam proses penanganan bencana
50%
65%
70%
75%
80%
Dinsosnakertrans
10 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya rasa kepercayaan diri, kemauan dan kemandirian Penyandang cacat
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐17
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 18 Bantuan stimulan untuk korban bencana 19 Rehabilitasi/rekonstruksi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Kondisi normal sendi kehidupan masyarakat kembali Sarana/prasarana kembali berfungsi
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
4 80%
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9 80%
10
11 80%
12
13 80%
14
15 80%
16
17
SKPD Penanggung Jawab 18 Dinsosnakertrans
-
-
-
-
-
Dinsosnakertrans
14
5
4
3
3
Dinsosnakertrans
-
-
-
50%
100%
Dinsosnakertrans
22 Terwujudnya insan yang Menumbuhkembangkan berakhlakul karimah melalui kebersamaan dalam pelaksanaan hari-hari besar mempertebal makna dalam Islam peringatan hari-hari besar Islam
-
70%
75%
80%
80%
Dinsosnakertrans
23 Meningkatkan pelayanan public dalam memenuhi kebutuhan data informasi dan kenyamanan dalam beribadah
Memberikan pelayanan public yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan ibadah bagi umat
-
-
-
-
-
Dinsosnakertrans
24 Peningkatan silaturahim ulama dan tokoh masyarakat 25 Peningkatan silaturahim dan kerjasama intern umat beragama
Meningkatnya suasana kondusif dan kenyamanan dalam beribadah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan
-
50%
55%
60%
75%
Dinsosnakertrans
-
50%
55%
60%
75%
Dinsosnakertrans
1
1
1
1
1
Dinsosnakertrans
20 Peningkatan kemampuan pemahaman penghayatan dan pengembangan Al Quran melalui penyelenggaraan MTQ
Frekuensi kegiatan pembinaan pemahaman nilai isi kandungan al Quran
21 Pembangunan sarana gedung LPTQ
Intensifnya kegiatan pembinaan tersendiri di gedung LPTQ
26 Pemberdayaan dan fasilitasi Tumbuh dan berkembangnya pemahaman fungsi-fungsi kelompok pembinaan keluarga (keluarga sakinah) keluarga & masyarakat 27 Program peningkatan pendidikan keagamaan aparatur dan masyarakat
Peningkatan perubahan social kearah religius
35%
45%
50%
55%
60%
Dinsosnakertrans
28 Program pelatihan peningkatan kualitas guru madrasah diniyah, TPA dan TKA 29 Mengadakan kegiatan keagamaan berbasis Islamic Centre 30 Pelatihan pemberdayaan remaja mesjid
Meningkatnya kemampuan metodologis dan aplikasi guru madrasah diniyah, TKA dan TPA Terpusatnya kegiatan keagamaan di Islamic Centre
0
40%
60%
80%
100%
Dinsosnakertrans
-
100%
-
-
-
Dinsosnakertrans
Meningkatnya minat generasi muda dalam kegiatan remaja mesjid 31 Pemberian bantuan sarana Meningkatnya kualitas sarana keagamaan dan keagamaan dan peribatan peribadatan 32 Pemberian bantuan Meningkatnya kualitas prasarana keagamaan dan mesjid, madrasah, TKA/TPA, peribadatah majlis taklim dan pontren
-
45%
50%
55%
60%
Dinsosnakertrans
-
45%
50%
55%
60%
Dinsosnakertrans
-
40%
60%
80%
100%
Dinsosnakertrans
-
45%
50%
55%
60%
Dinsosnakertrans
-
-
-
12 bln 30 bk
240.000.000
-
-
-
-
BPBD
-
4 kali sosialisasi
123.000.000
10 kec 10 sosialisasi
200.000.000
20 kec 20 sosialisasi
400.000.000
12 kec 12 sosialisasi
240.000.000
BPBD
-
-
-
15 kec
250.000.000
20 kec 20 sosialisasi
300.000.000
17 kec
275.000.000
BPBD
33 Pembinaan dan pelatihan organisasi keagamaan
34
Pengembangan data/Informasi
Pencegahan Dini dan 35 Penanggulangan Korban Bencana Alam Perencanaan 36 Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Kondusifnya suasana kehidupan organisasi keagamaan bagi kerukunan intern umatberagama meningkatnya informasi data dalam penanggulangan bencana kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana meningkatnya pencegahan daerah rawan bencana dan pengurangan resiko bencana
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐18
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.6
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab 18
URUSAN TENAGA KERJA 1
Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
Terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrian
18 Kasus
25 Kasus
30 Kasus
35 Kasus
40 Kasus
Dinsosnakertrans
2
Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
Meningkatnya norma-norma di bidang ketenagakerjaan
25 perusahaan
40 perusahaan
50 perusahaan
60 perusahaan
70 perusahaan
Dinsosnakertrans
Terlaksananya norma kerja Terlindunginya pekerja melalui kepesertaan Jamsostek Terlaksananya norma K3 Tercapainya nihil kecelakaan
25 Perusahaan 216 perusahaan
45 Perusahaan 25 perusahaan
50 Perusahaan 25 perusahaan
55 Perusahaan 30 perusahaan
60 Perusahaan 35 perusahaan
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
50 perusahaan 25 insiden
45 perusahaan 10 insiden
50 perusahaan 5 insiden
60 perusahaan 2 insiden
65 perusahaan 1 insiden
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
Tercapainya nilau upah Minimum Kabupaten (UMK) sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) Nihil pekerjaan terburuk anak
81%
90%
94%
98%
100%
Dinsosnakertrans
30%
15%
10%
5%
0
Dinsosnakertrans
pencaker 27.405 Orang
200
220
260
300
Dinsosnakertrans
240
280
320
360
Dinsosnakertrans
280
320
360
400
Dinsosnakertrans
26.456 org
30 org
40 org
45 org
50 org
Dinsosnakertrans
35 lembaga
15 lembaga
25 lembaga
35 lembaga
40 lembaga
Dinsosnakertrans
26.456 org
30 org
40 org
45 org
50 org
Dinsosnakertrans
100,861 orang
17.500 org pencaker
17.500 org pencaker
17.500 org pencaker
20.000 org pencaker
Dinsosnakertrans
Meningkatnya Pelayanan Perataraan Kerja melalui mekanisme : Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Pemberdayaan Bursa Kerja Terlaksananya pemberdayaan swasta bursa tenaga kerja oleh lembaga swasta
26.456 orang
800 orang
850 orang
900 orang
1.000 orang
Dinsosnakertrans
10 lembaga
14 Lembaga
16 Lembaga
18 Lembaga
20 Lembaga
Dinsosnakertrans
Pengembangan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan
Terciptanya kader wirausaha baru/pemuda yang mampu memanfaatkan SDA yang tersedia
100,861 orang
40 org
40 org
40 org
40 org
Dinsosnakertrans
Terlaksananya survey KSAD (Kerjasama Antar Daerah )
4 lokasi
4 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
Dinsosnakertrans
Terlaksananya penempatan calon transmigrasi
Jumlah calon transmigran 2008 : 344 KK 10 paket
120 KK
125 KK
150 KK
150 KK
Dinsosnakertrans
3
4
5
6
7
1.7
2011
Peningkatan Kwalitas dan Terlaksananya pelatihan produktifitas Tenaga Kerja berbasis kompetensi
Peningkatan Kesempatan Kerja
Pelayanan Antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja On Line
Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat Terlaksananya pelatihan keliling (MTU) Meningkatnya motivasi kerja Berfungsinya lembaga pelatihan secara optimal Meningkatnya kemampuan wirausaha bagi pekerja Meningkatnya informasi pasar kerja
URUSAN TRANSMIGRASI 1
2
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Transmigrasi lokal
Terlaksananya pemenuhan fasilitas umum bagi penyelenggaraan pembinaan warga UPT pemukiman Meningkatnya kemampuan dan kemandirian warga translok
1.126 KK di 2 UPT
2 paket
2 paket
100 KK
100 KK
0
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
2 paket
2 paket
100 KK
0
Dinsosnakertrans
100 KK
0
Dinsosnakertrans
0
VIII‐19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2011
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab 18
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.8 1
2
Keluarga Berencana 1
Pelayanan KIE
Terlaksananya Pelayanan KIE oleh Petugas Penyuluh KB
42 Kec
42 Kec
150.000.000
42 Kec
200.000.000
42 Kec
250.000.000
42 Kec
300.000.000
42 Kec
Badan KB dan PP
2
Pembinaan Keluarga Berencana
100%
100%
700.000.000
100%
800.000.000
100%
850.000.000
100%
900.000.000
100%
Badan KB dan PP
3
Monitoirng Evaluasi dan pelaporan
Tersedianya informasi dan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan Terlaksananya monitoring evaluasi pencatatan dan pelaporan Program KB
12 bulan
12 bulan
204.464.900
12 bulan
200.000.000
12 bulan
200.000.000
12 bulan
200.000.000
12 bulan
Badan KB dan PP
4,72%
4,40%
250.000.000
4,30%
400.000.000
3,80%
750.000.000
3,50%
900.000.000
3,50%
Badan KB dan PP
18 PIK/R
48 PIK/R
135.000.000
60 PIK/R
155.000.000
80 PIK/R
1.850.000.000
92 PIK/R
240.000.000
92 PIK/R
Badan KB dan PP
Meningkatnya pemahaman remaja usia sekolah tentang penanggulangan narkoba dan PMS
-
160 org
55.000.000
180 org
60.000.000
200 org
65.000.000
200 org
70.000.000
880 org
Badan KB dan PP
Cakupan PUS ingin ber-KB yang tidak terlayani (Unmet Need) Tersedianya alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif Terlaksananya pelayanan KB Medis Operasi
16%
14,09%
50.000.000
10%
75.000.000
7%
100.000.000
5%
150.000.000
5%
Badan KB dan PP
-
0,10%
300.000.000
5%
500.000.000
10%
1.000.000.000
15%
1.500.000.000
15%
Badan KB dan PP
71,12%
72,71%
345.000.000
73,04%
400.000.000
73,54%
450.000.000
73,60%
600.000.000
73,60%
Badan KB dan PP
100 org
120 org
80.000.000
500 org
300.000.000
550 org
357.000.000
600 org
420.000.000
600 org
Badan KB dan PP
42 Kec
42 Kec
200.000.000
42 Kec
252.000.000
42 Kec
252.000.000
42 Kec
252.000.000
42 Kec
Badan KB dan PP
100%
100%
564.845.625
100%
100%
Badan KB dan PP
42 Kelp/ 40%
168 Kelp/ 50%
218.000.000
252 Kelp/ 70%
250.000.000
336 Kelp/ 87%
300.000.000
420 Kelp/ 87%
350.000.000
420 Kelp/ 87%
Badan KB dan PP
42 Kec.
500.000.000
42 Kec.
550.000.000
42 Kec.
600.000.000
42 Kec.
Badan KB dan PP
Kesehatan Reproduksi Remaja 1
3
Pendirian Pusat Informasi dan Konseling KRR
Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 1
5
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pelayanan Kontrasepsi 1
Pelayanan Konseling KB
2
5
Menurunnya jumlah PUS yang usia isterinya dibawah 20 Tahun
Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR 1
4
Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja
Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 3 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi 4 Pelayanan KB Medis Operasi Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS yang Mandiri 1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Terlaksananya akselerasi pencapaian Program KB melalui penggarapan secara lintas sektor (Dinkes, IBI, TNI dan PKK) 2 Memperkuat dukungan Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat institusi masyarakat pedesaan (PPKBD) dalam pengelolaan KB-KS 3 Pemberdayaan Ekonomi Meningkatnya cakupan PUS Keluarga peserta anggota UPPKS 4 Pembinaan peran serta Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Program masyarakat dalam KB melalui organisasi sosial pemberdayaan dan kemasyarakatan kesejahteraan keluarga
42 Kec.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
1.610.000.000
100%
1.650.000.000
100%
1.700.000.000
VIII‐20
KODE
1 6
7
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3
4
2 Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
1 Penyuluhan kesehatan ibu, Meningkatnya cakupan bayi dan anak melalui anggota BKB yang ber-KB kelompok kegiatan di masyarakat Pengembangan operasional BKB-Posyandu-PADU 1 Pengkajian pengembangan Terbentuk dan terbinanya model operasional BKBkelompok BKB Posyandu PADU
8
Program Penyiapan Tenaga Pendamping 1 Pelatihan tenaga Meningkatnya kemampuan pendamping kelompok bina keluarga dalam pembinaan keluarga di kecamatan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB
42 Org
2011
2014
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-
-
405 kelompok
60.750.000
405 kelompok
60.750.000
424 kelompok
63.600.000
424 kelompok
Badan KB dan PP
18
82 set
199.260.000
42 kec
756.000.000
42 kec
756.000.000
42 kec
756.000.000
42 kec
Badan KB dan PP
168 Org
100.000.000
210 Org
150.000.000
282 org
165.000.000
294 Org
175.000.000
294 Org
Badan KB dan PP
3.551.570.525 1.9
2013
2012
6.668.750.000
9.605.750.000
9.176.600.000
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan 1 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan
Terwujudnya kebijakan yang menunjang peningkatan peran perempuan dalam jabatan politik dan jabatan publik
4
4
50.000.000
4
75.000.000
4
85.000.000
2 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang gender, hak-hak perempuan dan anak serta perlindungan perempuan dan anak
280 orang
495 orang
100.000.000
570 orang
150.000.000
645 orang
150.000.000
720 orang
150.000.000
720 orang
Badan KB dan PP
3 Pendampingan korban kekerasan terhadap anak
Meningkatnya cakupan pelayanan terhadap anak korban kekerasan
20%
65%
125.000.000
75%
150.000.000
90%
200.000.000
100%
300.000.000
100%
Badan KB dan PP
4
90.000.000
4 Badan KB dan PP
2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Badan KB dan PP
1 Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Tersedianya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Meningkatnya peran serta organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender dan anak
3 Pengembangan sistem Tersedianya data gender dan informasi gender dan anak anak 4 Pemberdayaan lembaga bersifat gender
Meningkatnya kualitas SDM perempuan anggota GOW
-
1 Kab.
50.000.000
1 Kab.
100.000.000
1 Kab.
120.000.000
1 Kab.
150.000.000
1 Kab.
4 kali
75.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
-
50%
5.000.000
70%
60.000.000
80%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
-
0%
-
50 org
50.000.000
100 org
100.000.000
150 org
150.000.000
150 org
Badan KB dan PP
780 Orang/ 10 Badan KB dan PP Organisasi Perempuan
Badan KB dan PP
Badan KB dan PP
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐21
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2 3 1 Fasilitasi upaya Terlayaninya korban perlindungan perempuan kekerasan terhadap terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak 2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Tersedianya tenaga terlatih dalam pelayan dan pendampingan korban KDRT
3 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Terlaksananya sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20%
65%
125.000.000
75%
150.000.000
90%
200.000.000
100%
300.000.000
100%
20 org
75.000.000
42 org
75.000.000
150 org
SKPD Penanggung Jawab 18 Badan KB dan PP
Badan KB dan PP belum terwujud
Badan KB dan PP belum terwujud
4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 2 Pembinaan Organisasi Perempuan 3 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesetaraan dan keadilan gender
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan melalui kelompok PEKKA Meningkatnya peran serta perempuan melalui organisasi perempuan
20 kelp.
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan di desa binaan P2WKSS Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan perempuan
1 paket
150.000.000
163.000.000
843.000.000
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
30 kelp.
1 paket
200.000.000
175.000.000
42 kelp.
250.000.000
42 kelp.
250.000.000
42 kelp.
Badan KB dan PP
10 org
100.000.000
10 org
100.000.000
10 org
Badan KB dan PP
1 paket
200.000.000
1 paket
250.000.000
5 desa
Badan KB dan PP
12 bulan
100.000.000
12 bulan
100.000.000
12 bulan
Badan KB dan PP
1.210.000.000
1.750.000.000
2.090.000.000
VIII‐22
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
1
2
3
4
1.10
2011
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
9
10
11
12
13
14
15
Rp. 16
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17
SKPD Penanggung Jawab 18
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tahapan pembangunan Jalan Lahan Pesawahan Konstruksi Tahp I By Pass Garut yang telah dibebaskan s/d Perkerasan Lapis Pondasi tahap ke I Bawah sepanjang2,00 km dan pembebasan tahap II sepanjang1,50 km sepanjang 0,57 km masih dalam tahap pembebasan Pembngunan Tahapan pembangunan Jalan Lahan Pesawahan Lingkar Pasar Cibatu yang telah dibebaskan Jembatan sepanjang1,00 km Jembatan1bh
Panjang jalan Kabupaten yang ditangani
Banyaknya ruas jalan kabupaten yang rusak dan rusak berat
-
Panjang jalan non status yang ditangani
Banyaknya ruas jalan perdesaan yang rusak dan rusak berat
Penanganan jalan non status30,00 km
Jumlah Jembatan non status yang ditangani
Penanganan Banyaknya ruas jembatan non jembatan perdesaan status10 bh yang rusak dan rusak berat Pembangunan Banyaknya ruas jalan jalan4,00 km strategis dan jalan menuju obyek wisata yang rusak dan rusak berat Banyaknya saluran Rehabilitasi / drainase / gorongpembangunan / gorong yang belum rehabilitasi berfungsi yang saruran drainase menimbulkan / gorongkerusakan jalan gorong2.000,00 m' Banyaknya Pembangunan penyempitan badan turap / bronjong jalan, akibat longsoran jalan15 pkt dan penimbunan badan jalan
Pembangunan jalan menuju kawasan strategis dan pariwisata
2
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong yang ditangani per tahun
3
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
Pembangunan perkuatan badan jalan yang ditangani per tahun
4
Program Rehabilitasi / Peliharaan Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ditangani per tahun
5
Program Infeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
6
Program Data Base Jalan dan Jembatan
Panjang jalan kabupaten kondisi baik273,82km dan sedang318,29km
Konstruksi Tahp II s/d Perkerasan Lapis Pondasi Bawah sepanjang2,97 km dan jembatan2 bh
11.450.000
Konstruksi Tahp III s/d Perkerasan Lapis Atas2,57 Km
200.000.000 Konstruksi Tahap III s/d Perkerasan Lapis Pondasi Atas sepanjang 0,40 Km
960.000.000
Konstruksi Tahp IV Lapis Penutup dg beton1,00 Km
3.000.000.000
Peningkatan jalan kabupaten40,00 km 17.250.000.000 Penanganan jalan non status31,00 km
56.880.640.000
-
Prehabilitasi /pemeliharaan jalan kabupaten200,00 km Jumlah jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan rutin / kabupaten kondisi baik pemeliharaan rehabilitasi jembatan dan sedang275bh jembatan kabupaten yang ditangani per tahun kabupaten60bh Banyaknya ruas jalan Rehabilitasi / Rehabilitasi jalan menuju rusakdan rusak berat Pangaspalan1,00 akses kepusat peayanan km pendidikan, kesehatan dan pariwisata Penggunaan IRMS / BMS Panjang jalan Penyusunan dalam sistim manajemen kabupaten828,76 km Inspeksi kondisi jalan dan jembatan dan jembatan310 bh jalan1 pkt dan jembatan1 pkt Penggunaan IRMS / BMS Panjang jalan Penyusunan data dalam sistim manajemen kabupaten828,76 km base jalan jalan dan jembatan dan jembatan310 bh kabupaten1 pkt dan jembatan1pkt
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
5.500.000
Peningkatan jalan kabupaten40,00 km 15.000.000.000 Penanganan jalan non status30,00 km
49.461.480.000
10.387.500.000 Konstruksi Tahp IV Lapis Penutup dg beton2,57 Km
Oprasinalisasi
Peningkatan jalan kabupaten40,00 km 20.498.750.000 Penanganan jalan non status31,00 km
10.922.500.000
-
Terbangunnya Jalan Dinas Bina Marga Baru By Pass sepanjang2,57km dan Jembatan1 bh
Jalan Lingkar Pasar Dinas Bina Marga Cibatu sepanjang1,00km dan Jembatan1 bh
65.412.680.000
Peningkatan struktur jalan kabupaten 120,00 km
Dinas Bina Marga
23.573.640.000
Terbangunnya jalan non status 92,00 km
Dinas Bina Marga
600.000.000
Penanganan jembatan non status10 bh
690.000.000
Penanganan jembatan non status10 bh
793.498.000
Penanganan jembatan non status10 bh
912.748.000
Terbangunnya jembatan non status 30bh
Dinas Bina Marga
2.000.000.000
Pembangunan jalan4,00 km
2.300.000.000
Pembangunan jalan4,00 km
2.645.000.000
Pembangunan jalan4,00 km
3.041.760.000
Terbangunnya jalan 12,00 km
Dinas Bina Marga
1.574.005.200
Terbangunnya saruran drainase / gorong-gorong 6.000,00 m'
3.935.247.750
Terbangunnya perkuatan badan jalan 40 pkt
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten684,45 km
30.377.376.754
Terpeliharanya jalan kabupaten684,45,km
Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan kabupaten60bh 661.250.000 Rehabilitasi / Pangaspalan1,00 km
4.500.000.000
Terpeliharanya jembatan kabupaten60bh
1.035.000.000
Rehabilitasi / pembangunan / rehabilitasi saruran drainase / goronggorong2.000,00 m' 2.587.500.000 Pembangunan turap / bronjong jalan15 pkt
22.515.000.000
1.190.250.000
Rehabilitasi / pembangunan / rehabilitasi saruran drainase / goronggorong2.000,00 m' 2.975.625.000 Pembangunan turap / bronjong jalan15 pkt
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten626,44 km
20.914.918.190
Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan kabupaten60bh 500.000.000 Rehabilitasi / Pangaspalan1,00 km
4.500.000.000
4.500.000.000
200.000.000
Penyusunan Inspeksi kondisi jalan1 pkt dan jembatan1 pkt 200.000.000 Penyusunan data base jalan kabupaten1 pkt dan jembatan1pkt
1.368.786.000
Rehabilitasi / pembangunan / rehabilitasi saruran drainase / goronggorong2.000,00 m' 3.421.950.000 Pembangunan turap / bronjong jalan15 pkt
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten651,30 km
25.064.333.350
Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan kabupaten60bh 575.000.000 Rehabilitasi / Pangaspalan1,00 km
4.500.000.000
200.000.000
Penyusunan Inspeksi kondisi jalan1 pkt dan jembatan1 pkt 200.000.000 Penyusunan data base jalan kabupaten1 pkt dan jembatan1pkt
200.000.000
Penyusunan Inspeksi kondisi jalan1 pkt dan jembatan1 pkt 200.000.000 Penyusunan data base jalan kabupaten1 pkt dan jembatan1pkt
760.440.000
Rehabilitasi / Pangaspalan4,00km
200.000.000
Tersusunnya Inspeksi kondisi jalan1 pkt dan jembatan1 pkt Tersusunnya data base jalan kabupaten1 pkt dan jembatan1 pkt
200.000.000
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
VIII‐23
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1 7
8
9
2 Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target 3 Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana peralatan kebinamargaan
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 11 Pengembangan dan Tingkat jaringan irigasi yang Pengelolaan Jaringan mengalami kerusakan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainya. 12 13
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
4 9 Jumlah alat-alat Pemeliharaan dan berat50unit, Pengadaan alatBaik13unit, alat berat6bh sedang25unit, rusak berat3unit dan rusak total9unit Jumlah alat -alat Pemeliharan dan laboratorium13unit pengadaan alatalat laboratorium2bh
Rp.
Target
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
10 11 450.000.000 Pemeliharaan dan Pengadaan alatalat berat6bh
12 13 450.000.000 Pemeliharaan dan Pengadaan alatalat berat6bh
14 15 450.000.000 Pemeliharaan dan Pengadaan alatalat berat6bh
16 450.000.000
17 18 Terpeliharanya dan Dinas Bina Marga penambahan alat-alat berat18bh
100.000.000 Pemeliharan dan pengadaan alatalat laboratorium2bh 49.893.000.000
100.000.000 Pemeliharan dan pengadaan alatalat laboratorium2bh 101.778.723.190
100.000.000 Pemeliharan dan pengadaan alatalat laboratorium2bh 130.171.707.350
100.000.000
Terpeliharanya dan Dinas Bina Marga penambahan alat-alat laboratorium6bh
145.960.397.704
5
100.000.000
7
140.000.000
10
200.000.000
Dinas SDAP
250
12
1.200.000.000
15
1.500.000.000
20
2.000.000.000
Dinas SDAP
263
15
1.500.000.000
20
2.000.000.000
30
7.000.000.000
Dinas SDAP
53,75%
42,50%
142 1.172
2
Pembangunan Jaringan Irigasi Pembebasan Tanah DI. Copong 16 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rp.
2014
125
Perencanaan jaringan irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
14
57,67
15
2013
2012
90.000.000
0
38,50%
Dinas SDAP
24
1.200.000.000
24
1.200.000.000
20
1.000.000.000
Dinas SDAP
200
18.000.000.000
130
11.700.000.000
100
9.000.000.000
Dinas SDAP
-
-
-
Dinas SDAP
-
-
-
Dinas SDAP
64
64
6.400.000.000
64
6.400.000.000
64
6.400.000.000
Dinas SDAP
64
15
150.000.000
13
130.000.000
10
100.000.000
Dinas SDAP
9
9
75.000.000
9
75.000.000
9
75.000.000
Dinas SDAP
19
100
20
100.000.000
20
100.000.000
20
100.000.000
Dinas SDAP
20
9
9
120.000.000
9
120.000.000
9
120.000.000
Dinas SDAP
12 15.552
3 3.750
836.770.000
2 3.000
920.447.000
2 2.272
1.012.491.700
Dinas SDAP Dinas SDAP
17 18
Inventarisasi Kondisi Jaringan Irigasi Penertiban Ijin Pemakaian Tanah/Jembatan Irigasi
Pelatihan OP Jaringan Irigasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 21 Pembinaan P3A/GP3A 22 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 23
Pembangunan Sumursumur Air Tanah Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 25 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 26 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Cakupan pelayanan air bersih / baku di kawasan perkotaan dan pedesaan
24
Pemanfaatan dan Pengelolaan Embung,Situ,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.110
750
1.125.000.000
500
1.000.000.000
330
660.000.000
Dinas SDAP
12.442
3.000
4.500.000.000
2.500
5.000.000.000
1.942
3.880.000.000
Dinas SDAP
35
6
300.000.000
5
300.000.000
5
300.000.000
Dinas SDAP
2.560.000.000
Dinas SDAP
500.000.000
Dinas SDAP
Belum Teridentifikasi titik sebaran potensi embung (153 titik)
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
80
1.280.000.000 Perencanaan/des ain dan pelaksanaan konstruksi 16 titik 16
1.600.000.000 Perencanaan/des ain dan pelaksanaan konstruksi 20 titik
1.600.000.000
16
Perencanaan/des ain dan pelaksanaan konstruksi 32 titik 1.600.000.000
5
VIII‐24
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
27
Pengendalian Banjir
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
4
Pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu, Daerah Aliran Sungai Cikaengan Cs dan Daerah Aliran Sungai Cilaki Cs
2011 Target
Rp.
Target
9
10
11
Rp.
42
6
12 3.000.000.000
36
4
126
Pelaksanaan rekayasa sipil/konstruksi pada 24 sub DAS termasuk pengendalian banjir
1.11
2013
2012 Target
2014 Rp.
4
14 2.000.000.000
800.000.000
4
15
300.000.000
5
500.000.000
90.000.000
13
Target
Rp.
17
SKPD Penanggung Jawab
2
16 1.500.000.000
800.000.000
3
600.000.000
Dinas SDAP
10
200.000.000
10
200.000.000
Dinas SDAP
5
500.000.000
43.086.770.000
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
18 Dinas SDAP
Dinas SDAP
37.285.447.000
37.207.491.700
URUSAN PERUMAHAN 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Wilayah Perkotaan Peningkatan Cakupan pelayanan air minum di wilayah Perkotaan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelayanan air minum perkotaan Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk PengelolaanAir Limbah Penyusunan Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Sambungan Rumah untuk Air Minum Cakupan pelayanan air minum di perkotaan Pembangunan instalasi sumber mata air dan unit distribusi Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan Ketersediaan sarana dan prasrana pengolahan air limbah Rencana Induk pengelolaan air limbah
11 Bantuan Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung 12 Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
4.500 SR
7.500 SR
6.000 SR
4.000 SR
Dispertacip
34,38%
43,82%
56,52%
66,05%
72,27%
Dispertacip
PDAM
Mata Air Ciraab
10.144.886.600
2.812.000.000
Cibalong dan cibiuk
54,45%
57,43%
60,43%
-
-
0
-
-
1 Paket
Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum
PDAM
Jumlah desa yang melaksanakan Program PAMSIMAS
15 Desa
15 Desa
4.125.000.000
15 Desa
PDAM
Mata Air Ciraab
5.297.000.000
Cibalong dan cibiuk
-
APBD PDAM
4.847.886.600
APBD Kab. APBD Prov. PDAM
0 Kec
0 Kec
Sarana pendukung Rumah Sederhana Sehat (RSH) Jumlah Rusunawa, Kasiba dan Lisiba Jumah gedung pemerintahan
100 unit
0 unit
0 unit
0
0
1 Lokasi
13 Unit
19 unit
Meningkatnya sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung Pengurangan bahaya kebakaran
0
0
3 Kegiatan
3 Kegiatan
Pengelolaan air baku
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
10 Pemberdayaan Komunitas Perumahan
24.228 SR
Pengawasan komunitas perumahan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
30.196.629.000
Cisompet dan Limbangan
34.846.141.000
Malangbong
12.754.909.000
3.376.000.000
63,80%
4.936.000.000
65%
4.086.000.000
1 unit
400.000.000
-
Dispertacip
-
Dispertacip
500.000.000
-
Dispertacip
Cakupan pelayanan air bersih 65%
Dispertacip
Dispertacip
5 Paket
2.181.020.000
559.556.000
4.125.000.000
15.148.867.000
-
Cisompet dan limbangan
-
18.260.768.000
Malangbong
15.048.308.000 APBD Kab. APBD Prov. PDAM
16.585.373.000 APBD Kab. APBD Prov. PDAM
50.000.000
50.000.000
1.000.000.000
5 Paket
100 unit
300.000.000
1 Lokasi
1.000.000.000
10 unit
5.000.000.000
10 unit
1 Rencana
500.000.000
0
3 Kegiatan
750.000.000
3 Kegiatan
5.000.000.000
750.000.000
5 Paket
6.486.571.000
60 desa, untuk th 2013 dan 2014 tdak ad program PAMSIMAS
6.268.338.000
50.000.000
0 10 unit
5.000.000.000
0
Panduan pencegahan bahaya kebakaran
3 Kegiatan
750.000.000
Dispertacip
Dispertacip
Dispertacip
Terlaksananya pengawasan Pasum dan Pasos pada komunitas perumahan
Dispertacip
100 unit
Dispertacip
2 Lokasi
Dispertacip
Tersedianya gedung pemerintahan
Dispertacip
Dispertacip
Pengurangan bahaya kebakaran
Dispertacip
VIII‐25
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
2 13 Fasilitasi Penyusunan PERDA Bangunan Gedung
4 0
9 0
10
11 1 Perda
12 500.000.00,00
13 0
14
15 0
16
14
0
1 Kegiatan
50.000.000
1 kegiatan
150.000.000
1 kegiatan
150.000.000
3 Lokasi
200.000.000
0
3 Rencana
800.000.000
3 Rencana
400.000.000
3 Rencana
0
9 lokasi
8 lokasi
100.000.000
0
1.000.000.000
1 Kawasan
2.000.000.000
1 Kawasan
60.000.000
2 Kawasan
2.000.000.000
1 Kawasan
2 Gedung
4.000.000.000
3 Gedung
200.000.000
15 16
17
18
19
20
21
3 Terciptanya ketertiban pembangunan sesuai dengan Perda Bangunan Intensifikasi PAD, Peningkatan Pemahaman Sosialisasi PERBUP tentang Masyarakat tentang IMB Peraturan Daerah tentang IMB dan Intensifikasi PAD Kab. Garut Pemutihan Ijin Mendirikan 0 Bangunan Penyusunan Recana Tata Terciptanya keselarasan Bangunan Dan Lingkungan antara bangunan dan lingkungan melalui penataan yang sesuai dengan perencanaan Sosialisasi bangunan Meminimalkan adanya korban dan kerugian materi akibat gempa Pembangunan Sarana dan Kenyamanan dan Prasarana Ruang Terbuka peningkatana kualitas Hijau (RTH) kesehatan masyarakat Kota Garut Pembangunan Sarana dan Melestarikan peninggalan sejarah Kabupaten Garut Prasarana pemukiman tradisonal bersejarah Pembangunan Gedung Mendukung peningkatan Islamic Center perekonomian masyarakat sekitar Melestarikan Seni Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Lapang Seni Ketangkasan Domba Garut Ketangkasan Domba Garut
22 Pembangunan Kantor UPTD 23 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
1 Kawasan
1
Memperbaiki kinerja pegawai kantor UPTD Perlu adanya tambahan armada untuk efektifitas pelayanan masyarakat
14 Aksebiltas Gedung dan Lingkungan
Perlu adanya fasilitas jalur sirkulasi khusus bagi para penyandang cacat pada bangunan gedung pemerintah 15 Rehabilitasi Rumah Dinas Memperpanjang umur Camat bangunan rumah dinas camat Program Penataan Perkotaan dan Pembangunan Trotoar Perkotaan Perdesaan Pembangunan Drainase Pemeliharaan Drainase Penataan Taman Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Penyusunan Master plan dan DED Drainase Kota Garut Pembangunan/Rehab. Jembatan Lingkungan Pembangunan Turap Penahan Tanah Pengelolaan areal pemakaman Program peningkatan sarana dan Meterisasi dan Normalisasi prasarana penunjang kota PJU
50.000.000
18 Dispertacip
0
Terlaksananya sosialisasi perbub kepada masyarakat
Dispertacip
0
Tersusunnya RTBL dan Rencana DED
Dispertacip
0
Meminimalisasi kerugian akibat gempa Terciptanya ruang terbuka hijau di Kab. Garut ( penataan)
Dispertacip
Dispertacip 500.000.000
2.000.000.000
1.650.000.000
10.000.000.000
3 Bangunan
2 lokasi
200.000.000
2 lokasi
200.000.000
3 lokasi
300.000.000
2 lokasi
200.000.000
1 Unit
1.500.000.000
1 Unit
1.500.000.000
1 Unit
1.500.000.000
0
5 Lokasi
200.000.000
10 Lokasi
0
4 Lokasi
200.000.000
4 Lokasi
3 Lokasi
500.000.000
5 Km 3 Lokasi kec
1.895.000.000 500.000.000
1.516.000.000 500.000.000
4 Km 3 Lokasi kec
200.000.000
1.516.000.000 500.000.000
0
0
4 Km 3 Lokasi kec
1.516.000.000 500.000.000
-
1 Paket
1 Paket
200.000.000
1 Paket
200.000.000
1 Paket
200.000.000
11.270 Km
9.225 Km
2.297.583.150
9.25 Km
2.300.000.000
9.25 Km
2.300.000.000
9.25 Km
2.300.000.000
-
0
-
1 Paket
800.000.000
1 Paket
3 Bh
250.000.000
5 bh
1.000.000.000
5 bh
1.000.000.000
5 bh
1.000.000.000
6,198 Km
10.086 Km
4.712.660.000
9 km
4.005.000.000
9 km
4.005.000.000
9 km
4.005.000.000
Penataan dan 2 lokasi pemeliharaan TPU Efisiensi pembebanan 3 paket rencana pembayaran listrik untuk pemeliharaan PJU
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
50.000.000
4 Km 3 Lokasi kec
400.000.000
200.000.000
4 lokasi
300.000.000
1 Paket
400.000.000 5.000.000.000
200.000.000
4 lokasi
400.000.000
1 Paket
3.000.000.000
Dispertacip
Dispertacip
400.000.000
-
SKPD Penanggung Jawab
17 Tersedianya perda bangunan Gedung
3 Bangunan
4 Km 3 Lokasi Kecamatan
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1 Paket
4 lokasi
200.000.000
1 Kawasan
Dispertacip
1 Kawasan
Dispertacip
Terbangunnya 9 kantor UPTD Adanya tambahan 3 armada untuk efektifitas pelayanan masyarakat Adanya fasilitas khusus untuk aksebilitas untuk penyandang cacat 5 Lokasi rehab 8 lokasi rumah dinas camat
Dispertacip Dispertacip
Dispertacip
Dispertacip
3 Lokasi 22.5 km Terpeliharanya Dainase Terpeliharanya taman -taman 27,75 km
Dispertacip
Tersedianya 1 Masterplan dan 2 DED
Dispertacip
15 bh
Dispertacip
Terbangunnya turap penahan tanah 400.000.000 2 lokasi tetap dan 6 lokasi umum Terlaksananya pekerjaan perubahan kontrak dengan PLN dari abodemen ke meterisasi
Dispertacip Dispertacip
VIII‐26
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 16 Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang kota Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan Pengembangan Distribusi Air Minum
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Terpeliharanya sarana penerangan jalan umum
Cakupan Sanitasi Rmh Tangga PDAM
18 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
19 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4 0
50,92%
PDAM
17 Fasilitasi pembangunan RTLH masyarakat kurang mampu
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
14159 Unit
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9 2 paket
10 357.000.000
11 2 paket
12 500.000.000
13 2 paket
14 500.000.000
15 2 paket
16 500.000.000
54%
1.532.160.000
57%
3.825.000.000
58,50%
2.640.000.000
60%
2.600.000.000
Mata Air Ciraab
5.297.000.000
APBD
4.847.886.600 APBD Kab. APBD Prov. PDAM
PDAM
155 unit
275.000.000
Cibalong dan Cibiuk
200 unit
15.148.867.000
Cisompet dan Limbangan
15.048.308.000 APBD Kab. APBD Prov. PDAM 1.000.000.000
100 unit
18.260.768.000
Malangbong
16.585.373.000 APBD Kab. APBD Prov. PDAM 500.000.000
100 unit
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Jalan lingkungan TPT Jalan setapak Drainase Bantuan stimulan swadaya pembangunan perumahan (BSP2S) Program Penanganan lingkunganperumahan dan pemukimankumuh berbasis kawasan ( PLP2K/BK) PPIP P2KP Terlayaninya angkutan sampah dari daerah layanan
SKPD Penanggung Jawab
17 Terbangunnya dan terpeliharanya sarana Penerangan jalan umum 60%
18 Dispertacip
13.491
Dispertacip
Dispertacip
6.486.571.000
6.268.338.000
500.000.000
Fasilitas umum
Dispertacip
6000 4800 6000 6000 900
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 150 unit
0 0 0 0 750.000.000
10 Km 10 Km 10 Km 10 Km 150 unit
2.500.000 4.000.000 2.500.000 2.500.000 750.000.000
10 Km 10 Km 10 Km 10 Km 150 unit
2.500.000 4.000.000 2.500.000 2.500.000 750.000.000
0
1 paket
5.000.000.000
1 paket
3.000.000.000
1 paket
3.000.000.000
413 Desa 413 Desa 5 Kecamatan
18 desa 71 desa 5 Kecamatan
25 Desa 71 desa 5 Kecamatan
6.250.000.000 1.500.000.000 7.672.697.600
25 Desa 71 desa 5 Kecamatan
6.250.000.000 1.500.000.000 7.672.697.600
4.500.000.000 1.500.000.000 5.034.299.000
Tersedianya Fasilitasi pembuangan Akhir Sampah 157.772.176.600
10 Km 10 Km 10 Km 10 Km 150 unit
2.500.000 4.000.000 2.500.000 2.500.000 750.000.000
7 Kecamatan
9.000.000.000
2 lokasi
6.000.000.000
169.619.620.600
5.970 4.770 5.970 5.970 450
Dispertacip Dispertacip Dispertacip Dispertacip Dispertacip
2 Paket
Dispertacip
296 129 Terlayanina sampah dari daerah layanan
Dispertacip Dispertacip Dispertacip
Terlayanina sampah dari daerah layanan
Dispertacip
79.333.227.000
URUSAN PENATAAN RUANG Program perencanaan Tata 1 Penetapan kebijakan untuk RTRW dan Rencana rinci 2
Penyusunan rencana tata ruang kawasan pusat perekonomian, pariwsata dan pemerintahan Program pemanfaatanRuang 3 Pemanfaatan ruang
Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang
4 Perda
1 perda
500.000.000
1 Perda
350.000.000
1 Perda
350.000.000
2 Perda
700.000.000
Adanya 10 Perda
Dispertacip
15 Rencana
4 Rencana
650.000.000
4 Rencana
1.200.000.000
4 Rencana
1.200.000.000
3 Rencana
900.000.000
35 Rencana
Dispertacip
Rendah
Sedang
250.000.000
Sedang
150.000.000
Tinggi
150.000.000
Tinggi
150.000.000
1.400.000.000 1.13
2014
Target
61.681.051.350 1.12
2013
2012
1.700.000.000
1.700.000.000
Dispertacip
1.750.000.000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2 Program Pengembangan data/informasi
Tersusunnya Dokumen SAKIP Tersedianya data dasar Kabupaten Garut Tersedianya Data Program Bagi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Masterplan perencanaan persiapan pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tersedianya dokumen akademik kelayakan pemekaran kecamatan
-
-
-
6 Dokumen
100.000.000
7 Dokumen
150.000.000
7 Dokumen
150.000.000
7 Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
550.000.000
3 Dokumen
550.000.000
3 Dokumen
550.000.000
3 Dokumen
550.000.000
3 Dokumen
Bappeda
6 Dokumen
7 Dokumen
2.036.670.000
6 Dokumen
1.200.000.000
6 Dokumen
1.300.000.000
7 Dokumen
1.500.000.000
7 Dokumen
Bappeda
1 dokumen
150.000.000
1 dokumen
300.000.000
1 dokumen
300.000.000
1 dokumen
300.000.000
1 dokumen
Bappeda
2 dokumen
300.000.000
2 dokumen
300.000.000
2 dokumen
Bappeda
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Bappeda
VIII‐27
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
3 Program Kerjasama Pembangunan
4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Program Perencanaan Sosial Budaya
6 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Tersedianya Data Hasil Evaluasi tentang Desa Tertinggal Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggaranya koordinasi dalam pengentasan kemiskinan Terlaksananya koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan SDM Dini Terlaksananya koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan SDM Lanjut Usiai Tersedianya bahan penyempurnaan rancangan RKPD Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) Terselenggaranya Sinergitas Perencanaan Pembangunan
4
2011
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
10
11 1 dokumen
12 100.000.000
13 1 dokumen
14 100.000.000
15 1 dokumen
16 100.000.000
17 1 dokumen
18 Bappeda
2 Paket
300.000.000
2 Paket
300.000.000
2 Paket
300.000.000
2 Paket
300.000.000
1 dokumen
100.000.000
1 dokumen
150.000.000
1 dokumen
200.000.000
1 dokumen
250.000.000
1 dokumen
Bappeda
6 kali
300.000.000
6 kali
350.000.000
6 kali
400.000.000
6 kali
450.000.000
6 kali
Bappeda
2 kali
100.000.000
4 kali
250.000.000
4 kali
250.000.000
4 kali
250.000.000
4 kali
Bappeda
4 Cakupan wilayah
350.000.000
4 Cakupan wilayah
375.000.000
4 Cakupan wilayah
400.000.000
4 Cakupan wilayah
450.000.000
4 Cakupan wilayah
Bappeda
1 dokumen
1 dokumen
80.000.000
1 dokumen
120.000.000
1 dokumen
150.000.000
1 dokumen
150.000.000
1 dokumen
Bappeda
1 dokumen
4 dokumen
125.000.000
4 dokumen
150.000.000
4 dokumen
150.000.000
4 dokumen
150.000.000
4 dokumen
Bappeda
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
4 Triwulan
4 Triwulan
- Terlaksananya koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Keluarga Harapan diantara SKPD teknis pelaksana kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Koordinasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diantara SKPD teknis pelaksana kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Koordinasi Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya diantara SKPD teknis kegiatan Lingkup Sosial Budaya Meningkatnya Koordinasi dan penyusunan pembangunan bidang pemerintahan
2 kali
3 kali
200.000.000
4 kali
250.000.000
4 kali
250.000.000
6 kali
300.000.000
6 kali
Bappeda
-
1 kali
20.202.500
3 kali
200.000.000
4 kali
250.000.000
4 kali
300.000.000
4 kali
Bappeda
2 kali
3 kali
100.000.000
4 kali
150.000.000,00
4 kali
150.000.000,00
4 kali
150.000.000,00
4 kali
Bappeda
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
150.000.000
100%
Bappeda
5 Dokumen
600.000.000
2 Dokumen
600.000.000
2 Dokumen
600.000.000
1 Dokumen
600.000.000
1 Dokumen
Bappeda
1 paket
100.000.000
3 paket
200.000.000
4 paket
100.000.000
4 paket
Bappeda
1 Dokumen
100.000.000
1 Dokumen
Bappeda
1 paket
100.000.000
1 paket
Bappeda
Tersusunnya rencana pembangunan dan koordinasi pada13 sektor ekonomi di Kab. Garut 7 Program Perencanaaan Tersedianya Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis Pengembangan Wilayah dan Cepat Tumbuh Strategis dan Cepat Tumbuh (4 Kawasan) Teridetifikasinya Model Pengembangan Potensi Desa Tertinggal 8 Program peningkatan Kapasitas Terciptanya Pemahaman Kelembagaan perencanaan tentang perencanaan pembangunan daerah pembangunan
2 kali
8 Dokumen
0
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
250.000.000
4 Triwulan
1 paket
250.000.000
100.000.000
4 Triwulan
250.000.000
4 Triwulan
1 paket
250.000.000
100.000.000
Bappeda
VIII‐28
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Terciptanya Pemahaman tentang perencanaan pembangunan Desa Meningkatnya Kemampuan aparatur Perencana
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
4
2014
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9 60%
10 200.000.000
11 100%
12 100.000.000
13 100%
14 100.000.000
15 100%
16 100.000.000
17 100%
18 Bappeda
100.000.000
120 org
100.000.000
120 org
100.000.000
120 org
100.000.000
120 org
Bappeda
120 org
5.661.872.500
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
2013
2012
5.895.000.000
6.750.000.000
7.050.000.000
VIII‐29
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29 pegawai telah mengikuti diklat teknis bidang perhubungan
-
-
11 pegawai
55.000.000
11 pegawai
55.000.000
11 pegawai
55.000.000
62 pegawai telah mengikuti diklat teknis bidang perhubungan
Dinas Perhubungan
15 pegawai telah mengikuti Diklatpim
-
-
246.000.000
6 pegawai Diklatpim IV
150.000.000
6 pegawai Diklatpim IV
150.000.000
29 pegawai telah mengikuti Diklatpim
Dinas Perhubungan
Belum dilaksanakan
-
-
2 pegawai Diklatpim II dan2 pegawai diklatpim III 50 pegawai
90.000.000
3 orang
90.000.000
3 orang
90.000.000
Dinas Perhubungan
Terpasangnya fasilitas Rambu lalu lintas142 keselamatan dan buah;Marka750 M1; pengendalian LLAJ (rambu Warning Light8 lalu lintas330 Unit;Traffic Light2 unit;marka15.750 Unit. M1;guardrail501 unit;warning light4 unit;traffic light4 unit)
-
-
Terpasangnya Rambu lalu lintas110 buah;Marka5.250 M1; Guardrail167 unit
1.200.000.000
Terpasangnya Rambu lalu lintas110 buah;Marka5.250 M1; Guardrail167 unit;warning light2 unit;traffic light2 unit
1.700.000.000
Terpasangnya Rambu lalu lintas110 buah;Marka5.250 M1; Guardrail167 unit;warning light2 unit;traffic light2 unit
1.700.000.000
150 pegawai telah mengikuti bimbingan teknis bidang perhubungan Terpasangnya fasilitas keselamatan dan pengendalian LLAJ (rambu lalu lintas472 unit;marka16.500 M1;guardrail501 unit;warning light4 unit;traffic light4 unit)
Terpeliharnya fasilitas keselamatan dan pengendalian LLAJ
Belum ada
-
-
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
Tersedianya1 paket pemeliharaan fasilitas keselamatan dan pengendalian LLAJ
Dinas Perhubungan
Belum ada
-
-
1 hektar
1.250.000.000
1 hektar
1.250.000.000
2 hektar
2.500.000.000
Dinas Perhubungan
Study Kelayakan Terminal Type A
Belum ada
-
-
750.000.000
-
-
-
-
Tersedianya prasarana/pendukung tugas bidang perhubungan
Belum ada
-
-
1 Terminal (Terminal Bus Guntur) Penyediaan16 alat komunikasi portable (RIG); VHF2 unit; HF2 unit;3 paket CCTV;1 paket repeater
400.000.000
550.000.000
belum ada
-
-
1 paket pemeliharaan/reh abilitasi16 alat komunikasi portable (RIG); VHF2 unit; HF2 unit;3 paket CCTV;1 paket repeater dan penyediaan3 paket CCTV;1 paket repeater -
150.000.000
Tersedianya sarana/pendukung tugas bidang perhubungan
1 paket pemeliharaan/reh abilitasi16 alat komunikasi portable (RIG); VHF2 unit; HF2 unit;3 paket CCTV;1 paket repeater dan penyediaan3 paket CCTV;1 paket repeater 90 unit handy Talky;300Rompi Keselamatani;160 senter Pengatur Lalin;5 kamera digital;6 komputer PC;6 laptop;17 printer
Tersedianya4 hektar lahan untuk pembangunan terminal Malangbong Terlaksananya FS dan DED Terminal Bus Guntur Tersedianya16 alat komunikasi portable (RIG); VHF2 unit; HF2 unit;6 paket CCTV;2 paket repeater beserta pemeliharaannya
1 unit Kend.Derek;1 unit Kend.Operasional R4 untuk Pemeliharaan Fasilitas LLAJ;5 unit kend. Operasional R4 untuk mobilisasi petugas;20 unit Kend.R2 untuk surveyor;1 unit mobil keliling pengujian kendaraan bermotor beserta kelengkapannya
Dinas Perhubungan
1.14
2011
2013
2012
2014 Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
URUSAN PERHUBUNGAN 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengiriman33 pegawai/aparatur untuk mengikuti Diklat Teknis bidang perhubungan Pengikutsertaan14 pegawai untuk Diklatpim III dan IV
Penyelenggaraan150 pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis bidang perhubungan 2
3
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pembangunan Prasarana Tersedianya lahan terminal dan Fasilitas Perhubungan Malangbong
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
1 unit mobil keliling pengujian kendaraan bermotor beserta kelengkapannya; 1 unit Kend.Operasional R4 untuk Pemeliharaan Fasilitas LLAJ;5 unit kend. Operasional R4 untuk mobilisasi petugas;32 unit Kend.R2 untuk petugas operasional
4.000.000.000
500.000.000
-
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
VIII‐30
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
5
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Peningkatan Pelayanan Angkutan
2013
2012
2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
4 1 Unit Speedboat80 PK
9 -
10 -
11 -
12 -
13 1 paket
14 1.000.000.000
15 1 paket
16 1.000.000.000
17 Tersedianya3 unit Kapal Speed Boat dengan kapasitas1 unit min.40 PK dengan10 seat panjang8 m;1 unit600 PK dengan panjang14 m;1 unit80 PK beserta peralatan didalamnya
18 Dinas Perhubungan
Tempat sandar kapal dan pemeliharaan kapal
Belum Ada
-
-
-
-
1 paket
800.000.000
-
-
Terdapatanya tempat sandar kapal dan pemeliharaan kapal
Dinas Perhubungan
Terpasangnya15 Buoy (pelampung) Terpasangnya4 menara mercusuar Pemeliharaan6 Mercusuar dan15 buoy bekerja /berfungsi secara maksimal
Belum ada
-
-
-
-
6 buoy
1.000.000.000
6 buoy
1.000.000.000
Belum ada
-
-
-
-
2.000.000.000
-
-
-
-
1 menara mercusuar 1 paket
2.000.000.000
Belum ada
1 menara mercusuar 1 paket
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Belum ada
-
-
1 paket
Tersedianya pelabuhan penumpang
Belum ada
-
-
1 paket
Tersedianya kantor pos pengawasan laut
Belum ada
-
-
1 paket
300.000.000
Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor Terpeliharanya prasarana (gedung unit) pengujian kendaraan bermotor
Terpelihara baru7 alat uji
-
-
9 alat uji
200.000.000
11 alat uji
Terpasangnya12 Buoy (pelampung) Terpasangnya4 menara mercusuar Terselenggaranya Pemeliharaan6 Mercusuar dan15 buoy bekerja /berfungsi secara maksimal Terdapatnya Bandara Udara di Kabupaten Garut Terdapatnya pelabuhan penumpang Tersedianya kantor pos pengawasan laut di6 kecamatan Terpeliharanya12 alat uji
Belum pernah
-
-
1 unit gedung kantor
100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi terminal Pemeliharaan/Rehabilitasi prasarana perparkiran
Belum maksimal
-
-
4 terminal
Belum maksimal
-
-
Terciptanya pelayanan bidang angkutan yang cepat,tepat dan murah
Belum optimalnya pelayanan perijinan dibidang angkutan
-
-
Terpeliharanya3 titik/lokasi prasarana parkir perkotaan/di tepi jalan 1 paket
Tersedianya data base sistem transportasi
Belum tersedianya data base sistem transportasi Fasilitas perijinan masih manual
-
-
-
3 Tersedianya2 unit Kapal Speed Boat dengan kapasitas1 unit min.40 PK dengan10 seat panjang8 m; dan1 unit600 PK dengan panjang14 m beserta peralatan didalamnya
Tersedianya Bandara Udara
4
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
Tersedianya komputerisasi fasilitas perijinan sebanyak1 paket Terselenggarnya Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
Rendahnya pemilik/pengusaha angkutan meregistrasi/daftar ulang kendaraanya dan melakukan pengujian secara berkala/rutin Terselenggaranya Koordinasi Adanya regulasi dalam peningkatan pelayanan pelayanan/pengendalia angkutan n angkutan lebaran,natal dan tahun baru
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
500.000.000
500.000.000
1 paket
900.000.000
250.000.000
12 alat uji
275.000.000
1 unit gedung kantor
100.000.000
1 unit gedung kantor
100.000.000
327.000.000
6 terminal
180.000.000
3 terminal
90.000.000
75.000.000
Terpeliharanya5 titik/lokasi prasarana parkir daerah
50.000.000
Terpeliharanya5 titik/lokasi prasarana parkir khusus
50.000.000
350.000.000
1 paket
350.000.000
1 paket
350.000.000
2 paket
150.000.000
2 paket
150.000.000
2 paket
150.000.000
-
1 paket
150.000.000
1 paket
150.000.000
-
-
-
36 kali penegakan disiplin operasi angkutan umum
100.000.000
36 kali penegakan disiplin operasi angkutan umum
100.000.000
-
-
Pelayanan angkutan lebaran,natal dan tahun baru pada7 zona pelayanan
300.000.000
Pelayanan angkutan lebaran,natal dan tahun baru pada7 zona pelayanan
300.000.000
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Terpeliharanya prasarana (1 unit gedung ) pengujian kendaraan bermotor Terpeliharanya13 terminal Terpeliharanya13 titik/lokasi prasarana parkir
Dinas Perhubungan
Terpenuhinya standar pelayanan perizinan bidang angkutan Tersedianya database sistem transportasi
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
-
Komputerisasi perizinan angkutan
Dinas Perhubungan
36 kali penegakan disiplin operasi angkutan umum
100.000.000
Terlaksananya108 kali penegakan disiplin operasi angkutan umum
Dinas Perhubungan
Pelayanan angkutan lebaran,natal dan tahun baru pada7 zona pelayanan
300.000.000
Terlaksananya Pelayanan angkutan lebaran,natal dan tahun baru pada7 zona pelayanan disetiap tahunnya
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
VIII‐31
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
6
7
Peningkatan kelaikan pengopersian kendaraan bermotor
Pembangunan dan penyediaan sarana telekomunikasi di wilayah kecamatan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
3 Penyelenggaraan evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum
4 Belum optimalnya kegia tan monitoring, evaluasi dan pelaporan
9 -
10 -
11 Evaluasi trayek angkutan kota dan perkotaan pada4 trayek
12 200.000.000
13 Evaluasi trayek angkutan kota dan perkotaan pada4 trayek
14 200.000.000
15 Evaluasi trayek angkutan kota dan perkotaan pada4 trayek
16 200.000.000
Tersedianya kelengkapan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (Buku Uji,Plat Uji,Stiker)
Jenis barang/cetakan yang spesifik, sehingga harus direncanakan tiap tahun
-
-
300.000.000
-
-
200.000.000
300.000.000
Pengadaan8000 buah Buku Uji,16000 keping Plat Uji,16000 pasang Stiker 1 alat uji
300.000.000
Baru ada7 alat uji
Pengadaan8000 buah Buku Uji,16000 keping Plat Uji,16000 pasang Stiker 2 alat uji
300.000.000
Tersedianya5 alat uji kendaraan bermotor
Pengadaan8000 buah Buku Uji,16000 keping Plat Uji,16000 pasang Stiker 2 alat uji
Pendataan/up date sarana telekomunikasi nirkabel (tower) di42 Kecamatan
Pendataan baru7 Kec.di tahun2011
-
-
11 Kec
85.250.000
12 Kec
93.000.000
12 Kec
93.000.000
1.15
2013
2012
10.928.250.000
12.218.000.000
150.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17 Terselenggaranya evaluasi trayek angkutan kota dan perkotaan (angkot) pada13 trayek Tersedianya8000 buah Buku Uji,16000 keping Plat Uji,16000 pasang Stiker setiap tahunnya Tersedianya12 alat uji kendaraan bermotor Terselenggaranya pendataan/up date sarana telekomunikasi nirkabel (tower) di 42 Kecamatan
SKPD Penanggung Jawab 18 Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
12.303.000.000
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1
Program Pengendalian Terlaksananya SPM bidang Pencemaran dan Perusakan LH Lingkungan Hidup
2
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
tersedianya data time series kualitas air dan udara
3
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
4
Program Ruang Terbuka Hijau
Terlaksananya pengendalian belum tersedianya data kerusakan lingkungan akibat kerusakan lingkungan kebakaran hutan akibat kebakaran hutan Tertatanya taman keaneka Belum terbangunnya ragamanhayati taman keanekaragaman hayati Terlaksananya sosialisasi dan belum tersedianya 1 paket data,150 Tersedianya data dan updating data org informasi lingkungan lingkungan
5
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 9 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 10 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasankawasan Konservasi Laut dan Hutan
12,50%
60%, 2 perbup
2.636.581.000
Belum tersedianya data time series kualitas air dan udara
1 DAS,24 prshn
30 org
1 film,2 paket kajian, 40 org
Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis, terumbu karang, mangrove Terkelolanya sumber daya alam di pesisir dan laut
450.000.000
-
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
-
4.550.000.000 100%, 50 pelaku usaha dan/atau keg.
4.850.000.000
100%
BPLH
320.000.000 1 DAS,2 situ,24 prshn,4 kawasan,25 kendaraan 150.000.000 1 paket data
360.000.000
1 DAS,2 situ,24 prshn,4 kawasan,25 kendaraan
BPLH
200.000.000
50 org,1 paket data
BPLH
500.000.000
500.000.000
2 Lokasi
BPLH
850.000.000 2 paket data,200 org
600.000.000
2 Pkt Data, 2 Pkt Kajian, 824 org
BPLH
750.000.000
5 Kec
BPLH
650.000.000
2 paket data,1 paket kajian,200 org
5 Kec
650.000.000
5 Kec
700.000.000
500.000.000
10 sklh, 2pkt kajian,
900.000.000
1.067.000.000 10 Sklh, 25.000 phn, 3 Kec, 1 lokasi 4 kec, 200 orang
Terjaganya kelestarian kawasan ekowisata situ
-
100%, 1 peraturan, 1 naskah, 50 pelaku usaha dan/atau keg. 230.000.000 1 DAS,1 situ,24 prshn,4 kawasan,25 kendaraan 50.000.000 50 org,1 paket data
1 paket data,1 paket kajian,150 org
1 lokasi
5 Kec
950.000.000 1 flm, 10 sklh, 5 pkt kajian, 3 lokasi
BPLH
700.000.000 3 kec, 200 orang
10 sklh, 30.000 phn, 2 lokasi, 1 pkt kajian 600.000.000 3 kec, 200 orang
600.000.000
8 kec, 600 orang
BPLH
2 kec.
500.000.000
3 kec.
600.000.000
2 kec.
600.000.000
7 kec
BPLH
1 lokasi
150.000.000
1 lokasi
150.000.000
1 lokasi
150.000.000
1 lokasi
BPLH
4.153.581.000 Keserasian kebijakan 11 peningkatan kualitas anak dan perempuan Perbaikan Akibat Bencana 12 Alam/Sosial
3.750.000.000
1 lokasi
Tersedianya sarana pengolahan limbah domestik Terlindunginya sumber daya alam
80%, 1 naskah
7.180.000.000
-
1200 org
-
300 lap kejadian bencana
9.320.000.000
250.000.000
1500 org
250.000.000
350 lap kejadian bencana
9.560.000.000
400.000.000
1200 org
250.000.000
BPBD
350.000.000
400 lap kejadian bencana
500.000.000
BPBD
VIII‐32
KODE
1 1.16
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 URUSAN PERTANAHAN 1
1.17
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12%
60%
200.000.000,-
-
250.000.000,-
65%
300.000.000
70%
300.000.000
70%
SETDA
2 ORANG
-
121 orang
Disduk Capil
Terlaksananya Fasilitasi Penanganan konflik Pertanahan
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1
Penataan administrasi kependudukan : Tingakat Kemahiran Operator dalam Penggunaan Komputer / Aplikasi SIAK Meningkatnya Kapasitas Aparatur Terpeliharanya aplikasi SIAK
400.000.000
42 orang
400.000.000
35 orang
450.000.000
11 ORANG
-
-
15 0RANG
200.000.000
15 0RANG
250.000.000
15 0RANG
250.000.000
56 ORANG
Disduk Capil
-
-
1 Paket
500.000.000
1 Paket
500.000.000
1 Paket
500.000.000
Terpeliharanya aplikasi SIAK secara maksimal
Disduk Capil
45%
Tersusunya Laporan informasi kependudukan
Belum optimalnya laporan dan informasi kependudukan ke Pusat dan Propinsi
Tertibnya Adminduk
Belum optimalnya tertib adminduk bagi penduduk rentan adminduk 30%
penyebaran informasi kependudukan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan tertib adminduk Meningkatnya pengetahuan aparat desa/kelurahan dan kecamatan dalam penyelenggaraan Admindukl Terlaksananya pengawasan kepemilikan dokumen kependudukan melalui operasi yustisi kependudukan
42 orang
Belum optimalnya pemeliharaan aplikasi SIAK
- Meningkatnya kualitas dan Belum optimalnya kuantitas, sarana dan kualitas dan kuantitas prasarana dengan berbasis IT sarana dan prasarana yg berbasis IT
- meningkatnya Pengatahuan dan kemampuan petugas dalam melayani masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk terciptanya kepuasan masyarakat
-
Kabupaten
110.000.000
Kabupaten
300.000.000
Kabupaten
300.000.000
Kabupaten
300.000.000
Optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yg berbasis IT
Disduk Capil
60%
100.000.000
65%
200.000.000
70%
200.000.000
85%
200.000.000
85%
Disduk Capil
24 buku (dumefile)
150.000.000
24 buku (dumefile)
150.000.000
24 buku (dumefile)
150.000.000
Akuratnya laporan informasi kependudukan ke Pusat dan Propinsi secara rutin setiap bulan
DisdukCapil
5 kec
100.000.000
5 kec
100.000.000
10 kec
-
2 kec
Perda belum sesuai dengan UU no. 23 tahun 2006 30%
-
80.000.000
100.000.000 Tertib adminduk bagi penduduk rentan adminduk
Disduk Capil
100.000.000
Disduk Capil
-
-
40%
100.000.000
45%
100.000.000
50%
-
-
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
1 Paket
150.000.000
55%
150.000.000
60%
200.000.000
70%
200.000.000
70%
Disduk Capil
45%
50%
200.000.000 Perda Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006
40%
-
-
50%
250.000.000
60%
250.000.000
70%
250.000.000
70%
Disduk Capil
Terlaksananya Updating data penduduk antar kecamatan kabupaten secara continue
70%
-
-
70%
100.000.000
80%
100.000.000
87%
100.000.000
87%
Disduk Capil
Terlaksananya pelayanan EKTP
0%
1.000.000.000
75%
2.000.000.000
80%
2.000.000.000
90%
2.000.000.000
90%
Disdukpil
25%
440.000.000
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
4.650.000.000
4.750.000.000
4.800.000.000
VIII‐33
KODE
1 1.18
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2 3 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan iklim usaha1 usaha UMKM yang kondusif
4
Pengembangan kewirausahaan, dan keunggulan kompetitif UMKM
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Terlaksananya Sosialisasi kebijakan UMKM (8 kali) Terfasilitasinya pengembangan UMKM (96 unit usaha)
SKPD Penanggung Jawab 18
-
2
400.000.000
2
400.000.000
2
400.000.000
Terlaksananya fasilitasi pengembangan UMKM (Unit Usaha)
0
10
164.000.000
14
200.000.000
14
200.000.000
18
200.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
140 UMKM
Disperindagkop UMKM
0
75
100.000.000
100
200.000
100
200.000.000
100
200.000.000
425 Orang
Disperindagkop UMKM
1
-
-
50
220.000.000
50
250.000.000
50
250.000.000
150 Unit
3
-
-
2
50.000.000
2
50.000.000
2
50.000.000
6 Kali
72
-
-
30
100.000.000
30
100.000.000
30
100.000.000
90 unit usaha
-
-
100
100.000.000
100
100.000.000
100
100.000.000
400 UMKM dan BMT
90
50
150.000.000
50
150.000.000
50
150.000.000
50
150.000.000
0
-
-
25
15.000.000
25
15.000.000
25
15.000.000
100
-
-
6
50.000.000
6
50.000.000
6
50.000.000
18 unit usaha
Disperindagkop UMKM
-
-
-
50
500.000.000
50
500.000.000
50
500.000.000
Meningkatnya daya jual produk (150 produk)
Disperindagkop UMKM
Terlaksananya data dan informasi keragaan UMKM dan BMT (unit Usaha)
1400
1400
90.000.000
1400
150.000.000
-
150.000.000
1400
150.000.000
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian (orang)
-
-
-
150
150.000.000
150
150.000.000
150
150.000.000
Tersusunnya Jaringan Kerjasama Koperasi (kali)
4
-
-
4
100.000.000
4
100.000.000
4
100.000.000
Terbentuknua koperasi berprestasi (unit)
90
50
Terselenggaranya pelatihan (Orang)
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi (orang)
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
-
Terlaksananya kegiatan yang menunjang kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UKM dan Koperasi di beberapa kecamatan (UMKM dan BMT)
4
2014
2
Tersalurkan bantuan sarana produksi (Unit) Terselenggaranya sosialisasi HAKI (Kali) Terfasilitasinya sertifikasi HAKI (Unit)
Pengembangan sistem 3 pendukung usaha bagi UMKM
2013
2012
Terinformasikannya kebijakan UMKM (Kali)
Terlaksannya Pengembangan Jaringan Infrastruktur UMKM
2
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
Teraksesnya sumber-sumber permodalan, teknologi dan pasar (Unit) Terrealisasinya bantuan permodalan, bantuan teknologi, dan bantuan pemasaran (unit) Terciptanya bentuk dan Design kemasan untuk meningkatkan daya jual produk
-
Penilaian KSP/USP
30
100
Pembinaan Koperasi
175.000.000
100
30
200.000.000
100
30
250.000.000
150
275.000.000
Meningkatnya SDM Pengelola Koperasi (200 Orang) Meningkatnya permodalan usaha UMKM (75 Unit)
Tersedianya data keragaan UMKM dan BMT (1400 unit usaha) Meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian (450 Orang) Pengembangan kerjasama usaha koperasi (12 Kali) Terbentuknya koperasi berprestasi (170 Unit) 550 KSP/USP
150
200
200
200
950 Koperasi
Monev
24
100
150
150
150
750 Monev
Terlaksananya penyuluhan perkoperasian di pedesaan (unit)
31
2
100.000.000 779.000.000
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
5
150.000.000
5
2.535.200.000
150.000.000 2.815.000.000
5
150.000.000
17 uni t koperasi
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
Disperindagkop UMKM
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
Disperindagkop UMKM
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
2.840.000.000
VIII‐34
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
1
2
3
4
1.19
URUSAN PENANAMAN MODAL 1) Peningkatan promosi dan kerjasama ivestasi
Jumlah investor baru
-
Peningkatan realisasi investasi
-
2011
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
9
10
11
12
13
14
15
15
750.000.000
20
1.000.000.000
20
1.250.000.000
20
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
16
17
SKPD Penanggung Jawab 18
1.500.000.000
Kantor Penanaman Modal
1.500.000.000
Kantor Penanaman Modal
2) Peningkatan iklim dan realisasi investasi 200 Milyar
750.000.000
220 Milyar
1.000.000.000
230 Milyar
1.250.000.000
235 Milyar
3) Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1.500.000.000 1.20
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
URUSAN KEBUDAYAAN Pengembangan Nilai Budaya
Kajian seni dan budaya
5
365.000.000
8
600.000.000
8
600.000.000
9
750.000.000
30
Disbudpar
Fasilitasi seni dan budaya
2
444.550.000
2
420.000.000
2
150.000.000
2
185.000.000
8
Disbudpar
3
379.500.000
3
750.000.000
3
225.000.000
3
300.000.000
12
Disbudpar
1
31.450.000
1
50.000.000
1
150.000.000
1
200.000.000
4
Disbudpar
2
300.000.000
2
150.000.000
2
275.000.000
2
325.000.000
8
Disbudpar
1
4.000.000.000
1
2.500.000.000
2
Disbudpar
2
Disbudpar
90%
Kantor Kesbang Pollinmas
Pengelolaan Kekayaan Budaya Gelar seni dan budaya
Misi seni dan budaya Pengelolaan Keragaman Budaya SDM seni dan budaya Tempat seni dan budaya Organisasi seni dan budaya
5.520.500.000 1.21
1.970.000.000
3.900.000.000
1.760.000.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1
2
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terdata jumlah dan penyebaran angota satlinmas se Kab Garut untuk mengetahui Rasio Jumlah Linmas per penduduk
Peningkatan Jumlah dan kemampuan angota satlinmas untuk memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan Adanya peningkatan Sarana dan prasarana (Pos jaga/Pos siskamling) untuk menjaga keamanan dan kenyaman lingkungan Terlaksanakannya monev program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemberdayaan adanya data jumlah dan Masyarakat Untuk Menjaga penyebaran poskamling se Ketertiban dan Keamanan kab Garut dan Rasio Pos Siskamling per desa/ kelurahan
60%
70%
140 org
Terlatih 55 anggota sat linmas
-
unit
75%
6.000.000
80%
85%
Terlatih 100 anggota sat linmas
200.000.000
Terlatih 100 anggota sat linmas
250.000.000
Terlatih 100 anggota sat linmas
250.000.000
495 org
Kantor Kesbang Pollinmas
2 unit
50.000.000
2 unit
75.000.000
2 unit
100.000.000
6 unit
Kantor Kesbang Pollinmas
40.000.000
Belum terlaksana
-
1 kali per tahun
20.000.000
1 kali per tahun
30.000.000
1 kali per tahun
belum adanya data jumlah dan sebaran pos siskamling
-
1 Desa /Kel terdapat 8 pos siskamling
50.000.000
1 Desa /Kel terdapat 9 pos siskamling
75.000.000
1 Desa /Kel terdapat 9 pos siskamling
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Terselengaranya SKPD Penanggung proses Pemerintahan Jawab yang baik (good governance) 100.000.000 masih kurangnya Kantor Kesbang jumlah pos jaga bagi Pollinmas satlinmas untuk melaksanakan tugas di lingkungannya,
VIII‐35
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
3
4
5
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Terlaksanakannya monev program Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Terpeliharanya semangat kebangsaan dan adanya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat Terciptanya kerukunan ber masyarakat untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
Target
10
11 1 kali per tahun
12 20.000.000
13 1 kali per tahun
14 30.000.000
15 1 kali per tahun
16 40.000.000
17 Terselengaranya proses Pemerintahan yang baik (good governance)
18 Kantor Kesbang Pollinmas
50.000.000
150 orang
100.000.000
150 orang
100.000.000
200 orang
150.000.000
1010 orang
Kantor Kesbang Pollinmas
50.000.000
100 orang
75.000.000
150 orang
100.000.000
200 orang
150.000.000
520 org
Kantor Kesbang Pollinmas
35.000.000
Dapat tertangani konflik antar umat beragama
Dapat tertangani konflik antar umat beragama
30.000.000
Dapat tertangani konflik antar umat beragama
30.000.000
Terselesai-kannya konflik antar umat beragama.
Kantor Kesbang Pollinmas
15.000.000
Peningkatan pemahaman pembauran kebangsaan di kaangan masyarakat -
30.000.000
Peningkatan pemahaman pembauran kebangsaan di kaangan masyarakat 75%
45.000.000
Peningkatan pemahaman pembauran kebangsaan di kaangan masyarakat 75%
60.000.000
Meningkatnyakebersa maan serta terwujudnya pembauran antar etnis di masyarakat
Kantor Kesbang Pollinmas
Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas
Kantor Kesbang Pollinmas
10 Parpol
50.000.000
10 Parpol
50.000.000
10 Parpol
150 Orang
100.000.000
200 Orang
175.000.000
250 Orang
80 orang
Kemitraan pengembangan Adanya Pencegahan wawasan kebangsaan terjadinya konfik antar umat beragama
Masih terdapat konflik Dapat tertangani antar umat beragama. konflik antar umat beragama di 3 Kecamatan Terpeliharanya keutuhan Masih rendahnya Peningkatan persatuan dan kesatuan kebersamaan/ pemahaman bangsa pembauran antar etnis pembauran dan suku di kebangsaan di masyarakat kaangan masyarakat Program Pendidikan Politik Tingkat partisipasi masih rendahnya Masyarakat masyarakat dalam Pemilu dan tingkat partisipasi Pilkada masyarakat dalam pemilu dan pilkada Tingkat penyelenggaraan Masih rendahnya 10 Parpol pendidikan politik oleh partai kegiatan pendidikan politik politik
50.000.000
Prosentase peningkatan masih rendahnya pemahaman demokrasi kesadaran masyarakat penyelenggaraan pemilu yang dalam pembangunan adil, penguatan fungsi partai kehidupan politik poltik dan peningkatan pendidikan politik masyarakat
6
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
200 Orang
100.000.000
1 00 Orang
Terjalinnya kemitraan dengan masih rendahnya Ormas/Lsm dan Masyarakat kesadaran masyarakat dalam pembangunan politik dalam pembangunan di Kabupaten Garut kehidupan politik
200.000.000
Paket
250.000.000
Paket
Pengadaan sarana kesbang politik
100.000.000
Paket
100.000.000
300.000.000
42 kec
42 Kec
kurangnya sarana pendukung politik
belum terjalinnya Adanya Koordinasi dan Pencegahan Tindak Ancaman koordinasi yang baik dengan aparatur Desa dan Teror dengan Aparatur dan Kecamatan Desa/Kecamatan serta tersedianya Data Base Rawan Konflik. Tersedianya data daerah Tidak tersedianya data rawan politik, Data sumber base rawan konflik konflik SARA/ sosial, Bencana
42 Kec
906.000.000 1.22
Rp.
100 Orang
Target
Rp.
SKPD Penanggung Jawab
Rp.
0
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9 0
100 orang
Rp.
2014
Target 4 belumTerlaksanakanny a monev program Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 100
Prosentase peningkatan masih rendahnya pemahaman demokrasi kesadaran masyarakat penyelenggaraan pemilu yang dalam pembangunan adil, penguatan fungsi partai kehidupan politik poltik dan peningkatan pendidikan politik masyarakat
2013
2012
50.000.000 meningkatnya kualitas peran anggota legislatif dalam pemerintahan 200.000.000 terciptanya kehidupan politik yang demokratis di kabupaten Garut
Kantor Kesbang Pollinmas
Kantor Kesbang Pollinmas
100 Orang
terciptanya kehidupan politik yang demokratis di kabupaten Garut
Kantor Kesbang Pollinmas
250.000.000
Paket
terciptanya kehidupan politik yang demokratis di kabupaten Garut
Kantor Kesbang Pollinmas
Paket
150.000.000
Paket
Kantor Kesbang Pollinmas
500.000.000
42 kec
500.000.000
42 kec
Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas 500.000.000 Terkendalinya Stabilitas keamanan di Kabupaten Garut
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
Kantor Kesbang Pollinmas
1.645.000.000
1.960.000.000
200.000.000
Menurunnya jumlah kasus konflik di Kabupaten Garut
Kantor Kesbang Pollinmas
1.970.000.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐36
KODE
1 1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
2 3 Program Peningkatan keamanan Terwujudnya kondisi lingkungan masyarakat yang dan kenyamanan lingkungan aman dan tertib Terciptanya kondisi wilayah Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan yang kondusif,terwujudnya kualitas Polisi Pamong praja tindak kriminal yang profesional dan handal dalam melaksanakan tugas
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2014
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4 60%
9 75%
10 270.000.000
11 80%
12 275.000.000
13 85%
14 300.000.000
15 90%
16 350.000.000
17 90%
18 Satpol PP
60%
75%
315.000.000
80%
875.000.000
85%
675.000.000
90%
725.000.000
90%
Satpol PP
42 Kec.
SETDA
585.000.000 1.23
2013
2012
1.150.000.000
975.000.000
1.075.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1
2
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan dan Pengembangan KeuanganDaerah
Peningkatan Ketahanan Pangan
5
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan urusan pendidikan
7
-
Tersedianya Dokumen Renstra SKPD Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tersedianya standar satuan harga tertinggi
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
-
-
Terlaksananya Pelaporan pelaksanaan kegiatan per triwulan Terlaksananya Sistem Manajeman BarangJasa Tersedianya Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan Tersedianya Analisa Standar Belanja SKPD Terselenggatanya Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Terselenggaranya Pengawasan dan Pelaporan Barang dan Jasa Program Pengendalian dan Terlaksananya Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas Lalu Lintas
4
6
Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan
-
42 Kec.
175.000.000
42 Kec.
200.000.000
25 buku
50.000.000
-
25 buku
SETDA
30.000.000
25 buku
30.000.000
25 buku
30.000.000
25 buku
30.000.000
25 buku
SETDA
150 Buku
65.000.000
150 Buku
100.000.000
150 Buku
125.000.000
150 buku
150.000.000
150 buku
SETDA
39 SKPD/42 Kec
100.000.000
39 SKPD/42 Kec
150.000.000
39 SKPD/42 Kec
150.000.000
39 SKPD/42 Kec
150.000.000
39 SKPD/42 Kec
SETDA
-
-
42 Kec.
25 buku
-
-
150.000.000
-
33 SKPD
75.000.000
33 SKPD
75.000.000
33 SKPD
75.000.000
33 SKPD
SETDA
75.000.000
33 SKPD
100.000.000
33 SKPD
100.000.000
33 SKPD
100.000.000
33 SKPD
SETDA
11 Asosiasi
75.000.000
13 Asosiasi
100.000.000
13 Asosiasi
100.000.000
13 Asosiasi
100.000.000
13 Asosiasi
SETDA
33 SKPD
100.000.000
33 SKPD
120.000.000
33 SKPD
140.000.000
33 SKPD
180.000.000
33 SKPD
SETDA
35 Buku
500.000.000
35 Buku
550.000.000
35 Buku
600.000.000
35 Buku
SETDA
33 SKPD
-
500.000.000
42 Kec
-
100.000.000
-
250.000.000
250.000.000
250.000.000
SETDA
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
SETDA
Tertib
50.000.000
Tertib
75.000.000
Tertib
100.000.000
Tertib
SETDA
Terlaksananya penyaluran Beras untuk keluarga miskin (Raskin) Terlaksananya penyaluran Pupuk Bersubsidi
0
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
SETDA
0
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
100.000.000
42 Kec
SETDA
Terlaksananya monitoring peredaran garam beriodium (Gaky) di daerah endemik gaky Terlaksananya Pembinaan BUMD di Kab. Garut
0
42 Kec
50.000.000
42 Kec
50.000.000
42 Kec
50.000.000
42 Kec
50.000.000
42 Kec
SETDA
0
1 PD. BPR
100.000.000
1 PD. BPR,7 PD. BPR LPK
100.000.000
1 PD. BPR,7 PD. BPR LPK
100.000.000
1 PD. BPR,7 PD. BPR LPK
80%
100.000.000
Terselesaikannya Penanganan Masalah BUMD Program Pendidikan Wajar Meningkatnya Jumlah peserta Program wajar dikdas9 Dikdas9 Tahun didik pada semua jenjang th blm optimal terutama penuntasan wajar dikdas9 tahun
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
100.000.000 1 PD. BPR,7 PD. BPR LPK
SETDA
BUMD
7.000.000.000
BUMD
7.000.000.000
BUMD
7.000.000.000
BUMD
SETDA
90%
125.000.000
95%
150.000.000
95%
175.000.000
95%
SETDA
VIII‐37
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1 8
9
2 Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 - terlaksananya kegiatan pelatihan wirausaha para pemuda
4 1 Keg
keikutsertaan di porpemda belum optimal
Terlaksananya kerjasama 12 Permasalahan dalam permasalahan peraturan perundangperaturan perundangundangan dan undangan dan permasalahan permasalahan hukum hukum lainnya lainnya Terkoordinasinya Kebijakankebijakan Pemerintah daerah
2013
2012 Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp.
Target
9 4 keg
10 -
11 4 keg
12 50.000.000
13 4 keg
14 75.000.000
15 4 keg
16 100.000.000
17 4 keg
18 SETDA
80%
200.000.000
90%
500.000.000
100%
300.000.000
100%
SETDA
175.000.000
Rp.
2014
Target
60%
keikutsertaan di Pospontren belum optimal Meningkatnya Tingkat Kesehatan Bagi para PNS 10 Program Pemeliharaan Tersedianya data ke belum tertatanya data Kantibmas dan Pencegahan masyarakat dan lembaga organisasi Tindak Kriminal Nirlaba lainnya, Tersedianya kemasyarakatan data daerah rawan konflik, daerah rawan maupun tersedianya data sumber sumber komflik konflik. adanya beberapa daerah rawan konflik di beberapa tempat konflik 11 Program Pemberdayaan banyaknya remaja yang tidak Masyarakat untuk menjaga produktif tetapi potensi dan ketertiban dan keamanan belum terkembangkan lingkungan 12 Program Peningkatan Terwujudnya derajat belum terbentunya Pelayanan Kesehatan kesehatan yang lebih baik lembaga lanjut usia LANSIA bagi para lanjut usia melalui bimbingan kesehatan 13 Program Penataan Peraturan Perundangundangan
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
-
-
80%
150.000.000
90%
100.000.000
100%
200.000.000
100%
SETDA
-
-
30%
30.000.000
40%
35.000.000
50%
40.000.000
50%
SETDA
30%
100.000.000
40%
125.000.000
50%
150.000.000
50%
SETDA
30%
50.000.000
40%
50.000.000
50%
50.000.000
50%
SETDA
25%
50.000.000
30%
75.000.000
30%
100.000.000
30%
SETDA
20%
50.000.000
30%
75.000.000
35%
100.000.000
35%
SETDA
5
150.000.000
5
150.000.000
5
150.000.000
5
SETDA
20%
-
75.000.000
-
15%
18%
4
25.000.000
-
110.000.000
11Perda,15 buah 56 Perda,93 buah Perbup,375 Perbup,1.299 Kepbup,2 Kepbup,1 Perjanjian,1 buku instruksi Bupati Perjanjian 42 Kecamatan 42 Kecamatan
Tersosialisasikannya Peraturan Perundangundangan baik pusat maupun daerah meningkatnya pengetahuan 4.283 Buku Perda,325 770 Buku dan pemahaman masrakat Buku Perbup,60 Himp Perda,100 Buku terhadap peraturan peraturan Kepbup,69 Buku Perbup,20 Himp perundang -undangan Peraturan Pusat Kepbup,15 Buku khususnya Peraturan Daerah. Peraturan Pusat Tertatanya Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi Terwujudnya Desa Sadar Hukum Meningkatnya Sistem Informasi Manajemen Hukum dari Kapasitas Jaringan dan Penyimpanan Terwujudnya Pelayanan yang Cepat Tepat dan Evisien.
1 Dokumen Kajin,1 darap Rancangan Bupati
1 dokumen kajian
Meningkatnya Penghormatan, Pemajuan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia
450.000.000 13Perda,15 buah Perbup,450 Kepbup,6 Perjanjian 273.000.000 42 Kecamatan
500.000.000 13 Perda,15 buah Perbup,400 Kepbup,5 Perjanjian 350.000.000 42 Kecamatan
500.000.000 13 Perda,10 buah Perbup,475 Kepbup,6 Perjanjian 400.000.000 42 Kecamatan
500.000.000
13 Perda,10 buah Perbup,475 Kepbup,6 Perjanjian
SETDA
450.000.000
42 Kecamatan
SETDA
135.000.000
250.000.000
250.000.000
300.000.000 3000 Buku Perda,200 Buku Perbup,20 Himp Kepbup,30 Buku Peraturan Pusat
SETDA
1 dokumen kajian
SETDA
2500 Buku Perda,20 Himp Kepbup,30 Buku Peraturan Pusat
50.000.000 1 dokumen kajian
2800 Buku Perda,200 Buku Perbup,20 Himp Kepbup,30 Buku Peraturan Pusat
3000 Buku Perda,200 Buku Perbup,20 Himp Kepbup,30 Buku Peraturan Pusat
200.000.000 1 dokumen kajian
200.000.000 1 dokumen kajian
250.000.000
4 desa
-
-
5 Desa
100.000.000
5 Desa
150.000.000
5 Desa
200.000.000
5 Desa
SETDA
1 lokasi
-
-
2 Lokasi
150.000.000
2 Lokasi
230.000.000
2 Lokasi
250.000.000
2 Lokasi
SETDA
1 Paket (2 Lokasi)
-
-
1 Paket (2 Lokasi)
100.000.000
1 Paket (2 Lokasi)
100.000.000
1 Paket (2 Lokasi)
100.000.000
1 Paket (2 Lokasi)
SETDA
5 Program Utama RANHAM
1 Program Utama RANHAM
250.000.000
2 Program Utama RANHAM
SETDA
6 SKPD Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang maksimal Terbentuknya Lembaga BLUD 1 BLUD RSU dr Slamet RSU Dr. Slamet
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
30.000.000 1 Program Utama RANHAM
150.000.000 2 Program Utama RANHAM
200.000.000 2 Program Utama RANHAM
-
-
-
-
-
-
-
-
1 SKPD
SETDA
-
-
-
-
-
-
-
-
1 BLUD RSU dr Slamet
SETDA
VIII‐38
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
3 Tercapainya OPD yang efektif dan efisien Tersedianya Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
4
9 33 SKPD
33 SKPD,42 Kecamatan
-
1 Perbup,2 SKPD,14 SKPD
1 Peraturan Bupati tentang SPM -
100.000.000
1 Peraturan Bupati tentang Pakaian dinas
90.000.000
Target
33 SKPD
Tersedianya Peraturan Bupati 1 Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas tentang Pakaian dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut TersedianyaPeraturan Bupati tentang Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Garut Terwujudnya Standarisasi Operasional Prosedur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Garut Terwujudnya Keseragaman penggunaan Naskah Dinah di Kecamatan Tersosialisasnya Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Terwujudnya Penataan Analisis Jabatan terlaksanannya sosialisasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada SKPD Tersedianya data Penyelenggara negara wajib LHKPN TercapainyaOrganisasi Perangkat Daerah yang Efisien dan Efektif Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya (Materai dan Cek) Terlaksananya pembayaran Langganan Telepon, Listrik, dan Air Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
2013
2012
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
Tersedianya Penataan Ketatalaksanaan tentang Pelayanan Publik Tersedianya Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoram
2011
Indikator Kinerja Program (outcome)
Rp. 10 297.000.000 -
-
Target
Rp.
Target
11 37 SKPD
12 300.000.000
13 37 SKPD
33 SKPD
100.000.000
-
-
33 SKPD
-
-
100.000.000
-
Rp. 14 300.000.000 -
100.000.000
Target 15 37 SKPD -
14 SKPD
Rp. 16 300.000.000 -
100.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
17 37 SKPD
18 SETDA
33 SKPD
SETDA
14 SKPD
SETDA
-
-
-
-
33 SKPD
SETDA
-
-
-
-
1 Peraturan Bupati tentang Pakaian dinas
SETDA
-
-
-
-
33 SKPD,42 Kecamatan
SETDA
-
-
33 SKPD
SETDA
33 SKPD,42 Kecamatan
-
-
33 SKPD,42 Kecamatan
33 SKPD
-
-
-
42 Kecamatan
-
-
42 Kecamatan,21 Kelurahan
75.000.000
-
-
-
-
42 Kecamatan,21 Kelurahan
SETDA
33 SKPD
-
-
33 SKPD
100.000.000
-
-
-
-
33 SKPD
SETDA
33 SKPD
2 SKPD
33 SKPD
300.000.000
2 SKPD
33 SKPD
-
-
33 SKPD
200.000.000
-
64 PN wajib LHKPN
-
-
64 PN wajib LHKPN
100.000.000
64 PN wajib LHKPN
-
-
37 SKPD
100.000.000
-
100.000.000
150.000.000
2 SKPD
2014
-
33 SKPD
75.000.000
100.000.000 -
100.000.000
-
2 SKPD
100.000.000
2 SKPD
SETDA
33 SKPD
200.000.000
33 SKPD
SETDA
64 PN wajib LHKPN
100.000.000
64 PN wajib LHKPN
SETDA
37 SKPD
SETDA
-
-
10,00%
75%
35.000.000
75%
40.000.000
75%
45.000.000
75%
50.000.000
75%
SETDA
40,00%
60%
274.013.963
60%
974.013.963
60%
974.013.963
60%
974.013.963
60%
SETDA
3 kegiatan
12 bulan
20.000.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
40.000.000
12 bulan
50.000.000
12 bulan
SETDA
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
30,00%
1 Paket
320.000.000
SETDA
75,00%
50%
Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Penggandaan Tersedianya Komponen Elektrikal Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50,00%
1 Paket
420.000.000
1 Paket
420.000.000
1 Paket
420.000.000
1 Paket
1 Paket
30.000.000
1 Paket
30.000.000
1 Paket
30.000.000
1 Paket
SETDA
150.000.000
50%
160.000.000
50%
160.000.000
50%
160.000.000
50%
SETDA
12 bulan
250.000.000
12 bulan
350.000.000
12 bulan
350.000.000
12 bulan
350.000.000
12 bulan
SETDA
30,00%
12 bulan
311.396.400
12 bulan
400.000.000
12 bulan
400.000.000
12 bulan
400.000.000
12 bulan
SETDA
75,00%
50%
410.000.000
50%
510.000.000
50%
510.000.000
50%
510.000.000
50%
SETDA
1 Paket
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐39
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan
18 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2013
2012
2014
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Tersedianya Peralatan dan Rumah Tangga Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat, dan Jamu Tamu Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri
4 50,00%
9 50%
50,00%
12 bulan
75,00%
75%
400.000.000
75%
500.000.000
75%
500.000.000
75%
Terlaksananya Kelancaran Pekerjaan Administrasi dan Teknis Terpenuhinya kendaraan jabatan untuk keperluan mobilitas kerja Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai untuk Pelayanan Kemasyarakatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50,00%
50%
1.835.600.000
50%
2.000.000.000
50%
2.000.000.000
50%
35%
125.000.000.000
Target
Terlaksananya Pelayanan Administrasi yang Efektif Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya pelayanan terhadap kinerja KDH dan WKDH Meningkatnya Kualitas SDM pada Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Kerasipan Tersedianya Dokumen Kepagawaian Tertatanya dokumen kearsipan Terpenuhinya Pelaporan Semesteran
10 250.000.000 1.440.000.000
Target 11 50% 12 bulan
Rp. 12 300.000.000 2.200.000.000
Target 13 50% 12 bulan
Rp. 14 300.000.000 2.200.000.000
Target 15 50% 12 bulan
Rp. 16 300.000.000
SKPD Penanggung Jawab
17 50%
18 SETDA
12 bulan
SETDA
500.000.000
75%
SETDA
2.000.000.000
50%
SETDA
2.200.000.000
SETDA
50%
1.500.000.000
50%
2.500.000.000
50%
2.500.000.000
50%
2.500.000.000
50%
SETDA
50,00%
50%
658.700.000
50%
700.000.000
50%
700.000.000
50%
700.000.000
50%
SETDA
60,00%
12 Bulan
2.000.000.000
12 Bulan
SETDA
60,00%
SETDA
65,00% 3 bulan
100,00%
Terpenuhinya Pelaporan Akhir Tahun Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Setda Meningkatnya pelayanan penerimaan kunjungan tamu
100,00%
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di daerah
Meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah lainnya Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah Terlaksananya rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Garut Terkoordinasikannya PenyelenggaraanPemerintaha n Umum 19 Program Pendidikan Agama Frekuensi kegiatan pembinaan pemahaman nilai isi kandungan Al-Quran
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.169.903.600
12 Bulan
12 Bulan
150.000.000
50%
150.000.000
50%
25%
100%
2.000.000.000
12 Bulan
12 Bulan
200.000.000
50%
200.000.000
1.500.000.000
50%
250.000.000
25%
25.000.000
2.000.000.000
12 Bulan
12 Bulan
200.000.000
12 Bulan
200.000.000
12 Bulan
50%
200.000.000
50%
200.000.000
50%
SETDA
2.500.000.000
50%
2.500.000.000
50%
2.500.000.000
50%
SETDA
350.000.000
25%
350.000.000
25%
350.000.000
25%
SETDA
12 Bulan
75.000.000
12 Bulan
75.000.000
12 Bulan
75.000.000
12 Bulan
SETDA
12 Bulan
75.000.000
12 Bulan
75.000.000
12 Bulan
75.000.000
12 Bulan
SETDA
100%
35.000.000
100%
35.000.000
100%
35.000.000
100%
SETDA
100%
30.000.000
100%
40.000.000
100%
50.000.000
100%
60.000.000
100%
SETDA
50 buku
35.000.000
55 buku
40.000.000
75 buku
50.000.000
75 buku
50.000.000
75 buku
SETDA
75,00%
25%
100.000.000
25%
200.000.000
25%
200.000.000
25%
200.000.000
25%
SETDA
100%
35%
363.460.000
35%
463.460.000
35%
463.460.000
35%
463.460.000
35%
SETDA
75,00%
12 bulan
357.168.000
12 bulan
457.168.000
12 bulan
557.168.000
12 bulan
657.168.000
12 bulan
SETDA
75,00%
14 kali
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
35%
350.000.000
35%
450.000.000
35%
550.000.000
35%
650.000.000
35%
SETDA
35%
363.460.000
35%
463.460.000
35%
563.460.000
35%
663.460.000
35%
SETDA
35%
363.460.000
35%
463.460.000
35%
563.460.000
35%
663.460.000
35%
SETDA
4
350.000.000
4
350.000.000
6
650.000.000
6
650.000.000
SETDA
VIII‐40
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
20 Program Peningkatan Kehidupan Beragama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Menumbuhkembangkan kebersamaan dalam mempertebal makna dalam peringatan hari-hari besar Islam meningkatkan pelayanan publik yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan ibadah bagi umat islam
4 -
9 70%
10 150.000.000
11 70%
12 150.000.000
13 70%
14 150.000.000
15 70%
16 150.000.000
-
100%
508.000.000
100%
508.000.000
100%
508.000.000
100%
508.000.000
SETDA
meningkatnya kemampuan metodologis dan aplikasi guru madrasah diniyah, TKA dan TPA terpusatnya kegiatan keagamaan di Islamic Centre
0
40%
500.000.000
40%
500.000.000
40%
500.000.000
40%
500.000.000
SETDA
-
100%
meningkatnya minat generasi muda dalam kegiatan remaja mesjid meningkatnya kualitas sarana keagamaan dan peribadatan
-
45%
-
45%
-
50%
kondusifnya suasana kehidupan organisasi keagamaan bagi kerukunan intern umatberagama meningkatnya kualitas mesjid, madrasah,TKA/TPA, majlis taklim dan pontren
-
45%
-
50%
-
55%
-
40%
-
60%
-
80%
-
50%
-
50%
-
50%
-
40%
Target
meningkatnya suasana kondusif dan kenyamanan dalam beribadah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan 21 Program Penelitian dan tersedianya data dan Pengembangan Keagamaan informasi pelayanan jamaah haji dalam mendukung pencapaian pelayanan jemaah haji tersedianya data yang akuntabel tentang personel, sarana dan prasarana keagamaan di Kab. Garut 22 Program Upaya Kesehatan adanya koordinasi sekolah Masyarakat sehat dan pembinaan UKS tk Kab, wily & tk. Prov adanya koordinasi dengan instansi lain mengenai Jamkesmas meningkatnya kewaspadaan dan pengendalian penyakit (zoonosis) meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) remaja puteri 23 Program Penanggulangan adanya koordinasi dengan Bencana Alam instansi terkait mengenai penanggulangan bencana alam adanya koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanggulangan bencana alam meningkatnya koordinasi dengan masyarakat terpenuhinya penangan secara administrasi penanganan bantuan bencana di Kab. Garut
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Rp.
-
100.000.000
150.000.000
-
150.000.000
-
Target
Rp.
-
45%
50%
60%
Rp.
-
100.000.000
45%
150.000.000
50%
100.000.000
-
150.000.000
60%
150.000.000
-
50%
Target
Rp.
-
55%
55%
50%
Target
45%
80%
17
18 SETDA
SETDA
100.000.000
SETDA
60%
SETDA
60%
SETDA
100%
SETDA
50%
150.000.000
75%
150.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
50%
SETDA
SETDA
150.000.000
100%
SETDA
SETDA
6 kali
25.000.000
6 kali
25.000.000
6 kali
25.000.000
6 kali
25.000.000
SETDA
45%
25.000.000
50%
25.000.000
50%
25.000.000
50%
25.000.000
SETDA
-
-
-
-
SETDA
1
200.000.000
1
200.000.000
1
200.000.000
1
200.000.000
SETDA
50%
15.000.000
50%
15.000.000
50%
15.000.000
50%
15.000.000
SETDA
50%
15.000.000
50%
15.000.000
50%
15.000.000
50%
15.000.000
SETDA
30%
35%
40%
50%
SETDA
30%
35%
40%
50%
SETDA
VIII‐41
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 24 Kesejahteraan Rakyat
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
3 meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai kesejahteraan rakyat
4
9 50%
Rp. 10 35.000.000
Target 11 50%
143.690.161.963 25 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 26 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terfaksananya Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi RT RW
2013
2012 Rp. 12 35.000.000
Target 13 50%
34.704.561.963
2014 Rp. 14 35.000.000
Target 15 50%
35.394.561.963
Rp. 16 35.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
17
18 SETDA
36.359.561.963
2 Kali
420.000.000
3 Kali
504.000.000
4 Kali
630000000
4 Kali
Kecamatan (42 Kecamatan)
70%
1.000.000.000
70%
1.050.000.000
75%
1.050.000.000
80%
1.050.000.000
80%
Kecamatan (42 Kecamatan)
70%
1.050.000.000
70%
1.100.000.000,-
75%
1.100.000.000
80%
1.100.000.000
80%
Kecamatan (42 Kecamatan)/ Kelurahan
30 Buku
BPBD
2.050.000.000
1.470.000.000
2.654.000.000
27 Program Pengembangan Data/ Informasi
Tersusunnya data dan kajian kawasan rawan bencana
-
-
12 Bulan, 30 Buku
240.000.000
-
28 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 29 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Tersedianya pemberdayaan perempuan dan anak yang traumatis akibat dampak bencana Terkoordinasinya penyusunan profil daerah rawan bencana Terkoordinasinya pengendalian pembangunan daerah rawan bencana Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan data bencana Tersosialisasinya pemantapan struktur bangunan dikawasan bencana
-
-
1200 Orang
250.000.000
1500 Orang
400.000.000
1200 Orang
250.000.000
3600 Orang
BPBD
-
-
15 Kecamatan
250.000.000
20 Kecamatan
300.000.000
17 Kecamatan
275.000.000
42 Kecamatan
BPBD
-
-
7 Bulan
170.000.000
3 Bulan
45.000.000
2 Bulan
30.000.000
12 bulan
BPBD
25 Buku / 320 Hok
100.000.000
25 Buku / 410 Hok
175.000.000
25 Buku / 470 Hok
225.000.000
75 Buku / 1200 HOK
BPBD
500 Orang
BPBD
30 Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/ sosial 31 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
22 buku/320 hok
Tersedianya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi akibat bencana alam Tersedianya informasi potensi bencana
-
500 Orang
500.000.000
-
-
-
20 Unit Rusak Sedang
250.000.000
280 Unit Rusak Ringan
350.000.000
20 Unit Rusak Sedang
10 Kec, 10 Sosialisasi
200.000.000
20 Kec, 20 Sosialisasi
400.000.000
12 Kec, 12 Sosialisasi
123.000.000
Tersedianya data, program dan laporan keuangan yang akuntabel
11 dokumen
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
8 titik
-
-
500.000.000 40 Unit Rusak Sedang
BPBD
240.000.000
42 Kecamatan, 42 Sosialisasi
BPBD
-
-
5 Kec
200.000.000
-
-
8 titik
-
5 Kec
BPBD
-
-
5 Kec
170.000.000
-
-
1 paket
-
5 Kec
BPBD
-
-
5 Paket
150.000.000
10 Paket
390.000.000
28 Paket
BPBD
-
-
12 Angkatan, 480 Orang
400.000.000
36 Angkatan, 1440 Orang
BPBD
11 dokumen
DPPKA
183.000.000 32 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
1 bauh
-
4 Sosialisasi
Tersedianya Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Tersedianya logistik dan obatobatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Tersedianya pembinaan dan penyuluhan pencegahan kebencaan
60.000.000
-
2.780.000.000
10 dokumen
788.655.550
250.000.000 15 Angkatan, 600 Orang 2.730.000.000
11 dokumen
1.009.479.104
300.000.000
13 Paket
350.000.000 15 Angkatan, 600 Orang 2.320.000.000
10 dokumen
1.292.133.253
2.310.000.000 11 dokumen
1.653.930.564
VIII‐42
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
2013
2012 Rp.
Target
Rp.
Target
2014 Rp.
Target
2 33 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
3 Tersedianya legalisasi APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4 4 dokumen
9 4 dokumen
5%
4%
32 SKPD
32 SKPD
270.000.000
74 SKPD
337.500.000
74 SKPD
421.875.000
95 SKPD
5%
10%
334.000.000
10%
447.560.000
10%
599.773.000
10%
34 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten dan Kota
Meningkatnya pemanfaatan barang milik daerah secara optimal Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Penertiban barang milik daerah Meningkatnya pendapatan daerah Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan
1.364.183.603.375 32 SKPD
10 975.305.700
1.971.300.000
Program Administrasi Perkantoran
35 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 36 Program Peningkatan disiplin aparatur
Prosentase sarana dan Belum efektif prasarana pelayanan kondisi pelaksanaan pelayanan baik terhadap lembaga DPRD Prosentase sarana dan Belum efektif prasarana pelayanan kondisi pelaksanaan pelayanan baik terhadap lembaga DPRD Prosentase aparatur Belum Optimal Sekretariat DPRD yang telah memenuhi syarat kompetensi
Rp.
SKPD Penanggung Jawab
11 4 dokumen
12 1.209.379.068
13 4 dokumen
14 1.499.630.044
15 4 dokumen
16 1.859.541.255
17 4 dokumen
18 DPPKA
4%
4.553.703.000
4%
10.519.053.930
4%
24.299.014.578
25%
DPPKA
527.343.750
95 SKPD
DPPKA
803.638.736
60%
13,24%
4.862.001.500
1,01%
5.396.821.665
5,07%
5.990.472.048
5,07%
6.649.423.973
32 SKPD
2.412.467.100
32 SKPD
1.674.928.000
74 SKPD
7.246.408.499
95 SKPD
15.072.529.678
11.613.729.850
,
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
14.629.370.837
70%
1.219.001.300
75%
70%
774.694.000
75%
100%
235.038.900
1.494.040.050
27.569.345.774
2.013.262.161.861
DPPKA DPPKA
95 SKPD
DPPKA
50.865.422.535
80%
1.568.742.000
85%
1.643.444.000
85%
Setwan
4.678.375.000
80%
2.812.293.000
85%
2.946.212.000
85%
Setwan
100%
272.500.000
100%
286.125.000
100%
299.750.000
100%
Setwan
37 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Prosentase aparatur Sekretariat DPRD yang telah memenuhi syarat kompetensi
Belum Optimal
100%
258.708.000
100%
180.000.000
100%
189.000.000
100%
198.000.000
100%
Setwan
38 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 39 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Tersedianya dokumen perencanaan laporan kinerja dan keuangan
Belum efektif
2
128.779.680
2
207.032.000
2
217.383.000
2
227.735.000
2
Setwan
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi PERDA
Belum Optimal
11
10.869.052.918
11
11.168.052.950
12
11.717.453.000
12
284.858.000
12
Setwan
Jumlah Rapat Kerja alat kelengkapan DPRD Jumlah Perda Inisiatif Dewan
210
215
220
225
225
Setwan
3
3
3
3
3
Setwan
Jumlah Anggota DPRD telah mengikuti peningkatan Kapasitas
50
50
50
50
50
Setwan
13.485.274.798 - Penataan Peraturan Perundang-undangan - Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Pengembangan Komunikasi, Infomasi dan Media Massa
Terbangunnya sarana teknologi informasi, sistem kearsipan dan sistem i f i ij
- Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi - Peningkatan Sumber Daya Prosentase capaian kinerja Aparatur dan jumlah pegawai yang mengkuti diklat
18.000.000.000
16.790.996.000
5.599.999.000
1 peraturan
50.000.000
1 peraturan
50.000.000
1 peraturan
50.000.000
1 peraturan
50.000.000
5 peraturan
PPTSP
Pelayanan perijinan bersifat manual
20%
400.000.000
20%
400.000.000
15%
300.000.000
15%
300.000.000
100%
PPTSP
Pegawai realatif belum memiliki kualifikasi yang dibutuhkan
17%
100.000.000
26%
150.000.000
35%
200.000.000
-
-
100%
PPTSP
Prosentase jumlah peraturan Belum dievaluasi yang tersusun dan kembali peraturan perijanan diharmonisasi
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐43
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3
4
Tersedianya sarana prasarana kerja
Minimnya sarana prasarana kerja
2011
2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10%
179.000.000
10%
179.000.000
10%
179.000.000
10%
179.000.000
100%
PPTSP
20%
200.000.000
20%
200.000.000
20%
200.000.000
20%
200.000.000
20%
PPTSP
- Pelayanan Administrasi Perkantoran - Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat
Prosentase jumlah pemohon Relatif belum terdapat ijin dan meningkatnya PAD sinergitas dengan dari retribusi ijin stekholder
- Penataan Peraturan Perundang-undangan 929.000.000 40 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 42 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/evaluasi Lakip 43 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
Terpenuhinya Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Sesuai dengan Peraturan yang berlaku Evalusi lakip sebagai bahan kebijakan bupati
Laporan Keuangan semesteran Inpektorat Tersajinya laporan keuangan SKPD sesuai standar Akuntansi Pemerintah(SAP)
50 Inventarisasi temuan pengawasan
929.000.000
729.000.000 Inspektorat
100%
32 skpd
150.000.000
32 skpd
150.000.000
32 skpd
150.000.000
32 skpd
150.000.000
100%
Inspektorat
100%
Laporan smtr
15.000.000
Laporan smtr
15.000.000
Laporan smtr
15.000.000
Laporan smtr
15.000.000
100%
Inspektorat
100%
32 skpd
200.000.000
32 skpd
200.000.000
32 skpd
200.000.000
32 skpd
200.000.000
100%
Inspektorat
100%
Ess 2 dan Ess 3
146.553.000
Ess 2 dan Ess 3
150.000.000
Ess 2 dan Ess 3
150.000.000
Ess 2 dan Ess 3
150.000.000
100%
Inspektorat
100%
100%
175.000.000
100%
175.000.000
100%
175.000.000
100%
175.000.000
100%
Inspektorat
Temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
100%
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
Inspektorat
Rekomendasi kasus sebagi bahan kebijakan bupati
50%
7
50.000.000
6
50.000.000
5
50.000.000
2
50.000.000
15%
Inspektorat
Terciptanya Pembinaan sistem Pengendalian Manajemen Mewujudkan Pemerintahan Yang baik Laporan Triwulanan Hasil Pemeriksaan
100%
Sosialaisasi SPIP pada SKPD dan Wil Kec.
250.000.000 Sosialaisasi SPIP pada SKPD dan Wil Kec.
250.000.000 Sosialaisasi SPIP pada SKPD dan Wil Kec.
250.000.000 Sosialaisasi SPIP pada SKPD dan Wil Kec.
250.000.000
100%
Inspektorat
100%
Lap tri, semester, tahunan
23.410.000 Lap tri, semester, tahunan
35.000.000 Lap tri, semester, tahunan
35.000.000 Lap tri, semester, tahunan
35.000.000
100%
Inspektorat
44 Pelaksanaan Sosialisasi Sosialisasi fakta integritas Fakta Integritas danb penandatanganan fakta integritas 45 Penyusunan Laporan Evaluasi LPPD Kabupaten Surat/ Register Garut. Pertanggungjawaban Keuangan. 46 Program Pemimgkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH 47 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berka IRBAN I 48 penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintahan Daerah (IRBAN I) 49 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH / spip
979.000.000
51 Tindak lanjut temuan pengawasan 52 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 53 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Dokumen Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Terwujudnya kepemerintahan yang baik Laporan Hasil Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan
100%
100%
158.764.000
100%
95.000.000
100%
95.000.000
100%
95.000.000
100%
Inspektorat
100%
Tim Kormonev
250.000.000
Tim Kormonev
250.000.000
Tim Kormonev
250.000.000
Tim Kormonev
250.000.000
100%
Inspektorat
100%
Menuruntemuan Hsl Pemereiksaan 25
49.447.000
Menuruntemuan Hsl Pemereiksaan 30
50.000.000
Menuruntemuan Hsl Pemereiksaan 40
50.000.000
Menuruntemuan Hsl Pemereiksaan 50
50.000.000
100%
Inspektorat
54 Monitoring Hasil tindak lanjut, pelaporan dan dokumentasi 55 Monitoring Aset Pemerintah Kabupaten Garut
Dokumentasi monitoring Hasil Tindak Lanjut
100%
85%
191.113.000
100%
192.000.000
100%
192.000.000
100%
192.000.000
100%
Inspektorat
Laporan Hasil Monitoring Aset Pemerintah Kabupaten Garut
100%
50%
101.955.000
50%
120.000.000
50%
120.000.000
50%
120.000.000
100%
Inspektorat
56 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berka IRBAN II
Temuan serta Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
100%
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
Inspektorat
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐44
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 57 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala IRBAN III 58 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala IRBAN IV 59 Fasilitas Pengawasan Fungsional APIP 60 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah/Joint Audit 61 Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintahan Daerah (IRBAN II) 62 Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintahan Daerah (IRBAN III) 63 Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintahan Daerah (IRBAN IV) 64 Pelaksanaan Pengawasan/Audit Kas Opname dilingkungan Pemerintah Daerah 65 Fasilitas Pengawasan Kepada 26 Inspektorat Pengawasa Fungsional 66 Monitoring Barang dan jasa di sekretariat Inspektorat Kabupaten Garut 67
68
69
70
71
72
73
Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi di IRBAN IV Inspektorat Kabupaten Garut Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 74 Penyusunan Naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
2013
2012 Rp.
Target
Rp.
Target
2014 Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
3 Temuan serta Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4 100%
9 100%
10 300.000.000
11 100%
12 300.000.000
13 100%
14 300.000.000
15 100%
16 300.000.000
17 100%
18 Inspektorat
Temuan serta Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
100%
100%
300.000
100%
300.000
100%
300.000
100%
300.000
100%
Inspektorat
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan
102.000
102.000
102.000
Inspektorat
100%
100%
175.000.000
100%
175.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
Inspektorat
Rekomendasi Kasus Sebagai bahan Kebijakan Bupati
50%
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
50%
Inspektorat
Rekomendasi Kasus Sebagai bahan Kebijakan Bupati
50%
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
50%
Inspektorat
Rekomendasi Kasus Sebagai bahan Kebijakan Bupati
50%
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
LHP Kasus
50.000.000
50%
Inspektorat
Penutupan Kas terhadap SKPD dan Kec
100%
SKPD dan Kec
178.000.000
SKPD dan Kec
178.000.000
SKPD dan Kec
178.000.000
SKPD dan Kec
178.000.000
100%
Inspektorat
monitoring terhadap bantuan prov. Bidang Inprastuktur
50%
Kec dan Desa
50.000.000
Kec dan Desa
100.000.000
Kec dan Desa
100.000.000
Kec dan Desa
100.000.000
50%
Inspektorat
Monitoring Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Kab. Garut
100%
SKPD
250.000.000
SKPD
250.000.000
SKPD
250.000.000
SKPD
250.000.000
100%
Inspektorat
Monitoring terhadap bantuan prov dilingkungan Pemerintah Kab Garut
100%
SKPD
250.000.000
SKPD
250.000.000
SKPD
250.000.000
SKPD
250.000.000
100%
Inspektorat
Aparatur Pengawasan Bersertifikasi Auditor APIP dan PFA
100%
APIP + Auditor = 7 Orang (10%)
653.000.000
100%
100%
pelatihan 40 Orang
75.000.000
100%
Inspektorat
10%
APIP + Auditor = 7 Orang (10%)
100%
100%
Tenaga Pemeriksa dan aparatur yang kompeten dan independen Digunakannya ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu yang memiliki kemampuan standar dalam pengawasan internal pemerintahan Pelaksanaan Rapat Tersedianya Peta koordinasi Pengawasan Pengawasan Pemeriksaan Kabupaten sebagai dasar penetapan PKPT Pelatihan Pengembangan Peningkatan Kapasaitas tenaga pemeriksa di Bidang Aparatur pEngawasan dalam Pendapatan pemeriksaan Sektor PAD Pelatihan tim building aparatur pemeriksa
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
100%
51.000.000
pelatihan 45 Orang
100%
90 orang
Terlayaninya sistem dan prosedur Kenaikan Pangkat PFA tepat waktu sesuai jadwalg telah di tetapkan Terlaksananya kenaikan pangkat bagi JFA
100%
15%
100%
12 Orang
653.000.000 APIP + Auditor = 7 Orang (10%)
75.000.000
pelatihan 45 Orang
653.800.000 APIP + Auditor = 7 Orang (10%)
75.000.000
pelatihan 45 Orang
148.800.000 APIP + Auditor = 7 Orang (10%)
148.000.000 APIP + Auditor = 7 Orang (10%)
148.800.000 APIP + Auditor = 7 Orang (10%)
148.000.000
61%
Inspektorat
260.000.000
260.000.000
260.000.000
260.000.000
100%
Inspektorat
120.000.000
100%
Inspektorat
50.000.000
100%
Inspektorat
100%
Inspektorat
100%
Inspektorat
100%
120.000.000
Terbinanya sinergitas sesama aparatur inspektorat
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
623.766.000 APIP + Auditor = 7 Orang (10%)
43.966.000
120.000.000
90 orang
50.000.000
15%
45.478.000
100%
14 Orang
120.000.000
90 orang
50.000.000
15%
50.000.000
100%
18 Orang
90 orang
15%
50.000.000
20 Orang
50.000.000
VIII‐45
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2014
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2 75 Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 76 Sinergitas penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah 77 Sinergitas dan Koordinasi pengawasan Fungsional APIP atas penyelenggaraan pemerintah Daerah
3 Tersedianya program kerja pengawasan tahunan (PKPT)
4 100%
9 PKPT
10 120.698.000
11 PKPT
12 79.000.000
13 PKPT
14 79.000.000
15 PKPT
16 79.000.000
17 100%
18 Inspektorat
Tersedianya Bukti hasil kunjungan kerja
100%
Inpektorat Kab/kota dan Inpt Luar Prov
60.938.000
Inpektorat Kab/kota dan Inpt Luar Prov
65.000.000
Inpektorat Kab/kota dan Inpt Luar Prov
65.000.000
Inpektorat Kab/kota dan Inpt Luar Prov
65.000.000
100%
Inspektorat
Terlaksanya kunjungan kerja ke inspektorat kab/kota di prop jabar dan luar provinsi
100%
68.000.000
100%
Inspektorat
78 Penyusunan Pedoman Operasional Pengawasan 79 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 80 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Tersedianaya POP dalam pelaksananaan pengawasan Pemeriksaan khusus/tujuan tertentu dilingkunagan pemerintah kab. Garut terbentuknya Tim khusus pemeriksaan khusus/dengan tujuan terntu
100%
100.000.000
100%
Target
81 Program Penerapan Terlaksananya Fasilitasi Kepemerintahan yang Baik pengawasan
83 Pemeriksaan terhadap bantuan penuntasan kemiskinan bantuan pusat dan prov
Rp.
Target
65.000.000
POP inspt
100.000.000
Rp.
Target
67.560.000
POP inspt
100.000.000
Rp.
Target
68.000.000
POP inspt
100.000.000
POP inspt
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Inspektorat Inspektorat
25%
40%
150.000.000
40%
200.000.000
50%
200.000.000
50%
200.000.000
50%
Inspektorat
6%
9%
100.000.000
7%
100.000.000
9%
100.000.000
9%
100.000.000
9%
Inspektorat
1. Fakta Integritas SKTD
100%Eselon II
2. LHKPN
100%Eselon II
82 Program Pengawasan dan Terlaksananya pemeriksaan pengendalian dana bantuan terhadap pemberian dana penuntasan kemiskinan penuntasan kemiskinan
-
-
-
Laporan Hasil Pemeriksaan
100% Eselon IV dan bendahara 100% Auditor dan Bendahara SKPD
200.000.000
SKPD
250.000.000
SKPD
250.000.000
75%
Inspektorat
SKPD
200.000.000
SKPD
250.000.000
SKPD
250.000.000
75%
Inspektorat
14771
BKD
5.604.188.000 1.24
2013
2012
Indikator Kinerja Program (outcome)
100%
100%
100%
100%
6.102.962.000
6.230.002.000
Inspektorat Inspektorat
6.228.402.000
URUSAN KEPEGAWAIAN 1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terwujudnyasistem informasi data pegawai (SIMPEG) berbasis teknologi informasi Meningkatnya aksesibilitas manajemen kepegawaian daerah
Meningkatnya pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan obyektif (online)
Terpenuhinya kebutuhan formasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penempatan pegawai sesuai dengan normatif dan kompetensi Meningkatnya prestasi kerja dan pengabdian PNS pada negara Mewujudkan standarisasi dan kualifikasi aparatur terhadap jabatan Tersusunnya dasar dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan Meningkatnya motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai :
9271
5500
0
70%
0%
0
11042
11500
20000
-
0
-
0
-
0
-
132.250.000
80%
130.700.000
90%
143.770.000
100%
158.147.000
100%
BKD
-
60%
27.500.000
70%
30.250.000
80%
33.275.000
80%
BKD
1.249.677.900
11500
250.000.000
11500
275.000.000
11500
302.500.000
11500
BKD
20500
34.500.000
20750
125.000.000
21000
137.500.000
21250
151.250.000
21250
BKD
2553
3000
97.750.000
3000
50.000.000
3000
55.000.000
3000
60.500.000
3000
BKD
0
7
23.000.000
7
23.000.000
7
25.300.000
7
27.830.000
7
BKD
0
0
-
600
75.000.000
650
82.500.000
600
90.750.000
600
BKD
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
1.080.000.000
405.000.000
445.500.000
490.050.000
BKD
VIII‐46
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
2
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Pendidikan Kedinasan
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2014
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3 - pemberian dana bagi yang pensiun (orang) - Pemberian penghargaan masa kerja10,20, dan 30 tahun serta guru terpencil - Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (orang) - Pemberian Penghargaan Pegawai bagi PNS Gol II, Gol I dan TKK Tingkat pelanggaran disiplin (kasus) Meningkatnya disiplin aparatur Terwujudnya motivasi dalam meningkatkan disiplin kerja
4 750
9 750
10
11 750
12 -
13 800
14 -
15 800
16 -
17 800
18 BKD
138-177-78-52
150-200-100-100
150-200-100-100
-
150-200-100-100
-
150-200-100-100
-
150-200-100-100
BKD
0
40
50
-
60
-
70
-
70
BKD
0
0
0,07%
0,05%
60%
80%
0
0
Bahan acuan dalam rangka pengembangan Diklat sesuai kebutuhan organisasi
168
Kelancaran dan tertib administrasi proses PNS yang pensiun Aparatur yang memiliki kompetensi kepemiminan sesuai dengan jenjang jabatan struktural Aparatur yang memilikikompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi - Jumlah pegawai (org) - Jumlah jenis diklat Terpenuhinya fasilitasi pengembangan karir PNS PNS yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat Aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas dan profesionalisme
-
20.125.000
7312 orang
745.000.000
5850 orang
819.500.000
4680 orang
901.450.000
4680 orang
0,05%
70.000.000
0,04%
77.000.000
0,04%
84.700.000
0,04%
BKD
95%
BKD
85%
-
90%
-
80%
180.030.500
90%
198.033.550
95%
217.836.905
95%
BKD
168
57.500.000
168
27.500.000
168
30.250.000
168
33.275.000
168
BKD
380
750
166.750.000
750
80.000.000
800
88.000.000
800
96.800.000
800
BKD
49
98
805.000.000
98
575.000.000
98
632.500.000
98
695.750.000
98
BKD
1.040.000.000
105.250.000
-
95%
115.775.000
-
127.352.500
BKD
146 24 104
500 24 250
105.713.750
500 24 250
200.000.000
500 24 250
220.000.000
500 24 250
242.000.000
500 24 250
BKD
1380
600
2.415.000.000
500
800.000.000
500
880.000.000
500
968.000.000
500
BKD
32 SOPD
32 SOPD
32 SOPD
25.300.000
32 SOPD
27.830.000
32 SOPD
30.613.000
32 SOPD
BKD
100
BPMPD
40.250.000
7.267.516.650 1.25
2013
2012
Indikator Kinerja Program (outcome)
3.894.280.500
4.283.708.550
4.712.079.405
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1
2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
Diklat teknis pemberdayaan masyarakat Tersedianya data tingkat perkembangan desa Tersedianya data yang akurat tentang potensi desa dan kelurahan di Kabupaten Garut Terarahnya Alokasi dana Desa secara efisien dan efektif Diklat teknis pemberdayaan masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
50
75
1 Desa
1 Desa
100.000.000
1 Desa
200.000.000
1 Desa
300.000.000
1 Desa
300.000.000
1 Desa
BPMPD
424
431
200.000.000
431
400.000.000
441
500.000.000
451
500.000.000
451
BPMPD
403
421
250.000.000
421
400.000.000
431
500.000.000
441
500.000.000
441
BPMPD
50
75
50
75
200.000.000
100
250.000.000
100
250.000.000
100
250.000.000
100
BPMPD
Sedang
Baik
200.000.000
Baik
250.000.000
Baik
250.000.000
Baik
250.000.000
Baik
BPMPD
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
100
100
100
100
100
100
VIII‐47
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
3
4
5
6 7
8
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
3 Meningkatnya kualitas PNPMMP di desa dan tersedianya laporan pelaksanaan PNPM
4 50
9 353
10 500.000.000
11 353
Meningkatnya manfaat sarana dan prasarana desa (BSMSS) Meningkatnya manfaat sarana dan prasarana desa (TMMD) Tersedianya data BPS PAMSIMAS yang berkelanjutan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Tingkat keterlibatan LSM dan ormas dalam penetapan kebijakan Jumlah aparatur desa yang terdidik dan terlatih
1 Desa
1 Desa
50.000.000
1 Desa
1 Desa
100.000.000
Target
Program Pengembangan Jumlah Lembaga Mikro Lembaga Mikro Ekonomi Ekonomi Perdesaan Pedesaan Peningkatan dana Adanya koordinasi program perimbangan desa pemberdayaan masyarakat Program pengembangan Adanya koordinasi fasilitasi lembaga ekonomi pedesaan permodalan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah Porsentase jumlah kinerja BUMDes Porsentase pengetahuan masyarakat tentang jenis dan manfaat TTG Adanya pemberdayaan masyarakat di sekitar pesisir
Rp.
250.000.000
Target
12 1.300.000.000
100.000.000
Target 13 353
1 Desa
200.000.000
16 1.300.000.000
100.000.000
17 353
18 BPMPD
1 Desa
BPMPD
BPMPD
60 Desa
400.000.000
60 Desa
BPMPD
1 Kec
500.000.000
1 Kec
500.000.000
1 Kec
500.000.000
1 Kec
BPMPD
Kurang
Baik
Baik
Baik
2 Diklat
4 Diklat
5 Diklat
25 buah
75 buah
100 buah
15 Desa
20 Desa
200.000.000
42 Kec
225.000.000
11 Desa
1 Desa
Rp.
350.000.000
200
403
15 353
SKPD Penanggung Jawab
45 desa
100
42 Kec
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
300.000.000
Baik
Baik
250
Baik
500.000.000
30%
10 Desa
14 1.300.000.000
100.000.000
1 Desa
20%
Rp.
1 Desa
1 Desa
400.000.000
2014
30 Desa
300
Baik
500.000.000
250.000.000
25 Desa 42 Kec
BPMPD
Baik
Baik
BPMPD
6 Diklat
7 Diklat
7 Diklat
BPMPD
100 buah
100 buah
100 buah
BPMPD
500.000.000
50%
40 Desa
300.000.000
150.000.000
35
300.000.000
42 Kec
1 Kec
100.000.000
17 Desa
500.000.000
1.100.000.000
350
Baik
350
40%
30 Desa
3.775.000.000 1.26
Rp.
Sedang
Porsentase jumlah desa yang dibangun Jumlah desa yang dimekarkan
2013
2012
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa Program Peningkatan Peran Diklat keterampilan Perempuan di Perdesaan perempuan
Program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa
2011
Indikator Kinerja Program (outcome)
50%
BPMPD
45 Desa
BPMPD
45 Desa
400.000.000
200.000.000
45
250.000.000
45
BPMPD
400.000.000
42 Kec
500.000.000
42 Kec
BPMPD
2 Kec
200.000.000
2 Kec
200.000.000
5 Kec
BPMPD
21 Desa
650.000.000
30 Desa
800.000.000
76 Desa
BPMPD
10 Desa
1.000.000.000
10 Desa
1.000.000.000
441 Desa
BPMPD
5.500.000.000
7.500.000.000
7.750.000.000
URUSAN KEARSIPAN 1
Perbaikan sistem Administrasi kearsipan
Terwujudnya pembangunan Belum terwujud data data base informasi kearsipan base kearsipan
8 unit
322.000.000
8 unit
380.000.000
9 unit
390.000.000
10 unit
400.000.000 Terwujudnya pembangunan data base informasi kearsipan
Kantor Arsip Daerah
Terseleksinya arsiparsip pada Dinas/ Instansi yang diakuisisi
Kantor Arsip Daerah
Tersedianya data kearsipan
Kantor Arsip Daerah
Terlatihnya para pengelola kearsipan
Kantor Arsip Daerah
Terseleksinya arsip-arsip pada Dinas/ Instansi yang diakuisisi
Belum optimalnya seleksi arsip diseluruh SOPD, kecamatan sampai desa/ kelurahan
7 SOPD
7 SOPD
7 SOPD
7 SOPD
Tersedianya data kearsipan
Masih terbatasnya data kearsipan
7 SOPD 8 Kec.
7 SOPD 8 Kec.
7 SOPD dan 9 Kecamatan
7 SOPD dan 10 Kecamatan
Terlatihnya para pengelola kearsipan
Masih rendahnya pengetahuan teknis kearsipan bagi pengelola arsip SOPD
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐48
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Terpenuhinya sarana penyimpanan arsip
4 Belum memadai
2
Penyelamatan, pelestarian Tergalinya arsip-arsip sejarah Belum tergalinya arsiparsip daerah diwilayah kabupaten garut arsip sejarah diwilayah kabupaten garut
3
Pemeliharaan secara rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
4
Peningkatkan kualitas layanan informasi
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9 60 Unit
10
11 65 Unit
12
13 70 Unit
14
15 75 Unit
16
17 Terpenuhinya sarana penyimpanan arsip
18 Kantor Arsip Daerah
230.000.000
5 lokasi
250.000.000
6 lokasi
270.000.000 Tergalinya arsip-arsip sejarah diwilayah kabupaten garut
Kantor Arsip Daerah
3 lokasi
70.000.000
4 lokasi
Terawatnya sarana penyimpanan arsip
Belum optimal
60 Unit
80.000.000
65 Unit
terpeliharanya kondisi fisik arsip dari kerusakan
Belum optimal
2500 Berkas
220.000.000
3000 Berkas
Terevaluasinya perkembangan penyelenggaraan kearsipan disetiap SOPD s.d Tk. Kec. Dan Desa.
Belum seluruhnya terevaluasi
6 SOPD dan 7 Kecamatan
70 Unit
tersedianya buku-buku peraturan kearsipan
Belum seluruhnya terpenuhi
100 Eksp.
Tersosialisasikanya sistem kearsipan yang baik
Belum seluruhnya tercapai
21 Kel 75 Ds
100 Ds
300 Ds
128 Ds
Tersediannya SDM yang berkualitas dalam pelayanan Informasi Kearsipan
Belum tercapainya pelayanan yang maksimal
30 Orang
35 Orang
40 Orang
45 Orang
245.000.000
7 SOPD 8 Kec.
200.000.000
100 Eksp.
892.000.000 1.27
2013
2012
3500 Berkas
75 Unit
310.000.000
7 SOPD 8 Kec.
150.000.000
150 Eksp.
1.005.000.000
4000 Berkas
Terawatnya sarana penyimpanan arsip 330.000.000 terpeliharanya kondisi fisik arsip dari kerusakan
7 SOPD dan 9 Kecamatan
170.000.000
150 Eksp.
1.120.000.000
Terevaluasinya perkembangan penyelenggaraan kearsipan disetiap SOPD s.d Tk. Kec. Dan Desa. 170.000.000 tersedianya bukubuku peraturan kearsipan Tersosialisasikanya sistem kearsipan yang baik Tersediannya SDM yang berkualitas dalam pelayanan Informasi Kearsipan 1.170.000.000
Kantor Arsip Daerah Kantor Arsip Daerah Kantor Arsip Daerah
Kantor Arsip Daerah Kantor Arsip Daerah Kantor Arsip Daerah
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1
Program Pengembangan Tersedianya jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Perencaan/Kebijakan Media Masa Komunikasi dan Informatika yang disusun/disosialisasi
1
1
450.000.000
1
450.000.000
1
450.000.000
1
450.000.000
1
SETDA
SKPD
Kec,
72.800.000
SKPD dan Masyarakat
72.800.000
SKPD
80.000.000
SKPD
80.000.000
SKPD
SETDA
Tersedianya pelayanan informasi bagi masyarakat melalui Web Site. Tersedianya Hardwer dan Sofwer yang legal berbasiskan open source.
Publikasi
Transasksi
55.619.000
Transaksi/
80.000.000
Interoperasi
80.000.000
Integrasi
80.000.000
Integrasi
SETDA
Software Legal,
500.000.000
Software Legal,
500.000.000
Software Legal,
500.000.000
Software Legal,
SETDA
5 SKPD,
149.398.000
Hardware Pendukung 5 SKPD,
100.000.000
5 SKPD,
Hardware Pendukung 5 SKPD,
100.000.000
Tersedianya jaringan infrastruktur. Sarana dan Prasarana
Hardware Pendukung 5 SKPD,
Network Operating Center (NOC) 3 Kec.
NOC
150.000.000
NOC
150.000.000
NOC
150.000.000
NOC
SETDA
42 Kec.
64.725.100
42 Kec.
70.000.000
42 Kec.
70.000.000
42 Kec.
70.000.000
42 Kec.
SETDA
Tersedianya sumber daya komunikasi dan Informatika yang handal dan efesien.
Terpenuhinya akses masyarakat terhadap informasi. Tersedianya sistem informasi daerah. Tersedianya Jumlah subdomain dari masingmasing SKPD yang terintegrasi di Garutkab. Tersedianya ke handalan Perangkat faksimili Jumlah sambungan telepon PABX
Aplikasi Legal, Hardware Pendukung
NOC
179.000.000
500.000.000
100.000.000 Hardware Pendukung
SETDA
500.000.000
SETDA
5 SKPD,
2
3
3
3
3
3
SETDA
3
4
4
4
4
4
SETDA
14
14
1
0
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
98.818.000
12 0
125.000.000
16 1
150.000.000
14 0
140.000.000
14
SETDA
0
SETDA
VIII‐49
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
2
3
4
5
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
Program Kerjasama Informasi dengan MassMedia
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Terwujudnya sarana system informasi faksimili Tersedianya sarana Multimedia dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya kualitas SDM sandi dan telekomunikasi Tersedianya jumlah SDM yang handal dalam bidang informasi dan dokumentasi Tersedianya media informasi pembangunan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Tersedia dan terpenuhinya media informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Terpenuhinya penyebarluasan informasi ke Kecamatan se Kabupaten Garut. Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah daerah dengan media massa Tersedia dan terbentuknya kelompok informasi masyarakat dalam rangka desiminasi informasi. Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terfasilitasi dan terkoordinasinya Urusan Pemerintahan umum Fasilitasi dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan KemasyarakatanTingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar nasional/Hari Nasiona dan Hari Besar Islam Tingkat Kecamatan TerlaksananyaKegiatan Program Peningkatan Pembinaan Kinerja Aparatur Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Fasilitasi Permasalahan K3 Gangguan Trantibum dan Perlindungan masyarakat Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah thn2010 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Aparatur Kecamatan
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
4 1
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9 1
10
11 1
12
13 1
14
15 1
16
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17 1
SKPD Penanggung Jawab 18 SETDA SETDA
0
2
2
2
2
2
SETDA
SETDA
0
1
81.274.000
1
82.000.000
1
82.000.000
1
82.000.000
1
SETDA
SKPD/
SKPD/
SKPD/
SKPD/
SKPD/
SETDA
42 kecamatan
42 kecamatan
42 kecamatan
42 kecamatan
42 kecamatan
SETDA
1
SETDA
0
SETDA
1
1
0
0
0
5 Kali
400.000.000
6 Kali
450.000.000
7 Kali
500.000.000
7 Kali
550.000.000
7 Kali
SETDA
0
5 Kali
150.000.000
6 Kali
200.000.000
7 Kali
250.000.000
7 Kali
300.000.000
7 Kali
SETDA
0
-
150.000.000
6 Kali
200.000.000
-
6 Kali
SETDA
0
-
-
8 Kali
630.000.000
12 Kali
840.000.000
15 Kali
1.050.000.000
15 Kali
SETDA
0
-
-
6 Kali
420.000.000
9 Kali
504.000.000
12 Kali
630.000.000
12 Kali
SETDA
-
42 Kecamatan,21 Kelurahan
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi RT RW
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
331.772.000
1
362.000.000
0
1
362.000.000
0
1
362.000.000
0
-
-
-
200.000.000 42 Kecamatan,21 Kelurahan
250.000.000 42 Kecamatan,21 Kelurahan
300.000.000 42 Kecamatan,21 Kelurahan
350.000.000
42 Kecamatan,21 Kelurahan
SETDA
25%
100.000.000
30%
150.000.000
50%
200.000.000
70%
250.000.000
70%
SETDA
100%
100.000.000
100%
150.000.000
100%
200.000.000
100%
250.000.000
100%
SETDA
-
150.000.000
42 Kecamatan
200.000.000
42 Kecamatan
250.000.000
42 Kecamatan
300.000.000
42 Kecamatan
SETDA
70%
SETDA
70%
1.050.000.000
70%
1.100.000.000
-
-
-
-
VIII‐50
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1 6
7
2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome)
3 jumlah kerjasama antar daerah
Terfasilitasikannya Urusan Penyelenggaraan Otda, Kerjasama dan Tugas Pembantuan Program Penataan Daerah Tersedianya data dan Otonomi Baru informasi pendukung proses pemekaran daerah Terkoordinasikannya dan terfasilitasinya pengusulan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya Pembuatan Peta Batas` Daerah Kabupaten Garut yang akurat
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
1
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9 Baik
10
11 Baik
12
13 Baik
14
15 Baik
16
-
Baik
Baik
Baik
0%
60%
70%
90%
0%
60%
250.000.000
70%
250.000.000
100%
150.000.000
100%
500.000.000
2
100%
500.000.000
6.670.800.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
17 Baik
18 SETDA
Baik
Baik
SETDA
100%
100%
SETDA
70%
SETDA
100%
SETDA
100%
500.000.000
6.068.000.000
6.694.000.000
URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Ketersediaan energi dan protein per kapita; dan penguatan cadangan 2 pangan ketersediaan informasi 3 pasokan, harga dan akses pangan di daerah; dan stabilitas harga dan 4 pasokan pangan pencapaian Skor Pola 5 Pangan Harapan (PPH); dan pengawasan dan 6 pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan 7 pangan
55%
70%
156.000.000
75%
590.000.000
80%
708.000.000
85%
802.400.000
90%
BKP
25%
40%
356.700.000
45%
710.000.000
50%
852.000.000
55%
965.600.000
60%
BKP
55%
70%
100.000.000
75%
500.000.000
80%
600.000.000
85%
680.000.000
90%
55%
70%
100.000.000
75%
300.000.000
80%
360.000.000
85%
408.000.000
90%
55%
70%
358.735.000
75%
650.000.000
80%
780.000.000
85%
884.000.000
90%
45%
60%
100.000.000
65%
350.000.000
70%
420.000.000
75%
476.000.000
80%
25%
40%
225.000.000
45%
200.000.000
50%
240.000.000
55%
272.000.000
60%
BKP BKP BKP
BKP
1.396.435.000
2.1
2014
4 -
4.004.406.100
1.28
2013
2012
3.300.000.000
3.960.000.000
BKP
4.488.000.000
URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN 1 Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Meningkatnya pendapatan usahatani : - Usahatani padi (%) - Usahatani palawija (%) - Usahatani sayuran (%) 2. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan kemampuan petani: - Tanaman pangan (Orang)
400.000.000 6.000.000 7.345.500 12.000.000
- Tanaman Hortikultura (Orang) - Pengolah hasil pertanian (Orang) - P3A (Orang) 1. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat : - Beras (Kg/Tahun) - Kacang-kacangan (Kg/Tahun - jagung (Kg/Tahun - Umbi-umbian (Kg/Tahun - Sayuran (Kg/Tahun - Buah-buahan (Kg/Tahun
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
6.746.688 8.259.633 14.021.280
242.000.000 7.286.423 8.920.403 15.142.982
291.000.000 8.015.065 9.812.444 16.657.281
349.000.000 8.976.873 10.989.937 19.155.873
6.720.000 8.226.960 13.800.000
Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH
150
25
25
25
25
300
Dinas TPH
75
25
25
25
25
225
Dinas TPH
100
25
25
25
25
250
Dinas TPH
100
25
25
25
25
250
Dinas TPH
Dinas TPH Dinas TPH
2.192.000.000
3.088.000.000
3.705.000.000
4.447.000.000
120 16,7
106,0 16,7
106,0 16,7
106,0 16,7
106,0 16,7
106,0 16,7
23,0 78,8 65,7 60
23,0 78,8 65,7 60,0
23,0 78,8 65,7 60,0
23,0 78,8 65,7 60,0
23,0 78,8 65,7 60,0
23,0 78,8 65,7 60,0
Dinas Dinas Dinas Dinas
TPH TPH TPH TPH
VIII‐51
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian (Unit) 3. Terwujudnya Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (%)
4
5
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
9
10
11
12
13
14
15
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
16
17
SKPD Penanggung Jawab
20
5
5
5
5
50
18 Dinas TPH
96
93
92
91
90
90
Dinas TPH
7
3
3
3
3
28
Dinas TPH
10
10
70
Dinas TPH
2. Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah (%) 3. Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura (Unit) 1. Terbangunnya sentraPeningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sentra pupuk organik berbasis kelompok tani (Kelompok) 2. Berkembangnya kawasan pertanian organik (Ha)
20
29
32
35
37
37
Dinas TPH
2
1
1
1
1
8
Dinas TPH
10
5
40
Dinas TPH
40
10
100
Dinas TPH
3. Menurunnya tingkat kehilangan hasil (%) Peningkatan Produksi Pertanian Tercapainya sasaran tanam tanaman pangan dan hortikultura :
17
14
11
Dinas TPH
4. Terwujudnya pembangunan kawasan sentra produksi (lokasi) 3 Peningkatan Pemasaran Hasil 1. Berkembangnya Produksi Pertanian / Perkebunan kelembagaan usaha tani yang berbasis agribisnis dan agroindustri (Kelompok)
4.
2011
-Padi (Ha)
237.000.000
987.914.000
10
5
414.563.000
336.000.000
10
5
497.000.000
403.000.000
10
13 563.000.000
10
5
597.000.000
484.000.000
10
12 356.563.000
10
11 428.000.000
514.000.000
130.683
139.350
141.029
142.016
142.726
142.726
Dinas TPH
-Jagung (Ha)
57.479
58.000
60.500
61.710
62.327
62.327
Dinas TPH
-Kedele (Ha)
6.502
10.500
10.500
10.605
10.700
10.700
Dinas TPH
-Kacang tanah (Ha)
19.875
18.500
16.500
16.850
17.100
17.100
Dinas TPH
-Kacang hijau (Ha)
1.932
1.950
2.000
2.050
20.100
20.100
Dinas TPH
-Ubi Kayu (Ha)
21.107
23.000
23.000
23.500
24.000
24.000
Dinas TPH
-Ubi Jalar (Ha)
4.992
5.650
5.650
5.800
6.000
6.000
Dinas TPH
-Sayuran (Ha)
33.421
35.890
37.140
37.500
37.800
37.800
Dinas TPH
5.968.025
5.983.800
6.000.100
6.000.375
6.000.500
6.000.500
Dinas TPH
-Buah-buahan (Pohon) Tercapainya sasaran panen tanaman pangan dan hortikultura : -Padi (Ha)
124.830
133.103
136.189
136.634
137.317
137.317
Dinas TPH
-Jagung (Ha)
43.110
46.400
51.425
52.454
52.978
52.978
Dinas TPH
-Kedele (Ha)
5.519
9.975
9.975
10.075
10.165
10.165
Dinas TPH
-Kacang tanah (Ha)
19.211
17.060
15.675
16.008
16.245
16.245
Dinas TPH
-Kacang hijau (Ha)
1.844
1.853
1.900
1.948
19.095
19.095
Dinas TPH
20.778
21.850
21.850
22.325
22.800
22.800
Dinas TPH
-Ubi Kayu (Ha) -Ubi Jalar (Ha)
4.915
4.143
5.367
5.510
5.700
5.700
Dinas TPH
-Sayuran (Ha)
31.752
34.106
35.282
35.625
35.910
35.910
Dinas TPH
2.387.210
2.393.520
2.400.040
2.400.150
2.400.200
2.400.200
Dinas TPH
53,60 60,12 11,41
60,95 68,22 16,15
61,19 68,94 16,30
62,05 69,17 16,51
62,51 69,57 16,64
62,51 69,57 16,64
Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH
-Buah-buahan (Pohon) Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura - Padi (Kw/Ha) - Jagung (Kw/Ha) - Kedele (Kw/Ha)
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐52
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
6 Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 - Kacang tanah (Kw/Ha) - Kacang hijau (Kw/Ha) - Ubi Kayu (Kw/Ha) - Ubi Jalar (Kw/Ha) - Sayuran (Kw/Ha) Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura : - Padi (Ton) - Jagung (Ton) - Kedele (Ton) - Kacang tanah (Ton) - Kacang hijau (Ton) - Ubi Kayu (Ton) - Ubi Jalar (Ton) - Sayuran (Ton) - Buah-buahan (Ton) - Tanaman Hias (Tangkai) - Tanaman Obat (Kg) 1. Meningkatnya fungsi jaringan irigasi desa (Ha) 2. Meningkatnya fungsi jaringan irigasi tingkat usahatani (Ha)
4
2011
3. Terselenggaranya pelatihan petani dan pelaku agribisnis 4. Terbinanya kelompok tani dan pelaku agribisnis 5. Terselenggaranya pembinaan gabungan kelompok tani/gapoktan 6. Terselenggaranya pembinaan kelompok tani : - Kelompok Petani Kecil (610 Kelompok) - Kelompok P4S (15 Kelompok) - Kelompok Wanita Tani (276 Kelompok) - Kelompok Pemuda Tani (350 kelompok) - Kelompok Koperasi Tani (42 kelompok) 8 Peningkatan Ketahanan 5. Terbinanya kelompok tani Pangan yang mengelola sumber pangan alternatif 9 Peningkatan Pemasaran Hasil 4. Terselenggaranya Hari Produksi Pertanian / Perkebunan Krida Pertanian (HKP) Tk. Provinsi 5. Terselenggaranya Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Kabupaten 6. Terfasilitasinya rembug KTNA Tk. Nasional 7. Terfasilitasinya Kegiatan Forum P4S Tingkat Nasional 8. Terfasilitasinya pendampingan kegiatan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) 9. Terfasilitasinya promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SKPD Penanggung Jawab
11,50 11,00 220,04 120,89 168,21
16,59 10,84 203,18 133,82 185,68
16,52 10,79 215,16 135,61 185,73
16,63 10,89 216,23 136,11 186,15
16,86 11,13 216,49 136,33 186,39
16,86 11,13 216,49 136,33 186,39
18 Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH
730.167 293.895 7.857 22.580 1.676 536.978 67.591 623.680 359.581 322.402 57.827.000 10.000
811.305 316.562 16.112 28.307 2.008 443.953 55.442 633.283 298.605 455.710 12.341.895 500
833.280 354.506 16.263 25.888 2.051 470.129 72.782 640.834 314.933 31.720 8.361.097 500
847.811 362.821 16.633 26.620 2.121 482.733 74.997 663.159 320.300 33.306 8.779.152 500
858.367 368.568 16.915 27.389 21252,735 493.597 77.708 669.326 325.323 34.971 9.218.109 500
858.367 368.568 16.915 27.389 21252,735 493.597 77.708 669.326 325.323 34.971 9.218.109 13.000
Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH Dinas TPH
9.000
2.097.830.000
500
2 angkatan
5 angkatan
720.000.000
500
6.477.744.000 7 Peningkatan Kesejahteraan Petani
2013
2012
5.157.126.000
6.188.000.000 15 angkatan
300.000.000
15 angkatan
300 kelompok
250.000.000
300 kelompok
250.000.000
35 gapoktan
150.000.000
35 gapoktan
150.000.000
-
50 kelompok
250.000.000
50 kelompok
-
-
42 Kelompok
200.000.000
1 unit
-
-
1 unit
1
-
-
1
-
1
-
124 unit
-
10 orang
60 orang
60 gapoktan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Dinas TPH
300.000.000
52 angkatan
BP4K
339 kelompok
300.000.000
2961 kelompok
BP4K
38 gapoktan
200.000.000
411 gapoktan
BP4K
300.000.000
50 kelompok
300.000.000
1417 kelompok
BP4K
42 Kelompok
250.000.000
42 Kelompok
250.000.000
168 kelompok
BP4K
300.000.000
1 unit
300.000.000
1 unit
300.000.000
4 unit
BP4K
1 unit
150.000.000
1 unit
100.000.000
1 unit
150.000.000
4 unit
BP4K
-
1 unit
50.000.000
1 unit
50.000.000
1 unit
50.000.000
4 unit
BP4K
-
1 unit
30.000.000
1 unit
30.000.000
1 unit
30.000.000
4 unit
BP4K
-
1 unit
500.000.000
1 unit
500.000.000
1 unit
500.000.000
127 unit
BP4K
84 orang
250.000.000
84 orang
300.000.000
84 orang
300.000.000
406 orang
BP4K
-
1293 kelompok
12.000
7.427.000.000
500.000.000
243 gapoktan
1.036.000.000
500
15 angkatan
2022 kelompok
200.000.000
864.000.000
500
190.000.000
150.000.000
VIII‐53
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
3 10. Terfasilitasinya penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan bagi pelaku usaha
Terselenggaranya pembinaan kelompok peternak dalam pemasaran produksi peternakan 10 Peningkatan Penerapan 5. Meningkatnya adopsi dan Teknologi Pertanian/Perkebunan inovasi teknologi yang spesifik lokalita bagi pelaku utama 6. Terpeliharanya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 7. Terfasilitasinya pendampingan DAK penyuluhan pertanian rehabilitasi gedung BPP 8. Terfasilitasinya biaya umum kegiatan DAK penyuluhan pertanian 9. Terselenggaranya pelatihan pengoperasian alat/teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna 11 Pemberdayaan Penyuluh 1. Tersusunnya Programa Pertanian/Perkebunan Lapangan Penyuluhan Tingkat Kabupaten 2. Tersusunnya Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan 3. Pelatihan budidaya spesifik bagi penyuluh 4. Pelatihan multimedia dan informasi bagi penyuluh 5. Pelatihan gabungan penyuluh 6. Penilaian penyuluh berprestasi 7. Pelatihan penyuluh swadaya 8. Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh 9. Terfasilitasinya pendampingan DAK penyuluhan pertanian 10. Terfasilitasninya perencanaan dan pengawasan pembangunan BP3K 11. Terbinanya BP3K model
2013
2012 Rp.
Target
Rp.
Target
2014 Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
4 120 orang
9 120 orang
10 50.000.000
11 120 orang
12 100.000.000
13 120 orang
14 100.000.000
15 120 orang
16 100.000.000
17 600 orang
18 BP4K
40 desa 42 lokasi 40 kelompok
40 desa 42 lokasi -
312.000.000 225.250.000 -
40 desa 42 lokasi 10 kelompok
350.000.000 250.000.000 50.000.000
40 desa 42 lokasi 10 kelompok
350.000.000 250.000.000 50.000.000
40 desa 42 lokasi 10 kelompok
350.000.000 250.000.000 50.000.000
200 desa 210 lokasi 70 kelompok
BP4K BP4K BP4K
42 kali
7 kali
350.000.000
7 kali
350.000.000
7 kali
350.000.000
7 kali
350.000.000
70 kali
BP4K
42 unit
42 unit
565.000.000
42 unit
565.000.000
42 unit
565.000.000
42 unit
565.000.000
210 unit
BP4K
17 unit
5 unit
565.000.000
5 unit
565.000.000
5 unit
565.000.000
5 unit
565.000.000
37 unit
BP4K
17 unit
5 unit
565.000.000
5 unit
565.000.000
5 unit
565.000.000
5 unit
565.000.000
37 unit
BP4K
1 unit
1 unit
64.000.000
1 unit
50.000.000
1 unit
25.000.000
1 unit
25.000.000
5 unit
BP4K
42 unit
42 unit
63.000.000
42 unit
150.000.000
42 unit
420.000.000
42 unit
420.000.000
210 unit
BP4K
5 angkatan
-
-
5 angkatan
200.000.000
5 angkatan
200.000.000
5 angkatan
200.000.000
20 angkatan
BP4K
6 angkatan
-
-
2 angkatan
50.000.000
2 angkatan
400.000.000
2 angkatan
400.000.000
12 angkatan
BP4K
42 kali
42 kali
100.000.000
42 kali
200.000.000
42 kali
420.000.000
14 kali
420.000.000
210 kali
BP4K
330 orang
330 orang
50.000.000
330 orang
100.000.000
330 orang
210.000.000
330 orang
210.000.000
1650 orang
BP4K
2 angkatan
2 angkatan
73.000.000
10 angkatan
250.000.000
14 angkatan
420.000.000
14 angkatan
420.000.000
42 angkatan
BP4K
42 unit
-
-
42 unit
420.000.000
42 unit
420.000.000
42 unit
420.000.000
188 unit
BP4K
17 unit
-
-
5 unit
200.000.000
5 unit
200.000.000
5 unit
200.000.000
32 unit
BP4K
17 unit
-
-
5 unit
250.000.000
5 unit
250.000.000
5 unit
250.000.000
32 unit
BP4K
2 unit
-
2 unit
300.000.000
2 unit
300.000.000
2 unit
300.000.000
8 unit
BP4K
12. Terfasilitasinya P4S 13. Terfasilitasinya posluh 14. Terfasilitasinya kegiatan Penas ke XII Tk. Nasional
6 kelompok 216 posluh 1 unit
1 unit
50.000.000
2 kelompok 42 posluh -
300.000.000 100.000.000 -
2 kelompok 42 posluh 1 unit
300.000.000 210.000.000 300.000.000
2 kelompok 42 posluh 1 unit
300.000.000 210.000.000 300.000.000
12 kelompok 342 posluh 4 unit
BP4K BP4K BP4K
15. Terfasilitasinya kegiatan Peda ke XII Tk. Provinsi
1 unit
1 unit
50.000.000
-
1 unit
50.000.000
1 unit
50.000.000
4 unit
BP4K
16. Terfasilitasinya kegiatan SPKP/Posluhtan 17. Terfasilitasinya lomba kerja BP3K
-
2 posluh
-
42 lokasi
42 lokasi
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
50.000.000
-
6 posluh
50.000.000
6 posluh
50.000.000
6 posluh
50.000.000
20 posluh
BP4K
42 lokasi
250.000.000
42 lokasi
250.000.000
42 lokasi
250.000.000
210 lokasi
BP4K
VIII‐54
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
12 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2014
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
3 18. Terfasilitanya pengelolaan lahan BP3K 19. Terselenggaranya pembinaan kelompok tani peternak
4 42 lokasi
9 -
10 -
11 42 lokasi
12 300.000.000
13 42 lokasi
14 300.000.000
15 42 lokasi
16 300.000.000
17 168 lokasi
18 BP4K
200 kelompok
-
-
10 kelompok
100.000.000
10 kelompok
200.000.000
10 kelompok
250.000.000
230 kelompok
BP4K
200 kelompok
-
-
5 kelompok
50.000.000
5 kelompok
75.000.000
5 kelompok
100.000.000
215 kelompok
BP4K
Tersedianya pembinaan kelompok tani peternak dan pengelola pakan ternak
Rp.
3.672.250.000 15
Target
Rp.
8.745.000.000
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rp.
10.325.000.000
10.550.000.000
10
20.000.000
10
20.000.000
10
20.000.000
10
20.000.000
75
Disnakanla
34
25
25.000.000
29
30.000.000
29
30.000.000
29
30.000.000
162
Disnakanla
Terwujudnya kelembagaan peternaki yang berorientasi agribisnis (kelp) Terfasilitasinya kelompok P4S bidang peternakan (klp)
20
5
-
5
-
5
-
5
-
45
Disnakanla
3
1
50.000.000
1
50.000.000
1
50.000.000
1
50.000.000
8
Disnakanla
Terfasilitasinya model pengembangan agribisnis Ikamaja (org) Terbinanya Kelompok LM3 (klp) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku agribisnis peternakan (orang)
3
4
50.000.000
4
50.000.000
4
50.000.000
4
50.000.000
9
Disnakanla
13 Program Peningkatan Terlaksananya pelatihan Kesejahteraan Petani (peternak) peternak dan pelaku agribisnis peternakan (kelompok) Pemberdayaan dan pengembangan kelompok usaha peternakan (kelompok)
14 Program Peningkatan produksi hasil peternakan
2013
2012
Indikator Kinerja Program (outcome)
Meningkatnya Populasi Ternak : - Sapi perah (ekor) - Sapi potong (ekor) - Kuda (ekor) - Kerbau (ekor) - Domba (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam Buras (ekor) - Ayam Ras Pedaging (ekor) - Ayam Ras Petelor (ekor) - Itik (ekor) Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan : - Daging Sapi (kg) - Daging Domba (kg) - Daging Ayam (kg) - Susu (liter) - Telur (kg) Peningkatan Sarana Prasarana Unit Layanan Inseminasi Buatan - ULIB (unit) Peningkatan Kualitas Genetik Ternak dan peningkatan akseptor IB sapot (ekor) Pengembangan Produksi Bibit di UPTD (unit) Pengembangan Luas Area Hijauan Makanan Ternak (HMT) (Ha) Pengembangan plasma nutfah peternakan (Klp) Pendataan populasi dan sebaran ternak (kecamatan)
5
4
12.000.000
5
15.000.000
5
15.000.000
5
15.000.000
27
Disnakanla
30
20
10.000.000
20
10.000.000
20
10.000.000
20
10.000.000
120
Disnakanla
16.197 12.099 2.442 12.625 589.676 76.846 1.481.161 516.191
249 524 84
2.490.000.000 4.716.000.000 -
252 545 86
2.520.000.000 4.905.000.000 -
215 567 89
2.150.000.000 5.103.000.000 -
301 590 92
3.010.000.000 5.310.000.000
119.782 1.766 50.168 6.377
1.796.730.000 353.200.000 250.840.000 191.310.000
138.090 1.804 51.764 6.453
2.071.350.000 360.800.000 258.820.000 193.590.000
159.156 1.844 53.411 6.531
2.387.340.000 368.800.000 267.055.000 195.930.000
183.568 1.885 55.110 6.591
Disnakanla
-
-
2.753.520.000 377.000.000 275.550.000 197.730.000
17.302 12.927 2.551 718.720 78.471 1.528.936 531.005
Disnakanla Disnakanla Disnakanla Disnakanla Disnakanla Disnakanla Disnakanla Disnakanla
-
224.078
1.821
63.735.000
2.000 1.843
64.505.000
3.000 1.843
64.505.000
5.000 1.865
65.275.000
231.305
Disnakanla Disnakanla Disnakanla
1.850.283 921.394 2.713.220 19.834.821 2.296.388 8
23.115 91.714 424.835 101.612 124.203 1
50.000.000
23.397 99.475 355.231 102.126 242.981 1
50.000.000
23.683 107.891 469.768 102.645 262.346 1
50.000.000
23.671 18.227 399.217 103.165 386.431 1
50.000.000
2.286.949 1.207.753 3.932.238 27.787.500 4.057.522 12
Disnakanla Disnakanla Disnakanla Disnakanla Disnakanla Disnakanla
3.017
750
50.000.000
1.000
50.000.000
1.250
50.000.000
1.250
50.000.000
-
1
150.000.000
5
100.000.000
5
100.000.000
-
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
80
10
8.517
Disnakanla
-
1
150.000.000
2
Disnakanla
200.000.000
10
200.000.000
120
Disnakanla
11
5
25.000.000
5
25.000.000
5
25.000.000
5
25.000.000
40
Disnakanla
42
42
150.000.000
42
150.000.000
42
150.000.000
42
150.000.000
294
Disnakanla
VIII‐55
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
16
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan
17 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
18 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Produksi Peternakan (Sapronak) (kelp)
4
Pengembangan kawasan peternakan/klaster usaha peternakan (unit) Pengembangan SentraBibit/Village Breeding Center (VBC) (Desa) Pengembangan sarana lahan dan air untuk peningkatan usaha peternakan (kec)
-
Pengembangan mekanisme dan pemanfaatan sumberdaya lahan peternakan dan Penetapan Tata Ruang Peternakan (paket) Meningkat dan berkembangnya sarana dan prasarana pasar hewan (unit/tahun) Berkembangannya sarana dan prasarana informasi pasar (unit) Penguatan aspek pemasaran dan pasar produk ternak (%)
-
2011 Target
Fasilitasi kemitraan pemasaran hasil peternakan dan temu usaha (kali pertahun) Terpromosikannya produkproduk unggulan peternakan (kali pertahun) Penyampaian informasi teknologi peternakan melalui media cetak /elektronik (kali pertahun) Pembinaan penerapan teknologi peternakan tepat guna (kali/tahun) Pembinaan penerapan penggunaan bioteknologi dan biosafety (Good Farming Product) (kali/tahun) Penerapan teknologi pengolah limbah pertanian untuk pakan ternak (kelp) Pengembangan BATAMAS (Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat) (kelp)
120
Terlaksananya pemetaan lokasi penyebaran penyakit hewan/ternak menular dan zoonosis (kecamatan)
15
1
Rp.
11 15
12 150.000.000
Target
3
600.000.000
-
-
2014 Rp.
13
Target
Rp.
20
14 200.000.000
15
1
15.000.000.000
1
20
16 200.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17
SKPD Penanggung Jawab
210
18 Disnakanla
15.000.000.000
2
Disnakanla
5
1.000.000.000
5
1.000.000.000
5
1.000.000.000
60
Disnakanla
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
5
Disnakanla
1
400.000.000
1
Disnakanla
-
-
-
-
4
4
400.000.000
4
400.000.000
4
400.000.000
4
400.000.000
4
Disnakanla
2
1
50.000.000
1
50.000.000
1
50.000.000
1
50.000.000
8
Disnakanla
5
1
50.000.000
1
50.000.000
1
50.000.000
2
50.000.000
12
Disnakanla
2
50.000.000
3
75.000.000
3
75.000.000
3
75.000.000
3
Disnakanla
2
100.000.000
100.000.000
3
150.000.000
150.000.000
3
Disnakanla
2
2
3
1
1
10.000.000
1
10.000.000
2
20.000.000
2
20.000.000
2
Disnakanla
1
1
30.000.000
2
60.000.000
2
60.000.000
2
60.000.000
2
Disnakanla
1
30.000.000
2
60.000.000
2
60.000.000
2
60.000.000
2
Disnakanla
35
5
50.000.000
5
50.000.000
5
50.000.000
5
50.000.000
65
Disnakanla
20
2
100.000.000
4
200.000.000
4
200.000.000
4
200.000.000
38
Disnakanla
1
25.000.000
1
25.000.000
1
25.000.000
4
Disnakanla
-
1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Target
-
-
2
-
10 150.000.000
-
40
Pengembangan diversifikasi produk olahan hasil peternakan (jenis) Pembinaan tenaga teknis penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan (dokter hewan, vaksinator, dll) (orang) Sosialisasi penyebaran wabah penyakit hewan/ternak menular (Desa)
Rp.
9
2013
2012
-
10
15
15.000.000
15
15.000.000
15
15.000.000
20
20.000.000
85
Disnakanla
40
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
160
Disnakanla
10
100.000.000
10
100.000.000
10
100.000.000
12
120.000.000
42
Disnakanla
VIII‐56
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Vaksinasi AI terhadap unggas (Flu burung) (dosis/tahun)
4
Target
Vaksinasi Rabies (dosis/tahun) Eliminasi hewan terjangkit Rabies (ekor/tahun) Depopulasi Unggas (ekor/tahun) Sosialisasi dan pengawasan produk konsumsi BAH (kali per tahun) Pembinaan petugas pengawasan dan pengujian BAH (orang pertahun) Optimalisasi unit Pelayanan Pengujian Kesehatan Hewan (unit/tahun) Pembinaan dan pengawasan RPH/RPU (kali pertahun) Pengembangan Pos Keswan Mandiri (unit) 2.2
150.000
Rp.
9 200.000
2013
2012 Target
Rp.
Target
2014 Rp.
Target
Rp.
10 200.000.000
11 200.000
12 200.000.000
13 300.000
14 300.000.000
15 300.000
16 300.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17
SKPD Penanggung Jawab
300.000
18 Disnakanla
Disnakanla
5
8.000
80.000.000
10.000
100.000.000
12.000
120.000.000
13.000
130.000.000
13.000
1.500
2.500
25.000.000
2.500
25.000.000
2.500
25.000.000
3.000
30.000.000
3.000
Disnakanla
13.000
14.000
30.000.000
14.000
30.000.000
16.000
50.000.000
16.000
50.000.000
16.000
Disnakanla
4
4
40.000.000
4
40.000.000
4
40.000.000
4
40.000.000
4
Disnakanla
10
20
20.000.000
20
20.000.000
30
30.000.000
30
30.000.000
30
Disnakanla
4
4
50.000.000
4
50.000.000
5
50.000.000
5
50.000.000
5
Disnakanla
4
4
50.000.000
6
50.000.000
6
50.000.000
6
50.000.000
6
Disnakanla
2
2
400.000.000
-
2
400.000.000
2
400.000.000
8
Disnakanla
-
URUSAN KEHUTANAN 1 Perencanaan dan pengembangan Optimalisasi pendampingan kelompok pelaku utama hutan Terselenggaranya pendampingan DAK penyuluhan kehutanan 2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terselenggaranya pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 3 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
2.3
2011
Terselenggaranya pembinaan KTH/KTP dalam mengantisipasi dampak kerusakan hutan
-
-
5 kelompok
50.000.000
5 kelompok
75.000.000
5 kelompok
100.000.000
683 kelompok
BP4K
-
-
5 unit
50.000.000
5 unit
75.000.000
5 unit
100.000.000
30 unit
BP4K
653 kelompok
-
-
5 kelompok
50.000.000
5 kelompok
75.000.000
5 kelompok
100.000.000
683 kelompok
BP4K
653 kelompok
-
-
5 kelompok
50.000.000
5 kelompok
75.000.000
5 kelompok
100.000.000
683 kelompok
BP4K
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2 Pengembangan budidaya perikanan
Terlaksananya pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir (kec/tahun)
Peningkatan produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun) Peningktatan produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun) Peningkatan produksi perikanan budidaya laut (ton per tahun) Peningkatan produksi perikanan budidaya sawah (ton per tahun) Peningkatan produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun) Pengembangan kawasan MINAPOLITAN (Kecamatan) Peningkatan jumlah benih ikan untuk budidaya (ribu ekor x 1000)
6
7
500.000.000
89.924
210
10
7
500.000.000
107.909
7
500.000.000
129.492
7
500.000.000
7
Disnakanla
155.389
100.000.000
10
100.000.000
10
100.000.000
10
100.000.000
260
Disnakanla
3.500.000.000
6.818
4.000.000.000
8.169
5.000.000.000
49.151
Disnakanla
17.739
4.686
3.000.000.000
5.835
-
-
-
-
-
5
50.000.000
10
100.000.000
15
Disnakanla
5.227
1.479
100.000.000
1.842
100.000.000
2.152
150.000.000
2.578
150.000.000
15.513
Disnakanla
307
147
100.000.000
183
100.000.000
155
150.000.000
1.545
150.000.000
2.774
Disnakanla
-
2
1.500.000.000
2
1.500.000.000
2
1.500.000.000
2
1.500.000.000
10
Disnakanla
256.338
89.924
150.000.000
107.909
150.000.000
129.492
150.000.000
155.389
892.337
Disnakanla
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
200.000.000
VIII‐57
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target
2 3 Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
4
5
6
7
3 Meningkatnya jumlah masyarakat sadar bencana (orang) Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana alam (orang) Meningkatnya hasil Pengembangan perikanan tangkapan nelayan (ton per tangkap tahun) Meningkatnya sarana TPI/PPI (unit pertahun) Peningkatan jumlah Rumponisasi (buah) Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan ikan (Kapal Motor) (unit) Pengembangan rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (paket) berkembangnya sistem Kajian Sistem Penyuluhan penyuluhan yang efektif dan Perikanan tepat sasaran (kec) Meningkatnya jenis dan Optimalisasi pengolahan dan jumlah hasil olahan produk pemasaran produksi perikanan perikanan dan kelautan (ton pertahun) Tersedianya sarana pengolahan hasil perikanan dan kelautan (paket) Meningkatnya sarana pasar ikan (unit/tahun) Meningkatnya volume pemasaran hasil perikanan dan kelautan (ton pertahun) Meningkatnya jumlah peningkatan kesadaran dan masyarakat sadar hukum penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan (orang)
8 Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air 9 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SD Kelautan
1 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Kajian kawasan budidaya (komoditas) Terlaksananya aktifitas pengawasan dan pengendalian SD kelautan berbasis masyarakat (kali/thn) Terselenggaranya pelatihan pengoperasian alat/teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna
2 Peningkatan Kesadaran dan Tersosialisasinya Penegakkan Hukum dalam pengetahuan dan wawasan Pemberdayaan Sumberdaya Laut tentang hukum dalam pemberdayaan sumberdaya laut Terselenggaranya pendampinjgan DAK penyuluhan perikanan 3 Peningkatan kegiatan Budaya Tersosialisasinya Kelautan dan Wawasan Maritim pengetahuan dan keterampilan tentang kepada Masyarakat budidaya kelautan
4
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
4
Rp.
9
2013
2012 Target
50
20
10 50.000.000
50
20
5.520
Rp.
11 30
12 50.000.000
50.000.000
30
10
200.000.000
4
4
1
3
22
1
-
-
20
-
-
8
0,5
25.000.000
14
5
50.000.000
Target
2014 Rp.
30
14 50.000.000
50.000.000
30
10
200.000.000
150.000.000
4
100.000.000
3
1.500.000.000
1
-
Target
Rp.
18 Disnakanla
50.000.000
180
Disnakanla
10
200.000.000
5.580
Disnakanla
150.000.000
5
200.000.000
5
Disnakanla
100.000.000
3
100.000.000
18
Disnakanla
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
28
Disnakanla
1
500.000.000
-
1
Disnakanla
50.000.000
5
50.000.000
5
50.000.000
40
Disnakanla
25.000.000
0,5
25.000.000
0,5
25.000.000
11
Disnakanla
5
50.000.000
5
50.000.000
5
50.000.000
44
Disnakanla
5
0,5
30
16 50.000.000
50.000.000
30
10
200.000.000
150.000.000
4
100.000.000
3
1.500.000.000
-
15
17
SKPD Penanggung Jawab
180
-
13
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
-
1
2
100.000.000
2
100.000.000
2
100.000.000
2
100.000.000
2
Disnakanla
32.658
5
25.000.000
5
25.000.000
5
25.000.000
5
25.000.000
32.688
Disnakanla
40
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
160
Disnakanla
1
500.000.000
1
500.000.000
2
Disnakanla
50.000.000
3
100.000.000
3
100.000.000
4
120.000.000
18
Disnakanla
-
-
2
2
-
40 kal
-
-
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
43 kali
BP4K
1 angkatan
-
-
1 angkatan
50.000.000
1 angkatan
75.000.000
1 angkatan
100.000.000
4 angkatan
BP4K
1 unit
-
-
1 unit
400.000.000
1 unit
400.000.000
1 unit
400.000.000
4 unit
BP4K
1 angkatan
-
-
1 angkatan
50.000.000
1 angkatan
75.000.000
1 angkatan
100.000.000
4 angkatan
BP4K
Terlaksananya pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir (kec/tahun)
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
6
7
500.000.000
550.000.000 7
500.000.000
600.000.000 7
500.000.000
650.000.000 7
500.000.000
7
Disnakanla
VIII‐58
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target
2 Pengembangan budidaya perikanan
1 5
1
2
3
4
5
6
7
3 Peningkatan produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun) Peningktatan produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun) Peningkatan produksi perikanan budidaya laut (ton per tahun) Peningkatan produksi perikanan budidaya sawah (ton per tahun) Peningkatan produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun) Meningkatnya produksi perikanan melalui kegiatan MINAPOLITAN (ton pertahun) Peningkatan jumlah benih ikan untuk budidaya (ribu ekor) Peningkatan mitigasi Meningkatnya jumlah bencana alam laut dan masyarakat sadar bencana prakiraan iklim laut (orang) Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana alam (orang) Pengembangan perikanan Meningkatnya hasil tangkap tangkapan nelayan (ton per tahun) Meningkatnya sarana TPI/PPI (unit pertahun) Peningkatan jumlah Rumponisasi (buah) Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan ikan (Kapal Motor) (unit) Pengembangan rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (paket) Kajian Sistem Penyuluhan berkembangnya sistem Perikanan penyuluhan yang efektif dan tepat sasaran (%) Optimalisasi pengolahan Meningkatnya jenis dan dan pemasaran produksi jumlah hasil olahan produk perikanan perikanan dan kelautan (ton pertahun) Tersedianya sarana pengolahan hasil perikanan dan kelautan (paket) Meningkatnya sarana pasar ikan (unit/tahun) Meningkatnya volume pemasaran hasil perikanan dan kelautan (ton pertahun) peningkatan kesadaran dan Meningkatnya jumlah penegakan hukum dalam masyarakat sadar hukum pendayagunaan dalam pendayagunaan sumberdaya laut sumberdaya kelautan (orang) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SD Kelautan
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
Kajian kawasan budidaya (komoditas)
4
17.738, 53
-
Target
230
10 100.000.000
28.329
3.000.000.000
210
-
240
12 100.000.000
34.164
3.500.000.000
Target
Rp.
13 250
14 100.000.000
40.982
-
Target
Rp.
15 260
16 100.000.000
4.000.000.000
49.151
5
50.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17
SKPD Penanggung Jawab
1.620
18 Disnakanla
5.000.000.000
196.097
Disnakanla
10
100.000.000
15
Disnakanla
8.941
100.000.000
10.783
100.000.000
12.935
150.000.000
15.513
150.000.000
67.119
Disnakanla
307
890
100.000.000
1.073
100.000.000
1.228
150.000.000
1.545
150.000.000
6.409
Disnakanla
11.022
1.500.000.000
11.518
1.500.000.000
12.036
1.500.000.000
12.578
1.500.000.000
57.690
Disnakanla
256
539.547
150.000.000
647.456
150.000.000
776.948
150.000.000
932.337
200.000.000
3.775.556
Disnakanla
50
20
50.000.000
30
50.000.000
30
50.000.000
30
50.000.000
180
Disnakanla
50
20
50.000.000
30
50.000.000
30
50.000.000
30
50.000.000
180
Disnakanla
5.520
10
200.000.000
10
200.000.000
10
200.000.000
10
200.000.000
5.580
Disnakanla
4
4
150.000.000
4
150.000.000
4
150.000.000
5
200.000.000
29
Disnakanla
1
3
100.000.000
3
100.000.000
3
100.000.000
3
100.000.000
18
Disnakanla
22
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
28
Disnakanla
-
1
500.000.000
1
Disnakanla
50.000.000
1
50.000.000
50.000.000
54
Disnakanla
25.000.000
11
Disnakanla
-
-
50
-
8
0,5
14
-
-
-
25.000.000
1
0,5
25.000.000
5
50.000.000
5
50.000.000
0,5
25.000.000
-
-
1
0,5
5
50.000.000
5
50.000.000
44
Disnakanla
1
2
100.000.000
2
100.000.000
2
100.000.000
2
100.000.000
11
Disnakanla
33
5
25.000.000
5
25.000.000
5
25.000.000
5
25.000.000
63
Disnakanla
40
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
160
Disnakanla
1
500.000.000
1
500.000.000
2
Disnakanla
3
100.000.000
4
120.000.000
4
Disnakanla
-
-
2
-
2
50.000.000
7.800.000.000
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Rp.
11
2014
5.227
-
Terlaksananya aktifitas pengawasan dan pengendalian SD kelautan berbasis masyarakat (kali/thn)
Rp.
9
2013
2012
3
100.000.000
8.400.000.000
10.050.000.000
10.720.000.000
VIII‐59
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1 8
9
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- SDM Petani
456
500
400.000.000
300
425.000.000
300
475.000.000
300
550.000.000
1856
- Kelompok Tani
39
50
350.000.000
55
375.000.000
60
425.000.000
60
475.000.000
264
10 Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan
11 Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
* Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton)
SKPD Penanggung Jawab 18 Dinas Perkebunan
Dinas Perkebunan
- atsiri - kopi
74 1068
75,5 1071
200.000.000 600.000.000
77 1074
250.000.000 700.000.000
78,5 1077
275.000.000 800.000.000
80 1080
300.000.000 850.000.000
-teh
4050
4062,5
500.000.000
4075
600.000.000
4087,5
650.000.000
4100
700.000.000
4100
- tembakau lokal
3230
3242,5
400.000.000
3255
500.000.000
3267,5
550.000.000
3280
650.000.000
3280
- tembakau burley - tebu - karet (Lateks)
11,5 800 0
11,8 840 0
650.000.000 550.000.000 -
12,1 880 50
900.000.000 650.000.000 500.000.000
12,4 920 200
1.000.000.000 700.000.000 650.000.000
12,7 960 400
1.150.000.000 850.000.000 800.000.000
12,7 960 400
*Laju Peningkatan produktifitas komoditi unggulan perkebunan (%)
2,5
2,5
950.000.000
2,5
1.100.000.000
2,5
1.200.000.000
2,5
1.250.000.000
2,5
80 1080
12 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pengolahan hasil produk perkebunan (%)
Dinas Perkebunan
13 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan (Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) 14 Pengembangan Agribisnis (usulan)
- Prosentase peningkatan pengolahan produk perkebunan (%) - Prosentase peningkatan pemasaran produk perkebunan (%) Terkendalinya gangguan usaha Perkebunan
2
2
450.000.000
2
475.000.000
2,5
500.000.000
3
600.000.000
3
1
1,5
550.000.000
1,5
600.000.000
1,5
650.000.000
2
700.000.000
2
15 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman
- Terkendalinya Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) di sejumlah usaha Perkebunan Besar (Kebun) - Menurunnya serangan hama dan penyakit perkebunan (%)
7
7
100.000.000
7
125.000.000
7
125.000.000
7
150.000.000
7
1
1
100.000.000
1
100.000.000
2
150.000.000
2
175.000.000
2
Dinas Perkebunan
Dinas Perkebunan
5.800.000.000 2.4
2013
2012
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2 3 Peningkatan kesejahteraan Meningkatnya kemampuan petani kelembagaan perkebunan (Klp) Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
7.300.000.000
8.150.000.000
9.200.000.000
URUSAN KEHUTANAN 1.
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Tersusunnya master plan PHBM Kab Garut Terselenggaranya PHBM di desa sekitar hutan Tertibnya peredaran hasil hutan kayu melalui pelayanan kantor jaga di 13 UPTD
0
0
136 desa
1
0
0
80.000.000
1
500.000.000
5 65.000.000
13 UPTD
0
600.000.000
5 250.000.000
13 UPTD
0
700.000.000
5 250.000.000
13 UPTD
250.000.000
1 paket
Dinas Kehutanan
152 desa
Dinas Kehutanan
13 UPTD
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Pelayanan penatausahaan hasil hutan berupa penerbitan : SIT
150
125 lbr
125 lbr
125 lbr
125 lbr
650 lbr
Dinas Kehutanan
SKAUK
140
130 lbr
130 lbr
130 lbr
130 lbr
660 lbr
Dinas Kehutanan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐60
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009) Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
1
2
3
9 950 lbr
10
11 950 lbr
12
13 950 lbr
14
15 950 lbr
16
SKSKB
4 958
SKAU
2924
1300 lbr
2011
Tersedianya sarana produksi budidaya dan pengolahan :
2013
2012
1300 lbr 300.000.000
2014
1300 lbr 750.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1300 lbr 750.000.000
17 4758 lbr
18 Dinas Kehutanan
54924 lbr
Dinas Kehutanan
750.000.000
Dinas Kehutanan
- Jamur kayu
30 unit
6 unit
7 unit
7 unit
7 unit
57 unit
- Lebah madu
31 unit
5 unit
3 unit
3 unit
3 unit
45 unit
Dinas Kehutanan
- Sutra Alam
11 unit
0
1 unit
1 unit
1 unit
14 unit
Dinas Kehutanan
- Tanaman bambu
27 unit
0
1 unit
1 unit
1 unit
30 unit
Dinas Kehutanan
- sarang walet
2 unit
0
0
1 unit
0
3 unit
Dinas Kehutanan
Meningkatnya produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu: - Jamur kayu - Lebah madu - Sutra Alam - Tanaman bambu - sarang walet
2.
Perencanaan dan pengembangan hutan
3.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
SKPD Penanggung Jawab
Meningkatnya pengendalian penerimaan iuran kehutanan dari pengelolaan kehutanan dan peredaran hasil hutan di Jawa Barat (optimalisasi PNBP) Inventarisasi dan identifikasi wisata alam Pengembangan potensi pariwisata alam Pengendalian dan pengawasan penerimaan PSDH perum perhutani KPH Garut di 9 BKPH Penyusunan buku pelayanan informasi pasar Dipromosikannya produk unggulan kehutanan dalam pameran, exfo, lelang agro dan lainnya Terselenggaranya program Gerakan Mukti Aktifitas Agribisnis (GEMAR) Pem Prov Jabar sebanyak 5 klpk Tersusunnya rancangan teknis rehabilitasi lahan kritis pola vegetatif seluas : 26128 Ha Tersusunnya rancangan teknis rehabilitasi lahan kritis pola sipil teknis : Dpn : 24 unit SRA : 80 unit Terealisasinya penanganan lahan kritis pola vegetatif seluas : 26128 Ha Terealisasinya penanganan lahan kritis pola sipil teknis : Dpn : 24 unit SRA : 80 unit
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
117,6
30
40
40
40
267,6 ton
Dinas Kehutanan
423 815 550000
30 1050 8500
35 1050 9000
35 1050 9000
35 1050 9000
558 liter 5.015 kg 585.500 btg
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
8
2
2
2
2
16 kw
Dinas Kehutanan
200 jt
200 jt
65.000.000
200 jt
100.000.000
150.000.000
200 jt
100.000.000
0
150.000.000
35.500
200 jt
100.000.000
0
150.000.000
Dinas Kehutanan
7
6
2
15 lokasi
Dinas Kehutanan
1
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
9 lokasi
Dinas Kehutanan
9 BKPH
9 BKPH
9 BKPH
9 BKPH
9 BKPH
9 BKPH
Dinas Kehutanan
5 kali
Dinas Kehutanan
8 klp
Dinas Kehutanan
0
0
1 kali
1 kali
100.000.000
1 kali
0
1 kali
3 klp
0
0
3 klp
114.962.000
9090 Ha
6500 Ha
6 unit 20 unit
6 unit 20 unit
150.000.000
1 paket
200.000.000
6500 Ha
1 paket
300.000.000
2 klp
250.000.000
200.000.000
Dinas Kehutanan
250.000.000
6628 Ha
6 unit 20 unit 2.000.000.000
250.000.000
1 kali
6500 Ha
6 unit 20 unit 1.281.940.000
200.000.000
6 unit 20 unit 2.000.000.000
Dinas Kehutanan
35218 ha
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
30 unit 100 unit
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
3.000.000.000
9.090 Ha
6500 Ha
6500 Ha
6500 Ha
6628 Ha
35218 ha
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
6 unit 20 unit
6 unit 20 unit
6 unit 20 unit
6 unit 20 unit
6 unit 20 unit
30 unit 100 unit
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
VIII‐61
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
4.
5.
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013
2012
2014
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
3 Tertata dan terpeliharanya hutan kota seluas 18 ha Terealisasinya penanaman pada lokasi pengembangan hutan kota Terealisasinya penanaman di kakija Terealisasinya penanaman pada lokasi pengembangan hutan pantai Teridentifikasinya tegakan sumber benih Terbangunnya sumber benih bersertifikat melalui pemeliharaan silvikultur intensif Terbangunnya sarana/prasarana pelayanan sertifikasi benih/bibit tanaman hutan (kebun percobaan) Produksi bibit siap tanam melalui bantuan persemaian pada masyarakat/persemaian permanen
4 18 ha
9 18 ha
0
0
0
0
15 km
15 km
0
0
10 ha
5 ha
1.287 Pohon
200 pohon
1.087 pohon
Dinas Kehutanan
150 Ha
0
0
50 Ha
0
200 ha
Dinas Kehutanan
0 unit
1 unit
0 unit
0 unit
0 unit
1 unit
Dinas Kehutanan
3.098.000 btg
3.040.000 btg
1.000.000 btg
1.000.000 btg
1.000.000 btg
7.138.000 btg
Dinas Kehutanan
0
0
1 paket
250.000.000
0
0
1 paket
Dinas Kehutanan
1 unit
500.000.000
0 unit
Target
Pembinaan dan Penertiban Tersusunnya Raperda Industri Hasil Hutan tentang tata guna dan konservasi lahan Tersedianya perangkat lunak dan keras Tersedianya peta digita Terhimpunya data potensi kehutanan di Kabupaten Garut Terinventarisasinya/terpetaka nnya tegakan hutan rakyat
Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan
2011
Indikator Kinerja Program (outcome)
Terfasilitasi tata batas kawasan lindung Kabupaten Garut Tersusunnya Buku Statistik dan publikasi kehutanan Tersedianya peralatan penanggulangan kebakaran hutan Tersosialisasinya pencegahan penanggulangan kebakaran hutan Terealisasinya bantuan operasional penanggulangan kebakaran Terfasilitasinya pengamanan dan pengawasan kawasan hutan Teridentifikasi flora/fauna langka serta dilindungi Terpantaunya perkembangan populasi satwa di taman satwa Terbina dan terfasilitasinya kader konservasi dan kelompok pecinta alam Terpetakannya kawasan hutan dan lahan rawan bencana alam sebanyak Tertanganinya areal bencana alam secara vegetatif dan sipil teknis sebanyak 3 paket
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10 60.000.000
11 18 ha
12 300.000.000
13 18 ha
14 300.000.000
15 18 ha
16 300.000.000
17 18 ha
18 Dinas Kehutanan
-
4 ha
500.000.000
4 ha
500.000.000
2 ha
500.000.000
10 ha
Dinas Kehutanan
10 km
40 km
Dinas Kehutanan
5 ha
20 ha
Dinas Kehutanan
2.250.000.000
60.000.000
200 pohon
3.000.000.000
200 pohon
0 Unit
0 unit
0 Paket 42 kec
0 42 kec
5 kec
2 kec
1 paket
1 Paket
1 paket
1 paket
0
0
2 angkatan
2 angkatan
2 angkatan
2 angkatan
0
0
1 paket
0
5000 Ha
5000 Ha
0 0
1 paket 42 kec
100.000.000
5 kec
500.000.000
255.000.000
5 kec
500.000.000
0
0 unit
3.000.000.000
200.000.000
1 unit
Dinas Kehutanan
1 paket 42 kec
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
22 kec
Dinas Kehutanan
4 paket
Dinas Kehutanan
4 paket
Dinas Kehutanan
2 paket
Dinas Kehutanan
2 angkatan
8 angkatan
Dinas Kehutanan
1 paket
4 paket
Dinas Kehutanan
25.000 ha
Dinas Kehutanan
5 kec
500.000.000
1 Paket
1 paket 300.000.000
200 pohon
0 42 kec
1 Paket
1 paket 1 paket
200.000.000
0 42 kec
1 Paket
150.000.000
3.000.000.000
1 paket 150.000.000
255.000.000
0
0
250.000.000
1 paket
Dinas Kehutanan
0
1 paket
1 paket
1 paket
3 paket
Dinas Kehutanan
0
0
1 paket
1 paket
1 paket
3 paket
Dinas Kehutanan
0
0
1 paket
Dinas Kehutanan
0
1 paket
3 paket
Dinas Kehutanan
500.000.000
1 paket
5.131.902.000
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
0
255.000.000
0
375.000.000
300.000.000
5000 Ha
250.000.000
5000 Ha
1 paket
1
500.000.000
0
10.455.000.000
5000 Ha
255.000.000
1 paket
500.000.000
0
500.000.000
1 paket
10.380.000.000
11.705.035.500
VIII‐62
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
1
2
3
4
2.5
2011
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SKPD Penanggung Jawab 18
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pengembangan Usaha Pertambangan Rakyat Skala Kecil Penyusunan profil investasi
Tersedianya 25 buah Buku laporan Data PSK
10 Kecamatan
Tersedianyan 500 buku Profil 10 bahan tambang Investasi unggulan belum di kaji profil investasinya
Tersedianya 20 buah Buku Menyelenggarakan data dan laporan apresiasi bidang pertambangan Penertiban Penambangan Tersedianya 20 buah Buku tanpa ijin dan habis ijin data dan laporan
Masih rendahnya pemahaman Kaidah pertambangan 46 pengusaha pemegang IUP dan tak berizin Pendataan nilai perolehan Tersedianya Buku data dan 10 kecamatan air Objek pajak air tanah laporan terdapat pengambilan air tanah Inventarisasi pengambilan Tersedianya Peta, Buku data 140 titik pengambilan AT dan laporan sebnayak 20 Air Tanah buah Pembinaan penertiban dan Tersedianya Peta, Buku data 210 pengusaha pengambilan AT dan laporan sebnayak 20 pengambil AT buah Pengawasan dan Tersedianya Peta, Buku data 50 titik pengambilan pengendalian pemakai air dan laporan sebnayak 20 AT bawah tanah buah Pembinaan dan Ketersediaan pedoman dan Belum adanya Pengembangan bidang aturan pedoman dan aturan Energi dan pengelolaan energi dan Ketenagalistrikan ketenagalistrikan
Ketersediaan Data dusun/ kampung dan KK yang belum terlayani listrik
Masih banyak dusun dan KK yang belum terlayani listrik
Pertambahan Jumlah layanan dan distribusi ketenagalistrikan pertahun
10
Pembinaan dan Ketersediaan pedoman dan Pengelolaan usaha Minyak aturan dan Gas Bumi
Ketersediaan Data pemantauan penyaluran BBM dan Gas
Belum adanya peraturan tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi
Belum tersedianya data penyaluran dan kualitas harga BBM dan Gas
Pengendalian pemerataan layanan pendistribusian BBM dan Gas Bagi hasil penerimaan migas
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
3 kecamatan
150.000.000
3 Kecamatan
150.000.000
4 Kecamatan
150.000.000
Dinas SDAP
Diketahui aspek sosial, ekonomi dan lingkungan berstandar usaha/industri 20
100.000.000
100.000.000
Dinas SDAP
50.000.000
Diketahui aspek sosial, ekonomi dan lingkungan berstandar usaha/industri 20
100.000.000
50.000.000
Diketahui aspek sosial, ekonomi dan lingkungan berstandar usaha/industri 20
50.000.000
Dinas SDAP
10
100.000.000
10
100.000.000
6
60.000.000
Dinas SDAP
2
50.000.000
2
50.000.000
2
50.000.000
Dinas SDAP
30
60.000.000
40
80.000.000
32
62.000.000
Dinas SDAP
45
60.000.000
45
60.000.000
80
60.000.000
Dinas SDAP
10
50.000.000
10
50.000.000
10
50.000.000
Dinas SDAP
Integrasi pengembangan infrastruktur listrik
250.000.000
Tersedianya pedoman dan aturan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan
Dinas SDAP
500.000
Tersedianya data dusun dan KK yang belum terlayani listrik
Dinas SDAP
1.000.000.000
Tersedianya sarana dan prasrana jaringan listrik sebanyak 50 %
Dinas SDAP
50.000.000
Tersedianya perda tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi
Dinas SDAP
50.000.000
Tersedianya data penyaluran dan kualitas harga BBM dan gas
Dinas SDAP
Kajian Akademis Penyusunan Pengelolaan Ketenagalistrikan
250.000.000
Perda tentang Ketenagalistrikan
250.000.000
Data dusun/kampung dan KK yang belum terlayani listrik
500.000.000
Data dusun/kampung dan KK yang belum terlayani listrik
500.000
Pengembangan jaringan listrik berupa pemasangan SUTM, SUTR, dan SR/IR untuk 600 KK Kajian Akademis Penyusunan Pengelolaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi
1.000.000.000
Data penyaluran dan kualitas harga BBM dan Gas seperti SPBU, SPPBE, dan pangkalan/ agen.
50.000.000
Pengembangan jaringan listrik berupa pemasangan SUTM, SUTR, dan SR/IR untuk 600 KK 50.000.000 Perda tentang kegiatan usaha listrik minyak dan gas bumi
Data penyaluran dan kualitas harga BBM dan Gas seperti SPBU, SPPBE, dan pangkalan/ agen.
100.000.000
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari migas
100.000.000
Pengembangan jaringan listrik berupa pemasangan SUTM, SUTR, dan SR/IR 1.000.000.000 Pengembangan jaringan listrik berupa pemasangan SUTM, SUTR, dan SR/IR untuk 600 KK 50.000.000 Juklak dan juknis tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi
50.000.000
Data penyaluran dan kualitas harga BBM dan Gas seperti SPBU, SPPBE, dan pangkalan/ agen.
100.000.000
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari migas
100.000.000
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari migas
100.000.000
Dinas SDAP
100.000.000
Dinas SDAP
VIII‐63
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan 2 11 Peningkatan Pendayagunaan Panas Bumi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Jumlah pengembangan
4 WKP yang sudah
Tingkat fasilitasi investasi
Bagi hasil Pertambangan Panas Bumi
Belum adanya pedoman dan aturan pengusaha panas bumi 12
13
Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Energi Baru dan Terbarukan
Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Konservasi Energi
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Dinas SDAP
- Fasiliatsi investasi sektor panas bumi Pemantauan pelaksanaan comdev dalam operasi panas bumi Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari panas bumi Penyusunan perda tentang pengusaha panas bumi Sosialisasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- Fasiliatsi investasi sektor panas bumi Pemantauan pelaksanaan comdev dalam operasi panas bumi 250.000.000 Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari panas bumi 200.000.000 Penyusunan jumlah pengusaha panas bumi 100.000.000 Sosialisasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- Fasiliatsi investasi sektor panas bumi Pemantauan pelaksanaan comdev dalam operasi panas bumi 250.000.000 Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari panas bumi 200.000.000 Sosialisasi peraturan pengusaha panas bumi 100.000.000 Sosialisasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
350.000.000
Dinas SDAP
250.000.000
Dinas SDAP
500.000.000
500.000.000
Dinas SDAP
100.000.000
Dinas SDAP
Data dan lokasi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan PLT Piko Hidro
250.000.000
Dinas SDAP
Mendorong terwujudnya 1 desa mandiri energi shg total target 5 desa 100.000.000 Seluruh sektor pengguna energi
150.000.000
Dinas SDAP
100.000.000
Dinas SDAP
100.000.000
100.000.000
Dinas SDAP
250.000.000
250.000.000
Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Belum adanya pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang ijin usaha ketenagalistrikan (IUK)
Jumlah dan jenis energi alternatif yang dibangun
2 unit reaktor biogas, PLTMikrohidro 14 unit, PLTPikohidro 1 unit, PLTSurya 379 unit/KK
Pembangunan biogas, PLTMH, pikohidro, PLTSurya, PLTAngin, Bioenergi, dan Sosialisasi Potensi Nuklir
500.000.000
Pembangunan biogas, PLTMH, pikohidro, PLTSurya, PLTAngin, Bioenergi, dan Sosialisasi Potensi Nuklir
Jumlah dan jenis energi 2 unit reaktor biogas, alternatif yang dipelihara dan PLTMikrohidro 14 unit, dikembangkan PLTPikohidro 1 unit, PLTSurya 379 unit/KK
Pemeliharaan dan peningkatan PLTMH 2 unit, PLTSurya 50 unit
100.000.000
Pemeliharaan dan peningkatan PLTMH 2 unit, PLTSurya 50 unit
Data dan lokasi potensi energi Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), PLT Piko Hidro, Solar Home System/PLT Surya, PLTAngin, Biokerosene, Bioetanol, Biofuel, Bioenergi yang akan dikembangkan
Masih sedikit data potensi energi alternatif yang akan dikembangkan
Data dan lokasi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan PLT Piko Hidro
250.000.000
Data dan lokasi potensi energi Biogas, Solar Home System/PLT Surya, PLTAngin, Biokerosene, Bioetanol, Biofuel, Bioenergi
250.000.000
Jumlah desa mandiri energi
Belum ada desa mandiri energi
Mendorong terwujudnya 1 desa mandiri energi
150.000.000
Mendorong terwujudnya 1 desa mandiri energi
150.000.000
Tingkat penerapan hemat energi
Telah ada identifikasi peluang penghematan energi
Instansi Pemerintahan
100.000.000
Sektor Transportasi Dan Perumahan
100.000.000
Tersosialisasinya aspek perundangundangan pertambangan
14
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Baru
Tersedianya Buku Laporan sebanyak 25 buku dan 150 bh Perundang-undangan
Belum tersosialisasi peraturan perundang undangan
Tersosialisasinya aspek perundangundangan pertambangan
14
Study Evaluasi dampak lingkungan Eksploitasi Bahan Mineral
Tersedianya Buku data (20 buah)
25 Lokasi penggalian bahan mineral
5
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
SKPD Penanggung Jawab
5
Pembangunan biogas, PLTMH, pikohidro, PLTSurya, PLTAngin, Bioenergi, dan pemanfaatan produktif end use dari energi alternatif 100.000.000 Pemeliharaan dan peningkatan PLTMH 2 unit, PLTSurya 50 unit
Tersosialisasinya aspek perundangundangan pertambangan 5
200.000.000
100.000.000
Tersedianya pedoman dan aturan pengusaha panas bumi
Dinas SDAP
Dinas SDAP
VIII‐64
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
2 3 16 Digitalisasi Peta Topografi Tersedianya : 25 lembar Kab. Garut sebagai dasar Peta25 buah Cd dan 25 Buku penyusunan GIS Laporan 17
Pemetaan Kawasan Rawan Tersedianya : 25 buah Buku Bencana Tsunami laporan dan 25 lembar Peta
18
Pemetaan/eksplorasi Geologi
Tersedianya : 20 lembar Peta, 20 Buku Laporan Data potensi
19
Penataan Zona Pertambangan Pasir Besi/Bijih Besi
Tersedianya 20 buah Peta zonasi layak tambang, layak tambang bersyarat, tidak layak tambang Tersedianya Buku laporan sebanyak 25 buah
20
Pengendalian dan Pengawasan K3 dampak Penambangan Bawah Tanah 21 Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi
Tersedianya Buku data dan laporan
4 Belum tersedianya peta dalam bentuk digital
Rp.
Target
Rp.
Target
11
12
13
14
15
5
2
-
3
3
50.000.000
belum tersosialisasi secara menyeluruh mitigasi bencana 40 Kec belum adanya updating data
8
Kajian Potensi pesisir dan arah pengembangan
25
Reklamasi pasca penambangan
26
Penataan lahan bekas penambangan
Tersedianya Peta,buku data dan laporan sebanyak 4 bh
27
Identifikasi dan Pemetaan Tersedianya Peta,buku data daerah rawan bencana dan laporan sebanyak 20 bh alam geologi gerakan tanah
28
Tersedianya Peta,buku data dan laporan sebanyak 20 bh
-
39 kec. belum teridentifikasi secara detail daerah rawan bencana gertan 10 Wilayah
2
kawasan bekas tambang mempunyai nilai tambah Pendataan wilayah konservasi lingkungan geologi dan pertambangan 8
2
Tersedianya data Potensi ABT, laporan sebanyak 20 bh
belum tersedianya arah penataan
Teridentifikasi AT wilayah Pesisir
Tersedianya Buku data dan laporan sebanyak 20 buah
belum tersedianya arah penataan
-
Tersedianya Peta, buku data 4 Cekungan Air Tanah dan laporan sebanyak 20 (CAT) buah Data, peta dan laporan 12 kecamatan sebanyak 20 buah Sumur bor 65 titk di 4 kecamatan membutuhkan titik bor
32 titik di 8 kecamatan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
100.000.000
Updating data terbaru yang terintegrasi Evaluasi zona pertambangan -
100.000.000
kawasan bekas tambang mempunyai nilai tambah Pendataan wilayah konservasi lingkungan geologi dan pertambangan 8
150.000.000
2
50.000.000
50.000.000
-
4
110.000.000
100.000.000
Dinas SDAP
50.000.000
Dinas SDAP
Dinas SDAP
100.000.000
Dinas SDAP
100.000.000
Updating data terbaru yang terintegrasi -
100.000.000
Dinas SDAP
100.000.000
-
100.000.000
Dinas SDAP
50.000.000
Dinas SDAP
100.000.000
kawasan bekas tambang mempunyai nilai tambah Pendataan wilayah konservasi lingkungan geologi dan pertambangan 7
100.000.000
Dinas SDAP
150.000.000
2
150.000.000
Dinas SDAP
50.000.000
Dinas SDAP
50.000.000
50.000.000
-
1
-
Dinas SDAP
-
1
18 Dinas SDAP
Dinas SDAP
8
100.000.000
SKPD Penanggung Jawab
Dinas SDAP
-
8
100.000.000
17
3
4
100.000.000
16
-
50.000.000
Updating data terbaru yang terintegrasi Evaluasi zona pertambangan
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5
4
24
Sumur bor
5
20 lubang galian
Tersedianya Peta, buku data Belum adanya dan laporan sebanyak 20 penataan zona buah pertambangan Tersedianya Buku Laporan belum diketahui sebanyak 20 buah potensi aspek geologi pertambangan di 6 kecamatan belum tersedianya arah penataan
Pemeliharaan Sumur Bor
Target
10
100.000.000
Penataan Zona Pertambangan
34
Rp.
9
1
23
Survey geolistrik pendugaan potensi ABT Pemboran Air bawah tanah
Target
100.000.000
Tersedianya Buku Data dan laporan
32
2014
3
Pemuktahiran data-data pertambangan
33
2013
2012
Belum tersedianya data kawasan rawan bencana tsunami di 6 Kec. 15 kecamatan belum tereksplorasi secara detail potensi bahan tambang 7 zona pertambangan belum tertata
22
Pendataan aspek fisik daerah pesisir dalam kaitannya dengan kebencanaan Tsunami / gelombang pasang 29 Identifikasi potensi Air Bawah Tanah daerah pesisir pantai 30 Kajian Hidrogeologi diwilayah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) 31 Study cekungan ABT Kab. Garut
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
110.000.000
Dinas SDAP
-
110.000.000
Dinas SDAP
3
2
2
Dinas SDAP
18
12
10
Dinas SDAP
9
6
5
Dinas SDAP
VIII‐65
KODE
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
2 3 35 Pengkajian kawasan yang Terwujudnya kawasan berpotensi dikembangkan pertambangan rakyat yang sebagai kawasan ditetapkan dengan kep. pertambangan rakyat Bupati 36
2.6
2.7
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Pelatihan kepada aparat tingkat desa dan kecamatan tentang pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
4 Belum adanya lokasi/kawasan perambangan rakyat
Terlatihnya aparat di 42 Kecamatan dan 404 Desa
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9
10
11 Penetapan kawasan dengan Kep. Bupati
12
13 Pengembangan usaha pertambangan rakyat
14
15 Monev kawasan pertambangan rakyat
16
17
832
200
-
150.000.000
200
5.730.000.000
150.000.000
116
5.250.500.000
150.000.000
SKPD Penanggung Jawab 18 Dinas SDAP
Dinas SDAP
5.292.500.000
URUSAN PARIWISATA 1
Pengembangan Destinasi
1.650.913
2
Pengembangan Kemitraan
275.000.000
397.000.000
650.000.000
700.000.000
Disbudpar
3
Pengembangan Pemasaran
950.000.000
1.025.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
Disbudpar
5.225.425.000
4.894.000.000
Meningkatkan kunjungan wisatawan
1.872.853
4.000.425.000
1.954.663
3.472.000.000
2.119.663
2.119.663
5.100.000.000
7.250.000.000
2.329.801
2.329.801
2.600.000.000
2.329.801
Disbudpar
5.300.000.000
URUSAN PERDAGANGAN Perlindungan konsumen 1 dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan Jasa (kali)
2 kali
28
100.000.000
28
100.000.000
28
100.000.000
28
100.000.000
Dokumen inventarisasi kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) (dok)
0
-
-
12
50.000.000
12
50.000.000
12
50.000.000
Terlaksananya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi (paket)
1
-
-
-
-
1
100.000.000
1
100.000.000
Sosialisasi UU perlindungan konsumen (kali)
6
-
-
-
-
4
100.000.000
4
100.000.000
Penyelesaian masalah sengketa konsumen (kali)
-
-
-
-
-
3
75.000.000
3
75.000.000
Pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (paket)
-
-
-
1
150.000.000
1
200.000.000
1
500.000.000
Meningkatnya kegiatan tera/tera ulang alat UTTP (kali)
2
Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan jasa (112 Kali) Tersedianya data kebutuhan pokok masyarakat (36 Dok Kepokmas) Meningkatnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi (2 Paket) Tersosialisasikannya UU Perlindungan Konsumen (8 Kali) Terselesaikannya sengketa konsumen (8 Kali) Berdirinya BPSK (1 paket) Tersedianya data UTTP dan terlaksanaya tera ulang di 42 kecamatan Tersedianya sarana dan prasarana kemetrologian (1 paket) Tersedianya SDM kemetrologian ( 6 Orang)
Disperindagkop UMKM
Disperindagkop UMKM
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
42 kali
42
100.000.000
42
100.000.000
42
100.000.000
42
100.000.000
Sarana dan prasarana (paket)
-
-
-
-
-
1
1.000.000.000
1
1.000.000.000
Peningkatan jumlah dan kemampuan SDM Kemetrologian (orang)
-
-
-
-
-
4
90.000.000
2
50.000.000
0
-
-
3
200.000.000
3
250.000.000
4
300.000.000
10 unit
Disperindagkop UMKM
16
-
-
2
919.000.000
2
1.000.000.000
2
1.000.000.000
6 unit
Disperindagkop UMKM
15 Pasar
32
375.000.000
32
450.000.000
32
500.000.000
32
500.000.000
192 Orang
Disperindagkop UMKM
Pusat Pedagangan Kulit Sukaregang (unit)
-
-
-
-
4
300.000.000
4
350.000.000
8 unit
Disperindagkop UMKM
Peningkatan effisiensi Renovasi Pasar (unit) Perdagangan Dalam Negeri terbangunnya pasar (unit) Terselenggaranya pembinaan pedagang pasar (orang) Tertatanya pusat perdagangan kulit di Garut Kota
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
VIII‐66
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Tertatanya pusat perdagangan makanan di Tarogong kaler Kontak dagang (kali)
Pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
4
9
10
11
12
13
14
15
Rp. 16
Pusat Pedagangan Makanan (unit)
-
-
-
-
2
300.000.000
2
350.000.000
300.000.000
2
300.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17 4 Unit
18 Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
2
287.165.000
2
300.000.000
2
-
-
1
PM
-
Tersedianya sarana dan prasarana GTC ( 1 paket )
30%
-
-
1
500.000.000
1
650.000.000
1
910.000.000
3 Paket
Disperindagkop UMKM
96 kali
288
100.000.000
288
100.000.000
288
100.000.000
288
100.000.000
1.344 Kali
Disperindagkop UMKM
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Lokasi
Disperindagkop UMKM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 kali
Disperindagkop UMKM
15 Pasar
15
100.000.000
15
100.000.000
15
100.000.000
15
100.000.000
15 Pasar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Paket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 unit kios
Disperindagkop UMKM
48 Tumbak / 1 Lokasi
Disperindagkop UMKM
1 Unit
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
Lelang Investasi Pasar Cibatu (paket) Terlaksannay Pembebasan Tanah dan Pembangunan Saung Tradisional BuahBuahan (unit kios) Terlaksananya Pendampingan Pembebasan Tanah dan Pembangunan Saung Tradisional Buah-Buahan (tumbak) Pengembangan Pemasarn Bunga Hias (unit) Terselenggaranya keikutsertaan dalam pameran (kali) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan (kali) Tertatanya lokasi usaha PKL (lokasi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 Kali
SKPD Penanggung Jawab
-
Intensifikasi PAD Pasar
4
2014
2 kali
Terlaksananya Pendamping Pembangunan Sarana dan Prasarana Silo Gudang (Lokasi) Terlaksananya Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang (kali)
Peningkatan dan pengembangan ekspor
2013
2012
Terbangunnya pasar induk sayuran (unit)
Laporan informasi harga kebutuhan pokok (kali)
3
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
1 Unit (pm)
-
2 kali
2
95.000.000
4
300.000.000
4
300.000.000
4
300.000.000
Terlaksananya keikutsertaan dalam Pameran (16 Kali )
-
-
-
-
-
1
200.000.000
1
300.000.000
2 Kali
-
-
-
-
-
1
250.000.000
1
250.000.000
2 Lokasi
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
VIII‐67
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 Tersedianya sarana perdagangan bagi PKL (lokasi) Terselenggaranya pelatihan untuk pengentasan kemiskinan (kali)
Peningkatan SDM Pengelola Pendidikan dan latihan Pasar Petugas Kebersihan, Pengelolaan Pasar Tradisional Ketertiban dan Pedagang (kali) Pasar Tradisional Pendidikan Manajemen Kewirausahaan bagi para pedagang tradisional (kali) Tersedianya SDM aparatur perdagangan yang memadai (kali)
6
Pengembangan SDM aparatur perdagangan
7
Pengembangan Sistem Terlaksananya revitalisasi Perdagangan Dalam Negeri pasar tradisional (unit)
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
2014
SKPD Penanggung Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
9
10
11
12
13
14
15
16
-
-
-
-
-
1
250.000.000
1
250.000.000
2 Lokasi
Disperindagkop UMKM
-
-
-
-
-
2
100.000.000
2
100.000.000
Terbinanya SDM PKL & Asongan (4 Kali)
Disperindagkop UMKM
-
1
500.000.000
-
-
1
500.000.000
1
500.000.000
Diklat Pengelolaan Pasar Tradisional (4 Kali)
Disperindagkop UMKM
-
2
289.875.000
2
300.000.000
2
300.000.000
2
350.000.000
8 Kali
Disperindagkop UMKM
1
-
-
-
-
2
100.000.000
2
100.000.000
4 Kali
Disperindagkop UMKM
-
4
124.597.000
4
250.000.000
4
300.000.000
4
350.000.000
Meningkatnya fungsi sarana perdagangan ( 16 unit)
Disperindagkop UMKM
3.819.000.000
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4
2.071.637.000 2.8
2013
2012
7.615.000.000
17
18
8.485.000.000
URUSAN PERINDUSTRIAN 1 Pengembangan IKM
2 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya ketrampilan perajin (orang)
120
500.000.000
180
620.000.000
180
750.000.000
180
750.000.000
a. Terselenggaranya diklat ketrampilan bagi perajin dalam memanfaatkan sumberdaya (kali) b. Terselenggaranya diklat ketrampilan bagi perajin dalam memperkuat jaringan klaster (kali) c. Terselenggaranya diklat pengembangan desain dalam mengembangkan industri kreatif (kali) d. Terselenggaranya pembinaan pengendalian mutu dalam meningkatkan effisiensi industri (kali)
5
400.000.000
5
350.000.000
5
350.000.000
5
350.000.000
1
100.000.000
1
200.000.000
-
-
-
-
3
270.000.000
3
300.000.000
3
300.000.000
1
100.000.000
Meningkatnya kemampuan teknis produksi perajin (orang) a. Terselenggaranya diklat teknis produksi perajin agro DBHCHT (kali)
260
1.162.834.000
240
1.250.000.000
260
1.100.000.000
6
651.269.000
6
550.000.000
6
550.000.000
7
511.565.000
-
-
5
350.000.000
5
350.000.000
b. Terselenggaranya diklat teknis produksi perajin non agro DBHCHT (kali)
3 Peningkatan Kapasitas IPTEK Sisrem Produksi
1
100.000.000
c. Terselenggaranya diklat teknis produksi perajin industri agro (kali)
-
-
-
-
-
2
200.000.000
2
200.000.000
d. Terselenggaranya diklat penerapaan standar mutu SNI (kali)
-
-
-
-
-
1
150000000
-
-
488
1.550.000.000
450
1.000.000.000
450
1.000.000.000
1
100.000.000
1
100.000.000
Meningkatnya nilai investasi teknologi yang diterapkan oleh IKM (Rp.) a. Teroperasionalkannya Lab pengujian mutu minyak akarwangi (unit)
1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
Meningkatnya ketrampilan perajin sebanyak 680 0rang Terselenggaranya diklat ketrampilan sebanyak 20 kali
Disperindag, Kop dan UMKM
Terselenggaranya diklat ketrampilan sebanyak 3 kali
Disperindag, Kop dan UMKM
Terselenggaranya diklat ketrampilan desain sebanyak 12 kali Terselenggaranya diklat ketrampilan sebanyak 2 kali
Disperindag, Kop dan UMKM
Meningkatnya kemampuan perajin sebanyak 820 orang Terselenggaranya diklat teknis produksi industri sebanyak 19 kali Terselenggaranya diklat teknis produksi industri sebanyak 17 kali Terselenggarnya diklat teknis produksi industri sebanyak 7 kali Terselenggaranya diklat penerapan mutu SNI sebanyak 1 kali Meningkatnya investasi teknologi sebesar Rp. 2,487,000,000 Teroperasionalkannya lab pengujian mutu 2 unit
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
VIII‐68
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
3 b. Terciptanya inovasi TTG (Rp.)
2011
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (2009)
4 0
2013
2012
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9
10
11 50
12 100.000.000
13 50
14 100.000.000
15 50
16 100.000.000
200
550.000.000
200
550.000.000
200
550.000.000
200
550.000.000
200
550.000.000
c. Tersedianya mesin/peralatan industri non agro (Rp.)
d. Tersedianya mesin/peralatan industri agro (Rp.)
e. Tersedianya mesin/peralatan industri non agro – DBHCHT (Rp.)
0
87
350.000.000
f. Tersedianya mesin/peralatan industri agro – DBHCHT (Rp.)
0
150
550.000.000
g. Tersedianya mesin/peralatan industri rami (Rp.)
1
h. Tersedianya mesin/peralatan industri pengolahan limbah plastik (Rp)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i. Tersedianya mesin/peralata industri mokal (Rp.)
4 Pengembangan sentrasentra industri potensial
Berkembangnya sentra industri potensial (sentra)
1
300.000.000
a. Terbangunnya sarana prasarana sentra (sentra)
b. Terbangunnya sarana prasarana pabrik minyak akarwangi (sentra)
0
1
2
3.925.668.000
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
300.000.000
1
300.000.000
1
300.000.000
1
300.000.000
300.000.000
5 Penataan Struktur Industri Tertatanya klaster industri (klaster) a. Tersedianya sarana prasarana klaster (klaster) b. Terbinanya keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir (klaster)
1
1
100.000.000
1
100.000.000
4.540.000.000
6.950.000.000
2
200.000.000
1
100.000.000
1
100.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 17 Terciptanya TTG 6 paket, senilai Rp. 150,000,000 Meningkatnya nilai investasi teknologi industri yang diterapkan IKM sebesar Rp. 600,000,000 Meningkatnya nilai investasi teknologi industri yang diterapkan IKM sebesar Rp. 400,000,000 Meningkatnya nilai investasi teknologi industri yang diterapkan IKM sebesar Rp. 87,000,000 Meningkatnya nilai investasi teknologi industri yang diterapkan IKM sebesar Rp. 150,000,000 Meningkatnya nilai investasi teknologi industri yang diterapkan IKM sebesar Rp. 1,000,000,000 Meningkatnya nilai investasi teknologi industri yang diterapkan IKM sebesar Rp. 50,000,000 Meningkatnya nilai investasi teknologi industri yang diterapkan IKM sebesar Rp. 50,000,000 Berkembangnya sentra potensial sebanyak 2 sentra Berkembangnya sentra industri potensial sebanyak 2 sentra Berkembangnya sentra industri potensial sebanyak 1 sentra Tertatanya klaster industri sebanyak 3 klaster Tertatanya 1 klaster industri Tertatanya 3 klaster industri
SKPD Penanggung Jawab 18 Disperindag, Kop dan UMKM Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM
Disperindag, Kop dan UMKM Disperindag, Kop dan UMKM
7.000.000.000
VIII‐69
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraanya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Dari aspek tersebut diperoleh data primer dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instasi pemerintah serta hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya. Dengan hal tersebut maka untuk menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2009-2014 dapat dicapai, sebagaimana disajikan pada tabel 9.1dan tabel 9.2 sebagai berikut:
VI - 1
Tabel 9.1 Perubahan Target IPM Beserta Turunannya Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut Tahun 2009 – 2014 No
Indikator Kinerja
Kondisi 2009
Target Capaian Kinerja 2010
2011
2012
2013
2014
Sumber Data
1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
70,98
71,58
72,17
72,77
73,31
73,85
BPS
2
Indeks Pendidikan
82,15
82,44
82,73
83,02
83,22
83,41
BPS
3
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
7,29
7,39
7,49
7,59
7,67
7,74
BPS
4
Angka Melek Huruf (%)
98,93
99,03
99,12
99,22
99,27
99,32
BPS
5
Indeks Kesehatan
67
67,48
67,95
68,43
69,17
69,5
BPS
6
Angka Harapan Hidup
65,2
65,49
65,77
66,06
66,5
66,7
BPS
7
Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup)
51,65
51,11
50,57
50,03
49,4
48,76
BPS
8
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kasus kelahiran)
219,64
210,86
202,08
193,3
184,5
175,7
BPS
9
Indeks Daya Beli
63,78
64,8
65,83
66,85
67,75
68,65
BPS
10
Kemampuan Daya Beli Masyarakat
636.010
640.428
644.846
649.264
653.156
657.048
BPS
11
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
BPS
12
Laju Pertumbuhan Ekonomi (% per tahun)
5,57
5,63
5,69
5,75
5,64
6
BPS
13
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku (%)
8,55
9,73
10,92
12,1
11,97
11,71
BPS
14
Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
1.650.913
1.752.163
1.853.413
1.954.663
2.142.232
2.329.801
BPS
15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
58,7
58,16
57,62
57,08
56,8
56,53
BPS
16
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
365.392
363.311
361.229
359.148
355.563
351.977
BPS
17
Jumlah pengangguran terbuka (jiwa)
50.091
62.207
74.324
86.440
85.675
84.910
BPS
18
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)
58,48
60,32
62,16
64
66
0,68
Binamarga
19
Tingkat Kemantapan Irigasi Pemerintah (%)
77,76
76,84
75,92
75
76
80
SDAP
20
Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ
Status mutu cemar berat
Status mutu cemar sedang
Status mutu cemar sedang
Status mutu cemar sedang
Status mutu cemar sedang
Status mutu cemar sedang
DLHKP
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 2
Tabel 9.2 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut Tahun 2009 – 2014 No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
I
Target Capaian Setiap Tahun
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat I.1.1 Kondisi Ketenagakerjaan
1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
54,38
56,89
57,82
56,67
57,42
2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki2
70,58
71,83
75,90
78,93
79,61
3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
33,69
34,72
35,76
36,97
37,95
4
Kesempatan Kerja
49,05
50,72
51,42
52,34
52,68
5
Kesempatan Kerja laki-laki
622.321
624.573
626.549
628.841
630.630
6
Kesempatan Kerja Perempuan
283.894
284.894
285.973
286.576
287.963
7
Pengangguran (jiwa)
90,431
87,543
86.44
85,734
84,905
8
Pengangguran laki-laki
63.96
62.46
61.58
60.65
59.62
9
Pengangguran Perempuan
25.99
24.51
23.08
22.09
21.07
II
ASPEK PELAYANAN UMUM II.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II.1.1 Pendidikan II.1.1.1 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
1
Jumlah murid usia 7-12 thn SD/MI
319,325
326,031
332,878
339,868
347,005
2
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI
336,372
343,436
350,648
358,012
365,530
3
APS SD/MI
95
95
95
95
95
4
Jumlah murid usia 13-15 thn SMP/MTs
140,366
164,988
193,930
227,948
267,934
5
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs
161,483
164,874
168,337
171,872
175,481
6
APS SMP/MTs
87
100
115
133
153
1,734
1,736
1,738
1,740
1,742
336,372
343,436
350,648
358,012
365,530
II.1.1.2 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah 1
Jumlah sekolah SD/MI
2
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 3
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
3
Rasio SD/MI
194
198
202
206
210
4
Jumlah sekolah SMP/MTs
366
373
378
382
386
5
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs
161,483
164,874
168,337
171,872
175,481
6
Rasio SMP/MTs
441
442
445
450
455
II.1.1.3 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan 1
Jumlah Guru SD/MI
15,110
15,564
16,031
16,512
2
Jumlah Murid SD/MI
364,988
377,410
384,958
392,658
3
Rasio SD/MI
24
24
24
24
359,219
4
Jumlah Guru SMP/MTs
11,076
12,440
13,973
15,695
17,628
5
Jumlah Murid SMP/MTs
230,658
273,509
325,004
387,061
462,067
6
Rasio SMP/MTs
21
22
23
25
26
II.1.2 Kesehatan II.1.2.1 Jumlah Posyandu dan Balita 1.
Jumlah posyandu
2.
Jumlah balita
3.
Rasio
3,459
3,558
3,658
3,660
3,760
265649
269,900
274,218
278,606
283,064
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
II.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu 1
Jumlah Puskesmas
64
65
65
68
70
2
Jumlah Poliklinik
96
100
105
110
115
3
Jumlah Pustu
136
140
142
145
157
4
Jumlah 1 s/d 3
296
305
312
323
342
5
Jumlah Penduduk (jiwa)
2,417,404
2,464,011
2,503,435
2,543,490
2,584,186
6
Rasio Puskesmas persatuan penduduk
1 : 37.772
1 : 37.908
1 : 38.514
1 : 37.404
1 : 36.917
7
Rasio Poliklinik persatuan penduduk
1 : 25.181
1 : 24.640
1 : 23.842
1 : 23.123
1 : 22.471
8
Rasio Pustu persatuan penduduk
1 : 17.775
1 : 17.600
1 : 17.630
1 : 17.541
1 : 17.460
9
Jumlah Kecamatan
42
42
10
Jumlah Desa/kelurahan
424
424
11
Rasio Puskesmas per Kecamatan
1 : 1,52
1 : 1,52
II.1.2.3 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk 1.
Jumlah Rumah Sakit Daerah
1
1
2
3
3
2.
Jumlah Rumah Sakit Swasta
-
-
1
1
1
3.
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI
1
1
1
1
1
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 4
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2
2
4
5
5
2,417,404
2,464,011
2,503,435
2,543,490
2,584,186
1 : 1.208.702
1 : 1.232.006
1 : 625.859
1 : 508.698
1 : 516.837
- Kunjungan Rawat Jalan (Org)
219.499
241.399
265.539
292.093
321.302
- Kunjungan Rawat IGD (Org)
154.267
185.120
203.632
223.995
246.395
- Bed Occupancy Rate (BOR) (%)
71,8
78,8
79,0
79,5
80,0
- Average Length of Stay (Avlos) (hari)
4,6
4,8
5,0
5,5
6,0
- Turn Over Interval (TOI) (hari)
1,6
1,8
1,9
2,0
2,0
- Bed Turn Over (BTO) (kali)
44
43
44
44
45
- Net Death Rate (NDR) (0/00)
0,022
0,021
0,020
0,019
0,018
4.
Jumlah seluruh Rumah Sakit
5.
Jumlah Penduduk (jiwa)
6.
Rasio
7.
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
8.
Target Capaian Setiap Tahun
- Gross Death Rate (GDR) (0/00)
0,043
0,035
0,030
0,025
0,020
- Angka Kematian Bayi (IMR) (0/00)
0,060
0,055
0,050
0,045
0,035
- Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) (0/00)
0,050
0,004
0,003
0,002
0,001
5,34%
4,67%
6,68%
6,02%
5,97%
2,417,404
2,464,011
2,503,435
2,543,490
2,584,186
215,917
Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit II.1.2.4 Jumlah Dokter
1.
Jumlah Dokter
2.
Jumlah Penduduk (jiwa)
3.
Rasio II.1.2.5 Persentase Balita Gizi Baik
1.
Jumlah Balita Gizi Baik
194,556
212,519
2.
Jumlah Balita Gizi Buruk
9,728
10,626
10,796
3.
Jumlah Balita seluruhnya
243,207
265,649
269,896
4
Persentase Gizi Baik
85
85
85
85
85
5
Persentase Gizi Buruk
5
5
5
5
5
Perencanaan DED (APBD) Jalan panjang 2,57 Km dan Jembatan 1 Bh
Konstruksi Tahp I s/d Perkerasan Lapis Pondasi Bawah sepanjang 2,57 km dan jembatan ciojar
Konstruksi Tahp III s/d Perkerasan Lapis Atas 2,57 Km
Konstruksi Tahp IV Lapis Penutup dg beton 2,57 Km
Konstruksi Tahap I s/d Perkerasan Lapis Pondasi Bawah sepanjang 1,00 Km dan Jembatan 1bh
Konstruksi Tahp II s/d Perkerasan Lapis Pondasi Atas dan lapisan penutup dg sepanjang 1,00 Km
Operasinalisasi
II.1.3 Pekerjaan Umum 1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
Operasinalisasi
IX ‐ 5
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014 (8)
Peningkatan jalan kabupaten 24,00 km
Peningkatan jalan kabupaten 24,00 km
Peningkatan jalan kabupaten 24,00 km
Peningkatan jalan kabupaten 24,00 km
Peningkatan jalan kabupaten 24,00 km
Penanganan jalan non status 5,50 km
Penanganan jalan non status 6,00 km
Penanganan jalan non status 6,00 km
Penanganan jalan non status 7,00 km
Penanganan jalan non status 7,00 km
Penanganan jembatan non status 4 bh
Penanganan jembatan non status 4 bh
Penanganan jembatan non status 4 bh
Penanganan jembatan non status 4 bh
Penanganan jembatan non status 4 bh
Pembangunan jalan 5,00 km
Pembangunan jalan 4,00 km
Pembangunan jalan 4,00 km
Pembangunan jalan 4,00 km
Pembangunan jalan 4,00 km
2.
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Rehabilitasi/ pembangunan/ rehabilitasi saruran drainase/ goronggorong 2.000,00 m'
Rehabilitasi/ pembangunan/ rehabilitasi saruran drainase/ goronggorong 2.000,00 m'
Rehabilitasi/ pembangunan/ rehabilitasi saruran drainase/ goronggorong 2.000,00 m'
Rehabilitasi/ pembangunan/ rehabilitasi saruran drainase/ goronggorong 2.000,00 m'
Rehabilitasi/ pembangunan/ rehabilitasi saruran drainase/ goronggorong 2.000,00 m'
3.
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Pembangunan turap/ bronjong jalan 15 pkt
Pembangunan turap/ bronjong jalan 15 pkt
Pembangunan turap/ bronjong jalan 15 pkt
Pembangunan turap/ bronjong jalan 15 pkt
Pembangunan turap/ bronjong jalan 15 pkt
4.
Program Rehabilitasi/ Peliharaan Jalan dan Jembatan
rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten 593,00km
Prehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten 610,00km
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten 629,00km
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten 643,00km
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten 660,00km
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan kabupaten 60bh
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan kabupaten 60bh
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan kabupaten 60bh
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan kabupaten 60bh
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan kabupaten 60bh
Rehabilitasi/ Pangaspalan 1,00km
Rehabilitasi/ Pangaspalan 1,00km
Rehabilitasi/ Pangaspalan 1,00km
Rehabilitasi/ Pangaspalan 1,00km
Rehabilitasi/ Pangaspalan 1,00km
5.
Program Insfeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Penyusunan Inspeksi kondisi jalan 1 pkt dan jembatan 1 pkt
Penyusunan Inspeksi kondisi jalan 1 pkt dan jembatan 1 pkt
Penyusunan Inspeksi kondisi jalan 1 pkt dan jembatan 1 pkt
Penyusunan Inspeksi kondisi jalan 1 pkt dan jembatan 1 pkt
Tersusunnya Inspeksi kondisi jalan 1 pkt dan jembatan 1 pkt
6.
Program Data Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan data base jalan kabupaten 1 pkt dan jembatan 1pkt
Penyusunan data base jalan kabupaten 1 pkt dan jembatan 1pkt
Penyusunan data base jalan kabupaten 1 pkt dan jembatan 1pkt
Penyusunan data base jalan kabupaten 1 pkt dan jembatan 1pkt
Tersusunnya data base jalan kabupaten 1 pkt dan jembatan 1 pkt
7.
Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pemeliharaan dan Pengadaan alat-alat berat 6bh
Pemeliharaan dan Pengadaan alat-alat berat 6bh
Pemeliharaan dan Pengadaan alat-alat berat 6bh
Pemeliharaan dan Pengadaan alat-alat berat 6bh
Terpeliharanya dan penambahan alat-alat berat 36bh
Pemeliharan dan pengadaan alat-alat laboratorium 2bh
Pemeliharan dan pengadaan alat-alat laboratorium 2bh
Pemeliharan dan pengadaan alat-alat laboratorium 2bh
Pemeliharan dan pengadaan alat-alat laboratorium 2bh
Terpeliharanya dan penambahan alat-alat laboratorium 12bh
8.
Tingkat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan
47.50%
45%
42.50%
40%
38.50%
9.
Tingkat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan
50%
47.50%
42.50%
40%
38.50%
270
2760
3750
3000
2272
10
Cakupan pelayanan air bersih/ baku di kawasan perkotaan dan pedesaan
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 6
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
76 titik
Perencanaan/desain dan pelaksanaan konstruksi 16 titik
Perencanaan/desain dan pelaksanaan konstruksi 32 titik
Perencanaan/desain dan pelaksanaan konstruksi 44 titik
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
11
Pemanfaatan dan Pengelolaan Embung,Situ,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
12
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
16
20
20
10
13
Pembangunan lembung, dan bangunan penampung air lainnya
8
12
8
8
Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau
7
9
7
5
14
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
25
30
25
21
15
Pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu, Daerah Aliran Sungai Cikaengan Cs dan Daerah Aliran Sungai Cilaki Cs
5
5
5
146.58
146.58
16.
94 Titik
5
Rasio Jaringan Irigasi Jaringan Sekunder
146.58
17.
Tingkat Kemantapan jaringan irigasi pemerintah
85%
18.
Tingkat Kemantapan jaringan irigasi perdesaan
70%
II.1.4. Perumahan Rakyat II.1.4.1 Persentase Luas Permukiman yang Tertata 1.
luas area permukiman tertata
15.820,80
23.731,20
27.686,40
35.596,80
39.552,00
2.
Total luas area permukiman
122.675,20
184.012,80
214.681,60
276.019,20
306.688,00
3.
Persentase luas permukiman yang tertata
13%
13%
13%
13%
13%
4.
Prosentase Ruang Terbuka Hijau
30%
30%
30%
30%
30%
39.552,00
II.1.4.2 Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni 1.
Luas permukiman layak huni
15.820,80
23.731,20
27.686,40
35.596,80
2.
Luas wilayah permukiman
15.820,80
23.731,20
27.686,40
35.596,80
39.552,00
3.
Rasio permukiman layak huni
122.675,20
184.012,80
214.681,60
276.019,20
306.688,00
4.
Jumlah rumah layak huni
713.426,00
713.426,00
713.426,00
713.426,00
713.426,00
5.
Jumlah Penduduk (jiwa)
2.410.398,00
2.410.398,00
2.410.398,00
2.410.398,00
2.410.398,00
6.
Rasio rumah layak huni
713,426.00 Unit
713,426.00 Unit
713,426.00 Unit
713,426.00 Unit
713,426.00 Unit
7.
Jumlah rumah tidak layanan huni yang direhabilitasi
150 unit
150 unit
150 unit
150 unit
150 unit
8.
Sarana pendukung Rumah Sederhana Sehat (RSH)
100 unit
100 unit
100 unit
100 unit
100 unit
9.
Jumlah Rusunawa, Kasiba dan Lisiba
3 Lokasi
3 Lokasi
3 Lokasi
3 Lokasi
3 Lokasi
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 7
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
10.
Pembangunan jalan lingkungan
5.549 Km
9.225 Km
10 Km
10 Km
10 Km
11.
Pembangunan Turap Penahan Tanah
6.198 Km
10.086 Km
10,5 Km
10,5 Km
10,5 Km
12.
Pembangunan/ Rehab Jembatan Lingkungan
2 bh
3 bh
3 bh
3 bh
3 bh
174.690 jiwa
190.632 jiwa
235.632 jiwa
271.632 jiwa
295.632 jiwa
II.1.4.3 Jumlah Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih 1.
Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih
2.
Jumlah penduduk sasaran
3.
Persentase penduduk berakses air bersih
4.
Cakupan Pelayanan Air bersih (perkotaan)
5.
506.345
595.546
602.351
621.388
657.043
37,35%
43,82%
56,52%
66,05%
72,87%
Sambungan Rumah untuk Air Minum
3.126 SR
2.657 SR
7.500 SR
6.000 SR
4.000 SR
6.
Cakupan pelayanan air minum di perkotaan
37.35%
43.82%
56.52%
66.05%
72.27%
7.
Pembangunan instalasi sumber mata air dan unit distribusi
2 SPAM
1 SPAM
1 SPAM
1 SPAM
1 SPAM 1 Unit
8.
Unit pengelola air limbah perkotaan
9.
Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan
10
Tahapan pencapaian MDGs di Kabupaten Garut
80%
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
54,45%
57,43%
60,43%
63,80%
65%
Realisasi Program
Realisasi Program
Realisasi Program
Realisasi Program
Realisasi Program
1 Paket
1 Paket
1 Paket
11
Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum
1 Paket
1 Paket
12
Jumlah desa yang melaksanakan Program PAMSIMAS
15 Desa
10 Desa
-
-
-
13
Pengelolaan air baku
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
14
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
15
Panjang drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan
4 Km
5,0 Km
5,0 Km
5,0 Km
5,0 Km
16
Panjang drainase perkotaan dan perdesaan yang tertangani
4,3 Km
5,8 Km
5,8 Km
5,8 Km
5,8 Km
17
Jumlah kecamatan
7 Kec.
7 Kec.
7 Kec.
7 Kec.
7 Kec.
II.1.4.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Failitas Tempat Buang Air Besar) 1.
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
286.285
298.841
313.035
326.137
327.557
2.
Jumlah rumah tinggal
545.928
545.928
545.928
545.928
545.928
3.
Persentase
52,44
54,74
54,74
54,74
60
II.1.4.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum 1 2
Jumlah Tempat pemakaman umum (TPU)
2 lokasi
2 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
Luas Tempat pemakaman umum (TPU)
muslim 100x120m, non muslim 3 ha
muslim 100x120m, non muslim 3 ha
muslim 200x240m, non muslim 6 ha
muslim 200x240m, non muslim 6 ha
muslim 200x240m, non muslim 6 ha
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 8
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
3 Lokasi
3 Lokasi
3
Daya TampungTempat pemakaman umum (TPU) Penataan dan pemeliharaan TPU
Target Capaian Setiap Tahun
muslim 1.700,non muslim 2500 3 Lokasi
muslim 1.700,non muslim 2500 3 Lokasi
muslim 3.400,non muslim 5.000 3 Lokasi
II.1.4.6 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 1.
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran
2.
Jumlah Penduduk
5
5
6
6
6
2,513,680
2,513,680
2,513,680
2,513,680
2,513,680
3.066.88 Km
3.066.88 Km
3.066.88 Km
3.066.88 Km
3.066.88 Km
85 Kali
94 Kali
3.
Luas Wilayah Kab. Garut
4.
Jumlah Kejadian Kebakaran
5.
Rasio mobil damkar thd luas kab Garut (km2)
Per-kecamatan
Per-kecamatan
Per-kecamatan
Per-kecamatan
Per-kecamatan
6.
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wil. Manajemen Kebakaran
Se efektif mungkin
Se efektif mungkin
Se efektif mungkin
Se efektif mungkin
Se efektif mungkin
7.
Pengurangan bahaya kebakaran
3 Kegiatan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
2,159,555
2,450,764
2,450,764
2,450,764
2,450,764
306.519 Ha
307.407 Ha
307.407 Ha
307.407 Ha
307.407 Ha
6 Perda
6 Perda
7 Perda
9 Perda
10 Perda
34%
36%
40%
42%
45%
II.1.5. Penataan Ruang II.1.5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah 1.
Luas Ruang Terbuka Hijau
2.
Luas wilayah ber HPL/HGB
3.
Luas wilayah
4.
Pranata hukum penataan ruang dan kawasan
5.
Kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung
6.
Peran serta masyarakat dan swasta dalam penataan ruang
Sedang
Sedang
Sedang
tinggi
tinggi
7.
Pranata hukum penataan ruang dan kawasan
6 Perda
6 Perda
7 Perda
9 Perda
10 Perda
8.
Kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung
20 Rencana
24 Rencana
28 Rencana
32 Rencana
35 Rencana
9.
Tingkat ketersediaan pranata pendukung IDSD Kabupaten Garut
10.
Pemutakhiran ketersediaan data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaan
3 Tematik
3 Tematik
3 Tematik
3 Tematik
3 Tematik
11.
Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
12.
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
Operasionalisasi BKPRD
Operasionalisasi BKPRD
Operasionalisasi BKPRD
Operasionalisasi BKPRD
Operasionalisasi BKPRD
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
SK Bupati tentang IDSD Kab. Garut
IX ‐ 9
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun
II.1.6. Perencanaan Pembangunan II.1.6.1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan 1.
Tingkat ketersediaan pranata pendukung IDSD Kabupaten Garut
SK Bupati tentang IDSD Kab. Garut
2.
Pemutakhiran ketersediaan data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaan
3 Tematik
3 Tematik
3 Tematik
3 Tematik
3 Tematik
3.
Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
4.
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
Operasionalisasi BKPRD
Operasionalisasi BKPRD
Operasionalisasi BKPRD
Operasionalisasi BKPRD
Operasionalisasi BKPRD
II.1.7. Perhubungan II.1.7.1 Rasio Ijin Trayek 1.
Izin Trayek perkotaan
416
416
416
416
416
2.
Izin Trayek perdesaan
506
506
506
506
506
Jumlah Izin Trayek
922
922
922
922
922
3.
II.1.7.2 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Garut 1
Jml Mobil penumpang umum
1519
1519
1519
1519
1519
2
Jml KIR Mobil penumpang umum
1125
1192
1263
1338
1418
3
% Mobil penumpang umum
74.06
78.47
83.15
88.08
93.35
4
Jml Mobil bus
940
900
940
900
940
5
Jml KIR Mobil bus
535
533
535
533
535
6
% Mobil bus
56.91
59.22
56.91
59.22
56.91
7
Jml Mobil barang
7951
7081
7951
7081
7951
8
Jml KIR Mobil barang
4162
3848
4162
3848
4162
9
% Mobil barang
52.35
54.34
52.35
54.34
52.35
10
Jml Kereta gandengan
0
1
0
1
0
11
Jml KIR Kereta gandengan
0
0
0
0
0
12
% Kereta gandengan
0
0
0
0
0
13
Jml Kereta tempelan
1
1
1
1
1
14
Jml KIR Kereta tempelan
0
0
0
0
0
15
% Kereta tempelan
0
0
0
0
0
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 10
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10411
9502
10411
9502
10411
16
Jumlah
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
17
Jumlah KIR
5822
5573
5960
5719
6115
18
%
55.92
58.65
57.25
60.19
58.74
II.1.7.3 Persentase Pemasangan Ramburambu Lalu Lintas 1.
Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas
25
106
50
50
50
2.
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia
70
150
50
50
50
3.
Persentase
280.0
141.5
100.0
100.0
100.0
4
Pengiriman 33 pegawai/aparatur untuk mengikuti Diklat Teknis bidang perhubungan
-
-
11 pegawai
11 pegawai
11 pegawai
5
Pengikutsertaan 14 pegawai untuk Diklatpim III dan IV
-
-
2 pegawai Diklatpim III
6 pegawai Diklatpim IV
6 pegawai Diklatpim IV
6
Penyelenggaraan 150 pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis bidang perhubungan
-
-
50 pegawai
3 orang
3 orang
-
-
Rambu Lalu Lintas, Marka,Guardrail dan fasilitas lainnya
Rambu Lalu Lintas, Marka,Guardrail,RPPJ dan fasilitas lainnya
Rambu Lalu Lintas, Marka,Guardrail,RPPJ dan fasilitas lainnya
Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ 7
Terpeliharnya fasilitas keselamatan LLAJ
-
-
1 paket
1 paket
1 paket
8
Tersedianya lahan terminal Malangbong
-
-
3 hektar
-
-
9
Study Kelayakan Terminal Type A
-
-
FS dan DED
-
-
-
alat komunikasi (UHF/HF); CCTV dan pendukung tugas lainnya
pemeliharaan alat komunikasi (UHF/HF); CCTV dan prasarana pendukung lainnya
-
-
-
Kend.Derek; Kend.Operasional R4 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ; Kend.R2 beserta kelengkapannya
Rompi Keselamatani+senter Petugas Pengatur Lalin;Aiphone;kamera digital dan sarana pendukung petugas lainnya
Perangkat pengolah data (komputer dan perangkat lainnya)
-
-
36 kali penegakan disiplin operasi angkutan umum
36 kali penegakan disiplin operasi angkutan umum
36 kali penegakan disiplin operasi angkutan umum
-
-
Pelayanan angkutan lebaran,natal dan tahun baru
Pelayanan angkutan lebaran,natal dan tahun baru
Pelayanan angkutan lebaran,natal dan tahun baru
-
-
Evaluasi trayek angkutan kota (angkot) 4 trayek
Evaluasi trayek angkutan kota (angkot) 4 trayek
Evaluasi trayek angkutan kota (angkot) 4 trayek
10
11
Tersedianya prasarana/pendukung tugas bidang perhubungan
-
Tersedianya sarana/pendukung tugas bidang perhubungan
12
Terselenggarnya Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
13
Melakukan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
14
Penyelenggaraan evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 11
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
-
-
Pengadaan Buku Uji,Plat Uji, Stiker
Pengadaan Buku Uji,Plat Uji, Stiker
Pengadaan Buku Uji,Plat Uji, Stiker
15
Target Capaian Setiap Tahun
Tersedianya kelengkapan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (Buku Uji,Plat Uji,Stiker)
Tahun 2014
16
Tersedianya 5 alat uji kendaraan bermotor
-
-
2 alat uji
2 alat uji
1 alat uji
17
Pendataan sarana telekomunikasi
-
-
7 Kec
7 Kec
7 Kec
II.1.8. Lingkungan Hidup 1
Pelayanan pencegahan pencemaran air
40%
60%
80%
100%
2
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
40%
60%
80%
100%
3
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa
40%
60%
80%
100%
4
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
60%
70%
80%
90%
5
Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ
Status mutu cemar berat
Status mutu cemar berat
Status mutu cemar sedang
Status mutu cemar sedang
6
Terlaksananya sosialisasi tentang lingkungan hidup
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
7
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan IPAL
3 IPAL
3 IPAL
3 IPAL
3 IPAL
3 IPAL
8
Tertatanya kota bersih dan hijau
4 kec
4 kec
4 kec
4 kec
4 kec
9
Terlaksananya sosialisasi tentang K3
4 kec
4 kec
4 kec
4 kec
10
Terlaksananya koordinasi pengelolaan prokasih
1 DAS
1 DAS
1 DAS
11
Terlaksananya pengujian kualitas air
1 DAS,
1 DAS,
1 DAS,
12
Terlaksananya pengujian kualitas udara ambient dan emisi
9 titik pantau
9 titik pantau
9 titik pantau
1 DAS
13
Terkelolanya limbah
1 unit
1 unit
1 unit
14
koordinasi dengan instansi terkait
30 org
30 org
30 org
15
Terlaksananya sosialisasi
50 org
50 org
16
Pembangunan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati
1 lokasi
1 lokasi
1 paket kajian
1 paket kajian
1 paket data
1 paket data
17
Tersedianya kajian lingkungan hidup strategis
18
Tersedianya kajian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
19
Tersedianya data status lingkungan hidup daerah
20
Tersedianya kajian daya tampung beban pencemaran DAS Cimanuk di Kabupaten Garut
21
Terlaksananya sosialisasi tentang pencemaran
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
1 paket kajian 1 paket kajian 1 paket data
1 paket data
1 paket kajian 60 orang
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
IX ‐ 12
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
3 unit
3 unit
3 unit
5 kecamatan
5 kecamatan
5 kecamatan
22
Target Capaian Setiap Tahun
Tersedianya sarana pengolahan limbah domestik
23
Terlaksananya sosialisasi
24
Tersedianya kajian lingkungan hidup strategis
Tahun 2014
1 paket kajian
25
Tersedianya kajian keanekaragaman hayati
1 paket kajian
26
Tersedianya kajian evaluasi kesuburan tanah dan lahan di kawasan budidaya
1 paket kajian
27
Tersediannya kajian kawasan potensi rawan bencana alam longsor
28
Tersedianya kajian kawasan potensi rawan bencana tsunami
29
Terpeliharanya pantai lestari
25000 pohon
30
Tersedianya data kawasan lindung
1 paket kajian
31
Terkelolanya kehati dan ekosistem
32
Terlaksananya sosialisasi
33
Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya
34
Terlaksananya pembinaan dalam penegndalian dan pengawasan lahan kritis
35
Terlaksananya pengelolaan terumbu karang dan mangrove
36
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
37
Tersedianya data ekosistem pesisir dan laut
38
Terlaksananya sistem manajemen pengelolaan pesisir dan laut
39
Terbangunnya kawasan ekowisata situ
1 paket kajian 1 paket kajian
40 orang
25000 pohon
25000 pohon
2 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
50 orang
50 orang
50 orang
5 ha
5 ha
5 ha
3 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
100 orang
100 orang
100 orang
1 paket kajian 2 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
22,000
II.1.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II.1.9.1 Rasio KDRT 1.
Keluarga fakir miskin
18,000
18,500
20,000
21,500
2.
Wanita rawan sosial ekonomi
50
55
75
85
95
3.
Lanjut usia terlantar
88
112
128
148
168
4.
Anak terlantar
945
985
1,000
1,015
1,035
5.
Anak nakal
25
30
240
240
240
6.
Korban penyalahgunaan NAPZA
20
30
35
40
50
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 13
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun
7.
Wanita tunasusila
15
10
15
20
25
8.
KDRT
20
14
30
40
50
9.
PSM
42
42
167
167
167
10.
KT
42
42
141
141
141
11.
Orsos
12
12
12
12
12
12.
Panti
34
34
34
34
34
13.
Jumlah Penduduk
2.417.404
2.454.384
2.491.930
2.350.050
2.568.753
14.
Jumlah KDRT
20
14
30
40
50
1,110,565
1,133,109
1,156,111
1,179,580
1,203,525
663,379
682,352
701,867
721,940
742,587 520,583
II.1.10. keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II.1.10.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1
Jumlah anak
2
Jumlah keluarga II.1.10.2 Rasio akseptor KB
1
Jumlah PUS
466,793
479,899
493,091
506,651
2
Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)
339,405
350,518
362,619
372,895
383,253
3
Jumlah Tidak Ber-KB
127,388
129,381
130,472
133,756
137,330
4
Rasio Akseptor KB
73
73
74
74
74
1
Mesjid
2
Jumlah pemeluk Islam
3 4 5
II.1.11. Sosial 4,869
4,893
4,918
4,943
4,968
2,737,140
2,791,883
2,847,720
2,904,675
2,962,768
Rasio
562.16
573
584.87
596.56
608
Gereja
5
5
5
5
5
Jumlah pemeluk Kristen
1,791
1,827
1,863.36
1,900.62
1,939
6
Rasio
358.20
365
372.67
380.12
388
7
Jumlah pemeluk Hindu
1,537
1,568
1,599
1,631
1,664
8
Vihara
1
1
1
1
1
9
Jumlah pemeluk Budha
208
212
216
221
225
10
Rasio
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
II.1.12. Ketenagakerjaan II.1.12.1 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 14
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
28.062
29.543
30.532
31.734
32.854
1
Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN
2
Jumlah seluruh PMA/PMDN
3
Rasio daya serap tenaga kerja
Target Capaian Setiap Tahun
461
469
472
485
492
62,84
63.72
65
66
68
622.321
624.573
626.549
628.841
630.630
64.96
64.83
63.53
62.74
62.74
II.1.12.2 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Lakilaki 1
ANGKATAN KERJA Bekerja
2
ANGKATAN KERJA Pengangguran
3
Jumlah penduduk angkatan kerja (i)
689.763
690.086
691.052
692.893
693.085
6
BUKAN ANGKATAN KERJA (Sekolah)
210.078
209.654
207.094
205.874
204.892
7
BUKAN ANGKATAN KERJA (Mengurus RT)
5.432
5.575
5.864
5.98
6.124
8
BUKAN ANGKATAN KERJA Lainnya
38.845
39.645
40.764
41.843
42.845
9
Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)
257.345
258.459
259.475
230.958
231.87
10
Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)
939,564
942,345
945,696
949,876
952,341
11
TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)
69.32
70.43
71.56
72.57
73.64
12
TPT (tingkat pengangguran terbuka)
9,28%
9,26%
9,25%
9,23%
8,95%
287.345
II.1.12.3. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Perempuan 1.
ANGKATAN KERJA Bekerja
283.894
284.756
285.845
286.435
2.
ANGKATAN KERJA Pengangguran
26.345
25.547
24.985
23.094
22.743
3.
Jumlah penduduk angkatan kerja (i)
309,765
310,234
311,456
312,763
312,456
5.
BUKAN ANGKATAN KERJA (Sekolah)
218,876
219,341
220,843
221,943
222,145
6.
BUKAN ANGKATAN KERJA (Mengurus RT)
374,458
375,489
376,950
377,542
378,326
7.
BUKAN ANGKATAN KERJA Lainnya
13,647
14,346
15,846
16,453
17,934
8.
Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)
605,734
606,845
607,934
608,432
609,567
913,884
915,134
916,384
917,634
918,884
33,45
34,67
36,76
37,67
38,64
9.
Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)
10.
TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)
11.
TPT (tingkat pengangguran terbuka) II.1.12.4. Kesempatan kerja Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
1.
Pertanian
40,64%
41,43%
45,37%
47,45%
48,68%
2.
Industri Pengolahan
8,56%
8,97%
9,28%
9,68%
9,95%
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 15
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Perdagangan Restorandan Hotel
21,57%
21,84%
22,34%
22,78%
23,11%
4.
Jasa-Jasa
18,95%
19,25%
21,34%
21,57%
21,86%
5.
Lainnya
13,45%
13,75%
14,32%
14,74%
14,97%
3.
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
II.1.13. Kebudayaan II.1.13.1 Jumlah Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya 1.
Kajian seni dan budaya
5
8
8
9
2.
Fasilitasi seni dan budaya
2
2
2
2
3.
Gelar seni dan budaya
3
3
3
3
4.
Misi seni dan budaya
1
1
1
1
5.
SDM seni dan budaya
2
2
2
2
6.
Tempat seni dan budaya
1
7.
Organisasi seni dan budaya
1
II.1.14. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri II.1.14.1 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 1
Jumlah Linmas
14102
14
II.1.15. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 1.1
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1
Koordinasi Kerjasama Permasalahn Peraturan Perundang-undangan
2
Legislasi Peraturan Perundang-undangan
3
Fasilitasi Sosailisasi Peraturan Perundangundangan
4
Publikasi Peraturan Perundang-undangan
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
5 Perkara
4 Perkara
5 Perkara
5 Perkara
5 Perkara
11 Perda, 15 buah Perbup, 375 Kepbup, 2 Perjanjian
11 Perda, 15 buah Perbup, 375 Kepbup, 2 Perjanjian
20 Perda, 15 buah Perbup, 450 Kepbup, 6 Perjanjian
15 Perda, 15 buah Perbup, 400 Kepbup, 5 Perjanjian
15 Perda, 10 buah Perbup, 475 Kepbup, 6 Perjanjian
42 Kecamatan
42 Kecamatan
42 Kecamatan
42 Kecamatan
42 Kecamatan
2500 Buku Perda, 20 Himp Kepbup, 30 Buku Peraturan Pusat
2800 Buku Perda, 200 Buku Perbup, 20 Himp Kepbup, 30 Buku Peraturan Pusat
3000 Buku Perda, 200 Buku Perbup, 20 Himp Kepbup, 30 Buku Peraturan Pusat
1.263 Buku Perda, 125 Buku Perbup, 20 Himp Perda, 24 Buku Peraturan Pusat
770 Buku Perda, 100 Buku Perbup, 20 Himp Kepbup, 15 Buku Peraturan Pusat
IX ‐ 16
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
5 Desa
5
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Yang Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan
Target Capaian Setiap Tahun
1 Dokumen Kajin, 1 darap Rancangan Bupati
6
Pembinaan Kadarkum
5 Desa
5 Desa
7
Pengembangan Sistem Infromasi Manajemen Hukum
2 Lokasi
2 Lokasi
8
Pemeliharaan Sistem Infromasi Manajemen Hukum
9
Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM 2011-2014
1 Paket (2 Lokasi) 1 Program Utama RANHAM
1 Program Utama RANHAM
2 Program Utama RANHAM
2 Program Utama RANHAM
II.1.16. Ketahanan Pangan II.1.16.1 Ketersediaan dan cadangan pangan 1
Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)
65
70
75
80
85
2
penguatan cadangan pangan (%)
35
40
45
50
55
1
ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)
65
70
75
80
85
2
stabilitas harga dan pasokan pangan (%)
65
70
75
80
85
II.1.16.2 Distribusi dan akses pangan
II.1.16.3 Penganekaragaman dan keamanan pangan 1
pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)
65
70
75
80
85
2
pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)
55
60
65
70
75
35
40
45
50
55
431
II.1.16.4 Penanganan kerawanan pangan 1
penanganan daerah rawan pangan (%) II.1.17. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kelompok Binaan LPM
1
Jumlah LPM
424
431
431
431
2
Jumlah Kelompok Binaan LPM
42
42
42
42
42
3
Rata-rata kelompok Binaan LPM
42
42
42
42
42
II.1.17.1 Rata-rata kelompok binaan PKK 1
Jumlah PKK
52628
52628
52628
52628
52628
2
Jumlah PKK Aktif
39471
39471
39471
39471
39471
3
Persentase PKK Aktif
75%
75%
75%
75%
75%
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 17
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
4.
Jumlah Kelompok Binaan PKK
424
431
431
431
431
5
Rata-rata kelompok Binaan PKK
424
431
431
431
431
830
875
900
1,000
1,050
II.1.18. Perpustakaan II.1.18.1 Jumlah perpustakaan 1.
Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)
2.
Jumlah Perpustakaan milik non pemda
90
100
110
120
130
3.
Total Perpustakaan (1+2)
920
975
1,010
1,120
1,180
Jumlah SKPD yang telah Menerpkan Arsip secara Baku
179
190
209
229
250
2.
Jumlah SKPD
492
492
492
492
492
3.
Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku
36,39%
38,62%
42,48%
46,54%
50,81%
124
124
124
124
124
7
46
56
96
124
8,87%
21,77%
45,16%
77,40%
100%
1
1
1
1
1
II.1.19. Kearsipan II.1.19.1 Pengelolaan Arsip secara Baku 1.
II.1.19.2 Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu 1.
Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Diperlukan
2.
Jumlah SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan
3.
Persentase SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan II.1.20. Perpustakaan II.1.20.1 Jumlah perpustakaan
1.
Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)
2.
Jumlah Perpustakaan milik non pemda
187
207
227
245
273
3.
Total Perpustakaan (1+2)
188
208
228
246
274
II.1.20.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun 1.
Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)
154,142
173,449
195,651
214,250
225,300
2.
Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda
897,600
993,600
1,094,400
1,180,800
1,315,200
1,051,742
1,167,049
1,290,051
1,395,050
1,540,500
3.
Total pengunjung Perpustakaan (1+2) II.1.20.3 Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 18
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
1.
Jumlah Judul Buku
22,731
25,731
28,231
31,231
33,731
2.
Total Jumlah Buku
38,752
47,523
56,462
62,462
67,462
3.
Rata-rata Jumlah Judul Buku
2
2
2
2
2
4.
Jumlah Kendaraan Perpustakaan
3
3
3
3
3
5.
Jumlah mobil unit perpustakaan keliling
-
-
-
-
-
6.
Jumlah mobil layanan internet
-
-
-
-
-
7.
Jumlah motor pintar
-
-
5
10
12
62,51
II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II.2.1. Pertanian II.2.1.1 Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan 1
Produktivitas padi (Kw/Ha)
59,15
60,95
61,19
62,05
2
Produktivitas palawija (Kw/Ha)
91,06
85,15
88,67
89,17
79,18
3
Produktivitas sayuran (Kw/Ha) II.2.1.2 Produksi Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan Produksi padi (Ton) Produksi palawija(Ton) Produksi sayuran (Ton) Produksi Buah-buahan(Ton) Produksi tanaman hias (Tangkai) Produksi tanaman obat (Ton) II.2.1.3 Peningkatan nilai tambah Penurunan Losis padi Pengembangan kelembaggaan pengolah hasil pertanian (Kel) Peningkatan pendapatan usahatani : - Usahatani padi (%) - Usahatani palawija (%) - Usahatani sayuran (%)
183,78
185,68
185,73
186,15
186,39
770.479 952.459 579.400 277.900 349.240 46.709.148
811.305 862.384 633.283 298.605 455.710 12.341.895
833.280 941.619 640.834 314.933 31.720 8.361.097
847.811 965.926 663.159 320.300 33.306 8.779.152
858.367 1.005.429 669.326 325.323 34.971 9.218.109
15 10
14 10
13 10
12 10
11 10
1 2 3 4 5 6 1 2 3
4
5
6.364.800 7.792.106 13.104.000
6.746.688 8.259.633 14.021.280
7.286.423 8.920.403 15.142.982
8.015.065 9.812.444 16.657.281
8.976.873 10.989.937 19.155.873
Meningkatnya kemampuan kelembagaan perkebunan SDM Petani (orang)
500
300
300
300
Kelompok Tani (Klp)
50
55
60
60
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 19
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
- atsiri
75,5
77,0
78,5
80,0
- kopi
1.071,0
1.074,0
1.077,0
1.080,0
-teh
4062,5
4.075,0
4087,5
4.100,0
- tembakau lokal
3242,5
3.255,0
3267,5
3.280,0
- tembakau burley
11,8
12,1
12,4
12,7
840,0
880,0
920,0
960,0
Target Capaian Setiap Tahun
- tebu - karet(Lateks)
-
50,0
200,0
400,0
82,5
85
87,5
90
- kopi
0,30
0,35
0,35
0,35
- tebu
5
5
5
5
- Akarwangi
2
3
3
3
- Teh
5
5
5
5
- karet
-
-
2
2
- Terkendalinya Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) di sejumlah usaha Perkebunan Besar (Kebun)
6
6
6
6
- Menurunnya serangan hama dan penyakit perkebunan (%)
1
1
2
2
5
5
5
5
* Laju Peningkatan produktifitas komoditi unggulan perkebunan (% 6
7
Meningkatnya pengolahan hasil produk perkebunan (Ton)
Terkendalinya Gangguan Usaha Perkebunan
- * Laju Peningkatan produktifitas komoditi unggulan perkebunan (%)
8
Tahun 2014
5
- Terpenuhinya kebutuhan pupuk (jenis)
2
2
2
2
2
- Tersedianya bibit unggul perkebunan (jenis)
2
2
2
2
2
- Penyerapan tenaga kerja pertanian (%)
2
2
2
2
2
- Terlaksananya kegiatan yang menunjang kemandirian ekonomi disektor perkebunan di beberapa kecamatan (Kec)
7
7
7
7
7
- Meningkatnya jumlah alat pengolah hasil tanaman perkebunan (unit)
3
23
3
3
3
- bimbingan teknis dan sosialisasi pengoperasian alat pengolah hasil pertanian (kelompok)
5
23
5
5
5
Meningkatnya pengolahan hasil produk perkebunan
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 20
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
- Meningkatnya kualitas hasil perkebunan (%)
5
5
3
3
3
- Fasilitasi promosi produk perkebunan (kali)
2
2
2
2
2
- Terlaksananya lelang agro dan pameran produk perkebunan (kali)
2
2
2
2
2
- Study banding pemasaran produk perkebunan
2
1
2
2
2
- Fasilitasi kemitraan pemasaran hasil perkebunan (jenis)
1
1
1
1
1
- Produk yang memenuhi standar mutu produk (Komoditas)
6
6
6
6
6
- Terkendalinya perambahan lahan HGU (Ha) (Non Hama Penyakit)
100
100
100
100
100
- Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan (Ha) (Hama Penyakit)
15
15
15
15
15
- Terselenggaranya pelatihan petani dan pelaku agribisnis
15
15
15
15
15
- Terbinanya kelompok tani dan pelaku agribisnis
300
300
300
300
339
- Terselenggaranya pembinaan gabungan kelompok tani/ gapoktan
35
35
35
35
38
- Terbinanya kelompok tani yang mengelola sumber pangan alternatif
42
42
42
42
42
- Terselenggaranya pembinaan kelompok tani peternak
1
1
1
1
1
- Tersedianya pembinaan kelompok tani peternak dan pengelola pakan ternak
2
2
2
2
2
- Terselenggaranya pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Tani Penghijau (KTP) dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
1
1
1
1
1
- Terselenggaranya pembinaan KTH/KTP dalam mengantisipasi dampak kerusakan hutan
1
1
1
1
1
- Optimalisasi pendampingan kelompok pelaku utama
3
3
3
3
3
- Terselenggaranya pendampingan DAK penyuluhan kehutanan
1
1
1
1
1
- Tersosialisasikannya pengetahuan dan wawasan tentang hukum dalam pemberdayaan sumberdaya laut
1
1
1
1
1
9
Target Capaian Setiap Tahun
Berkurangnya/Terkendalinya gangguan usaha Perkebunan
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 21
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
- Terselenggarakannya pendampingan DAK penyuluhan perikanan
1
1
1
1
1
- Tersosialisasikannya pengetahuan dan keterampilan tentang budidaya kelautan
1
1
1
1
1
- Tersusunnya Programa Penyuluhan Tingkat Kabupaten
1
1
1
1
1
- Tersusunnya Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan
42
42
42
42
42
Target Capaian Setiap Tahun
- Pelatihan budidaya spesifik bagi penyuluh
1
1
1
1
1
- Pelatihan multi media dan informasi bagi penyuluh
2
2
2
2
2
- Pelatihan gabungan penyuluh
42
42
42
42
42
- Penilaian penyuluh berprestasi
42
42
42
42
42
- Pelatihan penyuluh swadaya
42
42
42
42
42
- Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan
42
42
42
42
42
- Terfasilitasinya pendampingan DAK penyulhan pertanian
1
1
1
1
1
- Terfasilitasinya perencanaan dan pengawasan pembangunan BPP
1
1
1
1
1
- Terbinanya BPP model
2
2
2
2
2
- Terfasilitasinya P4S
6
6
6
6
6
- Terfasilitasinya Posluh
42
42
42
42
42
- Terfasilitasinya kegiatan Penas ke XIII Tk. Nasional
1
1
1
1
1
- Terfasilitasinya kegiatan PEDA ke XIII Tk. Provinsi
1
1
1
1
1
- Terfasilitasinya kegiatan SPKP/Posluhtan
6
6
6
6
6
- Terfasilitasinya lomba kinerja BPP
42
42
42
42
42
- Terfasilitasinya pengelolaan lahan BPP
42
42
42
42
42
- meningkatnya adopsi dan inovasi teknologi spesifik lokalita bagi pelaku utama
7
7
7
7
7
- Terpeliharanya sarana dan prasarana teknologi tepat guna
42
42
42
42
42
- Terfasilitasinya pendampingan DAK penyuluhan pertanian rehabilitasi gedung BPP
5
5
5
5
5
- Terfasilitasinya biaya umum kegiatan DAK penyuluhan pertanian
1
1
1
1
1
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 22
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
- Terselenggaranya Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Provinsi
1
1
1
1
1
- Terselenggaranya Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Kabupaten
1
1
1
1
1
Target Capaian Setiap Tahun
- Terfasilitasinya rembug KTNA Tk. Nasional
1
1
1
1
1
- Terfasilitasinya Kegiatan Forum P4S Tingkat Nasional
1
1
1
1
1
- Terfasilitasinya pendampingan kegiatan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)
1
1
1
1
1
- Terselenggaranya pembinaan kelompok peternak dalam pemasaran produksi peternakan
1
1
1
1
1
- Terselenggaranya pelatihan program teknologi pertanian/perkebunan modern bagi pelaku utama
2
2
2
2
2
- Terselenggaranya pelatihan pengoperasian alat/ teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna
42
42
42
42
42
- Terselenggaranya pengkajian sistem penyuluhan periakanan spesifik lokalita
1
1
1
1
1
5 angkatan
15 angkatan
15 angkatan
15 angkatan
300 kelompok
300 kelompok
300 kelompok
35 gapoktan
35 gapoktan
38 gapoktan
50 kelompok
50 kelompok
50 kelompok
42 kelompok
42 kelompok
42 kelompok
10
Terselenggaranya pelatihan petani dan pelaku agribisnis
11
Terbinanya kelompok tani dan pelaku agribisnis
12
Terselenggaranya pembinaan gabungan keliompok tani/gapoktan
60 gapoktan
Terselenggaranya pembinaan kelompo tani: Kelompok tani kecil (610) Kelompok p4S(15 kelompok) Kelompok wanita tani (276 kelompok) Kelompok pemuda tani (350 kelompok) Kelompok koprasi tani (42 kelompok) 13
Terbinanya kelompok tani yang mengelola sumber pangan alternatif
14
Terselanggaranya pembinaan kelompok tani peternak
10 kelompok
10 kelompok
10 kelompok
15
Tersedianya pembinaan kelompok teni peternak dan pengeloala pakan ternak
5 kelompok
5 kelompok
5 kelompok
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
31 kelompok
IX ‐ 23
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun
16
Terselanggaranya kelompok tani hutan (KTH)kelompok yani penghijau (KTP) dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
5 kelompok
5 kelompok
5 kelompok
17
Terselenggaranya pembinaan KTP/KTH dalam mengantisipasi dampak kerusakan hutan
5 kelompok
5 kelompok
5 kelompok
18
Optimalisasi pendampingan kelompok pelaku utama
5 kelompok
5 kelompok
5 kelompok
19
Terselaenggaranya pendampingan DAK penyuluhan kehutanan
5 unit
5 unit
5 unit
20
Tersosialisasikanya pengetahuan dan wawasan tentang hukum dalam pemberdayaan tentang laut
1 ngkatan
1 ngkatan
1 ngkatan
21
Terselenggarankanya pendampingan DAK penyuluhan perikanan
1 unit
1 unit
1 unit
22
Tersosialisasikanya pengetahuan dan keterampilan tentang bududaya kelautan
1 angkatan
1 angkatan
1 angkatan
23
Tersusunya programa penyuluhan tingkat kabupaten
1unit
1 unit
1unit
1unit
24
Tersusunya programa penyuluhan tingkat kecamatan
42 unit
42 unit
42 unit
42 unit
25
Pelatihan budidaya spesifik bagi penyuluh
5 angkatan
5 angkatan
5 angkatan
26
Pelatihan multi media dan informasi bagi penyuluh
2 angkatan
2 angkatan
2 angkatan
27
Pelatihang gabungan penyuluh
42 kali
42 kali
42 kali
42 kali
28
Pelatihan penyuluh berprestasi
330 orang
330 orang
330 orang
330 orang
29
Pelatihan penyuluh swadaya
2 angkatan
2 angkatan
2 angkatan
2 angkatan
30
Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan
42 unit
42 unit
42 unit
31
Terfasilitasinya pendampingan DAK penyuluhan pertanian
5 unit
5 unit
5 unit
32
Terfasilitasinya perencanaan dan pengawasan pembangunan BP3K
5 unit
5 unit
5 unit
33
Terbinanya BP3K model
34
Terfasilitasinya P4S
2 unit
2 unit
2 unit
2 kelompok
2 kelompok
2 kelompok
42 posluh
42 posluh
42 posluh 1 unit
35
Terfasilitasinya posluh
36
Terfasilitasinya kegiatan PENAS ke XIII Tk.Nasional
1 unit
1 unit
37
Terfasilitasinya kegiatan PEDE ke XIII Tk. Provinsi
1 unit
1 unit
1 unit
38
Terfasilitasinya kegiatan SPKP/posluhtan
6 posluh
6 posluh
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
6 posluh
IX ‐ 24
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
42 lokasi
42 lokasi
42 lokasi
42 lokasi
42 lokasi
42 lokasi
42 lokasi
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
39
Terfasilitasinya lomba kinerja BP3K
40
Terfasilitasinya pengelolaan lahan BP3K
41
Meningakanya adopsi dan onovasi teknologi spesifik lokalita bagi pelaku utama
7 kali
7 kali
7 kali
7 kali
42
Terpeliharanya sarana dan prasarana teknologi tepat guna
42 unit
42 unit
42 unit
42 unit
43
Terfasilitasinya pendampingan DAK penyuluhan pertanian rehabilitasi gedung BPP
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
44
Terfasilitasinya biaya umum kegiatan DAK penyuluhan pertanian
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
45
Teselenggaranya hari krida pertanian (HKP) Tk. Provinsi
1 unit
1 unit
1 unit
46
Teselenggaranya hari krida pertanian (HKP) Tk. Kabupaten
1 unit
1 unit
1 unit
47
Terfasilitasinya rembug KTNA Tk. Nasional
1 unit
1 unit
1 unit
48
Terfasilitasinya kegiatan forum P4S tingkat nasional
1 unit
1 unit
1 unit
49
Terfasilitasinya pendampingan kegiaatanpengembangan usaha agribisnis pedesaan ( PUAP)
1 unit
1 unit
1 unit
50
Terfasilitasinya promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan
60 orang
84 orang
84 orang
84 orang
51
Terfasilitasinya penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/ perkebunan bagi pelaku usaha
120 orang
120 orang
120 orang
120 orang
52
Terselenggaranya pembinaan kelompok peternak dalam pemasaran produksi peternakan
10 kelompok
10 kelompok
10 kelompok
53
Terselenggaranya pelatihan pengoprasaian alat/ teknologi pertanian, perikanan dan perhutanan tepat guna
42 lokasi
42 lokasi
42 lokasi
54
Terselenggaranya poengkajian sistem penyuluhan perikanan spesifik lokalita
1 kali
1 kali
1 kali
55
Terselenggaranya pelatihan program teknologi pertanian/ perkebunan modern bagi pelaku utama
40 desa
40 desa
40 desa
56
Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM) (Kali)
-
-
1
1
1
57
Adanya Rapat-rapat Koordinasi Pembangunan Ketahanan Pangan (Kali)
4
2
4
4
4
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
84 orang
42 lokasi
40 desa
IX ‐ 25
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
58
Terbentuk dan Terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa)
8
12
21
21
21
59
Tersedianya cadangan pangan masyarakat berupa gabah (ton)
24
25,256
62
62
62
60
Berkembangnya lumbung pangan masyarakat(unit)
8
4
10
10
10 100
Target Capaian Setiap Tahun
61
Tersedianya cadangan pangan pemerintah (ton)
100
100
100
100
62
Teranalisisnya harga pangan pokok (kali)
4
4
4
4
4
63
Tersedianya sistem informasi pasar (kecamatan)
-
-
42
42
42
64
Terkajinya kondisi pasokan dan pemasaran pangan (komoditi)
10
-
9
9
9
65
Teranalisisnya Akses Pangan masyarakat (rumah tangga)
-
-
300
300
300
66
Tersedianya model ditribusi pangan yang efisien(unit)
4
7
2
2
2
67
Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan (kelompok)
-
20
4
4
4
68
Terlaksananya promosi makanan olahan lokal (kali)
-
2
5
5
5
69
Terlaksananya survey dan analisis Pola Pangan Harapan (PPH) (kali)
1
1
1
1
1
70
Adanya Penanganan mutu dan keamanan pangan (Kecamatan)
10
15
7
7
7
71
Pengawasan penggunaan bahan tambahan berbahaya pada komoditas pangan segar (jenis)
15
30
10
30
30
72
Adanya peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) (buah)
5
5
10
20
20
73
Tertanganinya daerah rawan pangan (desa)
1
-
1
1
1
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
25 Ha
10 Ha
10 Ha
10 Ha
10 Ha
1 2
II.2.1.4 Pengembangan jaringan irigasi Rehabilitasi Jides (Ha) Rehabilitasi Jitut (Ha) II.2.2. Energi dan Sumberdaya Mineral II.2.2.1 Persentase Pertambangan Tanpa Izin
1
Luas penambangan tanpa izin yang ditertibkan (Ha)
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 26
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
50 Ha
45 Ha
35 Ha
25 Ha
15 Ha
2
Total luas penambangan tanpa izin (Ha)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
4.
Ketersediaan pedoman dan aturan
Juklak dan juknis tentang ketenagalistrikan
Integrasi pengembangan infrastruktur listrik
Integrasi pengembangan infrastruktur listrik
3.
Ketersediaan Data dusun/ kampung dan KK yang belum terlayani listrik
Data dusun/kampung dan KK yang belum terlayani listrik
Data dusun/kampung dan KK yang belum terlayani listrik
Pengembangan jaringanlistrik berupa pemasangan SUTM, SUTR, dan SR/IR
4.
Pertambahan Jumlah layanan dan distribusi ketenagalistrikan pertahun
Pengembangan jaringan listrik berupa pemasangan SUTM, SUTR, dan SR/IR untuk 600 KK
Pengembangan jaringan listrik berupa pemasangan SUTM, SUTR, dan SR/IR untuk 600 KK
Pengembangan jaringan listrik berupa pemasangan SUTM, SUTR, dan SR/IR untuk 600 KK
5.
Ketersediaan Data pemantauan penyaluran BBM dan Gas
Data penyaluran dan kualitas harga BBM dan Gas seperti SPBU, SPPBE, dan pangkalan/ agen.
Data penyaluran dan kualitas harga BBM dan Gas seperti SPBU, SPPBE, dan pangkalan/ agen.
Data penyaluran dan kualitas harga BBM dan Gas seperti SPBU, SPPBE, dan pangkalan/ agen.
6.
Pengendalian pemerataan layanan pendistribusian BBM dan Gas
21 SPBU dan 2 SPPBE.
21 SPBU dan 2 SPPBE.
21 SPBU dan 2 SPPBE.
8.
Bagi hasil penerimaan migas
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari migas
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari migas
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari migas
Fasilitasi dan realisasi investasi WKP Papandayan
Fasilitasi pengembangan WKP Papandayan
Fasilitasi pengembangan WKP Papandayan
Fasilitasi pengembangan lapangan panas bumi di Karaha Bodas
Fasilitasi pengembangan lapangan panas bumi di Karaha Bodas
Fasilitasi pengembangan lapangan panas bumi di Karaha Bodas
Fasilitasi pengembangan lapangan panas bumi di Ciarinem dan Guntur Masigit
Fasilitasi pengembangan lapangan panas bumi di Ciarinem dan Guntur Masigit
Fasilitasi pengembangan lapangan panas bumi di Ciarinem dan Guntur Masigit
- Fasiliatsi investasi sektor panas bumi Pemantauan pelaksanaan comdev dalam operasi panas bumi
- Fasiliatsi investasi sektor panas bumi Pemantauan pelaksanaan comdev dalam operasi panas bumi
- Fasiliatsi investasi sektor panas bumi Pemantauan pelaksanaan comdev dalam operasi panas bumi
9.
Tingkat fasilitasi investasi
10.
Bagi hasil Pertambangan Panas Bumi
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari panas bumi
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari panas bumi
Fasilitasi peningkatan penerimaan daerah dari panas bumi
11.
Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Sosialisasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Sosialisasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Sosialisasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 27
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pembangunan biogas, PLTMH, pikohidro, PLTSurya, PLTAngin, Bioenergi, dan Sosialisasi Potensi Nuklir
Pembangunan biogas, PLTMH, pikohidro, PLTSurya, PLTAngin, Bioenergi, dan pemanfaatan produktif end use dari energi alternatif
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014
12.
Jumlah dan jenis energi alternatif yang dibangun
Pembangunan biogas, PLTMH, pikohidro, PLTSurya, PLTAngin, Bioenergi, dan Sosialisasi Potensi Nuklir
13.
Jumlah dan jenis energi alternatif yang dipelihara dan dikembangkan
Pemeliharaan dan peningkatan PLTMH 2 unit, PLTSurya 50 unit
Pemeliharaan dan peningkatan PLTMH 2 unit, PLTSurya 50 unit
Pemeliharaan dan peningkatan PLTMH 2 unit, PLTSurya 50 unit
14.
Data dan lokasi potensi energi Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), PLT Piko Hidro, Solar Home System/PLT Surya, PLTAngin, Biokerosene, Bioetanol, Biofuel, Bioenergi yang akan dikembangkan
Data dan lokasi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan PLT Piko Hidro
Data dan lokasi potensi energi Biogas, Solar Home System/PLT Surya, PLTAngin, Biokerosene, Bioetanol, Biofuel, Bioenergi
Data dan lokasi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan PLT Piko Hidro
15
Jumlah desa mandiri energi
Mendorong terwujudnya 1 desa mandiri energi
Mendorong terwujudnya 1 desa mandiri energi
Mendorong terwujudnya 1 desa mandiri energi shg total target 5 desa
16
Tingkat penerapan hemat energi
Instansi Pemerintahan
Sektor Transportasi Dan Perumahan
Seluruh sektor pengguna energi
17
Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Baru
Tersosialisasi- nya aspek perundang-undangan pertambangan
Tersosialisasi- nya aspek perundang-undangan pertambangan
Tersosialisasi- nya aspek perundang-undangan pertambangan
18
Lokasi penggalian bahan mineral
5
5
5
19
Tersedianya : 25 lembar Peta25 buah Cd dan 25 Buku Laporan
5
5
5
20
Tersedianya : 25 buah Buku laporan dan 25 lembar Peta
2
-
-
21
Tersedianya : 20 lembar Peta, 20 Buku Laporan Data potensi
3
3
3
22
Tersedianya 20 buah Peta zonasi layak tambang, layak tambang bersyarat, tidak layak tambang
3
1
-
23
Tersedianya Buku laporan sebanyak 25 buah
4
4
4
24
Tersedianya Buku data dan laporan
8
8
8
25
Tersedianya Buku Data dan laporan
Updating data terbaru yang terintegrasi
Updating data terbaru yang terintegrasi
Updating data terbaru yang terintegrasi
26
Tersedianya Peta, buku data dan laporan sebanyak 20 buah
Evaluasi zona pertambangan
Evaluasi zona pertambangan
-
27
Tersedianya Buku Laporan sebanyak 20 buah
2
-
-
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX ‐ 28
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut tahun 2005–2025 serta merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2009-2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut untuk tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan empat misi pembangunan kabupaten Garut Tahun 2009-2014, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Garut dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Garut, Kecamatan dan Desa, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 dengan sebaik-baiknya. 2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut 20092014 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. 3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014. 4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Garut berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Garut serta menjamin konsistensinya. 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Garut.
X-1
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
6.
7.
8.
Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan RPJM Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu : a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (SMART Planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (Specific), terukur (Measurable), ketercapaian (Achievable), ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan waktu (Time). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada sasaran prioritas tahunan merujuk pada rencana capaian Kabupaten Garut Tahun 2014 berdasarkan setiap sasaran misi pembangunan. b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan Shewhart Cycle yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (Plan), Kerjakan apa yang telah direncanakan (Do), Periksa atau monitor pelaksanaan (Check), dan Aksi tindak lanjut (Action). c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (accountability) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu 1) Taat dan sesuai aturan (Compliance with Regulation); 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (Adherence with Norm Professionalism); 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven). d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (Money Follow Program Selected Policy); e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan : 1) Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output; 2) Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Revisi RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014
X-2
