PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 20112031,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten pandeglang Tahun 2011 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENGENDALIAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

beserta

perangkat

daerah

sebagai

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang.

5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. 6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang untuk selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang. 7. Izin Operasional adalah Izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/ membangun dan/ mengoperasikan menara bersama telekomunikasi. 8. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi bersama yang telah ada dalam wilayah daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan hukum untuk membangun. 10. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasisesuai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengirimandan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik , radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi. 16. Menara Telekomunikasi yangselanjutnya disebut menara adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang stuktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi. 17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi. 18. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggara Telekomunikasi.

19. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk dipergunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi. 20. Pengelola Menara adalah perseorangan atau badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang dapat menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Cental Trunk, Mobile Switching Center (MSC), (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi Utama (Base Stasion Controller Backbone Transmission). 22. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanandan keamanan, dan bangunan sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/ atau penyedia menara di atas tanah/ lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan. 24. Pengendalian Menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengecekan dan pamantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasidengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. 25. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Pandeglang. 26. Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 27. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengdakan bangunan tersebut. 28. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan. 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

30. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi umum. 31. Izin Gangguan/HO adalah Izin atau persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat tertentu dengan tidak mengganggu, mencemari dan merusak lingkungan disekitarnya. 32. Zona Persebaran Menara (Cell Planning) adalah perencanaan titik lokasi menara yang di tunjukan dengan koordinat (X, Y, Z) dalam proyeksi Peta yang berlaku di Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pengendalian pembangunan menara telekomunikasi yaitu untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dengan tujuan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjamin kelaikan fungsi menara telekomunikasi tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. BAB III PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 3 (1) Setiap rencana pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu pada Zona Persebaran Menara (Cell Planing) yang berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan menara telekomunikasi dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

(2) Zona Persebaran Menara (Cell Planing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman penataan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh BKPRD/Bappeda. Pasal 4 (1) Setiap pembangunan Menara telekomunikasiwajib diasuransikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

berdasarkan

(2) Orang dan/atau badan pemilik Menara telekomunikasiwajib bertanggungjawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 5 (1) Dalam upaya pengendalian dan penataan Menara Telekomunikasi, Pembangunan Menara Telekomunikasidi daerah diarahkan kepada Pembangunan Menara TelekomunikasiBersama. (2) Orang dan/atau penyedia menara dan atau penyelenggara telekomunikasi yang mengajukan permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi baru, diwajibkan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan Menara telekomunikasi Bersama. Pasal 6 (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan memiliki izin, dapat digunakan menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara. (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama dengan memperhatikan terhadap kemampuan konstruksi teknis menara. BAB IV KETENTUAN PERIZINAN Pasal 7 (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi : a. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi; b. Izin Operasional Menara. (2) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemohon pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, harus mencantumkan nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang. Bagian Kesatu Permohonan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Pasal 8 Orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi, wajib melampirkan: a. Surat keterangan nama penyelenggara telekomunikasi; b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi; c. Maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan d. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 9 (1) Setiap Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki perizinan yang meliputi : a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara; b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); dan c. Izin Gangguan (HO). (2) Pemilik Menara yang sudah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum mempunyai izin, diwajibkan segera mengurus perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Terhadap Menara yang sudah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan tetapi tidak mempunyai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tenggang waktu untuk mengurus perizinan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.

Paragraf 1 Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi Pasal 10 Persyaratan untuk mengajukan Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari : a.persyaratan administrasi; dan b.persyaratan teknis. Pasal 11 Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari : a. Surat permohonan; b. Fotocopy Identitas pemohon; c. Fotocopy rekomendasi BTS untuk menara bersama yang diterbitkan oleh Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Dinas

d. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Menara; e. Fotocopy Izin Peruntukan PenggunaanTanah (IPPT); f. Fotocopy Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO). g. Fotocopy Sertifikat Laik Fungsi Menara; h. Surat Pernyataan Kepemilikan Menara; i. Fotocopy Bukti kerja sama penyelenggara menara telekomunikasi dengan pengguna menara (operator); j. Surat pernyataan kesediaan perusahaan (operator) menggunakanmenara secara bersama; k. Tanda bukti asuransi pertanggungan; l. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL); m. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;

n. Photo copy surat domisili; o. Photo copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); p. Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pas photo penanggung jawab perusahaan; q. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; r. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara berstatus perusahaan terbuka; s. Tanda daftar perusahaan; t. Informasi rencana penggunaan menara bersama; u. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; v. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. w. Surat Kesanggupan untuk Pembongkaran Menara telekomunikasi bila sudah tidak di gunakan. Pasal 12 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari : a. Kesesuaian sarana pendukung yang meliputi : 1. Pertanahan (Grounding); 2. Penangkal petir; 3. Catu daya; 4. Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); 5. Marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking); 6. Surat Keterangan pengecekan Frekuensi dan Titik Koordinat dari instansi berwenang; 7. Pencantuman label/identitas fisik pemilik/pengelola menara. 8. Sarana lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. b. Kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen yang meliputi: 1. Laporan hasil pemeriksaan berkala; 2. Laporan pengujian struktur; 3. Peralatan dan kelengkapan menara; 4. Prasarana menara; 5. Peralatan komunikasi yang terpasang; 6. Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian komponen struktur dan/atau arsitektur pada kegiatan perawatan; 7. Struktur dan/atau arsitektur pada kegiatan perawatan.

8. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan, dan detail serta perhitungan struktur; 9. Gambar Shelter (indoor/outdoor), rak BTS dan type, antena dan type; 10. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; 11. Spesifikasi teknis struktur menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, system konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir. c. Pengujian atau tes lapangan (on site) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara sertaprasarana menara padakomponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat.

Paragraf 2 Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Pasal 13 (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang akan membangun menara telekomunikasi harus mengajukan permohonan pembangunan menara telekomunikasi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dinas

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan dan dibuat tanda terima. (4) Berkas permohonan selanjutnya diperiksa dan diteliti secara teknis dan administrasi oleh petugas pelaksana pelayanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan dilaksanakan peninjauan lapangan. (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Peninjauan.

dimaksud

pada ayat (4), dituangkan

(6) Setelah dilakukan peninjauan, dilakukan rapat pembahasan terhadap permohonan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, untuk menerima atau menolak permohonan,yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan. (7) Apabila berdasarkan hasil pembahasan permohonan izin operasional menara ditolak, maka dibuatkan surat jawaban penolakan permohonan kepada pemohon. (8) Terhadap permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dinyatakan memenuhi syarat, maka diberikan izin pembangunan menara telekomunikasai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(9) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 14 Alasan penolakan permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (7), sebagai berikut : a. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau administratif; b. Data dan/atau keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar; c. Keadaan bangunan menara tidak sesuai dengan IMB menara; dan d. Pengguna menara kurang dari 2 (dua) perusahaan (operator). Pasal 15 (1) Proses penerbitan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf k, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masingmasing.

(2) Penilaian aspek persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

12

Pasal 16 Hasil penilaian pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara Penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 17 (1) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap. (2) Terhadap pemohon Pembangunan Menara Telekomunikasi yang ditolak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap. (3) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 18 Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang mempunyai fungsi khusus dan/atau memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Izin Operasional Menara Telekomunikasi Pasal 19 (1) Setiap pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin operasional menara telekomunikasi. (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Paragraf 1 Persyaratan Izin Operasional Pasal 20 (1) Persyaratan izin operasional menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain : a. Surat permohonan tertulis dan bermeterai; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan; d. Fotocopy Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 11; e. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama. (2) Bentuk formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Masa Berlaku Izin Operasional Pasal 21 (1) Izin operasional penggunaan menara telekomunikasi berlaku untuk selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin operasional menara. (2) Setelah berakhirnya masa berlaku izin operasional, perpanjangan atau pembaharuan izin operasional.

maka

harus

dilakukan

(3) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini. Paragraf 3 Perpanjangan/Pembaharuan Izin Operasional Pasal 22 (1) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin operasional menara telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (2) Persyaratan perpanjangan atau pembaharuan izin operasional telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

menara

a. Surat permohonan tertulis dan bermeterai; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan; d. Fotocopy Izin Gangguan/HO; e. Fotocopy IMB Menara; f. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama; g. Surat izin operasional menara bersama telekomunikasi.

BAB V PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 23 (1) Penggunaan merugikan.

menara

telekomunikasi

dilarang

menimbulkan

interferensi

yang

(2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara harus saling berkoordinasi. (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan mediasi.

BAB VI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pembangunan Menara Telekomunikasi yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah. (3) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara telekomunikasi bersama dengan Pemerintah Daerah BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 25 Setiap penyelenggara menara telekomunikasi wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara bersama telekomunikasi dan izin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut: a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan; b. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian Fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan d. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan. BAB VIII RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 26 (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (2) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua prosen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

(3) Tata cara perhitungan dan contoh perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tercantum dalam lampiran VIPeraturan Bupati ini. (4) Wajib retribusi dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setiap 1 (satu) tahun sekali. (5) Pembayaran retribusi dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 15 awal triwulan 3 (tiga). Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 27 Ketentuan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin gangguan (HO) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 28 (1) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh TP3MT yang meliputi : a. Keamanan yang mencakup keamanan masyarakat dari pengaruh negatif radiasi, titik roboh menara dan keamanan BTS dari gangguan luar; b. Kenyamanan lingkungan yang mencakup bentuk menara yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan penataan keindahan lingkungan sekitar menara telekomunikasi; c. Kepentingan umum yang mencakup fasilitas alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan untuk masyarakat di lingkungan sekitar menara serta melaksanakan sosialisasi manfaat dan dampak menara telekomunikasi. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian tugasnya dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. Dinas Pekerjaan Umum; e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; f. Kecamatan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan berkala atas pembinaan, pengendalian dan pengawasan menara dan disampaikan kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29 (1) Setiap orang dan/atau badan yang belum memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilarang mengoperasionalkan menara telekomunikasi. (2) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasionalkan menara bersama tetapi tidak memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi, dikenakan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian; c. pembekuan IMB Menara; d. pencabutan IMB Menara. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, agar penyedia menara/pengelola menara segera mengajukan Izin Operasional Menara Telekomunikasi. (4) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian kegiatan operasional secara paksaberupa penyegelan yang dituangkan dalam berita acara penyegelan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyedia menara/pengelola menara sampai dengan penyedia menara/pengelola menara mengajukan permohonan dan memperoleh Izin Operasional Menara Telekomunikasi. (5) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dilakukan penghentian, penyedia menara/pengelola menara tidak mengajukan permohonan Izin Operasional Menara telekomunikasi, maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pembekuan terhadap IMB Menara. (6) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pembekuan, penyedia menara/pengelola menara tidak juga mengajukan permohonan Izin Operasional Menara telekomunikasi, maka Kepala Dinas yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung merekomendasikan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pencabutan IMB Menara. (7) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada dengan Keputusan Bupati, dengan disertai alasan-alasannya.

ayat

(6)

ditetapkan

Pasal 30 (1) Setiap orang atau badan yang sudah memiliki Izin Operasional Menara telekomunikasi akan dikenakan sanksi administrasi apabila melakukan pelanggaran berupa : a. tidak mengoperasikan menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan; b. tidak mengoperasikan menara sesuai peruntukannya; c. tidak melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap menara dan perangkat menara secara berkala; d. tidak memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi; dan e. tidak melakukan daftar ulang. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. pembekuan Izin Operasional Menara Telekomunikasi; c. pencabutan Izin Operasional Menara Telekomunikasi; d. pembekuan IMB Menara; e. pencabutan IMB Menara. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (4) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian kegiatan operasional secara paksa berupa penyegelan yang dituangkan dalam berita acara penyegelan ditandatangani oleh PPNS dan penyedia menara/pengelola menara. (5) Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dilakukan penghentian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyedia menara/pengelola menara tetap tidak melakukan penyesuaian maka dikenakan sanksi berupa pembekuan Izin OperasionalMenara Telekomunikasi oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (6) Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dilakukan pembekuan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyedia menara/pengelola menaratidak melakukan penyesuaian maka dilakukan pencabutan Izin Operasional Menara Telekomunikasi oleh Bupati.

Pasal 31 (1) Dalam hal telah dilakukan pencabutan Izin OperasionalMenara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) tetapi penyediamenara/pengelola menara tetap melakukan kegiatan operasional, maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Kepala Dinas yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu untuk melakukan pembekuan terhadap IMB Menara. (2) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pembekuan, penyedia menara/pengelola menara tetap melakukan kegiatan operasional, maka Kepala Dinas yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung merekomendasikan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pencabutan IMB Menara. BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 32 Dalam hal keadaan tanggap darurat bencana apabila diperlukan setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Operasional Menara, wajib memberikan akses kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempergunakan menara bagi kepentingan penanggulangan bencana. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 Bagi penyedia menara/pengelola menara yang telah memiliki IMB menara dan telah mengoperasionalkan menara tetapi belum memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35 PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 7 November 2012 BUPATI PANDEGLANG, Cap / Ttd ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 7 November 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap / Ttd DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 NOMOR 37

Lampiran I Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 37 Tahun 2012 Tanggal : 7 November 2012

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tata Cara perhitungan dan Contoh Perhitungan Retribusi Menara telekomunikasi: Tata Cara Perhitungan : Retribusi Menara telekomunikasi: (Luas Tanah x NJOP Tanah) + (Luas Bangunan Shelter x NJOP Bangunan Shelter) + (Panjang Pagar x NJOP Pagar) + Tinggi Bangunan Menara x NJOP Bangunan Menara) x 2 % Contoh : Wajib Pajak A, Mempunyai objek retribusi : Luas Tanah Luas Bangunan Shelter Panjang Bangunan Pagar Tinggi Bangunan Menara

10 m x 10 m = 100 m2 3 m x 4 m = 12 m2 = 40 m = 50 m

Besarnya NJOP : NJOP NJOP NJOP NJOP

Tanah Bangunan Shelter Bangunan Pagar Bangunan Menara

100 m x Rp.100.000,12 m x Rp. 500.000,. 40 m x Rp.500.000,50 m x Rp.4.500.000,-

Total NJOP Bumi dan Bangunan

= = = =

Rp. 10.000.000,Rp. 6.000.000,Rp.20.000.000,Rp. 225.000.000,-

= Rp. 261.000.000,-

Tarif Retribusi (2 % x NJOP Bumi dan Bangunan) = Rp. 5.000.000,Biaya jaminan Pembongkaran menara =

BUPATI PANDEGLANG, Cap / Ttd

ERWAN KURTUBI

Lampiran Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 37 Tahun 2012 Tanggal : 7 November 2012

ALUR PERIZINAN PENGENDALIAN BERSAMA

PEMBANGUNAN

MENARA

TELEKOMUNIKASI

PEMOHON

BUPATI

BPPT

DISHUB

IZIN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA TERBIT

BKPRD/BAPPEDA

238