KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT(BPRS) DALAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSESBILITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT TIM BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT (BPRS) INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN RI DISAMPAIKAN PADA ACARA MUKTAMAR MUKISI JAKARTA , 23 – 25 AGUSTUS 2016
1
ALUR PENYAJIAN 1 PENGANTAR
2
BEBERAPA KEJADIAN DI RS YANG MEMERLUKAN KETERLIBATAN BPRS-BPRS P UTK INVESTIGASI
3 SEKILAS TTG PERUBAHAN PARADIGMA RUMAH SAKIT SAAT INI
4 MENGINGATKAN KEMBALI (BPRS-BPRS P) 5 HUBUNGAN KERJA BPRS INDONESIA-BPRS PROVINSI-DEWAN PENGAWAS RSTENAGA PENGAWAS RS-SPI 6 6. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT ( UU RS )
7 RANGKUM AN PERAN BPRSBPRS P
2
Laporan periodik BPRS Indonesia Kepada Menteri Kesehatan RI per ( periode Juli – Des 2015 )
semester
2.Contoh BEBERAPA KEJADIAN DI RS YANG MEMERLUKAN KETERLIBATAN BPRS-BPRS P UTK INVESTIGASI
4
1 Senin, 2 Maret 2015 | 23:15 WIB • Menkes Pastikan Beri Sanksi untuk Siloam dan Kalbe Jika Terbukti Salah • Hingga siang tadi, Nila mengaku belum menerima hasil akhir dari penyelidikan yang dilakukan tim Kemenkes serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM ) OBAT ANESTHESIA INTRATHECA L (I) 5
S A L A
6
9 Orang Anggota DPR Komisi 9 melakukan kunjungan kerja ke RS. Siloam, Karawaci Tangerang
7
“Demostran dari Solidaritas Perempuan Anti Korupsi Aceh (SPAK-Aceh) melakukan aksi di halaman Kantor Dinas Kesehatan Aceh, Banda Aceh, Jumat (1/4/2016). Mereka mendesak Pemerintah Aceh untuk mengambil tindakan tegas dan memberikan kepastian hukum kepada rumah sakit yang berkinerja buruk khususnya RSIA”. SERAMBI/M ANSHAR
UW A HAK&K S R JI B A N UW A HAK&K X P JI B A N
8
Dituduh Diskriminatif, Ini Reaksi BPJS Kesehatan
UW A HAK&K S R JI B A N UW A HAK&K X P JI B A N
9
3 Pasien Meninggal Beruntun di RSMH Pringsewu, BPRS: Jangan Cepat Simpulkan Malapraktik Kamis, 7 April 2016 10:06
T O B A E S IA STH ECA E N A ATH R T IN L (II)
10
Ketua Komisi IX DPR RI beserta Anggota Dewan lainnya melakukan kunjungan kerja ke RSMH Pringsewu – Lampung Tgl. 11 April 2016
11
T O B A E S IA STH ECA E N A H RAT T N I L (II)
SAM berdiskusi dengan Kareskrim Polda Lampung ( Dicky Padmanegara ) tentang Kasus Pasien di RSHM Pringsewu – Lampung. 12
Kasus Kematian Beruntun 3 Pasien Kejang-kejang Usai Operasi lalu Meninggal, Benarkah Malapraktik? Kamis, 7 April 2016 10:26
13
Pada Senin 14 Maret 2016, Insiden kebakaran melanda tabung chamber hiperbarik Gedung Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT), RSAL Mintohardjo, 4 Orang yang melakukan terapi hiperbarik meninggal dunia.
UW A HAK&K S R JI B A N UW A HAK&K XP JI B A N FETY PX SA
14
Minggu, 19 Juni 2016 Sebanyak 12 orang terluka, 1 orang di antaranya terpaksa menjalani perawatan intensif karena mengalami keretakan di tulang kakinya akibat insiden lift jatuh di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.
UW A HAK&K S R JI B A N UW A HAK&K XP JI B A N FETY PX SA
15
Kamis (14/7/2016). "Enam tersangka sebagai produsen, 5 orang tersangka sebagai distributor, 3 tersangka penjual, 2 tersangka pengepul botol vaksin, 1 tersangka pencetak label dan bungkus, 1 tersangka sebagai bidan, 2 tersangka sebagai dokter," kata Ari dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Bareskrim Polri untuk membahas
Vaksin Palsu.
UW A HAK&K S R JI B A N UW A HAK&K XP JI B A N FETY PX SA
16
EW AJ HAK&K IB A N P A S IE N J EW A HAK&K S IB A N R E T IK A
JUMLAH KEJADIAN/ KASUS YANG TERJADI DI RUMAH SAKIT YANG MASUK KE BPRS :
* Tahun 2015
: 9 Kasus dari 7 RS di 5
Provinsi * Tahun 2016 ( s/d 31 Juli ) : 25 Kasus dari 21 RS di 15 Provinsi Catatan : Ada kejadian Khusus (BUVIPACAIN) terjadi sebanyak 13 kasus pada 9 RS di 7 Provinsi
19
3 SEKILAS TENTANG PERUBAHAN PARADIGMA RUMAH SAKIT SAAT INI
A. PERUBAHAN PARADIGMA PELAYANAN Pelayanan model lama (hosp’l oriented)
( Bill Marriot,at all)
customer’s oriented (patient centered)
PELANGGAN PELAKSANA LINI DEPAN MANAJEMEN PUNCAK MANAJEMEN MENENGAH PELAKSANA LINI DEPAN
PELANGGAN
MANAJEMEN MENENGAH MANAJE MEN PUN CAK
B.ISSUE MASALAH RS-PUSK SAAT INI PEMDA/PEMKO
HUBUNGAN ANTARA PEMILIK-PENGELOLA-PROVIDER – USER(PASIEN)
SUPLIE R 1 2
PROVIDER
5
BPJ S
PENGELOLA-MANAJEMEN PUSK TRANSAKSI TERAPEUTIK 3
MELAHIRKAN HAK & KEWAJIBAN ANTARA PASIEN & PUSK (PROVIDER)
4
PASIEN
(PELAYANAN Fokus PASIEN)
3 Fondasi
• Asuhan Medis Asuhan pasien • Asuhan Keperawatan • Asuhan Gizi • Asuhan Obat •MUTU •PATIENT SAFETY
ETIK RS
RLU PE (GOOD N BINAA GOV PEMCORPORATEL & ETIK PROFESI S GAWACLINICAL (GOOD PEN AN GOV
ETIK
EBM VBM
“Safety is a fundamental principle of patient care and a critical component of Quality Management.” (World Alliance for Patient Safety, Forward Programme, WHO, 2004)
• Evidence Based Medicine • Value Based 231 Medicine
ASPEK PENGAWASAN RUMAH SAKIT MELIPUTI :
1. 2. 3. 4.
Disiplin Profesi Legal Formal Mutu Klinis dan Pelayanan Kinerja Rumah Sakit dan Manajemen 5. Etika Rumah Sakit & Profesi
PERAN BPRS??
24
24
4 MENGINGATKAN KEMBALI (BPRS-BPRS P)
DASAR HUKUM 1. Undang-undang 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP. No. 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas RS. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas RS. 4. Perrmenkes no. 17 thn 2014,tentang Keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota badan pengawas rumah sakit indonesia 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK 02.02 / Menkes / 346 / 2014 Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia 6. Permenkes no 88 Tahun 2015.ttg Pedoman Pengawasan dan Pelaporan&Informasi BPRS Provinsi 26
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA MERUPAKAN UNIT NON STRUKTURAL DI KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KESEHATAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERSIFAT INDEPENDEN. BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI. PASAL 57 AYAT (2), (3) DAN (7) UU NOMOR 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT
27
Pengawasan dan Pembinaan Rumah Sakit Pengawasan dan Pembinaan Rumah Sakit diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab XII Pasal 54 – Pasal 61.
28
Tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia 1. Membuat pedoman tentang pengawasan rumah sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi; 2. Membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi; dan 3. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan Pasal 58 UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit
Peraturan Pemerintah 49 tahun 2013 :
1. 2. 3.
BPRS melakukan advokasi pembentukan BPRSP pada Propinsi dengan jumlah minimal 10 RS Melakukan Monev Operasional BPRSP Berkoordinasi dengan lembaga terkait dan semua stoke holder BPRS/BPRSP 29
PENJELASAN TENTANG KEANGGOTAAN BPRS INDONESIA
Nama Anggota Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK 02.02 / Menkes / 346 / 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 Terdiri dari : 1. KETUA (merangkap anggota): Dr.dr.Slamet Riyadi Yuwono,DTM&H.,MARS.,M.Kes 2. SEKRETARIS (merangkap anggota): Drs Sumaryono Rahardjo, MBA 3. ANGGOTA a. dr.Daeng M Fakih, SH, MH.Kes, MARS b. Tien Gartinah, MN c. Dr.Irwan Julianto,MPH 31
TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT OLEH BPRS INDONESIA DAN WEWENANG
32
Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Badan Pengawas Rumah Sakit diarahkan untuk
1. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan; 3. Keselamatan pasien 4. Pengembangan jangkauan pelayanan; dan 5. Peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit 33
Pasal 5 PP 49 / 2013 menjalankan TUGAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS mempunyai wewenang (8 butir) : menyusun tata cara penanganan pengaduan dan mediasi oleh BPRS Provinsi menyusun pedoman, sistem pelaporan, dan sistem informasi jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri Meminta laporan dari BPRS Provinsi dan melakukan klarifikasi mengenai pengaduan masyarakat dan upaya penyelesaian sengketa; Meminta laporan mengenai hasil pembinaan dan pengawasan dari BPRS Provinsi; Meminta informasi dan melakukan koordinasi dengan BPRS Provinsi, instansi pemerintah, dan lembaga terkait dalam menyusun pedoman tentang pengawasan rumah sakit dan membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi; Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan 34 analisis hasil pembinaan dan pengawasan. Memberikan usulan pembentukan BPRS Provinsi kepada gubernur ; dan Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
Dalam a. b. c. d. e.
f. g. h.
TUPOKSI BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT (BPRS) PROVINSI
Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Propinsi dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Badan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk di tingkat propinsi oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit
36
Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Propinsi berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari 1. Unsur pemerintah; 2. Unsur organisasi profesi (2 ORANG); 3. Asosiasi perumasakitan; dan 4. Tokoh masyarakat Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi dibebankan kepada ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 59 ayat (3) dan (4)UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit
37
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI
Bagian
Kesatu Umum Pasal 22
Gubernur dapat membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di TINGKAT PROVINSI.
2) Dalam hal BPRS Provinsi belum dibentuk, tugas pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di tingkat provinsi dilaksanakan oleh DINAS KESEHATAN PROVINSI.
Tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya; Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya; Mengawasi penerapan etika rumah sakIt, etika profesi dan peraturan perundangundangan; Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia; Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Pasal 60 UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit
40
WEWENANG BPRS INDONESIA-BPRS PROVINSI
Pasal 25 PP 49/ 2013 Dalam a. b. c. d. e. f.
menjalankan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BPRS Provinsi mempunyai wewenang (6)butir: Melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya; Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya kepada semua pihak yang terkait; Meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi , dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit Memberikan rekomendasi kepada BPRS dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan; Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk 42 mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
Pembinaan dan Pengawasan Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif *) berupa: 1. Teguran; 2. Teguran tertulis; dan/atau 3. Denda dan pencabutan izin Pasal 54 ayat (5) UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit
*) Berdasarkan Rekomendasi dari BPRS/BPRSP. 43
5 HUBUNGAN KERJA BPRS INDONESIA-BPRS PROVINSIDEWAN PENGAWAS RSTENAGA PENGAWAS RS-SPI
Bagan Pengawasan dan Pembinaan berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit : PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TEKNIS
NON TEKNIS
INTERNAL
DEWAN PENGAWAS
SPI
EKSTERN AL BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
TENAGA PENGAWA S
45
Badan Pengawas Rumah Sakit Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (BPRSI) RS
Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi
DEWAN PENGAWAS
(BPRSP)
DIREKSI KMRS
KKP - RS
KOMITE
MEDIS
KOMITE KEPERAWATA N MUTU MANAJEMEN
SPI ETIKA /
TENAGA AKSES PASIEN – BIAYA RS (KEUANGAN) 46 PENGAWAS
UU
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT Pemerintah
PEMBINAAN - PENGAWASAN Pemerintah
M A S Y A R A K A T
Masyarakat Profesi RS
Stake Holde r :
BPR S
BPRS Pusat Kem Kes
BPRS Prov
Pemilik
Dinkes Prov
Dinkes kab/kota
PERHIMPUNAN PERUMAH SAKITAN (PERSI)
MASYARAKAT
DIREKSI
TENAGA PENGAW AS
KESELAMATAN PASIEN - RS
Masyarakat
JCI ISO
DEWAN PENGAWAS
DOKTER PERAWAT,DLL Komite Nas Keselamatan Pasien RS
UUD 1945 PS 28 H AYAT 1 DAN PASAL 34 AYAT 3 UU NO 8 / 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN UU NO 40 TH 2004 TTG SJSN UU NO 11 TH 2005 TTG PENGESAHAAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC,SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS UU NO 11 TH 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UU NO14 TH 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UU TENAGA KERJA, UU IMIGRASI UU NO 25 TH 2009 TTG PELAYANAN PUBLIK UU NO 36 TH 2009 TENTANG KESEHATAN UU NO 43 TH 2009 TENTANG KEARSIPAN UU NO 24 TH 2011 TENTAMG BPJS
UU NO 44 TH 2009 TENTANG RUMAH KARS SAKIT
RS
PERHIMPROFESI
( UU RS )
KOMITE
MEDIS ETIKA /
MUTU
MEDIS
PASIEN -
SPI UU MUTU MANAJEMEN
ASES PASIEN – BIAYA RS(KEUANGAN)
KELUARGA
47
6. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT ( UU RS )
48
PENGAWASAN BPRS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN RS Kewajiban RS. Berdasarkan UU. No. 44, Tentang RS ( Ada 20, a s/d t )
Pengawasan
Pelaksanaan
TOOLS
a. Memberikan informasi yang benar tentang Pelayanan RS kepada masyarakat
Identifikasi bentuk promosi & informasi layanan RS
WEB, Brosur, Iklan, PKRS, melalui tinjauan lapangan, tinjauan situs web, dll.
b. Memberikan Pelayanan Kesehataan yang aman, bermutu , antidiskrimasi , dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standard pelayanan RS;
Penerapan Program Keselamatan Pasien Pemenuhan hak-hak pasien
Akreditasi, Informasi Hak & Kewajiban pasien kepada pasien / Ke. Pasien
c. Memberikan Pelayanan gawat darurat kepada pasien seuai dengan kemampuan pelayanannya;
Identifikasi terhadap ketersediaan Unit Gawat darurat
Akreditasi, laporan RS / Masyarakat, tinjauan lapangan
d. Berperan akatif dalam Pengawasan atas peran memberikan pelayanan serta dalam keadaan kesehatan pada bencana bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
Laporan RS, Dinas Kesehatan Kota/ provensi Lanjutan sd t atas peran serta RS pada bencana
49
PENGAWASAN BPRS TERHADAP HAK RUMAH SAKIT HAK RS. BERDASAR UU. No. 44 Tentang RUMAH SAKIT ( Ada 8 , a s/d h )
Pengawasan
a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi RS
Pemenuhan Jumlah, jenis, dan kualifikasi SDM sesuai klasifikasi RS
Laporan tahunan, penyetaraan kelas, akreditasi, audit/kunjungan rumah sakit
b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
Transparansi Tarif layanan RS, Jasa medis
Ada standar tarif RS. Swasta berdasar INA -DRG/CBGs Buku Tarif layanan RS
c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan ;
kerjasama antar rumah sakit (regional, nasional, luar negeri), synergy antara RS swasta, sistem rujukan
Laporan ke BPRS atas kerjasama/system rujukan yg ada, Akreditasi
d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
Identifikasi bantuan dari pihak lain
Laporan atas semua bantuan yg diterima RS sesuai dengan yg diatur oleh UU/PM
50
Pelaksanaan
TOOLS
Lanjutan sd h
INSTRUMEN PEMBINAAN&PENGAWASAN BPRS 1 PEDOMAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT OLEH BPRS PROVINSI 2 PEDOMAN UTK MENERIMA PENGADUAN DAN MELAKUKAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA MEDIASI
3 PELAPORAN DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN KEPADA BPRS
1 PEDOMAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT OLEH BPRS PROVINSI Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasien Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Rumah Sakit Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Etika Rumah Sakit Pedoman Pengawasan Penerapan Etika Profesi Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan
2. MENERIMA PENGADUAN DAN MELAKUKAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA MEDIASI
Pedoman Pengawasan Penerima Pengaduan Pedoman Pengawasan Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Mediasi Alur Pengaduan
3 PELAPORAN DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN KEPADA BPRS Pedoman Penyusunan dan Pengiriman Laporan Kepada BPRS Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah Pedoman Penyusunan dan Pengiriman Umpan Balik Kepada RS Pembinaan
7.RANGKUMAN PERAN BPRS PROVINSI
•PEMBINAAN •PENGAWASAN •INVESTIGASI/TINDAKAN
PEMBINAAN PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN TERJADINYA PENYIMPANGAN DI RS a.KOORDINASI DG INST TERKAIT(DINKES,PEMDA,PENEGAK HUKUM); SOSIALISASI KEBARDAAN BPRS P PENCEGAHAN AGAR TDK TERJADI PENYIMPANGAN DI RS ADVOKASI,MONEV THD KINERJA RS b.ADVOKASI MELALUI ORGANISASI PROFESI: PERSI DG 14 ASOSIASI PERUMAHSAKITAN ORG PROFESI DI RS(IDI,PPNI,IBI,PAFI,HISFARSI,DLL) c.KOORDINASI DG LEMBAGA PENGAWAS YG LAIN OMBUDSMEN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAWAS PROV DLL
PENGAWASAN
• PENCATATAN &PELAPORAN • PEMANTAUAN MELALUI MEDIA(TV,CETAK,MED SOS,DLL) • PENGADUAN MASYARAKAT& RUMAH SAKIT • MONITOR KEJADIAN KEJADIAN/KASUS AKTUAL
INVESTIGASI/TINDAKAN
•INVESTIGASI KETIKA ADA KASUS(LAPORAN,PROAKTIF) •HARUS NETRAL(COVER BOTH SIDE) •UTAMAKAN DILAKUKAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS
Pembinaan dan Pengawasan Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif *) berupa: 1. Teguran; 2. Teguran tertulis; dan/atau 3. Denda dan pencabutan izin Pasal 54 ayat (5) UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit
*) Berdasarkan Rekomendasi dari BPRS/BPRS-P. 59
Bukan seperti
elang yang mencari mangsa!!
Jadikanlah BPRSP institusi yang tulus untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan Rumah Sakit di tingkat Propinsi.
TERIMA KASIH 60
