PERANAN KOMITE FARMASI SEBAGAI BADAN NORMATIF NONSTRUKTURAL DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
Bachtiar Saruddin Komite Farmasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar
ABSTRAK Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai salah satu instansi Badan Layanan Umum memiliki peranan yang sangat strategis bukan saja sebagai pusat pelayanan kesehatan tetapi juga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan, penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo perlu memiliki perangkat organisasi yang baik struktural maupun nonstruktural untuk mengelola secara baik tugas-tugas yang diembannya. Komite Farmasi merupakan salah satu badan normatif nonstruktural yang ada dalam struktur organisasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertugas membantu Direktur dalam berbagai kegiatan, antara lain penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian serta pembinaan etik profesi bagi seluruh staf farmasi fungsional yang bertugas di Rumah Sakit.. Kata kunci : Komite Farmasi, tugas, wewenang, tanggung jawab
PENDAHULUAN
1. Komite Farmasi adalah wadah professional farmasi yang keanggotaannya berasal dari staf farmasi fungsional. 2. Komite Farmasi mempunyai otoritas profesional tertinggi di dalam organisasi staf farmasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 3. Susunan pengurus Komite Farmasi ditetapkan oleh Direktur Utama yang terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota b. Wakil Ketua merangkap anggota c. Sekretaris merangkap anggota d. Sub Komite Etik dan Hukum e. Sub Komite Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Riset dan Hubungan Antar Departemen f. Sub Komite Mutu Pekerjaan Kefarmasian 4. Masa Jabatan Komite Farmasi adalah 3 (tiga) tahun. - Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Utama berdasarkan hasil rapat pleno Komite Farmasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. - Komite Farmasi mengadakan pertemuan rutin sekali dalam satu bulan atau sesuai kebutuhan, rapat pleno diadakan sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, yang merupakan pertemuan gabungan dari Komite Farmasi, Direksi, staf Farmasi Fungsional, instalasi farmasi dan unsur yang terkait. 5. Biaya operasional Komite Farmasi diperoleh dari anggaran RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Komite Farmasi adalah badan normatif nonstruktural yang bertugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun standar pelayanan farmasi dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf farmasi fungsional, meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang anggotanya terdiri dari staf farmasi fungsional atau yang terpilih dari bagiannya di rumah sakit. Pembentukan Komite Farmasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar mengacu pada : 1. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Farmasi 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan no. 1677/Menkes/PER/XII/2005 tanggal 25 Desember 2005 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Peranan dan struktur organisasi Komite Farmasi secara garis besar sebagai berikut :
83
84
Majalah Farmasi dan Farmakologi, Vol. 15, No. 2 – Juli 2011, hlm. 83 – 88
-
-
Biaya operasional Komite Farmasi terdiri dari biaya rutin dan biaya kegiatan tak terduga Biaya rutin diajukan oleh Komite Farmasi kepada direktur utama dan bagian keuangan rumah sakit berdasarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan diberikan setiap tiga bulan. Biaya tak terduga diajukan langsung kepada direktur utama
DIREKTUR UTAMA RSUP KETUA KOMITE FARMASI WAKIL KETUA KOMITE SEKRETARIS
2. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan farmasi serta pelaksanaan tugas staf farmasi yang ada dalam lingkup RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 3. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi. 4. Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf farmasi 5. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta riset dalam bidang farmasi 6. Melakukan pembinaan dan pengawasan, yang diarahkan untuk : - Melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan dan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga farmasi - Mempertahankan dan meningkatkan mutu pekerja kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. - Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dilaporkan secara berjenjang kepada direktur utama Tanggung Jawab Komite Farmasi
SUB KOMITE ETIK DAN HUKUM
SUB KOMITE MUTU PEKERJAAN KEFARMASIAN
SUB KOMITE PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, RISET DAN HUBUNGAN ANTARDEPARTEMEN
Gambar 1. Struktur Organisasi Komite Farmasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
1. Mengawasi terjaminnya mutu pelayanan farmasi sesuai perkembangan IPTEK Kefarmasian dan tuntutan kebutuhan masyarakat. 2. Mengawasi terciptanya kerja sama yang harmonis di kalangan staf farmasi antarpribadi dan antarbidang dan menyelesaikan secara cepat dan tepat setiap persoalan atau konflik yang muncul. 3. Membina dan mengembangkan staf farmasi, bukan hanya dalam penguasaan IPTEK atau keterampilan dalam bidangnya, tetapi juga memiliki sopan santun dan tatakrama dalam tutur kata dan prilaku dalam berkomunikasi serta mampu memimpin dan menjadi panutan SDM dilingkungannya.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Wewenang Komite Farmasi
Komite Farmasi
1. Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga farmasi. 2. Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan, pemeliharaan perbekalan farmasi dan pengembangan pelayanan farmasi. 3. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan farmasi. 4. Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektivitas pemakaian perbekalan farmasi di rumah sakit. 5. Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf farmasi. 6. Membentuk tim khusus yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan farmasi. 7. Memberikan rekomendasi tentang kerja sama antar rumah sakit, fakultas farmasi dan institusi pendidikan kesehatan lainnya.
Komite Farmasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang secara organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin pelaksanaan pelayanan farmasi, pendidikan dan penelitian, pelatihan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan sesuai dengan struktur staf farmasi fungsional dalam lingkup RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tugas Komite Farmasi 1. Membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan farmasi, kebijakan prosedur, serta memantau pelaksanaannya.
85
Bachtiar Saruddin, Peranan Komite Farmasi Sebagai Badan Normatif Nonstruktural di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Staf Farmasi Fungsional (SFF) Staf Farmasi Fungsional adalah kelompok farmasi yang bekerja di bidang farmasi dalam jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Staf Farmasi Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu komite farmasi menyusun pedoman, standar dan prosedur tetap (Protap) dalam penyelenggaraan dan pengendalian pelayanan farmasi. 2. Membantu komite farmasi memonitor dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka penjaminan mutu pelayanan dan pemeliharaan etika profesi. 3. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia, saranan dan logistik di bidangnya sesuai dengan perkembangan IPTEK farmasi dan visi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 4. Menyelenggarakan pendidikan farmasi S1, Profesi, Spesialis Farmasi, serta pengembangan profesi berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Membantu Instalasi Farmasi dan instalasi terkait, mengkoordinir staf farmasi di bidang masing-masing yang bertugas melaksanakan pelayanan farmasi yang paripurna termasuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. TATA KERJA Mengingat kompleksnya tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diemban oleh Komite Farmasi, maka diperlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Secara administratif tata kerja Komite Farmasi adalah sebagai berikut : 1. Rapat Pleno : dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan untuk membahas masalah yang bersifat umum. 2. Rapat Rutin : dilakukan minimal sekali dalam sebulan untuk membahas masalah yang bersifat terbatas. 3. Rapat Darurat : dilakukan sewaktu-waktu jika timbul masalah mendesak yang harus diselesaikan. 4. Menetapkan tugas dan kewajiban Komite Farmasi, termasuk pertanggung jawaban terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan Untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya, Komite Farmasi menyusun Peraturan Rumah Tangga. Hubungan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Farmasi dengan Direktur dalam penyelesaian masalah digambarkan seperti pada gambar 2.
KOMITE FARMASI 4
3
5 6 2
Panitia Ad Hoc
DIRUT/ DIREKSI 8
7
MASALAH 1
Gambar 2. Hubungan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Farmasi dengan Direktur dalam penyelesaian masalah
Penyelesaian masalah Internal Masalah yang terjadi di lingkungan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo akan dibahas oleh panitia Ad Hoc atau langsung dalam sidang pleno Komite Farmasi. Panitia Ad Hoc membahas permasalahan yang ditemukan, dan hasilnya akan dilaporkan ke Komite Farmasi. Masalah yang bersifat substansial dapat diselesaikan di jajaran Komite Farmasi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama. Apabila masalah yang timbul kompleks dan menyangkut hubungan antar instalasi dalam lingkup RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, maka Komite Farmasi mengadakan rapat pleno dengan Direktur Utama/ Direksi dengan mengundang unit yang terkait untuk mendapatkan kesepakatan pemecahan masalah. Secara terpadu dan menyeluruh Komite Farmasi memberikan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pengelolaan profesional di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan penyelesaian masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan pengelolaan tersebut. Sebaliknya Direktur Utama dapat meminta pertimbangan kepada Komite Farmasi secara tertulis atau lisan mengenai masalah-masalah profesi yang ditemukan dalam pengelolaan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penyelesaian Masalah Eksternal Masalah yang datang dari luar RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melalui Direktur Utama/ Direksi diteruskan ke Komite Farmasi, dan dibahas sesuai dengan unit yang terkait. Hasil pembahasan dilaporkan kembali ke sidang pleno Komite Farmasi yang selanjutnya akan di laporkan kepada Direksi. URAIAN TUGAS Ketua Komite Farmasi 1. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan standar pelayanan farmasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
86
Majalah Farmasi dan Farmakologi, Vol. 15, No. 2 – Juli 2011, hlm. 83 – 88
2. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan etika profesi. 3. Mengkoordinir pengaturan kewenangan profesi anggota staf farmasi di bagian masing-masing. 4. Mengkoordinir pengembangan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 5. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang penerimaan tenaga farmasi untuk bekerja di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, setelah mendapat usulan dari anggota. 6. Merencanakan, mengusulkan sarana prasarana dan alat yang diperlukan, mengelola fasilitas yang digunakan oleh Komite farmasi. 7. Menandatangani surat dan disposisi. 8. Mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua bila berhalangan. 9. Mengawasi dan membina anggota Komite Farmasi
6. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua komite farmasi.
Wakil Ketua Komite Farmasi
Sub Komite Mutu Pekerjaan Kefarmasian
1. Membantu dan mewakili ketua apabila ketua berhalangan melaksanakan tugas. 2. Melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan ketua komite farmasi atas rekomendasi dari ketua Sekretaris Komite Farmasi 1. Mengelola kesekretariatan dan keuangan komite farmasi. 2. Menyusun perencanaan anggaran dan usulan kebutuhan sarana dan prasarana alat yang diperlukan untuk kegiatan komite farmasi. 3. Menyusun kegiatan dan prioritas kegiatan tahunan. 4. Mengatur pelaksanaan rapat pleno, rutin dan darurat yang menyangkut : Jadwal acara dan tempat rapat Peserta rapat Dan lain – lain 5. Merekam hasil rapat pleno, rutin dan darurat komite farmasi dan membuat notulennya.
Sub Komite Etik Dan Hukum Etika Kefarmasian Melindungi pasien dan masyarakat terhadap pekerjaan kefarmasian Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian Sub Komite Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Riset Serta Hubungan Antar Departemen Mengadakan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Riset Menyeleksi tenaga farmasi dari luar Rumah Sakit yang akan bekerja di Rumah Sakit
Sertifikasi dan Registrasi Menyusun standar pelayanan, kebijakan, prosedur serta pekerjaan kefarmasian Pembinaan, pengawasan pekerjaan kefarmasian Anggota Komite Farmasi 1. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan kefarmasian, peningkatan dan pemulihan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian pengembangan masing-masing staf farmasi yang bersangkutan. 2. Pemantauan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan obat. 3. Memberikan asupan kepada komite farmasi tentang penerimaan tenaga farmasi untuk bekerja di staf Farmasi yang bersangkutan. 4. Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi.
Bachtiar Saruddin, Peranan Komite Farmasi Sebagai Badan Normatif Nonstruktural di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
87
Gambar 3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, dengan posisi Komite Farmasi dan Staf Farmasi Fungsional
88
Majalah Farmasi dan Farmakologi, Vol. 15, No. 2 – Juli 2011, hlm. 83 – 88
Halaman ini sengaja dikosongkan
