Peran dan Fungsi Komite Medik di Rumah Sakit Dr. Dody Firmanda, Sp.A, MA Ketua Komite Medis RSUP Fatmawati Jakarta. Pendahuluan Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI yang baru tentang penyelenggaran Komite Medik di rumah sakit1, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) sepanjang mengenai pengaturan staf medis, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Internal Staf Medis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku2 (Gambar 1). Tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan ini untuk mengatur tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien dirumah sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis.3 Rumah sakit diharapkan memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel yang terdiri dari (paling sedikit) atas unsur pimpinan (kepala atau direktur, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.4 Organisasi rumah sakit bertujuan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan (Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Clinical Governance).5
Disampaikan pada Acara Workshop Peran Komite medik di RS Bethesda Yogyakarta 31 Juli 2011. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Pasal 20 huruf (a), (b) dan (c) 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Pasal 2 4 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 33 Ayat 1 dan 2 5 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 36 1
1
Gambar 1 Skema sederhana perubahan Komite Medik1
Inti tujuan dari Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran – inti keduanya hampir mirip6,7, hanya ada penambahan mengenai aksesibilitas8 untuk mendapatkan pelayanan pada Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Disamping itu Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1348/PER/MENKES/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran dimana setiap setiap rumah sakit harus membuat Standar Prosedur Operasional dalam bentuk Panduan Praktik Klinis.9 Sedangkan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit 6 7 8 9
Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1348/MENKES/PER/IX/2010
2
klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit10. Oleh karena itu keberadaan profesi medis di rumah sakit sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pengembangan dan kemajuan suatu rumah sakit. Maka pengorganisasian dan pemberdayaan Komite Medik sangat penting untuk membangun dan memajukan rumah sakit tersebut baik dari segi pelayanan, pendidikan (untuk rumah sakit pendidikan dan atau jejaring) maupun penelitian. Peran dan fungsi Komite Medik di rumah sakit adalah menegakkan etik dan mutu profesi medik dengan tugasnya adalah meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:1 a.
melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
b.
memelihara mutu profesi staf medis;dan
c.
menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
Yang dimaksud dengan etik profesi medik disini adalah mencakup Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)11, Kode Etik Penelitian Kedokteran Indonesia (untuk saat ini dapat diadopsi dan digunakan Kode Etik Penelitian yang dipakai oleh institusi pendidikan)12 dan untuk rumah sakit pendidikan ditambah dengan Kode Etik Pendidikan Kedokteran Indonesia (untuk sementara ini bagi profesi medik dapat mengacu kepada KODEKI). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang:13 a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of
clinical privilege); b.
memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment);
c.
memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu; dan
10
Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Penjelasan Pasal 33 Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 8 huruf f dan penjelasannya. 12 Komunikasi pribadi dengan Prof. DR. Dr. FA. Moeloek, Sp.OG (Ketua Konsil Kedokteran) Rabu 16 Mei 2007. 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Pasal 12. 11
3
d.
memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege);
e.
memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
f.
memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
g.
memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan
h.
memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
Pada makalah ini akan dibahas mengenai Komite Medis itu sendiri dari konsep, struktur/kontruksi dan modelnya dalam implementasi Clinical Governance . Konsep Komite Medik Konsep dan filosofi Komite Medis RS adalah perpaduan antara ketiga komponen yang terdiri dari Etika Profesi, Mutu Profesi dan Evidence-based Medicine (EBM) sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.14
Gambar 2. Konsep dan Filosofi Komite Medis RS: Etika, Mutu dan Evidencebased Medicine (EBM)23 Komite medik menjalankan fungsi untuk menegakkan profesionalisme dengan mengendalikan staf medis yang melakukan pelayanan medis dirumah sakit. Pengendalian tersebut dilakukan dengan mengatur secara rinci kewenangan melakukan pelayanan medis (delineation of clinical privileges). Pengendalian ini dilakukan secara bersama oleh kepala/direktur rumah sakit dan komite medik. Komite Medik melakukan: 14
Firmanda D. Sistem Komite Medis RS Fatmawati, 20 Februari 2003.
4
a. b. c. d.
kredensial, meningkatkan mutu profesi, dan menegakkan disiplin profesi serta merekomendasikan tindak lanjutnya kepada kepala/direktur rumah sakit
sedangkan kepala/direktur rumah sakit menindak lanjuti rekomendasi komite medik dengan mengerahkan semua sumber daya agar profesionalisme para staf medis dapat diterapkan dirumah sakit. Konsep profesionalisme tersebut berdasarkan kontrak sosial antara profesi medis dengan masyarakat. Profesi medis memproteksi masyarakat dengan melakukan penapisan (kredensial) terhadap staf medis yang akan menjalankan praktik dalam masyarakat - hanya staf medis yang baik (kredibel) diperkenankan melakukan pelayanan,
hal ini dilakukan melalui mekanisme
perizinan (licensing). Sedangkan staf medis yang belum memenuhi syarat, dapat menjalani proses pembinaan (proctoring) agar memiliki kompetensi yang diperlukan
sehingga
dapat
diperkenankan
melakukan
pelayanan
pada
masyarakat setelah melalui kredensial. Dilain pihak, kelompok profesi staf medis memperoleh hak istimewa (privilege) untuk melakukan praktik kedokteran secara eksklusif, dan tidak boleh ada pihak lain yang melakukan hal tersebut. Dengan hak istimewa tersebut para staf medis dapat memperoleh manfaat ekonomis dan prestise profesi. Namun demikian, bila ada staf medis yang melakukan pelanggaran standar profesi maka dapat dilakukan tindakan disiplin profesi. Tindakan disiplin ini berbentuk penangguhan hak istimewa tersebut (suspension of
clinical privilege) agar masyarakat terhindar dari praktisi medis yang tidak profesional. Kontrak sosial antara profesi medis dengan masyarakat dituangkan dalam bentuk undang-undang praktik kedokteran (medical practice act). Pelaksanaan pengendalian profesi medis dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang praktik kedokteran (statutory body) yang disebut konsil kedokteran (medical council atau medical board). Lembaga 5
tersebut selain memberikan izin untuk menjalankan profesi, juga berwenang menangguhkan atau mencabut izin tersebut bila terjadi pelanggaran standar profesi. Tindakan disiplin profesi tersebut dilakukan setelah melalui proses sidang disiplin profesi (disciplinary tribunal). Dalam tataran rumah sakit, kontrak sosial terjadi antara para staf medis yang melakukan pelayanan medis dengan pasien. Kontrak tersebut dituangkan dalam dokumen peraturan internal staf medis (medical staff bylaws). Pengendalian profesi medis dilaksanakan melalui tata kelola klinis (clinical governance) untuk melindungi pasien yang dilaksanakan oleh komite medik. Dengan demikian komite medik di rumah sakit dapat dianalogikan dengan konsil kedokteran pada tataran nasional. Komite medik melaksanakan fungsi kredensial, penjagaan mutu profesi dan disiplin profesi melalui tiga subkomite, yaitu: 1. Subkomite kredensial, 2. Subkomite mutu profesi, dan 3. Subkomite etika dan disiplin profesi.
Struktur, Fungsi dan Tugas Komite Medik Rumah sakit sangat berkepentingan dengan komite medik karena sangat menentukan perjalanan baik buruknya tata kelola klinik (clinical governance) di rumah sakit tersebut. Menyelenggarakan komite medik merupakan hal yang kompleks dan memerlukan berbagai sumber daya dan informasi yang terkait dengan keprofesian. Setiap rumah sakit memiliki kapasitas sumber daya yang berbeda, sehingga luaran (output) yang dihasilkan dalam melakukan upaya pemberdayaan komite medik pun berbeda pula. Agar upaya pemberdayaan komite medik ini lebih berdaya guna dan berhasil guna, organisasi perumahsakitan berperan serta melakukan pemberdayaan komite medis agar tata kelola klinis (clinical governance) yang baik terselenggara lebih merata diseluruh wilayah Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Komite Medik bukan merupakan kumpulan atau himpunan kelompok staf medis fungsional/bagian/departemen sebuah rumah sakit – namun kelompok staf medis fungsional/bagian/departemen tersebut bersama tim tim klinis (seperti: tim rekam medis, tim farmasi dan terapi, tim DOTS dan HIV, tim 6
peristi, tim pengendalian infeksi nosokomial, tim tumbuh kembang, tim kesehatan remaja, tim geriatrik, tim program pengendalian resistensi anti mikroba, tim napza dan methadone dan sebagainya) diorganisasir oleh kepala/direktur rumah sakit (Gambar 3). Dalam pelaksanaan pelayanan medis sehari-hari dirumah sakit, kepala/direktur rumah sakit dapat mengelompokkan staf medis berdasarkan disiplin/spesialisasi, peminatan, atau dengan cara lain berdasarkan kebutuhan rumah sakit sesuai peraturan internal rumah sakit (corporate bylaws). Komite Medik dibentuk oleh kepala/direktur rumah sakit dan bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit. Organisasi Komite Medik sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang dikelompokkan dalam subkomite subkomite. Susunan Komite Medik terdiri diri dari : a. Ketua, b. Wakil Ketua (bila diperlukan), c. Sekretaris d. Anggota yang terbagi ke dalam subkomite: i. Subkomite Kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis, ii. Subkomite Mutu Profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis, iii. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
7
Gambar 3. Skema sederhana keberadaan Komite Medik, Sukkomite, SMF/Bagian/Departemen dan Tim Tim Klinis sesuai Peratutan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 yang baru. Jumlah personalia komite medik yang efektif berkisar sekitar lima sampai sembilan orang termasuk ketua dan sekretaris, sedangkan bila jumlah staf medis terbatas - dapat disesuaikan dengan situasi, fungsi subkomitesubkomite ini dilaksanakan oleh komite medik sepanjang tugas dan fungsi komite medis tetap terlaksana dengan budaya profesionalisme yang akuntabel harus tetap ditegakkan melalui penyelenggaraan tata kelola klinis yang baik agar pasien senantiasa tetap terlindungi. Personalia tersebut dipilih yang memiliki reputasi baik dalam profesinya meliputi kompetensi, sikap, dan hubungan interpersonal yang baik. Ketua komite medik ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit. Sekretaris dan anggota diusulkan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit. Dalam hal wakil ketua komite medik diperlukan maka wakil ketua diusulkan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit. Ketua subkomite kredensial, subkomite mutu profesi, dan subkomite etika dan disiplin profesi diusulkan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit.
8
Wakil ketua, sekretaris, dan ketua-ketua subkomite direkomendasikan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit. Selain itu, kepala/direktur rumah sakit mengangkat beberapa staf medis di rumah sakit tersebut untuk menjadi anggota pengurus komite medik dan anggota subkomite-subkomite di bawah komite medik. Sedangkan mengenai mekanisme pengambilan keputusan dibidang keprofesian dalam setiap kegiatan komite medik dilaksanakan secara sehat dengan memperhatikan asas–asas kolegialitas dan diterangkan secara rinci dalam Peraturan Internal Staf Medis (medical staff bylaws). Komite medik melaksanakan tugasnya melalui tiga hal utama yaitu: 1. rekomendasi pemberian izin untuk melakukan pelayanan medis (entering
to the profession), dilakukan melalui subkomite kredensial (Gambar 4) 2.
memelihara kompetensi dan perilaku para staf medis yang telah memperoleh izin (maintaining professionalism), dilakukan oleh subkomite mutu
profesi
melalui
audit
medis
dan
pengembangan
profesi
berkelanjutan (continuing professional development) (Gambar 5 sampai 8) 3.
rekomendasi penangguhan kewenangan klinis tertentu hingga pencabutan izin melakukan pelayanan medis (expelling from the profession), dilakukan melalui subkomite etika dan disiplin profesi (Gambar 9)
9
Gambar 4. Skema proses kredensial sampai pemberian kewenangan klinis seorang dokter (clinical privilege)
10
Gambar 5. Komite Medik dengan Subkomite Mutu Profesi menjaga kompetensi dan perilaku para staf medis yang telah memperoleh izin (maintaining
professionalism)
dalam
sistem
tatakelola
klinis
(clinical
governance)
Gambar 6. Komite Medik dengan Subkomite Mutu Profesi menjaga kompetensi dan perilaku individu staf medis.
11
Gambar 7. Komite Medik dengan Subkomite Mutu Profesi menjaga kompetensi dan perilaku individu staf medis dalam hal keselamatan pasien
(patient safety) .
12
Gambar 8. Komite Medik dengan Subkomite Mutu Profesi dalam siklus mekanisme audit medis dalam rangka menjaga kompetensi dan perilaku individu staf medis dalam hal mutu profesi dan keselamatan pasien (patient
safety)
13
Gambar 9. Komite Medik dengan Subkomite Etik dan Disiplin Profesi dalam rangka menjaga kompetensi dan perilaku individu staf medis dalam hal mutu profesi dan keselamatan pasien (patient safety)
Persiapan Rumah Sakit dalam rangka penyesuaian berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini pada tanggal 5 Mei 2011, maka setiap rumah sakit wajib menyesuaikan organisasi komite medik sesuai dengan ketentuan tersebut.15 Maka secara tidak langsung rumah sakit harus meninjau ulang dan melakukan revisi terhadap Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) yang merupakan aturan dasar dalam mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit yang meliputi peraturan internal korporasi (corporate bylaws)
15
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Pasal 19
14
dan peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) serta menyusun ulang tatakelelola klinis yang baik (clinical governance) melalui: 1. Kepala/Direktur rumah sakit membentuk Tim Penyusun untuk: a. Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. b. Peraturan internal korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang
mengatur
agar
tata
kelola
korporasi
(corporate
governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit. c. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. 2. Kepala/Direktur rumah sakit membuat dan menetapkan sistem tata cara penyelenggaraan rumah sakit (hospital governance) meliputi tatakelola korporasi (corporate goverance) dan tatakelola klinis
(clinical governance) 3. Kepala/Direktur rumah sakit membuat
dan
menetapkan kebijakan,
prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medik.16 4. Kepala/Direktur rumah sakit menyediakan dan mengalokasikan dana dalam anggaran rutin rumah sakit untuk insentif personalia Komite Medik17 dan biaya pelaksanaan kegiatan Komite Medik18. 5. Komite Medik membuat dan menyusun: a. Buku Putih (White Book) yakni rinci kewenangan melakukan pelayanan medis (delineation of clinical privileges) setiap profesi dokter b. Menyusun mekanisme pemberian rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) 16
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Pasal 16 Ayat 1 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Pasal 16 Ayat 2 17
15
c. Menyusun pemberian rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu d. Menyusun mekanisme pemberian rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) e. Menyusun mekanisme pemberian rekomendasi tindak lanjut audit medis f. Menyusun mekanisme pemberian rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan g. Menyusun mekanisme pemberian rekomendasi pendampingan (proctoring) dan h. Menyusun mekanisme pemberian rekomendasi pemberian tindakan disiplin. Terima kasih, semoga bermanfaat Jakarta 31 Juli 2011 Dr. Dody Firmanda, Sp.A, MA Ketua Komite Medik RSUP Fatmawati Jakarta. http://www.scribd.com/Komite%20Medik
16
