PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE Ir. CUCU MULYANA, D.ESS DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JAKARTA, 7 OKTOBER 2016
K E M E NTE RIAN PE R H U B UN GAN
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
DASAR HUKUM 1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM No. 46 Tahun 2014 tentang SPM Angkutan Orang dgn Kend. Bermotor Umum Tidak dlm Trayek; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM No. 98 Tahun 2013 tentang SPM Angkutan Orang dgn Kend. Bermotor Umum dlm Trayek;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
2
BACKBONE ANGKUTAN ORANG ALBN
AKAP
Angk. Dlm Trayek
AKDP
PERKOTAAN
PERDESAAN
ANGKUTAN ORANG
ANGK. TAKSI
ANGK. TUJUAN TERTENTU Angk. Tdk Dlm Trayek ANGK. PARIWISATA
ANGK. KAWASAN TERTENTU
3
Angkutan Sewa #1 Pelayanan Angkutan Sewa merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi. Pelayanan Angkutan Sewa wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut: wilayah operasi pelayanan tidak dibatasi oleh wilayah administratif; tidak terjadwal; pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan; penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan; tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan; wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1300 cc (seribu tiga ratus centimeter cubic). 4
Angkutan Sewa #2 Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus; dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker; dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji dan kartu pengawasan; dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan. 5
Perizinan #1 Berbadan Hukum
Izin
memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool) menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan
6
Penyelenggaraan Angkutan Umum Perusahaan Penyedia Aplikasi
KERJASAMA
Perusahaan Angkutan Umum
DILARANG
Menetapkan tarif dan memungut bayaran
Merekrut Pengemudi
Menentukan besaran penghasilan pengemudi
7
PERMASALAHAN ANGKUTAN SEWA
8
Kebijakan yang telah dilakukan Penertiban Surat Menteri Perhubungan kepada Kapolri, gubernur dan bupati walikota untuk menertibkan angkutan illegal diseluruh wilayah Indonesia (surat Nomor UM.302/1/5 PHB 2016 tanggal 28 Maret 2016)
Masa transisi pemberlakuan PM 32 Th 2016
Dirjen Perhubungan Darat telah melayangkan surat kepada para Gubernur dengan nomor surat AJ.202/15/8/DRJD/201 6 tanggal 4 April 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa
Tanggal 30 Juli 2016 dilaksanakan razia oleh Dishub provinsi DKI Jakarta diperoleh sampel sebanyak 18 kendaraan seluruhnya tidak memiliki ijin dan telah dilakukan pengandangan oleh Dishub. (Surat No. 6081/-1.811)
1 Oktober 2016 Pemberlakuan PM. 32 Th 2016 Siaran Pers 28 September 2016 No.264/SP/IX/BKIP/2016
1. Kegiatan pembinaan dan pencegahan dengan melakukan sosialisasi, pemberitahuan, dan dialog daripada penegakan hokum 2. Memberikan masa transisi selama 1 tahun untuk pencantuman nama badan hukum pada STNK
1. Memperpanjang masa sosialisasi PM 32 Th 2016 selama 6 bulan 2. Mengutamakan kegiatan pembinaan dan pencegahan daripada penegakan hukum
TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE
PT SURYA
PT. CANARY
PT. CSM
INKOPAU
PT. WEHA
TOTAL
4799
6
5
55
80
5
10064
2665
1605
6
5
5
80
5
5458
1087
2665
1605
6
5
5
80
5
5458
JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH DI UJI / KIR
2098
3350
474
84
8
5
5
62
6086
JUMLAH KENDARAAN LULUS UJI
1395
2087
336
74
7
5
5
57
3966
91
213
28
10
1
0
0
5
348
347
948
209
6
5
5
JENIS
PPRI
JTUB
PT. PANORAMA
JUMLAH BERKAS LENGKAP
2109
3005
JUMLAH DATA KENDARAAN YANG TELAH DIKIRIM KE DIRJEN HUBDAT UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI KIR
1087
JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI KIR DARI DIRJENHUBDAT
JUMLAH KENDARAAN YANG TIDAK LULUS UJI
Izin Penyelenggaraan Angkutan
PT. ENERGI
1520
SEKIAN TERIMAKASIH
