PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
27 TAHUN 2013 TENTANG
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju, maka perlu diatur secara teknis mengenai mekanisme prosedur, persyaratan, tugas, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas perusahaan daerah Pandeglang Berkah Maju;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju;
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2387);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4010); 14
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4585); 15
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 9); 16
Memperhatikan: Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.
Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
8.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah selain Perusahaan Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat 17
9.
BUMD Kabupaten Pandeglang adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berbentuk perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju atau disingkat dengan PD. PBM.
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 11. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham,sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis. 12. Modal Dasar jumlah modal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Pendirian BUMD dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD. PBM. 14. Pengurus Perusahaan Daerah adalah Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala-kepala Divisi. 15. Pimpinan PD. PBM adalah Direksi yang disebut Direksi PD.PBM. 16. Direksi adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan BUMD, sesuai dengan maksud dan tujuan PD. PBM serta mewakili PD. PBM baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 17. Dewan Pengawas adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan PD. PBM. 18. Kepala Divisi adalah pejabat di lingkungan PD. PBM yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama PD. PBM untuk mengelola kegiatan tertentu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan usaha jasa produksi. 19. Pegawai adalah pegawai PD. PBM yaitu mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PD.PBM oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. 18
21. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. PBM. 22. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan pemberian jasa Audit. 23. Tim Independen adalah Tim yang keanggotaannya keputusannya tidak didasarkan oleh Invertensi pihak lain.
maupun
24. Tahun Takwim adalah tahun kalender Masehi. 25. Likuidasi adalah Proses membubarkan Perusahan sebagai Badan Hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para Kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang Saham. 26. Mitra Kerja adalah Perusahaan/Badan/Lembaga yang melakukan kegiatan usaha bersama dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan atas persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas. 27. RUPS adalah rapat umum pemegang saham dalam hal ini adalah Bupati selaku pemegang saham tunggal. BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Bagian Kesatu Syarat-syarat Anggota Direksi Pasal 2 Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat : 1.
Sehat jasmani dan rohani;
2.
Mempunyai latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) sesuai dengan bidangnya;
3.
Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya, dengan penilaian baik;
4.
Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan serta berkemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. PBM yang sehat;
5.
Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
6.
Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, pada saat dilaksanakan pengangkatan. 19
7.
Apabila keterikatan hubungan keluarga dengan pejabat sebagaimana disebutkan pada angka 6 terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya pada periode berjalan dan periode berikutnya harus ada ijin tertulis dari Bupati;
8.
Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
9.
Bagi calon Direksi yang bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatannya.
10. Tidak pernah dinyatakan pailit; 11. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit; 12. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; 13. Tidak dicabut haknya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 14. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada perusahaan lain. Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Direksi Pasal 3 (1) Anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama. (2) Anggota Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas. (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan, selama jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya apabila menunjukan prestasi dan kinerja yang baik dalam mengelola BUMD. Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Pasal 4 (1) Pengangkatan anggota direksi dilaksanakan melalui fit and proper test oleh tim independen dan atau tim seleksi Direksi PD. PBM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Tim seleksi Direksi PD. PBM berjumlah gasal dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. 20
Bagian Keempat Tata Cara Pemberhentian Pasal 5 (1) Direksi berhenti karena : a. Meninggal dunia; b.Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan. (2) Apabila Direksi berhenti karena permintaan sendiri (mengundurkan diri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b”, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas melaksanakan verifikasi/pertimbangan atas usulan tersebut yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan pengunduran diri yang bersangkutan. (3) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena : a. Berakhirnya masa jabatan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
anggota
Direksi
huruf c
sebagaimana
b. Mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; c. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan; d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui/ditetapkan; e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara; f. Dihukum pidana berdasarkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
Pengadilan
yang
dengan telah
g. Reorganisasi; h. Mencapai batas usia Pensiun 60 tahun; (4) Apabila Direksi diberhentikan, Dewan Pengawas memberikan usulan kepada Bupati untuk pemberhentian Direksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan atas usulan tersebut Bupati mengeluarkan keputusan pemberhentian Direksi.
21
BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Syarat-syarat Menjadi Anggota Dewan Pengawas Pasal 6 Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat : a. Sehat jasmani dan rohani; b. Usia maksimal 62 tahun, pada waktu pertama pengangkatan; c. Pendidikan minimal S1; d. Tidak Pernah dinyatakan pailit; e. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; g. Mempunyai komitmen untuk mengembangkan perusahaan; h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; i. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Direksi atau dengan Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. Bagian Kedua Pengusulan dan Pengangkatan Dewan Pengawas Paragraf 1 Pengusulan Dewan Pengawas Pasal 7 (1) Anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat daerah dan masyarakat. (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi melalui fit and proper test oleh tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati yang berjumlah gasal sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur pejabat pada satuan kerja perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian dan pengkoordinasian. 22
(3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat daerah diusulkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). (4) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari masyarakat dapat diusulkan oleh Mitra kerja kepada Bupati. Paragraf 2 Pengangkatan Dewan Pengawas Pasal 8 (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota. (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bupati. (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan, selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya apabila menunjukan prestasi dan kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan. Bagian Ketiga Pemberhentian Dewan Pengawas Pasal 9 (1)
Dewan Pengawas berhenti karena : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan .
(2)
Apabila Dewan Pengawas berhenti karena permintaan sendiri (mengundurkan diri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati.
(3)
Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
Dewan Pengawas
23
b. Mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; c. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan; d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui/ditetapkan; e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara; f. Dihukum pidana berdasarkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
Pengadilan
dengan
yang
telah
g. Reorganisasi; h. Mencapai Batas Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. (4)
Bupati menetapkan pemberhentian Dewan Pengawas yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh fasilitas perusahaan yang ada dalam penguasaannya kepada Direksi dalam keadaan utuh.
(5)
Apabila Dewan Pengawas berhenti, maka Bupati mengangkat pengganti sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
(6)
Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun ke atas.
(7)
Apabila Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Bagian Kesatu Tugas , Fungsi, Wewenang Tanggung jawab dan Hak Cuti Direksi Paragraf 1 Tugas Pasal 10 24
(1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun corporate plan untuk periode 20 (dua puluh) tahun; b. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional BUMD; c. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan; d. Menjalankan kepengurusan BUMD untuk kepentingan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD; e. Menyelengarakan Rapat Umum BUMD tahunan dan Rapat Umum BUMD insidentil; f. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD; g. Menyelengarakan administrasi umum dan keuangan; h. Melaksanakan kegiatan teknik usaha BUMD; i. Mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan; j. Membuat daftar khusus, risalah Rapat Umum BUMD, dan risalah rapat direksi; k. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan Perhitungan laba/rugi; dan l. Memelihara seluruh daftar, risalah dan seluruh dokumen BUMD. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertanggungjawab kepada Bupati. Paragraf 2 Fungsi Pasal 11 Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan manajemen BUMD berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BUMD berdasarkan kebijakan umum Pemerintah Daerah; c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, usaha, umum dan pengawasan untuk mendapatkan penetapan Pemerintah Daerah; dan
25
d. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca, penjelasan neraca dan laporan rugi/laba kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik dan disetujui Dewan Pengawas. Paragraf 3 Wewenang Pasal 12 Direksi mempunyai wewenang : a. Mengangkat
dan
memberhentikan
pegawai
berdasarkan
Peraturan
Kepegawaian BUMD; b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BUMD apabila dipandang perlu; dan d. Membeli, menjual atau cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BUMD berdasarkan atas persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Paragraf 4 Hak Cuti Pasal 13 (1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut : a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti
besar/cuti
panjang,
selama
2
(dua)
bulan
untuk
setiap
satu kali masa jabatan; c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris; d. cuti alasan penting; dan e. cuti Sakit. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah persetujuan Dewan Pengawas. 26
(4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari BUMD. Bagian Kedua Pembagian Tugas Direksi Paragraf 1 Direktur Utama Pasal 14 Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengendalikan serta merencanakan teknis operasional pengelolaan BUMD sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran BUMD serta mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan kekayaan BUMD. Paragraf 2 Direktur Keuangan dan Umum Pasal 15 (1) Direktur keuangan dan Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta mengelola BUMD di bidang keuangan, umum, sumberdaya manusia, hukum serta hubungan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Umum mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan tugas-tugas bidang Keuangan dan Umum; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan BUMD dengan Direksi, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah dan institusi lainya dalam bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat; c. Merumuskan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis evaluasi dan monitoring penyelenggaraan BUMD di bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat; d. Menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaan bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat; dan e. Melaksanakan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat. 27
Paragraf 3 Direktur Operasional Pasal 16 (1) Direktur operasional mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta menyelengarakan kegiatan BUMD di bidang teknik operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Operasional mempunyai Fungsi : a. Mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup direktur operasional; b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan BUMD dengan Direksi, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam bidang teknik operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional; c. Merumuskan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring pengelolaan BUMD bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional; d. Menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaan bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional; dan e. Melaksanakan pengkoordinasian / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional. Bagian Ketiga Rapat Direksi Pasal 17 (1) Direksi menyelenggarakan rapat anggota direksi dan dihadiri oleh Dewan Pengawas, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun atau berdasarkan kebutuhan BUMD. (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama. 28
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas Pasal 18 (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan BUMD, membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukannya kepada Pemerintah Daerah. (2) Dewan Pengawas mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BUMD. (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang : a. Memberikan nasehat kepada Direksi mengenai pengelolaan BUMD; b. Memeriksa semua pembukuan,surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan uang kas; c. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; d. Memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah; dan e. Menyetujui rencana Kerja dan anggaran BUMD untuk disahkan oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Tanggungjawab Dewan Pengawas Pasal 19 Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. BAB VI KETENTUAN PENUTUP 29
Pasal 20 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 22 Oktober 2013 BUPATI PANDEGLANG, Cap/ttd
ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 22 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/ttd
DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 NOMOR 27
30
