PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BURU, Menimbang
:
a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan sumber pendapatan desa yang jelas dan memadai; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU Dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buru; 2. Bupati adalah Bupati Buru; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru; 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Buru; 5. Desa atau adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat; 11. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat; 12. Perusahaan Desa selanjutnya disebut Perusdes adalah badan hukum BUMDes yang kepemilikan modalnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat; 13. Penasehat adalah komisaris Perusdes; 14. Pelaksana operasional adalah Direksi Perusdes; 15. Direksi adalah direksi Badan Usaha Milik Desa; 16. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa. BAB II PEMBENTUKAN 2
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
Pasal 2 Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundangundangan; Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum; Badan hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Perusdes; Perusdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan peraturan desa, untuk setiap unit usaha; Perusdes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa.
Pasal 3 Persyaratan pembentukan BUMDes adalah : a. adanya penyertaan modal dari pemerintah desa yang bersangkutan; dan/atau b. adanya unit usaha ekonomi masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes. Pasal 4 Tujuan pembentukan BUMDes adalah : a. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa; b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha mikro perdesaa; c. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; d. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran; e. mendorong pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan di desa.
(1) (2) (3)
Pasal 5 Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menjajaki bentuk-bentuk usaha yang akan dilakukan dalam rangka pembentukan BUMDes; Dari hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan bentuk usaha yang telah disepakati; Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat dan Pemerintah Kabupaten dan hasilnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa. BAB III PERUSAHAAN DESA (PERUSDES) Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan Perusdes
(1) (2) (3)
Pasal 6 Pembentukan Perusahaan Desa (Perusdes) ditetapkan dengan Peraturan Desa; Pembentukan Perusdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa; Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : b. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; c. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa; d. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset desa dan penggerak perekonomian masyarakat; dan e. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. 3
(4)
(5)
(1) (2) (3)
(1)
(2)
(1) (2) (3) (4) (5)
Perusdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk modal. Pembentukan Perusdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa. Bagian Kedua Organisasi Perusdes Pasal 7 Organisasi Perusdes terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa; Organisasi Perusdes adalah milik pemerintah desa bukan milik kelompok / perorangan; Perusdes memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 8 Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan; Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
Pasal 9 Kepengurusan Perusdes terdiri dari Penasehat, Dewan Pengawas dan Pelaksana Operasional/Dewan Direksi; Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala desa atau seorang perangkat desa yang ditunjuk mewakili pemerintah desa; Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Perusdes. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Komisaris Perusdes; Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Direksi Perusdes. Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan
(1) (2) (3) (4)
(5)
(1)
Pasal 10 Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Penasehat diketuai oleh kepala desa atau seorang perangkat desa yang ditunjuk mewakili pemerintah desa; Anggota penasehat diangkat dari unsur tokoh masyarakat yang mengusai kegiatan usaha perekonomian melalui musyawarah desa; Penasehat mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusdes; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; c. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/ada indikasi menurunya kinerja usaha Perusdes Kewenangan penasehat : a. meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa. b. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja; c. mengevaluasi kinerja Perusdes; d. meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha; Pasal 11 Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), terdiri dari : a. direktur utama; b. direktur produksi; c. direktur usaha/jasa; 4
(2) (3) (4)
d. direktur umum dan perlengkapan; e. bendahara/pemegang kas. Pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; Masa jabatan Dewan pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sekali masa jabatan; Masa jabatan dewan direksi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sekali masa jabatan. Pasal 12
(1)
(2)
(1)
(2)
(1) (2)
Tugas Dewan Pengawas : a. membantu kepala desa dalam membina Perusdes; b. memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa dalam membina Perusdes; c. memberikan nasehat diminta atau tidak diminta kepada dewan direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusdes; d. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/ada indikasi menurunya kinerja usaha Perusdes. Wewenang Dewan Pengawas : a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja; b. mengevaluasi kinerja Perusdes; c. meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha; d. memberikan pendapat dan saran kepada dewan direksi terhadap pelaksanaan usaha Perusdes. Pasal 13 Tugas Dewan Direksi : a. membuat laporan kerja dan rencana anggaran Perusdes; b. memberi laporan perkembangan usaha Perusdes kepada kepala desa melalui badan pengawas minimal sekali dalam 6 (enam) bulan; c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun; d. menyampaikan laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut. Wewenang Dewan Direksi : a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusdes; b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan dan mampu melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; c. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan desa Pasal 14 Dewan direksi diberi penghasilan mengacu kepada kemampuan keuangan Perusdes; Dewan direksi mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan Perusdes; Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas dan Dewan Direksi
(1)
Pasal 15 Pengangkatan dan pemberhentian badan pengawas : a. badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa; b. anggota badan pengawas paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : 1) unsur pemerintah desa 2 (dua) orang; 2) unsur tokoh masyarakat 2 (dua) orang; 3) unsur lainnya 1 (satu) orang. c. anggota badan pengawas tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kepala desa, baik garis lurus maupun kesamping termasuk menantu/ipar; d. badan pengawas diangkat dalam masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan; e. syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota badan pengawas : 1) umur maksimal 45 (empat puluh lima) tahun; 2) berpendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat; 3) mempunyai pengalaman dibidangnya. 5
(2)
Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi : a. dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa atau usulan badan pengawas; b. perangkat desa/anggota BPD tidak dibenarkan diangkat dalam jajaran dewan direksi; c. dewan direksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kepala desa, baik garis lurus maupun kesamping termasuk menantu/ipar; d. proses pengangkatan dapat dilakukan melalui feet in properties; e. pengangkatan dewan direksi hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) berjiwa interpeneurship (memiliki jiwa wirausaha); 2) memiliki kecakapan interpersonal maupun intrapersonal (mampu dan cakap berhubungan vertikal/horizontal); 3) mempunyai wawasan dan komitmen dalam mengembangkan usaha Perusdes; 4) berkepribadian baik, teliti, tekun serta penuh pengabdian kepada kemajuan perekonomian desa; 5) berpendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat. f. masa bakti dewan direksi minimal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Bagian Kelima Permodalan dan Jenis Usaha Perusdes Pasal 16
(1)
(2) (3)
(1) (2)
Modal Perusdes dapat berasal dari : a. sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa; b. tabungan masyarakat; c. bantuan pemerintah; dan/atau d. modal penyertaan. Badan Usaha Milik Desa dan/atau Perusdes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 17 Usaha utama Perusdes harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa; Jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Perusdes/Badan usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti : a. bidang jasa (angkutan darat/air pedesaan, pariwisata desa, hasil bumi); b. bidang distributor sembilan bahan pokok dan perdagangan sarana produksi; c. bidang kerajinan rakyat dan industri rumah tangga; d. bidang jasa keuangan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa); e. bidang lain yang dianggap menguntungkan. Bagian Keenam Pengelolaan Keuangan Perusdes
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 18 Direksi Perusdes wajib membuat laporan perkembangan usaha minimal satu kali dalam 6 (enam) bulan; Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proges report, kemajuankemajuan usaha, kendala hambatan serta peluang yang berhasil maupun gagal diciptakan; Keadaan keuangan Perusdes dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemerintah desa; Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusdes disampaikan oleh dewan direksi kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
6
(1) (2)
(3)
(1)
(2)
Pasal 19 Audit keuangan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun; Audit dapat dilakukan apabila telah terjadi hal-hal yang mencurigakan dalam hal pengelolaan keuangan oleh dewan direksi serta dikuatirkan dapat berdampak pada keberlangsungan Perusdes; Pelaksanaan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan pemerintah kabupaten (Bawaskab). Pasal 20 Penggunaan laba/hasil usaha Perusdes/Bumdes digunakan untuk keperluan : a. tunjangan direksi dan karyawan; b. operasional Perusdes/Bumdes; c. pendapatan asli desa; d. penambahan modal Perusdes/Bumdes. Besaran pembagian laba/hasil usaha ditentukan dalam rapat Perusdes bersama-sama pemerintahan desa yang lebih lanjut diatur dengan peraturan desa. Bagian Ketujuh Pembubaran
(1) (2) (3)
Pasal 21 Perusdes dibubarkan dengan Peraturan Desa; Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran Perusdes sebagaimana dimaksud pada ayat 91) menjadi tanggung jawab pemerintahan desa; Segala asset sebagai akibat dari pembubaran Perusdes menjadi milik Pemerintah Desa. BAB IV
PENGELOLAAN Pasal 22 (1) Prinsip-prinsip dasar pengelolaan Perusdes adalah : a. transparan; b. akuntabel; c. partisipatif; d. berkelanjutan; e. akseptabel. (2) Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan Perusdes adalah: a. desentralisasi; b. kemitraan; c. keterpaduan. Pasal 23 Dalam rangka memajukan usaha yang dilakukan oleh Perusdes dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk : a. membantu permodalan; b. pemasaran hasil produksi yang dibeli dari produsen; c. penyedia jasa layanan; d. lain-lain atas dasar saling menguntungkan.
(1)
(2)
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24 Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengelola Badan Usaha di desa, meliputi ; a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan Perusdes; b. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan; c. melakukan pendidikan dan latihan dewan direksi; d. melakukan penelitian dan pengembangan jenis usaha yang layak; e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadao pengelolaan Pembinaan pemerintah Kecamatan, meliputi : a. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai dewan direksi; b. menetapkan besaran bantuan; c. melakukan pengawasan terhadap keuangan Perusdes.
7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.
Disahkan di Namlea pada tanggal 9 Oktober 2007 BUPATI BURU,
TTD M. HUSNIE HENTIHU Diundangkan di Namlea pada tanggal 9 Oktober 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, TTD JUHANA SOEDRADJAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2007 NOMOR 33
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA I. UMUM Perubahan paradigma pemerintahan daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada penyesuaian Sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. pemberian otonomi asli kepada desa bertujuan untuk memandirikan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan optimal kapada masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan sumber-sumber pendapatan yang jelas dan memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan di desa. Olehnya itu, dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat pemerintah desa diharuskan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah, salah satunya Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa. Sesuai dengan amanat pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten, maka berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok b. tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa; c. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat d. adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang tergolong ”badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis yaitu uni usaha yang kepemilikan modalnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro, lembaga keuangan mikro perdesaan, usaha ekonomi desa simpan pinjam perseroan terbatas (PT), CV, perusahan desa dan sebagainya Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud denga ”unit usaha” adalah usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada didesa yang bersangkutan. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas 9
Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kepengurusan Perusdes terdiri dari penasehat, dewan pengawas dan pelaksana operasional/dewan direksi adalah berasal dai unsur Pemerintah Desa dan masyarakat, pemerintah desa sebagai unsur penasehat/pengawas sedangkan pelaksana opersional berasal dari masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud modal dari pemerintah desa adalah penyertaan modal pada perusdes dari kekayaan desa yang dipisahkan. Huruf b, c, d Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan mendapat persetujuan BPD adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a
10
Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pendekatan yang dilakukan dengan hubungan kerja dengan pemerintah desa sebagai penyerta modal dalam perusdes. Huruf b Pendekatan Kemitraan adalah pola kerja antar pemerintah desa maupun dengan perusdes lainnya yang bersifat saling menguntungkan dan saling mendukung. Huruf c Keterpaduan adalah pola kerja antara pemerintah desa dan perusdes yang seimbang dalam rangka penyelenggaraan perekonomian desa Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas TAMBAHAN NOMOR 33
LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN
BURU
TAHUN
2007
11
