PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR TAHUN 2012 TENTANG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR

TAHUN 2012 TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa peningkatan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat, sehingga tarif layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin serta terlantar merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;

Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

1

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/II/ 2011 tentang Tarif layanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero); 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/ 2007 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);

2

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bantul. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 5. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disingkat RSUD Panembahan Senopati adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada RSUD Panembahan Senopati yang ditujukan kepada seseorang dalam observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya. 9. Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit. 10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat. 11. Intermediate Care adalah ruang perawatan bagi pasien yang membutuhkan obsevasi lebih lanjut pada kasus trauma dengan kegawatan beresiko tinggi dan mengancam kehidupan. 12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Panembahan Senopati untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.

3

13. High Care Unit adalah unit pelayanan bagi pasien dengan kondisi respirasi, haemodinamik dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, observasi secara ketat. 14. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dokter via telephon dan konsultasi rohaniawan. 15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi. 16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal. 17. Pelayanan Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit. 18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi. 19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan pelayanan psikologi serta rehabilitasi lainnya. 20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain administrasi, laundry dan lain-lain. 21. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, konsultasi obat serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai. 22. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan. 23. Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas RSUD Panembahan Senopati dengan mendatangi rumah pasien. 24. Pelayanan Rujukan adalah suatu sistem jaringan pelayanan kesehatan dimana dimungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab atas masalah yang timbul kepada unit kesehatan yang lebih mampu. 25. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum. 26. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, penyuluhan dan konsultasi;. 27. Tarif Layanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima. 28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. 29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan. 30. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. 31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit yang menimbulkan biaya tetap dan biaya tidak tetap. 32. Tempat Tidur Kelas III adalah tempat tidur kelas III yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap. 33. Penjamin adalah institusi/lembaga atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD Panembahan Senopati.

4

34. Unit Cost adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati. 35. Biaya langsung adalah biaya yang timbul akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan. 36. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan. BAB II KEBIJAKSANAAN TARIF Pasal 2 (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (2) Biaya penyelenggaraan RSUD Panembahan Senopati ditanggung bersama oleh masyarakat (pasien) dan Pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. (3) RSUD Panembahan Senopati memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan BLUD. (4) Tarif layanan kesehatan RSUD Panembahan Senopati harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat. (5) Tarif layanan kesehatan RSUD Panembahan Senopati untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan. Pasal 3 (1) Besaran tarif layanan kesehatan kelas III RSUD Panembahan Senopati pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan tarif layanan kesehatan pada kelas lainnya. (2) Perbedaan tarif layanan kesehatan kelas III RSUD Panembahan Senopati dibandingkan dengan kelas lainnya pada akomodasi rawat inap dan akomodasi gizi. (3) Untuk meringankan biaya bagi pasien kelas III, Pemerintah memberikan jaminan pelayanan kesehatan berdasarkan besarnya tarif layanan kesehatan. (4) Apabila jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah tidak mencukupi untuk menanggung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Panembahan Senopati dapat memberikan fasilitas keringanan biaya. (5) Pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah, RSUD Panembahan Senopati dapat memberikan fasilitas keringanan biaya pelayanan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas keringanan biaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

5

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN Pasal 4 Setiap pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Panembahan Senopati dipungut tarif layanan kesehatan. Pasal 5 (1) Objek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan kelas III yang dilaksanakan RSUD Panembahan Senopati. (2) Subyek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD. Pasal 6 (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Gawat Darurat; c. Pelayanan Intermediate Care; d. Pelayanan Rawat Inap; e. Pelayanan High Care Unit; f. Pelayanan Tindakan dan Asuhan Keperawatan; g. Pelayanan Tindakan Medik; h. Pelayanan Penunjang Medik; i. Pelayanan Rehabilitasi Medik; j. Pelayanan Penunjang Non Medik; k. Pelayanan Farmasi; l. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah; m. Pelayanan Rawat Rumah (Home Care); n. Pelayanan Pendampingan Rujukan; dan o. Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit lainnya. (2) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf o diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Perincian jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf f dan g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Fasilitas perlengkapan pelayanan kesehatan rawat inap pada kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan standar pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Pasien yang atas pertimbangan dokter karena sifat penyakit yang diderita, kelas/jenis ruangan dapat ditentukan oleh dokter yang merawatnya.

Pasal 9

6

Pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin, dikenakan biaya penuh atau sesuai dengan biaya yang disepakati RSUD Panembahan Senopati dengan penjamin. BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN Pasal 10 (1)

Dalam penetapan struktur dan besaran tarif layanan kesehatan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.

(2)

Tarif layanan kesehatan disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (Unit Cost) untuk setiap jenis pelayanan.

(3)

Rumus umum perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4)

Struktur Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. jasa sarana; dan b. jasa pelayanan.

(5)

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total tarif layanan kesehatan.

(6)

Rumus umum perhitungan unit cost dan perhitungan biaya per unit layanan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 11

Besaran tarif layanan kesehatan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V PENGELOLAAN TARIF Pasal 12 (1)

Pengelolaan tarif layanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan BLUD.

(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

7

PERHITUNGAN HARI PERAWATAN Pasal 13 (1) Pelayanan rawap inap dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan. (2) Pelayanan rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan. BAB VII PENYESUAIAN TARIF LAYANAN KESEHATAN Pasal 14 (1) Tarif layanan kesehatan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan paling banyak sekali dalam 3 (tiga) tahun. (2) Penyesuaian tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penyesuaian tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Ketentuan tarif layanan kesehatan untuk kelas II dan kelas di atasnya pada RSUD Panembahan Senopati yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan baru berdasarkan pengelolaan BLUD paling lambat tanggal 1 Januari 2013. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 Seri D Nomor 10); dan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2004 Seri B Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat tanggal 1 Januari 2013. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI Diundangkan di Bantul pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR

9

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR

TAHUN 2012 TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL I. UMUM RSUD Panembahan Senopati sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Dari aspek pembiayaan RSUD Panembahan Senopati memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan, baik dari Pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam bentuk tarif layanan kesehatan, sehingga akan mampu mengantisipasi dampak globalisasi di bidang kesehatan. Rumah sakit merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain mekanisme pasar, tindakan ekonomi, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri, serta tingkat kemampuan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. Sehubungan dengan tuntutan pelayanan dan bertambahnya sarana prasarana yang diadakan, telah memberikan manfaat semakin meluasnya cakupan pelayanan, dan beberapa jenis tindakan medis, maka setiap pelayanan kesehatan dipungut tarif layanan kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan. RSUD Panembahan Senopati, telah ditetapkan sebagai BLUD, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BLUD, dalam penetapan tarif layanan kesehatan diatur sebagai berikut : 1. Tarif layanan kesehatan kelas III ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan 2. Tarif layanan kesehatan di atas kelas III ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur ketentuan tarif layanan kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Ruang Rawat Inap adalah : a. Ruang Rawat Inap Kelas III yaitu Ruang Rawat Inap 1 kamar dengan 3 (tiga) tempat tidur, 3 meja pasien dan kamar mandi berada di luar ruangan; b. Ruang pelayanan intensif yaitu ruang pelayanan pasien yang oleh karena keadaannya memerlukan tindakan medis khusus, pemantauan terus menerus dengan menggunakan peralatan medis tertentu guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut; atau c. Ruang rawat intensif, meliputi : 1. Ruang Intensive Care Unit (ICU) yaitu ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk kasus bersifat umum; 2. Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yaitu ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk kasus yang terjadi pada bayi baru lahir (umur 0 sampai dengan 28 hari/1 bulan) atau berat badan kurang dari 2500 gr; dan 3. Ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) yaitu ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk bayi umur lebih dari 1 bulan sampai dengan anak umur 14 tahun. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

11

Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup Pasal 17 Cukup Pasal 18 Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR

12