PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
6
TAHUN
2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan dalam upaya mempercepat pencapaian Millenium Development Goals’s (MDG’s), telah ditetapkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Kesehatan Lanjutan; b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Pusat mentransfer dana bantuan sosial program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Persalinan melalui rekening khusus Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang; c. bahwa guna terlaksananya program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Sosial Program Jamkesmas dan Jampersal Pelayanan Kesehatan Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang;
22
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 7); Memperhatikan
: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
24
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang. 5. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 4. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 5. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD BERKAH adalah RSUD BERKAH Kabupaten Pandeglang; 7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pandeglang. 10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
25
11. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial, ketenaga kerjaan dan transmigrasi. 14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 15. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. 16. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan bagi ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan yang diselenggarakan dengan prinsip portabilitas, pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan, tanpa mengenal batas wilayah. 17. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. 18. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. 19. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah. 20. Pemberi Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang selanjutnya disebut PPK Lanjutan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan lanjutan bagi peserta jamkesma dan jampersal. 21. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien di Poli Klinik RSUD Berkah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya oleh tenaga kesehatan profesional tanpa pasien harus menginap di ruang perawatan.
26
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan pasien di RSUD BERKAH dan menempati tempat tidur di kelas III untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya oleh tenaga kesehatan profesional di ruang perawatan. 23. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinan. 24. Pelayanan Persalinan Tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Bidan terlatih yang kompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir. 25. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan profesional dalam hal ini Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi. 26. Tenaga Keperawatan adalah tenaga profesional dilingkup keperawatan yang meliputi perawat dan bidan. 27. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang memiliki wewenang, keahlian, ketrampilan meracik sediaan farmasi untuk diberikan kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker. 28. Pasien Miskin adalah pasien yang berasal dari keluarga miskin yang sama sekali tidak memiliki sumber daya namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dasar. 29. Pasien Tidak Mampu adalah pasien berasal dari keluarga yang memiliki sumber daya terbatas namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun jaringannya. 30. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak diketahui identitasnya dan atau tidak diketahui dimana keluarga dan atau tidak ada pihak yang bertanggung jawab namun sangat membutuhkan pertolongan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan RSUD BERKAH, termasuk dalam katagori ini pasien korban bencana alam, kejadian luar biasa (KLB), bencana sosial dan atau keadaan kahar lainnya. 31. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. 32. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu identitas penduduk atas nama yang bersangkutan yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan persalinan. 33. Jasa Layanan adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 34. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah resiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan atau alat, jasa sarana dan jasa layanan.
27
35. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kesehatan sebagai akibat jasa yang diberikan kepada konsumen. 36. Rujukan Kesehatan adalah pelimpahan wewenang pelayanan kesehatan dan atau konsultasi layanan kesehatan dari satu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. 37. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 38. Klaim adalah permohonan pembayaran atas pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan kebidanan dan/atau persalinan yang telah diberikan oleh RSUD Berkah kepada pasien yang diajukan ke Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Paket INA DRG/INA CBGs. 39. Dana Pendampingan adalah dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mendukung penyelenggaraan program Jamkesmas dan Jampersal, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
BAB II PESERTA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL Pasal 2 (1) Peserta Jamkesmas meliputi : a. Masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan mempunyai Kartu Jamkesmas; b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. Semua peserta PKH yang telah memiliki atau mempunyai Kartu Jamkesmas dan/atau Kartu PKH; d. Penghuni Panti Sosial, Penghuni Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dengan surat rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan Kabupaten Pandeglang; dan e. Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang. (2) Peserta Jampersal adalah seluruh ibu hamil (sampai 42 hari pasca persalinan) dan melahirkan serta bayi yang dilahirkan (sampai umur 28 hari) yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
28
BAB III JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN BAGI PESERTA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jamkesmas Pasal 3 Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi Peserta Jamkesmas di RSUD Berkah meliputi : 1. Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan (FASKES) lanjutan meliputi : a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) di RSUD Berkah dan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) meliputi : 1)
Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
2)
Rehabilitasi medik;
3)
Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
4)
Tindakan medis;
5)
Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
6)
Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan oleh BP3A & KB);
7)
Pemberian obat mengacu pada Formularium;
8)
Pelayanan darah; dan
9)
Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit.
b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga) RS, meliputi : 1)
Akomodasi rawat inap pada kelas III;
2)
Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
3)
Penunjang diagnostik: patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik;
4)
Tindakan medis;
5)
Operasi sedang, besar dan khusus;
6)
Pelayanan rehabilitasi medis;
7)
Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
29
8)
Pemberian obat mengacu pada Formularium;
9)
Pelayanan darah;
10) Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan 11) Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK). c. Pelayanan gawat darurat (emergency), sesuai kriteria gawat darurat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit, sebagaimana terlampir dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal. d. Seluruh penderita thalassaemia dijamin, termasuk bukan peserta Jamkesmas. Pengaturan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas dan bayi baru lahir serta pelayanan KB paska persalinan tertuang dalam petunjuk teknis Jaminan Persalinan. 2. Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation) meliputi : a. Kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan +0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp.150.000 berdasarkan resep dokter; b. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di daerah; c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Komite Medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efisien di daerah tersebut; dan d. Kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak tersebut diatas disediakan oleh RSUD Berkah bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dari paket INA-CBGs. 3. Pelayanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion) meliputi : a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika; c. General check up; d. Prothesis gigi tiruan; e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
30
f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi; g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali memang yang bersangkutan sebagai peserta Jamkesmas; dan h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung. Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jampersal Pasal 4 Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi Peserta Jampersal di RSUD Berkah meliputi : a. Pemeriksaan kehamilan tingkat lanjutan dengan resiko tinggi (patologi) dan penyulit; b. Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi dan penyulit; c. Penanganan Komplikasi Kebidanan dan Bayi baru lahir sampai usia 28 hari. BAB IV TARIF PELAYANAN JAMKESMAS DAN JAMPERSAL Pasal 5 Tarif pelayanan kesehatan lanjutan Jamkesmas dan Jampersal di RSUD Berkah mengacu pada sistem paket INA CBGs sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanan Jamkesmas dan Jampersal. BAB V MEKANISME PENGAJUAN KLAIM ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN BAGI PESERTA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL Pasal 6 (1) Dana luncuran dari Kementerian Kesehatan yang ditransfer melalui rekening khusus Jamkesmas dan Jampersal di RSUD Berkah masih bersifat dana masyarakat. (2) RSUD Berkah Mengajukan Klaim atas dasar pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta Jamkesmas dan Jampersal kepada Kementerian Kesehatan setiap triwulan, setelah diverifikasi oleh verifikator independen.
31
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Kementerian Kesehatan. (4) Pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan syarat penarikan uang klaim di rekening khusus Jamkesmas dan Jampersal oleh bendahara jamkesmas dan jampersal, serta dicatatkan. Pasal 7 (1) Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkewajiban memberikan pendampingan untuk pelaksanaan program Jamkesmas dan Jampersal.
dana
(2) Dana Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program Jamkesmas dan Jampersal, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Dana pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS DAN JAMPERSAL Bagian Kesatu Penatausahaan Pasal 8 (1) Dana luncuran yang sudah dipertanggungjawabkan dengan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), selanjutnya disetorkan oleh bendahara khusus Jamkesmas dan Jampersal kepada bendahara penerimaan RSUD Berkah dengan bukti tanda bukti penyetoran (TBP). (2) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal. (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada RKUD dengan bukti surat tanda setoran (STS). Pasal 9 (1) Alokasi anggaran Jamkesmas dan Jampersal setiap tahunnya dicantumkan dalam pos Retribusi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal, serta pada kegiatan Jamkesmas Dan Jampersal di RSUD Berkah dan mengacu pada ketentuan penyusunan APBD;
32
(2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal, Pemerintah Kabupaten Pandeglang setiap bulannya terlebih dahulu menyediakan anggaran belanja Jamkesmas dan Jampersal sebesar 1/12 dari proyeksi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. (3) Pengajuan Belanja Jamkesmas dan Jampersal oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan setiap bulan. (4) Pengajuan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk triwulan kedua dan selanjutnya harus dilengkapi dengan STS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (5) Pengelolaan belanja Jamkesmas Dan Jampersal dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 10 (1) Pemanfaatan pendapatan RSUD Berkah dari klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jampersal dialokasikan untuk : a. Belanja obat perbekalan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan serta administrasi pendukung lainnya sekurang-kurangnya sebesar 56 % (lima puluh enam persen); dan b. Jasa Pelayanan Kesehatan diberikan setinggi-tingginya sebesar 44 % (empat puluh empat persen). (2) Biaya Belanja obat dan perbekalan kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal.
diatur
dalam
Pedoman
b. Makan dan Minum Pasien; c. Penyediaan Darah; d. Penyediaan Oksigen; e. Pelayanan Laboratorium; f. Akomodasi; g. Alat Tulis Kantor (ATK); dan h. Barang Cetakan.
33
(3) Biaya Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Jasa Medis; b. Jasa Paramedis; dan c. Jasa Non Medis. (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penetapan alokasi besaran masing-masing jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur RSUD Berkah. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 11 Pembinaan terhadap pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 12 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jampersal di RSUD BERKAH terdiri dari : a. pengawasan melekat yang dilakukan oleh Tim Pengendali Jamkesmas dan Jampersal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD; b. pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat; dan c. pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK atau pemeriksa fungsional lainnya. (2) Prosedur pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan Program Jamkesmas dan Jampersal mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis Program Jamkesmas dan Jampersal yang diatur oleh Menteri Kesehatan.
34
Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Pelaksanaan Penggunaan Dana Masyarakat (Jamkesmas) dan Kesehatan Lanjutan Pada Rumah Pandeglang;
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Bantuan Sosial Program Jaminan Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Pelayanan Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten
2. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Pelayanan Kesehatan Lanjutyan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 21 Februari 2013 BUPATI PANDEGLANG, Cap/ttd ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 21 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/ttd DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 NOMOR 6
35
