PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR

TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR, Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan daerah serta keserasian antar sektor, perlu diatur Wilayah;

memanfaatkan ruang rangka mewujudkan pembangunan antar Rencana Tata Ruang

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan, wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor menjadi 40 (empat puluh) kecamatan; c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 dipandang tidak dapat mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sehingga perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324); 4. Undang-Undang ...

-24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2931); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437); 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479); 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 19. Undang-Undang ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

-319. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 23. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327); 24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 28. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten daerah Tingkat II Bogor dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di Wilayah Daerah Tingkat II Bogor (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 10); 31. Peraturan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

-431. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3249); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3405); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3708); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 44. Peraturan ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

-544. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 50. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 51. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri; 52. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (BOPUNJUR); 53. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 55. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E); 56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana; 57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 127); Dengan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

-6Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3.

Bupati adalah Bupati Bogor.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

5.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya yang melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

6.

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

7.

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya dapat disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor. 11. Hak Atas Ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. 12. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang. 13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. 14. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. 15. Kawasan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

-715. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 16. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. 17. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 18. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 19. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air. 20. Kawasan sekitar Danau/Situ adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/situ. 21. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragamanan dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 22. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. 23. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 24. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 25. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. 26. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 27. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 28. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan penambangan dan energi serta tidak mengganggu pelestarian fungsi lingkungan hidup. 29. Kawasan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

-829. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi prasarana, sarana/fasilitas penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 30. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 31. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang berdasarkan potensi dan kondisi ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya perkebunan. 32. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 33. Kawasan khusus adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi khusus untuk kepentingan tertentu. 34. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 35. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. 36. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 37. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 38. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. 39. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata/rekreasi alam. 40. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tingal atau lingkungan tempat tinggal kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 41. Ruang Terbuka Hijau, selanjutnya dapat disingkat RTH adalah ruang yang diperuntukan sebagai daerah penanaman di kota/wilayah/halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi, maupun estetika. 42. Perkotaan adalah daerah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administrasinya, yang berupa daerah pinggiran sekitarnya (daerah sub-urban). 43. Sempadan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

-943. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan–kiri sungai termasuk buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 44. Sistem adalah Gabungan beberapa komponen/objek yang saling berkaitan. 45. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. 46. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagi, pemberian dan penggunaannya. 47. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 48. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel. 49. Masyarakat adalah orang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum. 50. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan daerah ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang. 51. Jasa Lingkungan adalah sebagai bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 52. Desa Pusat Pertumbuhan selanjutnya dapat disebut DPP adalah desadesa yang menjadi simpul jasa dan distribusi dari desa-desa disekitarnya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pemanfaatan ruang meliputi : a.

struktur pemanfaatan ruang;

b.

pola pemanfaatan ruang; 1. pemanfaatan kawasan lindung; 2. pemanfaatan kawasan budidaya; 3. pemanfaatan kawasan tertentu;

c.

rencana pemanfaatan ruang wilayah; dan

d.

pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. BAB III ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 10 BAB III ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 3 RTRW disusun berasaskan : a.

pemanfaatan ruang secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; dan

b.

keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Bagian Kedua Tujuan Pasal 4

Tujuan RTRW sebagai berikut : a.

terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;

b.

terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu;

c.

terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia;

d.

tersusunnya suatu rencana tindak yang mencerminkan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang kawasan, dengan menampilkan arah, struktur dan pola ruang wilayah berupa sistem hirarki kota, pusat pelayanan kota, sistem dan fungsi infrastruktur berdasarkan karakteristik wilayah; dan

e.

tersusunnya suatu rencana tata ruang yang dapat mengarahkan pembangunan wilayah yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing peruntukan. BAB IV STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Struktur ruang wilayah diwujudkan dalam : a. sistem permukiman; b. sistem transportasi; c. sistem sarana dan prasarana; dan d. sistem kota-kota. Bagian ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 11 Bagian Kedua Sistem Permukiman Pasal 6 (1) Arah pengembangan sistem permukiman dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan pemerintahan, dan pusat pelayanan jasa, baik kawasan permukiman maupun daerah sekitarnya. (2) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat-pusat permukiman perdesaan dan pusat-pusat permukiman perkotaan. Paragraf 1 Permukiman Perdesaan Pasal 7 (1) Pusat-pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan dari wilayah desa yang memiliki potensi cepat berkembang dan dapat mendorong pengembangan desa sekitarnya. (2) Pusat-pusat permukiman perdesaan di wilayah daerah merupakan desadesa pusat pertumbuhan yang lokasinya tersebar. Paragraf 2 Permukiman Perkotaan Pasal 8 (1) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikembangkan saling terkait dengan tingkatan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal. (2) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya. Bagian Ketiga Sistem Transportasi Pasal 9 (1) Pembangunan sistem transportasi ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta menggerakan dinamika pembangunan. (2) Pembangunan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar pusat-pusat permukiman, kawasan produksi dan simpul-simpul jasa distribusi, sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi. (3) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi udara. Pasal 10 ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 12 -

Pasal 10 (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi jaringan jalan darat, jaringan jalur kereta api, terminal, dan stasiun. (2) struktur jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan arteri primer, kolektor primer, dan jalan tol. (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan untuk menghubungkan kota-kota antar Pusat Kegiatan Wilayah dan/atau Pusat Kegiatan Nasional. (4) Jaringan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar Pusat Kegiatan Wilayah, antar Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal dan/atau kawasan berskala kecil. (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa transportasi serta memacu perkembangan wilayah. Pasal 11 Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berupa bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta kepentingan komersial terbatas. Bagian Keempat Sistem Sarana dan Prasarana Pasal 12 Kegiatan pembangunan sistem sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pengembangan jaringan drainase, irigasi, air baku, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan gas. Bagian Kelima Sistem Kota-kota Pasal 13 Kegiatan pembangunan sistem kota-kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berfungsi sebagai pusat pelayanan dan terkait dengan sistem kota lainnya, meliputi : a. Kota Hirarki I adalah Kota Cibinong, sebagai pusat pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya dan jasa distribusi, meliputi : 1.

Kecamatan Cibinong;

2.

sebagian Kecamatan Citeureup;

3.

sebagian Kecamatan Bojong Gede;

4.

sebagian Kecamatan Sukaraja;

5.

sebagian Kecamatan Tajurhalang; dan

6.

sebagian Kecamatan Babakan Madang. b. Kota Hirarki II ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 13 b. Kota Hirarki II, sebagai pusat jasa koleksi dengan jangkauan pelayanan beberapa wilayah kecamatan, meliputi : 1. Kota Kecamatan Cariu; 2. Kota Kecamatan Cileungsi; 3. Kota Kecamatan Jasinga; 4. Kota Kecamatan Leuwiliang; 5. Kota Kecamatan Babakan Madang; 6. Kota Kecamatan Cigombong; 7. Kota Kecamatan Parung Panjang; dan 8. Kota Kecamatan Parung; c. Kota Hirarki III, dengan jangkauan pelayanan sosial ekonomi dan budaya lokal, meliputi : 1.

Kota Kecamatan Bojonggede;

2.

Kota Kecamatan Cigudeg;

3.

Kota Kecamatan Cisarua;

4.

Kota Kecamatan Ciampea;

5.

Kota Kecamatan Cibungbulang;

6.

Kota Kecamatan Caringin;

7.

Kota Kecamatan Ciawi;

8.

Kota Kecamatan Citeureup;

9.

Kota Kecamatan Ciomas;

10. Kota Kecamatan Ciseeng; 11. Kota Kecamatan Dramaga; 12. Kota Kecamatan Gunung Putri; 13. Kota Kecamatan Gunung Sindur; 14. Kota Kecamatan Jonggol; 15. Kota Kecamatan Klapanunggal; 16. Kota Kecamatan Megamendung; 17. Kota Kecamatan Pamijahan; 18. Kota Kecamatan Rumpin; 19. Kota Kecamatan Sukaraja; dan 20. Kota Kecamatan Tenjo; d. Kota Hirarki IV, yang berfungsi kecamatan, meliputi :

sebagai

1.

Kota Kecamatan Cijeruk;

2.

Kota Kecamatan Kemang;

3.

Kota Kecamatan Leuwisadeng;

4.

Kota Kecamatan Nanggung;

5.

Kota Kecamatan Rancabungur;

6.

Kota Kecamatan Sukajaya;

pelayanan

pemerintahan

7. Kota Kecamatan Tenjolaya ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 14 -

7.

Kota Kecamatan Tenjolaya;

8.

Kota Kecamatan Sukamakmur;

9.

Kecamatan Tamansari;

10. Kecamatan Tajurhalang; dan 11. Kecamatan Tanjungsari; e. Kota Hirarki V, sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan skala pelayanan beberapa desa tertentu, meliputi : 1.

Desa Batok dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo;

2.

Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya;

3.

Desa Banyuasih Kecamatan Cigudeg;

4.

Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang;

5.

Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan;

6.

Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea;

7.

Desa Cidokom Kecamatan Rumpin;

8.

Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng;

9.

Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;

10. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; 11. Desa Ciderum Kecamatan Caringin; 12. Desa Cibeduk Kecamatan Ciawi; 13. Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung; 14. Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja; 15. Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur; 16. Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol; 17. Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan 18. Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal. BAB V POLA PENGELOLAAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 14 Pola pengelolaan ruang, meliputi : a. pengelolaan kawasan lindung; b. pengelolaan kawasan budidaya; c. pengelolaan sarana dan prasarana; dan d. pengelolaan sistem jaringan. Bagian Kedua ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 15 Bagian Kedua Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 15 (1) Pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertujuan untuk membatasi kegiatan di luar fungsi kawasan serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah, serta budaya bangsa. (2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung yaitu untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya bangsa. Pasal 16 Kawasan lindung terdiri dari : a.

kawasan perlindungan kawasan bawahannya;

b.

kawasan perlindungan setempat;

c.

kawasan suaka alam;

d.

kawasan pelestarian alam;

e.

kawasan cagar budaya; dan

f.

kawasan rawan bencana. Paragraf 1 Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya Pasal 17

Kawasan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi : a.

kawasan hutan lindung; dan

b.

kawasan resapan air. Pasal 18

Pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan sasaran: 1.

meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya; dan

2.

mempertahankan keunikan alam;

keanekaragaman

hayati,

satwa,

ekosistem,

dan

Pasal 19 Pengelolaan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui peningkatan fungsi lindung terhadap tanah dan air dengan mempertahankan vegetasi/tumbuhan.

Paragraf 2 ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 16 Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 20 Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi : a.

perlindungan terhadap mengendalikan :

kawasan

sekitar

mata

air,

dengan

1.

pemanfaatan kawasan sekitar mata air dari penggunaan yang dapat mengganggu ekosistem; dan

2.

fungsi mata air sebagai sumber air baku rumah tangga dan pertanian secara berkelanjutan;

b.

perlindungan kawasan sempadan sungai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sungai, dengan mengendalikan pemanfaatan sepanjang kanan-kiri sungai dari kegiatan yang dapat menurunkan kualitas sungai;

c.

pengelolaan kawasan situ, meliputi : 1. pengelolaan kawasan situ lebih ditujukan terhadap pelestarian fungsi situ sebagai media penampung air dan pengendali banjir; 2. perlindungan kawasan situ sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari situ, dengan mengendalikan pemanfaatan kawasan sempadan situ; dan 3. pengembangan kawasan situ sebagai upaya pengendaliaan situ melalui pembangunan sarana dan prasarana wisata air. Paragraf 3 Kawasan Suaka Alam Pasal 21

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu baik darat maupun perairan yang mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, meliputi : a. cagar alam; dan b. suaka margasatwa. Paragraf 4 Kawasan Pelestarian Alam Pasal 22 Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yaitu kawasan yang memiliki keadaan alam asli yang secara luasan menjamin kelangsungan ekosistem, meliputi : a. taman nasional; dan b. hutan wisata alam.


8/8/2016

7:27:42 PM

- 17 Paragraf 5 Kawasan Cagar Budaya Pasal 23 Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, yaitu kawasan yang terdapat lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Paragraf 6 Kawasan Rawan Bencana Pasal 24 (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, yaitu kawasan yang dikenal sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain tanah longsor/gerakan tanah, banjir, gunung berapi, dan gempa bumi yang dapat menyebabkan terancamnya aktifitas budidaya. (2) Pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembatasan kegiatan budidaya. Bagian Ketiga Pengelolaan Kawasan Budidaya Paragraf 1 Umum Pasal 25 Pengelolaan kawasan budidaya ditujukan kepada pengembangan kawasan baik secara kualitas maupun kuantitas, meliputi : a.

kawasan perdesaan;

b.

kawasan perkotaan;

c.

kawasan kegiatan industri;

d.

tata ruang udara;

e.

intensitas pemanfaatan ruang; dan

f.

kawasan kegiatan khusus. Paragraf 2 Kawasan Perdesaan Pasal 26

(1) Pengelolaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diselenggarakan dengan prioritas kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar bagi masyarakat, meliputi : a. kawasan budidaya pertanian; b. kawasan hutan produksi; c. kawasan pariwisata; d. kawasan pertambangan; dan e. kawasan permukiman perdesaan. (2) Kegiatan ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 18 (2) Kegiatan pembangunan sistem kawasan perdesaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan desa-desa di sekitar Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Pasal 27 Pengelolaan kawasan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi : a.

kawasan pertanian lahan basah;

b.

kawasan pertanian lahan kering;

c.

kawasan perkebunan/tanaman tahunan;

d.

kawasan hutan produksi;

e.

peternakan; dan

f.

perikanan. Pasal 28

(1) Pengelolaan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditujukan untuk mempertahankan luas kawasan lahan basah beririgasi guna kelangsungan produksi dan meningkatkan ketahanan pangan, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pertanian untuk kelanjutan usaha produksi, panen, dan pasca panen. (2) Upaya untuk mempertahankan kawasan lahan basah dilakukan dengan menjamin tersedianya kebutuhan air pertanian yang berkelanjutan. (3) Pengembangan dan peningkatan budidaya lahan basah dilakukan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan/atau diversifikasi pada kawasan yang tersedia sumber air pertanian. Pasal 29 (1) Pengelolaan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, ditujukan untuk : a.

mengembangkan dan meningkatkan budidaya lahan kering, dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi dengan komoditas tanaman yang bernilai ekonomi tinggi;

b.

pengembangan agribisnis dan terwujudnya kegiatan agroindustri untuk memperkuat budidaya pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat dan mewujudkan kawasan agropolitan;

c.

konversi lahan ke non pertanian, dengan tujuan untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat diprioritaskan pada lahan yang secara teknis, ekonomis, dan fisik kurang produktif; dan

d.

penggunaan untuk kepentingan umum maupun kegiatan lain yang dinilai secara ekonomi dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat.

(2) Komoditas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi budidaya tanaman palawija, hortikultura, dan padi gogo.

(3) Pengembangan ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 19 (3) Pengembangan agribisnis dan terwujudnya kegiatan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan). (4) Penggunaan untuk kepentingan umum maupun kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan tetap memperhatikan asas koservasi dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Pasal 30 (1) Pengelolaan kawasan perkebunan/tanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi pengembangan budidaya tanaman perkebunan/tanaman tahunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi pada perkebunan rakyat dan/atau perkebunan besar/swasta, yang dapat mendorong terbentuknya kegiatan industri pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja dan penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja baru. (2) Dalam hal pengelolaan perkebunan besar/swasta dilakukan di atas tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU), maka diversifikasi lahan dilakukan guna memberikan nilai lebih pada kesejahteraan masyarakat sepanjang pemanfaatannya sesuai dan menunjang terhadap fungsi kawasan. (3) Pemanfaatan atau diversifikasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan budidaya peternakan, perikanan dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap memperhatikan asas konservasi tanah dan air serta tidak menurunkan fungsi kawasan. Pasal 31 (1) Pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi pengelolaan budidaya hutan dan hasil hutan, yang ditujukan untuk kesinambungan produksi dengan memperhatikan kualitas lingkungan melalui pencegahan kerusakan tanah, penurunan kesuburan tanah, dan menjaga ketersediaan air. (2) Dalam hal kawasan pengelolaan kawasan hutan produksi ditujukan untuk meningkatkan kesejateraan dan perekonomian masyarakat sekitar hutan, maka dapat dikembangkan kegiatan budidaya hutan yang dapat mendorong terwujudnya kegiatan industri pengolahan hasil hutan, dengan pengembangan jenis tanaman hutan industri melalui pola kemitraan/hutan kemasyarakatan. (3) Pengelolaan kawasan hutan produksi di luar budidaya hutan dan hasil hutan yang penggunaannya untuk kepentingan umum dan bersifat strategis, dapat dilakukan dengan memperhatikan asas konservasi air dan tanah. Pasal 32 (1) Pengelolaan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi pengembangan budidaya ternak besar, ternak kecil dan unggas pada lokasi/kawasan yang secara teknis dan lingkungan layak untuk budidaya ternak. (2) Pembangunan ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 20 (2) Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), karantina hewan/rumah kesehatan hewan, dan industri hasil ternak pada sentra produksi peternakan, dapat dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. (3) Pengembangan zona/kawasan peternakan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan usaha serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 (1) Pengelolaan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi pengembangan budidaya ikan air tawar dan ikan hias, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Pengelolaan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana produksi serta distribusi ikan air tawar dan ikan hias. Pasal 34 (1) Pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi penataan fasilitas dan utilitas pada setiap obyek wisata yang telah ada dan pengembangan obyek wisata baru berdasarkan minat kunjungan dengan tetap memperhatikan kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. (2) Pengelolaan kawasan pariwisata dapat dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan usaha Objek Dan Tujuan Wisata (ODTW), usaha sarana, dan usaha jasa pariwisata, serta sarana/prasarana pendukungnya. (3) Kegiatan operasional pariwisata diarahkan untuk menciptakan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. (4) Pengelolaan kawasan wisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan kawasan budidaya perkotaan dan pedesaan. Pasal 35 (1) Pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi eksplorasi dalam rangka mendapatkan informasi dan data potensi sumberdaya mineral dan energi. (2) Kegiatan eksploitasi dapat dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya mineral dengan memperhatikan asas konservasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) Untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pengelolaan kawasan pertambangan, dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. (4) Untuk mengembalikan fungsi lahan ke peruntukan semula dan/atau digunakan keperuntukan lain, wajib dilakukan reklamasi pada lahan selesai tambang dan pasca tambang.

Pasal 36 … Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 21 Pasal 36 (1) Pengelolaan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e ditujukan untuk : a.

mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; dan

b.

pengembangan sebagai lingkungan permukiman sederhana dan/atau perumahan sehingga dapat membentuk suatu kesatuan lingkungan/kawasan yang utuh.

(2) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan penggabungan dan pemanfaatan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial kawasan yang telah ada, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kawasan secara menyeluruh. Paragraf 3 Kawasan Perkotaan Pasal 37 Pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diselenggarakan melalui kegiatan perkotaan dengan mempertimbangkan aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi : a.

kawasan pusat kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi dan pusat ekonomi kota/wilayah;

b.

kawasan permukiman perkotaan yang dapat mendukung kegiatan jasa perkotaan; dan

c.

ruang terbuka hijau. Pasal 38

Pengelolaan kawasan pusat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi : a.

pemanfaatan ruang kota untuk meningkatkan fungsi pelayanan sebagai pusat koleksi jasa distribusi, pusat lapangan kerja dari wilayah ekonomis kota;

b.

pengembangan dan pembangunan zona komersial skala kota maupun regional dan pusat hunian, serta infrastruktur sesuai fungsi dan hirarki kotanya; dan

c.

penyusunan rencana terperinci dan rencana teknis kawasan sebagai arahan dalam pemanfaatan dan pengendalian rencana pembangunan pusat kota. Pasal 39

(1) Pengelolaan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi : a.

integrasi sistem permukiman dengan sarana dan prasarana serta kegiatan jasa skala kota, antara lain industri, jasa, dan perdagangan; dan b. pengembangan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 22 b.

pengembangan permukiman yang mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah yang berkembang pesat/perkotaan dan kawasan industri.

(2) Pengembangan kegiatan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan/atau kegiatan jasa skala regional dilakukan untu menampung lapangan kerja bagi penduduk kota. (3) Pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan kepada pengembangan perumahan/hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal. (4) Pembangunan perumahan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melapui pembangunan rumah susun sebagai upaya peremajaan permukiman kumuh di atas tanah negara yang dilengkapi prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan. Pasal 40 (1) Pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau dalam kota sebagai kawasan/lokasi lindung dalam kota. (2) Pengelolaan ruang terbuka hijau ditujukan dilakukan untuk mengurangi tingkat polusi wilayah perkotaan, estetika, serta keharmonisan ekosistem kota sebagai resapan air. (3) Pengembangan ruang terbuka hijau dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi ruang sebagai penempatan utilitas umum kota. Paragraf 4 Kawasan Kegiatan Industri Pasal 41 (1) Pengelolaan kawasan kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi : a.

pengembangan industri pengolahan dan industri non polutif pada kawasan yang dinyatakan layak secara teknis dan lingkungan hidup;

b.

pengembangan industri berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan, guna mendukung terhadap terwujudnya agropolitan;

c.

pengembangan kegiatan pada lingkungan industri kecil/kerajinan (LIK), melalui pembangunan lingkungan permukiman industri; dan

d.

pengembangan industri pada daerah perbatasan di luar kawasan perkotaan yang berbasis bahan baku dan penyerapan tenaga kerja di daerah.

(2) Dalam hal pengembangan industri di luar lahan peruntukan industri yang memerlukan dukungan industri untuk menyerap tenaga kerja dan bahan baku setempat, maka dapat dibangun lingkungan industri yang terintegrasi dengan kawasan yang didukungnya.

(3) Pengelolaan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 23 (3) Pengelolaan kawasan peruntukan industri dilakukan untuk membatasi wilayah kota Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Klapanunggal dari kegiatan industri polutif dan industri yang menggunakan air dalam jumlah banyak. Paragraf 5 Tata Ruang Udara Pasal 42 Pengelolaan tata ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi : a.

pengelolaan ruang udara untuk atmosfir kehidupan;

b.

pengelolaan ruang udara untuk transportasi, telekomunikasi, dan transmisi listrik;

c.

pengelolaan ruang udara untuk bangunan tinggi, bangunan atas tanah, bangunan atas air, dan ruang pandang. Paragraf 6 Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 43

(1) Tujuan pengelolaan lahan untuk bangunan dengan intensitas pemanfaatan ruang dengan rasio antara lahan terbangun dan tertutup yang tinggi yaitu untuk optimalisasi lahan perkotaan. (2) Tujuan pengelolaan lahan untuk bangunan dengan intensitas pemanfaatan dengan rasio antara ruang terbangun dan tertutup yang rendah, yaitu untuk meningkatkan kemampuan menampung sumber daya dan meningkatkan perekonomian sekitarnya. Paragraf 7 Kawasan Kegiatan Khusus Pasal 44 Pengelolaan kawasan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf f, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pamanfaatan ruang dan meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, meliputi : a.

pembatasan pemanfaatan lahan pada kawasan yang berfungsi hidrologis dengan tidak mengijinkan adanya kegiatan di luar sistem fungsi kawasan;

b.

pengembangan kawasan yang dinilai strategis dan berdampak penting, dengan tidak menimbulkan dampak sosial maupun lingkungan; dan

c.

pengendalian pemanfaatan dan penguasaan lahan pada kawasan khusus sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang.

Bagian Keempat ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 24 Bagian Keempat Pengelolaan Sarana dan Prasarana Paragraf 1 Umum Pasal 45 Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi : a.

sarana dan prasarana pemerintahan;

b.

sarana dan prasarana sosial;

c.

sarana dan prasarana perdagangan; dan

d.

sarana dan prasarana budaya. Paragraf 2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pasal 46

Pengelolaan sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan melalui peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pemerintahan guna percepatan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Paragraf 3 Sarana dan Prasarana Sosial Pasal 47 Pengelolaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi : a.

sarana dan prasarana kesehatan;

b.

sarana dan prasarana pendidikan;

c.

sarana dan prasarana peribadatan;

d.

sarana dan prasarana olah raga; dan

e.

sarana dan prasarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan Umum; Pasal 48

Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan melalui : a.

peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan dan peningkatan pelayanan rumah sakit, serta membangun rumah sakit pada kawasan perkotaan dan industri;

b.

peningkatan dan optimalisasi peranan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

c.

pengembangan rumah sakit pada Kota Hierarki I dan Hierarki II, serta pada beberapa Kota Hierarki III yang strategis; dan d. membatasi ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 25 d.

membatasi kegiatan pada kawasan yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) berbasis lingkungan. Pasal 49

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi : a.

pembangunan sarana pendidikan, mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah pada pusat permukiman;

b.

pengembangan zona pendidikan pada kawasan tertentu/perkotaan; dan

c.

pengembangan pelayanan pendidikan setingkat perguruan tinggi pada Kota Hirarki I atau Hirarki II. Pasal 50

Pengelolaan sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan keagamaan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 51 Pengelolaan sarana dan prasarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, meliputi : a.

pengembangan dan peningkatan fungsi fasilitas olahraga yang mampu mendukung kegiatan olah raga skala regional, nasional, maupun internasional; dan

b.

penumbuhkembangan kegiatan olah memanfaatkan fasilitas di lingkungan.

raga di masyarakat dengan

Pasal 52 Pengelolaan Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, dilakukan melalui : a.

pengelolaan area TPU yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan; dan

b.

pengelolaan area TPBU yang diarahkan pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya. Paragraf 4 Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasal 53

Pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi : a.

pembangunan zona komersial dan revitalisasi ruang pada pusat kegiatan ekonomi perkotaan; dan b. penataan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 26 -

b.

penataan dan peremajaan pasar tradisional yang pembangunan simpul perdagangan pada sentra produksi.

ada,

serta

Paragraf 5 Sarana dan Prasarana Budaya Pasal 54 Pengelolaan sarana dan prasarana budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan yang memiliki nilai khas daerah serta pelestarian seni budaya sebagai peninggalan sejarah. Bagian Kelima Pengelolaan Sistem Jaringan Paragraf 1 Umum Pasal 55 Pengelolaan sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi : a.

jaringan transportasi;

b.

jaringan drainase dan sungai;

c.

jaringan telekomunikasi;

d.

jaringan energi dan ketenagalistrikan;

e.

jaringan air baku dan airbersih;

f.

pembuangan air limbah; dan

g.

persampahan. Paragraf 2 Jaringan Transportasi Pasal 56

(1) Pengelolaan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi a.

jaringan transportasi darat; dan

b.

jaringan transportasi udara.

(2) Pengelolaan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a.

koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan jalan kolektor primer yang berfungsi menghubungkan pusat kegiatan regional dengan pusat kegiatan lokal;

b.

pembangunan dan pengembangan jalan lokal primer yang berfungsi menghubungkan ibu kota daerah dengan pusat kegiatan lokal/antar pusat kegiatan lokal dan jalan strategis daerah; d. pembangunan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 27 c.

pembangunan prasarana angkutan terminal penumpang dan barang/peti kemas serta shelter pada kawasan dan lokasi strategis di wilayah daerah; dan

d.

pengelolaan sistem angkutan kereta api, dapat dilakukan melalui : 1. pembangunan jalur kereta api yang berfungsi menghubungkan antar kota/pusat kegiatan lokal maupun regional; dan 2. pembangunan stasiun kereta api pada pusat konsentrasi penduduk.

(3) Pengelolaan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada pengembangan jaringan transportasi udara berupa bandar udara dan ruang lalu lintas udara, dan keamanan jalur pacu pesawat (run way). Paragraf 3 Jaringan Drainase dan Sungai Pasal 57 Pengelolaan jaringan drainase dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan melalui : a.

pembuatan master plan drainase tiap wilayah kecamatan (perkotaan);

b.

pembangunan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan; dan

c.

pengelolaan drainase dengan memanfaatkan pola Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung, Sungai Cimanceuri, Kali Bekasi, Sungai Cikarang, dan Sungai Cidurian. Paragraf 4 Jaringan Telekomunikasi Pasal 58

Pengelolaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dilakukan melalui: a.

pembangunan jaringan transmisi menimbulkan dampak sosial; dan

udara/bawah

tanah

yang

tidak

b.

pembangunan sarana komunikasi yang dapat menjangkau wilayah pedesaan. Paragraf 5 Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan Pasal 59

Pengelolaan jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, dilakukan melalui : a.

pengelolaan sumber daya energi untuk kebutuhan lokal dan regional;

b.

pengembangan jaringan distribusi ketenagalistrikan di seluruh wilayah daerah; dan

c.

pengelolaan penerangan jalan umum pada jalan yang menghubungkan antar kecamatan perkotaan dan di pusat lingkungan. Paragraf 6 ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 28 Paragraf 6 Jaringan Air Baku dan Air Bersih Pasal 60 Pengelolaan jaringan air baku dan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih dan berbagai usaha dan/atau kegiatan. Paragraf 7 Pembuangan Air Limbah Pasal 61 Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f, dilakukan melalui : a.

pembangunan jaringan pembuangan air limbah perkotaan dan limbah lingkungan/perumahan, dengan pembangunan IPAL komunal untuk menghindari permasalahan lingkungan;

b.

pembangunan jaringan pembuangan air limbah dan IPAL komunal pada kawasan industri; dan

c.

pembuatan master plan jaringan pembuangan air limbah perkotaan dan industri yang akan menjadi acuan pengelolaan air limbah kota maupun air limbah lingkungan. Paragraf 8 Persampahan Pasal 62

(1) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g, dilakukan melalui pembangunan intalasi pengolahan daur ulang sampah lokal/regional sebagai bagian dari industri daur ulang. (2) Pengolahan sampah dikembangkan melalui penerapan teknologi/investasi pada masing-masing wilayah sesuai dengan kapasitas dan daya tampung lingkungannya. (3) Pengolahan sampah dapat dikembangkan pada lokasi yang layak secara lingkungan yaitu : 1.

pada radius tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

2.

dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat sekitar.

(4) Pada lokasi pengolahan sampah, wajib dilengkapi dengan daerah pelindung (buffer zone) dalam bentuk vegetasi dan/atau penerapan teknologi lain yang dapat berfungsi memisahkan lokasi dengan kegiatan lain secara aman. (5) Pengembangan prasarana jalan dan sarana angkutan sampah, wajib dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dapat menekan timbulnya pencemaran. BAB VI ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 29 BAB VI PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 63 Pemanfaatan ruang, meliputi : a.

kawasan lindung;

b.

kawasan budidaya;

c.

sarana dan prasarana; dan

d.

sistem jaringan. Bagian Kedua Pemanfaatan Kawasan Lindung Paragraf 1 Umum Pasal 64

Pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi : a.

kawasan perlindungan kawasan bawahan;

b.

kawasan perlindungan setempat;

c.

kawasan suaka alam;

d.

kawasan pelestarian alam;

e.

kawasan cagar budaya; dan

f.

kawasan rawan bencana alam. Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahan Pasal 65

Kawasan perlindungan kawasan bawahan sebagaimana diamaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi : a.

hutan lindung; dan

b.

kawasan resapan air. Pasal 66

(1) Pemanfaatan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. pemanfaatan untuk kegiatan budidaya non kayu; b. pemanfaatan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 30 b. pemanfaatan hasil hutan non kayu; dan c. pemanfaatan jasa lingkungan. (3) Pengembangan kawasan hutan lindung tersebar pada sebagian wilayah : a. Kecamatan Babakan Madang b. Kecamatan Pamijahan c. Kecamatan Leuwiliang d. Kecamatan Cigombong e. Kecamatan Cijeruk f. Kecamatan Tenjolaya g. Kecamatan Caringin h. Kecamatan Ciawi i. Kecamatan Cisarua j. Kecamatan Megamendung k. Kecamatan Sukamakmur l. Kecamatan Klapanunggal m. Kecamatan Cariu n. Kecamatan Tanjungsari o. Kecamatan Tamansari p. Kecamatan Nanggung q. Kecamatan Sukajaya r. Kecamatan Jasinga; dan s. Kecamatan Cigudeg. Pasal 67 (1) Pemanfaatan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dilakukan pada : a.

kawasan yang memiliki curah hujan rata-rata lebih dari 1500 mm/bulan;

b.

kawasan yang karena kondisi geomorfologinya dapat berfungsi hidrologis; dan

c.

kegiatan budidaya dibatasi pada kegiatan budidaya tanaman hutan dan tanaman keras.

(2) Penyebaran kawasan resapan air terletak di sebagian wilayah : a.

Kecamatan Sukajaya;

b.

Kecamatan Leuwiliang;

c.

Kecamatan Cibungbulang;

d.

Kecamatan Nanggung;

e.

Kecamatan Pamijahan;

f.

Kecamatan Ciampea;

g.

Kecamatan Ciomas; h. Kecamatan …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 31 h.


i.

Kecamatan Citeureup;

j.

Kecamatan Cisarua;

k.

Kecamatan Ciawi;

l.

Kecamatan Megamendung;

m. Kecamatan Caringin; n.

Kecamatan Cijeruk;

o.

Kecamatan Cigombong;

p.

Kecamatan Cariu;

q.

Kecamatan Jonggol;

r.

Kecamatan Sukamakmur; dan

s.

Kecamatan Tanjungsari. Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 68

Pemanfaatan kawasan perlindungan setempat dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, sebagai berikut : a.

pemanfaatan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan, dilakukan melalui kegiatan budidaya yang dapat berfungsi lindung, antara lain : 1. Garis Sempadan Sungai (GSS) sungai besar, paling sedikit 100 meter; dan 2. Garis Sempadan Sungai (GSS) sungai kecil, paling sedikit 50 meter;

b.

pemanfaatan garis sempadan sungai di kawasan perkotaan dilakukan melalui kegiatan yang dapat berfungsi melindungi sungai, antara lain : 1. pemanfaatan di luar fungsi lindung sungai tak bertanggul, sebagai berikut : a) Garis Sempadan Sungai (GSS) bagi sungai dengan kedalaman sampai dengan 3 meter, ditetapkan 10 meter yang dihitung dari tepi sungai; b) Garis Sempadan Sungai (GSS) bagi sungai dengan kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20, ditetapkan 15 meter yang dihitung dari tepi sungai; dan c) Garis Sempadan Sungai (GSS) bagi sungai dengan kedalaman lebih dari 20 meter, ditetapkan 30 meter yang dihitung dari tepi sungai; 2. pemanfaatan lahan sepanjang sungai di kawasan perkotaan, antara lain dengan menjadikan sungai sebagai bagian muka dari lingkungan/kawasan; dan 3. pengembangan kegiatan pada lahan sepanjang sungai melalui pembuatan/budidaya tanaman sebagai jalur hijau; c. pemanfaatan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 32 c.

pemanfaatan garis sempadan situ/danau, sebagai berikut : 1. mempertahankan area terbuka hijau radius 50 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat sebagai area perlindungan situ/danau; dan 2. pengembangan kegiatan wisata air, sepanjang tersedianya ruang untuk fasilitas penunjang dengan tidak mengurangi fungsi utama situ;

d.

pemanfaatan sempadan mata air paling sedikit radius 200 meter sebagai area yang dilindungi, dengan penggunaan budidaya terbatas;

e.

pemanfaatan sempadan saluran irigasi, sebagai berikut: 1. saluran yang memiliki kapasitas 4 m3/dt atau lebih, sepanjang 5 meter; 2. saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m3/dt sempadan sepanjang 3 meter; dan 3. saluran yang memiliki kapasitas 1 m3/dt atau lebih sempadan sepanjang 2 meter;

f.

pemanfaatan sempadan bangunan didasarkan pada fungsi jalan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam Pasal 69

(1) Pemanfaatan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dilakukan secara terbatas pada kawasan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa, ciri khas yang langka, serta tipe ekosistem, untuk kegiatan sebagai berikut : a. penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya untuk kawasan cagar alam; dan b. penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam terbatas, dan kegiatan penunjang budidaya untuk kawasan suaka marga satwa. (2) Pengembangan kawasan cagar alam yaitu cagar alam Telaga Warna, Dungus Iwul, Yanlapa, dan Arca Domas. Paragraf 5 Kawasan Pelestarian Alam Pasal 70 (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, yaitu kawasan yang memiliki keadaan alam asli yang secara luasan menjamin kelangsungan ekosistem. (2) Pemanfaatan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. taman nasional dikelola dengan sistem zonasi, yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan, kawasan masing-masing, meliputi Taman Nasional Gunung GedeGunung Pangrango, dan Taman Nasional Gunung Halimun-Gunung Salak; dan b. pemanfaatan ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 33 b. pemanfaatan Taman Wisata Alam yang secara lingkungan memiliki panorama untuk kebutuhan wisata pada lokasi Taman Wisata Alam Gunung Pancar dan Taman Wisata Alam Telaga Warna. (3) Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada kawasan pelestarian alam/konservasi, meliputi infrastruktur dilakukan secara terbatas. Paragraf 6 Kawasan Cagar Budaya Pasal 71 (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, merupakan kawasan yang dilindungi guna pelestarian peninggalan bangunan, dan situs purbakala yang bernilai budaya tinggi serta bentuk geologi tertentu yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, dikembangkan dengan membangun dan melengkapi fasilitas penunjangnya. (2) Lokasi pemanfaatan kawasan cagar budaya terletak di kawasan cagar budaya : a. Situs Cibalay di Kecamatan Tenjolaya; b. Situs Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang; c. Prasasti Jambu di Kecamatan Nanggung; d. Situs Garisul di Kecamatan Jasinga; e. Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya; dan f. Museum Pasir Angin di Kecamatan Cibungbulang. Paragraf 7 Kawasan Rawan Bencana Pasal 72 (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, merupakan kawasan yang harus dikendalikan melalui pembatasan kegiatan budidaya. (2) Penyebaran kawasan rawan bencana terletak di sebagian wilayah : a. Kecamatan Nanggung; b. Kecamatan Jasinga; c. Kecamatan Leuwiliang; d. Kecamatan Cigudeg; e. Kecamatan Sukajaya; f. Kecamatan Pamijahan; g. Kecamatan Cibungbulang; h. Kecamatan Ciomas; i. Kecamatan Tamansari; j. Kecamatan Citeureup; k. Kecamatan Babakanmadang; l. Kecamatan …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 34 l. Kecamatan Klapanunggal; m. Kecamatan Jonggol; n. Kecamatan Sukamakmur; dan o. Kecamatan Tanjungsari. Bagian Ketiga Pemanfaatan Kawasan Budidaya Paragraf 1 Umum Pasal 73 Pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi : a.

kawasan perdesaan;

b.

kawasan perkotaan;

c.

kawasan kegiatan industri;

d.

tata ruang udara;

e.

intensitas pemanfaatan ruang; dan

f.

kawasan kegiatan khusus. Paragraf 2 Kawasan Perdesaan Pasal 74

Pemanfaatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, meliputi : a. kawasan budidaya pertanian; b. kawasan pariwisata; c. kawasan pertambangan; dan d. kawasan permukiman perdesaan. Pasal 75 Pemanfaatan kawasan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi : a.

kawasan lahan basah;

b.

kawasan lahan kering;

c.

kawasan perkebunan/tanaman tahunan;

d.

kawasan hutan produksi;

e.

peternakan; dan

f.

perikanan. Pasal 76 …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 35 Pasal 76 (1) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, yaitu kawasan secara teknis tersedia air baku pengairan dan jaringan irigasi, yang pemanfaatannya diperuntukan bagi meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. (2) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di sebagian : a. Kecamatan Jasinga; b. Kecamatan Tenjo; c. Kecamatan Sukajaya; d. Kecamatan Leuwiliang; e. Kecamatan Leuwisadeng; f. Kecamatan Cibungbulang; g. Kecamatan Pamijahan; h. Kecamatan Tenjolaya; i. Kecamatan Nanggung; j. Kecamatan Cigudeg; k. Kecamatan Rumpin; l. Kecamatan Parung Panjang; m. Kecamatan Parung; n. Kecamatan Ciseeng; o. Kecamatan Kemang; p. Kecamatan Rancabungur; q. Kecamatan Gunung Sindur; r. Kecamatan Bojonggede; s. Kecamatan Tajurhalang; t. Kecamatan Ciampea; u. Kecamatan Dramaga; v. Kecamatan Ciomas; w. Kecamatan Tamansari; x. Kecamatan Caringin; y. Kecamatan Cijeruk; z. Kecamatan Cisarua; aa. Kecamatan Cigombong; bb. Kecamatan Megamendung; cc. Kecamatan Ciawi; dd. Kecamatan Klapanunggal; ee. Kecamatan Cileungsi; ff. Kecamatan Jonggol; gg. Kecamatan Cariu; hh. Kecamatan …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 36 hh. Kecamatan Sukamakmur; dan ii.

Kecamatan Tanjungsari. Pasal 77

(1) Pemanfaatan dan pengembangan kawasan lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, dilakukan guna mendukung kebutuhan pangan dan mendorong perekonomian masyarakat sebagai sektor basis. (2) Kawasan pertanian lahan kering terletak di sebagian : a. Kecamatan Jasinga; b. Kecamatan Sukajaya; c. Kecamatan Leuwiliang; d. Kecamatan Leuwisadeng; e. Kecamatan Cibungbulang; f. Kecamatan Pamijahan; g. Kecamatan Nanggung; h. Kecamatan Cigudeg; i. Kecamatan Rumpin; j. Kecamatan Tenjo; k. Kecamatan Ciseeng; l. Kecamatan Gunung Sindur; m. Kecamatan Tajurhalang; n. Kecamatan Caringin; o. Kecamatan Cijeruk; p. Kecamatan Cisarua; q. Kecamatan Ciawi; r. Kecamatan Cigombong; s. Kecamatan Megamendung; t. Kecamatan Babakanmadang; u. Kecamatan Sukaraja; v. Kecamatan Klapanunggal; w. Kecamatan Citeureup; x. Kecamatan Jonggol; y. Kecamatan Cariu; z. Kecamatan Sukamakmur; dan å. Kecamatan Tanjungsari. Pasal 78 (1) Kawasan perkebunan/tanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, yaitu kawasan yang secara teknis memiliki daya dukung lahan untuk pengembangan budidaya tanaman kebun/perkebunan, dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang dapat mendorong terwujudnya kegiatan agribisnis dan agroindustri. (2) Pengembangan … Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 37 (2) Pengembangan sebagian :

kawasan

perkebunan/tanaman

a.

Kecamatan Jasinga;

b.

Kecamatan Tenjo;

c.

Kecamatan Sukajaya;

d.


e.


f.

Kecamatan Tenjolaya;

g.

Kecamatan Nanggung;

h.

Kecamatan Cigudeg;

i.

Kecamatan Rumpin;

j.

Kecamatan Parungpanjang;

k.


l.

Kecamatan Caringin;

tahunan

yaitu

di

m. Kecamatan Cijeruk; n.


o.

Kecamatan Cisarua;

p.


q.

Kecamatan Ciawi;

r.

Kecamatan Cariu; dan

s.

Kecamatan Sukamakmur. Pasal 79

(1) Pemanfaatan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, meliputi : a.

kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), yaitu kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya tanaman hutan secara tetap/berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan produk hasil hutan, dilakukan melalui pengembangan tanaman hutan industri dan hutan kemasyarakatan; dan

b.

kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yaitu kawasan yang memiliki potensi dan fungsi ekosistem hutan, untuk kegiatan budidaya tanaman hutan secara terbatas.

(2) Pengembangannya kawasan hutan produksi terletak di sebagian a.

Kecamatan Jasinga;

b.

Kecamatan Sukajaya;

c.

Kecamatan Leuwisadeng;

d.


e.


f.

Kecamatan Tenjolaya;

g.

Kecamatan Tamansari; h. Kecamatan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 38 h.

Kecamatan Nanggung;

i.

Kecamatan Cigudeg;

j.

Kecamatan Rumpin;

k.


l.

Kecamatan Caringin;

m. Kecamatan Cijeruk; n.


o.

Kecamatan Cariu;

p.

Kecamatan Tanjungsari;

q.

Kecamatan Babakanmadang;

r.

Kecamatan Jonggol; dan

s.

Kecamatan Sukamakmur. Pasal 80

(1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e, yaitu kawasan yang secara teknis layak untuk budidaya ternak besar, kecil, dan unggas, serta pengolahan usaha ternak. (2) Penyebaran kawasan peternakan sebagai berikut : a.

b.

ternak kecil, antara lain meliputi domba dan kambing, terletak di sebagian : 1.


2.

Kecamatan Nanggung;

3.

Kecamatan Cigudeg;

4.

Kecamatan Ciampea;

5.

Kecamatan Cariu;

6.

Kecamatan Cijeruk;

7.

Kecamatan Jasinga;

8.

Kecamatan Sukaraja; dan

9.


ternak besar, antara lain sapi potong dan sapi perah, terletak di sebagian : 1.


2.

Kecamatan Sukajaya;

3.


4.


5.

Kecamatan Tajurhalang;

6.

Kecamatan Cisarua;

7.

Kecamatan Ciawi;

8.


9.

Kecamatan Cariu; 10. Kecamatan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 39 10. Kecamatan Jonggol; 11. Kecamatan Cileungsi; dan 12. Kecamatan Cijeruk; c.

ternak unggas, terletak di sebagian : 1.

Kecamatan Tenjo;

2.

Kecamatan Rumpin;

3.


4.


5.


6.


7.

Kecamatan Ciampea;

8.

Kecamatan Gunungsindur;

9.

Kecamatan Caringin; dan

10. Kecamatan Parung. (3) Tempat pemotongan dan rumah kesehatan hewan dapat dikembangkan pada sentra produksi ternak. Pasal 81 (1) Pemanfaatan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f, dilakukan pada wilayah/kawasan yang secara teknis, sosial, dan ekonomi memiliki potensi untuk dikembangkan kegiatan perikanan, kolam air tenang, air deras, pembenihan, kolam ikan hias/aquarium, dan budidaya ikan di perairan umum. (2) Kawasan perikanan terletak di sebagian : a.


b.


c.


d.

Kecamatan Ciampea;

e.

Kecamatan Dramaga;

f.

Kecamatan Ciomas;

g.

Kecamatan Kemang;

h.

Kecamatan Parung;

i.

Kecamatan Ciseeng;

j.

Kecamatan Cibinong;

k.

Kecamatan Sukaraja;

l.

Kecamatan Ciawi;

m. Kecamatan Caringin; n.

Kecamatan Cijeruk;

o.


p.

Kecamatan Cileungsi; q. Kecamatan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 40 q.

Kecamatan Jonggol;

r.


s.

Kecamatan Tanjungsari.

(3) Pasar pengumpul dan pelelangan ikan tawar dapat dibangun pada sentra produksi ikan di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Ciseeng. Pasal 82 (1) Pemanfaatan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, dapat dilakukan di seluruh wilayah daerah. (2) Pengembangan objek dan daya tarik wisata baru diarahkan untuk diversifikasi produk guna lebih menarik kunjungan wisatawan. (3) Lokasi pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1), terletak di sebagian : a.

Kecamatan Cisarua;

b.

Kecamatan Megamendung ;

c.

Kecamatan Ciawi;

d.

Kecamatan Caringin;

e.


f.


g.


h.


i.


j.

Kecamatan Cibinong;

k.


l.

Kecamatan Parung;

m. Kecamatan Cileungsi; n.

Kecamatan Sukamakmur;

o.


p.

Kecamatan Tanjungsari. Pasal 83 (Pendapat Eksekutif)

(1) Pemanfaatan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c ditujukan untuk menunjang kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Penyebaran kawasan pertambangan terletak di sebagian : a.

Kecamatan Jasinga;

b.

Kecamatan Tenjo;

c.

Kecamatan Sukajaya;

d.

Kecamatan Cigudeg;

e.


f.

Kecamatan Leuwiliang; g. Kecamatan …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 41 g.


h.

Kecamatan Nanggung;

i.


j.

Kecamatan Rumpin;

k.

Kecamatan Ciseeng;

l.

Kecamatan Gunung Sindur;

m. Kecamatan Ciampea; n.


o.


p.


q.

Kecamatan Klapanunggal;

r.


s.

Kecamatan Jonggol;

t.


u.

Kecamatan Tanjungsari. Pasal 83 (Pendapat Pansus)

(1) Pemanfaatan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c ditujukan untuk menunjang kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Penyebaran kawasan pertambangan terletak di sebagian : a.

Kecamatan Jasinga;

b.

Kecamatan Tenjo;

c.

Kecamatan Sukajaya;

d.

Kecamatan Cigudeg;

e.


f.


g.


h.

Kecamatan Nanggung;

i.


j.

Kecamatan Rumpin;

k.

Kecamatan Ciseeng;

l.


m. Kecamatan Ciampea; n.


o.


p.


q.

Kecamatan Caringin;

r.


s.

Kecamatan Sukamakmur; t. Kecamatan …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 42 t.

Kecamatan Jonggol;

u.


v.

Kecamatan Tanjungsari. Pasal 84

(1) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dilakukan pada kawasan yang aman untuk hunian, terkait dengan pusat kegiatan dan permukiman yang telah ada, yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pedesaan. (2) Penyebaran kawasan permukiman perdesaan, meliputi sebagian : a.

Kecamatan Tenjo;

b.

Kecamatan Rumpin;

c.

Kecamatan Gunungsindur;

d.

Kecamatan Jasinga;

e.

Kecamatan Cigudeg;

f.

Kecamatan Sukajaya;

g.


h.


i.

Kecamatan Nanggung;

j.


k.

Kecamatan Cigudeg;

l.


m. Kecamatan Tenjolaya; n.

Kecamatan Ciampea;

o.

Kecamatan Dramaga;

p.

Kecamatan Rancabungur;

q.

Kecamatan Kemang;

r.

Kecamatan Parung;

s.

Kecamatan Ciseeng;

t.


u.


v.

Kecamatan Caringin;

w. Kecamatan Cijeruk; x.


y.


z.

Kecamatan Sukaraja;

å.


ä.

Kecamatan Ciawi;

ö.

Kecamatan Cisarua;

aa. Kecamatan Citeureup; bb. Kecamatan Cileungsi; cc. Kecamatan ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 43 cc. Kecamatan Jonggol; dd. Kecamatan Cariu ee. Kecamatan Sukamakmur; ff.

Kecamatan Klapanunggal; dan

gg. Kecamatan Tanjungsari. Paragraf 3 Kawasan Perkotaan Pasal 85 Pemanfaatan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, meliputi : a. pusat kota; b. permukiman perkotaan; dan c. ruang terbuka hijau. Pasal 86 (1) Kawasan pusat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, yaitu ibukota kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah memiliki karakteristik kota atau menunjukan sifat-sifat kekotaan. (2) Pemanfaatan kawasan pusat kota ditujukan untuk lebih mengoptimalkan dan penyediaan fasilitas pelayanan kota berdasarkan skala pelayanan. (3) Penyebaran kawasan perkotaan, meliputi :

pusat

kota

pada

masing–masing

kawasan

a.

sebagian Desa Pamagersari, sebagian Desa Jasinga, dan Desa Setu Kecamatan Jasinga;

b.

Desa Bojonggede, Desa Bojong Baru, Desa Pabuaran, dan Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede;

c.

Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;

d.

Desa Leuwiliang, Desa Leuwimekar, dan Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang;

e.

Sebagian Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng;

f.

Desa Cibatok, Desa Cimanggu I, dan Desa Cimanggu II Kecamatan Cibungbulang;

g.

Desa Tenjo, Desa Singabangsa, dan Desa Cilaku Kecamatan Tenjo;

h.

sebagian Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan;

i.

Desa Rumpin dan sebagian Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin;

j.

Desa Parung Panjang, Desa Kabasiran, Desa Cibunar, dan Desa Jagabita Kecamatan Parung Panjang;

k.

sebagian Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg;

l.

Desa Pabuaran, Desa Gunungsindur, dan Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur;

dan

sebagian

Desa

Leuwisadeng

m. sebagian Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng; m. sebagian ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 44 n.

Desa Parung dan sebagian Desa Pamagersari Kecamatan Parung

o.

sebagian Desa Kemang, Desa Parakan Jaya, Desa Bojong, Kelurahan Atang Sanjaya, dan sebagian Semplak Barat Kecamatan Kemang;

p.

sebagian Desa Benteng, Desa Cibadak, sebagian Desa Bojongrangkas, Desa Ciampea dan sebagian Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;

q.

sebagian Desa Dramaga dan Desa Babakan Kecamatan Dramaga;

r.

Desa Ciomas, Desa Ciomas Rahayu, sebagian Desa Padasuka, dan sebagian Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;

s.

Kelurahan Pakansari, Kelurahan Tengah, Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Cirimekar, Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Ciriung, dan sebagian Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong;

t.

Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;

u.

sebagian Desa Babakanmadang Kecamatan Babakanmadang;

v.

Desa Ciawi, sebagian Desa Bendungan, dan Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi;

w. sebagian Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; x.

Desa Cigombong, sebagian Desa Srogol, sebagian Desa Watesjaya dan Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong;

y.

Kelurahan Puspanegara, dan Desa Citeureup Kecamatan Citeureup;

z.

sebagian Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri;

å.

Desa Cileungsi dan sebagian Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi;

ä.

sebagian Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;

ö.

sebagian Desa Jonggol, Desa Sukamanah, dan Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol;

aa. sebagian Desa Cariu dan Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu; bb. Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari; cc. sebagian Desa Pasir Eurih, sebagian Desa Tamansari, sebagian Desa Sukamantri, dan sebagian Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari sebagian Desa Caringin Kecamatan Caringin;; dd. sebagian Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung; ee. sebagian Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya; ff.

sebagian Desa Tapos I dan sebagian Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya;

gg. sebagian Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur; hh. sebagian Desa Parakanmuncang dan sebagian Desa Nanggung Kecamatan Nanggung; ii.

sebagian Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur; dan

jj.

sebagian Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk. Pasal 87

(1) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, dilakukan pada wilayah dengan kegiatan utama permukiman perkotaan, untuk mendukung kegiatan perkotaan. (2) Kawasan permukiman perkotaan, meliputi sebagian : a.

Kecamatan Cibinong; b. Kecamatan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 45 b.

Kecamatan Sukaraja;

c.


d.

Kecamatan Cileungsi;

e.

Kecamatan Gunungputri;

f.


g.


h.

Kecamatan Jonggol;

i.


j.

Kecamatan Cariu;

k.


l.

Kecamatan Jasinga;

m. Kecamatan Cigudeg; n.

Kecamatan Rumpin;

o.

Kecamatan Nanggung;

p.


q.


r.

Kecamatan Tenjo;

s.


t.

Kecamatan Ciampea;

u.

Kecamatan Dramaga;

v.


w. Kecamatan Parung; x.

Kecamatan Kemang;

y.

Kecamatan Ciseeng;

z.


å.

Kecamatan Rancabungur;

ä.


ö.

Kecamatan Bojonggede;

aa. Kecamatan Cisarua; bb. Kecamatan Megamendung; cc. Kecamatan Ciawi; dd. Kecamatan Caringin; ee. Kecamatan Cijeruk; ff.


gg. Kecamatan Tamansari; hh. Kecamatan Ciomas; ii.

Kecamatan Leuwisadengl;

jj.

Kecamatan Sukajaya; dan

kk. Kecamatan Tenjolaya. Pasal 88 ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 46 Pasal 88 Pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c yaitu ruang terbuka hijau dalam kota yang sebagai area lindung yang harus dipertahankan, meliputi : a.

ruang terbuka hijau di dalam permukiman, industri, sempadan sungai, dan sempadan jalan;

b.

hutan kota dengan luas paling sedikit 0,25 hektar;

c.

hutan yang terbentuk oleh komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak maupun jalur pada satu hamparan; dan

d.

hutan kota dengan jenis tanaman tahunan, herba, atau tanaman penutup. Paragraf 4 Kawasan Kegiatan Industri Pasal 89

(1) Kawasan kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 73 huruf c, terdiri dari : a.

kawasan industri; dan

b.

kawasan peruntukan industri.

(2) Pengembangan kawasan kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap kawasan yang bersangkutan dan tersedianya jumlah tenaga kerja, sebagai berikut : a.

pengembangan kawasan industri besar dan menengah non polutif, terletak di : 1. Kecamatan Cariu; 2. Kecamatan Parungpanjang; dan 3. Kecamatan Tenjo;

b.

pengembangan kawasan peruntukan industri non polutif, terletak di : 1. Kecamatan Sukaraja; 2. Kecamatan Gunungputri; 3. Kecamatan Citeureup; 4. Kecamatan Babakanmadang; 5. Kecamatan Klapanunggal; dan 6. Kecamatan Cileungsi;

c.

pengembangan industri kerajinan, permukiman industri, industri rumah tangga, serta agroindustri pada wilayah penghasil produk pertanian;

d.

pengembangan Wisata Industri Kecil (WIK) atau Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi dan kawasan strategis lainnya; dan

e. wilayah ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 47 e.

wilayah pengembangan industri, sebagai berikut : 1.

Kecamatan Tenjo untuk industri manufaktur, industri kecil dan agroindustri;

2.

Kecamatan Rumpin untuk Industri Kecil dan agroindustri;

3.

Kecamatan Jasinga untuk industri terpadu dan agroindustri;

4.

Kecamatan Leuwiliang untuk industri kecil dan agroindustri;

5.

Kecamatan Ciampea untuk industri kecil dan menengah;

6.

Kecamatan Ciomas untuk industri kecil;

7.

Kecamatan Dramaga untuk industri kecil;

8.

Kecamatan Rancabungur untuk industri kecil;

9.

Kecamatan Ciawi untuk industri manufaktur, industri kecil, dan agroindustri;

10. Kecamatan Cisarua untuk wisata industri; 11. Kecamatan Parung untuk industri manufaktur; 12. Kecamatan Sukaraja untuk industri kecil dan pergudangan; dan 13. Kecamatan Pamijahan untuk industri kecil. Paragraf 5 Tata Ruang Udara Pasal 90 Pengembangan tata ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, meliputi : a.

pengembangan ruang udara untuk atmosfir kehidupan, dilakukan melalui pengembangan hutan kota dan program penghijauan hutan kota dengan besarnya emisi gas hasil bakar atau perubahan iklim;

b.

pemanfaatan ruang udara untuk transportasi, dilakukan pengembangan dan pengamanan jalur keselamatan penerbangan sekitar lapangan udara;

c.

pemanfaatan ruang udara untuk transportasi, dilakukan melalui pengembangan frekuensi radio, gelombang mikrowave, dan seluler;

d.

pemanfaatan ruang udara untuk transmisi listrik, dilakukan melalui pengembangan jaringan listrik tenaga tinggi dan distribusi listrik;

e.

pengembangan ruang udara untuk bangunan atas tanah, dilakukan melalui pemanfaatan jalan layang, simpang susun, kereta layang, dan jembatan penyeberangan;

f.

pemanfaatan ruang udara bangunan atas air, dilakukan melalui pengembangan atas sungai, anjungan, dan cottage; dan

g.

pemanfaatan ruang udara untuk ruang pandang melalui pengembangan bentang alam (skyline) atau unsur buatan yang dijadikan orientasi kawasan.

melalui operasi

Paragraf 6 ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 48 Paragraf 6 Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 91 (1) Pengembangan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, dengan rasio lahan terbangun dan tertutup tinggi diprioritaskan pada kawasan perkotaan dan pusat kota. (2) Pengembangan bangunan intensitas pemanfaatan tinggi dengan rasio ruang terbangun dan tertutup rendah diprioritaskan terhadap bangunan komersial, antara lain meliputi jasa perdagangan, perkantoran swasta, dan hotel, dilakukan pada kawasan perkotaan dan berfungsi sebagai penempatan utilitas umum kota. Paragraf 7 Kawasan Kegiatan Khusus Pasal 92 (1) Pemanfaatan ruang untuk kawasan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, ditujukan pada kawasan secara spesifik dan strategis serta dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu di daerah. (2) Penyebaran kawasan kegiatan khusus meliputi sebagian : a.

Kecamatan Cibinong;

b.

Kecamatan Rumpin;

c.


d.

Kecamatan Kemang;

e.


f.


g.

Kecamatan Gunungputri;

h.

Kecamatan Cariu;

i.


j.

Kecamatan Sukaraja; dan

k.

Kecamatan Citeureup. Bagian Ketiga Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Paragraf 1 Umum Pasal 93

Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi : a. sarana dan sarana pemerintahan; b. sarana dan prasarana sosial; c. sarana dan prasarana perdagangan; dan d. sarana dan prasarana budaya. Paragraf 2 ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 49 Paragraf 2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pasal 94 Pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, diarahkan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai pusat Pemerintahan Daerah, pusat Pemerintahan Kecamatan, dan pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan . Paragraf 3 Sarana dan Prasarana Sosial Pasal 95 Pemanfaatan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, meliputi : a.

sarana dan prasarana kesehatan;

b.

sarana dan prasarana pendidikan;

c.

sarana dan prasarana olah raga; dan

d.

pemakaman. Pasal 96

Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf a, diarahkan pada : a.

peningkatan sarana kesehatan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

b.

pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai rujukan pelayanan kesehatan;

c.

peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain meliputi :

d.

dalam

rangka

optimalisasi

1.

meningkatkan fungsi dan pelayanan Rumah Sakit Daerah Cibinong, Rumah Sakit Daerah Ciawi, Rumah Sakit Daerah Leuwiliang, dan Rumah Sakit Daerah Cileungsi;

2.

meningkatkan tipologi dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) perkotaan serta kawasan industri;

3.

optimalisasi pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pembantu, dan sarana kesehatan lainnya; dan

pembangunan rumah sakit pada wilayah/kawasan perkotaan yang strategis. Pasal 97

Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, antara lain meliputi : a.

pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pra sekolah (Taman Kanak-kanak), pendidikan dasar, menengah, dan pesantren di setiap kecamatan; b. mengembangkan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 50 b.

mengembangkan dan membangun sekolah menengah kejuruan pada kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan lainnya potensi kawasan dan wilayah sekitarnya; dan

c.

pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi di wilayah yang berkembang atau di pusat pengembangan wilayah. Pasal 98

Pemanfaatan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf sebagai berikut :

c,

a.

pengembangan gelanggang olah raga (GOR) di Kecamatan Cibinong sebagai pusat kegiatan olah raga yang berskala regional, nasional dan internasional;

b.

pembangunan pusat pelatihan olah raga di tingkat wilayah; dan

c.

penyediaan sarana/prasarana/lapangan olah raga di Desa/Kelurahan Pasal 99

(1) Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d, meliputi Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU), (2) Pengelolaan Pemakaman dilakukan melalui :

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

a.

pengelolaan area TPU yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat yang tersebar di setiap wilayah kecamatan; dan

b.

pengelolaan area TPBU yang diarahkan pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya. Pasal 100

Pemanfaatan ruang untuk taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d, ditujukan kepada : a.

pengembangan taman pemakaman umum pada setiap kecamatan;

b.

pemakaman bukan umum dialokasikan pada sebagian wilayah :

c.

1.

Kecamatan Cijeruk;

2.


3.

Kecamatan Cariu;

4.

Kecamatan Jonggol;

5.


6.

Kecamatan Tamansari; dan

7.

Kecamatan Cibinong;

taman makam pahlawan di Kecamatan Cibinong.


8/8/2016

7:27:42 PM

- 51 Paragraf 4 Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasal 101 Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, meliputi : a.

peningkatkan/penataan pasar daerah dan pasar desa, serta kawasan perdagangan lainnya;

b.

pembangunan pasar regional/induk di Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Parung;

c.

pembangunan pusat perbelanjaan pada pusat kota;

d.

pusat belanja eceran pada kawasan perkotaan; dan

e.

pembangunan kawasan pergudangan di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Cileungsi. Paragraf 5 Sarana dan Prasarana Budaya Pasal 102

Pemanfaatan sarana dan prasarana budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d, dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana budaya, antara lain : a.

gedung kesenian di Kecamatan Cibinong;

b.

padepokan/sanggar seni di setiap kecamatan yang memiliki potensi budaya; dan

c.

pengembangan atraksi budaya di kawasan pariwisata. Bagian Kelima Pemanfaatan Sistem Jaringan Paragraf 1 Umum Pasal 103

Pemanfaatan sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, terdiri dari : a.

jaringan transportasi;

b.

jaringan drainase/irigasi;

c.

jaringan telekomunikasi;

d.

jaringan air baku dan air bersih;

e.

pembuangan air limbah; dan

f.

persampahan. Paragraf 2 ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 52 Paragraf 2 Jaringan Transportasi Pasal 104 Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, meliputi : a.

b.

jaringan transportasi darat, terdiri dari : 1.

jaringan jalan dan jembatan;

2.

terminal; dan

3.

jalur dan stasiun kereta api;

jaringan transportasi udara. Pasal 105

(1) Pemanfaatan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a angka 1, meliputi jaringan jalan nasional dan propinsi yang terdapat di wilayah daerah, antara lain : a.

b.

jalan arteri primer pada ruas : 1.

jaringan tol Jagorawi;

2.

Cilodong/Batas Depok – Bogor; dan

3.

Ciawi – Benda;

jalan kolektor primer 1 (jalan provinsi) pada ruas : 1.

Jalan Raya Ciawi;

2.

Ciawi – Cisarua;

3.

Jalan Raya Cisarua;

4.

Cisarua – Puncak;

5.

Bogor – Leuwiliang;

6.

Jalan Raya Leuwiliang;

7.

Leuwiliang – Jasinga;

8.

Jalan Raya Jasinga;

9.

Jasinga – Cigelung;

10. Batas Kota Depok/Kota Bogor – Bogor; 11. Bunar – Lebakwangi; dan 12. Lebakwangi – Parungpanjang. (2) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan daerah pada ruas : a.

Barengkok – Lebakwangi;

b.

Lebakwangi – Rumpin;

c.

Putat Nutug – Jampang;

d.

Jampang – Cibinong;

e.

Parungpanjang – Gunungsindur;

f.

Cibunar – Lumpang; g. Gunungputri ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 53 g.

Gunungputri – Klapanunggal;

h.

Klapanunggal – Cipeucang;

i.

Citaringgul – Sukamantri;

j.

Sukamantri – Sukamakmur;

k.

Sukamakmur – Tanjungsari;

l.

Sukamakmur – Dayeuh;

m. Dayeuh – Jonggol; n.

Sukamakmur – Tanjungsari; dan

o.

Babakanmadang – Megamendung.

(3) Pembangunan bukaan jalan tol dapat dilakukan pada Lingkar Luar Bogor (Bogor Ring Road), Depok – Antasari – Bojong Gede, dan Ciawi – Sukabumi; (4) Pengembangan jalan tol baru pada ruas tertentu, yaitu ruas Tenjo – Jasinga dan ruas lainnya disesuaikan dengan rencana pengembangan jaringan jalan tol nasional. Pasal 106 Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a angka 2, diprioritaskan pada : a.

terminal angkutan penumpang, antara lain : 1.

terminal tipe B Cibinong;

2.

terminal tipe B Leuwiliang;

3.

terminal tipe B Cileungsi;

4.

terminal tipe B Ciawi;

5.

terminal tipe B Parung;

6.

terminal tipe B Parung Panjang;

7.

terminal tipe C Jasinga;

8.

terminal tipe C/Terpadu Bojonggede;

9.

terminal tipe C Laladon;

10. terminal tipe C Jonggol; dan 11. terminal tipe C Cariu; b.

c.

terminal untuk tujuan wisata, antara lain meliputi : 1.

terminal wisata di Pamijahan;

2.

terminal wisata di Sukamantri; dan

3.

terminal wisata di Kawasan Wisata di Ciawi;

terminal barang/peti kemas, antara lain meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Jasinga, dan Kecamatan Babakan Madang.

Pasal 107 …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 54 Pasal 107 Pengembangan jalur dan stasiun kereta api Pasal 104 huruf a angka 3, diprioritaskan pada : a.

pemanfaatan jalur kereta api Cibinong – Citayam;

b.

pembangunan stasiun penumpang kereta api di Kecamatan Cibinong, peningkatan stasiun penumpang di Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang; dan

c.

pengembangan jalur kereta api baru pada ruas tertentu, disesuaikan atau mengikuti rencana pengembangan jaringan Kereta Api (rail way master plan) Nasional. Pasal 108

Pemanfaatan jaringan transportasi udara Pasal 104 huruf b diarahkan melalui pengembangan secara terbatas pada areal bandar udara, antara lain a.

Lapangan udara Atang Senjaya di Kecamatan Kemang; dan

b.

Lapangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin. Paragraf 3 Jaringan Drainase dan Sungai Pasal 109

Pengembangan dan pembangunan drainase dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, merupakan upaya pengendalian banjir yang diarahkan kepada : a.

pembangunan master plan drainase di setiap wilayah perkotaan sebagai acuan pemanfaatan tapak lahan (site plan) perumahan dan perkotaan;

b.

normalisasi dan pembuatan saluran drainase pada tapak permukiman dengan memanfaatkan saluran/situ/sungai yang ada sebagai badan penerima limpasan air;

c.

mengintegrasikan saluran irigasi di daerah perkotaan yang sudah tidak berfungsi; dan

d.

pembangunan sodetan untuk mengalihkan limpasan air.

mengurangi

durasi

genangan

dan

Pasal 110 (1) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dilakukan melalui : a.

b.

pembangunan jaringan pengairan, meliputi : 1.

saluran dan bangunan dan

2.

jaringan pipanisasi untuk keperluan air bersih rumah tangga dan industri;

pembangunan bangunan waduk/bendungan;

irigasi untuk keperluan air pertanian;

kendali

air

pada

situ

buatan

dan

(2) Pengembang jaringan drainase ditujukan pada situ yang telah ada, dan rencana pembangunan waduk di : a.

Kecamatan Sukamakmur; b. Kecamatan …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 55 b.

Kecamatan Jasinga; dan

c.

Kecamatan Megamendung. Paragraf 4 Jaringan Telekomunikasi Pasal 111

(1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c, ditujukan untuk memperlancar arus informasi dalam menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan menggerakan dinamika pembangunan. (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi. (3) Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada : a.

pengembangan Stasiun Bumi/Stasiun Kendali Satelit Domestik (SKSD) Palapa di Kecamatan Cibinong; dan

b.

pengembangan jaringan yang dapat menjangkau seluruh wilayah daerah. Paragraf 5 Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan Pasal 112

(1) Pengembangan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d, ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan memacu pertumbuhan pembangunan. (2) Pengembangan dan pemanfaatan sumber energi yang layak secara teknis ditujukan guna memenuhi kebutuhan energi lokal maupun regional. (3) Penyebaran Pemanfaatan dan peningkatan pembangkit/gardu induk yang telah ada, antara lain terdiri dari : a.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

c.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

d.

Pembangkit Listrik Tenaga Angin;

e.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; dan

f.

Pembangkit Listrik Tenaga Biomass. Paragraf 6 Jaringan Air Baku dan Air Bersih Pasal 113

(1) Pemanfaatan jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e diarahkan melalui upaya penyediaan sumber air baku yang tersedia berupa rencana pembangunan waduk, perlindungan mata air, sungai, dan situ. (2) Pengembangan ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 56 (2) Pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e dilakukan pada kawasa perkotaan melalui peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (3) Pengembangan jaringan air bersih perdesaan dilakukan melalui sistem perpipaan. Paragraf 7 Pembuangan Air Limbah Pasal 114 (1) Pemanfaatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f diarahkan melalui peningkatan cakupan pelayanan sistem jaringan dan integrasi saluran pembuangan. (2) Pemanfaatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada kawasan perkotaan dan kawasan peruntukan industri. Paragraf 8 Persampahan Pasal 115 (1) Pengembangan dan pembangunan tempat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f, diarahkan kepada tempat pembuangan akhir sampah di lokasi yang layak lingkungan di setiap kecamatan, dengan berpedoman pada standar nasional dan mengutamakan adanya upaya pemanfaatan sampah berupa daur ulang dan/atau produksi kompos. (2) Khusus untuk limbah industri yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), tempat pengelolaan sampah dialokasikan di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal. BAB VII KAWASAN TERTENTU Pasal 116 (1) Pemanfaatan ruang kawasan tertentu ditujukan kepada wilayah-wilayah kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang berfungsi hidrogeologi. (2) Penetapan wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Pasal 117 (1) Kegiatan pengawasan dalam pemanfaatan ruang di kawasan lindung melalui : a. larangan ... Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 57 a.

larangan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan, kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kelestarian alam dan ekosistem alam;

b.

pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;

c.

pengawasan kgiatan eksplorasi dan eksloitasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam agar pelaksanaan kegiatannya tetap mempertahankan fungsi lindung;

d.

pengawasan perubahan penggunaan tanah.

(2) Kegiatan penertiban dalam pemanfaatan ruang dilakukan melalui : a.

penerapan ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;

b.

penerapan ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu kepada fungsi lindung yang diharapkan secara bertahap;

c.

penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan reklamasi daerah bekas penambangan; Bagian Kedua Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pasal 118

(1) Kegiatan pengawasan dalam pemanfaatan ruang di kawasan budidaya yang meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan peruntukan industri, tata ruang udara, dan kawasan kegiatan khusus dilakukan melalui : a. pengkajian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama yang berskala besar; b.

pengawasan terhadap proses pelaksanaan berbagai usaha dan/atau kegiatan berdasarkan prosedur;

c.

pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah, serta kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam;

d.

pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan budidaya;

e.

pemantauan penguasaan dan penggunaan tanah.

(2) Kegiatan penertiban dalam pemanfaatan ruang dilakukan melalui : a.

penegakan prosedur perizinan untuk menjamin agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan;

b.

dalam pemberian perizinan, pemerintah daerah memperhatikan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penertiban ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 58 c.

penertiban, penguasaan, dan penggunaan tanah yang sesuai dengan tata ruang; Bagian Ketiga Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Kawasan Tertentu Pasal 119

(1) Kegiatan pengawasan dalam pemanfaatan ruang kawasan tertentu dilakukan melalui : a.

pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar;

b.

pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan didasarkan atas prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan tertentu;

c.

pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi serta eksploitasi mineral dan air tanah, serta kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam;

d.

pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

(2) Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang di kawasan tertentu, dilakukan melalui : a.

penegakan prosedur perizinan untuk menjamin agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan;

b.

pemberian perizinan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 120

Dalam penataan ruang, masyarakat berhak : a.

berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b.

mengetahui rencana tata ruang wilayah, rencana terperinci tata ruang kawasan, dan rencana teknik ruang;

c.

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan

d.

memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pasal 121

Dalam penataan ruang, masyarakat wajib : a.

berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

b.

berlaku tertib melalui keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

c.

mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pasal 122 ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 59 Pasal 122 Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang, antara lain berupa : a.

bantuan pemikiran atau pertimbangan mengenai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;

b.

penyelenggaraan kegiatan pembangunan dengan mengacu/merujuk RTRW sebagai dasar pelaksanaan pembangunan; dan

c.

perubahan atau konversi pemanfaatan ruang hanya dapat dilaksanakan selama sesuai dengan RTRW. Pasal 123

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi : a.

pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk memberikan informasi atau melaporkan pelaksanaan pemanfaatan; dan

b.

bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang. BAB X SOSIALISASI Pasal 124

(1) RTRW wajib disosialisasikan agar dapat diketahui oleh masyarakat. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui pembuatan/pemasangan peta rencana tata ruang pada tempat-tempat umum. BAB XI JANGKA WAKTU Pasal 125 Rencana Tata Ruang Wilayah berlaku sampai dengan tahun 2010. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 126 (1) Barang siapa melanggar peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB XIII …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 60 BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 127 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

Negeri

Sipil

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana; d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e. meminta bantuan tenaga pemeriksaan perkara;

ahli

dalam

hubungannya

dengan

f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d; g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 128 Jika terjadi pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan, maka pengaturan ruangnya mengacu kepada wilayah induk sampai dengan diterbitkannya peraturan pengganti. BAB XV … Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 61 BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 129 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah digambarkan pada peta wilayah daerah dengan skala 1 : 50.000. (2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I

:

Rencana Pola Tata Ruang Wilayah

b. Lampiran II

:

Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Pasal 130

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berfungsi sebagai matra ruang dari pola dasar pembangunan daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah. Pasal 131 Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan sebagai pedoman bagi : a.

penyusunan rencana terperinci tata ruang kawasan pada skala 1 : 10.000, rencana teknik ruang pada skala 1 : 5.000, dan rencana induk sektor;

b.

perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah daerah;

c.

upaya untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan perkembangan antar wilayah daerah, serta keserasian antar sektor; dan

d.

pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di daerah. Pasal 132

(1) Ketentuan mengenai rencana rinci tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD. (2) Ketentuan mengenai rencana teknik ruang dan rencana induk sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 133 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Parung Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1995 Nomor 4 Seri D);

b.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cariu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1995 Nomor 5 Seri D); c. Peraturan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 62 c.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jonggol (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1995 Nomor 6 Seri D);

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Leuwiliang sampai dengan Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1995 Nomor 7 Seri D);

e.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jasinga sampai dengan Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1995 Nomor 8 Seri D);

f.

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong sampai dengan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 1 Seri D);

g.

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileungsi Sampai Dengan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 2 Seri D);

h.

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi Sampai Dengan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 3 Seri D);

i.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1989 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 43 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 107);

j.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);

dinyatakan tidak berlaku. Pasal 134 Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 135 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 63 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI Diundangkan di Cibinong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

PERY SOEPARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2006 NOMOR

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 64 PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ... TAHUN 2006 TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR

A.

UMUM Kebijakan penataan ruang merupakan manifestasi politik yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasi pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara makro dalam skala nasional, komprehensif, dan aplikatif di tingkat daerah. Tujuannya yaitu untuk mensinkronisasi pembangunan, dinamika kehidupan masyarakat, serta pengelolaan potensi ruang guna menghasilkan kebijakan pemanfaatan ruang yang tepat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Bogor mewujudkan konsep penataan ruang yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, regional, maupun lokal. Untuk memenuhi kebutuhan di bidang penataan ruang, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur segala aspek dan kebutuhan yang bersinggungan dengan kebijakan penataan ruang. Dengan semakin berkembangnya kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bogor dan terjadinya dinamika pemerintahan, antara lain : a.

bertambahnya jumlah kecamatan, semula 35 kecamatan menjadi 40 kecamatan (sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan);

b.

pesatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor (hasil sensus tahun 2000 penduduk Kabupaten Bogor mencapai + 3.508.826 jiwa, jika diasumsikan pertumbuhan 2 % per tahun maka tahun 2006 diperkirakan mencapai ± 4 juta jiwa); dan

c.

meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang mobilitas masyarakat;

menyebabkan perlunya pengkajian kembali terhadap kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000. Dengan luas wilayah 317.102 hektar Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang potensial untuk dilakukan pengembangan, pembangunan, eksplorasi, maupun eksploitasi terhadap potensi sumber daya alam yang ditunjang dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Untuk mengelola potensi tersebut diperlukan regulasi yang mampu mengakomodasikan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang kompleks. Oleh ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 65 Oleh karena itu, evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 dilakukan dengan pendekatan sosiologis, psikologis, dan scientific, sebagai berikut : a.

pengaturan Pola Pemanfaatan Ruang sebagai strategi pemanfaatan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi dan pembiayaan, yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta menegaskan hubungan hierarkis dan fungsional untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara utuh dan berkualitas; dan

b.

pengaturan Pemanfaatan Ruang sebagai upaya yang sistematis dan terencana untuk melindungi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang.

Dengan paradigma menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), yang memberikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, keseimbangan, keterbukaan, berkelanjutan, dan perlindungan hukum, diharapkan materi penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menyelesaikan permasalahan pemanfaatan ruang serta mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan menunjang pembangunan sosial ekonomi, yang pada akhirnya membawa dampak penting dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “saling terkait dengan tingkatan fungsi kota” yaitu lokasi/kota yang secara geografis memiliki akses/hubungan tinggi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta dilalui jaringan transportasi masal. Ayat (2) …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 66 Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“melayani

perkembangan

berbagai usaha/kegiatan” yaitu dapat dibangunnya fasilitas yang dapat mendukung penyediaan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan korsevasi tanah dan air, tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat merubah bentang alam. Pasal 20 Huruf a Angka 1 Pengendalian kawasan sekitar mata air dilakukan dengan melarang adanya bangunan dan/atau kegiatan budidaya pada radius 200 meter dari sumber air, sehingga terjaga dari kegiatan yang dapat menyebabkan berkurangnya fungsi dan kontinuitas air. Angka 2 Pengendalian fungsi mata air sebagai sumber air baku pertanian ditujukan untuk mendahulukan keperluan air bagi kelanjutan kegiatan pertanian dan rumah tangga masyarakat sekitar. Pemanfaatan … Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 67 Pemanfaatan mata air untuk keperluan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha, tidak termasuk kedalam penguasaan. Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan pemanfaatan sepanjang kanan – kiri sungai” yaitu menjadikan sungai di kawasan perkotaan sebagai bagian muka dengan memanfaatkan kanan – kiri sebagai taman kota yang dibatasi dengan jaringan jalan. Hurup c Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Pengendalian pemanfaatan sekitar kawasan situ dilakukan melibatkan masyarakat sekitar situ dalam mengelola kawasan situ sebagai bagian kegiatan ekonomi masyarakat. Angka 3 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) dimaksud dengan “pembatasan kegiatan budidaya” yaitu dengan tidak memanfaatkan lahan Yang

disekitar titik/pusat dimana tanah selalu mengalami pergerakan/labil. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 68 Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Konversi lahan kering ke penggunaan non pertanian dapat dilakukan pada kegiatan produksi lainnya didalam maupun diluar kegiatan produksi pertanian, seperti industri pertanian, pengolahan sampah, pariwisata serta faktor-faktor produksi lain yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Huruf d Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Penggunaan untuk kepentingan umum dapat berupa pembangunan instalasi pengolahan sampah, sarana pendidikan dan olah raga, pemakaman dan kepentingan pemerintah yang bersifat strategis dan khusus. Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” yaitu pengembangan wisata agro dan/atau pemanfaatan untuk pembuangan sampah akhir pada areal yang secara teknis dan lingkungan layak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pasal 31 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 69 Ayat (3) Penggunaan untuk kepentingan umum dan bersifat strategis seperti kegiatan wisata, pemakaman, pengelolaan sampah serta kegiatan lain yang bersifat khusus. Pasal 32 Ayat (1) Pengembangan budidaya ternak besar, ternak kecil, dan unggas dilakukan sepanjang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran baik terhadap sumber penghidupan air dan tanah maupun terhadap mahluk hidup lainnya. Ayat (2) Pembangunan RPH harus dilengkapi dengan instalasi IPAL dan tidak berada pada kawasan hulu sungai yang digunakan untuk keperluan MCK bagi masyarakat sekitarnya. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya yang tersedia” yaitu dapat berupa tersedianya sumber air baku atau air irigasi. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Yang

dimaksud

perkotaan

dan

“memanfaatkan budidaya perdesaan” antara lain melalui

dengan

pemanfaatan pusat–pusat jasa perdagangan atau pusat kegiatan lainnya yang dapat menarik kunjungan wisata, serta kegiatan budi daya pedesaan (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pemukiman pedesaan) sebagai objek wisata. Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 70 Ayat (2) Kegiatan eksploitasi dilakukan memperhatikan azas konservasi demi kesejahteraan masyarakat, kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan melalui penambangan yang tidak terbuka (tidak merubah bentang alam) pada kawasan yang ditetapkan sebagai daerah konservasi air. Ayat (3) Pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif pada kawasan pertambangan dilaksanakan melalui upaya-upaya pembuatan green belt (bufer zone) pada area yang berbatasan langsung dengan kegiatan masyarakat. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Pembangunan permukiman pedesaan pada area yang sudah tersedia fasilitas sosial, ekonomi, dan budaya (antara lain perdagangan, jalan desa, sumber air/PDAM), dimaksudkan untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaanya. Huruf b yang dimaksud dengan “membentuk suatu kesatuan lingkungan yang utuh” yaitu dengan membangun permukiman pada kawasan/lokasi yang secara besaran kurang mendukung terhadap sarana maupun prasarana yang telah ada. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penggabungan” antara lain dengan mengembangkan/mengintegrasikan pembangunan pemukiman pedesaan pada areal yang sudah terbangun/permukiman yang ada, hal ini agar dapat memanfaatkan fasilitas sosial/umum secara bersama. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) … Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 71 Ayat (3) Yang dimaksud “terintegrasi dengan sistem angkutan masal” yaitu dengan memanfaatkan kawasan yang dilalui oleh angkutan kereta api maupun angkutan lainnya. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Kriteria layak secara lingkungan hidup yaitu tersedianya sumber daya dukung, antara lain tipe sungai, jaringan jalan, serta tenaga kerja setempat. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Penataan pada kawasan/lingkungan pemukiman industri harus dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya. Huruf d Cukup Jelas. Ayat (2) Pembangunan lingkungan industri merupakan upaya pemberdayaan sumber daya yang tersedia. Ayat (3) Kegiatan industri yang dibatasi yaitu kegiatan industri yang menggunakan bahan baku utama air atau industri yang karena kegiatannya dapat menyebabkan turunnya muka air tanah. Pasal 42 ...

Pasal 42 Huruf a Pengelolaan ruang udara untuk atmosphere kehidupan adalah; dengan memperbanyak ruang terbuka hijau Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 72 dalam kota yang dikelola dalam bentuk taman/hutan, guna menyerap polusi/gas, emisi buangan. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud pengelolaan ”ruang pandang” yaitu mempertahankan bentang alam sebagai objek/view yang dapat dijadikan orientasi kawasan. Pasal 43 Ayat(1) Yang dimaksud ”optimalisasi lahan perkotaan” yaitu pengembangan bangunan komersial dan jasa lainnya agar lebih efisien dilakukan secara vertikal, dengan ketinggian sedang sampai tinggi yaitu 4 – 8 lantai atau lebih berdasarkan kajian teknis. Ayat(2) Yang dimaksud ”pemanfaatan ruang dengan rasio ruang terbangun/tutupan rendah” yaitu pengembangan bangunan komersial secara vertikal diluar kawasan perkotaan untuk mendukung aktifitas lingkungan dan selama daya dukung lahannya mampu menopang bangunan diatasnya, dengan ketinggian rendah sampai sedang yaitu antara 2 – 4 atau lebih berdasarkan kajian teknis. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d ... Huruf d Kegiatan yang dibatasi antara lain kegiatan budi daya perternakan dan/atau kegiatan industri yang resisten terhadap pencemaran lingkungan. Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 73 Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Huruf a dimaksud dengan “pengembangan dan peningkatan fungsi fasilitas olah raga” antara lain Yang

melalui upaya optimaslisasi sarana olahraga yang telah ada (sirkuit sentul dan gelanggang olah raga lainnya) dengan melengkapi fasilitas penunjangnya. Huruf b

Penyediaan sarana olahraga tingkat desa dapat dilakukan antara lain melalui pengadaan lapangan olah raga/ruang terbuka dengan luas minimal dapat digunakan untuk olah raga sepak bola. Pasal 52 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Tempat Pemakaman Bukan Umum dapat dikembangkan dengan memanfaatkan kawasan/areal lahan hutan, perkebunan, maupun lahan kering, yang secara fisik dalam pemanfaatannya kurang efektif dan tidak produktif. Pasal 53 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Penataan kawasan perdagangan ditujukan untuk memberikan citra pusat kegiatan ekonomi perkotaan yang terintelegasi dengan sistem sirkulasi lingkungan secara efektif dan efisien. Pasal 54 Cukup Jelas. Pasal 55 Cukup Jelas. Pasal 56 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) ... Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3)

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 74 Pengamanan jalur pacu pesawat dengan membatasi ketinggian bangunan sesuai peraturan perundangundangan di bidang penerbangan. Pasal 57 Huruf a Pembuatan master plan drainase perkotaan dimaksudkan agar tersedianya rencana jaringan drainase pada tapak. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas. Pasal 61 Cukup Jelas. Pasal 62 Ayat (1) Pengelolaan sampah dimaksudkan pula untuk dapat memberikan nilai manfaat sebagai tempat usaha khususnya bagi masyarakat yang berprofesi pemilah sampah. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4)

Buffer zone dengan jarak minimal 300 meter terhadap

permukiman penduduk, dibuat dalam bentuk tanaman hijau pelindung. Sedangkan buffer zone yang berbatasan dengan lahan pertanian, ditetapkan dengan jarak minimal 50 meter. Ayat (5) Cukup Jelas. Pasal 63 … Pasal 63 Cukup Jelas. Pasal 64 Cukup Jelas. Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 75 Pasal 65 Cukup Jelas. Pasal 66 Cukup Jelas. Pasal 67 Cukup Jelas. Pasal 68 Cukup Jelas. Pasal 69 Cukup Jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud pengembangan sarana/prasarana adalah membangunan fasilitas pendukung seperti jalan yang memenuhi standar teknis dan geometris disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, serta bangunan penunjang lainnya secara terbatas dan sesuai kebutuhan. Pasal 71 Cukup Jelas. Pasal 72 Cukup Jelas. Pasal 73 Cukup Jelas. Pasal 74 Cukup Jelas. Pasal 75 Cukup Jelas. Pasal 76 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 76 Ayat (2) Penyebaran lahan basah dimaksud terletak pada;

pada

KECAMATAN Jasinga

sebagian

wilayah

DESA  Kalongsawah  Barengkok

Sukajaya

     

Sukajaya Cileuksa Cisarua Kiarasari Kiarapandak Sukamulih

Leuwisadeng

      

Babakan Sadeng Sadengkolot Leuwisadeng Sibanteng Kalong I Wangunjaya Kalong II

Leuwiliang

 Cibeber II  Puraseda  Karehkel

Nanggung

       

Sukaluyu Malasari Curug Bitung Kalongliud Hambaro Parakan Muncang Nanggung Pangkal jaya

Rumpin

    

Leuwibatu Rabak Sukasari Cidokom Cibodas

Tenjo

 Ciomas  Batok  Bojong

Parung Panjang

 Cikuda  Dago Pamijahan ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 77 -

Pamijahan,

          

Gunung Bunder I Cibening Pasarean Gunung Menyan Ciasmara Ciasihan Cibitung Kulon Cibitung Wetan Pamijahan Gunung Picung Cimayang Argapura

Cigudeg

        

Cibungbulang

        

Situ Udik Ciaruten Hilir Ciaruteun Udik Situ Ilir Cijujung Dukuh Sukamaju Leuweungkolot Giri mulya

Batujajar Wargajaya

Sukamaju Banyuresmi Banyuasih Bangunjaya Cintamanik Bunar

Parung

 Cogrek

Ciseeng

     

Kemang

 Pabuaran

Cibeuteung Udik Putat Nutug Babakan Cihoe Cibeuteung Muara Kuripan

Rancabungur

 Candah  Bantarjaya  Bantarasari

Gunungsindur

    

Cibinong Cidokom Gunung Sindur Padurenan Jampang Tenjolaya ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 78 -

Tenjolaya

    

Cibitung Tengah Situ Dun Tapos I Tapos II Gunungmalang

Ciampea

       

Cinangka Tegalwaru Cicadas Benteng Cihideung Udik Bojongjengkol Ciampea Udik Cibuntu

Dramaga

     

Sukadamai Neglasari Purwasari Petir Sukawening Babakan

Ciomas

 Ciapus  Sukamakmur

Tamansari

    

Sukajadi Pasir Eurih Sukaresmi Sukajaya Sukajadi

Caringin

     

Pasir Muncang Ciderum Cinagara Pancawati Muarajaya Tangkil

Cijeruk

      

Cijeruk Palasari Sukaharja Tajurhalang Tanjungsari Cipicung Cibalung

Cigombong

   

Cigombong Ciburayut Ciburuy Cisalada,

Megamendung

 Sukakarya  Sukagalih  Sukamanah, Cisarua ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 79 -

Cisarua

     

Kopo Tugu Selatan Tugu Utara Leuwimalang Cilember Jogjogan

Bojonggede

 Susukan  Pangasinan

Tajurhalang

 Sasakpanjang  Citayam  Nanggerang

Klapanunggal

   

Bojong Ligarmukti Klapanunggal Bantar Jati

Jonggol

        

Sukanagara Sukasirna Singajaya Singasari Sirnagalih Sukajaya Balekambang Sukamanah Jonggol

Sukamakmur

        

Sukaresmi Cibadak Sirnajaya Pabuaran Sukamakmur Sukamulya Balekambang Wargajaya Sukaharja

Cariu

       

Cariu Mekarwangi Tegalpanjang Batu Raden Kutamekar Cikutamahi Cibatutiga Bantarkuning

Tanjungsari

        

Simarasa, Tanjungrasa Pasir Tanjung Tanjungsari Sukarasa Selawangi Cibadak Antajaya Buanajaya Pasal 77 …

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 80 Pasal 77 Cukup Jelas. Pasal 78 Cukup Jelas. Pasal 79 Cukup Jelas. Pasal 80 Cukup Jelas. Pasal 81 Cukup Jelas. Pasal 82 Cukup Jelas. Pasal 83 ( VERSI EKSEKUTIF) Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Penyebaran kawasan pertambangan meliputi sebagian wilayah : KECAMATAN

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

PADA SEBAGIAN DESA

Rumpin

 Sukasari  Cipinang  Kampung Sawah  Tamansari  Mekarsari  Sukamulya  Leuwiranji

Tenjo

 Ciomas

Parung Panjang

 Dago  Gorowong

Jasinga

 Jasinga  Koleang  Curug  Tegalwangi  Setu  Bagoang

Leuwiliang

 Purasari  karehkel

Leuwisadeng

 Sadeng Kolot  Babakan Sadeng

Cibungbulang

 Galuga

Nanggung

 Nanggung  Curugbitung  Cisarua

Cigudeg

 Renggasjajar  Batujajar

- 81  Argapura  Tegallega  Bangunjaya  Mekarjaya  Cintamanik Sukajaya

 Cileuksa  Sukamulih

Ciseeng

 Cibeuteung  Karihkil

Ciampea

 Tegal  Ciampea

Citeureup,

 Hambalang  Tajur

Jonggol

 Sukamanah  Bendungan  Sukasirna  Weninggalih

Klapanunggal

 Nambo  Lulut  Klapanunggal  Leuwikaret  Bojong

Sukamakmur

 Sukaharja  Sukamulya  Sukaresmi

Pasal 83 ( VERSI LEGISLATIF/PANSUS) Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Penyebaran kawasan pertambangan meliputi sebagian wilayah : KECAMATAN

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

PADA SEBAGIAN DESA Sukasari Cipinang Kampung Sawah Tamansari Mekarsari Sukamulya Leuwiranji

Rumpin

      

Tenjo

 Ciomas

Parung Panjang

 Dago  Gorowong

Jasinga

    

Jasinga Koleang Curug Tegalwangi Setu

- 82  Bagoang Leuwiliang

 Purasari  karehkel

Leuwisadeng

 Sadeng Kolot  Babakan Sadeng

Cibungbulang

 Galuga

Nanggung

 Nanggung  Curugbitung  Cisarua

Cigudeg

      

Sukajaya

 Cileuksa  Sukamulih

Ciseeng

 Cibeuteung  Karihkil

Ciampea

 Tegal  Ciampea

Citeureup,

 Hambalang  Tajur

Jonggol

   

Sukamanah Bendungan Sukasirna Weninggalih

Klapanunggal

    

Nambo Lulut Klapanunggal Leuwikaret Bojong

Sukamakmur

 Sukaharja  Sukamulya  Sukaresmi

Caringin

 Pasirbuncir

Renggasjajar Batujajar Argapura Tegallega Bangunjaya Mekarjaya Cintamanik

Pasal 84 Ayat (1) Permukiman perdesaan adalah kawasan yang secara kondisi fisik, lingkungan merupakan kawasan Pedesaan (PD) dan dapat mendukung terhadap kegiatan maupun kelengkapan/ ketersediaan fasilitas yang telah ada. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 85 Pemanfaatan Kawasan perkotaan dimaksud adalah kawasan yang telah tersusun rencana terinci maupun detil teknis ruang kotanya dan sudah ditetapkan melalui peraturan Bupati. Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 83 -

Pasal 86 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pusat kota adalah ibu kota kecamatan yang karena kondisi fisik dan sosial ekonomi dapat dijadikan sebagai pusat jasa dan sosial ekonomi skala kota/wilayah dengan kelengkapan prasarana pendukungnya dan telah tersusun rencana terinci kawasan maupun detail teknisnya. Rencana Terperinci Kawasan diatur dengan Peraturan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD. Ayat (2) Optimalisasi pusat kota berdasarkan skala pelayanan dimaksud yaitu ibu kota kecamatan yang karena kondisi fisik dan sosial ekonominya terbatas pada fungsi pusat pemerintahan, sosial dan budaya serta pelayanan ekonomi lokal. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 87 Ayat (1) Kawasan permukiman perkotaan yaitu kawasan yang secara fisik dan lingkungan dapat dikembangkan untuk permukiman/perumahan di kawasan perkotaan, sesuai dengan penyusunan rencana terinci atau maupun detail teknis ruang yang diatur dengan Peraturan Bupati. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 88 Jenis tanaman tahunan dapat berupa tanaman keras (tanaman kayu) maupun tanaman buah-buahan dikembangkan pada lokasi taman kota, jalur hijau (sempadan sungai/situ) maupun pekarangan rumah dan pada lokasi yang secara ruang tidak mengganggu lingkungan (jaringan transportasi). Pasal 89 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 84 Huruf d Yang dimaksud dengan Wisata Industri adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pameran atau membangun ruang pamer sebagai bagian kegiatan wisata, serta mengembangkan lokasi industri Kerajinan dan Lingkungan Industri Kecil (LIK) melalui penataan lingkungan. Yang dimaksud dengan kawasan strategis yaitu kawasan dengan letak geografisnya maupun lingkungannya mempunyai potensi baik industri maupun wisata. Huruf e Yang dimaksud dengan wisata industri yaitu kegiatan dan hasil olahan industri yang berdampak positif terhadap kegiatan wisata. Pasal 90 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Pemanfaatan jalan layang atau jembatan penyebarangan yang dibangun oleh perorangan/badan usaha untuk keperluan komersial/internal yang melintas atau melayang diatas tanah milik Pemerintah maka sebatas proyeksi batas lahan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah Huruf f Pemanfaatan ruang udara dilakukan dengan tidak mengurangi hak serta mengganggu privasi dengan melarang adanya penggunaan ruang udara yang dapat menghilangkan/menutupi ruang pandang seseorang yang berkaitan dengan pemandangan dan panorama sebagai orientasi kawasan. Huruf g Cukup Jelas. Pasal 91 Cukup Jelas. Pasal 92 Ayat (1) Cukup Jelas.

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 85 Ayat (2) Yang dimaksud kawasan khusus adalah kawasan yang memerlukan perlakuan khusus dalam hal pengamanan dan pengelolaannya antara lain: a. LIPI di Cibinong; b. LAPAN di Rumpin; c. Tempat Latihan Tempur TNI AD di Cibungbulang; d. Pangkalan Udara Atang Senjaya di Kemang; e. Pusat Pendidikan Kepolisian di Cigombong; f. SKSD PALAPA di Klapanunggal; g. Komplek POLRI/BRIMOB di Sukaraja; h. PUSDIKLAT TERPADU POLRI di Gunungputri; i. Menara Radar Angkatan Laut di Cariu; j. Sirkuit Sentul di Babakan Madang; k. Pusat Pendidikan Olah Raga Naional di Citeureup; dan l. Taman Safari (suaka marga satwa) di Cisarua. Pasal 93 Cukup Jelas. Pasal 94 Cukup Jelas. Pasal 95 Cukup Jelas. Pasal 96 Cukup Jelas. Pasal 97 Cukup Jelas. Pasal 98 Cukup Jelas. Pasal 99 Cukup Jelas. Pasal 100 Cukup Jelas. Pasal 101 Cukup Jelas. Pasal 102 Cukup Jelas. Pasal 103 Cukup Jelas. Pasal 104 Cukup Jelas. Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 86 Pasal 105 Cukup Jelas. Pasal 106 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud “terminal peti kemas” yaitu terminal angkutan barang hasil bumi (terminal agribisnis) maupun barang produksi hasil industri. Pasal 107 Cukup Jelas. Pasal 108 Cukup Jelas. Pasal 109 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Normalisasi saluran dilakukan pada sebatas perubahan dimensi saluran atau bangunan dengan tidak merubah badan salurannya Huruf c Yang dimaksud dengan ”mengintegrasikan saluran irigasi di daerah perkotaan” yaitu untuk memanfaatkan saluran irigasi yang ada sebagai badan pembuang. Huruf d Cukup Jelas. Pasal 110 Cukup Jelas. Pasal 111 Cukup Jelas. Pasal 112 Cukup Jelas. Pasal 113 Cukup Jelas. Pasal 114 Cukup Jelas. Pasal 115 Ayat (1) Pengembangan lokasi Tempat Pembuangan Sampah dapat memanfaatkan pada kawasan peruntukan lahan kering atau lahan perkebunan/tanaman tahunan. Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 87 Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 116 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kawasan tertentu” yaitu kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfungsi hidrologis, meliputi Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Kemang, Kecamatan Parung, Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Babakan Madang, dan Kecamatan Rancabungur. Pasal 117 Cukup Jelas. Pasal 118 Cukup Jelas. Pasal 119 Cukup Jelas. Pasal 120 Cukup Jelas. Pasal 121 Cukup Jelas. Pasal 122 Cukup Jelas. Pasal 123 Cukup Jelas. Pasal 124 Cukup Jelas. Pasal 125 Cukup Jelas. Pasal 126 Cukup Jelas. Pasal 127 Cukup Jelas. Pasal 128 Cukup Jelas. Pasal 129 Cukup Jelas. Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

- 88 Pasal 130 Cukup Jelas. Pasal 131 Cukup Jelas. Pasal 132 Cukup Jelas. Pasal 133 Cukup Jelas. Pasal 134 Cukup Jelas. Pasal 135 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ...

Edited by : FM

8/8/2016

7:27:42 PM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents