PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
39 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka menjamin daya guna air irigasi, produktifitas dan sistem jaringan irigasi maka perlu adanya keterpaduan penanganan dari Lembaga Pengelolaan Irigasi (LPI);
b.
bahwa guna terjaminnya kelestarian dan persediaan air bagi kepentingan makhluk hidup, maka perlu dikembangkan pola pemikiran tentang tataguna air yang meliputi penyediaan air, pengambilan, pembagian dan penggunaan air dengan melestarikan sumbersumbernya;
c.
bahwa untuk tercapainya upaya tata guna air yang bermanfaat, perlu meningkatkan usaha komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan;
d.
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang;
e.
bahwa dalam upaya meningkatkan peran wanita dalam pembangunan di bidang pertanian dan pengelolaan irigasi, maka perlu diatur kembali Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 238
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054); 7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 239
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif; Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13. Peraturan 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurus utama Gender di Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1997 Nomor 4 Seri C);
240
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2002 Nomor 42, Seri D.39); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3); Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi; 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Petani Pemakai Air (P3A); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Bangda Kementeriaan Dalam Negeri Nomor 611/191/IV/Bangda tanggal 11 Januari 2010 tentang Muatan Gender dalam Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi partisipatif;
241
MEMUTUSKAN : Menetapkan
BUPATI PANDEGLANG : PERATURAN PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PANDEGLANG.
TENTANG KABUPATEN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang. 5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. 6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. 7. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 8. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan suatu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. 9. Sistem irigasi adalah satu kesatuan sub sistem yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi dan sumber daya manusia. 10. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. 11. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bangunan dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
242
12. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier. 13. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian pada saat diperlukan. 14. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. 15. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin. 16. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air irigasi dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa yang dibentuk oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal secara demokratis. 17. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi. 18. Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi (P3A, GP3A, IP3A) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
243
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Komisi Irigasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati membuat kebijakan dalam peningkatan sistem irigasi, pengelolaan jaringan, pengelolaan aset irigasi, pola pengaturan air irigasi, keberlanjutan sistem irigasi dan pelaporan.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi irigasi mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan membantu Bupati merumuskan kebijakan pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten sebagai berikut : a. Mempertahankan dan meningkatkan kondisi fungsi irigasi; b. Penetapan rencana tata tanam; c. Rencana tahunan penyediaan air irigasi; d. Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan pengguna jaringan irigasi lainnya; e. Pemberian rekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; f. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan irigasi. Bagian Keempat Peranan Wanita Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Komisi Irigasi diwajibkan untuk mengakomodasi keterlibatan wanita/perempuan.
244
BAB IV ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Organisasi Pasal 7 (1) Organisasi Komisi Irigasi terdiri dari : a. Ketua; b. Ketua Pelaksana Harian; c. Sekretaris; d. Ketua Bidang; e. Tenaga Ahli; f. Anggota-anggota (2) Susunan keanggotaan Komisi Irigasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Rincian Tugas Pasal 8 (1) Ketua mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggungjawab kepada Bupati. Pasal 9 (1) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas : a. Melaksanakan tugas Ketua Komisi sehari-hari; b. Mengontrol pelaksana pengelolaan keuangan; c. Mengadakan persiapan program secara menyeluruh tentang kegiatan Komisi Irigasi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana Harian bertanggungjawab kepada Ketua. Pasal 10 (1) Sekretaris mempunyai tugas : a. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan; b. Melaksanakan pengelolaan keuangan; c. Melakukan urusan perlengkapan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
245
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian. Pasal 11 (1) Ketua Bidang terdiri dari : a. Ketua Bidang Pengembangan dan OP Jaringan Irigasi; b. Ketua Bidang Pembinaan, Kelembagaan dan SDM. (2) Ketua Bidang mempunyai tugas : a. Ketua Bidang Pengembangan dan OP Jaringan Irigasi - Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pengembangan dan OP Jaringan Irigasi; - Menyusun rencana Pola Tanam dan Jadwal Tanam Tahunan; - Menyusun rencana pengaturan pembagian air. b. Ketua Bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM - Menyusun rencana pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan P3A, GP3A dan IP3A; - Menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. (3) Dalam melaksanakan tugasnya anggota bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian. Pasal 12 (1) Anggota mempunyai tugas : a. Memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di wilayahnya. b. Memberikan saran pertimbangan mengenai, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang irigasi. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang. (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota bertanggungjawab kepada Ketua Bidang. Pasal 13 (1) Tenaga Ahli mempunyai tugas : a. Memberikan saran dan pendapat tentang pengelolaan irigasi partisipatif; b. Memberikan saran dan pendapat tentang pedoman pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A; c. Membantu melaksanakan kegiattan pendidikan dan pelatihan melalui tenaga pelaksana OP irigasi dan P3A/GP3A/IP3A sebagai narasumber. (2) Tenaga Ahli berkedudukan di Sekretariat Komisi Irigasi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya anggota bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Irigasi 246
BAB V SEKRETARIAT DAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI Bagian Kesatu Sekretariat Komisi Irigasi Pasal 14 (1) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang ditetapkan oleh Ketua harian Komisi Irigasi. (2) Bagan Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Pelaksana Komisi Irigasi Pasal 15 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi disetiap Kecamatan, dibentuk Pelaksana Komisi Irigasi Kecamatan. (2) Pelaksana Komisi Irigasi Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Komisi Irigasi Kabupaten. (3) Susunan keanggotaan Pelaksana Komisi Irigasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. Pasal 16 (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Komisi Irigasi mempunyai fungsi : a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan/perluasan jaringan irigasi tersier, irigasi desa dan irigasi pompa; b. Pelaksanaan inventarisasi usulan pola tanam dan tata tanam dari P3A; c. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan P3A di wilayahnya; d. Pemantauan terhadap : 1. Pelaksanaan pola tanam dan tata tanam; 2. Partisipasi masyarakat tani dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. e. Melakukan evaluasi Areal Panen. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pelaksana Komisi Irigasi bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Irigasi.
247
BAB VI TATA KERJA Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota Komisi Irigasi wajib menerapkan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi terkait. Pasal 18 (1)
Dalam menjalankan tugas-tugas rutin, disamping rapat-rapat organisasi diadakan pula rapat rutin yang sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun yaitu disaat awal musim tanam dan menghadapi awal musim kering.
(2)
Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Komisi Irigasi dan Pelaksana Irigasi menyelenggarakan rapat khusus yang diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.
(3)
Rapat rutin maupun rapat khusus dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan rapat dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian atau yang ditunjuk.
(4)
Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi. Pasal 19
Komisi Irigasi menyampaikan laporan di bidang irigasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Komisi Irigasi menyampaikan laporan penilaian kinerjanya kepada Bupati setiap akhir tahun atau setiap waktu apabila diperlukan yang memuat : 1) Hal-hal yang berhubungan dengan program dan kemajuan pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya; 2) Pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi komisi irigasi dalam berperan serta pada institusi lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi. b. Pelaksana Komisi Irigasi Kecamatan menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Irigasi Kabupaten tentang usulan luas tanam, pola tanam dan jadwal tanam 3 (tiga) bulan sebelum musim tanam ditetapkan.
248
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 20 Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat BAB VIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari P3A, GP3A, IP3A dan Instansi terkait. Pasal 22 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang. pada tanggal 3 Desember 2012 BUPATI
PANDEGLANG, Cap / ttd
ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 3 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap / ttd DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 NOMOR 39 249
Lampiran I PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor
: 39 TAHUN 2012
Tanggal
: 3 Desember 2012
SUSUNAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PANDEGLANG
NO.
JABATAN/INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM KOMISI Pembina
KETERANGAN
1.
Bupati Pandeglang
Memberi terhadap kegiatan
Pengarahan seluruh
2.
Asisten Perkonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pandeglang
Ketua merangkap Anggota
Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
3.
Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
Wakil Ketua merangkap Anggota
Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
4.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
Ketua Pelaksana Harian
Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan harian
5.
Kepala Bidang Pengembangan Ketua Bidang Bertanggungjawab Sumber Daya dan Kelembagaan Pengembangan dibidang Pengembangan Dinas Pertanian dan Peternakan dan OP Jaringan dan OP Jaringan Irigasi 250
Kabupaten Pandeglang
Irigasi
6.
Kepala Bidang Fisik dan Ketua Bidang Bertanggungjawab Prasarana Bappeda Kabupaten Pembinaan dibidang Pembinaan Pandeglang Kelembagaan & Kelembagaan dan SDM SDM
7.
Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
Sekretaris
8.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Penanaman Modal dan BUMD Setda Kabupaten Pandeglang
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
12.
Ketua GP3A Wilayah Utara
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
13.
Ketua GP3A Wilayah Tengah
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
14.
Ketua GP3A Wilayah Selatan
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
15.
Dekan Fakultas Pertanian UNMA
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
16.
Ketua P3A Wilayah Utara
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
17.
Ketua P3A Wilayah Tengah
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
18.
Ketua P3A Wilayah Selatan
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
19.
Praktisi Bidang Pengairan
Anggota
Melaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan
BUPATI PANDEGLANG, Cap / ttd ERWAN KURTUBI
251
Lampiran II PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor : 39 TAHUN 2012 Tanggal : 3 Desember 2012
SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI KABUPATEN PANDEGLANG
NO 1.
JABATAN / INSTANSI Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT Kepala Sekretariat
252
2.
Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang
Pelaksana Harian
3.
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
Pelaksana Harian
4.
Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
5.
Pelaksana pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
Karyawan
6.
Pelaksana pada Seksi Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang
Karyawan
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
Karyawan
7.
BUPATI PANDEGLANG, Cap / ttd ERWAN KURTUBI
253
Lampiran III PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor
:
Tanggal : SUSUNAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI KABUPATEN PANDEGLANG NO
JABATAN/INSTANSI
KEDUDUKAN
KETERANGAN 254
DALAM KOMISI 2.
Camat
2.
Kasi Pembangunan
3.
Kepala UPT Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum
4.
Kepala UPT Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum
5.
Kepala UPT Wilayah III Dinas Pekerjaan Umum
6.
Kepala UPT Wilayah IV Dinas Pekerjaan Umum
7.
Kepala UPT Wilayah V Dinas Pekerjaan Umum
8.
Kepala UPT Wilayah VI Dinas Pekerjaan Umum
9.
Kepala UPT Wilayah VII Dinas Pekerjaan Umum
10. Pelaksana Teknis Dinas Pertanian & Perkebunan Kecamatan 11. Kelompok Wanita Tani (KWT) 12. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 13. Ketua Gapoktan Kecamatan 14. Ketua Gabungan P3A Mitra Cai
Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota
Anggota Anggota Anggota Anggota
Bertanggungjawab terhadap seluruh Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan Melaksanakan tugasnya sesuai bidang tugasnya Melaksanakan tugasnya sesuai bidang tugasnya Melaksanakan tugasnya sesuai bidang tugasnya Melaksanakan tugasnya sesuai bidang tugasnya Melaksanakan tugasnya sesuai bidang tugasnya
BUPATI PANDEGLANG,
ERWAN KURTUBI
255
