PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN KENDAL

Majalah Ilmiah Inspiratif, Vol.2 No.2 Januari 2016

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN KENDAL Dina Damayanti, S.Sos, M.A. Dosen Administrasi Bisnis [email protected]

ABSTRAKSI Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena asas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dekan Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Nebraska Gaay Schwediman, berpendapat bahwa untuk kemajuan koperasi maka manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut semua anggota diperlakukan secara adil, didukung administrasi yang canggih, koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat, manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis, keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang, pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan. Dari penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana peran pemerintah daerah dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal ? (2). Faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sumber data, Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan target adalah individu yang bekerja atau masih menjalin hubungan (interaksi) dengan pegawai-pegawai birokrasi sektor pelayanan publik golongan menengah ke bawah. Adapun dalam penelitian ini informannya adalah gerakan koperasi,pengurus koperasi, anggota koperasi dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal. Hasil penelitian : (1). Keberhasilan koperasi di dalam melaksanakan peranannya perlu memperhatikan kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan kembali modal, dengan cara pemupukan pelbagai sumber keuangan dari sejumlah besar anggota, pengaruh dari koperasi terhadap anggota-anggotanya yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan perubahan tuntutan lingkungan. Sedangkan faktor – faktor yang menghambat perkembangan koperasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian, tingkat partisipasi anggota rendah, kurang dedikasi pengurus dan pengawas terhadap kelangsungan hidup koperasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, dalam kepengurusan masih terdapat pembagian tugas yang kurang jelas, pengurus kebanyakan sudah lanjut usia. Saran hasil penelitian : (1).Pembinaan berupa pelatihan maupun pendampingan bagi para pengurus dan pengelola koperasi perlu ditingkatkan, sehingga koperasi dapat dikelola secara professional. (2). Pengenalan koperasi kepada masyarakat sebaik dikenalkan sejak dini, agar masyarakat mengerti dan

Majalah Ilmiah Inspiratif, Vol.2 No.2 Januari 2016 memahami manfaat dari koperasi sehingga mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di koperasi dengan baik. Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Perkembangan Koperasi

ABSTRACT Implementation of regional autonomy laws, will mem¬berikan positive impact on the cooperative in terms sum¬ber allocation of natural resources and other advisory services. However Kope constellation will increasingly face the problem more intensive de¬ngan local governments in the form of placement inves¬tasi location and scale of activities of the cooperative. Because the principle of efficiency will be urged cooperatives to build an extensive network and may be beyond the limits of the autonomous region. Role advo¬kasi by the cooperative movement to orient kepa¬da government in the increasingly important area. Dean of the Faculty of Business Administration University of Nebraska Gaay Schwediman, found for the progress of the cooperative, the traditional management needs to be replaced with modern management that has characteristics as follows all members are treated fairly, supported the administration sophisticated, cooperatives of small and weak can join (merger) in order to be cooperative stronger and healthier, the manager was always concerned about the function of planning and strategic issues, business decisions are made based on a belief to the concerned organization in the long run, education became one of the members of the regular program to be implemented. From this study, the authors formulate the problem as follows: (1). What is the role of local governments in the development of cooperatives in Kendal? (2). Factors - factors that support and hinder the development of cooperatives in Kendal? This study used a qualitative approach. The instrument of this study is the researchers themselves. The data source, informant is a person who is used to provide information about the circumstances of the setting. Informants targets are individuals who worked or still in a relationship (interaction) with the employees of the public service sector bureaucracies lower middle class. The informant in this study is a cooperative movement, cooperative management, cooperative members and officials of Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Kendal. RESULTS: (1). The success of the cooperative in carrying out its role needs to consider the ability of cooperatives to collect and reinvest capital, by way of fertilizing various financial resources of a large number of members, the influence of the cooperative to its members related to a change in attitude and behavior more in line with the changing demands of the environment , While the factors - factors that hinder the development of cooperatives is the lack of public understanding of the cooperatives, the level of member participation is low, less dedication administrators and supervisors on the survival of the cooperative, human resources are inadequate, the management is still a division of tasks that are less obvious, administrators mostly been Elderly. Suggestions results of the study: (1) .Pembinaan the form of training and mentoring for the administrators and managers of cooperatives needs to be improved, so that cooperatives can be managed professionally. (2). The introduction of the cooperative to the community as well as be introduced early, so that people know and understand the benefits of co-operatives so that they can use the existing facilities at the cooperative well. Keywords: The Role of Local Government, Cooperative Development


ketertiban dalam kehidupan

PENDAHULUAN

masyarakat

sehingga setiap warga dapat menjalani Menurut Undang – Undang No. 32

kehidupan secara tenang, tenteram dan

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

damai.

pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah

hakekatnya

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

masyarakat, pemerintahan tidak diadakan

pemerintahan daerah dan DPRD menurut

untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

dituntut mampu memberikan pelayanan

prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam

kepada masyarakatnya dan menciptakan

sistem

NegaraKesatuan

kondisi yang memungkinkan setiap orang

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dapat mengembangkan kemampuan dan

dalam

Negara

kreativitasnya demi mencapai kemajuan

Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan

bersama (dalam Haryanto dkk,, 1997:73).

ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas

Secara

mengenai bentuk dan susunan pemerintahan

mencakup

daerah dalam kerangka Negara Republik

seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik

Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

“ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang ”.

(H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997 :

dan

prinsip

Undang-Undang

Dasar

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “ Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat ”. Menurut Ryaas Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga

Pemerintahan adalah

modern

pelayanan

umum

fungsi

tiga

fungsi

pada kepada

pemerintahan pokok

yang

36-37) yaitu : a. Fungsi Pengaturan, dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.


b. Fungsi Pelayanan, perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan. c. Fungsi Pemberdayaan, untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah. Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara negara (pemerintah) dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuantujuannya. Perbedaan pelaksanaan

fungsi

cara

pandang pemerintah

digambarkan

oleh

(Pratikno

dalam

Haryanto, dkk. 1997:41 – 43) dari perspektif liberal dan perpektif sosialis. Dari perspektif pertama

bahwa

melakukan penyediaan

negara

campur

tidak

tangan

pelayanan

perlu dalam

masyarakat,

sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam

perspektif

liberal,

kehadiran

pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keamanan.

Fungsi

utama

pemerintah

hanyalah kepolisian sementara fungsi-fungsi lainnya menjadi wewenang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun pengusaha swasta. Perspektif ini membatasi fungsi

pemerintahan

fungsi “sisa” yaitu

sebagai fungsi-fungsi

penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh unit tingkat bawahnya atau pihak-pihak di luar pemerintah. Artinya pemenuhan kebutuhan hidup diawali dari tanggungjawab individu, naik ke tingkat kelompok atau unit sosial yang kecil, pemerintah

lokal

yang

paling

rendah

selanjutnya bergulir ke atas. Besarnya keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik

dianggap

kelemahan.

mempunyai

Pertama,

beberapa

kesempurnaan

mekanisme pasar yang dipercaya akan mampu mencapai efisiensi, akan terganggu. Kedua, dianggap memperkecil kebebasan


individu

dan

kelompok-kelompok

2.

Menggabungkan diri secara sukarela

masyarakat untuk menentukan kepentingan

menjadi anggota dan mempunyai hak

dan pilihannya sendiri,

dan kewajiban yang sama sebagai

dianggap

pada akhirnya

membahayakan

demokrasi.

pencerminan

Sedangkan perspektif sosialis menganggap bahwa

penetrasi

pemerintah

dalam

demokrasi

dalam

ekonomi; 3.

penyediaan barang dan jasa keperluan

Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil;

individu dan masyarakat mutlak dibutuhkan.

4.

Pengawasan dilakukan oleh anggota;

Bagi mereka mekanisme pasar tidak bisa

5.

Mempunyai

diandalkan menjamin tercapainya efisiensi. Mereka berasumsi bahwa persaingan bebas dalam

mekanisme

pasar

sifat

saling

tolong

menolong; 6.

meciptakan

Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib

ketimpangan distribusi kesejahteraan, sebab

sebagai syarat menjadi anggota.

kemampuan setiap orang untuk bersaing

Menurut M.G. Suwarni Dosen FE

berbeda-beda. Akibatnya mereka yang kuat

Universitas Janabadra Yogyakarta, tolak

memenangkan

persaingan

ukur keberhasilan suatu koperasi dalam

memunculkan

kemungkinan

dan

akan

terjadinya

praktek eksploitasi.

melaksanakan

perannya

dapat

dibagi

menjadi 3 jenis yaitu :

Secara harfiah Koperasi yang berasal

a.

Keberhasilan koperasi sebagai badan

dari bahasa Inggris Coperation terdiri dari

usaha, meliputi :

dua suku kata Co yang berarti bersama dan



Jenis anggota, jumlah anggota,

Operation = bekerja. Jadi koperasi berarti

dan jumlah anggota yang aktif

bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja

serta benar-benar ikut memiliki

sama dapat disebut koperasi. Pengertian

koperasi (jumlah anggota yang

pengertian pokok tentang Koperasi :

berkualitas); 

1.

Merupakan perkumpulan orang orang termasuk

badan

hukum

yang

mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama;

Jumlah

simpanan

pokok,

simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta kesadaran anggota untuk membayarnya. Simpanansimpanan

tersebut

merupakan




komponen modal sendiri bagi

perusahaan-perusahaan

koperasi;

dalam

Besarnya SHU dan distribusi

termasuk

SHU kepada anggota. Semakin

BUMN dan perusahaan swasta

adil pendistribusian SHU kepada

oleh koperasi.

koperasi dilihat dari segi yaitu :

Besarnya modal, asal modal, dan

a.

saham

Kesehatan organisasinya, dilihat dari

jenis pemilik modal. Koperasi

rapat anggota dan badan pengurus

yang memiliki modal besar tetapi

yang optimal; b.

badan pengurus;

Keberhasilan koperasi sebagai gerakan c.

ekonomi, meliputi :  Jasa

pelayanan

yang

Kesehatan mentalnya, dilihat dari tanggung jawab para anggota dan

dibilang bukan koperasi.

Kesehatan

usahanya,

pengelolaan

diberikan

dilihat

koperasi

dari yang

koperasi, sehingga usaha koperasi

berlandaskan azas serta prinsip-prinsip

lebih maju;

dasar koperasi.



c.

kepemilikan

semakin berhasil;

jumlah anggotanya sedikit bisa

b.

kebijakan-kebijakan,

Sedangkan sehat atau tidaknya suatu

anggota berarti koperasi tersebut 

swasta

Peningkatan

kondisi

Koperasi

sosial

sesuai

dengan

Undang-

ekonomi anggota koperasi.

Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah jenis

Keberhasilan ekonomi sebagai sistem

badan usaha yang beranggotakan orang-

ekonomi, meliputi :

orang atau badan hukum koperasi dengan



Kerja sama yang baik dengan

melandaskan

organisasi-organisasi lain, tanpa

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

persaingan dalam melaksanakan

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

usahanya;

kekeluargaan.





kegiatannya

Menurut

berdasarkan

Undang-undang

Koperasi

semakin

dapat

Nomor 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan

dipercaya,

tanpa

harus

bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai

dikendalikan secara ketat oleh

berikut:

pemerintah;

1.

Membangun

dan

mengembangkan

Peningkatan peran serta koperasi

potensi dan kemampuan ekonomi

sejajar

anggota

dengan

BUMN

dan

pada

khususnya

dan


masyarakat pada umumnya untuk

4.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi

2.

5.

Kemandirian.

Berperan serta secara aktif dalam

6.

Pendidikan perkoperasian.

upaya

7.

Kerjasama antar koperasi.

mempertinggi

kualitas

Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang

perekonomian

kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat

dengan

untuk

dan

perekonomian

nasional,

yang

merupakan

bersama

berdasarkan

diterapkan

di

inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat

mewujudkan

mengembangkan

cocok

lembaga

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan nasional

yang

merupakan

ekonomi

Berusaha

5.

Koperasi

Memperkokoh perekonomian rakyat

koperasi sebagai soko-gurunya. 4.

terhadap modal.

dan sosialnya.

kehidupan manusia dan masyarakat. 3.

Pemberian balas jasa yang terbatas

ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal

kekeluargaan

dan

usaha

kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh

asas

nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

yang bersifat nonprofit ini, merupakan input

Mengembangkan

untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang

atas

kreativitas

dan

membangun jiwa berorganisasi bagi

dijadikan

dasar/pedoman

pelaksanaan

para pelajar bangsa.

Koperasi. Dalam setiap kegiatan koperasi

Menurut Undang – undang No. 25 tahun

telah diatur dalam Undang – Undang yang

1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi,

telah dibuat oleh pemerintah seperti dalam

yaitu:

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Peranan pemerintah

1.

Keanggotaan

bersifat

sukarela

dan

terbuka. 2.

Pengelolaan

a. Memberi dilakukan

secara

demokratis. 3.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).

dalam gerakan koperasi antara lain dengan:

penyuluhan, melakukan

bimbingan

berupa

pendidikan

ataupun

penelitian

bagi

perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi

terhadap

permasalahan

koperasi ; b. Melakukan memberi

pengawasan

termasuk

perlindungan

terhadap


koperasi

berupa

penetapan

bidang

Akibatnya, walaupun secara kuantitatif dan

kegiatan ekonomi yang telah berhasil

kualitatif

diusahakan oleh koperasi untuk tidak

perkembangan, namun perkembangannya

diusahakan oleh badan usaha lainnya ;

tergolong masih sangat lambat. Adapun

c. Memberikan

fasilitas

kemudahan

koperasi

telah

berupa

kebijakan pemerintah dalam pembangunan

serta

koperasi dalam Pelita VI secara terinci

permodalan,

pengembangan jaringan usaha dan kerja

adalah sebagai berikut :

sama.

a.

Selama panjang

era

tahap

pembangunan pertama

mengalami

ekonomi rakyat diarahkan agar makin

jangka

(PJP

Pembangunan sebagai wadah kegiatan

memiliki kemampuan menjadi badan

I),

pembangunan koperasi di Indonesia telah

usaha

menunjukkan hasil-hasil cukup memuaskan.

gerakan ekonomi rakyat yang tangguh

Selain

dan berakar dalam masyarakat ;

mengalami

pertumbuhan

secara

kualitatif

atau

kuantitatif,

secara

institusional

koperasi

mendirikan

pilar-pilar

juga

b.

yang

Pelaksanaan

efisien

fungsi

dan

menjadi

dan

peranan

berhasil

koperasi ditingkatkan melalui upaya

untuk

peningkatan semangat kebersamaan

utama

menopang perkembangan koperasi secara

dan

mandiri. Pilar-pilar tersebut meliputi antara

profesional;

lain : BANK BUKOPIN, Koperasi Asuransi

c.

manajemen

Peningkatan

yang

lebih

di

dukung

koperasi

Indonesia, Koperasi Jasa Audit, dan Institut

melalui

Koperasi Indonesia (IKOPIN). Meskipun

berusaha yang seluas luasnya di segala

demikian, pembangunan koperasi selama

sektor

PJP I masih jauh dari sempurna dan terdapat

dalam negeri maupun di luar negeri,

kelemahan mendasar masih tetap mewarnai

dan penciptaan

wajah

mendukung

koperasi.

Kelemahan-kelemahan

kelemahan

sumber

daya

kesempatan

kegiatan ekonomi, baik di

iklim usaha yang

dengan

kemudahan

memperoleh permodalan;

mendasar itu misalnya adalah : kelemahan manajerial,

pemberian

d.

Kerjasama antar koperasi dan antara

dan

koperasi dengan usaha negara dan

kelemahan pemasaran. Selain itu, iklim

usaha swasta sebagai mitra usaha

usaha yang ada juga terasa masih kurang

dikembangkan

kondusif

untuk

manusia,

kelemahan

bagi

permodalan,

perkembangan

koperasi.

secara

mewujudkan

lebih

nyata

kehidupan

Majalah Ilmiah Inspiratif, Vol.2 No.2 Januari 2016 JUMLAH KOPERASI DI

perekonomian berdasarkan demokrasi

KABUPATEN KENDAL

ekonomi yang dijiwai semangat dan TAHUN

KOPERASI AKTIF

KOPERASI TIDAK AKTIF

JUMLAH KOPERASI

pemerintah untuk koperasi, namun peran

2011 2012 2013 2014

263 277 298 392

264 258 240 163

527 535 538 555

pemerintah ini tidak dapat terwujud hanya

2015

407

163

570

dengan

2016

425

164

589

asas

kekeluargaan,

kebersamaan,

kemitraan usaha, dan kesetiakawanan; Telah banyak hal yang dilakukan

pemerintah

saja,

tetapi

peran

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2016 (Ket: Tahun 2016 / bln April 2016)

masyarakat juga sangat diperlukan agar apa yang

direncanakan

terwujud.

pemerintah

Pemerintah

melakukan

dapat hal

Secara umum masalah yang dihadapi

tersebut juga untuk masyarakatnya agar

koperasi

menjadi lebih baik lagi kehidupannya,

peminatnya, kualitas sumber daya manusia

mengurangi pengangguran, menaikkan taraf

yang terbatas, banyaknya pesaing usaha

hidup. Setelah masyarakat dan pemerintah

yang sejenis, keterbatasan modal, rendahnya

bergotong

menjalankan

partisipasi anggota dan manajemen koperasi

peranannya masing-masing tidak aka ada

yang belum teratur. Keberadaan koperasi di

lagi

perkembangan

Kabupaten Kendal dapat menanamkan jiwa

koperasi, dengan peranan koperasi yang

dan semangat koperasi serta bertujuan untuk

terlihat seperti tidak ada artinya namun

menciptakan kader-kader koperasi yang

peranan yang tidak ada artinya itulah yang

tangguh dan dapat memahami, menghayati

akan berubah menjadi ada artinya. Dalam

serta memperjuangkan perkoperasian di

hal ini yang tadinya koperasi dianggap

Indonesia.

sebelah mata dan tidak mempunyai peranan

dilaksanakan dengan baik melalui sebuah

besar untuk negara akan berubah menjadi

usaha keras dengan berbagai banyak faktor

mempunyai peranan yang besar jika peran

pendukung yang mempengaruhinya, maka

pemerintah dan masyarakat untuk koperasi

koperasi tersebut dapat dikatakan sudah

dijalankan. Adapun jumlah koperasi dapat

mencapai

dilihat dari tabel berikut :

keberhasilan itulah yang akan menjadi tolak

royong

hambatan

untuk

untuk

adalah

Ketika

sebuah

:

koperasi

suatu

tujuan

keberhasilan,

jarang

dapat

dan

ukur kepada koperasi-koperasi lainnya untuk terus berpacu agar dapat mencapai sebuah


keberhasilan yang sama seperti koperasi

berarti kemandirian koperasi tersebut

lainnya. Menurut tokoh koperasi Ibnoe

semakin tinggi. Indikator kemandirian

Soedjono, untuk memahami apa yang

yang

disebut kemampuan koperasi, kita perlu

manajemen

menggunakan

keputusan sendiri.

koperasi

tolak

secara

ukur

keberhasilan

mikro.

Keberhasilan

c.

lain

adalah

keberanian

untuk

mengambil

Peningkatan volume usaha

koperasi dapat didekati dari dua sudut, yaitu

Semakin besar volume usaha suatu

sudut perusahaan dan sudut efek koperasi.

koperasi

Pendekatan dari sudut perusahaan meliputi :

potensinya

a.

semakin

sebagai

besar

perusahaan,

Peningkatan anggota perorangan

sehingga dapat memberikan pelayanan

Pada dasarnya lebih penting jumlah

dan jasa yang lebih baik kepada para

anggota perorangan daripada jumlah

anggota. Sejalan dengan identitas

koperasi, karena sebagai kumpulan

koperasi yang menyatakan bahwa

orang kekuatan ekonomi bersumber

anggota dan pelanggan adalah orang

dari anggota perorangan. Ada dua

yang sama, maka volume usaha

faktor

terutama

keanggotaan

yang

diperhatikan,

yaitu

ekonomi

tingkat

anggota. anggota

dan

harus

berasal

dari

jasa

kemampuan

anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif

kecerdasan

anggota sangat menentukan besarnya

ekonomi

volume usaha koperasi khususnya

Kemampuan penting

perlu

karena

dapat

digerakkan untuk menyusun investasi,

b.

berarti

yang berasal dari anggota. d.

Peningkatan

pelayanan

kepada

sedangkan kecerdasan anggota sangat

anggota dan masyarakat

menentukan mutu manajemen yang

Anggota dapat merasakan efeknya

sifatnya

dengan membandingkan sebelum dan

partisipatori

dalam

rapat

anggota sebagai kekuasaan tertinggi

sesudah

dengan satu anggota satu suara.

pelayanan dapat bermacam-macam,

Peningkatan modal

misalnya:

pendidikan,

kesehatan,

beasiswa,

sumbangan,

pelayanan

Jumlah

modal

dari

dalam

dapat

ada

koperasi.

Bentuk

digunakan sebagai salah satu indikator

usaha yang cepat dan efisien, dan

utama dari kemandirian koperasi.

sebagainya.

Semakin besar modal dari dalam


“ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.“ Sumber data, Informan adalah orang

Sedangkan pendekatan dari sudut efek koperasi meliputi : a.

Produktivitas artinya koperasi dengan seluruh

hasil

kegiatannya

dapat

memenuhi seluruh kewajiban yang harus

dibayarnya,

perusahaan,

seperti:

kewajiban

biaya kepada

anggota, dan sebagainya. b.

Efektivitas,

dalam

memenuhi

arti

mampu

kewajiban-kewajiban

terhadap anggota-anggotanya. c.

Adil,

dalam

melayani

anggota,

tanpa

melakukan

efektif

anggota

tidak

sehingga ada

anggota-

alasan

untuk

meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan di tempat lain yang dianggap lebih baik.

memberikan

yang bekerja atau masih menjalin hubungan dengan

pegawai-pegawai

birokrasi sektor pelayanan publik golongan menengah

ke

bawah.

Adapun

dalam

penelitian ini informannya adalah gerakan koperasi,pengurus koperasi dan Usaha

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif

untuk

penelitian. Informan target adalah individu

(interaksi)

Mantap dalam arti bahwa koperasi begitu

dimanfaatkan

informasi tentang situasi dan kondisi latar anggota-

diskriminasi. d.

yang

koperasi,

aparatur

Mikro,

Kecil

anggota

Dinas Koperasi, dan

Menengah

Kabupaten Kendal.

dengan penjelasan

secara kualitataif. Deskriptif karena peneliti hanya keadaan

semata-mata obyek

atau

ingin

melukiskan

peristiwa

tanpa

HASIL PENELITIAN Peran

pemerintah

bermaksud mengambil kesimpulan yang

perkembangan

berlaku secara umum. Jenis penelitian

Kendal meliputi:

kualitatif

a. Memberi

yang

dipergunakan

dalam

penelitian ini adalah pendekatan naturalistic.

penyuluhan,

Menurut Afiifudin (2009:57) yaitu bahwa :

melakukan

daerah

koperasi

dalam

di

Kabupaten

bimbingan

berupa

pendidikan

ataupun

penelitian

bagi

perkembangan koperasi serta bantuan


konsultasi

terhadap

permasalahan

koperasi ;

dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun

b. Melakukan memberi koperasi

anggota dan mengembangkan usahanya. Di

pengawasan

termasuk

1992

perlindungan

terhadap

lapangan usaha koperasi ditetapkan sebagai

berupa

penetapan

bidang

tentang

Perkoperasian

pasal

43

berikut :

kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak

a.

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan

diusahakan oleh badan usaha lainnya ; c. Memberikan

fasilitas

kemudahan

anggota untuk meningkatkan usaha dan

berupa

permodalan,

kesejahteraan anggota.

serta

pengembangan jaringan usaha dan kerja

b.

Kelebihan koperasi

sama

kemampuan dapat

pelayanan

digunakan

untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat yang Hasil penelitian lapangan ini disusun dengan menggunakan teknik analisa data

bukan anggota koperasi. c.

Koperasi menjalankan kegiatan usaha

kualitatif. Sedangkan sistem penyajian hasil

dan berperan utama disegala bidang

penelitian ini pun disusun berdasarkan peran pemerintah daerah dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal dan faktor – faktor yang mendukung serta menghambat dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal. Koperasi merupakan badan usaha yang

bertujuan

untuk

menjalankan tugasnya tentu saja koperasi beberapa

faktor

yang

dapat

mempengaruhi maju atau tidaknya Koperasi. Perkembangan usaha koperasi merupakan suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar dan maju, begitu juga dengan badan usaha koperasi yang mempunyai tujuan

untuk

Adapun faktor – faktor pendukung dalam perkembangan

koperasi

adalah

sebagai

berikut : 1.

Faktor Internal antara lain sebagai

berikut :

mensejahterakan

anggotanya / masyarakat akan tetapi dalam

memiliki

kehidupan ekonomi rakyat.

memenuhi

kesejahteraan

a. Partisipasi Angggota, merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan kegiatan

dengan

pelaksanaan

pencapaian

tujuan

direalisasikan. b. Solidaritas Antar Anggota Koperasi, sebagai

upaya

membangun

ikatan


solidaritas antar anggota, karena dengan

usaha koperasi karena dengan modal

ikatan ekonomi, ikatan solidaritas bisa

yang

dibangun secara lebih kongkrit. Adanya

mengembangkan usahanya yang lebih

solidaritas yang kuat antar anggota

banyak lagi. menyatakan bahwa apabila

koperasi dapat menjadi suatu kekuatan

koperasi

didalam mencapai tujuan koperasi.

usahanya kepasar global maka koperasi

cukup

besar

ingin

koperasi

dapat

mengembangkan

c. Pengurus Koperasi Yang Juga Tokoh

membutuhkan modal yang banyak,

Masyarakat, pengurus koperasi yang

karena di pasar global terdapat resiko

juga tokoh dalam masyarakat sehingga

bisnis

rangkap jabatan ini menimbulkan fokus

kebanyakkan koperasi belum mampu

perhatian terhadap pengelolaan koperasi

menggalang pemupukan modal dari

berkurang sehingga kurang menyadari

anggota koperasi sendiri selain dari

adanya perubahan lingkungan. Dapat

iuran pokok dan iuran wajib anggota.

disimpulkan bahwa dengan adanya

yang

f. Ketrampilan

cukup

tinggi.Bahwa

Manajerial,

dengan

rangkap jabatan yang dimiliki oleh

kualitas sumber daya insani dan masih

pengurus koperasi menyebabkan kurang

kurangnya

profesionalismenya

diselenggarakan oleh koperasi yang

pengurus

dalam

mengelola koperasi. d. Skala

Usaha,

pelatihan-pelatihan

yang

bersangkutan. Ketrampilan manajerial

karena

kemampuan

di koperasi sangat penting karena

pemasaran yang masih terbatas pada

organisasi yang baik adalah organisasi

beberapa jenis komoditi, dan belum

yang memiliki manajemen yang baik

terbinanya jaringan dan mata rantai

koperasi tidak akan berkembang tanpa

pemasaran

fungsi pengaturan yang terarah. Dan

prduk

koperasi

secara

terpadu menyebabkan koperasi sulit

dalam

untuk berkembang. Dapat disimpulkan

koperasi harus mampu diterjemahkan

bahwa dengan skala usaha yang kecil

oleh

yang

kesepakatan di dalam rapat anggota

dilaksanakan

menyebabkan

oleh

koperasi

koperasi

sulit

untuk

berkembang.

perencanaan

tim

program

manajemen

kerja

berdasarkan

tahunan (RAT). g. Jaringan Pasar, merupakan suatu tempat

e. Perkembangan Modal, dalam koperasi

untuk mencari pangsa pasar yang lebih

sangat mempengaruhi perkembangan

luas agar dapat memperoleh kentungan


h.

yang lebih besar. Bahwa Pelayanan

sangat menentukan bagi keberhasilan

koperasi

koperasi sebagai organisasi ekonomi

umumnya

terfokus

pada

internal koperasi yang belum terbentuk

yang

jaringan antar koperasi. Koperasi akan

koperasi dipilih dari dan oleh anggota

lebih

koperasi dalam rapat anggota. Oleh

berdaya

saing

jika

koperasi

berwatak

sosial.

Pengurus

mampu membentuk jaringan usaha.

karena itu kinerja pengurus mempunyai

Jumlah dan Kualitas Sumber Daya

kedudukan

Manusia, koperasi umumnya dikelola

keberhasilan koperasi. Dengan pengurus

oleh tim manajemen dengan status

yang memiliki kompetensi yang baik

pendidikan yang tidak begitu tinggi,

akan

sehingga

berkembang menjadi lebih baik.

kemampuan

manajerialnya

juga kurang memadai.

yang

dapat

menentukan

membuat

koperasi

2. Faktor eksternal, yang mempengaruhi

i. Pemilikan dan Pemafaatan Perangkat

terhadap

pertumbuhan

dan

Teknologi Produksi dan Informasi,

perkembangan koperasi antara lain :

masih ditemukan koperasi yang belum

a. Komitmen

memiliki

akses

terhadap

alat-alat

menempatkan

pemerintah

untuk

koperasi

sebagai

komunikasi modern seperti jaringan

soko guru perekonomian nasional.

internet.

Hal

Banyak

yang

masih

ini

ditunjukkan

dengan

menggunakan mesin ketik sehingga

dikuasainya sebagian besar asset

cukup

usaha nasional oleh sebagian kecil

lamban

dalam

memberikan

berbagai pelayanan kepada anggota.

kelompok usaha besar. Jadi dengan

j. Sistem manejemen, dalam menerapkan

adanya kebijakan pemerintah disini

manejemen,

pengurus

mempunyai

tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, jawab

menyetujui

untuk

tanggung

merumuskan

kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program,

melimpahkan

wewenang

kepada manajer. k.

Kinerja

Pengurus,

koperasi masih dapat perhatian yang kecil. b. Sistem

prasarana,

pelayanan,

pendidikan dan penyuluhan. c. Pengetahuan terhadap

anggota

makna

koperasi

dan

hakekat

koperasi, manfaat koperasi, hak dan pengurus

dalam

koperasi mempunyai kedudukan yang

kewajiban

anggota

berkoperasi

belum

di

dalam

sepenuhnya


dapat dikatakan baik. Pelatihan dan

usaha, justru menciutkan usaha.

penyuluhan

Permasalahan

anggota

untuk

diatas

adalah

meningkatkan kualitas sumber daya

merupakan faktor ancaman dan

insani

meningkatkan

kelemahan koperasi baik internal

kemampuan manajerial. Kualitas

dan eksternal. Berbagai kendala

dan

dan

anggota,

ketrampilan

yang

dimiliki

tantangan

tersebut

anggota koperasi itu sangat penting.

menyebabkan

Karena

mampu berfungsi dan berperan

dengan

meningkatkan

ketrampilan dapat menghasilkan

koperasi

belum

sesuai harapan.

produk yang berdaya saing dan

Berikut adalah hasil wawancara dengan

dapat memajukan koperasi.

Bapak Drs. Agustinus Teguh Imanto sebagai

d. Iklim pendukung perkembangan koperasi.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi, menyatakan sebagai berikut :

e. Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan koperasi tidak dapat datang begitu saja. Untuk itu pemerintah berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi dengan cara mengadakan koordinasi-koordinasi. f. Koperasi berkembang mengikuti perkembangan diberikan sehingga

fasilitas

oleh

yang

pemerintah,

seakan-akan

koperasi

adalah organisasi yang sekedar menjalankan

program-program

“ Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan

organisasi

dan

usaha

koperasi, dengan partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang – orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mengembangkan organisasi maupun

usaha

(

koperasi”.

Hasil

wawancara tanggal 13 Februari 2015). Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ibu Chatarina S sebagai Ketua KSU Barokah Kecamatan Limbangan mengatakan sebagai berikut :

pemerintah. g. Tingkat harga yang selalu berubah

“Bentuk

dari

partisipasi

anggota

(naik) menyebabkan pendapatan

koperasi

adalah

penjualan sekarang tidak dapat

pengambilan keputusan dalam rapat

dimanfaatkan untuk meneruskan

anngota

partisipasi

(kehadiran,

dalam

keaktifan,


penyampaian dalam

pendapat),

kontribusi

berbagai

partisipasi

dengan masalah internal dan harus selalu

(

melakukan konsultasi dengan pengurus dan

modal

dalam

jenis simpanan, simpanan

pokok,

simpanan

sukarela,

wajib,

penyertaan

simpanan

modal),

serta

pengawas,

keputusan

berdasarkan

usaha

dibuat

keyakinan

memperhatikan

untuk

kelangsungan

organisasi

partisipasi pemanfaatan pelayanan)”.

dalam jangka panjang. Apabila koperasi

(Hasil wawancara tanggal 17 Februari

dapat

2015 ).

mempengaruhi

mengetahui

faktor-faktor

yang

perkembangannya

maka

koperasi dapat membenahi diri untuk selalu Dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa

perkembangan

usaha

koperasi

didasarkan pada peran aktif anggota didalam

meningkatkan

serta

perkembangan

koperasi

juga

dipengaruhi

pemerintah

dan

juga

usaha peranan

masyarakat

baik

sebagai anggota koperasi ataupun sebagai anggota masyarakat yang berada dalam ruang lingkup koperasi tersebut. Selain itu juga harus meningkatkan SDM

dengan

kualitas yang baik dari segi pengetahuan, kemampuan dan moral para anggotanya, kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk kepentingan

koperasi,

manajer

selalu

memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis, memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya, memperrhatikan manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang

dan

kinerjanya

dengan baik agar koperasi dapat selalu berkembang.

koperasi bukan hanya bertumpu kepada pengurus,

kualitas

Dalam perkembangan koperasi, Dinas Koperasi,

Usaha

Mikro

Kecil

Dan

Menengah Kabupaten Kendal di tahun 2012 mendapatkan penghargaan PIN EMAS dari Gubernur

Jawa

Tengah,

tahun

2013

mendapatkan penghargaan PATAKA dari Menteri Koperasi dan UKM RI, tahun 2014 mendapatkan penghargaan Satya Lacana dari Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudoyono atas keberpihakan Bupati Kendal terhadap koperasi. Selain faktor – faktor pendukung perkembangan koperasi terdapat juga faktor – faktor penghambat dalam perkembangan

koperasi

adalah

sebagai

berikut : 1.

Menurut Ace Partadiredja Faktor-faktor

yang

menghambat

pertumbuhan koperasi Indonesia adalah


rendahnya tingkat kecerdasan rakyat

2.

Ada tiga hambatan eksternal utama

Indonesia.

yang dapat mempengaruhi perkembangan

Menurut Baharuddin

koperasi , yakni sebagai berikut :

Faktor

penghambat

perkembangan

koperasi

dalam adalah

a.

dan

mental

b.

koperasi

sehingga

dibebankan kepada koperasi melebihi

harus

fungsi atau tujuan koperasi sebenarnya.

diperbaiki lagi. 3.

Terlalu banyak yang diharapkan dari koperasi atau terlalu banyak fungsi yang

pengurus, pengawas, manajer belum berjiwa

c.

Menurut Prof.Wagino

pasar,

kebijakan

ekonomi

seperti misalnya kebijakan proteksi

adalah kurangnya kerjasama di bidang

yang anti-pertanian, dan sebagainya.

ekonomi dari masyarakat, kerjasama di bidang ekonomi merupakan faktor yang

Kondisi yang tidak kondusif, seperti distorsi

Faktor penghambat kemajuan koperasi

d.

Kurangnya

kerjasama

pada

bidang

ekonomi dari masyarakat kota sehingga

sangat menentukan kemajuan lembaga

koperasi semakin terkucilkan.

koperasi.

Sedangkan, hambatan internal yang

Ketiga masalah di atas merupakan inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan

yang

desakan pihak donor).

kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti kepribadian

pemerintah

berlebihan (yang sering kali karena

kurangnya dedikasi pengurus terhadap

bahwa

Keterlibatan

kunci

maju

atau

tidaknya

koperasi di Indonesia. Untuk meningkatkan

dapat mempengaruhi daalam perkembangan koperasi adalah sebagai berikut: a.

anggota

kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang

Keterbatasan anggota atau partisipasi

b.

Penurunan kinerja pengurus koperasi. Dalam hai ini dapat disebabkan sebagai berikut : 

Masih kuatnya budaya nepostisme

tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama

yang secara tidak sadar diyakini

dengan lembaga-lembaga pendidikan yang

sebagai wujud azas kekeluargaan.

terkait.




performance

pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi

measure (ukuran prestasi) para

dan merupakan sokoguru perekonomian

pengurus koperasi secara jelas.

Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor

Masih rendahnya profesionalisme

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

dan spesialisasi tugas.

pemerintah

Belum

 

adanya

Lambannya

proses

adopsi

dan

dan

mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong

pertumbuhan

Kurangnya kesadaran anggota akan hak

pemasyarakatan

koperasi,

dan

bimbingan, kemudahan dan perlindungan

adaptasi teknologi maju. c.

menciptakan

kewajibannya,

serta

belum

berfungsinya secara penuh mekanisme

kepada

kerja antar pengurus dengan pengelola

program

koperasi.

pembinaan

Kenyataan saat ini menunjukkan

koperasi. koperasi

memberikan

Adapun

Program

dalam

kelembagaan

serta

-

kebijaksanaan koperasi

dan

pengembangan usaha koperasi :

bahwa secara lembaga koperasi belum

a. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian

memiliki kemampuan untuk menjalankan

bagi para pengurus, manajer, karyawan,

fungsi dan perananya secara efektif dalam

anggota

badan

menciptakan kemakmuran bersama seperti

koperasi

dan

yang dicita-citakan. Peran pemerintah sangat

Koperasi Lapangan (PPKL);

penting dalam pembinaan koperasi agar

b. Bimbingan

dan

pemeriksa, Petugas

Penyuluh

konsultasi

untuk

berkembangnya basis ekonomi wilayah di

meningkatkan

tingkat

kecamatan,

terutama dalam penyelenggaraan Rapat

meluasnya

Anggota Tahunan (RAT);

kabupaten/kota,

kelurahan

dan

pedesaan,

kesempatan usaha dan keadilan bagi rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Tujuannya agar tidak akan terjadi pemusatan asset ekonomi produktif pada segelintir orang atau merupakan dalam

golongan, kelompok

perekonomian

karena

koperasi

pelaku

ekonomi

dan

menjalankan

usahanya agar mampu menghadapi masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator

tertib

kader

organisasi

c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; d. Meningkatkan kemampuan penerapan sistem akuntansi koperasi; e. Meningkatkan kemampuan pengawasan internal koperasi primer; f. Meningkatkan partisipasi aktif anggota; g. Penyediaan informasi usaha;


h.

Pelaksanaan kegiatan praktik kerja atau

555 koperasi, koperasi aktif berjumlah 392

magang bagi para pengelola usaha

unit , yang tidak aktif berjumlah 163 unit,

KUD;

sedangkan

i. Pelaksanaan kegiatan studi banding bagi para

manajer

koperasi

untuk

melaksanakan

k.

untuk

Rapat

yang

sudah

Anggota

Tahunan

(RAT) sebanyak 132 unit.

memperluas wawasan dan pengetahuan; j. Penyuluhan

koperasi

Berdasarkan hasil penelitian yang

meningkatkan

telah dilakukan, peran pemerintah daerah

produktivitas usaha anggota melalui

dalam perkembangan koperasi khususnya

pendekatan kelompok;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Penyediaan

sarana

usaha

koperasi

Menengah Kabupaten Kendal ditemukan

dalam rangka meningkatkan jangkauan

beberapa hambatan – hambatan. Berbagai

dan kualitas pelayanan koperasi kepada

hambatan tersebut timbul berasal dari

anggota dan masyarakat sekitarnya di

beberapa faktor baik dari dalam (internal)

daerah

maupun

tertinggal,

transmigrasi,

perbatasan dan terisolasi.

dari

luar

(ekternal).

Hal

ini

memungkinkan masih belum tercapainya

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

optimalisasi dalam perkembangan koperasi

dan Menengah adalah unsure pelaksana

di Kabupaten Kendal. Faktor – faktor

Pemerintah Daerah dengan tugas membantu

internal yang menghambat perkembangan

Bupati untuk mengkoordinasikan perumusan

koperasi antara lain:

kebijakan

a.

dan

koordinasi

pelaksanaan

Dari Sisi Kelembagaan Koperasi

pemberdayaan koperasi dan UMKM sesuai

1.

dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun

Keadaan keanggotaan ditinjau dari segi

2007.

kuantitas tercermin dari jumlah anggota Pertumbuhan koperasi di Kabupaten

Kendal

setiap

yang semakin lama semakin berkurang.

mengalami

Masalahnya kenggotaan koperasi yang

peningkatan (dapat lihat dalam tabel 1 Bab

ada sekarang belum menjangkau bagian

I), namum penyelenggaraan pembinaan

terbesar dari masyarakat. Ditinjau dari

koperasi

segi

belum

tahunnya

Keanggotaan dalam Koperasi

dilaksanakan

dengan

kualitas

masalah

keaggotaan

optimal. Dalam hal ini dapat dilihat data

koperasi tercermin dalam :

perkembangan koperasi

 Tingkat pendidikan mereka yang

sampai dengan

tahun 2014 bahwa jumlah koperasi sebanyak

pada umumnya masih rendah;


 Ketrampilan

dan

keahlian



yang

Pengurus

koperasi

kebanyakan

dimiliki oleh para anggota terbatas;

yang sudah lanjut usia dan para

 Sebagian

tokoh

dari

anggota

belum

masyarakat

yang

sudah

memiliki jabatan ditempat lain;

menyadari hak dan kewajiban mereka 

sebagai anggota;

Pegurus

masih

belum

mampu

 Partisipasi mereka dalam kegiatan

berkoordinasi

organisasi

manajer, pengawas, dan instansi

juga

masih

harus

dengan

anggota,

pemerintah dengan baik

ditingkatkan. Apabila suatu koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan

3. Pengawas Koperasi

(RAT) banyak anggotanya yang tidak

Sebagian

anggota

dari

badan

hadir.

pengawas koperasi banyak yang belum

 Banyaknya anggota yang tidak mau

berfungsi. Hal ini di disebabkan oleh :

bekerjasama dan mereka juga memiliki banyak utang kepada koperasi, hal ini menyebabkan

modal

yang

ada

dikoperasi semakin berkurang.



Kemampuan anggota pengawas yang belum memadai;



pembukuan koperasi biasanya belum lengkap

2. Pengurus Koperasi

dan

tidak

siap

untuk

koperasi

dapat

diperiksa; 

Pengetahuan , ketrampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya



Pengurus

usaha

belum

mampu

yang manajer dan karyawannya belum

melaksanakan tugas mereka dengan

memenuhi

semestinya;

ditemukan administrasi koperasi

Pengurus terhadap

kurang

berdedikasi

kelangsungan

hidup

Dalam

belum

kepengurusan

koperasi

harapan,

masih

menggunakan

banyak yang

prinsip-prinsip

pembukuan dengan baik, sistem informasi manajemen

koperasi; 

Masalah

digambarkan sebagai berikut : ada koperasi

masih belum memadai; 

b. Dari Sisi Bidang Usaha

berkembang

koperasi sehingga

belum

pengambilan

sampai saat ini masih belum ada

keputusan

pembagian tugas yang jelas;

informasi yang cukup lengkap dan dapat diandalkan.

belum

masih

didukung

dengan


Dari Sisi Produksi

banyakknya identitas koperasi yang tidak

Koperasi sering mengalami kesulitan

jelas, sehingga tidak dapat diklasifikasikan

untuk memperoleh bahan baku. Salah satu

apakah koperasi tersebut masih aktif

bahan baku pokok yang sulit diperoleh

ataupun tidak aktif sebagai contoh masih

adalah modal. Dalam hal kualitas, output

terdapat koperasi tidak aktif yang sampai

koperasi tidak distandardisasikan, sehingga

sekarang

sudah

secara relatif kalah dengan output industri

keberadaan

pengurus,

besar. dalam banyak kasus, output koperasi

alamatnya. Hasil wawancara dengan ibu

(dan UKM) tidak memiliki keunggulan

Eni Puji Hastuti Handayani, SE, MM

komparatif

sebagai

c.

sehingga

sulit

untuk

dipasarkan.

Kepala

tidak

ditemukan

pengawas

Seksi

serta

Pengawasan

Koperasi, menyatakan sebagai berikut :

Sedangkan masalah eksternal yang menghambat

dalam

perkembangan

“ Sumber daya manusia di Bidang Koperasi

saat

ini

masih

terbatas

koperasi adalah sebagai berikut :

sehingga dalam melaksanakan tugas

a. Iklim yang mendukung pertumbuhan

pembinaan

koperasi

belum

selaras

dengan

kehendak anggota koperasi, seperti

dan

pengawasan

pada

koperasi sering tumpang tindih “. (Hasil wawancara tanggal 13 Februari 2015).

kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan

Bapak Ahmad Roji’un Ketua Koptan Wahyu Gondang Makmur Kecamatan

penyuluhan. b. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi. c. Kurangnya

Hal senada dikuatkan wawancara dengan

fasilitas-fasilitas

Limbangan sebagai berikut : “ Pada awal pendirian Koptan Wahyu Gondang Makmur partisipasi

yang

anggota cukup tinggi, kemudian setelah

dapat menarik perhatian masyarakat

berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun

dan masih banyaknya masyarakat

terbitnya badan hukum koperasi tahun

yang tidak mempercayai koperasi.

1999, partisipasi anggota mengalami

Selain hal tersebut diatas, hambatan

penurunan drastis dan mengakibatkan

lain adalah kurangnya pemahaman tentang

koperasi tidak aktif sampai dengan

perkoperasian dari masyarakat itu sendiri,

tahun 2013. Kami selaku pengurus


kebingungan apakah koperasi ini akan

jumlah pegawai dengan jumlah koperasi

dihidupkan kembali atau dibiarkan mati

yang dibina tidak seimbang, dan sarana dan

suri. Dalam kurun waktu 14 tahun tidak

prasana untuk melakukan pembinaan serta

ada

kompetensi pegawai pembina masih kurang

kunjungan

ataupun

pembinaan

untuk koperasi yang kami jalankan.

memadai.

Kemudian pada awal tahun 2013 baru diadakan verifikasi koperasi tidak aktif.

PENUTUP

Setelah

Simpulan

diadakan

pembinaan

kami

semua sepakat agar Koptan Wahyu Gondang Makmur ini bisa diaktifkan sesuai dengan Undang –

kembali

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian .” (Hasil wawancara tanggal 17 Februari 2015). Dapat disimpukan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan koperasi belum dilaksanakan

secara

berkesinambungan, dilakukan

pada

intensif

dan

pembinaan awal

berdiri

hanya koperasi

(perolehan status Badan Hukum Koperasi) dan setelah kegiatan koperasi berjalan tidak dilakukan

monitoring

secara

periodik

sehingga banyak koperasi tidak aktif, tidak melaksanakan

Rapat

Anggota

Tahunan

(RAT) dan tidak menjalankan kegiatannya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi, tidak tersedianya data koperasi yang akurat yang menggambarkan alamat koperasi,

jenis

usaha

koperasi

dan

pembinaan apa saja yang sudah dilakukan terhadap masing-masing Koperasi dan rasio

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi,

Usaha

Mikro,

Kecil

dan

Menengah Kabupaten Kendal tetapi belum optimal karena kegiatan tersebut belum terlaksana bagi seluruh koperasi yang ada. Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan agar perkembangan Kendal

koperasi

dapat

Sedangkan

di

dipantau

faktor

–

Kabupaten seluruhnya.

faktor

yang

menghambat perkembangan koperasi dapat dilihat dari dua faktor yakni faktor internal diantaranya

keterbatasan

anggota

atau

partisipasi anggota, kurangnya pemahaman masyarakat

tentang

perkoperasian,

penurunan kinerja pengurus koperasi serta kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal adalah iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota

koperasi,

seperti

kebijakan


pemerintah yang belum jelas dan efektif

DAFTAR PUSTAKA

untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan,

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Pustaka Setia. Bandung.

pendidikan,

dan

penyuluhan

serta

banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi. Rekomendasi  Kegiatan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal bertujuan untuk monitoring kepada Koperasi yang tidak aktif dan kepada koperasi yang aktif tetapi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan cara turun ke lapangan, memonitor penyebab Koperasi yang tidak aktif dan tidak melaksanakan mengetahui dihadapi

RAT

sehinggadapat

permasalahan oleh

Koperasi

yang sehingga

kedepannya dapat diberikan solusi dan perbaikan.  Pembinaan maupun

baik,

berupa

pendampingan

pelatihan bagi

para

pengurus dan pengelola koperasi perlu ditingkatkan, sehingga koperasi dapat dikelola secara professional.  Pengenalan

koperasi

kepada

masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami manfaat koperasi.

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif, CV. Pustaka Setia. Bandung. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 2002. Metode Penelitian Survey, LP3ES. Jakarta. Moleong. 2011. Kualitatif, PT. Bandung.

Metodologi Penelitian Remaja Rosdakarya.

Soetjipto.2015. Mengembangkan Koperasi, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta. Bandung. Suryabrata. Sumadi. 2010. Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Undang – Undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal. Pasal 33 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945. Perubahan ke 4 Undang – Undang Dasar 1945.

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN KENDAL

Recommend Documents