I PERATUIIAN DAERAH KOTA MAKASSAR N om or :4T AIIU N 20D 2 TEf.ITANG RETR TBUSIPEMERIILSAAN AL\T PE,MADASI KEBAKARAN WALTKOTA MAKASSAR lvlenimbans:
Mengingat:
a.
Bahrvabahala keblkaran daput m,:mbau'abencana perlu terhadrpjirra manusiadanhartabenrJase'hinq,ga dicegahsedinimungkin;
b,
Bahwauntuk meno:gahtmjadin;,-akebrrkaran,perlu dilakukan pemeriksaanterhadrrp alat penradam kebakrranagardapatberfurrgsidengnnbrrik;
c.
Bahrvsuntuk maksudtersebuthuruf a dan b diatas, pe'rlu ditetarkan dengan Peraluran Daerah Kota ]r.{akaisarRetribusi PemeriksaanAlat Pelrradam Keba-karan dalamsabuPeraturanl-taerah. Undang- undangNomor 29 Tahun 1959 t(:ntang Pemb€arhlkan Daerah- da.rah Tirtgl:atI i di Sularvesi Selatan( LembaranNegara llelnrblik Indonesia Tnhun1959 -\orrcr 7d Lirnbarrn-l,embaranNlep.ara Rr:publiklndonesia)Iomor 1822);
l.
'l'ahun 2. Undang- undangNtrmor 14 1992 tcntang ( Lenrbaran Lalu l.intas dan AngkutanJalan NeganrIfepublik IndonesiaTahun l99ll l'iomor 49. T:unbrrhant,emboranNegara ltepublik Indrtnesia Nomor3480I.
I
J.
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimanatelah diubah denga Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 rentangPerubahan Atas Undang - undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran \eqara Republik IndonesiaNomor aO S); Lndang - undang Nonror 22 Tzhun 1999 tentang PemerintahanDaerah ( Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 1999 Nornor 60- Tambahan i embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 \omor 3839). Lndang - undang Nornor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuanganantara PemerintahPusatdan Daerah 1 Lembaran Negara Republik Indonesra Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara 33a8). PeraturanPemerintahNomor 5l Tahun 197I tentang batas Daerah Kotamadya Perubahan Batas \f akassar dan Kabupaten Gowa, lv{aros dan dan Kepulauandalam lingkungan Daerah Pangka.;ene propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197l, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 2970); PeraturanPemerintahNomor 86 Tahun 1999 tentang PerubahanNama Kota Ujung Pandangmenjadi Kota \fakassar dalam Wilayah Propinsi SularvesiSelatan t LembaranNegaraTahun 1999Nomor 193);
9. Perahran Pemerintah -Vomor 66 Taltun 201)l telltmg R:tlbusi Daerah ( Lembrrran biegara Republik Indcnesil Tahun 2001 N,lmor 119, Iamba,hatt LcmbaranNegara Reprrbliklr,donesiaNonrcr 413!)); Pre:.iden Flepublik Indonesia iriomor 4'1 1 0 . K,:prrtuseLn Tahun l9')9 Tehnik Penyusunan Perttutlang undangarrdan f]entuk RancangantJndang - undr.ng. Rrrncang.;rnKelrutrrsan Presid.en( l-,entbarrrnNeg,ara R,:publik Indon,:siaTahun l9)9 Notnor 701: l1
K,:putusrrn lv{enteri l}alarn Negeri dan ()lonrlmi 'fahun 2t)01 tentattg Tel
t 2 . K'lputusrrn Menteri Dalam \:egeti dan ()tonomi 'fahun 2()0I D,lerah Nomor 22 Produk - produl
tentans Bentuk
13. K:putusrin lvlcnt$ri Dalam Nregeri dan ()lonomi D.lerah Nomor 23 T'ahun 2001 tentang Prost:dur Pcnlusunan Produk Hukunt l-laerah;
1 4 . K':putuvrn lv{enteri l)alam Negeri dan ()tonomi D.ldah lrlomor 24 T;thun 2001 trntang Lembarart D,lerah dan Berita Dacrah;
1 5 . Peraturan Daer.lh Kon lr.lal.assar Namor 7 Tairun l!t88 terrtang llangunan ( Lernbaran Da,:rah li.ota lvlakassarNomc,rl Taltutt l9!ll, Seri BNor:nor l);
1 6 . Peraturan Daenrh Kota fulak,rssarlJotnor 33 Tajrun PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun 3000 tentang Ke'uvenanganPemerrntah Pusat dan Kewenangan PropinsisebagaiDaerahOtonom ( LernbaranNegara RepublikIndonesiaTahun2000Nomor I65);
2i00 tentsng P,:mbenlukarriJu:;unan()rganisasi Jal Tata Kerja Dinas PelrryananDarur;lt dan Pcrnadant K,$akaran Kota Maka:;sar( Lentbaran Daerah Notnor 25 Talun 2001 Seri D Nc,mor25);
J\
DenganPersetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER{H KOTA ]VTAIi{SSAR }IENIUTUSKAN l\Ienetapkan
DAERAH KOTA : PERATURi\N RETRIBUSI IITAKASSAR TENT.{NG ALAT PE\IERIKSAA\ PE}IADA}T KEBAKARAN.
B.IB I KETENTUA\ IJJ\IUi\I Pasal I Dalam PeraturanDaerahini yang dimaksuddengan: a DaerahadalahKota lvlakassar. b. PemerintahDaerahadalahPemerintahKota Nlakassar. c. Walikota adalahWahkotalvlakassar. d. Dinas adalah Dinas Pelayanan Darurat dan Pemadam Kebakaran Kota IVlakassar. e. Kepala Dinas adalahKepala DrnasPelayananDarurat dan Pemadam Kebakaran Kota lvlakassar. f. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat yang dapat dipergunakan unhlk menradamkan kebakaran seperti racun apl, hidran dan sprinkler. o PemeriksaanAlat PemadamKebakaranadalah Pemeriksaan dan atau pengulian oleh PemerintahDaerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran,vangdimiliki dan ataudipergunakanoleh mas_v-arakat. Ruanganadalah bangunantertutup atau terbuka yang L.erlantaisatu atau lebih yang dijadikan sebagaitempat kegiatan menyimpan. barangdanjasa untuk umum mengolah,memperdagangkan Rumah usahaadalahbangunantang berlantaiasatuatau lebih vang peruntukkannyasebagaitempatusaha.
j. Rurnah Susun atau FlatlApartemen acialahbiurgunan bertingkat lane dib;rngun suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian )ang distruktu*.an secara frngsional dalam uah hcrizontal maupun verdcal dan merupalian satran yang masing-masingdapat dirniliki dan digun.lkan secaratrpisah, terutamaunfuk tenrpat hunian )ans dil,:ngkapidenganbagianbersama,bendadarrtanah bersama; k. KendaraanBermotoradrrlahmobil penumpangumum (Tal:si. Anlrkot an :;ejenisn-va). nobil bus,jeepJpickurp.mobil truck bail()r, tronton. fori: lift dozer, eskavatrr (alat berat clansejenisnya)y'ang digunakan ttnfuk usahakom,:rsial; l. Ba
I
pelayansn pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan cleh orang pribadi atau Badan Daerah untuk kepentinganorang pribacii atau Badan; v- Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh PemerintahDaerah untuk tujuan kepentingandan kemanfaatanumum sertadapatdinikmati oleh orang pribadi ataubadan; w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi auu badan yan_s menurut peraturanPerundang-undangan retribusi d iwaj i b kan untuk m eIakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotone retribusi tertentu; x. lrlasa Retribusi adalah suatu jangka rvaktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanlaatkan jasa dari PemerintahDaerah; y. Surat Setoran Retribusi (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh *ajib retibusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retnbusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke rempat pembayaran lain yang ditetapkanoleh Walikota; z Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoranretribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke rempat pembayaranlain yang ditetapkanoleh lValikota; aa.SuratKetetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat Keputusan yang menentukan.yumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar ciaripada retribusi yang teruiang atau tidak seharusnyaterutang, bb. Surat Keterapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Kepurusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang masihharusdibayaroleh lVajib Retribusi; cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD; adalah surar untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bung dan atau denda; dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari. mengumpulkaq mengolah data dan atau keteranganlainn_vauntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganPerpajakan Daerah dan Retribusi;
ee.Penyidik tindak pidana dibidang PerpaialianDaerah dan Retribusi adalah serangkaiantindakan 'rang dilakukan oleh Penyi
B,{B II KETEI.ITUA\ PEI,AYAN,A.N P:ns:rl2 Walikota atau pejabat varrg diturijuk nr,:ngaturtcntarrg penrilikan dan atau pr:rnakairur alat pema
BhB III PELi,YAN AN D,ANPIINGAWASAN P;rsal4 pr:lavanrnjasa rlalanrlral : Penret;ntirh t)aerahrrrernbsrikan a. Pemerikr;aarr d.ln alau perrgu-jianterhaclap alrrt-alat pcnrailam k.:bakaraapadasetiapbengun.lndan kenclaraanberlrofor, b. \d*mberikanrekomcndasic. \{ernberikanpendidiklndan lntihanl<epada nrasva.rakat.
I
tl
Pasal 5 Pemerintah Daerah meialcukan pengawasan terhadap semua kegiatan lang dapat menimbulkan bahayakebakaran pada bangunan/gedungdan kendaraan bermotor yang rnenyimpan, memuat, membawa bahan-bahan yang mudah terbakar.
BAB IV KE}VAJIBAN Pasal 6 Setiap orang pribadi atau badanyang memiliki atau menguasairuansan, rumah, rumah susun, flatiapartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkanbenda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan atau menyediakanalat pemadam kebakaran. Pasal 7 ( l ) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa racun api disediakanpada setiap: a. Ruangan, rumah, rumah susun, flat/apartemen dan bangunan lainnya, yang mengolah,menyimpan dan memperdagangkan Perusahaan b. benda-bendayang mudah terbakar (MT); c. Perusahaanyang mengolah,menyimpan dan memperdagangkan benda-bendayang tidak mudah terbakar (TII{T); d. KendaraanBermotor.
(2) Jenis dan ukuran isi tabungracun api yang dimaksud apada ayat (l) ditetapkan denga Keputusan Walikota. Pasal 8 ( l ) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa fire hidran wajib dipasangpada setiap :
a. Bangunan industri, pabrik-pabrik dan gudang; b. Bangunan saftrna umum; c. Bangunan perumahan real estate, rumah susun, flat dan apartemen. (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap : a. Bangunan seperti pasar-pasar,plaza-plaza,mal dan sejenisnya; b. Bangunabertingkatyang memiliki ketinggian diatasempat belas meter atau bertingkatempat keatasmulai dari lantai satu sampai dengan keatas. Pasal 9 (1) Terhadaporang pribadi atau badanyang mengolah,menyimpan dan memperdagangkanbenda-bendayang mudah terbakar (lvlT) harus memiliki I (satu)buah tabung racun api setiap luas ruangan I sid 40 M2; (2) Terhadaporang pribadi atau badanyang meneolah,menyimpan dan memperdagangkan benda-bendayang tidak mudah terbakar (TMT) harus memiliki I (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan I s/d 75 M2; (3) Terhadaprumah susun,flat/apartemenharus memiliki I (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan I s/d 600 ivt2; (4) Setiap kendaraanbermotor harus memiliki I (satu) buah tabung racun api; (5) Terhadapbangunaindustri, pabrik-pabrikdan gudang hrus memilikr I (satu) unit hidran setiap luas nungan I s/d 600 NI2; (6) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, rnall pusat perbelanjaan,pertokoan, hotel, rempat hiburan dan perkantora':harusmemiliki I (satu) unit hidran setiap luas ruangan I Jd 800 M2; (7>Terhadapbangunaperdaganganreal estate.rumah susun, flat dan apartemenharus memiliki I (satu) unit hidran setiap luas ruangan I s/d 1000 N12; (8) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaz4 mall dan sejenisnyayang bertingkat dua keatas sena bangunan-bangunan yangmemiliki ketinggiankeatasharusmemiliki sprinklermulai dari lanhi satu keatas.
BAB V NANTA,OBYEK SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB VI GOLONGANRETRItsUSIDAN DAERAH PEMI.JIYGUTAN
Pasal 10 Pasal 14 Dengan nama retribusi pemeriksaanAlat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi.
I t' I E
Retnbusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan retribusijasaumum.
Pasal 11 Pasal 15 Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemenntah Daerah ataspemeriksaanalat pemadam kebakaran Pabrik, Toko. Kantor, Hotel, Rumah Makan, Pla'a, Mall, Bioskop, Tempat Hiburan, PasarPasar, Restoran, Panti Prjat Kios, Bengkel-Bengkel, Apotik, SPBU (galton minyak) istributor Gas, Klinilq BUIvtN, BUMD, Laboratorium, Biro Konsultan Administrasi, Travel Perjalanan dan Pensahaanperusahaanlainnya.
Retribusi yang terutang dipungut di dalam daerah.
BAB VII TATA CARAPENGUKURAN TINGKi\T PENGGUNAAN JASA Pasal 16
Pasl12
Cara mengukur tingkat penggunaanjasa retribusi adalah : a. Jumlah Alat PemadamKebakaran; b. Jenis Alat PemadamKebakaran; c. JenisTempat.
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenikmatr pelayananjasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh PemerintahDaerah.
Pasal13 Wajib Reribusi adalahorangpribadiataubadanyangmenurutPeratum Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan alat pemadamkebakaranyang diberikanoleh Pemerintah pemeriksaan Daerah
i L
BAB VIII PRINSIPDAN SASARANPENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal l7
( l ) Prinsip p€netapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam
(2)
IO
kebakaranmeliputi jasa pelayananpemeriksaandan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakanmasyarakat; Sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakarandalam rangka menutupi biaya penyediaanjasa berupa a. Biaya Administrasi;
b. Biaya Pemeriksaandan Pengawasan; c- Biaya Pencetaizn; d. Biaya pembinaan.
(MT) mulai dari 6 tabung s/d 5 seterusnya... Rp.15.000,-
t . Perusahaan yang
BAB IX STRUKTURDAN BESARITYATARIF RETRIBUSI Pasal l8
( 1 ) Besamya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis racun api pertabung/tahunadalah : a. Rumah toko yang mudah terbakar (MT).. Rp.35.000,b. Rumah toko yang terbakar ("I\lT)
tidak
mudah
c. Kios yang mudah terbakar (lr{l-)
Rp.25.000,Rp. 8.500,-
tidak
mudah
terbakar (TMT)...
Rp.25.000,-
Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TN[D mulai dari 2 tabune Vd seterusnya......... Rp. I7.000,Kendaraanbermotor. - l v l o b i lp e n u m p a n g umum...... - Nlobil bus umum. - I v l o b i bl u st i d a ku m u m . . . . . . . . . . - Ivlobil truck umum. - M o b i l t r u c kt i d a k u m u m . . .. . . . . . - Ivlobil pick up/taxi..
Rp. 5.000,Rp. 10.000.Rp. 5.000,Rp. 10.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,-
(2) Besamya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran perunit/tahunadalah sebagaiberikut :
d. Kios yang tidak mudah terbakar
trr4T).. Stand (lvlT)..
Rp. 6.000,-
1"": ::1* ll**- *o zooo,-
Stand yang tidak mudah terbakar Rp. 6.0@,(TMT)
a. Hidran halaman.
Rp. 50.000,-
b. Hidran gedung(dalam bangunan)..... Rp. 60.000,(3) Besamya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran setiap satuperan_ekat/ tahun adalah.. . ....... Rp. 50.000,_ Pasal 19
Perusahaan yang (N{T)...
mudah terbakar Rp.35.000,-
h. Perusahaan yang mudah terbakar (MI) mulai dari 2 tabung Jd 5
Rp.20.000,-
tabung i.
Perusahaan yang
mudah terbakar
Besarnya tarif pemeriksaan arat pemadam kebakaran yang harus dibayar oleh wajib pajak retribusi yan-umendapatjasa pemeriksaandrhitung iari perkalianantarajumlah alat pemadam kebakarandisetiapjenis tern-patx besarnyatarif per-unit dalam pertahunnyasebagaimanaiermaksud pasal l0
Pasal20
Pasal 24
Retribusiyang dipur:gt bcrdasarl:mPeraturanDaerahini dise'torke Kas Daerah.
( l ) PernbayaranRetribusidilakukansecaratunai :
(2) Pembayaranretribusisebagaimana dimaksuj pada ayat I drberikan tandabukti pembayaran;
B,q.BX DAN PENETAPA}I TATA CARA PEIT{UNGUTAN REI'RIBI.ISI
(3) Bentuk, Isi, Tanda Bukti pembavaran Retribusi ditetapkan Walikota.
BAB XII TATA CARAPENAGIHANRETRIBUSI
P;rsal21 (l) Pernungutanratribusi tidali dapat dialihkan kepada pihalr ketiga/diborongkan; (2) Retibusi dipungutdenganmr:nggun;rkan SKRD ahrudol-umenlain yangdip.rsamal;an.
Pasal 25 Tata cara pelaksanaanpenagihan Retribusi ditetdpkan oreh warikota dengarr berpedoman pada ketentuan peraturan perundang_undangan yang berlaku.
Pesal22 (l) Walikota menerbitkanSKRD untrk penetaparrretitrusi- -vang didasark;npadaSPTRD; (2) D:rlam lal SI'PRD tidali dipenuhi oleh wajib retribusi. nraka ;jKRD secaralabatarr; Walikotamenerbitkan (3) Bentuk dan isi SKRI) sebagaimanadimerksud,\yat 2 Pasal ini ditetapkaoWalikota.
BABXtr TATA {:ARA PEMBAYARAN P;rsal23 SKRD 'lilakukan di kas Pembayaranretribusi dengranm€:nggun.lkan Daerahatau di tempatlain yang ditentukanoleh Walil:otasesuairv:.ktu yang ditentukan t':rdasarkan SKRD. SKRI--I Jabann atru SKRI) Tambtrhan.
)t
BAB XIII PENGURANGAN, KERING.{NAN,DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 26 ( l ) lValikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi, (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (l) ini diberikan dengan memperhatikunk"r"rpuan wajib retribusi; ( 3 ) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkanoleh Walikota.
j
BAB XN' KEDALUARSA Pasal27
( l i H:rk unnrk mclal:ukan pen:rgihan retribusi. Ktdaluar;a setclah melampa,rijanl:ka wakhr 3 (tiga) tatrun terhifung apabila rv.rjib tnclakanpidana cii bidarg lietribusi: rerribusirnelaLr.r-
BAB XV SANX:SIAII I\TIN ISTR,\SII Pasal28 ( l j Dnlam hsl rvatit retribusi tidak membavar I'lpitt pada rvakhrllvaatau krrang rrtetnba. rr. maka dikenakan sanl:si adtnirristrrr-siberupa hrnga scbeur. 9o (dtra persen)setiapbulan dari jtrntlah letritrusi -vangterlrutrngataukurang brrl'ardan ditagih deng;anrnengllunakalr S'IRD:
(2j Drlam lral per:egang izin tidak melaksiln{tkan keten;uen yang torrruat dalam r::inyang telah diberikan' niaka izin dapat dicnbttl'
(3) Izrn dap;rt dirslbiftan kembali setelah s':gala peis,varatanlclah diperurhiqlgh ;;;rnr:gatgizi vrrng.telah tlie:ai'utizinn-valer'et'ul-
BAB XVt KEI'ENTIIAN F'IDAJ\IA P a s a l2 9 seiagaimanadintal:strdpasal 6, 7. li dan 9 P':raturan ( l ) Pelarrggararr Daerah ini Ciar:atn de'nganttuktrml.nkurungatr seluna-iatrtanla3 (tiga) bulan aiau denda sebanyak-ban,vaknlaRp- 5-(100.tr0[.-(iima jua rupiah):
(2) Denda dimaksud ayat (l) pasal ini disetcr ke Kas Daerah, (3) Ketentuan dimaksud ayat (l) Pasal ini, dikecualikan untuk kepentingan bangunan pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku; (4) Pelaggaran sebagaimana drmaksud ayat (l ) Pasal ini, dapat drjatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 ( l ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenangkhusussebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidanayang berlaku; ( l ) WewenangPenyidik sebagaimanadimaksudayat ( I ) adalah : a. Menenma, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RetribusiDaerahagar keteranganatau laporan tersebutmenjadi lengkapdanjelas; b. lv{eneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungandengantindak pidana PerpajakanDaerah Retribusi; c. N,lemintaketerangandan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungandengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d N{emeriksabuku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerahdan Retribusi; e. Melakukan penggeledahanuntuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukanpenyitaanterhadapbahanbuhi tersebut; f. iVlemintabantuan tenagaahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikantindakpidanadi bidangRetribusiDaerah;
l' meninggalkan Men;uruh berhentidan abu melarang3eseorang berlmgsung solang pada saatP:m€riksaart nranganataulempat atau dokunen dan dan meme*sa identitas,)rang )'ang dib;twa sebagaimanapada hurufe; b. \{emotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ReurbusiDrerah; i. \.{emanggil orang untuli di dengarketerangann.vadan diperiksa seba,:aitersangkantau saksi. j. \{enshantilan Pen-vidikarq k \{elt.kukan lindakan lain }'ang. pt;rltr untuk ielancsrran penridikan tindak pidana di bicang R,:tribusi Daerah rnenurut Hukun: r'angclapaldipertanggungiasat'kan. (3t Pe,nyidik sebagainanadrmaksud dalagr alrat (l) memberitahukan dirnulain-;a per-"-itlikaudan menrampaikan hasil pen';idikannya kepada i'enuntut Llmum metalui p:nvidik I'ejabat Pol :si Negiara Rr;publil: Ittdotrsia, sesrraitlenganketenluan ;-irng diatur dalam Undang-ttndangHukurn -'\caraPidanglang berlakrt.
BAB XvtTI KETENTUANPENUTUP
Ditetapkandi PadaTanggal
: Makassar ; 9 lanuan2}Ut
WALIKOTA ilIAKASSAR
Cap/Ttd H.B. A}VIIRUDDINMAULA Diundangkan di : Makassar PadaTanggal : 17 Januari2002 SEKRETARISDAERAH KOTA N{AKASSAR
Cap/Ttd Drs. SUPOMOGUNTUR Pangkat.PembinaUtamaN4uda Nip : 0 1 0 1 0 38 7 7 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor 5 Tahun 2002Seri C Nonror3
Pasal31 Hal-hal yang treiurn diahrr dalam Peraturan Daerzih ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan ditetapkanoleh Walikota. Pasal32 Dcnga:n beri;ilntn1..aPeratrran [)aerah ini- ma]:a l)erature'n Dai:rah terdahulu )'ang mingatur hal )'[ng sam& dan bert':ntang:rndetlgan PeratulanDar:rah ini dinvat*an tirtal: berlakx. Pasal33 PeraturanDaerah iri berlaku sej:lk tanggal diundangkan.;\.gar setiap orang dapat mengeahuin-r-a,mernerintahk*n pngundangan Peraltrran Daerah ini denean penempatannla dalarn l-.embarln Da':rah X-ota \{a}
l8
l9
