PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
DAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 17 TAHUN 2011 -NCYMOR S---TAHUN 201r TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
LlQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI
DAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Nicl1il11bang
a. bal1wa dalal11 rnngka pelaksanaan program konversi minyak tanah ~,e Liquified Petroleum Gas agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlal1, dan terjamin ketersediaan pasokan Uquified Petroleum Gas tertentu perlu • pel11binaan dan pengawasaan pendistribusian tertutup Liquifiecl Petro/eUl]1 Gas tertentu; b. bahwa dalam rangka pel1lbinaan dan pengawasan sebagaimana dil11aksud dalam huruf a, perlu melibatkan l"Bran serta pemerintah daerall provinsi d,m kabupaten/kota; c. bahwa berdasarkanpertil11bangan sebagaimana dimal,sud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan SUl11ber Daya Mineral tentang P:>mbinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Dnerall;
Mengingat
1. Ulldang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonslIll1en (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lel11baran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Trtllun 2001 tentang Minyak dan G;JS BUl11i (Lembaran Negpra Republik Indonesia· Tahun 2001 Nomor 136, Tambal1an Lel11baran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 32 Trthun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lel11bmnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahal1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagail11ana telah diubal1 beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Trthun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negma Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Noplor 39 Tahun 2008 tel1tang Kementerian Negara (Lel11banm Negma Repllblil, Indonesia Tahun 2008 Nomor 1.66, T8t1lbalum Lembamn Negam Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2
5. Peraturan Pemerintah NomoI' 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan llsoha Hilir Minyak dan Gos Bumi (Leml)8I'an NegarGl Republiklndonesia Tallt!n 2004 NomoI' 124, Tambatlan Lemb£lran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) scliagaimana telall diubah del1gan Per8tumn Pcrnerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubah8n Atas Per8turan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tent8ng Kegiatan USoha HilirMinyak dan Gas Bumi (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); 6. Peratul'8n Pell1erint8h Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Dacrah Propinsi, D"1I1 Pemerintah Daerah Kabupaten/KotCl (l.embarcll1 Nogam Hepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lambaran Neg8r8 Hepublik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang KeC8mnt<1l1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembarcll1 Negara Republik Indonesia Nomor 4826): 8. Per8turan Pemerintah Nomor 19 T8hun 2010 tentC1ng T8ta Cam Pelaksanaan Tug8S dan Wewenang Serta Kedudukan \{eu8ngan Gubernur sebagai Wakil Pemerintall di wilny811 Provinsi (Lembman Negara Republik Inclonesi8 TalHIIl 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesi8 Nomor 5107); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tni1un 2006 tent8ng Kcbijakan Energi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 104 T81lun 2007 tentang Penyedi8an, Pendistribusian d8n Penetapan Hmga Liquefied Petroleum Gas Tnbung 3 Kilogram;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sun1ber DClya Miner81 Nomor 0007 Tai1un 2005 tentang Persymatfln dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usah8 Dalam Kegiatan Usaha Hllir Minyak dun Gns Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dCln Sumber Days Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisnsi dim Tatn Kerj8, Kel11entcrian Encrgi dan Sumber Daya Mineral;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standm dan Mutu (SpesifikClsi) serta Pengawasan B811(ln Bakar Minyak, BClllan BDkar Gas, Bclilan Bakar lain, LPG, LNG Olahan yang Dipasmkan di Dal81l1 Neger;;
dClI1
HrI!;iI
14. Peraturan Menteri Energi dan SUl11ber Df.lya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraul1 Pel1yediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pcdom8n clan Tata COr(] Perlindungan ~\onsumcn Pad8 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dem Gas Bumi;
16. Peraturan Menteri Energi dnn Sumbar DaY8 Mineral Nomor 26 Tnllun 2009 Tentang Penyediaan d811 Pendistribusian LPG Tertentu; 17. Peraturan Menteri D81am Negeri Nomor 41 Tahun 20,10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Beritn Negma Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);
BABI
KETENTI.J,l\N UMUM
P(lsal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang climaksud clengan: 1. Liquified Petroleum Gas, yang selanjutnya disingknt LPG, aclnlal1 gas hiclrol,mbol1 yang dicairkan dengan tekanan untuk l11emudahkan penyirl1pc1l18n, pengangkutnn, dan penanganannya yang pada dasarnyn terdiri 8t8S propana, IJutana, ntau cnmpuran kedual1Yu. 2. LPG Tertentu adalah LPG t8bung 3 Kg yang l11erupnknl1 bai1an bnkm yClng Illcl11punyai f'(ek!1Llsusan karena kondisi Tertcntu seperti pengguna/pcnggunaanl1yn. kemasannya, volume dan/atau harganya yang masil1 horus diberik8n subsidi. 3. Pengguna LPG Tertentu adalClh rumah tangga dan usal1a l11ikro penerima paket perdana LPG 3 Kg sesllai dengan kriteria yang telah ditetap!
8. Harga Ecemn Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET, adalflh hmga jual LPG Tertentu di daerah/wilaYglh yang ditetapkall olel1 pemerintal1 daeral1 provinsi dan kabupClten/r
10. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian
11. Lembaga Penyalur LPG Tertentu adalLlh lernbaga yang menyalurkan LPG Tertentu pacta wilaycll1 yang telah ditetapkan yang terdiri dmi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pcngisian Elpiji !{!1I1SUS (Spry.), Penyalur dan Sub Penyalur.
12. Penyarur LPG Tertentu adalah koperasi, Llsahakccil dan/lltau badan usaha swasta nasiol1C11 yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas BuniL
13. Sub Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usal1a keeil clan/atau badan lIsal1a swasta l1asiol1al atau perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penycllur/ Pangknlan olch Bacl<:ln Usaha Pelaksana Penugasan Penyecliaan dan Pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu kepacla konsumen rUI11ClI1 tangga dan usaha mikro.
14. Pemerintah Pusat adalall Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri.
·4
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Wolikota dan perangkat daeral1 sebagui I.Illsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalall perangkat daerah pada pemer!ntah daerah selalw pengguna anggarall/penggllnn bmnng. 17. Dire~
18.
Dire!~tur
Jenderal Minyak dan Gas Bl.Imi, yang selanjutnya clisebut Direktur Jenderal Migas, aclalal1 Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya melipLiti kegiatan Llsaha Minyak dan Gas BumL , BAB II
TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP
Pasal 2
Tujuan pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutllp LPG Tertentu di claerah adalah: a. untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran penclistribusian LPG Tertc:;ntu eli wilavah distribusi; b. dipatuhinya HET LPG Tertentu oleh Penyalur dan sub Penyalur eli wilayah distribusi; dan c. adanya kemudahan dalam pendirian/penyediaan saran8 dan fasllitas pendistribusinn LPG Tertentu di wilayah distribusi. Pasal3 Rual1g lingkup Peraturan Bersama ini meliputi: a.
pendistribusian tertutup LPG tertentu di claerall;
b.
pengorganisasian;
c.
pembinaan dan pengawasan;
d.
pembiayaan; dan
e.
pelaporan. BAB III
PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG TERTENTU 01 DAERAH
Pasal4
(1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melslui Direktur Jenderal Migas pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
mel[ll~s[lnal~an
(2) Pendistribusian tertutup sebagaimana dirnaksud pndo ayat (1) dilakukan di wilayah distribusi tertutup LPG Tertentu. (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal,ukan dengan menggunakan kartu kendalL Pasal 5 Pelaksanrlan pendistribusian tertutup LPG Tertentu sebagail1iana ayat (1) harus mempertimbangkan: a.
kemampuan daya beli pengguna LPG Tertentu;
b. jaminan dan kesinambungan penyediaan LPG Tertentu; dan c.
ketersedioan sarana dan fasilitas pendistribusian LPG Tertentu.
dimal~sud
dalarn Pasal 4
P8sal6 (1)
Menteri Energi dnn Sumber Dayn Mincml mcnetapkan wil8yah distribusi tertutup sebat,{aimana dim8ksud dalnm P8sal 4 ayat (2).
(2)
Penetapan wilayah distribusi tertutllp dilakLikan melall.li Direktur Jenderal Migas.
(3)
Penetapan wilayah distribusi tertutup dilakukan set(~lah mendapat pertimbangan cli:lri Menteri Dalam Negeri. Pasal 7
(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendcral PMD memberH
pertimbangan
(2) Pertimbangan sebagaimana dimnksudpClda ayat (i) berdasnrkan Llsulal1 Gubernur, Bupati dan Walikota.
PasalS (1) Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lambat l4 (el11pat belas) I1nri I,erja terhitung sejal, menerima pemberitahuan wilayah distribusi tertutup dari Menteri Dalam Negeri.
(2) Gubernur, Bupati dan Walikota dianggnp menyetujui, dalam hal setelall jA (ernpat bolas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuC'1I1 sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) tidak menyampaikan usulan kepada MCl1teri Dalam Negeri.
BAB IV PENGORGANISASIAN Passl9 UntLlk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu dibentuk Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi, dan Tirn Koordinasi Kabupaten/Kota. Pas,1I10 (i) Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan c1engnl1 KeputLlsan Menter; yang membidangi Energi dan Sumber Daya Minerai. (2) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimsnadimaksud dalam Pasal 9 ditctapkan deng'::ll1 KeputLlsan Gubernur. (3) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagairnana dimaksud dnlam Pas81 9 ciitet8pkl:ll1 dengan Keputusan BupatijWalikota.
PasC'l/ii Susunan Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud clalam Pas;;iliO
ayat (1) tel'diri dari:
a. Penanggungjawab
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Ketua c. Wakil Ketua
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Deputi Bidang Investigasi BPKP;
"G
d. Anggota
1. Direktur Jencleral Minyal\ dan Gas Burni; 2. Direktllr Jenclerol Pel11berdayaan Kernenterian Dalam Nageri;
Masyaral{ot
don
Desa,
3. Direl,tur Jenderal Anggman, Kementerian Keuangan HI; 4. Jaksa Agung Muda Tind8k Pidana KhuSllS, Kejaksa811 Agung til; 5. KepalCl Baclan lieserse Kriminal, Kepolisian RI;
(It:ll!
6. Direktur Pema!;aran dan Niaga, PT. Pertamina (Persero). Pasal12 Tim Koordinasi Pusat mempunyai tugas: a. mer'akukan monitoring dan penclClmpingan pelal,sanCH:ll1 pendistribusian tertutup LPG Tertentu; b. melClkukan evaluasi pelaksanaan penclistribusian tertutup LPG Tertentu; c. meiakukan koordinasi intensif dengan inst8nsJ terkait; d. membantu menyelesaikan masaJah dalClI11 pelaksanaan pendistribusi1l11 tertutup LPG Tertentu; dan e. l11enyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Energi dan Sumber Daya Mineral.
~egcri
dan Menteri
Pasal 13 Susunan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (2) terdiri elm!:
a. Penanggungjawab b. Ketua ,
Sekretaris Daerah Provinsi;
c. Wrll,iI Ketua
Kepala Bappeda Provinsi;
d. Sekretaris
.
e. Anggota
Gubernur;
Kepala Baclan Pemberdayc.18n Masyarakat dan Deso Provinsi; dan 1. SKPD terkait seslIai kondisi daerah; 2. Kepolisian Daeral1; 3. Badan Usal1a Pelaksana Pcnyedia dan Penclistribusiun LPG Tertentu; dan 4. Dewan Pimpinan CabC:1I1g Hiswana Migas. P8sal14
Susunan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebag,lil1121na dimaksud dalam Posal 10 ayat (3) terdiri dari:
a. Penonggungjawa b
BupatijWalikot8;
b. Ketua
Sekretaris Daemh Kabupaten/Kota;
c.
Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
Wakil Ketua
d. Sekretaris
Kepala Baelan Pemberdayaan Masyaraiult dan Des:l
Ka bu paten/Koto;
e. Anggota
1. SKPD terknit sesl.lai kondisi dnorah; 2. Kopolisian; 3. Badan Usaha Pelaksnna Penycclia clan Penelistribusian LPG Tertentu; dan 4. Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas.
-7-
Pnsal 15 Tim Koordillasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kota mel11punyni tugCls I1lclalUlkan sosialisasi, koordinasi, evaluasi. dan memfasilit8si penyelesaian permasalahan yang terkait dengan peiaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
BAB V
PEM81NAAN Pasal16 (1) Menteri Dalam Negeri melakllkan pembinaan UI11L1111 pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah. (2) Menteri Energi dan Sumber Day8 Mineml melakuk811 pembin8811 teknis pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daer8h. Pasal17 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendeml PMD I11clakukon pClllbinaan ul11um sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ay8t (1) meliputi: a.
bersama Direktur Jenderal Migas melai,ukall sosialis8si d8n koordinasi peI8!,sann<:'ln pendistribusian tertutup LPG Tertentu ~(epada perl1erintah d8cmh;
b.
mclakukan fasilitasi kepada pel11erintah daer811 untuk kel8ncaran penyecli8nl1 clan pendistribusian LPG tertentu di daerah;
c.
l11emfasilitasi pemerintah d8erah dalal11 penetapan HET LPG Tertentu (li8tas mdius 60 Km dari SPSE/filling station; dan
d.
menyi8pkan pedornan kerja Tim Koordin8si Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2) Menteri Energi dan Sumber Day8 Minemlmel81ui Direldur Jenderal Mig8S: 8. memberik811 Qerti"mbangan kepacl8 Menteri Dnl8111 Negeri d81am penctap8n HET L.PG tertentu; b. menetapkan pedornan teknis pelaksana8n pendistribusian tertutup LPG tertentu; c. bersama Direktur Jenderal PMD melakukan pelatil1an clan sosialisClsi pelC'll,sanatll1 pendistribusian . tertutup LPG Tertentu kepoda pemprintah provinsi, pemerint811 kabupaten/kota, lembaga penyalur dan pengguna LPG Tertentu di wilay8h Tertentu; d. bersmna gubernur, bupati dan walikota melnkuk8n verifikasi dan registmsi ponggunl'l LPG Tertentu, penyalur, dan sub penY8lur; e. rnengatur pelaksanaan dan mekanisme penugasan S8dan Usah8 pemegang izin usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentll untuk rum8h tangga d81l uSflha mikro; f. bersama gubernur, bupati dan walikota mcl8kukan penntaan len"\baga penyalur dnn pengguna LPG Tertentu di wil8yah distribusi tertutllp Y8ng ditetapl,an deng8n keputusan kepala daer811; g. menunjuk badan usaha sebagai pelaks8n8 peng8wasan melailli l11el,anisme lelang untuk melaks8nakan pengawasan di daemh; h. rnembentuk dan rnenet8pk8n Tim Koordinasi Pus8t; clan i. rnemberikan persetujllan atas pemanf88t8n bers81118 sarana d8n praSc:H8tl8 pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu untuk kepentingan masyarak8t. Pasal18 (1) Gubernur melakukan pembinaan pendistribllsian tertutup LPG Tertentu di kabupaten/kota di wilayahnya.
··B··
(2)
Pembinaan sebagaimatla dimaksud pacJ8 oyat (1) mcliputi: a. melakllkan sosialisasi dan koordillasi dengan bupatijwalikota don pihal{ tcrl"ait dalam pelaksanaan pendistribllsian tertutup LPG Tertentu; b. bersama bupatijwalikota melakukan fasilitasi pel1dataan dan/atau verifikasi rumall tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentll; c. bersama Tim Koordinasi Kabllpaton/Kota memfasilit8si ponetapan HET LPG Tertentl.l pada titik serall di sub penyalur LPG Tertcntu mengacLI pada HEl N8sional yAng ditetapkan oleh Menteri Dalal11 Negeri; dan d. mel11fasilitasi kelallcman penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu padfl tingkat penyalur LPG Tertentu ke konsumen. Pasal19
(1)
BUPfltijW8likota wilayahnya.
(2)
Pembinaan sebagflimana dimflksud pada ayat (1) 1110liPllti: a.
melakukan
pembinaan
ponclistribusian
tertutup
LPG
Tertentu
di
molakukan sosialisasi dan koordinasi bersama CClmat, SKPD terkait lainnya, dan pihak terkait dalan1 pelaksanaan pelldistl'ibusian tertlltup LPG Tertentu;
b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelallcaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat pcnyalur LPG Tertentu I,e Pengguna LPG Terlentu cifln Kefornpok Pengguna; c. bersama camat dan SKPD terkait Jainllya melakukan fasilitasi, verifiknsi clan I'egistrasi rurnah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG Tertentu dan /eml1ag8 pcnya/ur; d. bersarna gubernur l11eJakukan fasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik r.crdh di Sub Penya/ur yang mengacu pado HET Nasional yang ditetapkf1l1 olel1 MenlAl'i Da/am Negeri; e. mehlberikan izin pendiriall sarana clClll fasilitos pcnycdi8an dan pcndistribusian L.PG tertentu diantaranya menerbitkan izin yang I11cliputi izin lokasi lembaga pCllya/lir dan pendirial'l SPBE/SPPBE, zoning, mcndirikan bangulltln, Ha/< Ortl1odonansi (HO), lJpaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), izin tetangga, kelayakan lalu lintas sesuai kewenangannya;
f. melakukan fasilitasi kepada camat dan kepaln desa/lurah dalam pendistribllsian kartu kendali sesuai hasil pendataan dan/atau verifikasi pellgguna LPG Tertentu yang telall ditetapkan oleh Direktur Jenderal Migas; g. menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerillla kartu kcndali, alur pendistribusian melalui Jembaga penyalur dan wilayah distribusi sesuai hasil penat8an Direktur Jenderal Migas; dan h. l11enyampaikan usu/an kepada Direktur Jenderal Migas l11engenai penambalian dan/atau pengurangan penggllna LPG Tertentu yang menggunakan kartu kendali ntCls usulan lurah/kepala desa melalui carnal. Pasal20 (1)
Camat l11eJakukan pembinaan pendistribusian tcrtutup LPG Tertentu di wilaY8hnya.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi: a. melakukan sosialisasi pendistribusian tertutup dan HET LPG Tertentu kepada apamtur pemerintah desa/keluralian dan masyarakat; b. melakukan fasilitasi kepada kopa/a desa/lurah dnlam pelaksanaan pendataan rUITH1h tangga dan usaha mikro pel1gguna LPG Tertentu; c. l11enyal11paikan usu/an pel1ambahan dan/atall pengurangan pengguna LPG Tertcntu sebagai penerima kartu kendali kepClda BupClti/Walikota berdasarkan usulall kepala desa/lurall;
-9
d. menyampaikan laporan kepad8 Tim I{oordinasi ~
BAB VI PENGAWASAN Pasal21 Oalam rangka pelaksanaan pengawasal1 distribusi tortutup LPG Tertcntu, Menter! OEilam Negeri clan Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral Illcmiliki tugas dan I{ewenangan tcrtcntu . ., Pasnl22 Menteri Oalam Negeri melalui Direktur Jenderal PMD melakukan tugas dan kewcnangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 meliputi: a.
melakukan pengawasan penerapan harga eceran tertinggi (HET) sesuai yang ditetapl<;i1n pemerintah daerah setempat pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertcntu mcngacu pndn HET N<:lsional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
b.
bersama. Tim Koordinasi Provil1si dan Kabupaten/Kota pelaksanaall distribusi tertutup LPG Tertentu; dan
c.
melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pendirian penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
melakukall
peng<:lwasan
51.11';,11,:1 dDn f:1:;l!i!cl';
Pasal23 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaJui Direktur Jenderal Migas melakuknl1 tugas dan kewenangah sebagaimana dimaksud dalarn Pasell 2:l meliputi: a. melakukan pengawasan penyediaCln dem penciistribusiall dCln pelaporan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertelltu; b. melakukan pengawasan terlladap lembaga penyalur, penggunaan kartu kendali pada wilayah distribusi tertutup LPG Tertentu, di1l1 berkoordinasi dengan pemerintai1 daerah; c. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu; dan d. melakukEin pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendistriQLlsian tertutup LPG Tcrtcntu di wilayah distribusi. Pnsal24 Dalam rangka pengawasan, Gubernur, BupatijWalikota, dEill Camat diberikan tugas tertentu. Pasal25 Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud dalal11 Pasol 24 mel[puti: a. melokukan pengawasan bersama pemerintah daerah Iwbupaten/kota dan berl
melakukan
pengawasan
peJaksDntlCln
d. melakukan evaluasi atas pe!akscmaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu kabllpaten/kota.
lintas
- 1.0
Pasal26 Tugas BupCltijWalikota sebagaimana dil11aksud dalClIi1 PClSClI 24 meliputi: a.
melakukan pengClwasan bersamn pemerintah provinsi dClI1 berkoordinasi del1gal1 Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan USClha PelClksanCi PenyediClClI1 dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penempan Kartu Kenciali;
b.
melakukan pengawasan terhadap HET LPG Tertentu;
c.
bersama Tim Koordinasi Provinsi melakukan pengawCls811 pelaksanClan pendistribusian LPG Tertentu; dan
d.
melClkukan evaluasi atas pelaksanClan pendistribusian tertutup LPG Tertentu. POSEli 27
Tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam P8sc:ll 24 I11cliputi: CI.
melakukan pengawasan bersama Kepala Desa/Lurah dengan melibaU
b. bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota l11engawasi penerapan HET LPG Tcrtentu; dan e.
l11elakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ciistribusi tertutup LPG Tertentu. Pasnl28
Pel11binaan dan pengawasan pelaksanaan sistel11 pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah dilakukan koordinasi seeara berjenjang.
BAB VII PELAPORAN Pasal29 (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanac'1ll pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayah distribusi secara berkala setiap 2 (dua) bulan kepada BlipatijWalikota.
(2) BlipatijWalikota menyampaikan laporsI1 pelnksanaal1 pendistribusial1 tcrtutup Tertentu di wilayah distribusi seear" berkala setisp 3 (tiga) bulan I<epada Gubernur.
LPG
(3) Gubernur menyampaikan laporell1 pelClksanaan pendistribusiCln tertlltup LPG Tertentu lil1t8s kabupaten/kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan SUl11ber DayCl Mineral ll1elalui Direktur Jenderal Migas dan Menteri Dalal11 Negeri melalui Direktur Jenderal PMD.
BAB VIII PEMBIAYAAN PasCll30 Biaya pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu bersUl11ber dm;: a. Anggaran Pendapatan BelClnja Negara; b. Anggaran PendapCltan Belanja Daerah; dan/atau c.
lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
BABIX
KETENTUAN PENUTUP
P8sal31
Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggai ditetaplmn.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengllnd8ngan Pemtumn Bersan1a Menteri ini
dengan penemp8tannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dltetapkan eli JClI,arta p8c1a tanggal 8 April 201.1
MENTERIENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI DALAM NEGERI.
ttd ttd DARWIN ZAHEDY SALEH
GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBUK INDONESIA,
ttd PATBIAUS AKBAR BER!TA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 223 SCllinan sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BIRO HUKUM
//t. . v.__ ~~. . . .,'V\""./'-~---.
,..'" . / / ZUDAN ARIF FAKRUt.LOH PEMBINA (IV/a)
NIP. 19690824199903 1001
