PERAN SERIKAT BURUH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH DI PT. GLORIA SATYA KENCANA GUNUNGN SINDUR PARUNG BOGOR Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun oleh: AINUN NAJIB NIM: 109054100009
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/ 2016 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 4 Juni 2016
Ainun Najib
ABSTRAK
Ainun Najib Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-Hak Buruh di PT. Gloria Satya Kencana Meskipun sudah jelas dipaparkan pengertian mengenai buruh dan upah dalam undang-undang ketenagakerjaan, pada prosesnya pekerja atau buruh masih jauh dari kata sejahtera sehingga posisi mereka seolah menjadi korban ekploitasi para pengusaha. Sedangkan sebagai partner dari industri, pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan “kembalian-hak” sebagai hasil pelaksana industri. Untuk itu pekerja harus memiliki kekuatan untuk menghilangkan permasalahan pemenuhan hak-hak mereka, seperti rendahnya pengupahan, buruknya kondisi pelayanan kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Tetapi secara individu pekerja tidak mampu untuk memperjuangkan hak-haknya melawan hebatnya kombinasi antara pemodal dan manajemen dimana mereka mempunyai kekuasaan, uang dan pengaruh. Sehingga buruh harus mengetahui dan memahami bahwa dengan posisi mereka sebagai buruh dan perseorangan tidak akan banyak yang bisa dicapai. Untuk itu diperlukan penyatuan kekuatan antara para buruh di suatu perusahaan untuk memperkuat posisi dan menjamin kesejahteraan mereka. Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja/buruh ada beberapa pilar yang sangat berperan dalam penegakan serta melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu pilar itu adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Untuk itu, penelitian ini akan memaparkan peran serikat buruh dalam hal memperjuangkan dan melindungi hak-hak anggotanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana serikat buruh menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak buruh yang bekerja di PT. Gloria Satya Kencana dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk rumusan masalah deskriptif yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 3 orang informan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum semua hak-hak buruh di PT. Gloria Satya Kencana tersebut terpenuhi secara sempurna. Misalnya untuk pemenuhan kebutuhan akan penyediaan sarana komunikasi, konslutasi dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
Kata kunci: Peran Serikat Buruh, Hak-Hak Buruh
i
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya serta limpahan anugerah yang tak terhitung penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran
Serikat Buruh dalam
Perlindungan Hak-hak Buruh di PT. Gloria Satya Kencana, Gn. Sindur Parung, Bogor” dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat nya. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk ayahanda dan ibunda tercinta, yang tidak pernah lelah dan sabar dalam membantu penulis untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis. Dan penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dr. Arief Subhan, M.A. selaku Dekan Fakultasb Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Bapak Dr. Suparto, S.Ag. M.Ed. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik. Ibu Dr. Hj. Raudhanah, M.Ag. selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum. Dr. Suhaimi, M.Si. selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. 2. Ibu Lisma Dyawati Fuaida, M.Si. selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial. Ibu Nunung Khairiyah, MA selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial. 3.
Bapak Budi Rahman Hakim, MSW selaku Pembimbing yang sudah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas waktu,
iii
tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan kepada penulis demi terselesaikan nya penelitian ini. 4. Kepada Tim Penguji Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini. 5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya Program Studi Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas. 6. Kepada Serikat Pekerja Logam, Elektronik, & Mesin (Indonesia Metal, Electronics, and Machine Workers Union) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Gloria Satya Kencana/ Magna Furniture atas izin dan informasi yang diberikan guna penyelesaian skripsi ini. 7. Sahabat yang sudah bagaikan saudara yang tak lelah memberi doa, berbagi suka dan duka, mengangkat kala penulis terjatuh, dan pengingat kala salah melangkah Slamet Nurmawanto, Raditya Pradiptassa, Hairul Saleh, Ahmad Ghazali, Gardika Kay Rizka, Momba Donna Sari, Fatkhur Rohman, M. Nizar Hakim. semoga kelak kita berkumpul teriring tawa dan suka penuh kesuksesan. Dan juga untuk mereka yang senaniasa mendukung serta membantu tetapi tidak bisa disebutkan satu per satu. 8. Kawan-kawan Keluarga Besar KESSOS 2003-2015, HMI KOMFAKDA Cabang Ciputat, yang telah menjadi tempat yang nyaman untuk berproses, berjuang, belajar, dan berkawan bagi penulis.
iv
9. Partner terbaik yang tak lelah mendoakan, penyemangat saat mulai menyerah, penyejuk saat amarah, dan pendengar yang setia, Ajeng Retno Kusumawati. Semoga semua niat baik kita diijabah oleh Allah SWT. Amin.
Ciputat, 4 Juni 2016 Penulis,
Ainun Najib
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK .........................................................................................................i KATA PENGANTAR .......................................................................................ii DAFTAR ISI ......................................................................................................v DAFTAR TABEL .............................................................................................ix DAFTAR GAMBAR .........................................................................................x DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................1 B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ........................................................5 C. Tujuan Penelitian ....................................................................................6 D. Manfaat Penelitian ..................................................................................6 1. Manfaat Akademis ............................................................................6 2. Manfaat Praktis .................................................................................7 E. Tinjauan Pustaka .....................................................................................7 F. Metode Penelitian....................................................................................9 1. Pendekatan Penelitian .......................................................................9 2. Metode Penentuan Lokasi Penelitian ................................................9 3. Teknik Pengumpulan Data ................................................................9 a. Observasi .....................................................................................9
vi
b. Wawancara ..................................................................................10 c. Dokumentasi ...............................................................................10 4. Keabsahan Data .................................................................................11 G. Pedoman Penulisan Skripsi .....................................................................12 H. Sistematika Penulisan .............................................................................12
BAB II KAJIAN TEORI A. Buruh .......................................................................................................14 B. Hak Buruh ...............................................................................................16 1. Hak Bersifat Ekonomis .....................................................................17 2. Hak Bersifat Politis ..........................................................................17 3. Hak Bersifat Medis ...........................................................................17 4. Hak Bersifat Sosial ...........................................................................18 C. Serikat Buruh ...........................................................................................18 D. Peran Serikat Buruh/Serikat Pekerja .......................................................22 1. Peran Serikat Buruh Menurut ILO (International Labor Organization) .....................................................................................24 2. Peran dan Fungsi Serikat Pekerja: Intisari dari UU Serikat Buruh/Serikat Pekerja No. 21 Th. 2000 .................................27 3. Peran dan Fungsi Serikat Prekerja/Serikat Buruh Menurut UU RI .................................................................................................30 E. Kontrol Terhadap Serikat Buruh .............................................................32 F. Kondisi dan Resistensi Buruh .................................................................34
vii
BAB III PROFIL SPSI-LEM CABANG BOGOR DAN PUK SP-LEM DI PT. GLORIA SATYA KENCANA A. SPSI-LEM CABANG BOGOR ..............................................................38 1. Sejarah FSP LEM-SPSI ......................................................................38 2. Visi dan Misi ......................................................................................39 3. Fungsi Serikat Buruh/Pekerja .............................................................39 4. Lambang dan Makna ..........................................................................40 5. Struktur organisasi DPC FSP LEM SPSI Kab. Bogor Periode 2011-2016 ...........................................................................................41 6. Tugas dan Fungsi Pengurus DPC FSP LEM SPSI Kab. Bogor Periode 2011-2016 ..............................................................................41 B. PUK SP-LEM DI PT. GLORIA SATYA KENCANA ...........................45 1. Sejarah PUK SP-LEM ........................................................................45 2. Perjanjian Kerja Bersama 2014-2016 .................................................46 3. Struktur Organisasi Pengurus PUK SP-LEM SPSI ............................50 4. Tugas dan Fungsi Pengurus PUK SP-LEM SPSI...............................50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS A. Profil Informan .......................................................................................52 B. Temuan dan Analisis ...............................................................................54 a. Melindungi dan Memperjuangkan Perbaikan Upah ...................56 b. Melindungi Pekerja Terhadap Ketidakadilan dan
viii
Diskriminasi ................................................................................57 c. Memperbaiki Kondisi Kerja dan Melindungi Lingkungan Kerja ............................................................................................58 d. Mengupayakan Agar Manajemen Mendengarkan Suara Pekerja Sebelum Membuat Keputusan ....................................................59 e. Mencegah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja ....................61 f. Perjanjian Kerja Bersama ............................................................63 g. Menangani keluh kesah anggota .................................................64 h. Menyediakan manfaat lainnya (untuk kesejahteraan anggota) ...66 i. Menyediakan sarana komunikasi ................................................68 j. Meningkatakan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan .........................................................70 k. Melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan Pekerja..73
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................73 B. Saran .......................................................................................................74 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Informan Penelitian .............................................................................53
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Lambang Organisasi SPSI-LEM .....................................................40 Gambar 3.2 Struktur Pengurus SPSI Kab. Bogor ...............................................41 Gambar 3.3 Struktur Organisasi PUK SP LEM-SPSI ........................................50
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Persetujuan Pembimbing
Lampiran 2
Surat Izin Penelitian
Lampiran 3
Surat Persetujuan Penelitian
Lampiran 4
Pedoman Wawancara Mendalam dengan Pengurus Cabang dan PUK SPSI-LEM PT. Gloria Satya Kencana
Lampiran 5
Pedoman Wawancara Mendalam dengan Anggota PUK SPSI-LEM PT. Gloria Satya Kencana
Lampiran 6
Transkrip Wawancara Sugimin
Lampiran 7
Transkrip Wawancara Gozali Sahwan
Lampiran 8
Transkrip Wawancara Pernadi
Lampiran 9
Dokumentasi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Industri atau perusahaan adalah kombinasi dari modal, manajemen dan pekerja. Mereka adalah suatu kesatuan yang terpisah dan mempunyai motivasi yang berbeda. Pemodal adalah yang menanamkan modal dengan perhatian utama mereka adalah untuk mendapat keuntungan semaksimal mungkin. Manajemen selalu berada disana untuk melindungi kepentingan dari para pemodal. Kemudian aspek berikutnya yang tidak kalah penting di dalam proses perindustrian adalah pekerja atau buruh. Menurut Prof. Imam Soepomo Buruh adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan, dalam hubungan kerja dengan menerima upah.1 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.2
ُ ْير أَع طوا ََ ل أَجْ َرهُ األَ ِج ََ َع َرقُ َُه َي ِجفَ أَنَْ َق ْب “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).
1
Iman Soepomo, Penghantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 2003). h. 28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bab I, Pasal 1 ayat 30. 2
1
2
Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Meskipun sudah jelas dipaparkan pengertian mengenai buruh dan upah, pada prosesnya pekerja atau buruh masih jauh dari kata sejahtera sehingga posisi mereka seolah menjadi korban ekploitasi para pengusaha. Sedangkan sebagai partner dari industri, pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan “kembalian-hak” sebagai hasil pelaksana industri. Untuk itu pekerja harus memiliki kekuatan untuk menghilangkan permasalahan pemenuhan hak-hak mereka, seperti rendahnya pengupahan, buruknya kondisi pelayanan kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Tetapi secara individu pekerja tidak mampu untuk memperjuangkan hakhaknya melawan hebatnya kombinasi antara pemodal dan manajemen dimana mereka mempunyai kekuasaan, uang dan pengaruh. Sehingga buruh harus mengetahui dan memahami bahwa dengan posisi mereka sebagai buruh dan perseorangan tidak akan banyak yang bisa dicapai. Untuk itu diperlukan penyatuan kekuatan antara para buruh di suatu perusahaan untuk memperkuat posisi dan menjamin kesejahteraan mereka. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.3 Kesejahteraan pekerja/buruh merupakan aspek yang tidak kalah penting didalam dunia 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bab I, Pasal 1 ayat 31.
3
perindustrian.
Bilamana
hak-hak
buruh
tersebut
tidak
terpenuhi,
akan
menimbulkan permasalahan diantara buruh dan pemilik usaha. Untuk itu dirasakan perlunya menciptakan hubungan yang harmonis diantara kedua belah pihak agar proses produksi terus berlanjut dan para buruh melakukan pekerjaannya tanpa tekanan serta diberlakukan adil sebagaimana hak dasarnya sebagai manusia. Namun, siapakah yang dapat menjamin atau paling tidak mengusahakan agar hak-hak buruh tersebut dipenuhi? Salah satu komitmen Bangsa Indonesia terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terkandung dalam sila kedua Pancasila, dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Selanjutnya, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya secara tegas mengatur jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia yang paling utama, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Bahkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dirumuskan tiga tahun sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa (Universal of Human Rights) 1948 dicetuskan. Salah satu perlindungan hak asasi manusia yaitu asas principle of liberty (prinsip kebebasan) dalam bidang hubungan kerja di Indonesia terdapat dalam Pasal 28 D Ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 4 Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara memandang 4
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, pasal 28D ayat 2, Trinity. 2013. Cetakan ke-12. h.16.
4
segala perbedaan yang ada pada diri seseorang berhak mendapatkan dan melakukan pekerjaan serta menerima imbalan secara adil. Selain dalam bentuk undang-undang agaknya dirasakan perlu adanya badan yang bergerak untuk mengorganisir para buruh untuk membangun solidaritas dan kekuatan dalam memperjuangkan kesejahteraannya. Untuk itu, dalam bagian umum penjelasan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyatakan bahwa serikat pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang armonis, dinamis dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh didasarkan pada Pasal 28 E perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi ILO (Internasional Labour Organization) Nomor 98 Tahun 1949, tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan berserikat di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.18. Tahun 1956, tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. Dengan telah diratifikasinya Konvensi ILO No 98 Tahun 1949, tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan
5
Berserikat serta diundangkannya Undang-Undang Nomor No 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka bidang perburuhan sesungguhnya telah berubah secara radikal. Kebebasan untuk mendirikan organisasi buruh telah dimanfaatkan oleh para aktivis perburuhan untuk mendirikan organisasi dengan bermacam nama dan bermacam orientasi kepentingan. Namun secara prinsip, organisasi buruh dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan buruh, khususnya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup dan melindungi hak-hak buruh.5 Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja/buruh ada beberapa pilar yang sangat berperan dalam penegakan serta melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu pilar itu adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Sejarah telah membuktikan bahwa peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang betul-betul mandiri (independence) dan konsisten dalam memperjuangkan hakhak buruh. Umumnya pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan hak-haknya, dengan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh akan meningkatkan bargaining baik secara individu maupun keseluruhan. Misalnya saja di PT. Gloria Satya Kencana yang sebelum berdirinya serikat buruh di PT tersebut kondisi pengupahan dan jaminan untuk keselamatan 5
Payaman J. Simanjuntak, Undang-undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh; Buku Panduan The New Law on Trade unions; A Guide. (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002). h. 10.
6
kerja sangat jauh dari kata layak. Upah buruh dibayarkan hanya berdasarkan perhitungan perusahaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh buruh dan keselamatan kerja yang menjadi tanggungjawab pribadi buruh tanpa adanya tunjangan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, sejak serikat buruh hadir di PT tersebut, kondisi pengupahan, kesehatan dan jaminan keselamatan kerja menjadi lebih baik. Pengupahan dibayarkan sesuai dengan standar upah minimum regional yang telah ditetapkan. Selain itu, para buruh juga kini telah mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hak-hak buruh tersebut dapat terpenuhi atas perjuangan serikat buruh yang didirikan pada tahun 2013 lalu. Hal tersebut adalah satu dari banyak hak buruh yang harus dipenuhi sebagai upaya perbaikan kondisi perburuhan di Indonesia dan PT. Gloria Satya Kencana Khususnya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti bermaksud mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan di Lokasi Industri Gunung Sindur, dimana terdapat Serikat Buruh yang menjadi serikat buruh pertama di lokasi tersebut dengan judul penelitian “PERAN SERIKAT BURUH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH DI PT. GLORIA SATYA KENCANA, GN. SINDUR PARUNG, BOGOR”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan untuk membatasi ruang lingkup dan objek yang akan di teliti agar pelaksanaan kegiatan penelitian tidak terlalu meluas dan disesuaikan dengan keterbatasan
7
kemampuan. Oleh karena itu penulis membatasi hanya pada Peran Serikat Buruh dalam Perlindungan Hak-Hak Buruh di PT. Gloria Satya Kencana. 2.
Perumusan Masalah Yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana peran serikat buruh dalam perlindungan hak-hak buruh di PT. Gloria Satya Kencana.
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana serikat buruh menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak buruh yang bekerja di PT. Gloria Satya Kencana. D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian skripsi ini adalah: 1.
Manfaat Akademik Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai bahan rujukan tambahan referensi bagi bidang studi Kesejahteraan Sosial dan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
2.
Manfaat Praktis a. Sebagai bahan informasi awal untuk penelitian lebih lanjut. b. Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis berkaitan dengan konsep maupun metodologi dan pengetahuan tentang peran serikat buruh dalam perlindungan hak-hak buruh di PT. Gloria Satya Kencana. c. Bagi masyarakat hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya buruh.
8
E. Tinjauan Pustaka Dalam menyusun skripsi ini, penulis merujuk pada buku dan penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan dengan objek yang sama untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan referensi adalah: 1. Dwi Pujiastuti, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Peranan Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di PT. Air Mancur Karanganyar”. Skripsi ini meneliti mengenai Peranan SP dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis PT. Air Mancur adalah dengan melindungi hak anggota, turut serta menjaga ketertiban demi kelangsungan
produksi,
menyalurkan
aspirasi
secara
demokratis,
mengembangan keterampilan dan keahlian anggota, ikut memajukan perusahaan, memperjuangankan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
2. Teti, Fakultas Hukum, Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Surnatera Utara, dengan judul “Tugas dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)” dengan pembahasan mengenai peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sejauh mana hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagaimana peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya Pemutusan Hubungan kerja (PHK).
9
3.
Geger Teguh Priyo Sampurno, Konsentrasi Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul “Efektivitas Peranan Serikat Pekerja dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama” (Studi di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. Ekamas Fortuna Kabupaten Malang). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana efektivitas peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja PT. Ekamas Fortuna dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama di PT. Ekamas Fortuna serta faktor-faktor penghambat efektivitas peranan serikat pekerja dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan SPSI unit kerja PT. Ekamas Fortuna dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama mengalami beberapa hambatan sehingga peranan SPSI unit kerja PT. Ekamas Fortuna dapat dikatakan belum efektif.
F. Metode Penelitian Untuk memperoleh data sesuai dengan apa yang diperlukan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:
1.
Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitian tersebut dimaksudkan agar penelitian ini dapat lebih fokus pada contoh kasus yang sesuai dengan permasalahan penelitian.
10
2.
Metode Penentuan Lokasi Penelitian Metode penentuan lokasi penelitian ini dengan menggunakan metode Purposive. Metode Purposive adalah teknik penentuan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada, lokasi wilayah yang dekat dengan wilayah perindustrian dan tentunya banyak objek penelitian yang berdomisili di wilayah tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Gunung Sindur, Gg. Intan 2 Parung-Bogor.
3.
Teknik Pengumpulan Data Data merupakan perwujudan dari informasi dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya, dan instrument yang di gunakan adalah : a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomenal sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik observasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Peran Serikat Buruh dalam Perlindungan Hak-Hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana. b. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak,
yaitu
pewawancara
(interviwer)
yang
mengajukan
pertanyaan dan diwawancarai (interviewe) yang memberi Jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pewawancara yang dimaksud adalah
11
Penulis dan pihak diwawancarai adalah buruh. Wawancara akan dilakukan
dengan
menggunakan
pedoman
wawancara
agar
pertanyaan terarah. Penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini, sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif yang diambil, yaitu purposive sampling, adalah informan yang diambil berdasarkan tujuan, alasan atau pertimbangan tertentu.6 Teknik pengambilan informan didasarkan pada kelompok sampling dengan identifikasi dari pengelompokan informan. Adapun kelompok informan yang diwawancarai dibagi beberapa kelompok, 1) pengurus serikat buruh dan 2) anggota serikat buruh. c. Dokumentasi adalah Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karyakarya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.7 Adapun dokumentasi yang dijadikan data pada penelitian ini bersumber dari profil serikat buruh Federasi Serkat Pekerja Logam Elektroik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
4. Keabsahan Data Keabsahan data adalah, data yang diperoleh data yang telah teruji dan valid, dalam hal ini peneliti menulis keabsahan data diujikan lewat
6
Lexy J. Moleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), Cet-ke20, h.135. 7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.240.
12
diskusi atau sharing terhadap teman sejawat, referensi teori dan melihat realitas sosial serta tentang isu-isu yang sedang berkembang, karena itu peneliti melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan data yang relevan. Selain itu teknik untuk keabsahan data yang berikutnya adalah dengan Triangulasi sumber yang berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.8 Sebagai gambaran atas data yang telah dikumpulkan dari sumber yang berbeda sebagai cara perbandingan data yang didapat dari observasi dan wawancara. Penulis melakukan wawancara dari informan yang satu ke informan yang lain, dan melakukan wawancara terhadap hasil dari observasi.
G. Pedoman Penulisan Skripsi Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini adalah menggunakan "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)" yang diterbitkan oleh CeQDA (Center For Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah, 2007.9
H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, setiap bab dirinci kedalam sub-sub sebagai berikut :
8
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 5th ed, (Bandung: CV Alvabeta, 2007). h.
83. 9
Hamid Nasuhi, dkk., Idris Thaha, ed., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) (Jakarta: CeQDA (Center for Quality Development and Assurance, 2007).
13
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dengan sub bab penjelasan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,
teknik
pengumpulan
data
yang
berupa
wawancara, dokumentasi, teknik penulisan. Kemudian
observasi, sistematika
penulisan. BAB II
TINJAUAN TEORITIS
Bab ini akan menguraikan pengertian pekerja/buruh, serikat pekerja, peran serikat pekerja berdsarkan buku pegangan yang dikeluarkan oleh ILO. BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN
Bab ini akan memaparkan profil Federasi Serikat Pekerja Logam Elektroik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. BAB IV
TEMUAN DAN ANALISA DATA
Bab ini berisikan tentang temuan lapangan dan anaisis mengenai peran Peran Serikat Buruh dalam Perlindungan Hak-Hak Buruh di PT. Gloria Satya Kencana. BAB V
PENUTUP
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penulis.
BAB II KAJIAN TEORI
A. Buruh Menurut Marx dan Engels, manusia memperoleh harkat kemanusiaannya melalui bekerja. Lewat pekerjaan tersebut terbentuklah suatu karya yang membangun realitas sosial. Kekaryaannya diperoleh dengan menjual jasa, bahkan dalam sistem kapitalis pekerja dituntut bekerja dari yang ia perlukan sehingga menimbulkan surplus value. Kekuasaan pekerja/buruh hanya terdapat pada proses atau metode produksi, sedangkan modal dan alat-alat produksi dikuasai oleh pengusaha.1 Pekerja/buruh merupakan orang yang bekerja dan terikat pada proses ketenagakerjaan dalam proses produksi di sebuah industri atau perusahaan dengan menerima upah atas kerja yang dilakukannya. Dalam pekerjaannya, buruh terikat pada pengusaha yang memberikan upah atas kerja yang telah dilakukannya. Menurut Trimurti, buruh adalah orang yang bekerja pada orang atau golongan lain, mendapat upah, tetapi tidak mempunyai hak atas alat produksi dan produksinya.2 Berkaitan dengan pemaparan tersebut, buruh menurut hemat Wahyudi adalah sebagai berikut:3 “Dengan demikian pengertian buruh meliputi tenaga kerja tetap, yaitu tenaga di bidang-bidang administatif, prosessing di lapangan, transport dan lain-lainnya. Termasuk didalamnya buruh harian tetap, buruh tidak tetap, buruh harian lepas, buruh borongan serta maro (Perjanjian membagi dua
1
Tony J. Watson, Sociology of Work & Industry. (London: Routledge, 1997) h. 69-71. Trimukti, Sk. Perjuangan Buruh. (Jakarta: Widjaya, 1951) h. 10. 3 Sarjana Sigit Wahyudi, Ketika Sarbupri Mengguncang Pabrik Karung Delangu 1948, Sebuah Studi Awal dari Pemberontakan PKI Madiun. (Semarang: CV Aini dan Bendera, 2001) h. 31. 2
14
15
hasil tanah antara penggarap dan pemilik tanah (pd masyarakat Jawa dan Sunda).” Sedangkan pengertian buruh menurut undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 (3) adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.4 Para pekerja di perusahaan pada mulanya digolongkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah pekerja operasional atau kadang-kadang disebut pekerja kasar. Mereka pada umumnya bekerja dengan mesin-mesin sehingga pakaiannya cepat kotor. Supaya tidak cepat kotor, pakaian pekerja kasar tersebut biasanya diberi warna biru dan kemudian dinamakan blue-collar workers atau pekerja kerah biru. Di negara Barat mereka juga disebut labourers dan di Indonesia sering disebut buruh.5 Kelompok kedua adalah pekerja yang melakukan kegiatan di kantor. Mereka biasanya memakai baju kerah putih atau white collar. Karena sifat pekerjaannya, pakaian putih tersebut tidak cepat kotor. Mereka kadang-kadang disebut employees atau karyawan. Istilah yang lebih tepat untuk semua adalah pekerja atau workers, mencakup pekerja kerah putih dan pekerja kerah biru di perusahaan serta pekerja mandiri dan pekerja keluarga. Pengertian pekerja lebih luas daripada buruh, dan penggunaan istilah pekerja lebih tepat daripada buruh.6 Apapun istilah yang digunakan untuk penyebutan bagi para buruh/pekerja, mereka tetaplah pihak yang di upah oleh pihak pengusaha dan tidak memiliki hak
4
ILO, Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia; Major Labour Laws of Indonesia. (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004). h. 7. 5 Payaman J. Simanjuntak, Undang-undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh; Buku Panduan The New Law on Trade unions; A Guide. (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002). h. 9. 6 Payaman J. Simanjuntak, Undang-undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh; Buku Panduan The New Law on Trade unions; A Guide. h. 9.
16
atas alat-alat produksi di perusahaan terkait dan berada di posisi rentan sehingga membutuhkan perlindungan. Kemudian, dari uraian-uraian diatas dalam hubungannya dengan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa buruh/pekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap orang yang bekerja pada PT. Gloria Satya Kencana. Baik yang termasuk ke dalam bagian manajemen pabrik maupun yang masuk ke dalam golongan produksi atau pekerja kasar yang juga disebut sebagai blue-collar workers. Dalam praktiknya, pekerja/buruh yang dapat menjadi anggota serikat pekerja hanyalah pekerja/buruh yang berada di bagian produksi, karena pekerja/buruh yang termasuk ke dalam manajemen pabrik dianggap sebagai bagian dari pihak pengusaha atau pemilik pabrik.
B. Hak Buruh Hak buruh menurut ICDHRE (Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment) adalah suatu kehendak atau kepentingan yang dilindungi oleh aturan-aturan tata tertib (hukum atau peraturan perundangan) yang berlaku. Secara umum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Tentang Ketenagakerjaan, hak buruh jika dikaitkan dengan hubungan kerja, maka hak buruh yang harus ada adalah hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat, hak atas upah, istirahat, jaminan keselamatan, dan kesehatan kerja. Kemudian hak-hak buruh tersebut dirangkum oleh ICDHRE (Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment) menjadi beberapa kategori antara lain sebagai berikut:7
7
www.ngo.or.id/icdhre/bukusakuburuh.html diakses pada 13 Maret 2016 Pada pukul 12.12 WIB.
17
1. Hak Bersifat Ekonomis Adalah hak yang diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang yang harus dibayarkan pengusaha kepada buruh pada suatu periode yang telah ditentukan, meliputi: a) Hak atas upah b) Hak atas fasilitas perumahan c)
Hak atas tunjangan hari tua
d) Hak atas tunjangan-tunjangan lain yang berhubungan dengan perkerjaan buruh 2.
Hak Bersifat Politis Merupakan hak yang berkaitan dengan hak-hak buruh sebagai warga negara. Meliputi: a)
Hak untuk membentuk serikat buruh
b) Hak untuk menjadi anggota serikat buruh c)
Hak untuk melakukan mogok kerja
d) Hak untuk berunding dengan pengusaha e) 3.
Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi
Hak Bersifat Medis Hak yang dihubungkan dengan keselamatan dan kebugaran tubuh, meliputi: a)
Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja
b) Hak atas asuransi kecelakaan kerja c)
Hak atas haid, melahirkan dan menyusui
d) Hak atas istirahat
18
4.
Hak Bersifat Sosial Maksudnya adalah yang berkaitan dengan fungsi individu buruh dalam masyarakat yang meliputi: a)
Hak atas liburan resmi
b) Hak atas peribadatan agama c)
Hak atas cuti kawin
d) Hak atas pembatasan kerja anak
Hak- hak tersebut merupakan kewajiban bagi pengusaha dan pemberi kerja lainnya untuk memenuhi dan membayarkannya kepada buruh, karena hak buruh merupakan hak yang mucul sebagai akibat adanya perjanjian kerja dan hubungan kerja/industrial yang muncul dari perjanjian tersebut. Perjanjian kerja, maupun peraturan kerja yang ada sebagai akibat hubungan industrial yang dijalankan pengusaha dan buruh tersebut, harus secara tegas memuat syarat-syarat kerja yang meliputi hak dan kewajiban pengusaha dan buruh atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Artinya jelas bahwa hak buruh merupakan hak yang wajib dibayarkan oleh pengusaha setelah buruh selesai bekerja dalam rangka memenuhi kesejahteraannya.
C. Serikat Buruh Manusia mengorganisasi diri untuk menjadi kuat, untuk mengembangkan kekuasaan. Bagi kaum buruh, bersatu atau tetap terberai, merupakan hal berada atau tidak berada. Dengan tidak memiliki alat produksi, atribut par excellence dari
19
kekuatan dan kekuasaan, kaum buruh telah mencari dan menemukan alternatif pada kepemilikan material di dalam persatuan, organisasi dan aksi bersama.8 Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja/buruh ada beberapa pilar yang sangat berperan dalam penegakan serta melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu pilar itu adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Menurut Watson, serikat buruh merupakan suatu himpunan pekerja yang dibentuk unuk meningkatkan kemampuan mereka menegosiasikan kondisi kerja dan hasil (rewards) dari upaya mereka dengan yang mempekerjakan mereka, dan kadangkala, untuk menunjukkan kepentingan dalam lingkup politik di luar tempat kerja.9 Selain itu, Serikat buruh juga dianggap sebagai suatu organisasi yang anggota-anggotanya
terdiri
dari
para
pekerja
yang
berusaha
untuk
mengorganisasikan dan menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka baik di tempat kerja maupun di masyarakat, serta berusaha untuk mengatur hubungan ketenagakerjaan mereka melalui suatu proses perundingan kolektif (collective bargaining) secara langsung dengan manajemen.10 Perundingan secara kolektif ini dilakukan karena dianggap lebih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perundingan dengan pihak manajemen dibandingkan jika para pekerja atau buruh melakukan perundingan secara individu. 8
Iskandar Tedjasukmana, Surya Tjandra, ed., Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia, (Jakarta: TURC, 2008). h. 137. 9 Tony J. Watson, Sociology of Work & Industry. h. 311. 10 Theodore Caplow, The sociologi of Work. (Minneapolis: Univ. of Minneota Press, 1954). h. 21.
20
Berdasarkan sejarah panjang dunia perburuhan, di Indonesia sendiri pemerintah dipandang berkewajiban unuk melindungi perburuhan, membela hakhak kaum buruh dan memajukan kondisi-kondisi kerja yang adil. Sudah dianggap dengan sendirinya bahwa pemerintah berada di pihak kaum buruh di dalam perjuangan terhadap eksploitasi dan penindasan. Ini adalah sangat wajar karena RI adalah produk dari suatu revolusi di mana kaum buruh mempunyai suatu bagian yang aktif.11 Berdirinya FBSI pada tanggal 20 Februari 1973 yang kemudian berubah menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada tahun 1985 telah membuka sejarah baru bagi kaum buruh di Indonesia. Kaum buruh di Indonesia telah mampu mempersatukan dirinya dalam satu wadah perjuangan dan satu tujuan bersama, yaitu suatu organisasi di bidang perburuhan yang bersifat sosialekonomi. Dengan demikian orientasi utama dari wadah organisasi SPSI adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan keluarganya.12 Dalam bagian umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyatakan bahwa pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam
menciptakan
11
hubungan
industrial
yang
harmonis,
dinamis
dan
Iskandar Tedjasukmana, Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia, h. 182. Agus Soedono, Sejarah Kelahiran dan Perkembangan FBSI, (Jakarta: FBSI. 1979). h.
12
24.
21
berkeadilan.13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh didasarkan pada Pasal 28 E perubahan Kedua UndangUndang Dasar 1945 dan Konvensi ILO (Internasional Labour Organization) Nomor 98 Tahun 1949, tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan berserikat di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1956, tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. Dengan telah diratifikasinya Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949, tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan Berserikat serta diundangkannya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka bidang perburuhan sesungguhnya telah berubah secara radikal.
14
Kebebasan
untuk mendirikan organisasi buruh telah dimanfaatkan oleh para aktivis perburuhan untuk mendirikan organisasi dengan bermacam nama dan bermacam orientasi kepentingan buruh, khususnya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup dan melindungi hak-hak buruh. Selain landasan hukum mengenai pembentukan dan pendirian serikat buruh, Indonesia juga mengatur mengenai keanggotaan federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.15 Dengan demikian kebebasan berserikat bagi buruh mutlak adanya dan dilindungi oleh
13
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh diakses pada 15 Maret 2015 dari . www.hukumonline.com/pdf. h. 2. 14 Payaman J. Simanjuntak, Undang-undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. h. 9. 15 Major Labour Laws of Indonesia, Undang-undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 12 tentang keanggotaan. h. 9.
22
undang-undang untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak-hak dan kepentingannya tanpa pandang bulu dan diskriminasi. Karena pada hakikatnya pendirian serikat buruh/serikat pekerja itu sendiri adalah untuk melindungi anggotanya secara keseluruhan.
D. Peran Serikat Buruh /Serikat Pekerja Peranan adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.16 Peran erat kaitannya dengan status,17 dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soerjono Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peranan. Jadi peran adalah tugas dan fungsi ideal yang seharusnya dilakukan seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, sedangkan peranan adalah perwujudan daripada peran ideal itu sendiri. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peran sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat
16
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1132. 17 Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 33.
23
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat”.18 Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Keberadaan individu dalam sebuah organisasi memiliki dampak yang cukup signifikan. Dalam hubungan industrial, serikat buruh memainkan peran yang sangat penting dalam kedudukannya sebagai wakil buruh yang mendorong proses pemenuhan hak dan kewajiban buruh yang menjadi anggotanya. Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, serikat buruh memainkan peranannya dengan cara menjalankan fungsi-fungsinya dalam hubungan industrial. Salah satu dari fungsi serikat buruh ialah mengadakan perundingan dengan pihak majikan mengenai tingkat upah dan kondisi kerja pada perusahaan.19 Perundingan kolektif merupakan suatu cara untuk menyetujui kondisi kerja dan penghargaan (rewards) melalui proses negosiasi antara perwakilan perusahaan dan perwakilan pekerja yang terorganisir secara kolektif.20 Peran atau fungsi serikat buruh lebih lengkapnya akan dijabarkan pada pembahasan berikut mengenai peran serikat pekerja/serikat buruh yang bersumber dari beberapa lembaga.
18
Definisi Peran Menurut Para Ahli, dikases pada 13 Maret 2016 dari http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html 19 Parker SR, dkk., Sosiologi Industri, (Jakarta: Rineka Cipta. 1990). h. 201. 20 Tony J. Watson, Sociology of Work & Industry. h. 313.
24
1. Peran Serikat Buruh Menurut ILO (International Labor Organization)21 a.
Melindungi dan Memperjuangkan Perbaikan Upah Serikat pekerja/serikat buruh menyatukan kepentingan dan hak pekerja dengan satu suara bulat untuk menekan pengusaha agar memberikan upah yang wajar dan layak. Tuntutan pekerja untuk memperoleh upah yang layak tidak akan didengar dan pekerja terpaksa harus menerima begitu saja apa yang ditawarkan pengusaha kalau masing-masing pekerja mengajukan tuntutan sendiri-sendiri dan tidak mau bergabung menjadi satu. Hanya bila pekerja mau bersatu dalam serikat pekerja/serikat buruh, barulah mereka dapat mendesak pengusaha untuk memberikan upah yang layak. Dengan bersatu dalam serikat pekerja/serikat buruh, pekerja dapat membuat perjanjian atau persetujuan kerja dengan pengusaha dan mengawasi agar pengusaha menepati perjanjian itu. Perjanjian atau persetujuan kerja ini juga dapat mencakup hal-hal yang berhubungan dengan hari-hari libur, uang lembur, tunjangan kesehatan, pensiun dan lain-lain. Dewasa ini kondisi ekonomi tidak mengijinkan terjadinya kemajuan. Banyak pekerja yang harus bersiapsiap kehilangan pekerjaan atau merelakan taraf hidupnya turun. Meskipun demikian, pekerja akan mendapatkan jauh lebih banyak kesulitan kalau mereka tidak mempunyai serikat pekerja/serikat buruh untuk menyuarakan kepentingan mereka.22
21
ILO Jakarta, “Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja”, diakses pada 20 Februari 2016 dari www.un.or.id/ilo/bahasa/actrav.htm.pdf h. 7-9. 22 ILO Jakarta, “Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja”, h. 7.
25
b. Melindungi Pekerja Terhadap Ketidakadilan dan Diskriminasi Seorang pekerja tidak akan sanggup berjuang sendirian melawan ketidakadilan di tempat kerja, misalnya, seandainya mereka dipecat secara semena-mena, atau diperlakukan seenaknya oleh atasan. Tetapi bila pekerja itu menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, serikat pekerja/serikat buruh akan bertindak mewakili kepentingannya dan membantunya pada saat ia dikenai tindakan disiplin atau dipecat, serta memastikan agar pekerja itu mendapatkan perlakukan yang adil. Serikat pekerja/serikat buruh dapat saja menyetujui tindakan pihak manajemen dalam menjalankan prosedur yang harus diikuti untuk mendisiplinkan pekerja. Namun, serikat pekerja/serikat buruh juga dapat menekan manajemen guna memastikan bahwa semua pekerja mendapat kesempatan untuk mendapatkan pembelaan yang layak sebagaimana seharusnya dan didengar keterangannya secara adil. Serikat
pekerja/serikat
buruh
juga
bertugas
mengupayakan
kesempatan yang sama bagi pekerja wanita dan mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap kaum pekerja minoritas.23 c. Memperbaiki Kondisi Kerja dan Melindungi Lingkungan Kerja Pekerja menghadapi banyak resiko kesehatan dan keselamatan kerja. Karena itu, serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab menekan pengusaha agar memperbaiki kondisi kerja yang ada. Serikat pekerja
juga
bertanggung
jawab
menekan
pemerintah
agar
memperketat standar hukum yang ada serta mengupayakan agar
23
ILO Jakarta, “Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja”, h. 8.
26
standar-standar dan hukum-hukum yang erat kaitannya dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya.24 d. Mengupayakan Agar Manajemen Mendengarkan Suara Pekerja Sebelum Membuat Keputusan Dengan menyatukan kepentingan bersama, maka, melalui serikat pekerja/serikat buruh, pekerja memiliki kedudukan yang kuat untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat perusahaan. Jadi, meskipun serikat pekerja/serikat buruh terpisah dari manajemen perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh juga mempunyai hak untuk mengetahui rancangan keputusan yang akan diambil pihak manajemen. Selain itu, sebelum membuat keputusan-keputusan penting, pihak manajemen hendaknya juga mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan serikat pekerja/serikat buruh.25 e. Mencegah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Hal ini merupakan bagian tugas serikat buruh untuk berjuang melindungi pekerja-pekerja yang menjadi anggotanya agar mereka tidak sampai diputuskan hubungan kerjanya, dan untuk memastikan agar pekerja mendapatkan jaminan yang memadai untuk dapat terus bekerja. Hal ini jelas tidak mudah, khususnya pada masa-masa sulit yang diakibatkan oleh krisis ekonomi.26
24
ILO Jakarta, “Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja”, h. 8. ILO Jakarta, “Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja”, h. 9. 26 ILO Jakarta, “Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja”, h. 9. 25
27
2. Peran dan Fungsi Serikat Pekerja: Intisari dari UU Serikat Buruh/Serikat Pekerja No. 21 Th. 2000 a. Perlindungan Menjadi anggota, pekerja terlindungi dari tercabutnya hak hidupnya, dimana menyediakan perlindungan akan pekerjaan (job security). Serikat pekerja menjamin bahwa pekerja tidak menjadi korban,
dipermainkan,
dilecehkan
atau
diberhentikan
dari
pekerjaannya tanpa alasan yang jelas.27 b. Peningkatan akan kondisi dan syarat kerja Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mengacu pada kebutuhan akan perkembangan teknologi yang modern dan modernnya kondisi kerja, serikat pekerja berusaha keras untuk meningkatkan kondisi dan syarat-syarat kerja dan hidup anggotanya.28 c. Perjanjian Kerja Bersama Salah satu peran dan fungsi utama serikat pekerja adalah menjamin kepentingan anggotanya melalui perjanjian tawar menawar kolektif. Melalui perjanjian tawar menawar kolektif serikat pekerja berjuang untuk kondisi pengupahan yang lebih baik, kondisi dan syarat kerja yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik bagi anggota dan keluarganya. Dan melalui perjanjian tawar menawar kolektif akan banyak pekerja menjadi anggota karena mereka melihat dan merasakan hal yang baik serta bermanfaat menjadi anggota.29
27
Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 4. Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 4. 29 Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 4. 28
28
d. Menangani keluh kesah anggota Serikat pekerja mewakili anggotanya yang mempunyai keluh kesah dengan membantu mereka dalam mencari dan menangani secara wajar dan adil akan permasalahan dan persoalan yang dimilikinya.30 e. Menyelesaikan perselisihan Serikat pekerja harus mempunyai pengetahuan, kemampuan dan sumber-sumber untuk melakukan negosiasi dan meyelesaikan perselisihan atas nama pekerja.31 f. Menyediakan manfaat lainnya (untuk kesejahteraan anggota) Disamping
menjamin
manfaat
yang didapat
pekerja
dari
pengusaha, serikat pekerja juga menyediakan manfaat lainnya seperti kesehatan, beasiswa, penginapan, rekreasi, asuransi dan sebagainya, bilamana itu memungkinkan.32 g. Sebagai suara pekerja Serikat pekerja adalah wakil pekerja dalam menyuarakan dan menyampaikan pandangan dan permasalahan pekerja serta kondisi sosial saat ini. Karena serikat pekerja adalah tanpa disadari berusaha untuk mengembalikan nilai-nilai yang telah hilang; keamanan (security), keadilan (justice), kebebasan (freedom) dan keyakinan (faith). Nilai-nilai tersebut secara tegas dan melekat pada manusia dimana mereka menemukan martabatnya sebagai manusia (human
30
Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 5. Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 5. 32 Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 5. 31
29
dignity) seperti yang dikatakan oleh Frank Tannenbourn dalam “Philosophy of Labour”.33 h. Menyediakan sarana komunikasi Komunikasi
adalah
sarana
yang
paling
efektif
dalam
menyampaikan suatu pengetahuan atau informasi. Komunikasi harus selalu dipupuk dan dikembangkan dalam serikat pekerja sebagai saran mengadakan hubungan dengan anggotanya, hal itu bisa dilakukan melalui; pertemuan, jurnal atau bulletin, surat kabar, brosur, fasilitas pendidikan dan personal kontak antara pengurus dengan anggota.34 i. Meningkatakan
pelaksanaan
hubungan
industrial
untuk
menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha/manajemen Hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/serikat pekerja dengan manajemen/pengusaha bukan hanya suatu slogan atau usaha dari satu pihak saja untuk mempertahankan tetapi kedua belah pihak. Kita mengingat bahwa pekerja/serikat pekerja-pengusaha/manajemen adalah hubungan jangka panjang (long-term relationships). Jadi sudah sepantasnya jika hubungan jangka panjang tersebut berjalan dengan suasana yang menyenagkan bagi kedua belah pihak. j. Melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan buruh atau serikat buruh lainnya baik secara nasional ataupun internasional Kerjasama dan solidaritas antar sesama buruh baik secara nasional dan internasional adalah suatu hal yang sangat penting untuk 33
Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 5. Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 6.
34
30
meningkatkan pengaruh yang lebih luas, hal ini memungkinkan buruh menjadi lebih terwakili dan mempertinggi kekuatan yang efektif dalam menghadapi tekanan. Kerjasama dan solidaritas serikat buruh adalah kesempatan untuk buruh dalam perwakilan kepentingan secara kolektif menjadi satu, satu suara bulat, berbasis pada keyakinan akan “divided we fall, united we stand”.35 Serikat buruh bisa bergabung dengan organisasi nasional ataupun internasional, bergabung atau bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PSI - Public Services International atau federasi serikat global lainnya (Global Union Federations) ataupun dengan ITUC – International Trade Unions Confederation. Melalui mereka kita akan bergabung bersama dengan jutaan pekerja diseluruh dunia yang berjuang bagi kepentingan dan hak buruh. Melalui bergabung dengan organisasi lain akan mendapatkan manfaat seperti program pendidikan, konferensi, seminar, workshop ataupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi nasional ataupun internasional.36
3. Peran dan Fungsi Serikat Prekerja/Serikat Buruh Menurut UU RI a.
UU Serikat Pekerja/buruh BAB VI Hak dan Kewajiban Pasal 27 Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:37
35
Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 6. Indah Budiarti, “Serikat Pekerja” Revised Edition-April 2008. h. 6. 37 Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia; Major Labour Laws of Indonesia.. (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004). Cet. Ke-2. h. 16. 36
31
1. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya; 2. Memperjuangkan
peningkatan
kesejahteraan
anggota
dan
keluarganya; 3. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. b.
UU Ketenagakerjaan Bab XI Hubungan Industrial Bagian Kesatu Umum Pasal 102 ayat 2 Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.38
c.
UU Serikat Pekerja Bab II Asas, Sifat, dan Tujuan Pasal 4 (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/ buruh dan keluarganya.39
38
Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia; Major Labour Laws of Indonesia. h. 53. ILO: Undang-undang Serikat Pekerja, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004). h. 8. 39
32
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:40 a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan
pekerja/buruh
sesuai
dengan
peraturan
perundangan-undangan yang berlaku; f. Sebagai
wakil
pekerja/buruh
dalam
memperjuangkan
kepemilikan saham di perusahaan.
E. Kontrol Terhadap Serikat Buruh Organisasi adalah alat yang paling penting bagi buruh untuk menyatukan aspirasi mereka. Hal ini tampaknya juga disadari oleh negara orde baru pada saat itu. Pada saat 1955, sejumlah serikat buruh banyak berdiri dan ada dibawah afiliasi partai-partai dengan ciri ideologinya masing-masing. Keadaan ini
40
ILO: Undang-undang Serikat Pekerja, h. 9.
33
dianggap akan menyulitkan investasi modal karena setiap serikat buruh dapat melakukan gerak politik tertentu yang dapat mengganggu keamanan modal. Oleh sebab itu, control dan penataan serikat buruh menjadi salah satu tugas penting untuk menyiapkan infrastruktur akumulasi modal. Pada tahun 1973 berdiri sebuah serikat buruh yang disebut Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang menjadi salah satu organisasi buruh yang diakui oleh pemerintah. Sebagaimana telah diungkapkan dalam seminar perburuhan sebelumnya, serikat buruh ini menyatakan prinsipnya bahwa gerakan buruh harus independen dari seluruh kepentingan politik, tidak dibiayai oleh kepentingan dari luar kepentingan buruh baik sumber dana dari dalam atau luar negeri, aktivitas buruh harus berkaitan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis.41 Dalam prakteknya serikat ini tidak pernah membela kepentingan buruh melainkan malah berlaku sebaliknya. Dari segi kepengurusan sebagian besar dari pengurus diangkat oleh manajemen perusahaan sehingga otomatis memiliki kepentingan berlawanan.42 Serikat buruh ini bukan menjadi sebuah kekuatan yang mampu menggerakan kesejahteraan buruh tetapi justru menjadi legitimasi pabrik untuk menekan aktivitas tersebut. Secara efektif, serikat buruh ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menjaga modal. Di akhir tahun 1998, sentralisasi serikat buruh dianggap banyak orang telah hilang tetapi secara substansial, negara tetap berkepentingan untuk mengontrol dan tidak membiarkan banyak serikat buruh untuk berdiri. Didalam
41
Vedi R. Hafiz, Workers and The State In New Order Indonesia, Routhledge Studies In The Growth Economic Of Asia, (New York: Routhledge, 1997) h. 77. 42 Vedi R. Hafiz, Workers and The State In New Order Indonesia, Routhledge Studies In The Growth Economic Of Asia, h. 92.
34
UU No.25 tahun 1997, pasal 27, negara menyatakan kebebasan berdirinya serikat buruh dalam satu pabrik.43 Tetapi, keinginan buruh untuk membentuk serikat buruh nasional tidak mungkin dapat berhasil karena dalam pasal 29 ayat 3, serikat buruh nasional hanyalah serikat yang berdasarkan kepentingan sektor. Artinya, serikat buruh otomatis tidak dapat bergabung dengan serikat buruh yang memiliki sektor berbeda.
F. Kondisi dan Resistensi Buruh Pada
era
reformasi,
pertumbuhan
serikat-serikat
buruh
semakin
meningkat. Hal itu disebabkan karena faktor situasi yang memang memungkinkan untuk membentuk serikat-serikat buruh secara bebas dan independen, disamping juga karena adanya ratifikasi Konvensi ILO tahun 1948. Berkaitan dengan ratifikasi itu, pada 18 Juni 1998, ILO mendeklarasikan prinsip yang berkembang bahwa ILO seolah-olah hanya mendukung kepentingan negara maju saja. Selain itu, ia juga merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi pasar kerja dan perdagangan yang telah menjadi fokus perdebatan internasional. Deklarasi ILO itu sendiri bertujuan merekonsiliasi keinginan semua pihak dalam hubungan industrial, menggairahkan usaha-usaha nasional seiring dengan kemajuan sosial-ekonomi, mengakomodir perbedaan kondisi lokal masing-masing negara, dan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).44 Reformasi yang terjadi pada 1998 merupakan momentum untuk diterimanya delapan buah konvensi dasar ILO, terutama konvensi No. 87. Sebagai
43
Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Serikat Pekerja, Pasal 27. diakses pada 8 April 2015 dari http://www.portalhr.com/wpcontent/uploads/data/pdfs/pdf_peraturan/1204001119.pdf&sa 44 Abdul Jalil, Teologi Buruh, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008), h. 48.
35
dampaknya, gerakan reformasi ini telah menstimulasi pembentukan serikat-serikat buruh baru. Dari pendataan yang dilakukan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemanaker) per tahun 2014, tercatat ada 6 konfederasi, 100 federasi dan 6.808 serikat pekerja tingkat perusahaan di Indonesia. Jumlah itu meliputi 1.678.364 orang anggota serikat pekerja (SP).45 Serikat-serikat buruh ini memperoleh peluang yang luas untuk melakukan kerja sama atau berafiliasi dengan gerakan serikat buruh internasional. Hanya sayangnya, para pemimpinnya masih banyak yang berasal dari luar perusahaan sehingga sering mengalami resistensi, terutama dari kalangan para pengusaha.46 Pergantian kepemimpinan nasional di era reformasi, selain berimplikasi pada hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang semakin rumit, juga berdampak pada bergesernya orientasi kebijakan perburuhan menjadi berstandar internasional, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan dan pekerjaan, serta kebijakan terhadap pekerja anak.47 Di satu sisi, fenomena tersebut membawa secercah harapan bagi buruh untuk sedikit menikmati kue industri. Tingkat kesejahteraan yang layak sangat didambakan oleh setiap buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat menciptakan ketenangan dalam bekerja dan menigkatkan produktivitas kerja. Akan tetapi, di sisi lain, pihak pengusaha tidak dapat segera memenuhi tuntutan kaum pekerja.
45
Data Serikat Pekerja di Indonesia 29 Juli 2015, diakses pada 8 Mei 2015 dari http://m.hukumonline.com/berita/baca/inilah-data-serikat-pekerja-di-indonesia 46 Abdul Jalil, Teologi Buruh, h. 49. 47 Abdul Jalil, Teologi Buruh, h. 50.
36
Hal itu disebabkan karena mereka harus terlebih dahulu menghitung produktivitas pekerja untuk mengetahui apakah nilai tambah sudah menunjukan efisiensi dalam penggunaan input pada proses produksinya ataukah belum, disamping itu juga karena mereka menghadapi sejumlah pilihan sulit, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran sejumlah biaya „siluman‟ yang tidak berhunungan dengan proses produksi. Selain itu, persediaan tenaga kerja yang berlimpah juga menjadi salah satu pertimbangan tersendiri untuk tidak segera merespons tuntutan buruh.48 Kenyataan ini menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan dan produktivitas ibarat pisau bermata dua karena adanya perbedaan persepsi antara pekerja dengan pengusaha. Dua persepsi dan dua kepentingan yang berbeda ini diharapkan mampu diselesaikan oleh serikat buruh, sebagai lembaga perwakilan buruh yang mampu menjelaskan apa sesungguhnya yang mereka inginkan.49 Lahirnya undang-undang Nomor 13 tahun 2003 adalah bagian dari skenario besar pemerintahan untuk menata dan menegosiasikan kepentingan bersama antara pengusaha, buruh, dan pemerintah. Jika perusahaan berkepentingan terhadap modal, buruh berkepentingan menaikkan pendapatan maka pemerintah berkepentinag mengamankan makro ekonominya. Sebab, tanpa kondisi yang kondusif, makro ekonomi sebuah negara akan terguncang. Dan, dalam posisi seperti ini, semua pihak akan terkena getahnya.50 Paradigma berpikir model konvensional ini, disadari ataupun tidak, akan menjebloskan kaum buruh pada posisi inverior. Hal ini karena majikan akan 48
Abdul Jalil, Teologi Buruh, h. 51. Abdul Jalil, Teologi Buruh, h. 51. 50 Abdul Jalil, Teologi Buruh, h. 8. 49
37
selalu mencari peluang untuk menurunkan upah buruh demi meminimalisir biaya (cost minimalitation), disamping juga karena tidak adanya sistem yang memungkinkan bagi kaum buruh untuk berposisi sejajar (egaliter) bersama majikan dalam suatu perusahaan tertentu. Buruh akan selamanya menjadi buruh.51 Lemahnya perlindungan negara terhadap buruh menyebabkan keleluasaan bagi para pemilik modal untuk mengurangi kesejahteraan buruh. Salah satu contoh misalnya dengan tidak memberikan upah di atas upah maksimum. Kebijakan upah minimum yang dikeluarkan pemerintah justru disalahtafsirkan menjadi kebijakan upah maksimum dimana berusaha untuk tidak memberikan upah di atas kebijakan itu. Bila dihitung dari biaya produksi, kenaikan upah sebesar 20-30% sebenarnya tidak mengganggu biaya produksi pabrik. Pengeluaran pabrik justru lebih banyak dialokasikan kepada biaya birokrasi yang terdiri dari iuran tetap ke birokrasi militer ataupun sipil. Kelemahan
struktur
itu
tampaknya
tidak
dapat
ditutupi
UU
ketenagakerjaan. UU ketenagakerjaan yang diharapkan dapat melindungi buruh ternyata justru secara implicit melindungi kepentingan modal. Salah satu contoh, seperti pembentukan serikat buruh, telah mengakibatkan serikat buruh telah terpisah-pisah berdasarkan sektor. Demikian pula misalnya dengan hak mogok yang diakui tetapi harus berkaitan dengan permasalahan yang di dalam pabrik dan tidak boleh dilakukan diluar lokasi pabrik. Pengakuan ini adalah pembatasan bagi buruh untul mengekspresikan kepentingan politik mereka.
51
Abdul Jalil, Teologi Buruh, h. 9.
BAB III PROFIL SPSI-LEM CABANG BOGOR DAN PUK SP-LEM DI PT. GLORIA SATYA KENCANA
Pada bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai Profil SPSI-LEM Cabang Bogor dan PUK SP-LEM di PT. Gloria Satya Kencana yang didalamnya akan dijelaskan mengenai sejarah, lambang, visi dan misi, serta tugas dan fungsi pengurus serikat buruh. A. SPSI-LEM CABANG BOGOR 1. Sejarah FSP LEM-SPSI Berawal dari Deklarasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada 20 Februari 1973 dengan Agus Sudono sebagai Ketua Umum pertama. Kemudian pada 1985 terjadi perubahan istilah dari Federasi menjadi Unitaris (kesatuan), yang kemudian mengganti nama dari FBSI menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Fusi 3 SB (SBLK-SBESBAMP) menjadi SPSI Sektor LEM dengan ketua Alm. Hikayat Atika Karwa (1985-2007). Kemudian, pada 1994 organisasi mengubah bentuk menjadi Federasi dan mengubah nama SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI). FSPSI: SP-LEM. Kemudian, pada tahun 2000, dideklarasikan perubahan bentuk organisasi FSPSI menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan SPA SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja Anggota (FSPA). FSP LEM – SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik & Mesin- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).
38
39
2.
Visi dan Misi
Adapun visi dan misi dari serikat buruh/pekerja ini sendiri yaitu: Visi: Melindungi dan mensejahterahkan adalah tujuan kami, Kemitraan menjadi kekuatan kami, Semangat menjadi kepedulian kami. Misi: Membangun silaturahmi, komunikasi dan kordinasi, untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga membentuk kekuatan dalam membela kebenaran dan keadilan.
3.
Fungsi Serikat Buruh/Pekerja Adapun fungsi dari serikat pekerja atau serikat buruh sendiri antara lain adalah: a. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas disiplin, etos dan produktivitas kerja. b. Sebagai pendorong dan penggerak anggota, dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan nasional khususnya sektor ekonomi dan sosial budaya. c. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin serta sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.
40
4.
Lambang dan Makna Gambar 1. Lambang Organisasi SPSI-LEM
(Sumber: Data Internal Pengurus SPSI Cab. Bogor Observasi Langsung pada 9 April 2016)
Makna:
Lingkaran bergigi 3(tiga): kecepatan dalam bertindak
Pita merah putih: kehormatan dan nasionalisme
Padi dan kapas: kesejahteraan
Matahari dan petir: menerangi dengan menyelesaikan masalah dengan singkat, cepat dan tepat
Tiga buah rantai warna merah: kekuatan persatuan dan kesatuan
Segi lima: seluruh sila dalam pancasila
Warna biru telur asin: kesejukan dan berwawasan luas
41
5.
Struktur organisasi DPC FSP LEM SPSI Kab. Bogor Periode 2011-2016 Gambar 2. Struktur Pengurus SPSI Kabupaten Bogor
Ketua Sukmayana, S.Pd, MM
Bendahara Supriyanto
Sekretaris M. Zaenuri
Wakil Ketua I Sugimin
Wakil Ketua II Sudarto
Wakil Ketua III Gampang Nur
Wk. Sekretaris I Budi Sulistyono
Wk. Sekretaris II Atin Suryatin
Wk. Sekretaris III Edi Aryadi
(Sumber: Data Internal Pengurus SPSI Cab. Bogor Observasi Langsung pada 9 April 2016)
6. Tugas dan Fungsi Pengurus DPC FSP LEM SPSI Kab. Bogor Periode 2011-2016 a. Ketua Umum -
Mendistribusikan tugas tugas dan mengkoordinir pelaksanaan tugas semua pengurus
-
Terselengggaranya rapat
rapat dan kelancaran mekanisme
pengurus -
Mewakili
pengurus
keluar
maupun
menjalankan tugas tugas organisasi
ke
dalam
guna
42
-
Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus yang lain
-
Meminta pertanggung jawaban atas wewenang dan tugas tugas yang didelegasikan dari yang bersangkutan.
-
Mengadakan distribusi tugas
b. Sekretaris -
Pelaksana adminitratif dan kesekretariatan
-
Kelancaran lalu lintas surat menyurat
-
Penggelola dan penyampaian notulen rapat
-
Bersama ketua menandatanganin surat yang bersifat penting
-
Mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada wakil sekretaris dalam bidang tertentu
-
Meminta pertanggungjawaban atas wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada yang bersangkutan
c. Bendahara -
Bendahara mempunyai pekerjaan pelaksana adminitrasi keuangan
-
Bendahara bertanggung jawab kepada rapat pengurus dan anggota
-
Yang bertanggungjawab langsung kepada bendahara adalah semua anggota pengurus yang bersangkut paut dengan penggunaan keuangan
43
-
Mengeluarkan uang sesuai dengan ketentuan
-
Penggalian dana di luar iuran anggota
-
Mempertanggungjawabkan masalah keuangan kepada rapat pengurus dan atau rapat anggota
d. Bidang Organiasi dan Pendidikan ( Orpen ) Wakil Ketua I: -
Mensosialisasikan AD/ART FSP LEM SPSI, pembentukan, pembinaan, dan pelantikan PUK baru.
-
Mengerti,memahami dan menjalankan fungsi/tugas organisasi
-
Mengkader pengurus dan anggota serta mendidik seperti :
Mengenal organisasi spsi dan sejarahnya
Memahami serta mematuhi hak dan kewajiban sebagai anggota
Mengadakan pendidikan / seminar seperti:
Pendidikan kepemimipinan dan kaderisasi
pendidikan negosisi efektif
pendidikan bedah PKB
dll.
e. Bidang Pembelaan Dan Hubungan Industrial Wakil Ketua II: -
Mengerti dan memahami UU Ketenagakerjaan NO 13 TH 2003 , UU NO 21 TH 2000 , UU 02 TH 2004, UU BPJS , DLL.
-
Dapat membela serta melindungi pengurus dan anggota
44
-
Mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
f. Bidang Kesejahteraan dan Olah Raga Wakil Ketua III: -
Mampu
meningkatkan
kesejahteraan
karyawan
keluarganya -
g.
Fasilitas dan sarana kesejahteraan adalah :
Kantin [fasilitas makan dan ekstra fooding]
seragam kerja
K3 [ safety]
Poliklinik
Pembentukan koprasi karyawan
Sarana olah raga
Rekreasi [ tour ]
Masjid / Mushola
Jaminan sosial tenaga kerja
Perumahan
Pengupahan: -
Pengertian upah dan komponennya
-
THR, UMK , transpot, nilai catu , premi ,dll.
dan
45
B. PUK SP-LEM DI PT. GLORIA SATYA KENCANA 1. Sejarah PUK SP-LEM Organisasi Serikat Pekerja menjadi sangat diperlukan kehadirannya dan akan dirasakan secara langsung oleh setiap pegawai. Organisasi Serikat Pekerja dapat menampung dan menyalurkan aspirasi pegawai, memperjuangkan kepentingan pegawai dan keluarganya, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban, membela pegawai dalam menghadapi masalah hubungan industrial. Selain itu juga sebagai wahana peningkatan profesionalisme pegawai dan menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kepegawaian serta syarat-syarat yang dituangkan ke dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat bersama-sama antara perusahaan yang diwakili oleh Manajemen dan pegawai yang diwakili oleh Serikat Pekerja. Perjuangan awal pendirian serikat pekerja di PT. Gloria Satya Kencana ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Keinginan mendirikan serikat pekerja di pabrik ini didorong oleh kekinginan kuat para penggerak untuk memperbaiki kondisi kerja para pegawai yang dirasakan kurang layak oleh Marzuki yang sekarang menempatkan posisi sebagai sekretaris SP. Pada awal tahun 2013 beliau bertemu dan bertukar pikiran dengan kawan yang bekerja di salah satu pabrik di Jakarta. Dengan berbekal informasi tersebut, maka beliau menyampaikannya kepada kawan-kawan di pabrik tempat ia bekerja dan mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan di Jakarta untuk mendaftarkan pendirian SP (Serikat
46
Pekerja) di PT. Gloria Satya Kencana. Karena minimnya informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan dan regulasi pendirian Serikat Pekerja, maka Marzuki dan kawan-kawan mendapatkan penolakan karena pendaftaran SP harus sesuai dengan wilayah administrasi keberadaan pabrik atau PT. Ditemani oleh Gozali Sahwan, dan Agus Sukmana, akhirnya Marzuki
melanjutkan
perjuangan
mendatangi
kantor
Dinas
Ketenagakerjaan di Bogor dengan kelengkapan berkas yang disyaratkan. Setelah menunggu proses yang memakan waktu kurang lebih 3 bulan, maka keluarlah SK pengesahan PUK (Pimpinan Unit Kerja) SP-LEM di PT. Gloria Satya Kencana dan dibacakan dihadapan pihak Perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Pengurus serta Anggota Serikat Pekerja PT. Gloria Satya Kencana. Sampai hari ini sudah ada dua PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang diajukan dan satu yang sudah di sah kan dan di sepakati pada 14 Maret 2014. PKB yang kedua sedang dalam proses pengkajian dari setiap poinnya dengan poin baru yaitu perbaikan upah. Untuk gambaran lebih lanjutnya mengenai poin-poin yang dibahas di dalam PKB atau Perjanjian Kerja Bersama akan disebutkan pada sub bab berikut ini.
2. Perjanjian Kerja Bersama 2014-2016 Berikut ini adalah poin-poin pembahasan yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Bersama antara pengusaha dan pekerja PT. Gloria Satya Kencana:
47
Bab I Umum: Pasal 1 pihak-pihak yang bersepakat Pasal 2 Pengertian dan istilah-istilah Pasal 3 Ruang lingkup kesepakatan bersama Pasal 4 Kewajiban dan tanggungjawab pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Pasal 5 Hubungan industrial dan lembaga kerjasama bipartiet
Bab II Pengakuan, Fasilitas, dan Jaminan Bagi Serikat Pekerja: Pasal 6 Pengakuan hak-hak perusahaan dan serikat pekerja Pasal 7 fasilitas dan bantuan untuk serikat pekerja Pasal 8 Jaminan bagi serikat pekerja Pasal 9 Dispensasi bagi serikat pekerja
Bab III Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan: Pasal 10 Jenis hubungan Kerja Pasal 11 Penerimaan tenaga kerja Pasal 12 Masa percobaan Pasal 13 Hak dan kewajiban pekerja Pasal 14 Hak dan kewajiban pengusaha Pasal 15 Penilaian prestasi Pasal 16 Penempatan, mutasi, promosi, demosi, dan prosedurnya
Bab IV Hari kerja, jam kerja, disiplin kerja dan kerja lembur: Pasal 17 Hari dan jam kerja Pasal 18 Disiplin kerja Pasal 19 Kerja lembur
Bab V Produktivitas dan peraturan kerja: Pasal 20 Produktivitas Pasal 21 Ganti rugi dan denda Pasal 22 Hari libur resmi
48
Pasal 23 Cuti tahunan Pasal 24 Istirahat haid dan melahirkan Pasal 25 Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah
Bab VI Pengupahan dan Tunjangan hari raya: Pasal 26 Pengertian upah Pasal 27 Kenaikan upah Pasal 28 Perhitungan upah lembur Pasal 29 Tunjangan hari raya
Bab VII Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Pasal 30 Keselamatan kerja Pasal 31 Alat-alat kerja
Bab VIII Jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja: Pasal 32 Koperasi Pasal 33 Jaminan sosial tenaga kerja Pasal 34 Kerohanian/tempat ibadah Bab IX Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Pasal 35 Pendidikan kerja Pasal 36 Pelatihan kerja
Bab X Tata Tertib Kerja: Pasal 37 Perunahan administrasi dan status Pasal 38 Tata tertib keselamatan kerja Pasal 39 Tata tertib dan keamanan Pasal 40 Peraturan-peraturan lain yang harus dipatuhi
Bab XI Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran: Pasal 41 Peringatan dan sanksi Pasal 42 Pemberian peringatan tertulis Pasal 43 Sanksi
49
Pasal 44 Pelanggaran yang dikenakan Peringatan Lisan Pasal 45 Surat peringatan tertulis I Pasal 46 Surat peringatan tertulis II Pasal 47 Surat peringatan tertulis III Pasal 48 Pelanggaran dengan sanksi PHK Pasal 49 Penyelesaian dan pengaduan keluh kesah
Bab XIII Pemutusan Hubungan Kerja: Pasal 50 Pemutusan hubungan kerja Pasal 51 Pemutusan hubungan kerja atas permintaan pekerja sendiri Pasal 52 Pengakhiran hubungan kerja karena sakit berkepanjangan Pasal 53 Batas usian punakarya Pasal 54 Pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia Pasal 55 Pemutusan hubungan kerja karena melanggar tata tertib perusahaan Pasal 56 Pemutusan hubungan kerja pekerja mangkir Pasal 57 Akibat pemutusan hubungan kerja
Bab XIII Uang pisah, masa berlaku dan addendum: Pasal 58 Uang pisah Pasal 59 Masa berlaku perjanjian kerja bersama Pasal 60 Hal-hal yang belum diatur Pasal 61 Penyebaran perjanjian kerja bersama Pasal 62 Penutup
50
3. Struktur Organisasi Pengurus PUK SP-LEM SPSI Gambar 3. Struktur Organisasi PUK SP LEM-SPSI PT. Gloria Satya Kencana Ketua Gozali Sahwan Bendahara Utomo
Sekretaris Marjuki
Bendahara I Agus Sukmana
Bendahara II Arsani
Bendahara III Darwis
Bendahara IV Ipul Saepullah
Ketua I Wisnu Sukatma
Ketua II Gana Sutrisna
Ketua III Usman
Sekretaris I Rahmat Nurhasan
Sekretaris II Abdullah
Sekretaris III Awaludin
(Sumber: Observasi Langsung di Sekretariat PUK SP LEM-SPSI PT. Gloria Satya Kencana, pada 4 Mei 2016)
4. Tugas dan Fungsi Pengurus PUK SP-LEM SPSI Adapun tugas dan fungsi di tingkat Pimpinan Unit Kerja adalah sebagai berikut: a. Ketua -
Bertanggungjawab, membuat dan menjalankan kebijaksanaan organisasi baik kedalam maupun keluar.
-
Bertanggungjawab mengambil keputusan.
51
-
Memimpin rapat-rapat organisasi
-
Membuat program-program jangka pendek maupun jangka panjang.
-
Menjalin hubungan kerja dengan pimpinan dan instansi terkait.
b. Sekretaris -
Menyiapkan surat-surat kedalam maupun keluar organisasi
-
Mengarsipkan surat-surat yang kedalam maupun keluar
-
Membuat program dan konsep
-
Merangkum hasil rapat
-
Menyiapkan perundang-undangan
-
Mendistribusikan surat ke bidang masing-masing kedalam maupun keluar
-
Membuat strukrur organisasi dan melengkapi kebutuhan sekretariat
c. Bendahara -
Menyusun rencana anggaran pengeluaran atau pemasukan uang
-
Menggali sumber dana
-
Mengatur dan mencairkan dana atau cost
-
Mempertanggungjawabkan pengeluaran uang
-
Mengamankan keuangan organisasi
-
Meneliti pengeluaran anggaran bidang-bidang/ organisasi
-
Mengevaluasi penggunaan dana dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan.
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS
Pada bab ini peneliti akan menjabarkan tentang hasil temuan lapangan dan analisis mengenai Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-Hak Buruh di PT. Gloria Satya Kencana yang terbagi kedalam 2 sub bab, yaitu; A) Profil Informan dan B) Temuan dan Analisis. Untuk lebih jelasnya, berikut ini pemaparan dari sub bab tersebut:
A. Profil Informan Informan pada penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama yang menjadi subjek utama dalam peneitian ini adalah Wakil Ketua II Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Cabang Kabupaten Bogor dan Ketua Serikat pekerja di PUK (Pimpinan Unit Kerja) atau SPSI tingkat perusahaan yang tidak lain juga merupakan penggerak dalam proses pembentukan Serikat Buruh/Serikat Pekerja di PT. Gloria Satya Kencana yang telah bekerja di PT tersebut selama 25 tahun. Untuk menguatkan serta menggali informasi mengenai peran serta fungsi serikat buruh dalam perlindungan hak-hak buruh lebih lanjut, maka peneliti juga mewawancarai informan pendukung seperti anggota serikat buruh agar mendapatkan informasi dua arah yaitu dari pihak pemangku kebijakan dengan pihak yang menerima kebijakan di serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
52
53
Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Pernadi yang merupakan anggota dari serikat buruh di PT. Gloria Satya Kencana yang juga menjabat sebagai keamanan. Bapak Pernadi sudah bekerja selama 13 Tahun di perusahaan tersebut. Pekerjaannya dimulai dengan posisi sebagai buruh kasar di bidang produksi dengan tugas mengelas bahan mentah kemudian dipindah tugaskan ke bidang keamanan dengan menjadi security. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini ada dua, yang pertama adalah Bapak Sugimin. Beliau memiliki kedudukan sebagai Wakil Ketua I yang menangani Bidang Organiasi dan Pendidikan (Orpen). Kemudian informan utama yang kedua dalam penelitian ini adalah Bapak Gozali Sahwan yang telah menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja pertama sejak berdirinya serikat pekerja/serikat buruh pada tahun 2013 lalu. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti rangkum profil informan dalam bentuk tabel di bawah ini: Tabel 4.1 Informan Penelitian No.
Jenis Informan
1. Informan Utama
Nama Informan Pernadi
Jabatan Anggota
SP-LEM
PT.
Gloria Satya Kencana 2. Informan
Sugimin
Pendukung 3. Informan Pendukung
Wakil Ketua II SPSI-LEM Cab. Bogor
Gazali Sahwan
Ketua PUK SP-LEM PT. Gloria Satya Kencana
54
B. Temuan dan Analisis Eksistensi
serikat
pekerja/serikat
buruh
bertujuan
untuk
memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan
kesejahteraan
yang
layak
bagi
pekerja/buruh
dan
keluarganya. Sebalum masuk ke dalam pembahasan mengenai peran serikat buruh dalam perlindungan hak-hak buruh, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu hal apa saja yang masuk dan dikatakan sebagai hak-hak buruh. Adapun hak dan kewajiban buruh yang berlaku di PT. Gloria Satya Kencana dapat dilihat dalam poin-poin berikut ini:1 1. Pekerja berhak atas upah yang layak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan. 2. Pekerja berhak atas cuti-cuti dan uang penggantian atas hak cuti yang belum gugur. 3. Pekerja berhak atas kenaikan upah berkala sesuai dengan kemampuan perusahaan. 4. Pekerja berhak mendapatkan promosi/kenaikann jabatan atas prestasi kerjanya. 5. Pekerja berhak menjadi anggota/pengurus serikat pekerja. 6. Pekerja berhak atas ganti rugi/cacat tetap akibat kecelakaan kerja di dalam/luar lingkungan kerja waktu berangkat dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dilalui.
1
Perjanjian Kerja Bersama 2014-2016 Antara Pengusaha dengan Pekerja PT. Gloria Satya Kencana, Bab III Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan, Pasal 13 Hak dan Kewajiban Pekerja, (Bogor, 19 Maret 2014). h. 8.
55
7. Ahli waris berhak menerima pembayaran atas hak-hak pekerja yang meninggal dunia akibat terjadinya hubungan kerja di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
Menurut ICDHRE (Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment) secara garis besar hak-hak buruh dibagi menjadi 4 kategori, yaitu hak-hak yang bersifat ekonomis, politis, medis, dan hak yang bersifat sosial.2 Dari poin-poin tersebut dapat terlihat bahwa 4 dari 7 poin di atas merupakan hak-hak buruh yang bersifat ekonomis, hal tersebut terlihat pada poin 1, 3, 4, dan7. Poin 2 menyebutkan hak yang bersifat sosial, poin 5 menyebutkan hak yang bersifat politis, dan poin 6 adalah poin yang menyebutkan hak-hak buruh yang bersifat medis. Sedangkan untuk hal-hal lain yang berkenaan dengan ketentuan tentang hak-hak maupun kewajiban buruh secara luas dibahas terperinci di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh Pihak perusahaan dan Pekerja (Serikat Buruh) pada bulan Maret 2014 lalu. Selanjutnya, setelah membahas dan mengetahui mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para buruh/pekerja sampailah pada pembahasan mengenai peran serikat buruh dalam perlindungan hak-hak buruh di PT. Gloria Satya Kencana. Dalam hubungan industrial, serikat buruh memainkan peran yang sangat penting dalam kedudukannya sebagai wakil buruh yang mendorong proses pemenuhan hak dan kewajiban buruh yang menjadi anggotanya. Adapun peran serikat buruh dalam pembahasan peneltian ini adalah peran-peran serikat buruh dalam: 2
Lihat Bab II, h. 14.
56
a.
Melindungi dan Memperjuangkan Perbaikan Upah Dalam melindungi dan memperjuangkan hak upah dan kondisi kerja, serikat buruh melakukan perundingan dengan pihak pengusaha yang diwakili oleh pihak manajemen perusahaan. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut ini: “Kan kita bicara kan ada pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pengupahan, itu salah satunya. Kemudain ada SK gubernur tentang upah minimum UMK ada UMSK seperti itu, contohnya aja di 2016 lah kita ada 16 PUK, kita melakukan sosialisasi tentang SK gubernur masalah UMK, kemudian kita pantau disana, dari DPC pantau ke PUK semuanya bagaimana pelaksanaan UMK.”3 “...Dibawain SKnya keperusahaan tembusan dari Dinas, badan hukumnya jelas, udah aturan jadi bahwa UMK tahun 2016 itu sekian” “...Kalau memang perusahaan lagi dalam posisi colaps, itu ada kita biasanya melakukan perundingan dalam jangka berapa bulan perusahaan belum bisa membayar sesuai yang ditanggungkan, tapi biasanya sekarang pada ngikutin aturan kita.” “...kita bikin undangan ajak perundingan rapat sama manajemen mengenai upah, masalah upah perusahaan apa mau denda langsung atau sekarang karena ada UU pemerintah gitu.” “...kalau pimpinan perusahaan gak mengikuti aturan pemerintah semua udah aturan kita tinggal ngasih aja, nih aturan pemerintahnya seperti ini. Gak terlalu banyak kita negosiasinya kecuali dia ada penolakan kita bisa ke PHI pengajuan, bisa sidang.”4
Dari kutipan tersebut dapat diketahui peran serikat pekerja dalam perlindungan hak dan perbaikan upah dilakukan dengan undangundang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasannya. Mereka mensosialisasikan perundang-undangan
yang berkaitan
dengan perbaikan upah kepada pihak manajemen, menyepakatinya 3
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
4
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
2016. 2016.
57
kemudian memonitoring berjalannya kesepakatan tersebut. Jadi memang tidak ada perjuangan khusus untuk melindungi dan memperjuangkan upah buruh terkecuali jika ditemukan permasalahan dalam pemenuhan hak upah tersebut.
b. Melindungi Pekerja Terhadap Ketidakadilan dan Diskriminasi Ketidakadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemecatan buruh/pekerja secara semena-mena, atau perlakuan seenaknya oleh atasan. Peran serikat buruh dalam melindungi pekerja terhadap ketidakadilan
dan
diskriminasi
digambarkan
dalam
kutipan
wawancara berikut ini: “Yang terutama, kita harus lindungi adalah anggota. Karena hak pengurus dan hak anggota sama.” “...Karena kita juga akan dapat teguran dari atas kalo sampai kita gak bisa memecahkan. Kalo disini emang kita sudah gak bisa, terlalu rumit, kita naik keatas dan menyelesaikan antara pengurus dan anggota, maupun pengurus dengan pihak perusahaan. Perwakilan cabang dan ketemu untuk mediasi.”5
Dari kutipan wawancara oleh ketua serikat buruh tersebut menggambarkan bahwa hal yang diutamakan adalah hak dari setiap anggota, karena lahirnya serikat buruh ini dilatarbelakangi oleh keadaan yang dirasakan kurang menguntungkan bagi pihak buruh. Para pengurus serikat buruh menyadari dengan sepenuhnya bahwa mereka adalah pelindung para buruh yang berada di garis depan. Hal itupun dirasakan oleh anggota buruh yang dikatakan pada kutipan wawancara berikut: 5
2016.
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
58
“Pokoknya sejak ada serikat pekerja di pabrik gitu yah, kami merasa puas. Karena serikat pekerja menjadi payung bagi para pekerja. Kalau kita ada masalah apa atau merasa kurang puas sama kebijakan perusahaan, pengurusnya turun.”6 Dari kutipan tersebut dapat terlihat bahwa anggota serikat merasa peran serikat buruh cukup besar dalam melindungi setiap anggotanya dari tindakan pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja bersama. Selain karena pengurus serikat buruh yang proaktif, penegakan kebijakan yang telah disepakati juga dilandaskan oleh undang-undang seperti yang disebutkan dalam kutipan di bawah ini: “Kita ada link juga di ILO, termasuk Indonesia itu sudah meratifikasi, berapa ya.. 7 konvensi atau apa kalo gak salah, termasuk konvensi nomer 87, 98 masalah perlindungan upah, diskriminasi dsb.”7
c. Memperbaiki Kondisi Kerja dan Melindungi Lingkungan Kerja Pada kenyataannya, para buruh pabrik yang bekerja di bagian produksi adalah buruh yang memiliki resiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan buruh yang bekerja di bagian manajemen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan alat-alat pada bagian produksi seperti las, alat potong kayu dan mesin cat merupakan perangkat kerja yang cukup berbahaya. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban menyediakan perangkat pelindung khusus bagi tubuh pekerja seperti yang di tuangkan di dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pasal 30 mengenai Keselamatan Kerja berikut ini:
6 7
2016.
Hasil wawancara dengan Parnadi (Anggota PUK SPSI LEM) tanggal 19 April 2016. Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
59
“...untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Dan untuk mendukung hal tersebut di atas perusahaan menyediakan; a) baju seragam kerja, b) melakukan pendidikan/pelatihan K3” 8
Dari poin-poin yang terdapat di dalam PKB tersebut terlihat bahwa kelengkapan pelindung yang dibutuhkan masih kurang. Pada standar K3 untuk pabrik furniture sekurang-kurangnya menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) yang lebih rinci seperti sarung tangan, masker, dan ear mup (sumbat telinga). Dengan terperincinya hal-hal tersebut diharapkan dapat mempermudah serikat pekerja untuk meminta perusahaan memenuhi standar K3 dilingkungan kerja mereka. Meskipun begitu, sistem keselamatan kerja yang sudah dimasukan dan disepakati dalam PKB adalah prestasi tersendiri bagi serikat pekerja yang telah berhasil mewujudkannya. Hal tersebut dipaparkan oleh Wakil Ketua SPSI tingkat DPC di bawah ini: “Ya safety gitu ya, makanya di situ salah satu peran SP masuk di situ, kita ajukan tolong ini pekerjaan A ini berbahaya gak buat pekerja, kesetrum atau bagaimana, apa nanti ada yang ke cuts jari dsb. Disitu ada yang namanya sistem manajemen keselamatan kerja, nanti ada regulasinya, lebih bagus lagi diikat dalam PKB... prestasi SP adalah mampu mewujudkan yang namanya PKB.”9
8
Perjanjian Kerja Bersama 2014-2016 Antara Pengusaha dengan Pekerja PT. Gloria Satya Kencana, Bab VII Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 30 Keselamatan Kerja Poin 2&3 (Bogor, 19 Maret 2014). h. 8. 9 Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April 2016
60
d. Mengupayakan Agar Manajemen Mendengarkan Suara Pekerja Sebelum Membuat Keputusan Dengan adanya serikat buruh maka posisi para buruh kini sudah sejajar dengan pihak manajemen dari perusahaan. Mereka memiliki kekuatan yang lebih besar ketika berserikat di dalam suatu wadah dengan landasan yang dilindungi oleh payung hukum. Selain itu, dengan pula mengingat bahwa posisi yang sama-sama membutuhkan antara buruh dengan perusahaan dan sebaliknya juga didasarkan bahwa para buruh tersebut adalah manusia yang harus dimanusiakan maka memang seyogyanya mereka diberikan hak bicara dan hak suara. Untuk itu, serikat buruh memiliki peran mewujudkan hal tersebut dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam kutipan berikut: “...ngasih aspirasi. Menyuarakan tuntutan kita bahwa sekarang kebutuhan hidup lebih besar... Kalo kita selalu negosiasi. Karena kita serikat SPSI, bukan aliran keras. Jadi segala sesuatunya kita lakukan perundingan. Kalo serikat LEM itu paling bagus di Bogor, ya se Indonesia lah. Karena dia gak pernah keras, selalu nego. Duduk bareng sama pemerintah, dari kita pun ada yang ikut, dari DPJ”10 Cara-cara yang disebutkan di atas dijelaskan lebih rinci dalam kutipan wawancara dengan pihak DPC ini: “...Setelah itu semua selesai sudah berbentuk draft, udah satu buku seperti ini kita jilid copy beberapa untuk tim perunding kita, kita masukkan keperusahaan, kapan perusahaan punya kesiapan berunding PKB tadi.”11
10
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
11
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
2016. 2016
61
Jadi dapat dikatakan bahwa peran serikat buruh dalam usahanya agar aspirasi para buruh didengar oleh pihak manajemen perusahaan adalah dilakukan melalui perundingan dan duduk bersama. Namun jika memang sudah tidak dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat, maka serikat buruh dan anggotanya menyampaikan aspirasi mereka melalui perjuangan khusus, yaitu demo. Berikut kutipan wawancaranya: “...Perjuangan khususnya itu demo... Dan hasil demo buruh, setelah demo nanti baru negosiasi. Kita rapihin, pihak yang terkait, sama serikat...”12
e. Mencegah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi karena alasan-alasan tertentu. Sebelum adanya serikat buruh, alasan yang biasanya timbul adalah karena perusahaan merasa pekerja sudah kurang produktif sehingga dilakukan pemecatan dini. Hal inilah yang harus dicegah karena bisa jadi itu hanyalah alasan sepihak dari perusahaan yang sebenarnya ingin meminimalisir pengeluaran untuk pembayaran upah. Tetapi sejak adanya serikat buruh, maka perusahaan harus mengikuti peraturan yang ada ketika ingin melakukan pemutusan hubungan kerja. Serikat pekerja secara proaktif melindungi status pekerjaan anggotanya seperti yang dituturkan dalam wawancara berikut: “Kita disini mau putusan hubungan kerja. Kita akan nego. Kita akan pertahankan anggota kita, kalo bisa jangan sampai anggota kita di PHK.”13 12
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
13
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
2016. 2016.
62
Jika pihak serikat buruh sudah berjuang untuk mempertahankan posisi anggotanya agar tidak di PHK seperti yang dituangkan dalam kutipan di atas, namun bila memang ternyata perusahaan memiliki alasan yang objektif maka perjuangan serikat buruh selanjutnya adalah memastikan bahwa buruh yang di PHK tersebut harus mendapatkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang dituliskan di dalam PKB sebagaimana penjelasan dalam wawancara di bawah ini: “Kalo pun nanti kena PHK kita lihat dari perusahaan bidang keuangan. Mau gak mau itu adalah hak dari pihak perusahaan untuk mengeluarkan karyawan... Kalo udah waktunya kena PHK, ya serikat pun gak bisa apa-apa. Kalo di PHK itu melihat sebuah PMTK sekarang. Berarti itunganya berapa bulan, ditambah lagi uang jasa. Tapi kalo kita gak masuk serikat, siapa yang akan mengungkit itu.”14 Meskipun pemutusan hubungan kerja adalah hak dari perusahaan seperti yang disebutkan oleh Gozali dalam kutipan di atas tersebut namun tetap perusahaan harus membayarkan kewajibannya sebagai penghargaan terhadap buruh yang pernah bekerja di perusahaan tersebut serta harus mencapai kata sepakat di antara kedua belah pihak. Apabila tidak mencapai kesepakatan ditingkat pabrik atau bipartit, maka serikat berkewajiban untuk memperjuangkan hak buruh tersebut sampai pada tahap tripartit seperti yang dijelaskan oleh kutipan berikut: “Kalau sudah bicara, hasilnya bagaimana? Apakah ada kesepakatan disana atau tidak? Kalau tidak ada berartikan naik ke mediasi. Kan disana kalo bipartit paling lama itu satu bulan, berarti ada bipatrit 1,
14
2016.
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
63
2, dan 3 waktunya adalah satu bulan. Kalau itu satu bulan tidak kelar berarti naik ke mediasi...”15 Adapun proses lainnya sebelum sampai pada pemutusan hubungan kerja, di tingkat pabrik biasanya dilakukan dengan memberikan perinatan dalam bentuk lisan terlebih dahulu. Setelah itu peringatan berikutnya adalah dperingatan tertulis yaitu surat peringatan. Mulai dari surat peringatan 1 sampai 3. Hal tersebut juga telah diatur di dalam PKB Bab XI tentang Sanksi-sanksi Terhadap Pelanggaran mulai pasal 45 sampai dengan pasal 47.16 Hal-hal yang dijelaskan di dalam PKB tersebutpun dipahami dengan baik oleh anggota serikat buruh di PT. Gloria Satya Kencana dengan pemaparannya pada wawancara di bawah ini: “Kita biasanya dikasih SP dulu. Sampe SP 3 baru kita dikeluarkan dari PT. Misalnya kerja kita kurang bagus dan tidak disiplin itu biasanya langsung di SP sama personalia perusahaan kepada yang bersangkutan tanpa melewati serikat pekerja.”17 Lebih lanjut Parnadi menjelaskan bahwa alasan lain seorang buruh di PHK adalah karena keinginannya sendiri yang sudah merasa jenuh bekerja
di
pabrik
sehingga
menurunkan
kualitas
kerjanya,
sebagaimana kutipan wawancara berikut: “Tapi ada juga pekerja yang PT. jenuh, bosanlah kerja disitu.. mereka biasanya sengaja ngurang-ngurangin kualitas kerjanya, sengaja tidak disiplin sehingga di SP dan keluar dari perusahaan.”18
15
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
2016. 16
Perjanjian Kerja Bersama 2014-2016 Antara Pengusaha dengan Pekerja PT. Gloria Satya Kencana, Bab XI tentang Sanksi-sanksi Terhadap Pelanggaran, (Bogor, 19 Maret 2014). h. 18-21. 17 Hasil wawancara dengan Parnadi (Anggota PUK SPSI LEM) tanggal 19 April 2016. 18 Hasil wawancara dengan Parnadi (Anggota PUK SPSI LEM) tanggal 19 April 2016.
64
f.
Perjanjian Kerja Bersama Perjanjian kerja bersama atau PKB merupakan hasil dari tawar menawar antara serikat buruh dengan pihak perusahaan dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja bersama adalah kekuatan yang dijadikan sebagai landasan tuntutan dalam hal pemenuhan hak-hak buruh. Apa yang sudah disepakati dan ditandatangani di dalam PKB menjadi kewajiban mutlak perusahaan untuk memenuhinya. Hak-hak buruh dan kewajibannya dituliskan secara detail agar tidak mengalami kerancuan pemahaman diantara kedua belah pihak. Perjanjian Kerja Bersama ditandatangani oleh pihak pengusaha dan pihak serikat buruh serta disaksikan oleh dinas terkait seperti dinas sosial, dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi tingkat kabupaten. Adapun untuk proses pembuatan PKB sendiri dijaleskan oleh pihak Serikat Buruh sebagai berikut: “Disaksikan oleh SP oleh teman-teman perusahaan dan ditandatangani oleh direktur ... kita ngambilnya itu dari UUD tentang pekerja nurunin dari UUD. Gak sembarangan. Gak bisa kita bikin sendiri. Karena PKB itu nantinya jadi peraturan perusahaan Untuk per 2 tahun. Yang menandatangani PKB itu adalah ketua pimpinan perusahaan dan kepala dinas. Karena itu jelas nanti badan hukumnya. Karena kita bisa menuntut kalo PKB gak dilaksanakan, perusahaan juga gak bisa mengambil keputusan di luar PKB. Jadi di PKB itu ada cuti nikahan, cuti hamil, semuanya ada. Kematian itu ada. Cutinya berapa hari berapa hari. Terus mengundurkan diri juga sudah tercantum dari PKB. PHK ada, ada ketentuan2nya. Pensiun, dalam berapa tahun juga harus pensiun. Jadi sudah tertera disitu, diluar dari itu ga bisa ditambahkan. Karena dari situ juga kita bisa membantu lewat hukum. Disitu kita punya kesepakatan dan perjanjian. Kalo kita
65
sudah masuk serikat. Jadi perusahaan itu gabisa sumbar, dia harus memenuhi hak-hak yang tertulis di PKB.”19 Meskipun pembuatan PKB tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan merupakan turunan langsung dari undang-undang yang berlaku serta disepakati oleh kedua belah pihak namun bukan jaminan bahwa hal tersebut dijalani sebagaimana yang tertuang didalamnya. Dalam pelaksanaan PKB tersebut tetap membutuhkan peran serikat pekerja
untuk
memonitoring
apakah
perusahaan
memenuhi
kewajibannya atau tidak. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan maka pihak serikat buruh berhak menuntut mulai dengan cara-cara musyawarah sampai pada cara-cara tuntutan di meja Pengadilan Hukum Industri atau PHI.
g.
Menangani keluh kesah anggota Serikat buruh merupakan wadah yang bertugas menghimpun aspirasi dari setiap anggotanya. Untuk itu, apabila ada anggota serikat yang memiliki permasalahan maka serikat buruh harus bersedia mendengarkan dan memberikan solusi atau jalan keluar kepada anggota terkait. Dalam hal ini serikat buruh berperan sebagai pihak pertama yang mendengarkan keluhan anggota sebagaimana yang anggota serikat katakan dalam kutipan berikut: “Biasanya kita langsung dateng ke pengurus serikat yang ada di pabrik. Ada ketuanya yang selalu terbuka buat dengerin cerita keluh kesah kita.”20
19
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
20
Hasil wawancara dengan Parnadi (Anggota PUK SPSI LEM) tanggal 19 April 2016.
2016.
66
Apa yang dipaparkan oleh anggota serikat tersebut dibenarkan oleh ketua serikat buruh yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa memecahkan masalah yang terjadi dengan anggotanya merupakan kewajiban seperti dalam kutipan di bawah ini: “Kalo seandainya ada masalah yaa kita pecahkan. Itu kewajiban. Karena kita juga akan dapat teguran dari atas kalo sampai kita gak bisa memecahkan.”21 Apabila permasalahan yang muncul ke permukaan tersebut tidak dapat ditangani oleh serikat buruh tingkat PUK maka permasalahan tersebut akan di proses pada tingkat berikutnya dengan jalan mediasi. Berikut kutipan wawancaranya: “Kalo disini emang kita sudah gak bisa, terlalu rumit, kita naik keatas dan menyelesaikan antara pengurus dan anggota, maupun pengurus dengan pihak perusahaan. Perwakilan cabang dan kita ketemu untuk mediasi.”22 Sebelum adanya serikat, para buruh tidak memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan sehingga menuangkannya dalam bentuk tulisan-tulisan di dinding toilet pabrik sebagaimana yang dituturkan oleh anggota serikat buruh berikut ini: “Kalau dulu sebelum ada serikat terus kita ga nyaman kerjanya, pasti ada tulisan-tulisan di tembok toilet bahwa kita di jajah, kita seperti budak.”23 Jadi apabila ada permasalah yang dirasakan oleh anggota maka pengurus berkewajiban untuk mengatasinya sampai tuntas. Namun tidak menutup kemungkinan meskipun para pengurus PUK sudah
21
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
22
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
23
Hasil wawancara dengan Parnadi (Anggota PUK SPSI LEM) tanggal 19 April 2016.
2016. 2016.
67
terbuka, tetapi karena terkadang ada krisis kepercayaan antara anggota dengan pengurus serikat buruh maka anggota akan langsung mengadukan permasalahan yang dirasakannya ke pihak Dewan Pengurus Cabang di tingkat kabupaten seperti yang dijelaskan di dalam kutipan ini: “Bisa, dan ada. Itu justru sering terjadi karna ada krisis kepercayaan antara anggota dan pengurus ditingkat perusahaan. Ini kok ada kasus ini ga ditanganin, seolah-olah PUK yang di perusahaan itu diam... Kita panggil PUK nya, kita sampaikan permasalahnnya. Biasanya kalau di panggil perangkat, mereka langsung menindak lanjutinlah, langsung bertemu manajemen buat surat, perundingan, dsb. Kalau mereka dalam perundingan membutuhkan perangkat, kita akan jalan. Dengan membuat surat pada tanggal sekian, dia minta ditemani di bipatrit maka kita meluncur kesana”24
h. Menyediakan manfaat lainnya (untuk kesejahteraan anggota) Hal lain yang dibutuhkan oleh para buruh adalah fasilitas penunjang lainnya yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan. Adapun fasilitas atau manfaat lainnya yang dimaksudkan di sini adalah seperti kesehatan, beasiswa, penginapan, rekreasi, dan asuransi sebagai upaya peningkatan taraf hidup para buruh. Serikat buruh diharapkan dapat menyampaikan aspirasi para buruh mengenai hal ini sehingga para buruh mendapatkan imbalan yang seimbang dengan apa yang sudah mereka kerjakan untuk pihak perusahaan. Tetapi, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ternyata memang belum ada penyampaian aspirasi dari para anggota
24
2016.
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
68
serikat
buruh
mengenai
fasilitas
tersebut.
Berikut
kutipan
wawancaranya: “Gak ada gak sampe kaya gitu.”25 Jadi memang di dalam sebenarnya permintaan dari pihak buruh pun tidak terlalu muluk, mereka hanya meminta agar pembayaran upah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut Gozali menjelaskan bahwa fasilitas tambahan atau penyediaan manfaat lainnya tersebut hanya merupakan kebijakan dari pihak perusahaan saja karena hal tersebut tidak di atur di dalam UU sebagaimana kutipan wawancara di bawah ini: “Kalo gitu gak ada, karena itu gak ada di UU kita cari yang normatif aja, kalo itu kesepakatan antara perusahaan dan pekerja gitu. Ada perusahaan yang pimpinannya punya kebijakan liburan atau rekreasi ada yang enggak.”26
Pendapat yang sama juga dituturkan oleh Wakil Ketua DPC SPSI Bogor bahwa memang belum ada penyediaan manfaat lainnya untuk kesejahteraan buruh. Menurutnya, penyediaan manfaat lain tersebut harus di perjuangkan oleh serikat buruh sebagaimana kutipan berikut ini: “Perjuangan SP kalo kita tidak mendorong perusahaan, biasanya gak bakal ngasih. Biasanya kita rekreasi itu kita bentuk, kita ikat dalam PKB tadi yang mebiayai pelaksanaannya perusahaan. Biasanya sih begini mba, mayoritas rekreasi itu walaupun diatur di PKB menjadi biaya mutlak perusahaan, perang nih perusahaan.
25
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
26
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
2016. 2016.
69
Mengajak diskusi, rekreasi tetap jalan tapi bagaimana kalo biaya kita tanggung bersama, ada yang gitu.”27
Jadi, dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jika memang serikat buruh memperjuangkan diadakannya manfaat lain oleh perusahaan dan diresmikan di dalam PKB namun tidak menjamin pelaksanaannya akan lancar-lancar saja karena perusahaan secara sukarela membiayai acara rekreasi sebagai manfaat tambahan bagi para buruh. Tetapi justru akan ada perundingan lainnya ketika acara tersebut akan dilaksanakan.
i.
Menyediakan sarana komunikasi Serikat pekerja merupakan wadah yang menampung harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang dari para anggota. Penyediaan sarana komunikasi ini bertujuan agar apa yang telah di sampaikan oleh para anggota dapat disampaikan kepada pihak perusahaan dan kemudian terciptalah hubungan industrial yang harmonis. Selain itu, penyediaan sarana komunikasi juga penting agar terciptanya rasa percaya dan rasa saling memiliki di antara pengurus serikat buruh dengan para anggotanya. Menurut Sugimin, sarana komunikasi yang disediakan baiknya tidak hanya merupakan wadah yang menampung harapan maupun keluh kesah dari pihak serikat buruh saja. Melainkan juga menjadi wadah yang menampung keluhan dan harapan dari pihak perusahaan.
27
2016.
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
70
Karena hal inilah yang dianggap dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis sebagaimana penuturannya dalam kutipan wawancara berikut: “Termasuk kita pun harus merespon keluhan dari pengusaha, kita ga boleh egois sebagai serikat pekerja jangan poko’e lah, Jangan seperti itu. Perusahaan punya keluhan lho ini anggota sampeyan tidak disiplin, nah kita sebagai pengurus berarti harus menegur dia dong, agar ada perbaikan... Kalau itu kita bisa membantu perusahaan di bidang kedisiplinan, contohnya saja kita meminta sesuatu pada perusahaan kita juga tidak sulit. Uang makan pasti kita bisa minta, seperti itu. Sehingga keharmonisan pun bisa tercapai dengan cara ini dan ini memang cukup penting, saya sepakat”28
Adapun sarana yang disediakan di serikat buruh pada PT. Gloria Satya Kencana ini hanya dalam bentuk forum, atau komunikasi personal antara pengurus dengan anggota serikat buruh saja seperti apa yang dipaparkan di dalam kutipan berikut: “...Kita hanya ada dalam bentuk forum untuk diskusi, komunikasi, dia punya masalah apa, ada keluhan apa di anggota...”29 “...sarana komunikasinya langsung ngomong personal...”30
Untuk sarana komunikasi lainnya seperti jurnal atau bulletin, surat kabar, dan brosur belum disediakan di tingkat PUK. Namun, untuk tingkat SPSI Cabang sudah diagendakan untuk penerbitan bulletin seperti yang diungkapkan di dalam wawancara di bawah ini: “...Ada wacana nanti akan sinergi dari tingkat DPP pusat, sampai ketingkat bawah ada yang namanya Radi Buruh LEM, kita akan 28
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
29
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
30
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
2016. 2016. 2016.
71
bikin tabloid, kita akan bikin website, kita akan bikin sejenis kompas.com seperti itu...”31
Wacana ini di agendakan akan di mulai pembutanannya pada bulan Juni 2016 dan di sosialisasikan dalam Musyawarah Cabang yang di selenggarakan pada bulan Mei 2016 lalu.
j.
Meningkatakan
pelaksanaan
hubungan
industrial
untuk
menciptakan keharmonisan Peran serikat buruh dalam meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial
yang
harmonis
dimaksudkan
untuk
menciptakan
kenyamanan suasana kerja bagi kedua belah pihak, yaitu pihak serikat buruh dan pihak pengusaha. Cara-cara yang digunakan antara lain dengan menyediakan sarana komunikasi sebagaimana yang telah di jelaskan pada sub bab di atas. Selain dengan menyediakan sarana komunikasi yang terbuka bagi kedua belah pihak, peningkatan keharmonisan juga harus diciptakan di lingkunan serikat buruh itu sendiri. Serikat buruh dituntut dapat menciptakan hubungan yang baik antara pengurus serikat buruh dengan anggota maupun antar anggota serikat. Untuk membangun hubungan industrial yang harmonis di antara serikat buruh dengan pihak manajemen, maka serikat buruh 31
2016.
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
72
mengupayakannya dengan pendekatan-pendekatan sebagaimana yang ada di dalam kutipan ini: “Suasana kerjanya itu, diatur dengan pendekatan-pendekatan dengan HRD. Jika ada masalah kecil ya langsung diselesaikan. Jadi kita gak memperumit perusahaan, dan perusahaan juga baik hubunganya dengan anggota-anggota kita. Jadi perusahaan juga gak berani ngambil keputasan tanpa sepengetahuan pengurus.”32
Dengan adanya pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan adanya keterbukaan di antara perusahaan dengan pengurus serikat buruh. Karena pada hakikatnya, kedudukan serikat buruh dengan perusahaan sendiri adalah sejajar sebagaimana yang diungkapkan di dalam kutipan berikut: “...Untuk menciptakan keharmonisan memang harus semuanya menjadi transparan, dan saling memahami. Sebenarnya posisi Serikat Pekerja dengan pengusaha di perusahaan itu satu level, sama...”33
Lebih lanjut Sugimin menambahkan bahwa selain dibutuhkannya keterbukaan atau transparasi di antara kedua belah pihak tersebut, tetapi juga diperlukan adanya pemahaman mengenai fungsi dari masing-masing pihak. Hal tersebut diungkapkan dalam kutipan di bawah ini: “...Maka untuk menciptakan keharmonisan pertama tadi harus transparan, kemudian kedua belah pihak harus memahami punya fungsi dan tugas masing-masing. Perusahaan punya UU sendiri, kita punya UU 21 tahun 2000 kita sama sebagai mitra...”34
32
Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
33
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
34
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
2016. 2016. 2016.
73
Menciptakan hubungan yang harmonis antara serikat buruh dengan perusahaan tidaklah semata-mata hanya hubungan antara pengurus serikat buruh dengan perusahaan saja, tetapi juga menyagkut semua buruh yang menjadi anggota serikat buruh. Untuk itu, pengurus serikat buruh juga biasanya duduk bersama dengan anggota sekaligus dengan pihak manajemen perusahaan seperti yang digambarkan dalam kutipan berikut: “Sekarangkan juga pekerja sama pihak perusahaan sudah enak.. duduk bareng ngobrol, awalnya ngobrolin kerjaan, cerita satu sama lain nanti meluas pembahasannya jadi ada rencana mancing bareng, pergi kemana bareng-bareng gitu, jadi silaturahmi disitu juga kuat karena itu.”35
k. Melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya baik secara nasional ataupun internasional Kerjasama dan solidaritas antar sesama pekerja baik secara nasional maupun internasional adalah suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan pengaruh yang lebih luas. Untuk itu, serikat buruh di tuntut untuk memperluas jaringan dengan menjalin kerjasama dan komunikasi guna menambah pengetahuan dengan cara bertukar pikiran seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut: “Nah itu kita itu per dua bulan kadang ada pertemuan. Di daerah Bogor, Cileungsi kita mengadakan rapat. Pertemuan seminarseminar, dari situ kita bisa tukar pikiran. Kita kan ada macemmacem, ada KSMPI, ada SSI, ada SDM, ada banyak.”36
35 36
2016.
Hasil wawancara dengan Parnadi (Anggota PUK SPSI LEM) tanggal 19 April 2016. Hasil wawancara dengan Gozali (Ketua Pengurus PUK SPSI LEM) tanggal 28 April
74
Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa dari pertemuanpertemuan tersebut, serikat buruh dapat bertukar pikiran dengan serikat buruh lainnya yang menghadiri pertemuan. Selain itu, dengan pertemuan-pertemuan tersebut juga memberikan ruang kepada serikat buruh untuk membandingkan keadaan organisasinya dengan keadaan serikat buruh yang ada di PT. lainnya. Para pengurus dan anggota serikat buruh juga bisa mendapatkan pengetahuan tambahan dengan diadakannya seminar-seminar dan studi banding sebagaimana yang dituturkan pada wawancara di bawah ini: “...Kita di undang untuk studi banding seperti itu, bagaimana sih SP di Korea Selatan? Apa bedanya di Indonesia? Apa yang bisa diterapkan di Indonesia? Seperti itulah ilmu-ilmu yang bisa kita ambil.”37
37
2016.
Hasil wawancara dengan Sugimin (Wakil Ketua II SPSI Cabang Bogor) tanggal 4 April
BAB V PENUTUP
Pada bab penutup ini, akan dibagi menjadi dua sub bab. Yang diantaranya adalah sebagai berikut:
A. KESIMPULAN Dari hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yakni: Serikat buruh memperjuangkan dan melindungi hak-hak buruh dengan jalan damai, yaitu dengan cara musyawarah mufakat dan dikukuhkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama karena peraturan mengenai hak dan kewajiban serikat buruh dipahami sepenuhnya oleh pengurus serikat buruh, anggota serikat buruh, dan pihak perusahaan. Sehingga mempermudah komunikasi dan koordinasi di antara keduanya apabila ada persoalan yang harus diselesaikan.
B. SARAN Setelah merangkum kesimpulan kedalam beberapa poin diatas, pada sub bab ini peneliti akan menjabarkan saran yang merupakan hasil analisis dari kekurangan yang peneliti temukan. Adapun saran-saran tersebut di bedakan menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:
75
76
1. Saran kepada PUK SP-LEM PT. Gloria Satya Kencana -
Agar memperbaiki poin kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standarAlat Pelindung Diri pada bidang-bidang pekerjaan buruh.
-
Mengupayakan agar para buruh bersedia menggunakan Alat Pelindung Diri yang telah disediakan oleh perusahaan.
-
Mengadakan pelatihan atau upgrading mengenai peran serikat buruh kepada anggota sebagai persiapan regenerasi kepengurusan.
-
Memperbaiki kondisi sekretariat dan pengarsipan.
-
Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari setiap pengurus.
2. Saran Kepada Program Studi Kesejahteraan Sosial -
Diharapkan dapat memberi pembahasan yang lebih mendalam mengenai peran serikat buruh sebagai salah satu pelengkap mata kuliah pekerja sosial industri.
-
Diharapkan memperbanyak referensi tentang teori pekerja sosial industri.
3. Saran Kepada Peneliti Berikutnya Penelitian ini berhasil menemukan bahwa serikat buruh cukup besar peranannya dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Untuk itu diharapkan ada kajian lain mengenai serikat buruh dan kaitannya dengan kesejahteraan para anggota dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial agar
77
kemudian dapat digunakan untuk pembandingan dan pelengkap dari skripsi yang telah ada.
DAFTAR PUSTAKA
Budiarti, Indah. “Serikat Pekerja”, Revised Edition, April 2008. Artikel diakses
pada
20
Februari
2016
dari
http://dewihardiningtyas.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/tentangserikat-pekerja-revisi-april-2008.pdf Caplow, Theodore. The sociologi of
Work. Minneapolis: Univ. of
Minneota Press, 1954. Definisi Peran Menurut Para Ahli, dikases pada 13 Maret 2016 dari http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranandefinisi-menurut.html Hafiz, Vedi R. Workers and The State In New
Order Indonesia,
Routhledge Studies In The Growth Economic Of Asia. New York: Routhledge, 1997. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_168849.pdf diakses pada 27/02/2016 ILO JAKARTA: Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja diakses pada 20 Februari 2016 dari www.un.or.id/ilo/bahasa/actrav.htm.pdf ILO, Major Labour Laws of Indonesia, Undang-undang No. 21/2000 tentang
Serikat
Pekerja/Serikat
Perburuhan International, 2004.
Buruh.
Jakarta:
Kantor
International Labor Organization (ILO). Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia; Major Labour Laws of Indonesia. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004. Jalil, Abdul. Teologi Buruh. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008. Moleong,
Lexy J. Metodolgi Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
Payaman J, Simanjuntak. Undang-undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh; Buku Panduan The New Law on Trade unions; A Guide. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002. SK, Trimukti. Perjuangan Buruh. Jakarta: Widjaya, 1951. Soedono, Agus. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan FBSI. Jakarta: FBSI. 1979. Soepomo, Iman. Penghantar Hukum Perburuhan. Jakarta, Djambatan, 2003. SR Parker, dkk. Sosiologi Industri. Jakarta: Rineka Cipta. 1990. Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif, 5th ed. Bandung: CV Alvabeta, 2007. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: IKAPI, 2011.
Tedjasukmana, Iskandar. Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Jakarta: TURC, 2008. Thaha, Idris, ed. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Jakarta: CeQDA (Center for Quality Development and Assurance, 2007. Undang-undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
Sekretariat Jendral MPR RI, pasal 28D ayat 2, Trinity. 2013. Cetakan ke-12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sekretariat Jendral MPR RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh diakses pada 15 Maret 2015 dari www.hukumonline.com/pdf Wahyudi, Sarjana Sigit. Ketika Sarbupri Mengguncang Pabrik Karung Delangu 1948, Sebuah Studi Awal dari Pemberontakan PKI Madiun. Semarang: CV Aini dan Bendera. 2001. Watson, Tony J. Sociology of Work & Industry. London: Routledge. 1997. www.ngo.or.id/icdhre/bukusakuburuh.html diakses pada 13 maret 2016.
Lampiran 9
DOKUMENTASI
Gambar 1. Wawancara Mendalam Bersama Bapak Gozali Sahwan Ketua PUK SPSI-LEM PT. Gloria Satya Kencana (Tengah) dan Agus Sukmana sebagai Bendahara I (Kiri) pada 28 April 2016 di Sekretariat PUK SPSI-LEM PT. Gloria Satya Kencana.
Gambar 2. Wawancara Mendalam Bersama Bapak Pernadi (kiri), Anggota Serikat Buruh PUK SPSI-LEM PT. Gloria Satya Kencana pada 19 April 2016 di Sekretariat PUK SPSI-LEM PT. Gloria Satya Kencana.
DOKUMENTASI
Gambar 3. Ruang Rapat SPSI Cabang, Kabupaten Bogor tempat melaksanakan wawancara dengan Bapak Sugimin Wakil Ketua I Pengurus SPSI Cabang pada 4 April 2016 di Gunung Putri, Bogor.
Gambar 4. Alur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
DOKUMENTASI
Gambar 5. Poster Acara Pra Musyawarah Cabang untuk Seluruh Anggota PUK. Poster di tempel di Sekretariat PUK SPSI-LEM PT. Gloria Satya Kencana.
Gambar 6. Poster Himbauan Untuk Aksi pada May Day 2015. Poster ditempel di sekretariat PUK SPSI-LEM PT. Gloria Satya Kencana.
DOKUMENTASI
Gambar 7. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berlaku bagi seluruh SPSI tingkat Cabang dan Pimpinan Unit Kerja (PUK).
Gambar 8. Acara pelatihan wirausaha baru produktif yang dilaksanakan oleh pengurus cabang di Sekretarian SPSI-LEM Kabupaten Bogor pada 9 – 12 Mei 2016.
LAMPIRAN
Lampiran 4 PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DENGAN PENGURUS SPSI-LEM CABANG DAN PUK UNTUK PERAN SERIKAT BURUH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH DI PT. MAKNA FURNITURE
Identitas Informan Nama : Jabatan : Hari/Tanggal : PERTANYAAN 1. Bagaimana serikat buruh melindungi dan memperjuangkan perbaikan upah? 2. Bagaimana serikat buruh menyatukan pekerja? 3. Bagaimana serikat buruh melindungi pekerja dari ketidakadilan dan diskriminasi? 4. Apakah ada pekerja yang dianggap sebagai minoritas? 5. Bagaimana serikat buruh memperbaiki kondisi kerja para buruh? 6. Bagaimana serikat buruh melindungi lingkungan kerja? (lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja) (standar hukum) 7. Bagaimana cara serikat buruh mengupayakan agar manajemen mendengarkan suara pekerja sebelum membuat keputusan? 8. Bagaimana serikat buruh mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja? 9. Bagaimana serikat buruh melakukan perjanjian kerja bersama? 10. Bagaimana serikat buruh menangani keluh kesah anggota? 11. Bagaimana serikat buruh menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha atau antara pekerja dengan pekerja? 12. Apakah serikat buruh menyediakan manfaat lainnya? (untuk kesejahteraan anggota; kesehatan,penginapan, beasiswa, penginapan, rekreasi, asuransi, dsb. (bila memungkinkan)). 13. Apakah serikat buruh menyediakan sarana komunikasi? (misalnya: pertemuan, jurnal/buletin, surat kabar, brosur, fasilitas pendidikan dan personal kontak antara pengurus dengan anggota? 14. Apakah serikat buruh melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya baik secara nasional ataupun internasional? 15. Bagaimana serikat pekerja menciptakan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan/manajemen? 16. Bagaimana serikat buruh mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART?
Lampiran 5 PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DENGAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA UNTUK PERAN SERIKAT BURUH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH DI PT. MAKNA FURNITURE
Identitas Informan Nama : Jabatan : Hari/Tanggal :
PERTANYAAN 1. Hak-hak buruh apa saja yang Bapak ketahui? 2. Bagaimana proses bergaining di perusahaan ini? Dan siapa saja yang dilibatkan? 3. Apa saja yang menyebabkan PHK? 4. Sejak kapan kebijakan mengenai pemenuhan hak-hak pekerja tersebut berlaku? 5. Untuk proses PHK sendiri seperti apa yang anda ketahui? 6. Apa selama ini ada proses pemenuhan hak-hak pekerja yang dipermasalahkan oleh pihak pekerja maupun serikat pekerja? 7. Untuk ketentuan PHK sendiri bagaimana? 8. Bagaimana proses pembentukan serikat pekerja di pabrik ini? 9. Apa alasan para anggota mau bergabung menjadi anggota serikat pekerja? 10. Apa selama bergabung ada masalah antar anggota serikat pekerja maupun antara anggota dengan pengurus serikat pekerja? 11. Bagaimana serikat buruh menangani keluh kesah anggota? 12. Bagaimana serikat buruh mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART? 13. Bagaimana serikat pekerja menyatukan pekerja? 14. Apakah serikat buruh menyediakan sarana komunikasi? 15. Apakah ada hak-hak pekerja yang anda rasa belum terpenuhi? 16. Apakah ada hak lainnya yang anda rasa perlu ditambahkan?
Lampiran 7
TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM DENGAN PENGURUS PUK LEMSPSI UNTUK PERAN SERKAT BURUH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH DI PT. GLORIA SATYA KENCANA
IDENTITAS INFORMAN
Nama
: Gozali Sahwan
Jabatan
: Ketua Pengurus PUK LEM-SPSI PT. Gloria Satya Kencana
Hari/ Tanggal Wawancara
: Kamis/ 28 April 2016
Kondisi Informan Saat Wawancara : Menguasai & Terbuka
TRANSKRIP Hak-hak buruh apa saja yang Bapak ketahui? Sesuai dengan UU yang diterapkan sama pemerintah, kan ada peraturan UU 1945 disitukan ada pasal-pasal, ada juga peraturan pemerintah, hak-hak buruh tuh semuanya ada, sama aja pegawainya PNS, swasta, kesejahteraan, kesehatan, keluarga semua dibahas sama aja. Terus yang seperti itu aja banyak. Keinginan sehari-hari aja, seperti; jaminan. Kita kan punya pendidikan, terus ada juga keperluan-keperluan yang masih banyak. Karena kalau dibawah naungan serikat itu memang semuanya jelas. Gitooh. Karena banyak perusahaan atau pegawai itu yang belum masuk serikat. Itu gaada, bahkan gak terpenuhi sampai gaji UMKnya itu dibawah standar UMK. Tapi kalo kita mau stepsel itu kan gampang, dasar hukumnya juga jelas. Kita ada pp, ya kan? Ada kaya undang-undang, kita diketahui oleh pemerintah, kita diketahui oleh luas, kita juga ada pkb (perjanjian kerja bersama-sama) perusahaan. Dan disitu ditandatangani antara serikat, perusahaan dan dinas jadinya jelas, kan diperusahaan itu juga ada hukum-hukumnya. Ada UU untuk perusahaan, ada sanksi untuk pimpinan perusahaan sesuai dengan aturan, untuk pimpinan ada pekerja juga sama gitu. Kita bekerja untuk memajukan perusahaan, sama sih kita kerja untuk saling membantu, perusahaan butuh kita, kita juga sama.
Kapan berdirinya Serikat Pekerja di Pabrik ini? Ya setelah pabrik berjalan. Sebelumnya belum ada serikat, karena disini baru setelah ada serikat itu semuanya terpenuhi.
Bagaimana serikat buruh melindungi dan memperjuangkan perbaikan upah? Ya perjuangan itu ada setelah ada serikat, karena sebelum ada serikat tuh pekerjanya bingung mau dibawa kemana, gatau mau kemanakan, gatau kemana tempat dia harus mengadu. Itu nah, makanya adanya serikat pekerja untuk membantu tidak adanya perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK , tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak ada jaminan kesehatan, gitu. Tapi setelah adanya serikat itu atau saat masuk serikat itu jelas.
Bagaimana keadaan pembayaran upah sebelum berdirinya SP? Dulu sebelum berdirinya SPSI disini kita gajinya dibawah standar tidak sesuai UMR.
Bagaimana sih pak prosesnya, jadi misalkan sebelum ada serikat pekerja gajinya awalnya itu 5ribu perjam, kemudian setelah ada serikat pekerja ternyata itu gak sesuai kan dengan UMK berartikan ada proses mediasinya nih untuk keperusahaan atau Bapak langsung ke pemerintah untuk keperusahaan? Kalau misalnya untuk UMK kita udah masuk serikat, itu kita ada SK dari gubernur menunjang untuk rincian upah minimum UMK, jadi perusahaan udah gabisa nego kalau sudah begitu, harus memenuhi kewajibannya kalo udah seperti itu. Kalau memang perusahaan lagi dalam posisi colaps, itu ada kita biasanya melakukan perundingan dalam jangka berapa bulan perusahaan belum bisa membayar sesuai yang ditanggungkan, tapi biasanya sekarang pada ngikutin aturan kita. Karena kan perusahaan udah mendapat tembusan dari Dinas terkait. Bahwa gaji sekian untuk pekerjaan ini dan untuk tahun naik berapa persen. Kalo gak sesuai itu bisa kena denda bisa dipenjara juga, ada sanksinya untuk pimpinan perusahaan dalam UU begitu. Ya, dibawain SKnya keperusahaan tembusan dari Dinas, badan hukumnya jelas, udah aturan jadi bahwa UMK tahun 2016 itu sekian dan tahun sebelumnya 2014 itu sekian ya perusahaan harus membayar kewajibannya.
Siapa yang komunikasi ke pihak perusahaan siapa Pak? Itu pengurus. Enggak mesti ketua, satu perusahaan itukan pengurus ada 13 orang itu semua harus ikut negosiasi tapi terutama kita dulu sebagai ketua gitu, kita bikin undangan ajak perundingan rapat sama manajemen mengenai upah, masalah upah perusahaan apa mau denda langsung atau sekarang karena ada UU pemerintah gitu. Gede juga tuh sanksinya sekitar 100-500 juta dan penjara 5 tahun, kalau pimpinan perusahaan gak mengikuti aturan pemerintah semua udah aturan kita tinggal ngasih aja, nih aturan pemerintahnya seperti ini. Gak terlalu banyak kita negosiasinya kecuali dia ada penolakan kita bisa ke PHI pengajuan, bisa sidang.
Untuk daerah Parung sendiri pemrosesan sidang di PHI mana? Di Bandung. Kalo kita bipartit sih untuk selesain masalah yang bisa kita rundingkan paling pengurus serikat dan manajemen, belum ke instansi pemerintah.
Apakah serikat buruh menyediakan manfaat lainnya? (untuk kesejahteraan anggota; kesehatan,penginapan, beasiswa, penginapan, rekreasi, asuransi, dsb. (bila memungkinkan)). Kalo gitu gak ada, karena itu gak ada di UU kita cari yang normatif aja, kalo itu kesepakatan antara perusahaan dan pekerja gitu. Ada perusahaan yang pimpinannya punya kebijakan liburan atau rekreasi ada yang enggak.
Tapi sejauh ini ada gak Pak kawan-kawan anggota yang minta untuk diadakan liburan? Gak ada gak sampe kaya gitu.
Bagaimana cara serikat buruh mengupayakan agar manajemen mendengarkan suara pekerja sebelum membuat keputusan? Perjuangan khususnya itu demo. Kalo demo buruh itu mau kenaikan gaji, biasanya sampai akhir tahun itu ada. Lah itu bentuk hak, bentuk upah, sering kan dengar demo buruh, demo serikat, lah itu yang terutama. Berapa persen, karena upah buruh itu tidak di patok oleh pemerintah. Pemerintah paling mematok itu dibawah. Tapi tuntutan kita kan udah berapa sekarang? Nah karena itu kita menuntut untuk kenaikan gaji. Nah misalnya gaji 2 juta nih, kita nuntut untuk dinaikan berapa misalnya? 20 %. Nanti negosiasi. Dan hasil demo buruh, setelah demo nanti baru negosiasi. Kita rapihin, pihak yang terkait, sama
serikat. Biaya pendidikan berapa, biaya transport berapa, biaya hidup berapa, biaya listrik berapa, biaya air berapa. Ketemunya nanti berapa persen naiknya. Gitu… gak semuanya dinaikin.
Apakah ada cara lain Pak, agar suaranya di dengar? Gakada, itu Cuma ngasih aspirasi. Menyuarakan tuntutan kita Bahwa sekarang kebutuhan hidup lebih besar dengan gaji dibawah UMK itu. Sudah memasuki UMK aja, kebutuhan hidup kita masih jauh dengan penghasilan. Kadang-kadang gaji dibawah 3 juta. Sekarang, UMK aja 2,96. Belum sampai 3 juta. Dalam sebulan, saya mempunyai anak 2. Biaya pendidikanya cukup, tapikan masih dibawah. Nah, itu tuntutan hidup. Kita jarang demodemo gitu. Kalo kita selalu negosiasi. Karena kita serikat SPSI, bukan aliran keras. Jadi segala sesuatunya kita lakukan perundingan. Kalo serikat LEM itu paling bagus di bogor, ya seindonesia lah. Karena dia gak pernah keras, selalu nego. Duduk bareng sama pemerintah, dari kita pun ada yang ikut, dari DPJ.
Bagaimana serikat buruh melindungi lingkungan kerja? (lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja) apakah ada standar hukumnya? Ada. Itu urusanya manajemen. Jadi semua hukumnya sudah diterapkan dari undangundang pemerintah. Yang ngontrol itu dari pemerintah. Nah, yang meninjau itu juga dari pemerintah, kesemua-muanya dalam polusinya, melebihi batas atau tidak. Itu nanti dinas bagian penguji itu yang mengutus siapa pengawasnya.
Apakah ada pegawai yang dianggap sebagai kategori minoritas? Gaada. Laki-laki semua.
Bagaimana serikat buruh melindungi pekerja dari ketidakadilan dan diskriminasi? Nah itu keuntunganya kita kalo kita masuk serikat. Yaitu, karena kita ada badan hukumnya. Karena banyak disini perusahaan-perusahaan yang belum dapat Jam kerja. Kalo undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah itukan 8 jam kerja. Karena mengejar target. Walaupun ada yang itunganya lembur. Nah, konveksi itu mengejar target. Nah target itu tidak dihitung lembur. Itu sudah merugikan pekerja. Kita tidak dipenuhi secara hukum. Dan UMK gajinya semaunya. Rata-rata dibawah UMK. Karena disini masih banyak yang tidak bergabung dengan serikat karena badan hukumnya gaada. Dan gajinya masih banyak dibawah UMK. Kadang dari pekerjanya juga takut. Takut terutama
adalah PHK. Karena perusahaankan mengeluarkan dana yang lebih besar. Nah harus ada jaminan. Itu jelas. Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan itukan karena pekerja, istri, anak itukan terganggu. Belum jaminan pensiun, kita mengundurkan diri, kalo kita sudah masuk serikat. Minta undang-undang yang jelas, karena ada uang basah. Gak keluar begitu aja. Yang mengurus nanti adalah pengurus serikat. Di perusahaan setempat.
Bagaimana serikat buruh mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja? Kita nego lagi. Kita disini mau putusan hubungan kerja. Kita akan nego. Kita akan pertahankan anggota kita, kalo bisa jangan sampai anggota kita di PHK. Kalo pun nanti kena PHK kita lihat dari perusahaan bidang keuangan. Mau gak mau itu adalah hak dari pihak perusahaan untuk mengeluarkan karyawan. Kalo nggak, ia harus berjalan kedepanya dan jangka panjang. Dan disitu yang kita tuntut adalah hak. Kalo udah waktunya kena PHK, ya serikat pun gak bisa apa-apa. Karena sudah keputusan perusahaan. Nah ini sesuai dengan undang-undang. Karena ada undang-undangnya. Kalo di PHK itu melihat sebuah PMTK sekarang. Kalo buruh itu 3x lipat PMTK, kalo sekarang 2x lipat. (PMTK itu?) Gaji, gaji disitu, berapa kali masa kerja itu kita dapet 2x lipat gaji di dalam 1 tahun. Tapi sekarang di perkali 2x lipat ada masa kerjanya. Kalo dulukan dalam satu tahun ada 15 tahun kita dapet 2x PMTK. Berarti itunganya berapa bulan, ditambah lagi uang jasa. Tapi kalo kita gak masuk serikat, siapa yang akan mengungkit itu.
Apakah seluruh karyawan disini masuk anggota serikat? Semua, kecuali manajemen. Soalnya dia bukan buruh. Kan dia bagian dari perusahaan.
Bagaimana serikat buruh menangani keluh kesah anggota? Kepengurus. Karena pengurus terbuka terhadap keluhan dari anggota. Tuntutannya ada. Karena kita pake berdasarkan aturan. Karena kitakan ada undang-undang dan pemerintahnya. Undang-undang tahun 2002.
Apakah ada pengurus yang ditugaskan secara khusus untuk menangani keluh kesah anggota? Gak. Gaada. Langsung aja ketemu sama pengurus tanpa ada pengkhususan…….. Ada juga pengurus yang keluarganya sakit, atau anaknya yang masuk rumah sakit, atau ada yang istilahnya istrinya baru lahir, itu masuknya kepengurus.
Bagaimana serikat buruh menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha atau antara pekerja dengan pekerja? Karena anggota sama anggota jangan sampai ada clash. Karenakan ada pengurus. Pun permasalahnya itu disini ada pengurus. Yang terutama, kita harus lindungi adalah anggota. Karena hak pengurus dan hak anggota sama. Gaji pun sama.
Seandainya ada permasalahan bagaimana Pak? Kalo seandainya ada yaa kita pecahkan. Itu kewajiban. Karena kita juga akan dapat teguran dari atas kalo sampai kita gak bisa memecahkan. Kalo disini emang kita sudah gak bisa, terlalu rumit, kita naik keatas dan menyelesaikan antara pengurus dan anggota, maupun pengurus dengan pihak perusahaan. Perwakilan cabang dan kita ketemu untuk mediasi.
Jadi belum ada ya pak? Belum. Selama ini masih masalah kecil-kecil aja. Karena semuanya belum ada yang dirundingin. Dan kita perjuangkan semuanya.
Bagaimana serikat buruh mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja? Ya tergantung alasanya, karena pekerja itu gak bisa semangat gak efesien. Efesiensi itu dibawah 2 tahun. Pemberentian dibawah 2 tahun, itu efesiensi kalo alasanya udah diatas 2 tahun, mereka mau alasan apa. Jadi mem-PHK itu harus ada alasanya, gak bisa langsung bilang keluar, dan juga bisa dicari kesalahnya. Tanpa kesalahan kan orang gak bisa di PHK. Absensinya gimana, semuanya lah. Kerjanya juga kurang disiplin misalnya. Itu masih bisa beralasan, tapi kalo semuanya bagus, gaada alasan, kan bikin orang kesel di PHK. Tapi kalo perusahaan masih stabil, itu gak boleh. Soalnya PHK itu kita lihat penghasilan perusahaan 2 tahun kebelakang dan dua tahun kedepan. Sekarang perusahaan lagi merosot. 2 tahun yang lalu gimana? Maju? Laporan keuangan dari perusahaan harus ada. Kalo dulunya bagus sekarang jelek, PHK masih harus dipertimbangkan, tapi kalo dari dulunya penghasilan perusahaan sudah jelek, ya memang harus di PHK. PHK itu adalah jalan yang terakhir.
Bagaimana serikat buruh melakukan perjanjian kerja bersama? Di saksikan oleh SP oleh teman-teman perusahaan dan ditandatangani oleh direktur untuk memperkuat badan hukumnya. Seperti cuti, asuransi kematian, kesehatan, ya banyak sih. Dan kita ngambilnya itu dari UUD tentang pekerja nurunin dari UUD. Kita gak sembarangan. Kita liat UUD nomor sekian pasal sekian itu isinya apa? Gak bisa kita bikin sendiri. Karena PKB itu nantinya jadi peraturan perusahaan Untuk per 2 tahun. Yang menandatangani PKB itu adalah ketua pimpinan perusahaan dan kepala dinas. Karena itu jelas nanti badan hukumnya. Karena kita bisa menuntut kalo PKB gak dilaksanakan, perusahaan juga gak bisa mengambil keputusan di luar PKB. Jadi di PKB itu ada cuti nikahan, cuti hamil, semuanya ada. Kematian itu ada. Cutinya berapa hari berapa hari. Terus mengundurkan diri juga sudah tercantum dari PKB. PHK ada, ada ketentuan2nya. Pensiun, dalam berapa tahun juga harus pensiun. Jadi sudah tertera disitu, diluar dari itu ga bisa ditambahkan. Karena dari situ juga kita bisa membantu lewat hukum. Disitu kita punya kesepakatan dan perjanjian. Kalo kita sudah masuk serikat. Jadi perusahaan itu gabisa sumbar, dia harus memenuhi hak-hak yang tertulis di PKB. Termasuk kewajiban- kewajiban anggotanya juga berarti sama Pak? Sama, karena anggota itu dibawah pimpinan serikat. Dan PUK itu berada dibawah pimpinan. Jadi ada semacam MOU nya.
Bagaimana serikat buruh mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART? Tergantung dari pihak DPC. Kita ada kegiatan diluar pabrik ya. Contohnya ada seminar. Masalah hukum, perpajakan, itu biasanya yang ngadain dari DPC. Kegiatan administrasinya mengacu pada DPC. Yang dilaporin ya Cuma kegiatan aja, gimana perusahaan, masalahnya apa. Gaada pembahasan PKB. Itu urusan kita. Jadi setelah PKB itu selesai dikoreksi sama DPC. Nanti kan per dua tahun ada pergantian PKB. Itu apa yang perlu di reviisi. Apa yang belum ada yang perlu ditambahkan, baru kita bikin perjanjian baru sama perusahaan. Nah, baru kita bikin ulang. Jadi tiap pekerja yang belum masuk serikat itu sebenernya rugi. Karena hak-haknya belum terpenuhi. Kaya jatah pensiun, itu kan hak. Harusnya kan umur 55 tahun harus istirahat. Karena Perusahaan yang menghitungnya sebagai pengunduran diri, jadi uang jasanya gak terhitung. Tapi kalo di serikat, kita tentukan uang jasanya dia sampai berapa tahun dapatnya. Nah, nanti kita dan manajemen yang mengajukan.
Seandainya, saya mau mengundurkan diri, saya lapornya ke siapa? Ya lapor ke pengurus. Masuk tahun berapa, dan masa kerja sudah berapa tahu. Oh misal masa kerja kamu sudah 10 tahun, beraarti sudah dapet tunggangan gaji, uang jasa, jadi jelas mengunduran diri itu ada gajinya. Jadi gak bisa langsung ngundurin diri, harus laporan dulu sama pengurus nanti saya urus uang jasanya.
Bagaimana serikat pekerja menciptakan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan/manajemen? Suasana kerjanya itu, diatur dengan pendekatan-pendekatan dengan HRD. Jika ada masalah kecil ya langsung diselesaikan. Jadi kita gak memperumit perusahaan, dan perusahaan juga baik hubunganya dengan anggota2 kita. Jadi perusahaan juga gak berani ngambil keputasan tanpa sepengetahuan pengurus, misalnya anggota kita ada yang di SP, mereka harus kasih tau kita dulu, kesalahanya ada dimana kita kan harus menjaga, sebagai ketua sebagai pengurus, anggota kita jangan sampai kena SP. Karena itu salah satu cara ngelobby atau ngenakin perusahaan. Anggota kita jangan sampai di SP. Kita jug harus tau kesalahan2 anggota kita itu apa. Misalnya, dia lalai bekerja, merokok, itu semua diatur di PKB.
Bagaimana serikat buruh memperbaiki kondisi kerja para buruh? Pendekatan lagi, kalo saya itu bertanggung jawab sebagai pengurus, jadi saya harus benar2 membela hak2 mereka, mereka pun juga gak bermasalah. Kasarnya kita sudah siap mati. Kalo kita gak memberi hasil untuk anggota, otomatis anggota akan protes dengan kita. Kalo semuanya udah jelas hasilnya, mereka semua gak bisa protes, karena kenapa, mereka kan cuma diam, terus semuanya beres. Ada masalah dikit, kita tanggapi. Gak mungkin ada pembicaraan di belakang, karena mereka sudah puas dan merasa sudah dibela. Yang membuat kesalahan harus kita tegor. Apakah serikat buruh melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya baik secara nasional ataupun internasional? Ada, kita kan kantor pusat DPC itu di gunung putri. Nah itu kita itu per dua bulan kadang ada pertemuan. Di daerah Bogor, Cileungsi kita mengadakan rapat. Pertemuan seminarseminar, dari situ kita bisa tukar pikiran. Kita kan ada macem-macem, ada KSMPI, ada
SSI, ada SDM, ada banyak. Ada Garda Metal, kalo di Bogor itu ada LEM. Masuknya aliansi. Kalo ditingkat PKB itu biasanya apa? Gaada, Cuma PKB doang. Kalo terkait upah itu biasanya dari atas, pemerintahan.
Kalau misalnya manajemen mau bikin peraturan gitu? Terus kan serikat pekerjanya dilibatin kan pak? Itu serikat pekerjanya nunjuk anggota lagi apa gimana? Itu pengurusnya langsung, perusahaan gak bisa nambah peraturan baru. Karena dia kan landasanya undang-undang. Justru kita yang ngajuin ini peraturan yang mau di tetatpkan. Misalnya perusahaan ga setuju, kita tanya itu gak setujunya dimana. Jadi selama SP yang disini berjalan, yang dihasilkan apa aja pak? Misalnya kan gajinya tadi naik, kesehatanya udah, lingkungan kerjanya udah, yang baru ada pak? Udah jalan semua dari dulu, jaminan hari tua, PHK, karena memang kita udah bikin PKB. Dan hasilnya itu ya di PKB. Kaya tour atau rekreasi gitu2. Itu tambahan lah. Karena kita lebih ke pokoknya aja, normatifnya aja. Yang bener2 hak sesuai dengan undang-undang.
Apakah serikat buruh menyediakan sarana komunikasi? (misalnya: pertemuan, jurnal/buletin, surat kabar, brosur, fasilitas pendidikan dan personal kontak antara pengurus dengan anggota? Gaada, jadi sarana komunikasinya langsung ngomong personal. Sebenernya ini kantor serikat, pemberian fasilitas untuk perusahaan ini kantor sekretariat. Kita sebagai fasilitas hasil mading belum ditempel, karena dari pihak perusahaan belum ngasih. Semua pertemuan pengurus ya disini. Kalo ada tamu disini, DPJ semua ada disini. Nanti ada nomor telpon PUK, buat ngehubungin.
Lampiran 8
TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM DENGAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA UNTUK PERAN SERIKAT BURUH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH DI PT. GLORIA SATYA KENCANA
IDENTITAS INFORMAN Nama Jabatan Hari/Tanggal Wawancara Kondisi Informan Saat Wawancara
: Parnadi : Anggota Serikat Buruh : Selasa/ 19 April 2016 : Sangat Nyaman & Terbuka
TRANSKRIP Hak-hak buruh apa saja yang Bapak ketahui? BPJS Kesehatan, Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, pesangon, atau uang pensiun.. dilihat dari lamanya dia bekerja di PT. PHK juga gitu.. ada uangnya, apa ya istilahnya itu.. pokoknya dikasihlah kalo sampai harus di PHK. Apa saja yang menyebabkan PHK? Biasanya itu karena usia.. bisa juga karena emang produksi PT menurun. Artinya pemasarannya kurang, jadi ga sampe target penjualan. Sejak kapan kebijakan mengenai BPJS kesehatan, kecelakaan dan lain sebagainya tersebut berlaku? Itu sekitar 3 tahun yang lalu.. sebelumnya ga ada, jadi mengandalkan kebijakan dari perusahaan aja. Seperti kalo dulu nih kita berobat itu bayar dulu pake uang sendiri, baru abis itu kita urus ke perusahaan dan di ganti dan tidak di potong dari gaji. Jadi, benarbenar dibayarin perusahaan. Untuk proses PHK sendiri seperti apa yang Bapak ketahui? Kita biasanya dikasih SP dulu. Sampe SP 3 baru kita dikeluarkan dari PT. Misalnya kerja kita kurang bagus dan tidak disiplin itu biasanya langsung di SP sama personalia perusahaan kepada yang bersangkutan tanpa melewati serikat pekerja. Tapi ada juga pekerja yang PT. jenuh, bosanlah kerja disitu.. mereka biasanya sengaja ngurang-
ngurangin kualitas kerjanya, sengaja tidak disiplin sehingga di SP dan keluar dari perusahaan.
Apa selama ini ada proses PHK yang dipermasalahkan oleh pihak pekerja maupun serikat pekerja? Engga, ga ada. Karena pihak perusahaan juga ngertilah undang-undangnya, kebijakannya jadi kita saling pengertian. Pokoknya sejak ada serikat pekerja di pabrik gitu yah, kami merasa puas. Karena serikat pekerja menjadi payung bagi para pekerja. Kalau kita ada masalah apa atau merasa kurang puas sama kebijakan perusahaan, pengurusnya turun. Untuk ketentuan PHK sendiri bagaimana Pak? Seperti yang tadi saya bilang, ada uang penggantinya. Kalo yang setahun dua tahun itu biasanya bisa dapet 18jt. Kalau untuk ukurang seperti saya yang sudah bekerja selama 13 tahun itu bisa dapet 70-80jt. Biarpun serikat pekerjanya baru, tetep kebijakan itu berlaku sejak kita awal masuk kerja di pabrik. Untuk pembentukan serikat pekerjanya sendiri di pabrik ini bagaimana Pak prosesnya? Serikat pekerjanya berdiri setelah perusahaan berjalan. Para pekerja punya inisiatif sendiri untuk mengajukan pendirian serikat pekerja di PT. Apa alasan para anggota mau bergabung menjadi anggota serikat pekerja? Yaa karena kita tau fungsinya mereka. Menjamin upah, artinya upah kita jadi naik dari yang dulu itu sebelumnya rendah banget. Dulu pertahun itu gaji saya dinaikkan cuma Rp. 1.000,- kalo sekarangkan semuanya disamain sama UMK. Pokoknya selama gabung sama serikat pekerja kita puaslah. Apa selama bergabung ada masalah antar anggota serikat pekerja maupun antara anggota dengan pengurus serikat pekerja? Engga ada sih ya.. paling kalo teguran-teguran dari pengurus itu sih wajar yaa.. kalo kerjaan kita engga bener, terus perusahaan ngerasa kurang puas kadang dia sampeinnya ke serikat pekerja biar negor anggotanya yang kurang disiplin. Kalo dulu kan dia kerjanya sembarangan karena gajinya kecil diwajarin. Tapi kalo sekarangkankan istilahnya sudah beriringanlah antara pengusaha sama serikat pekerjanya, tuntutan naik gaji sudah dipenuhi jadi kita juga harus menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana mestinya.
Juga kalo negor itu kan sebenernya haknya serikat pekerja, hak nya dia buat ngingetin kita nih kalo ada yang leha-leha di pabrik. Biarpun emang kadang ada juga sih yang ga terima kalo di tegor, bilangnya mentang-mentang mereka pengurus. Padahal dia itu ga sadar kalau pernah dibantu oleh serikat pekerja untuk mendapatkan haknya dari perusahaan. Bagaimana serikat buruh menangani keluh kesah anggota? Biasanya kita langsung dateng ke pengurus serikat yang ada di pabrik. Ada ketuanya yang selalu terbuka buat dengerin cerita keluh kesah kita. Kalau dulu sebelum ada serikat terus kita ga nyaman kerjanya, pasti ada tulisan-tulisan di tembok toilet bahwa kita di jajah, kita seperti budak. Bagaimana serikat buruh mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART? Itu biasanya pengurus, kalo anggota paling hanya perwakilan dari masing-masing bagian. Misalnya aksesoris diwakilkan oleh siapa.. forumnya 2 bulan sekali di rumah ketua atau di kantornya yang di pabrik juga pernah. Biasanya juga yang dibahas itu macem evaluasi sama motivasi ajaa buat kawan-kawan pekerja. Bagaimana serikat pekerja menyatukan pekerja? Kalau kita bicara kawan, sahabat di pabrik kita kan kerja udah lama jadi kalau sekarang memang sudah saling pengertian. Sekarang yang kita tunjukin bukan lagi keegoisan. Kalau dulu pernah sebelum ada serikat itu rajin kerjanya cuma kalau ada mandor , tapi sekarang sih engga.. sekarang itu kita apa ya bahasanya sudah dipasang rasa tanggungjawab terhadap perusahaan. Sekarangkan juga pekerja sama pihak perusahaan sudah enak.. duduk bareng ngobrol, awalnya ngobrolin kerjaan, cerita satu sama lain nanti meluas pembahasannya jadi ada rencana mancing bareng, pergi kemana barengbareng gitu, jadi silaturahmi disitu juga kuat karena itu. Apakah serikat buruh menyediakan sarana komunikasi? Iyaa ada. Apalagi kalo mau ada May day gitu yah, biasanya kita dikasih selebaran soal isu apa yang mau diangkat dan disuarakan pas May day.
Lampiran 6
TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM DENGAN PENGURUS SPSI-LEM UNTUK PERAN SERKAT BURUH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH DI PT. GLORIA SATYA KENCANA
IDENTITAS INFORMAN
Nama
: Sugimin
Jabatan
: Wakil Ketua I Pengurus SPSI-LEM Cab. Bogor
Hari/Tanggal Wawancara
: Senin/ 4 April 2016
Kondisi Informan Saat Wawancara : Menguasai & Terbuka
TRANSKRIP
Bagaimana regulasi untuk berdirinya sebuah Serikat Pekerja? Setelah ’98 kita semakin mudah mendirikan SP. Semakin banyak SP nya kan kita nggak konsen untuk memperjuangkan hak anggota. Kita cenderung bisa saja antar SP rebutan anggota, kan kompetisi SP-A saya rebut aja ke SP-B dsb. Kompetisi banyak rebutan disitu. Sehingga lebih efektifnya memang satu SP saja dalam satu perusahaan itu, bisa konsen lah kita ga ada ribut antara SP satu dengan SP yang lain. Karena ada yang beberapa perusahaan satu SP itu ada konflik diantara SP seperti tadi rebutan anggota dsb. Kalo dia sudah terbentuk biasanya yg mengesahkan contoh di kab. Bogor lah. Pabrik A akan membentuk SP, biasanya koordinasi dulu sama kita, datang ke kantor kita, komunikasi. Pak saya mau mendirikan SP dsb. Kemudian disitu kita sampaikan kita sebagai anggota SP punya AD dan ART. Sudah ada disitu nanti saya sampaikan juga. Bagaimana mekanisme kita masuk menjadi anggota SP? Kan begitu. Nah kalo dia sudah siap mengumpulkan minimal sepuluh orang, dia nanti mengadakan pertemuan bikin notulen menyatakan mendirikan organisasi bawa kesini semua berkas tadi termasuk susunan pengurus. Pas mereka pertemuan di tempat anggota tadi, minimal 10 orang tadi dia sudah bawa notulen. Berita acara lah ya, dibawa kesini sambil bawa surat pengajuan permohonan pengesahan kepengurusan.
Siapa yang mengeluarkan naskah pengesahannya? Dari sini. Untuk tingkat Kabupaten, atau tingkat perusahaan. Kita sahkan kita bikin SK nya. Sesuai dengan nama-nama yang disepakati di tingkat perusahaan gituloh. Untuk etikanya kita, Walaupun sebenernya perusahaankan ga boleh ikut campur ya masalah kepesertaan anggota menurut PSP dsb. Tapi etikanya bahwa yang seandainya sudah terbentuk disana, sudah ada PUK-nya/ada serikatnya. PUK yang disana itu memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan bahwa disini sudah terbentuk SP afiliansinya SP LEM SPSI Kab. Bogor, contohnya saja seperrti itu. pemberitrahuan surat atau tertulis. Setelah itu mereka sudah bikin notulen dsb. Kita bisa lantik mereka. Lantik bisa dikantor sini atau perusahaan. Biasanya diperusahaan kita lantik dan mengundang pihak perusahaan.
Apakah bisa kalau mereka ingin membuat serikat pekerja tanpa sepengetahuan perusahaan? Bisa. Bisa tapi kita kan ada etika lah bagaimana pun perusahaan nanti menjadi mitra kita, iyakan? Kan hubungan industrial ada 3, ada serikat pekerjanya, ada pengusahanya, ada pemerintah. Dalam Industri ini nanti mereka akan terus bermitra, cuman yang sering terjadi terkadang perusahaan itu. Tapi kita ga seperti itulah. Kita tidak menganggap perusahaan itu menjadi musuh kita, tapi menjadi mitra. Kita di hubungan indsutrial ada pengusaha, SP berkolaborasi lah itu kasus-kasus, permasalahan di perusahaan itu ya.
Untuk prinsip dasar SP sendiri bagaimana? Bahwa SP ini bentuk dr oleh dan utk anggota artinya dr kita dr posisi pekerjanya bukan dr pengusahanya nah dari anggotanya nih, contohnya sekarang sudah terbentuk ada 10 orang perlahan-lahan kan mereka akan menambah anggotanya dan ini bisa bertambah lagi 2 orang 3 orang. Terus itu dr anggota. Kemudian, perusahaan tdk boleh mencampuri format pembentukan serikat pekerja. Dia sudah ada batas-batasnya dimana perusahaan ikut campur, dimana SP ikut campur kepentingan perusahaan sehingga semua ada range nya ada batasanya ibarat nya bahwa SP itu DPR nya perusahaan. kalo di pemerintah ada eksekutif legislatifnya. Seperti itu. sehingga kita sebagai SP itu bisa mengontrol ngawasin bisa berunding bersama bisa bikin PKB (Perjanjian Kerja Bersama) kalo pemerintah bikin
undang-undang lah. Kalo kita bikin PKB sama perusahaan kalo UUD nya dibikin sama pemerintah dan DPR RI seperti itu fungsi-fungsinya hampir sama lah peran2nya ya terus disitu sudah ada pengurus-pengurus kita yang sesuai dengan yang disana sudah ada.
Bagaimana serikat buruh mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART? Bulan Mei nanti kita akan ada pemilihan pengurus baru. Kita sudah mempersiapkan itu insyaAllah kita ada di puncak muscabnya. Musyawarah cabang kelima. Artinya kita nanti akan melaporkan pertanggungjawaban kita selama 5 tahun kemudian membuat agenda 5 tahun kedepan dan sesuai dengan bidang masing-masing dan memilih pengurus baru, DPC seperti itu. pengurus DPC minimal 9 kemudian maksimal 13 orang. Kalo ditingkat PUK minimal 5 ditingkat perusahaan ya, maksimal 13 orang pengurus biasanya kita milih yang ganjil tuh, 5,7,9,11 gituh. Karena nanti kalo mengambil keputusan yang terpaksa harus voting pasti ada yang kalah gitu ya gak draw. Bahwa diperusahaan kita punya peran yang cukup besar ya apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public keluar biasanya ratarata justru memerlukan SP karena salah satu persyaratan ISO dsb.
Bagaimana serikat buruh menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha atau antara pekerja dengan pekerja? Seperti gitu, perlu SP disitu. Kita ada peran ditingkat perusahaan yaitu sebatas tadi hubungan industrial. Jika ada kasus yg menyangkut ketenagakerjaan kita harus membicarakan tuh kita sebagai mitra antara pengusaha dengan serikat pekerjanya kita harus duduk bersama bipatrit kalo tdk selesai ada mekanismenya bipatrit mediasi ke pengadilan sampai ke mahkamah agung. Seperti itu mekanismenya.
Bagaimana jika kasusnya berkaitan dengan hukum, bukankah SPSI nya sendiri harus punya orang yg berlatarbelakng pendidikanya SH? Tidak, tidak harus punya title SH. Disini yang ada SH bukan disini. Disini cuma ada 1 orang.
Tp disini di DPC kita sendiri sdh malah spt praktisi. Kita sdh terjun langsung
ngalamin membuat dan menyelesaikan. Gituloh. Sehingga tidak harus punya title SH.
Tapi misalnya harus ke pengadilan gitu pak, biasanya butuh lawyer kan? Iya, saya sepakat kita memang perlu lawyers sebenarnya akan tetapi contohnya ada kasus di perusahaan. Perusahaan A sampai bipatrit tidak selesai, media tidak selesai, sampai ke
pengadilan ya berarti sudah keluar ranahnya. Berarti kawan2 yang ditingkat perusahaan itu suruh membuat surat kuasa nah menguasakan sama perangkat. DPC bisa bisa membuat surat kuasa ke DPD bisa dan seterusnya tapi kalo ditingkat PUK membuat surat kuasanya ke DPC sehingga nanti yg advokasi adalah DPC dan penaggung jawab di DPC adalah wakil ketua 2 bidang advokasi. Kan kita bidang-bidang tuh disini nanti ada bidang ORMEN bidang pembelaan, kesra dan bendahara. Disitu nanti yang penanggung jawab adalah bidang pembelaan advokasi tadi walaupun nanti di surat kuasanya ada beberapa orang. Itu terus kita ikuti proses itu sampai ke pengadilan sampai ke MA, Sampai tuntas. Perjuangan kita adalah perjuangan sampai tuntas.
Kemudian untuk biayanya sendiri begaimana Pak? Kalo bicara keungan, kita gak mengambil dari anggota, karena itu anggota kita, kita yasudah. Pokoknya perjuangan tuntas, walaupun transportasi mereka tanggung dsb. Kalo yang udah pernah ditanganin kasusnya biasanya soal apa aja? biasanya PHK, ya PHK.
Untuk kasus PHK sendiri bagaimana Pak prosesnya? Proses PHK ya, sama. Pertamanya
kita
kan kawan yang disana, yang ditingkat
perusahaan itu harus melakukan bipatrit dulu, perundingan. Kasusnya PHK, yang di PHK ada berapa orang, alasannya apa, mereka bicara dulu sama orang perusahaan. Kalau sudah bicara, hasilnya bagaimana? Apakah ada kesepakatan disana atau tidak? Kalau tidak ada berartikan naik ke mediasi. Kan disana kalo bipartit paling lama itu satu bulan, berarti ada bipatrit 1, 2, dan 3 waktunya adalah satu bulan. Kalau itu satu bulan tidak kelar berarti naik ke mediasi. Mediasi tuh di tingkat daerah masing-masing. Kalau di Bogor berarti ada di Kabupaten Bogor, Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor. Disitu kita bikin pengaduan tuh, nah mulai dari disitu biasanya mulai kawan-kawan perusahaan membuat surat kuasa dari mereka kepada kita, kan di perusahaan gak selesai tuh biasanya yang jalan perangkat bidang kita, masuk mediasi ke pengadilan. Ya sudah membuat surat kuasa lah, bukan berkas. Karena sudah masuk didaerah hukum kita harus ada bukti perundingan, surat PHK, mungkin pendukung lagi slip gaji dan macem-macem itu kita bawa nanti di persidangan.
Bagaimana peran SP tentang perbaikan upah? Kan kita bicara kan ada pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pengupahan, itu salah satunya. Kemudain ada SK gubernur tentang upah minimum UMK ada UMSK seperti itu,
contohnya aja di 2016 lah kita ada 16 PUK, kita melakukan sosialisasi tentang SK gubernur masalah UMK, kemudian kita pantau disana, dari DPC pantau ke PUK semuanya bagaimana pelaksanaan UMK. Itu upahnya sama, bicara sektor kan ada sektor 1, 2, dan 3 nah tergantung perusahaan tadi bergerak dibidang apa, contohnya otomotif berbeda gajinya dengan yang di garmen. Otomotif berbeda dengan yang di furniture, kaya Gloria berbeda seperti itu. itu harus disesuaikan dengan SK gubernur. Nah, semua itu pekerjaan tingkat bipartit di sana, kita tinggal mantau aja. Tapi nanti kalau ada kesulitan, ada permasalahan PUK minta bantuan sama kita, kita akan meluncur. Walaupun awalnya kita sudah sosialisasi lah ini loh, upah sampeyan seperti ini, sekian sekian kita sudah memberitahukan, tinggal pelaksanaa disana antara tingkat PUK dan perusahaan, silahkan bicara masalah upah 2000 dst, termasuk tunjangan-tunjangan disana, gitu. Makan berubah ga, kan kembali ke aturan internal mereka, bahkan ada PP nya perjanjian perusahaan kerja bersama, itu aturan-aturan yang intern pabrik masing-masing berbedalah nanti isi PKB pabrik A sama isi PKB pabrik B kan berbeda- berbeda ya.
Jadi DPC nya juga harus paham ya pak? Ya, seperti itu kita pantau sekian, 16 PUK tadi.
Biasanya ada, kalau di pabrik-pabrik gitu kan ada perempuannya, anak-anaknya, minoritas atau enggak sih? Kalau anak- anak sih saya pikir tidak ada lah ya yang namanya pekerja disini minimal usia 18thn yah, kalo dibawah itu kita gak bisa jadikan anggota.
Kalo misalnya ternyata ada? Itu bisa kita laporkan, kita bisa proses itu gitu loh. Ya kan, kalo ada yang mempekerjakan dibawah 18thn kita bisa proses itu. kita bisa dateng ke pemerintah, pengawasan.
Kalau terpaksa Pak? Ya itulah konsekuensi yang jelas mau menegakkan regulasi, kalo ada terpaksa seperti itu, kita ingatkan lah pemerintah, termasuk pengusaha bahwa anda melanggar ini. Mereka ternyata perusahaan memberlakukan itu, anaknya pun yaudah saya mau bekerja, kan ada yang ga sekolah dan macem- macem mau bekerja seperti itu di tingkat-tingkat perusahaan biasanya.
Solusinya bagaimana? Yang jelas penegakkan hukum kita jalankan. Ada juga sih ya, biasanya masalah upah seperti itu.
Kembali ke upah lagi? Ya karena ada perusahaan yang memperlakukan UMK ada yang UMKS. Berarti UMK dan sektoral. Padahal jelas- jelas pabrik itu adalah sektoral harusnya memberlakukan sektoral. Sehingga gajinya sektoral itu harusnya 3jt, tp ada UMK safety nets nya adalah 2,8jt, nah ada yang memberlakukan 2,8jt ada 3jt yang semunya harusnya 3jt, ada yang seperti itu. Itu terjadi ada kesepakatan antara SP disitu dengan perusahaan. Salah satu alasannya biasanya cash flow nya perusahaan tidak mampu, kalau dibikin minimal sektoral berarti 3jt. Mereka makanya bikin seperti itu caranya yang masa sekian adalah UMK dan diatas sekian adalah UMKS. Itu salah satunya adalah untuk mengamankan bagaimana pabrik itu biar tetap berjalan gitu ya, dan pekerja bisa tetep bekerja disitu. Kalau itu dipaksakan, okelah yang 0 tahun saya bayar 3 jt, tapi dalam 3 tahun sudah tidak mampu lagi pabrik, konsekuensinya yasudah bisa saja terjadi PHK, efisiensi, atau agency tadi menjadi tutup.
Biasanya itu dilakuinnya gimana sih pak perjanjian kerjasamanya? Yah biasanya mereka berunding, pengusaha sama serikat pekerja. Biasanya perusahaan melaporkan tuh yang transparan mereka melaporkan kondisi keuangannya, dan rencana kerja 2tahun kedepan biasanya sudah dilaporkan. Sekian milyar untuk sekian orang dibagi itu, gak ketemu yang namanya 3jt tadi, makanya harus dikondisikan itu biar cash flow nya aman, supaya tidak ambruk gituloh, kalau dipaksakan.
Bagaimana peran Serikat Buruh menciptakan hub. Industrial yang harmonis? hub. Industrial ada 3 unsur yang harus bekerja ini, pengusaha (owner), ada SP nya dan ada pemerintah. Nah peran pemerintah biasanya kalau sudah mentok. Untuk menciptakan keharmonisan memang harus semuanya menjadi transparan, dan saling memahami. Sebenarnya posisi SP dengan pengusaha di perusahaan itu satu level, sama. Tapi sering SP ini tahu apa, seolah-olah pengusaha merasa saya yang punya duit perusahaan kok, anda tau apa, anda bekerja ini saya gaji bukan anda masuk kesini untuk menjadi SP tidak, kan kita bekerja disini untuk mendapat gaji bukan untuk mendirikan SP, kan awalnya seperti itu. Maka untuk menciptakan keharmonisan pertama tadi harus transparan, kemudian kedua belah pihak harus memahami punya fungsi dan tugas masing- masing. Perusahaan punya
UU sendiri, kita punya UU 21 tahun 2000 kita sama sebagai mitra. Sehingga ada satu lagi untuk menciptakan keharmonisan itu namanya lembaga bipatrit tingkat perusahaan itu, lembaga ini terdiri dari unsur-unsur anggota ada PUK nya, ada pengusahanya. Dia fungsinya untuk mempertimbangkan masukan, solusi, kepada serikat pekerja dan pengusaha.
Itu diluar serikat pekerjanya ya berarti? Ya di luar itu, strukturnya di luar itu. walaupun orangnya ada yang dari anggota PUK, ada yang dari anggota biasa pleno kalau nggak komisaris, itu lembaga bipatrit. Kalo di Kabupaten kita ada lembaga yang sama ditingkat Kabupaten, seperti itu.
Apakah SP menyediakan sarana komunikasi? (misalnya: pertemuan, jurnal/bulletin, surat kabar, brosur, fasilitas pendidikan dan personal kontak antara pengurus dengan anggota?) Kita hanya ada dalam bentuk forum untuk diskusi, komunikasi, dia punya masalah apa, ada keluhan apa di anggota. Termasuk kita pun harus merespon keluhan dari pengusaha, kita ga boleh egois sebagai serikat pekerja jangan poko’e lah, Jangan seperti itu. Perusahaan punya keluhan lho ini anggota sampeyan tidak disiplin, nah kita sebagai pengurus berarti harus menegur dia dong, agar ada perbaikan disiplin kerjanya, etos kerjanya, kemudian bisa terpenuhi target dsb. Kalau itu kita bisa membantu perusahaan di bidang kedisiplinan, contohnya saja kita meminta sesuatu pada perusahaan kita juga tidak sulit. Uang makan pasti kita bisa minta, seperti itu. Sehingga keharmonisan pun bisa tercapai dengan cara ini dan ini memang cukup penting, saya sepakat. Itu semua gak lepas dari bagaimana agar perusahaan itu bisa terus berjalan eksis, kelangsungan pekerja pun juga terjamin gitu lho. Kalo ini gontok- gontokan poko’e mereka SP juga kekeh, perusahaan juga ngotot yasudah biasanya buntu disitu. Bisa macet komunikasi saja antara SP situ dan perusahaan, bisa sering ribut itu, kasus jarang selesai ditingkat bipartit, maka masuk mediasi, masuk pengadilan bisa-bisa demo atau mogok kerja tadi. Ya kan itu kekuatan SP disitu kekuatan pekerja, bahwa perundingan dianggap gagal, buat pemberitahuan 7 hari kedepan kita mogok kerja.
Tapi ada gak sih Pak kasus, misalnya saya SP nya nih trus ternyata ada anggota saya yang ngadunya ke Bapak karena gak sepakat nih sama deal-dealan nya SP sama si perusahaan gitu? Bisa, dan ada. Itu justru sering terjadi karna ada krisis kepercayaan antara anggota dan pengurus ditingkat perusahaan. Ini kok ada kasus ini ga ditanganin, seolah-olah PUK yang di perusahaan itu diam gitu lho, ga ada gerakan. Biasanya langsung dateng ke DPC, nah solusinya bukan kita (DPC) langsung ke perusahaan, bikin surat dan sebagainya. Kita panggil PUK nya dulu kan ada mekanismenya penyelesaian masalah ya, kita tanya bener gak nih ada kasus seperti ini nih. Walaupun kita gak sebutkan siapa sih nama anggota yang mengadu ke kita, gak kita sebutkan. Kita panggil PUK nya, kita sampaikan permasalahnnya. Biasanya kalau di panggil perangkat, mereka langsung menindak lanjutinlah, langsung bertemu manajemen buat surat, perundingan, dsb. Kalau mereka dalam perundingan membutuhkan perangkat, kita akan jalan. Dengan membuat surat pada tanggal sekian, dia minta ditemani di bipatrit maka kita meluncur kesana.
Serikat pekerja di tingkat perusahaan nyediain konsultasi khusus gak Pak? Ada gak sih Pak yang setiap hari disitu? Yang ditingkat perusahaan biasanya cukup berbeda, yang PUK nya aktif adalah bidangbidang itu, di kantor kesekretariatan itu ada orang-orangnya yang ditugasin seperti piketlah. Ya seperti itulah, nanti kalo ada keluhan, ada permasalahan dari anggota dia segera bisa mengadu.
Kalo yang dibawahin sama DPC disini sendiri sama perusahaan yang ada itu ada berapa serikat pekerja yang nyediain konsultasi khusus? Ya, dari total 16 paling sekitar 30% lah. Itu dia menyediakan hal seperti itu, termasuk ada kotak saran yah didepan kantor kesekretariatan dia siapkan.
Perusahaan mana saja yang menyediakan konsultasi secara khusus? Ya, Sumidan itu ada, saya gak terlalu hafal ya kalo soal itu. Tapi mayoritas punya kontak personlah kawan-kawan anggota kepada pengurus yang di tingkat perusahaan kalau ada kasus dia bisa komunikasi.
Apakah ada sarana komunikasi, seperti misalnya surat kabar, brosur, atau buletin? Kalau disini kita dulu sempet buat tabloid, sempet berhenti sampai sekarang kita belum bergerak lagi tapi ada wacana nanti akan sinergi dari tingkat DPP pusat, sampai ketingkat bawah ada yang namanya Radi Buruh LEM, kita akan bikin tabloid, kita akan bikin website, kita akan bikin sejenis kompas.com seperti itu.
Kira-kira kapan Pak direalisasikan? Kemarin kata Ketum itu bulan depan kita sudah bisa mulai, eh bisa mulai bulan Mei ya.
Apakah serikat buruh menyediakan manfaat lainnya? (untuk kesejahteraan anggota; kesehatan,penginapan, beasiswa, penginapan, rekreasi, asuransi, dsb. (bila memungkinkan)). Ya ada, selain kita memberikan advokasi sama anggota, kita juga memberikan pendidikanpendidikan di luar itu. Contohnya kita ada pendidikan2 pasca pensiun, wirausaha kita ada, seperti kita disini ada koperasi ya namanya KALEM – koperasi anugrah lestari mandiri – milik anggota kalem sih sebenarnya, cuma masyarakat umum bisa menjadi anggota disitu. Kita sekarang sudah bisa bergerak dibidang pengadaan barang, contohnya saya mau beli laptop, beli HP bisa dari koperasi nanti mengangsur, seperti itu.
Apakah SP menyediakan fasilitas lain misalnya untuk beasiswa, rekreasi, asuransi, penginapan, dsb? Kalo diserikat tidak ada, tapi biasanya untuk nerima beasiswa itu ada asuransi, seperti BPJS. Kalo rekreasi itu yang menyediakan perusahaan, tapi perjuangan SP kalo kita tidak mendorong perusahaan, biasanya gak bakal ngasih. Biasanya kita rekreasi itu kita bentuk, kita ikat dalam PKB tadi yang mebiayai pelaksanaannya perusahaan. Biasanya sih begini mba, mayoritas rekreasi itu walaupun diatur di PKB menjadi biaya mutlak perusahaan, perang nih perusahaan. Mengajak diskusi, rekreasi tetap jalan tapi bagaimana kalo biaya kita tanggung bersama, ada yang gitu.
Bagaimana serikat buruh melindungi lingkungan kerja? (lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja) (standar hukum)). Ya safety gitu ya, makanya disitu salah satu peran SP masuk disitu, kita ajukan tolong ini pekerjaan A ini berbahaya gak buat pekerja kesetrum atau bagaimana, apa nanti ada yang ke cuts jari dsb. Disitu ada yang namanya sistem manajemen keselamatan kerja, nanti ada
regulasinya, lebih bagus lagi diikat dalam PKB, balik lagi ke PKB. Memang tugas kita, target kawan- kawan ditingkat perusahaan itu, prestasinya adalah pembentukan PKB. Kalo mereka sudah ada PKB, perjanjian kerja bersama, saya yakinlah. PKB itu dulu namanya KKB di UU 13 adalah. Itu harus ada itu di pabrik pabrik yang bagus, besar, tadi prestasi SP adalah mampu mewujudkan yang namanya PKB. Sebelum adanya PKB kan perusahaan perlu adanya PP – peraturan perusahaan – itu wajib, itu kalo ga ada dia bisa di pidanakan.
Bagaimana cara memperjuangkan hal itu Pak? Yang PKB nya itu perundinganlah antara SP dan pengusaha.
Bagaimana cara serikat buruh mengupayakan agar manajemen mendengarkan suara pekerja sebelum membuat keputusan? Contohnya kita mau membuat PKB lah, berarti SP tadi harus menyusun draft dulu. Nah biasanya kalo mereka mau menyusun draft, mereka memperhatikan pabrik sekitar yang sejenis biasanya. Kalo dia pabrik otomotif dia liat pabrik disekitar itu isinya apa, seperti apa sih, mereka nyontek-nyontek kesitu kemudian kita juga bisa melakukan penelitian. Upahnya bagaimana di pabrik sekitar, Safety perusahaan yang ingin di PKB bagaimana, kemudian kita juga bisa membuat angket dari anggota jika di perlukan. Perlu ga, ini perlu naik ga rekreasi perlu ga? Kita biasanya bikin angket pake kertas kecil, kita sebar keanggota. Baru masukkan di kotak saran atau kotak yang sudah disiapkan pengurus unit kerja. Baru disitu kita buat draftnya, aturan dasarnya, kenapa kita minta uang makan Rp. 5000 contoh saja. Kenapa kita minta transportasi Rp. 10.000 alasannya dimana, kita cari disitu semuanya. Setelah itu semua selesai sudah berbentuk draft, udah satu buku seperti ini kita jilid copy beberapa untuk tim perunding kita, kita masukkan keperusahaan, kapan perusahaan punya kesiapan berunding PKB tadi. Nah biasanya sebelum berunding mereka membuat tata tertib dulu. Contohnya tanggal berapa dan berapa pasal yang harus kita bahas, dan selesainya berapa hari. Tapi dikasih target tuh dalam UU no. 13 maksimal adalah 3 bulan harus selesai, kalau tidak nanti masuk ke mediasi, pemerintah nanti pemerintah ngasih solusi.
Apakah AD/ART setiap serikat pekerja itu sama? Sama, kita dari pusat. Yang bisa mengubah AD/ART adalah pusat, MUNAS tingkat pusat. Sehingga kita hanya melaksanakan, dari tingkat atas sampai tingkat bawah sama ada satu buku yang bergabung di lem ini. Cuma beda SP nih beda nih intern kan masing-masing, karna kita berbeda dengan SPMI, kita berbeda dengan SPN AD/ART nya, termasuk iuraniuran semuanya gitu lho. Walaupun kalo UU nya kan sama nih, UU SP itu sama 21 thn 2000, tapi kalo aturan intern itu beda. Dan disetiap DPC, disetiap DPD, DPP juga punya yang namanya SOP masing-masing. Termasuk di tingkat PUK, dia punya prosedur operasional yang boleh mengatur bagaimana iuranya, pertemuannya, dia boleh, dilampirkan di PO – petunjuk organisasi – atau SOP nya lah. Karna kita berbadan hukum nih, kita ada pencatatan di tingkat PUK, DPC, sampe tingkat pusat, kita udah diakuinlah sama pemerintah gitu.
Kalo ditingkat SP perusahannya sendiri, pertanggung jawaban AD/ARTnya, berjalan organisasinya ada tanggung jawab ke anggota sama dengan DPC Pak? Ya ada, biasanya kalo ditingkat PUK ada yang namanya rakernit yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu kepengurusan, kalo ditingkat perusahaan masa baktinya 3 tahun, kalo ditingkat DPC ke atas itu 5 tahun. Walau minimal melaksanakan rakernit 1 kali dalam kepengurusan, tapi rata-rata kawan-kawan melakukannya 2 kali lah dalam satu kepengurusan, tahun 1, 2, 3 baru dia pemilihan pengurus baru. Nah, di rakernit itu mereka membuat program kerja, keluh kesahnya, semuanya disampaikan sama pengurus. Nanti dibikin menjadi program kerja, misalnya rakernit hari ini berarti membuat program kerja satu tahun kedepan. Terus kalo masalah laporannya memang setiap 3 tahun harus ada laporannya, kalo masa baktinya habis harus membuat yang namanya LPJ – laporan pertanggung jawaban – disampaikan sama peserta dalam forum muscab seperti besok kita Mei lah. Mei kita ada pemilihan pengurus baru, kita harus buat dulu laporan dalam bentuk tertulis selama 5 tahun kita udah ngapain, dari wakil ketua 1, 2, 3, bendahara, sekertaris semuanyalah, termasuk aset-aset yang disini kita laporkan semuanya dalam bentuk buku. Kita bacakan di depan forum itu, nah nanti forum itu menerima gak laporan kita, misalnya menerima ya berarti pemilihan pengurus baru bisa dilanjut, bisa djialani kegiatan itu. Seandainya ditingkat DPC ditingkat atasnya tingkat PUK, bahwa ini tidak bagus nih laporan pertanggung jawabannya dan sepakat tidak menerima LPJ nya, nah bagaimana itu solusinya? kan seperti itu. Solusinya musnik atau muscab dan munas itu harus tetap berlanjut tetapi kewajiban pengurus yang lama yang terdahulu itu berkewajiban
memperbaikin LPJ nya, kurun waktu biasanya berapa hari. Tetep lanjut pemilihan pengurus baru tapi dengan catatan LPJ nya itu harus ada perbaikan 3 hari kemudian, membuat revisi dan sebagainya nanti dilaporkan lagi sama anggota.
Apakah harus sampai diterima Pak? Ya, seperti itu biasanya yasudah, kita organisasi yang tidak orientasi sama finansial uang biasanya kita yaudah, rata-rata menerima lah. Mereka pun juga gak terlalu kaku, kita disini juga kalo diprosentasi masih 80% itu sosial gitu.
Apakah serikat buruh melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya baik secara nasional ataupun internasional? Ada, kita ada link juga di ILO, termasuk Indonesia itu sudah meratifikasi, berapa ya.. 7 konvensi atau apa kalo gak salah, termasuk konvensi nomer 87, 98 masalah perlindungan upah, diskriminasi dsb. Kita ada link disana juga, dan kita pernah mendatangkan ILO itu, ada orang Indonesia lah di Jenewa sana. Kita pernah pertemuan sama beliau di daerah Puncak, kita juga menghadirkan kawan-kawan di tingkat perusahaan tadi, semua kita undang, kita diskusi dsb, pernah kita lakukan. Sehingga kita ada jaringan juga kesana, kita bisa komunikasi gitu.
Serikat pekerjanya apa yang di luar? Yang masih komunikasi sampe sekarang Pak? Di luar itu di Korea ya ada ya, saya gak terlalu hapal. Kalo ILO itukan udah tingkat dunia, kalo antar negara kita sama Korea Selatan kali mba ya yang sering komunikasi sama pak Sukmayana Ketua kita, kebetulan beliau pernah dikirim ke Korea belum lama ini. Itu ada foto-foto beliau tuh sama orang-orang Korea. Itu pengurus-pengurus SP ceritanya, di Korea Selatan itu. Kita di undang untuk studi banding seperti itu, bagaimana sih SP di Korea Selatan? Apa bedanya di Indonesia? Apa yang bisa diterapkan di Indonesia? Seperti itulah ilmu-ilmu yang bisa kitra ambil.
Dari mana sumber dana untuk kegiatan tersebut? Kalo yang kaya gitu biasanya yang ngundang dari sana, biaya juga dari sana. Kalo dari SP ini iya satu orang, tapi ada juga dari SPN dan SP-SP lain di Kab. Bogor di undang juga ada 5 orang atau berapa kemarin.
Apa sejauh ini ada kasus yang sampai melibatkan semua divisi? Misalnya tadi soal upah, atau diskriminasi? Biasanya kawan-kawan kalo perundingan PHK ditolak kan maunya mogok kerja saja, disikapin DPC dengan bijak. Karena ada konsekuensi yang di hal-hal seperti itu bisa turun, kalo masih 2-3orang kita temanin mereka perundingan dulu lah.
Masalah yang sampai sekarang masih sering timbul itu soal apa Pak? Biasanya, upahlah, kalo diskriminasi gak ada. Perusahaan yang sektoral biasanya merasa berat, bahkan yang menetap rata-rata di PHK, diganti dengan kontrak kerja, seperti itu.
Kalo digambarkan Pak, bagaimana alur pengaduan ke tingkat serikat pekerjanya? Ya oke, misalnya kasus yang ada ditingkat PUK itu, ambil contoh PHK saja yang sering terjadi, berapa orang yang di PHK di perusahaan A mereka sudah berunding tuh, antara SP dan perusahaan tidak ada solusinya, disana tidak ketemu nih artinya bisa saja SP itu minta ganti 2x pabrik, mentok di 1x dan 2x, artinya tidak ada progresnya lagi biasanya mengadu ke kita, SP nya ngadu ke DPC kemudian menceritakan kronologis dsb. Setelah itu mereka bercerita, yasudah kalo ditingkat perusahaan tidak ada kesepakatan, kita bisa melanjutkan ke tingkat mediasi, kemudian DPC sudah menerima pengaduan dari kawan-kawan PUK kita menyarankan untuk membuat surat kuasa biasanya kalo sudah tingkat Kabupaten mereka melimpahkan surat kuasa kepada kita. Setelah membuat surat kuasa kita membikin surat pengaduan, kita dipanggil lah. Nanti kita kasih tanda bukti dsb bahwa kita nerima pengaduan, sehingga maksimal 7 hari kedepan pemerintah itu memanggil beberapa pihak perusahaan yang berselisih tadi, di panggil mereka. Sidang 1, biasanya ada kelengkapan berkas.
Tapi disitu pemerintah sebagai mediator? Mereka sudah adalah, mediatornya siapa saja, yang dituntut disurat itu siapa saja. Biasanya yang menuntut kan Kadesnya sana, nanti menyelesaikan masalah PTA dengan siapa mediatornya X udah ditulis disurat itu, yaudah kita ketemu sama beliau, kita sampaikan. Sidang pertama biasanya kelengkapan berkas tadi, berkasnya apa saja, surat kuasanya masing-masing pihak mana? PP nya ada gak? PKB nya ada nggak? Ditanyain sebatas berkas kasus lah. Seperti itu loh. Bipatritnya sampai dimana? Berita acara dsb, jumlah orangnya berapa. Selesai itu sebentar itu, yaudah berarti di agendakan kapan lagi prosesnya. Dan
yang mengagendakan itu si mediator, nah biasanya nggak sampai
seminggu lah ya. Contohnya 3 hari kemudian diagendakan yang namanya sidang mediasi pertama.
Biasanya sampai berapa Pak? Kalo kita regulasinya sih 4 kali sidang pertama adalah kelengkapan berkas sidang mediasi 1 sidang mediasi 2 dan sidang mediasi 3 dengan kurun waktu itu 1 bulan berarti bisa 5 hari sekali atau 7 hari sekali seperti itu.
Berarti yang dilibatkann DPC terus serikat pekerja DPT? Bisa serikat pekerja yang disana karena sudah menguasakan kepada kita bisa saja hadir bisa saja tidak.
Jadi langsung DPC dan mediator sama pihak perusahaan? Iya, tapi rata-rata mereka ikutlah pengen taulah bagaimana sih seperti sidang ketemu sama siapa dan sebagainya. Sehingga sudah masuk tripatrit, yaitu 3 unsur tadi kalo sudah masuk mediasi berarti kan ada perintah tadi. Ada mediator, ada SPnya, DPCnya, ada pengusahanya. Sudah lengkap. Mulai sidang lah mediasi disitu. Oke ya. Sudah masuk mediasi. Mediasi sudah ada waktunya ni ada kesepakatan gak nih mediasi. Ya kan? Sebelumnya biasanya kalo sebelum masuk ke mediasi mediator itu menyarankan pada mau damai gak? Kan begitu. Pengusaha, SP, damai gak? oh gak mau, mediasi saja. Sepakat mediasi. Pilih mediator A. Yasudah kesepakatan nih, SP sama pengusaha tanda tangan surat itu milih mediasinya Mr. X. Yasudah tanda tangan juga. Oke berarti lanjut minggu depan mediasi 1. Sudah mediasi 1 yasudah kita sudah, sampeyan pemerintah, disitu pengusaha. Misalnya saya SPnya dia sebagai mediator penengah nih udah, suruh menyampaikan kasusnya apa. Biasanya yang mengadukan SP, yang disuruh SP dulu. “Pak nanti kalo saya sudah selesai dari Pemerintah ke SP. Apa tanggapan sampeyan?” catet sama mediator. Kalo sudah gamau damai yasudah nanti ada sidang mediasi sampai 3 lah dengan kurun waktu 30 hari kerja. Setelah pada 30 hari kerja para pihak ternyata tidak ada kesepakatan, tidak mau berdamai, mediator mengeluarkan namanya anjuran. Surat anjuran. Surat anjuran tersebut tadi isinya adalah pertimbangan- pertimbangan mediator kemudian pendapat masing- masing pihak. Dan tuntutan- tuntutan masing-masing. Bapak menuntut 1x pihak pengusaha ditulis nanti sama mediator. Kemudian dipaling bawah mediator menyampaikan anjuran. Harus di pekerjakan kembali, dua harus dibayar upahnya. Seperti itu biasanya isi anjuran. Dikeluarkan disampaikan kepada para pihak nih. Berarti ada
rangkap 2 asli, 3 sebenarnya. Yang 1 di file, sama dinas tenaga kerja, yang asli 1 ke SP yang asli satu ke perusahaan. Ada 3 asli tuh anjuran setelah keluar anjuran, biasanya dalam anjuran dicantumkan tuh. Kurun waktu 10 hari kerja masing- masing pihak jika menerima harus menyampaikan secara tertulis sama dinas dan menyampaikan kalo SP menerima isi anjuran berarti kita sebagai kuasa hukumnya menyampaikan secara tertulis sama pihak pemerintah.
Kalau setelah 10 hari tidak ada tindak lanjut bagaimana? Setelah sepuluh hari masing-masing tidak ada, biasanya kita kan kalo ditingkat mediasi kalo klaim Bogor terus terang saja, kita menang terus lah. Rata-rata menang lah. Sampai 99% sekian menang lah posisi kita lah. Kita rata-rata menerima itu dan membuat berkas bahwa kita SP Lem kuasa hukum A, B, C, D menerima isi secara keseluruhan atau sebagian menerima. Kita bikin surat kesana. Kalo tidak menerima, biasanya perusahaan tuh yang agak bandel tuh. Perusahaan diem-diem saja. Menerima atau tidak nih? Kan seperti itu. Udah waktu 10 hari lewat. Kalo 10 hari tidak membuat surat, berarti dianggap menolak. Dianggap menolak kalo diem saja. Berarti mau gamau biasanya yang kasus seperti itu SPnya kuasa hukum tadi melakukan gugatan. Nah gugatan ini kan ke PHI Bandung, kalo kita kan Jawa Barat baru ada satu PHI di Bandung. Pengadilan hubungan industrial. Nah, khusus tuh untuk pekerja. Nah kalo di DKI juga ada PHInya. Daerah Jakartra Timur atau apa ya itu. Seharusnya PHI tadi di kantor-kantor pengadilan buruh tadi harusnya sesuai dengan UUD Nomor 2 2004 masalah PHI. Itu harus didirikan di area-area industri. Tapi sampai sekarang belum bisa. Itu baru bisa didirikan di tingkat-tingkat provinsi saja. Seharusnya Bekasi ada tuh, Jakarta Timur ada, tapi sampai sekarang belum bisa. Biasanya masalah budget pemerintah lah. Budget pegawai dan sebagainya itu alasan mereka lah. Sehingga baru bisa didirikan di tingkat-tingkat provinsi. Yasudah kita bikin surat gugatan berdasarkan notulen bipatrit dari bawah kita susun lagi kemudian dari mediasi kita kumpulkan lagi semuanya kita bikin gugatan. Nah, pengadilan hubungan industrial. Udahlah bikin gugatan, kronologi dan macem-macem, termasuk terakhir kita tuntutan. Kita menuntut apa sih? Apakah menuntut dipekerjakan kembali? Apakah menuntut pesangon. UUD 13 dst.
Bagaimana proses peradilan di PHI sendiri? Kita ajukan kesana, kita daftarkan. Nah, biasanya kita daftar hari ini, nah kita contohkan saja, kalo contohnya milih gugatan pesangon dibawah 150 juta kita gak kena cas. Kita gak
ada biayanya. Nanti biaya sidang dan sebagainya di biayain sama pemerintah. Sekitar 15 hari kerja. Kelengkapan berkas dan ranahnya sudah hukum nih kalo ditingkat.. kita bisa nego-nego nih. Biasanya kita di PHI itu bisa 3 bulan karena sidang kelengkapan berkas sampai dibacakan putusan itu 10 kali sidang. Ya.. yang perusahaan yang ga dateng. Kalo perusahaan gak dateng tetep kita minta sidang langsung di catet sama panitia perusahaan tidak hadir. Sebenarnya sebentar, gak sampai 5 menit lah sidang tadi, yang lama paling di pembukaan kemudian saksi itu sampai 30 menit dsb. Nah kurun waktu 3 bulan itu sudah ada putusan dibacakan. Siapa nih yang kalah dan yang menang nih? Kan begitu kalo sidang. Yasudah kalo memang kalah. Dikasih waktu 14 hari kerja. Contohnya hari ini dibacakan, dia ada waktu 14 hari yang kalah tadi apakah mau kasasi atau tidak? Kalau dalam kurun waktu 14 hari dia diem-diem aja berarti menerima nih. Menerima putusan PHI. Berarti mau gamau kalo putusan PHI di pekerjakan ya harus dipekerjakan, kalo keputusan PHI ini harus dibayar 2x, karyawanya ya harus dibayar 2x. Kurun waktu 14 hari. Kalo kurun waktu kurang dari 14 hari. Mereka membuat kasasi. Yasudah berarti lanjut kasus itu, ke Mahkamah Agung. Biasanya nanti mereka membuat kontra memori. Nah, yang dikalahkan tadi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tetapi lewat hubungan industrial dan tidak datang langsung ke MA tetapi lewat pengadilan hubungan industrial. Di daftarkan lagi tuh nomornya berapa, sekitar
3 bulan kemudian, baru sampai tuh
putusan MA itu. Kita ga sidang. Kita tinggal nunggu aja putusan Mahkamah Agung itu lewat PHI tadi, komunikasi sama PHI. Udah selesai belum. Seperti itu, yang kita tangani kita sudah 3 perusahaan. Di tahun 2014, 2015, 2016 itu ada 3 perusahaan yang kita tangani Alhamdulillah kita menang terus. Kasusnya PHK semua. Alhamdulillah kita posisi menang semua. Kita ga minta pesangon. Kalo sidang pengadilan itu dilihat benar-benar sama hakim itu bagaimana buktinya, bagaimana saksinya. Seperti itulah. Tapi kalau kita andaikan kemaren pernah bahwa mogok kerja atau unjuk rasa itu data pamungkas kita lah. Tapi sudah kita sampaikan sama yang dibawah jangan sering digunakan lah. Beresiko. Kasihan yang dibawah. Gituloh. Nanti sekarang mogok, mereka bisa di PHK. Dengan nanti masuk pengadilan dengan alasan mogok kerja tadi biasanya rata2 itu kalah. Kita kalah. Makanya usahakan semuanya jangan sampai mogok. Itu senjata pamungkas kalo ga terlalu penting.
Udah pilihan yang paling terakhir ya Pak? ya, tentu sudah gabisa perundingan dan macem2 mereka tetp aja kekeh. Kita lewati dulu ajalah minimal sampai mediasi lah ya. Dan sampai mediasi itu kan masih ada perundingan masih tahap2 perundingan bipartitemediasi sama pemerintah masih kita bisa diskusikan sama pengusaha.
Kalo misalnya pemerintah yang di posiusi mediasi ini Pak yang pertama Pak? Kan kasih saran tuh sifatnya memang ada harusnya untuk kondisi kaya gini, keputusan yang diambil harus kaya gini,tertulis atau tentative? Tertulis. Ya tertulis. Kebanyakan menyarankan ni. Bagaimana ini mau diskusi apa enggak. Biasanya terkadang perusahaan sama mediator itu dia kumpul satu kamar. Nah kira2 apa sih maunya perusahaan satu kamar. Nah kemudian setelah mereka keluar, biasanya SP juga di panggil sama satu kamar. Apa saja yang di mau SP. Baru ketemu bareng. Seperti itulah. Kalo ga ketemu yaudah gak bisa lanjut. Sidang-sidang terus. Biasanya dalam mediasi terkadang bisa SP yang tdk hadir atau perusahaan yang tidak hadir. Nah biasanya yang tidak hadir yang selama ini malah perusahaan yang nggak hadir. Bandel-bandel gitulah. Nah kalo bandel yoo mau gamau pemerintah berpihak sama buruh. Gituloh. Walaupun terkadang kita agak salah. Yasudah itu perusahaan dipanggil sama pemerintah kok ga hadir. Tidak menghormati pemerintah. Kan seperti itu. Makanya ada yang namanya utusan perstek itu keputusan dari dinas tenaga kerja yang setiap kali sidang itu tidak di hadirkan oleh pihak pengusaha. Yasudah di fresteg aja namanya. Dan apa yang di mau SP, pemerintah mau. Seperti itu aja. Sehingga tidak ada dalam segala anjuran tadi tidak ada pendapat pengusaha. Adanya pendapat serikat pekerja atau kuasa hukumnya. Loh pengusaha kan ga adil masalahnya. Sampai kurun waktu 30 hari kerja mbak ya kan? Itu ga hadir yasudah. Itu di beri anjuran semua yang kita minta pasti ada disitu.lah gak adil kok, berarti malah ga enak sebenernya kita gituloh.
Tapi ada yang pernah kaya gitu Pak? saya pernah kaya gitu 2x kaya gitu.
2x kaya gitu Pak? Kasusnya pelanggaran disiplin, karyawan bandel gitulah. Bandel gitulah, hari ini masuk, besok enggak. Gitu terus. Sudah ada SP1/2/3 masih aja bandel. Perusahaan gak mau kan kalo seperti itu. yasudah bicara angka disitu lah. Kalo endesepener biasnya PHK. Kan kita
seharusnya hanya 1x kan . SP memperjuangkan ke arah 1x. Gituloh. Awalnya karyawan itu mau cari uangnya gituloh.
Yaudah dengan cara dia membuat cara seperti itu
endespener dapatnya Cuma 1x. Dan itu kalah, nah tapi ada beberapa kali kita jalan seperti itu, tapi akan kalah menang lah. Tapi kalo kasus2 endespener kita biasanya selesai ditingkat mediasi. Kita gak sampai ke pengadilan lah. Kalo yang di PHK dengan jumlah sekian orang kita teratur, sampai nilainya 1,6 M kan kita pernah ya dengan yang 23 orang itu ditambah dengan yang 5 orang itu. pernah kan uangnya dihitung disini uangnya 3 koper itu dari perusahaan, dapet.
Tapi selama jadi DPC gitu Pak kesulitan-kesulitan, kendala-kendalanya apa Pak biasanya? Yang Bapak rasain deh, soalnya temen2 kan suka gitu Pak, abis nanganin kasus ini, kita kan biasanya begitu Pak? Kita kalau udah di LEM agak berbeda sama SP lain lah. Kita sudah sampaikan masih sekian persen membantu kawan-kawan ada kasus tidak orientasi sama kalo saya sama jam kerja saya malah gak menentu. Biasanya kalo saya ga ada kegiatan, saya ga dateng kok. Saya ada bisnis dirumah kok gituloh. Kalo terkadang ya yang tadi biasanya hari Minggu, hari libur itu kita ada undangan tuh, nah seperti itu yang terkadang. Gimana nih? Yaudah mau gamau kita membela karyawan, kita posisinya sebagai sarekan pekereja, sudah kita datang, walaupun itu di hari2 libur.
