PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
04
TAHUN
2005
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang :
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor , daerah dan masyarakat serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat atau dunia usaha; c. bahwa berdasarkan kaidah perencanaan , peraturan daerah kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul sudsah tidak sesuai lagi; d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
tentang dalam
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok agraria;
3. Undang-Undang Nomor Ketenagalistrikan;
15
Tahun
1985
tentang
4. Undang-Undang Nomor Penataan Ruang;
24
Tahun
1992
tentang
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun pengelolaan Lingkungan hidup;
1997
tentang
6. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;
1999
tentang
22
tahun
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta asyarakat dalam penataan ruang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan; 11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung; 12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional; 13. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang penetapan kewenangan wajib Kabupaten Bantul.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah kebijaksanaan daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan rasarana dan wilayah-wilayah di Daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya; 6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindungan atau budidaya; 7. BAB II PELAKSANAAN PENCARI KERJA Bagian KeDua Pencari Kerja Pasal 2 (1) Setiap tenaga Kerja mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan untuk mendapatkan pekerjaan. (2)
Pelayanan yang dimaksud ayat (1) meliputi pebmerian nformasi lowongan kerja, pendaftarana pencari kerja, bimbingan dan penyulihan jabatan, pelatihan untuk penempatan serta tindak lanjut penetapan. Bagian Kedua Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Rekrut Pasal 3
Masa berlakunya surat persetujuan rekrut calon Tenaga Kerja paling lama 6(enam) bulan.
Bagian Ketiga Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Pembyaran Retribusi Pasal 4 Tata cara pembayaran , penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut : a. tempat pembayaran retribusi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; b. pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilaksanakan setelah penerbitan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayatPasal 6 ayat (2) Peraturan daerah, melalui bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; c. bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Petunjuk pelaksanaan Tata Cara Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Pasal 5 Tata Cara Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi diatur sebagai berikut : a. permohonan ditujukan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas; b. Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi; c. Kepala Dinas atas nama Bupati Bantul berwenang untuk menerima atau menolak Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi paling lambat 12(dua belas) hari kerja; d. Kepala Dinas melaporkan hasil pengkajian dan keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas
Pendapatan daerah Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Bagian Kelima Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2005 Pasal 7 (1) (2)
pemberian pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelayanan Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) mengenai daya guna dan hasil guna , daya dukung perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Pasal 8
Kepala Dinas harus mengatur lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Paling lama 15(lima belas) hari sebelum Peraturan Daerah diberlakukan. Pasal 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Peraturan Daerah diberlakukan. BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 40
(1)
Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tidak pidana sebagaimana dimaksud pasal 39 dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tenatng adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 AK/I yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp[atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 1 April 2005 PEJABAT BUPATI BANTUL,
SOETARYO Diundangkan di Bantul Tanggal 1 April 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, Drs. ASHADI. Msi. (Pembina Utama Madya, IV/d) NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 1 TAHUN 2005
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL
I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan, baik skala lokal, regional maupun nasional, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menciptakan sarana/alat sebagai acuan kerja di Daerah. Di antara berbagai alat dimaksud, yang merupakan bagian dari kebijakan nasional yaitu rencana pembangunan yang berbasis pada keruangan. Sarana/alat yang berbasis pada keruangan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana pembangunan yang berbasis keruangan dalam skala Daerah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, yang dasar perencanaannya disusun sejak tahun 1992. Dengan munculnya tuntutan untuk mengakomodasi gerak pembangunan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi acuan pembangunan dewasa ini. Peninjauan kembali dimaksud juga merupakan tuntutan paradigma baru dalam pembangunan yaitu usaha meningkatkan/memperbesar peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul ini telah disusun berdasarkan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan dewasa ini, antara lain : a. Mempunyai kualitas (kelengkapan dan kedalaman) dari setiap aspek perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Dapat dioperasionalkan dengan meningkatkan keberfungsian/ kemanfaatannya, antara lain dalam penyusunan program-program sektoral dan daerah dalam memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang, koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi program, pendanaan, ruang/lokasi dan kelembagaannya; c. Dapat mengakomodasi perkembangan sosial ekonomi yang terjadi dengan tetap memegang prinsip pembangunan yang berkelanjutan termasuk dari pengertian ekologis. d. Dapat mengakomodasi kebijaksanaan dan sasaran pembangunan di samping untuk melihat apakah perwujudan tata ruang yang ada masih sejalan dengan rencana yang diinginkan; e. Menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud eksesif adalah sifat yang memberikan pengaruh berlebih ke arah negatif. Yang dimaksud diskordan adalah lokasi kegiatan yang komplementer, tetapi mengakibatkan terjadinya inefisiensi proses gerak dan penggunaan sumber daya sehingga mengakibatkan proses yang bersifat boros energi. Contoh : Pembangunan perumahan dan sistem pemasaran yang dipadukan dengan lokasi pusat-pusat kegiatan. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Yang dimaksud konservasi adalah pemugaran/perbaikan dan peningkatan kualitas suatu objek tertentu agar fungsi objek tersebut dapat berlangsung berkelanjutan.
Sebagai upaya teknis, pemugaran bangunan merupakan upaya meningkatkan citra bangunan melalui penyesuaian (adaptasi) dan fleksibilitas ruang agar tetap memiliki arti dan makna budaya lama, namun bisa mengakomodasikan fungsi kehidupan baru. Yang dimaksud preservasi adalah pelestarian suatu objek tertentu agar objek tersebut tetap eksis melakukan fungsi dan perannya dalam proses berkembangnya suatu wilayah. Sebagai upaya teknis, pelestarian bangunan merupakan upaya mempertahankan nilai/kualitas bangunan dengan operasi struktur/konstruksi utamanya tanpa mengubah arti dan makna budayanya. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27
Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 ayat (1) Yang dimaksud perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemberian perizinan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan ruang, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ayat (2) Yang dimaksud perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang terkait dengan proses penertiban Peraturan Daerah ini, antara lain instansi yang melaksanakan pemberian perizinan, Bagian Hukum dan instansi lain yang diperlukan. Ayat (3) Yang dimaksud instansi Pemerintah Daerah adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengairan dan lain-lain. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44
Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 ayat (1) Suatu kegiatan dengan sangat selektif dapat dilaksanakan pada lokasi yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tidak menimbulkan perubahan dominasi alokasi pemanfaatan ruang yang ditetapkan; b. Kegiatan dimaksud benar-benar diperlukan untuk kemanfaatan umum, dapat memberikan manfaat bagi hajat hidup orang banyak dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas
