PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
25
TAHUN
2013
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPA-L) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (8) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penyusunan DPA-L SKPD;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
242
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4010);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
243
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
244
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 4 Tahun 2010); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 2);
245
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Memperhatikan : Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3); Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPA-L) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 246
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat Pj.PK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 247
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPA-L adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. 24. Keadaan Kahar/Force Majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 25. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
248
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD. 29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 30. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. 31. Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini memuat beberapa ketentuan tata cara penyusunan DPA-L SKPD yang terdiri dari : 1. Tata cara penganggaran DPA-L SKPD 2. Tata cara penetapan DPA-L SKPD 3. Tata cara pencairan DPA-L SKPD BAB III TATA CARA PENGANGGARAN DPA-L SKPD Pasal 3 (1) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPA-L SKPD harus memenuhi kriteria : a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
249
b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari Force Majeure atau keadaan kahar; c. Pekerjaan yang masih dalam masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran dan menggunakan retensi; d. Pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun jamak sehubungan kegiatan multi years project atau perubahan waktu pelaksanaan. (2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari force majeure atau keadaan kahar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilampiri dengan bukti surat keterangan dan/atau surat pernyataan dari pihak yang berwenang. (3) DPA-L SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dan sudah melewati batas akhir penyusunan RKA-SKPD untuk tahun anggaran selanjutnya. (4) DPA-L SKPD hanya untuk pembebanan kegiatan belanja langsung yang telah diestimasikan tidak selesai pada waktunya. Pasal 4 (1) PPTK menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPK untuk dilakukan pengujian paling lambat awal bulan Desember tahun anggaran berjalan. (2) Pekerjaan yang akan dilanjutkan dalam bentuk DPA-L SKPD terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh PPK. (3) Pengujian PPK atas laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan kepada kepala SKPD untuk diajukan dalam bentuk DPA-L SKPD. (4) Pengujian oleh PPK untuk dilanjutkan menjadi DPA-L SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya adalah : a. pelaksanaan kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dan sudah melewati batas akhir penyusunan RKA - SKPD untuk tahun anggaran selanjutnya; b. kegiatan yang diprogramkan, yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan di tahun anggaran berjalan;
250
c. surat keterangan dan/atau surat pernyataan dari pihak yang berwenang untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari force majeure atau keadaan kahar; d. Sisa DPA - SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; e. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; dan/atau f. SP2D yang belum diuangkan. (5) Apabila pengujian yang dilakukan oleh PPK memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD membuat surat permohonan pengajuan DPA-L SKPD kepada PPKD. (6) Surat permohonan pengajuan DPA-L SKPD kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan : a. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik atau non fisik yang ditandatangani oleh PPK; b. Laporan akhir realisasi keuangan yang telah diverifikasi oleh Pj.PK SKPD; c. Surat keterangan dan/atau surat pernyataan dari pihak yang berwenang untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari force majeure atau keadaan kahar; dan d. Rancangan DPA-L SKPD. (7) Penyerahan surat permohonan pengajuan DPA-L SKPD beserta lampirannya kepada PPKD yang ditandatangani oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran selambat-lambatnya diserahkan pada tanggal 15 Desember pada Tahun Anggaran berjalan. (8) Rancangan DPA-L SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 (1) PPKD dalam pengajuan DPA-L SKPD memiliki tugas diantaranya : a. Melakukan verifikasi rancangan DPA-L SKPD yang telah disetujui Pengguna Anggaran SKPD; b. Mengesahkan rancangan DPA-L SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah menjadi DPA-L SKPD.
251
(2) PPKD dalam melakukan verifikasi rancangan DPA-L SKPD yang telah disetujui Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh Tim Verifikasi DPA-L SKPD. (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi diantaranya adalah : a. Surat permohonan pengajuan DPA-L SKPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; b. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang telah ditandatangani oleh PPK; c. Laporan akhir realisasi keuangan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; d. Surat keterangan dan/atau surat pernyataan dari pihak yang berwenang untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari force majeure atau keadaan kahar; e. Rancangan DPA-L SKPD; f. Sisa DPA - SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; g. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; dan/atau h. SP2D yang belum diuangkan. BAB IV TATA CARA PENETAPAN DPA-L SKPD Pasal 6 (1) Hasil verifikasi DPA-L SKPD oleh Tim dilaporkan kepada PPKD untuk kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan di TAPD untuk dimintai persetujuan. (2) Persetujuan TAPD dituangkan dalam berita acara persetujuan TAPD terhadap DPA-L SKPD yang ditandatangani oleh Ketua TAPD dan Sekretaris TAPD, yang dilampiri daftar hadir rapat TAPD. (3) Berdasarkan persetujuan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah menandatangani persetujuan pada lembar persetujuan di DPA-L SKPD. (4) Berdasarkan Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD membuat Keputusan PPKD tentang pengesahan DPA-L SKPD.
252
(5) DPA-L SKPD yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan di APBD pada rekening penerimaan pembiayaan di pos SiLPA tahun berjalan. (6) DPA-L SKPD di anggarkan kembali pada kegiatan berkenaan di APBD tahun anggaran berikutnya.
BAB V TATA CARA PENCAIRAN DPA-L SKPD Pasal 7 (1) DPA-L SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran di tahun anggaran berikutnya. (2) Pencairan kegiatan DPA-L SKPD yang diakibatkan oleh force majeure dan/atau keadaan kahar melalui mekanisme SPP, SPM dan SP2D. BAB VI KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE Pasal 8 (1) Keadaan Kahar/force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar/force majeure dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
253
(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar/force majeure, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
merugikan
yang
BAB VI PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 22 Oktober 2013 BUPATI PANDEGLANG Cap/ttd ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 22 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/ttd DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 NOMOR 25
254
