PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Pandeglang, agar lebih optimal dan tepat sasaran perlu dibentuk kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan;
b. bahwa sesuai pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014, kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; c.
Mengingat
:
bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan “b” diatas perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) tingkat kecamatan dengan Keputusan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2 4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
7.
Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
8.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009, tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian;
9.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011, tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Meningkatkan Produksi Beras Nasional (P2BN);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/4/2012, tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);
3 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PANDEGLANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang. 5. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut BP3K adalah Balai yang merupakan unsur pelaksana fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BP3K Tingkat Kecamatan di lingkungan BKPP Kabupaten Pandeglang. (2) BP3K Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan. (3) BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. BP3K Kecamatan Pandeglang; 2. BP3K Kecamatan Cadasari; 3. BP3K Kecamatan Karangtanjung; 4. BP3K Kecamatan Koroncong; 5. BP3K Kecamatan Majasari; 6. BP3K Kecamatan Banjar;
4
7. BP3K Kecamatan Mekarjaya; 8. BP3K Kecamatan kaduhejo; 9. BP3K Kecamatan Cimanuk; 10. BP3K Kecamatan Cipeucang; 11. BP3K Kecamatan Mandalawangi; 12. BP3K Kecamatan Saketi; 13. BP3K Kecamatan Cisata; 14. BP3K Kecamatan Bojong; 15. BP3K Kecamatan Pagelaran; 16. BP3K Kecamatan Patia; 17. BP3K Kecamatan Labuan; 18. BP3K Kecamatan Carita; 19. BP3K Kecamatan Cikedal; 20. BP3K Kecamatan Jiput; 21. BP3K Kecamatan Pulosari; 22. BP3K Kecamatan Menes; 23. BP3K Kecamatan Panimbang; 24. BP3K Kecamatan Sobang; 25. BP3K Kecamatan Sukaresmi; 26. BP3K Kecamatan Angsana; 27. BP3K Kecamatan Munjul; 28. BP3K Kecamatan Sindangresmi; 29. BP3K Kecamatan Picung; 30. BP3K Kecamatan Cikeusik; 31. BP3K Kecamatan Cigeulis; 32. BP3K Kecamatan Cibaliung; 33. BP3K Kecamatan Cibitung; 34. BP3K Kecamatan Cimanggu; 35. BP3K Kecamatan Sumur. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Pasal 3 (1) BP3K Tingkat Kecamatan di lingkungan BKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Pengelola BP3K yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPP.
5
(2) BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Lembaga Non Struktural yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan BKPP. (3) BP3K sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
pada
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
a. penyusunan Program Penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan tingkat Kabupaten; b. penyusunan perencanaan tingkat Kecamatan;
penyelenggaraan
Penyuluhan
pada
c. penyelenggaraan Penyuluhan pada tingkat Kecamatan; d. pelaksanaan kegiatan pelaporan kegiatan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan pada tingkat Kecamatan. Pasal 4 Rincian tugas BP3K adalah sebagai berikut: a. Menyusun Programa Penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan tingkat kabupaten; b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar; d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. BAB IV PENGELOLA BP3K Pasal 5 (1) Pengelola BP3K merupakan jabatan Non struktural. (2) Penetapan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP Kabupaten Pandeglang.
6 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 23 Februari 2015 BUPATI PANDEGLANG,
CAP/TTD
ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 23 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, CAP/TTD AAH WAHID MAULANY BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 14
