PENGUSAHAAN PENGGALIAN. TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU GUNUNG Dl DAERAH KABUPATEN LAM ONGAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIP8I :

r M ,A M .

M A H F U D RIYANTO

PENGUSAHAAN PENGGALIAN TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU G U N U N G Dl DAERAH KABUPATEN LAM ONGAN □ IBID rDDPBOTADAAn -nOVBDSITAD AinLAMCO&n S U B A D A V * ftr. U6 4 / * «

?

fakultas h u k l m

universitas a x r l a n g g a

SURABAYA 1988

Skripsi

MAHFUD RIYANTO PENGUSAHAAN PENGGALIAN TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU GUNUNG Dl DAERAH KABUPATEN LAMONGAN


PENGUSAHAAN PENGGALIAN TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU GUNUNG DI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

OLEH MAHFUD RIYANTO 038X11253

FAKULTAS HUKUM UN1VERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 1988

Skripsi



PENGUSAHAAN PENGGALIAN TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU GUNUNG DI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH MAHFUD RIYANTO •

038111253

1988

Skripsi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Agung, atas rahraat serta hidayahNya yang diberikan kepada saya, sehingga saya darat menyelesaikan penuXisan skripsi ini. Meskipun kesukaran serta hambatan selalu menjadi momok selama dalam penyeXecaian skripsi ini, akan tetapi berkat ridlo Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya terseXesaikan juga sebuah tugas akhir ini, Pada umumnya adalah sebuah kewajiban bagi setiap mahasiswa, khususnya adalah kewajiban bagi rnaharo mva Fakultae Hukum Universitas Airlangga untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, guna mencapai golar sarjana. Tugas dan kewajiban tersebut telah menggelorukan semangat saya untuk meneliti tentang masalah pengusahaan penggalian tanah pegunungan sebagai upaya eksploitasi batu gunung di daerah Kabupaten Lamongan, dengan mi si serta harapan agar dapat memberikan sedikit pengetahusn kepada pihak-pihak yang memerlukannya, dan pengeUOman bagi diri saya sendiri. Akhir kata, dengan seXecninya penulisan skripsi ini, raaka saya sampaikan ucapan terimakasih

yang tiada turhi-

ngga kepada: X* yang terhormat Dekan FakuXtas Hukum Universitas Airla ngga; 2. yang terhormat Bapak Eman Emma RameXan, SH,, ceXaku

Skripsi



dosen pembimbing yang telah bersedia meluan«jl;an se^> nap waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penyt-le.saian skripsi ini dengan tidak segan-segan memberikan dorongan, petuniuk sert.a suif.bnngan ilmu pengetahiu-.n khususnya ilmu hukum; 3# yang terhormat Bapak Wisnu Soesanto, SH,, selaku dosen penguji yang telah memeriksa serta meneliti skripsi ini; yang terhormat Bapak Soedalhar, SH. selaku dosen pengu ji, yang dengan teliti telah memeriksa skripsi ini; 5* yang terhormat segenap dosen Fakultas Hukum Universltas Airlangga yang telah mendidik

dan merabimbing saya se-

lama ini; 6. yang terhormat segenap civitae akademica Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 7. yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan; 8* yang terhormat Bapak Soepardl, SH. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan; 9. kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu, yang tidak sedikit bantuan dan sumbangsihnya, terimakasih atas urun-rombugnya. Ucapan serta rasa terimakasih yang tak terhingga saya sampalkan kepada Ayahanda Musa Firdaus yang tercinta dan Ibunda tersayang Liswatin, atas do'a restu serta segala jerih-payah dan ikhtiar yang tidak kenal lelah, yang

Skripsi



tidak bisa diukur dan dinilai dengan apapun juga, demi tercapainya cita-cita yang saya idam-idatnkan.

Rasa te-«

rimakasih saya sampaikan juâ kepada Bapak Achmad sekeluarga serta adinda Yayuk Sri Rahayuningsih yang terkasih, atas segala bantuan serta dorongan baik lahir raaupun batin* Tak lupa pula saya sampaikan terimakasih kepada rekanku Edy dan Pradoto yang selarna ini selalu bersama dalam meniti perjuangan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selalu bahu membahu dalam menggapai kesuksesan study. Akhirnya, tiada apapun juga yang dapat saya persem bahkan kepada almamater tercinta ini selain sebuah karya tulis yang sederhana ini. Mudah-mudahan dengan tulisan yang sederhana ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi almamater tercinta Universitas Airlangga dan pihakpihak yang membutuhkannya*

Surabaya, mei 1988 P e n u 1 i s

Skripsi



UAFTAR Isi

DAFTAR ISI........................................... BAB

I : PENDAHULUAN 1* Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya....................... 1 2* Penjelasan Judul......................

6

3. Alasan Pemilihan Judul................

8

2*. Tujuan Penulisan Skripsi........... .

9

5. Metodologi a. Pendekatan masalah.................

10

b. Sumber data*.......................

10

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data............................... 11 6. PertanggungjawabaBh Sistematika....... BAB

II

11

: SEPUTAR TANAH PEGUNUNGAN SERTA USAHAUSAHA PENGGALIANNYA 1. Status Tanah Pegunungan...............

li+

2. Peranan Perhutani.............. ......

17.

3* Usaha Penggalian dan Pengumpulan Batu Gunung................................ 20 /f* Pemanfaatan Batu Gunung............ . BAB

2^

III : EKSPLOITASI BATU GUNUNG DAN PENANGANANNYA 1. Ijin Usaha Ekeploitasi............... * 28 2* Pengawasan.................... ........

Skripsi

36



3* Batas Waktu Ijin Usaha Kksploitasl..... ..................................... BAB

39

IV * PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN PENYELESAIANNYA 1, Pengaruh Terhadap Lingkungan Hidup..... .............................................................................

2* Faktor Alam..........................

47

3* Upaya Eksploitasi dan Kepentingan-

BAB

V

kepentingan Lainnya...................

49

4* Sanksi Pidana................ ........

51

: PENUTUP 1. Kesimpulan............................ 53 2* Saran................................. 58

Skripsi



BAB

I

P E N D A H U I, U A N

1. Permasalahan: Latar Bolakan/;; dan Rumusannya Kekayaan alarn yang terkandung di dalam perut bumi adalah harta yang tiada ternilai harganya. Manusia dengan segenap akal dan caranya terus mc-ngupayakan kekayaan alam untuk dimanfaatkan dengan berbagai kepentingannya. Kekayaan-kckayaan itu antara lain: minâk, emas, gae bumi, batubara, pasir, batu mariner, batu gunung dan sebagainya. Tindakan ekspl'orasi dan eksploitasi seakan tidak inengenal putus asa. Kenyataan ini kita sadari bahv/a Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan segala macam kekayaan alam adalah demi kepentingan raakhlukNya. Selanjutnya adalah rnenjadi kewaji ban manusia untuk mengupayakan nilai kemanfaatannya deai kepentingan dan kebut'uhan manusia itu sendiri. Kekayaan alam yang berwujud sebagai batu, ternyata merupakan benda yang tidak bisa diabaikan begitu saja dari kehidupan manusia. Sejak zaraan manusia purba sampai pada zaraan manusia modern, batu tetap merupakan salah satu kebuti.han yang cukup penting

(batu dari jenis apapun juga,

yang penting bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan). Batu gunung adalah salah satu bahan galian yang terdapat (terpendam) di dalam tanah pegunungan. Sebagai kekayaan alam yang cu.iup potuisial maka perlu diadakan

1

Skripsi



usaha oksplottasi secara balk, artinya pengusaliaan dan p-inggaliannya liarus didasarkan padu pertLnbangan-per tii:iliangan dengan berbagai kepentingan yang1 turkait. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari akibat-akibat yang tirabul, baik pengaruh terhadap lingkungan iiiaupun masyarakat sekitarnya. Jadi faktor sobab akibat liarus dipikirkan, dicamping raemikirkan nilai kemanfaatannya. Bahan galian yang terkandung di bumi Indonesia de ngan sopenulmya diperuntukkan bagi ki.t;iakmurun rakyat Indo nesia secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 19^!5> yang menyatakan baliwa "bu mi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dengan demikian telah jelas, negara berhak menguasai semua bahan galian yang terkandung di bumi Indo nesia meskipun tidak selalu menguasai dalam pengusahaannya. Untuk hal itu pihak sv/asta mempunyai kesempatan mengadakan pengusahaan bahan galian, terutama pada bahan galian yang tidak menguasai perikehidupan orang banyak (misalnya, batu gunung atau jeaic batu-batuan lain dan sebagainya). Jadi dalam pengusahaan batu gunung telah dijalankan oloh pihak swasta sebagai suatu usaha perta;nbangan rakyat yang dikoordinaci oleh pungusaha/pengutiipul batu gunung, Pengusahaan batu gunung ini ada faktor penyebabnya. Fiktor penyebab tersebut antara lain dikarenakan bahan ga lian ini tidak termasuk kategori strategic maupun vital,

Skripsi



eehinjga dctni kepentingan pembangunan khususnya pembangu~ nan di daerah Kabupaten Lamongan maka pihak swar^ta diporbolchkan mengadalcan kcgiatan eksploitasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disaraping itu dengan adanya pengusahaan batu gunung, setidak-tidaknya mampu membe rikan penghasilan ekonomi bagi para pengusaha/penguapul b-utu gunung atau bag! sebagian penduduk sekitar pegunungan yang memanfaatkan potensi kekayaan alarn tersebut. Kemudian yang harus disadari bahv/a dalam pengusahaan batu gunung, secara langsung maupun tidak langsung past! membav/a akibat adanya perubahan sistim eko, yakni lingku~ ngan tempat berlangsungnya reaksi timbal balik antara makhluk dan faktor alam.1 Pengaruh-pengaruhnya akan menjalar ke sistim jaringan kehidupan alarn sekitar. Oleh karena itu diperlukan pencegalian dan penyelamatan, antara lain dengan mengadakan pendekatan terpadu terhadap kawasan pegunungan. Pendekatan terpadu ini bisa dilakjikan dengan cara evaluasi tir.gkat keparahan/kerusakannya sehingga kesoicibangan alam sekitar akan selalu termonitor dan terjaga. Dengan tetap menjaga keseimbangan alam sekitar, berarti telah memanfaatkan kekayaan alam secara rasional, yak ni dengan tetap mendasarkan pada faktor fungsi dan tu-juan yang jelas, mengarah pada manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara nenyeluruh tetapi tetap mounorhatikan sisi lain

^Soekamto Poerbo, Sutuardi Ramon, Ekonomi dan Koperaoi, Kasnendra Suminar, Surabaya, 1981, h . 8(T.

Skripsi



dari akibat buruk yang timbul karena eksploitasi batu gu nung, Sisi lain itu bisa berupa ancaman kerusakan lingku ngan sekitar, ancaman kelestarian hutan dan sebagainya. Disamping persoalan -persoalan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai sifat dari kegiatan pengusahaan dan penggalian itu sendiri, Sifat tersebut terbentuk

se-

bagai rangkaian proses untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di burai Indonesia. Sehubungan dengan hal itu maka untuk kesejahteraan rakyat Indonesia diperlukan penyatuan sebaik-baiknya agar pemanfaatan

hasil kekayaan

alam dapat dilaksanakan seefektif mungkin demi tercapai2 nya tujuan yang diharapkan. Penyatuan tersebut harus melibatkan.segenap unsur terkait dan saling berkepentingan atas kegiatan eksploitasi batu gunung. Unsur-unsur terkait bisa meliputi hubungan antara para pengusaha/pengumpul ba tu gunung dengan pemerintah daerah, antara Perhutani dengan pengusaha, antara pemerintah daerah dengan Perhutani dan sebagainya. Jadi semua itu harus ada kerjasama dan sinkronisasi antar instansi terkait yang benar-benar mantap. Kawasan pegunungan sebagai lokasi eksploitasi ba tu gunung, sebagian lokasihya ada dalam lingkungan hutan, terutama pada lingkungan hutan yang tanahnya kurang produktif dan penuh dengan batu gunung, Oloh karena itu upa-

2

Abdurrahman, Ketentuan-ketentuan Pokok Tentanp; Has-.lah Agraria. Kehutanan. Pertaiabangan. Transmigrasi dan pongairun. Alumni> Bandung, 1979> h. 8o.

Skripsi



ya eksploitasi dengan segenap dampaknya jelae welibatkan Perum Perhutani KPH (Kesatuan Petnangl.uan Hutan) Mo jokerto yang menguasai hutan di kawasan pegunungan ini« Dalam lial kegiatan pengawasan dan prosedur pcmberlan

izin ucaha

eksploitasi batu gunung Perum Perhutani juga dilibatkan. Jadi peranan Perhutani cukup penting dalam pengusahaan ba han galian ini. Untuk selanjutnya, agar pengusahaan dan penggalirai tanah pegunungan sebagai upaya eksploitasi batu gunun0 bi.ea mencapai sesuai dengan harapan maka wajib Moniperha tikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Socara umum ketcntuan tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 11 Ta il

hun 1967 tentang Ketentân-ketentuan

Pokok Pertambangan

serta peraturan-pera’turan lain yang terkait. Di dalam Undang-undang No. 11/1967 mengatur tentang penguasaan bahan galian, penggolongan dan pelaksanaan penguasaan bahan ga lian, bantuk dan organisasi perusahaan pertambangan, cara dan syarat bagaimana tnemperoleh kuasa pertambangan, berakhirnya kuasa pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah, pungutan negara dan pengawasan pertasibangan.^ Dari latar belakang permasalahan aebagaimana telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan-perwasalahan yang timbul mengenai pengusahaan dan penggalian tanah pe gunungan sebagai upaya eksploitasi

batu gunung, khususnya

îbid. h. 10.

Skripsi



6

di daerah tingkat IX Lamongan. Tentang rumusan Masalah adalah sebagai berikut: 1. bagaimanakah statue tanah pegunungan tcjr.pat kegiatan eksploitasi batu gunung, dan peranan apa yang dilakukan

Perum Perhutani KPH Mojokerto, mengingat

kawasan pegunungan ini terdapat hutan negara yang dikelola Pcrum Perhutani tersebut ?; 2. keraana izin usaha eksploitasi batu gunung dapat di mintakan, dan*sampai berapa lama masa laku izin usaha eksploitasi tersebut, kemudi.an bila masa la ku habis masihkah bisa diperpanjang ?.; 3. fiiapa saja yang berhak mengadakan pengawasan-pengawasan atas kegiatan eksploitasi batu gunung, sebab bagaimanapun juga kegiatan memanfaatkan bahan galian (kekayaan alam) pasti menimbulkan dampak negatif . raaupun positif. Ini adalah suatu permasalahan yang sulit untuk dihindari, misal pengaruh terhadap ling kungan hidup, adanya faktor alam serta timbulnya unsur-unsur pidana karena usaha eksploitasi ini* Atas permasalahan tersebut maka bagairnana upaya penyelesaian yang baik ?; Demikian rumusan masalah yang akan saya bahas di dalam skripsi ini, yang didasarkan

pada latar belakang

permasalahan sebagaimana yang telah disebut di muka. 2, Penlelasan Judul Sebagaimana telah tertulis di muka, maka judul ter-

Skripsi


ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga n

sobut akan saya jelaskan seperti berikut ini. Adapun yang diwaksud dengan pengusahaan giatan yang dilakukan

adalah ke

dengan maksud untuk mengumpulkan

batu gunung. Hal de;nikian ini untuk memudahkan pemanfaatannya, memudahkan pengangkutannya, memudahkan pemaearannya. Mengenai penggalian tanah pegunungan, merupakan tindakan untuk rnungadakan pengambilan batu gunung yang terdapat (terpendain) di dalam tanah pegunungan. Penggalian-penggalian ini tentu didusarkan pada perti.jbaugan-pertiinbangun tertentu, dengan welctakkan faktor keoeiubang^.u alam sebagai persoalan utama. Sedangkan tentang eksploitasi batu gunung dimaksudkan

sebagai usaha untuk mongadakan

kegiatan pemanfaatan

atas bahan galian yang berupa batu gunung.

Pengcrtian eks-

ploitasi menurut pasal 2 butir e UU No. 11/1967* mengatakan bahv/a " eksploitasi: usaha pertambangan

dengan maksud untuk

menghasilkan bahan galian dan meinanfaatkannya

Jadi eksploi

tasi batu gunung adalah usaha untuk tnondapatkan dan memanfa atkan batu gunung sesuai dengan kepentingan dan kegunaannya. Kawasan pegunungan di daerah Kabupaten Lamongan adalah merupakan samp el dari herbag:-.i daorah yang Mengadakan kegiatan eksploitasi batu gunung. Gugusan pegunungan ini merupakan ajang usaha pcngambilan

bahan galian batu gunung

oleh para pengusahn/pcngumpul •dengan cara rnonâdsl.an penggalian-penggalian sesuai tata cara yang tolah ditontu:;an oloh pihak yang berwenang.

Skripsi

'



3* Alc.san retailihan Judul Pemilihan judul akan saya jelackan dalam bontv.k u uraian singkat, eebagaimana tersebut: di bav/ah ini. Batu gunung yang adanya ter dan at (terpemkuri) di da lam tanah pegunungan, merupakan bahan galian yang cukup potcnsial. Dikatakan potential sobab kenyataannya batu gu nung ini bisa dimanfaatkan

untuk ôrbagai kc-gunman yang

memerlukannya. Disa.;.ping itu, volusui batu gunung

cukup

banyak tergelar luas dalam gugusan pegunungan di daerah Kabupaten Lamongan. Tetapi dengan kegiatan eksploitaui batu guni’ng, harus tetap mowperhatikan kesQimbangan-kesei.ubangan alam dengan lingkungan sekitar sebab kav/asan eksploitasi ini uebagian terletak dalam daerah hutan yang inonjadi .penguasaan Perum Perhutani KPH Mojokerto. Untuk itu pelaksanaen eksploitasi yang dijalankan oleh para pengucuha/pengurnnul batu gunung harus mongetahui tehnik-tehnik penggalian yang bejiar, yang marapu menekan sekecil mungkin dampak negatif (kerusakan alam dan lingkungan sekitar). Sedangkan yang lebih ponting, bag! para pengusaha/pongumpul batu gunung dalam menjalankan eksploitasinya harus mentaati eegala ketentuau sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oloh peraerintah. Pengawas^n terhadap kegiatan eksploitaci

batu gunun^

tentu dilakukan oleh pemerintah, bail: oleh pemerintah daur-h liajipun oleh Perum Perhutani serta oleh instansi lain yang

Skripsi



terkait dengun pcrmasalahan ini. Pengav/asan ini dilakukan untuk mcncogah adanya kerusakan lingkungan hidup

dan

alarn sek.ttar eerta mencegah adanya pun^galian-penggalian yan£ dijalankan secara liar dan tanpa mGi-ipurhatj.kan liaidah hukum yang borlaku. Denman persoalan sebagaimana discbut di atas, maka judul saya pilih, mengingat pGrmaoalahan

bahan gul ian go-

longan C (bukan bahan galian stratogis maupun vital) adalah persoalan yang tidal: mudah penyolecaian masalahnya, sebab kenyatasnhya

rnasih banyak berlangsung ponggalian bahan

galian ini secara liar, yang dilakukan kan. nilai-nilai kerugian

tanpa memperhati-

terhadap alam dan llngkungan se-

tempatf dan dongan mengingat pula adanya jumlah literatur mcngenai eksploitaai ‘batu gunung sangat langka di negara kita. Tu.juan Penulisan Skrj-psi Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk rcengetengahkan usaha-usaha penggalian bahan galian golongan C yang berupia batu gunung yang terdapat (terpe,idam) di tanah pegunungan

khususnya di daerah Kabupaten Lamongan,

Sedangkan tujuan yang lebih lan jut adalah bc-rupaya untuk mencari cai-a penyelcsaian

yang positif dan konstruk-

ti:F akibat perraa.âlahan-permasal.ihan yang ditirnbulkan.

«

Untuk menambah

informasi bagi rekan-rekan mahasis-

wa atau siapa saja yang memerlykannya adalah merupakan tu juan

Skripsi

penulisan ini juga, sebab persoalan skripsi ini ter-



masuk bidang perkuliahan, khususnya bidang hukurn agraria. Sebagai tujuan paling akhir dari penulisan skripsi ini adalah untuk meraenuhi tugas akhir

dalam study di Fa-

kultas Hukum Univereitas Airlangga serta persyaratan un tuk mencapai gelar sarjana hukum, 5* Metodologi Syarat utama di dalam penulisan ilmiah ngan menggunakan

adalah de-

metode penulisan. Metode penulisan se-

oara ilmiah merupakan cara yang tepat untuk mengolah, mengumpulkan serta menyusun data. Selanjutnya saya menggunakan tahapan dalam meraperoleh data yang diperlukan, antara lain meliputi beberapa hal eebagaimana tersebut di bawah ini. a. Pendekatan masal'ah Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis dan analistis. Penggunaan pendekatan yuridis, artinya permasalahan ini akan ditinjau dari Undang-undang Dasar 1%5» dari Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-kotentuan Pokok Pertambangan, dari TJndang-undang No. 5 Tahun i9 6 0 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta peraturan-peratuiran lain yang terkait dengan permasalahan skripsi ini. Sedangkan penggunaan pendekatan analitis ialah untuk memunckinkan pendalaman pombahasannya. b. Suiiiber data Data yang dipergunakan dalam mondukung tuliaan ini

Skripsi



11 berasal dari literatur dan penelitian lapangan. Sumber da ta yang berasal dari literatur (kepustakaan) ialali berupa buku-buku, majalah serta tulisan atiiu pendapat

para ahli

yang ada hubungannya dengan macalah skripsi ini. Sedangkan dalam penelitian lapangan dipergunakan cara wawuncara* Hal ini diuiaksudkan untuk utencari kesesuuian pendapat an tara tcori dengan praktek. c. Prosedur pengu.Mpulan dan pengolahan data Dari hasil tnenip-~lajari

literatur dan hasil peneli

tian lapnn'gan, kemudian dikurapulkan dan diadakan pengolahan dengan analisa kwalitatif

dan kornparatif agar mendapat da

ta yang paling sesuai. d. Analisa data Analisa data yang saya pergunakan

adalah

analisa

kwalitatif, yakni dengan jalan mengambil data yang paling sesuai agar memperoleh hasil penulisan yang baik. 6. PertangKunjTlawaban Pendahuluan

Sistet.iatika

saya letakkan dalam Bab I, karena. di

dalam bab ini berisikan gai.abaran

permasalahan secara garis

besar yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, Di dal am Tâb II diketengalikan mengenai. tanah pegunurigan

perso&lan-porsoalan

serta usaha-usaha penggaliannya,

sobab di gugusan pegunungan ini terdapat batu gunung yang dloksploitasi, yang persoalannya ceba0ian dijelaskan- dalam bub ini. Untuk BSb III, dijelaskan mengonai eksploitasi batu

Skripsi



gunung serta penanganannya* Penanganan cukup urgen dalam upaya pcngembangan

adalah m.-.syJah yan bahan galian golor.ga

C ini. Penang©nan yang serius dun wo-njun jung tinggi hilai kodisiplinan akan inembualikan hal yang positif, sehingga kegiatafl eksploitaei batu gunung akan berjalan sosuai dengan barapan kita bersawa. Di dalam nab ini pula dibj-.£c mongcnai kogiatan-kegiatan pengawbilan dan pengui.-pulun ba tu gunung yang sesuai dengan ketonluan hukum yang berlaku. Permas&lahan yang timbul dan punyelesaiannya cnya lofcakkan dalam Bab IV, karena di dalaivi bab ini say a ketengahkan

permasalahan yang di timbul.kan akibat eksploit&si

batu gunung, misalnya pengaruh terhadap lingkungan Uidup, adanya keterbatasan kekayaan alam, adanya uncur pidnna dan sebagainya. Di dalam bab ini pula disertakan cara-cara penyelesaiannya eecara analitis

dengan tetap berpedoman pa

ds. peraturan hukum yang berlaku. Bab V berici kesimpulan dan saran, yang sckal igus 'cebagai bab penutup atau bab yang terakhir.

Skripsi



Ba B II

liiiviiii Jr'îUJijIJlVlinN tJilin'X'Ji. Jid/UU

Oiliiii

A

ivawaean pegunungun yang tda di negaru kita secara umum adalah tempat berb^gai sumber kekayaan alam yang cukup dibutuhkan bagi kepentinân manusia. êkayaan alam tersebut perlu aiauakan eicsploitasi optimal sesuai dengan lcegunaannya. sedangkan usaha-usaha penggalian atas kekayaan alam, di dalam pasal 5 undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan jt*okok Pertambangan telah disebutkan bahwa; usaha pertambangan d&pat dilaksanakan oleh: a. ins tansi pernerintah yang ditunjuk oleh luenteri; b. perusahaan negaro; c. perusahaan daerah; d. perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah; e. koperasi; . f. bactan atau perseorangan yang memenuhi syarat-ayarat yag dimaksud dalam pasal 12 ayat ( ij; g. perusahaan dengan modal bereama antcra negara dan/ atau daerah dengan koperasi dan/atau badan/perseorandan swaata yang memenuhi syurat-syarat yang dimakaua dalam pasal 12 ayat (1); h. pertambangan rakyat. jjebagaimana dengan tanah pegunungan, yang merupakan ajang lokasi pengambilan dan pengu:.ipulan batu gunung, maka usaha-usaha untuk mengekspl oj. taaipun telah dijalankan se~ ba&ai pertambangan ra*:yat, sebab

ko .-lyat&annya

usaha ter-

13

Skripsi



14 sebut uilakukan oleh seba0ian niajyarakat sekitia1 pegunungan, terutaruu yang tolah mendyptt izin dari pejPbat yanb borwbnung. Untuk i.iereka yang teluh u.anufpatkan izin pengambil&n dsn pei:gurapulh& batu gunung disebut cebagai pengusaha/pengumpul batu gunung. 1

Status Tanah pegunungan Pada dasarnya bumi., air dun ruang angknsa serta

jcokayaan al&m lainnya yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah dalaw pengua£;.an negare. Penguasaan ini tidak berarti memiliki, melairikai; negara hanya berwcnant, dalcim staiuy sebci^fii organisac i kekuasaan dari bangsa InaontiGia, yang pada tin^katan tertinggi untuk;

_

a. raeng&tur dan menyelenggarakan peruntukan, pengguntan, persediafcn dun peiiieliharysnnya; b. menentuKan dan inengatur hak~hak“yang daptt dipunyai atas ^bagian darij bumi, air dan ruang angkasa itu; c. menentuxan dan inengatur hubunt.an-hubungan hukum antara orang-orang uan perbufi 'jan-perbuatan hukum yang rnerigcnai bumi, a.i.r dan ruang an^kasa. Atas dacar pernyataan torsebut di atea, maka tanah pegunungan adaloh dalwn penguooaon negara. untuic lcbih tegasnya. dapat dilihat pada pasal 33 ayat (3y Undangunaang iiasar 1945 (.telah ditulii dalam Bab I halsman 2) . Dipertegas pula di dalaiti pasal 2 ayat (1) UU. IvU. 5/1960, yang menyatakan bahwa;

^wemori Penjelasan, Penjelasan Umum, Sub. Ii undangunu^ng No. 5 'xax*un 196u tentang Peraturan l)asar'Pokok-pokuk Agraria.

Skripsi



1f' Atas dasar ketentuan dalam p^sal 23 ayat (3j UndLngundang i)asar dan hal-hal sebaguiifianc yang dinaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, terrnasuk kekayaan alam vtn
tanah pegunungan ini dalam penguastan ne

gara, dan adalah

tanah yang tidak bebas

apa bila di atas

tanah tersebut terdapat hak ptngelolacm hutan ysng diku asai oleh Perum Perhutani kpti luojoêrto. Dengan demikian tanah pegunuugan iai statusnya adalah tanah hak. Menurut Bapak Wisnoe soesanto, ah. (perkulia'nan tanggal 18 pebruari 1988; yang aimaksud dengan tanah hak adalah tanah yang di atasnya terdapat sesuatu hak dari subyek hukum yang bukan negara. jadi kalau dihubungkan dengan konteks yar.g di3ebut di atas ini, maka subyek hukum dari tensh pegunuugan tersebut

adalah Perutn iJerhutani KPh iuojokerto,

sepanjang di atas tanah itu terdapat kawass.n hutan yang dikuasai Perhutani. Hak penge]o]aen hutan yang dimiliki oleh Perum Perhjtani iUtfi Jwojoêrto merupakan pelimpahan wewenang dari negara untuk mengatur, memelihara dan niemanfaatkan kekayaan alam yang berupa hasil-hasil hutan atau kekayaaji hutan,,,

Dengan persoalan di atas, maka

dapat dilihat pada pasal 2 ayat (4; UU. Mu; 5/1960, bahwa t (4jhak menguosai dari negara tersebut di atfie pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swantatra .dan masyarakat-masyarakat hukum adat, aekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemermtah.

Skripsi



16

Kemudian bisa dikaitksn dengan pasal 4 ayat (1; UU. NO. 5/ Tahun 1960, yang menyatakan : Mjatas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya berma.cammacam hak atas permukaan bumi, yang diaebut tanah, yang dapat uiberikan Icepoaa dan dipunyai oloh ojrangorang baik ueniiiri-senairi maupun bersama-sams dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. âk pengelolaan atas hutan adalah hak untuk mengelola hutan, memanfaatkan dan memungut hasil-hasilnya, termasuk mengadakan reboisasi di tanah-tanah Perhutani, Pelimpahan yang diberixan oleh negara kepadu perum Porhutani JCPii i/iojokerto, merupakan kebijakoanaan dalam mengelola kawasan hutan di tanah pegunungan. Kebijaksanacn tersebut diraaksudkan untuk menjaga keberadaan hutan sebagai laban yang perlu dilindungi dan dijaga kelestarinnnya. Sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa status tanah pegunungan ini adalah tanah hak. Sedangkan pengertian tanah menurut pasal 4 ayat (1; UUPa (Undang-undang Pokok Agraria; adalah permukaan bumi. jadi untuk kandungan pegunungan (tubuh bumi; , tidak termasuk dalam bagj.an ta nah hak. Untuk itu kandungan pegunungan (tubuli butnij adalah langsung dalam penguasaan negara. Dengan demikian kewenangan Perura Pernataiii kx'h uiojokerto secara yuridis hanya terbatas pada ht.-;c pengelolaan atas hutan saja. Tanah pegunungan yang telalr uibebani adanya suatu hajc, disebut aebagai tanah hak. jni berarti kekuasaan ne gara atas tanah teraebut tclah dibatasi oleh isi dari

Skripsi



11

I

haiC itu, liiaksudnyu adalah sainpai uuberapa nefca>ra uoiab^ri kekuasaan kepada yang meiapunyai link unluk inensguiiakuiinya tuakii sarapai disitulah bs-tas kekuaeaan negara itu terarla. jelanjutnya terhadap tanah lersebut, negara tidal: latji meivunya-i keituasaan penuh sebab toli.ii dipagari cloh ad any a hak itu. 2. peranan perhutani l>alaiu asaha wunâdak&n puafeukbilt.n dan pen^tiriipulan batu feununfc, maka tidak bisa ciilepa«kan dari per;'ini Per uni Perhutani ivPn i(.ujoiierto, sebab kavYaaan pengarnbi] an bahan galian ini seba6ian berauu dalam lahun hutan yang dikelola perhutani, untuk itu, ICPii (Kesaluun PemangKuan Hutan) Liojokerto secara lan^sunt, jelas terlibat perananny*;. Keterlibatan tersebut adalah dalam hal

mengadakan pengavva-

san fisik ^lapangan) , disamping nieroberikan rekonendasi perijinan eksploitesi batu gunun^, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Rejcomendaei ini didasnrkan pada beberapa i'&ktor, antara lain keselanatan hutan, kelestarian lingkungan, keadean tanah dan sebagainya. paictor-faktor tersebut inert,pa Kan

dasar pertimha ngan dikelucrkan a U u

tidak reKomendasinya oleh perum perhutani Kl;n i.*yjo..orto, dan mciijadi salah satu oytjr&t isjn uouha eksploitaei batu gununfc yang dike] uarKan oleh puiueria tab. dscrah. Jelusnya, pilule Perhutani selalu diminta portii.J.angannya Ualaiw nu.roprooes surat ip in no aha pe ngr,r,h: li t. \l lu 0unung. j.iasalah ini uapat djlihat pada Perda. ‘ I'i:. I Jatir:1

Skripsi



18

NO. 40 Tahun 1981 tentang Pertambanyan Bahan kalian Golongan C di jawa 1'imur, pasal 6 oyat (1)butir b» yang tertulis sebagai berikut: (1)untuk memberikan Sj.Pi>»-(jubernur Kepfctlo Baer ah tingkat I lebih dc.hulu manta pendapat dan pertimbangan; a.. .... .................... .. Id. instansi-inslansi: 1...................................................................................... 2. instansi/perusahaan iiehutanan dalam hal ini areal yang dimintakan izin nienyangkut kawasan hutan. Dengan demikian, Perurn perhutani ^PH kojokerto adalah

ujung tombak dalam proses pemberian izin usaha pengambilan dan penguinpulan batu gunung. Mengiiigat pentingnya pert.nan Perhutani, maka untuk w.ergaga keberadaan hutan dari seg&la kerusakan yang ditimbulkan akibat kegiatan eksploitaai batu gunung, sebagai kouipensasinya Perum Perhutani berhuK mengsdakan pungutan Bebagai retribusi atas pengambilan/pengumpulan batu gunung yang berada dalam kawasan hutan. ‘ i'indakan ir;i didasarkan pada Stb. 1902 Wo. 362 tentang Ketentuan Pengurnpulan Batu di hutan-hutan Negara, di Jawa d&n niadura. Didukung pula dengan Petunjuk iCerja Perencantie.n No. 4/1978 yang dikeluarkan oleh perum Perhutani Unit H

ouwe *

I'irour. Dengan

uemijcian pungutan teraebut beruifat rysmi, arttnya retri'ouei itu didabarkan paaa ke tentut n-ke tentuan hukum. Perlu diketahui juga bahwa kwitun&i retrlbuai tidak berfungai sebagai sural izin eJc;.;ploitai;.i , meilcinkan

hanya herlaku

sebagai tanda bukti adanya eicyploi tasi batu gunung. Jaai knUnu adu eksploilasi, baru keiuudian ada pungutan sebagai

Skripsi



19

retribusi peut>i“ki 1an/pongur.puHn batu gurning di laaan uutan negara. J}isamp.i.ng ilu, perum Perhutani wajib mer:?. rile gan--ti rugi kepada. para penfcusaha/penguiiiptil bat.u yang' nerigakib&tkan kerusalcan hutbu. nal ini sejuai du r.gan pt-sal C Jtb. 1902 fjo. 362, yanfc me ry.-itaken bah wo j "Pe^gan^ lain diwaj j.bxcan iiHimbayar ganti rugi terha'i* p kerusaknn-keruoakai, disel abkan itarena poiiûmpulan batu, terhadap hutfcnhutan negara". xoiapi ku centum, paâl 6 yan^ teri'-Jiu di atas, menjadi tidak berlaicu bi-la pcngambiltn U=tu gunung dilakukan untuk kepentiugan peneri'jtah rrumpun untuk kepentirigan peobangunan desa (umumj . Persoalon tersebut diuacarkan pada pasal 8 c>tb. 1902 i\'o. 362, yang redcksinya adalah sebagai berikut: xialam pcnganjbilan batu untuit kepentingan pekerjaan peniijrintan atau diiturjakan gutia kepentingan dose, dalam pernbuatan suatu proyek, tidak berlaku fatsal 6 dan 7 kecuali bila pengumpulan batu itu dilakukan berdasar idzin yang dikuasakan kep&da perora:.gan dan pomborong, Apa yang tergaubar
aid asarkan

p ad s

barit_ea j n a o n u G i ; , . .

kepentihân nâra serta kepciitingnn

iiu

se i r ua s e n i a t a - m a t a d i m a k s u d ii r .n

untuk

menjfga keberadaan hutan sebagai salah satu keicayran

Skripsi



nasional, agar aelalu bisn dimam'tu tla.n untuk genorasi demi benerasi.

3 . Uaaha PenggflTlan Dan Ptmgumpul; n Batu uummg Pegunungan tet.ipat uiertg^dakf n uua:.a eksploitasi bal.u gunung, ternyata bisa menjadi penyui.ibang br,£i kopontiu^t.n penbanguni. n di bidang yang rcjmerlukanriya♦ khususnya di duerah Kabupatun naiiiongan & e n n ir i.

• ’

Usaha penggnlian dan pengumpulan batu gunung Su dan dilaku*an sejak zur/tan. dahulu (saman penjcijnhanj , tetapi us&hanya sebagian besar dijalankan secara lU,r. Paaa hal dalam ke0iatan teroebut tel ah ado ketentuen yang mengaturnya, yukni Stb. 1902 No. 362 ^Ketentuan tentang penûmpulan batu di hutan-hutan negara di jawa dan MaduraJ. disaiuping telah ter'uakup pula dalam Peraturan Barang i'ambang Propinsi Jawa I'imur (Helfstol'i’enrordening Provincie jost java) 1934. Banyaicnya Kegiatan yang dilakukan secara liar terutama disebaukan kurang efektifnya penerapan peraxuran. baat ini, ternyata kegiatan usaha penggalian dan pengurnpulan bahan galian golongan 0 belurn ada undangundang yang menjadi ketentuan aecara nasional. Untuk sementara ini peraturan yang ada lalah'Peraturan jeemerintah No. 27 iahun 1980, ivupun hanya mengatur tentang penggolongan-penggolongan bahan galian, tanpa disertai detail pelaksanaan penggaliannya. ijengan belurn adanya undangundang mengenai hal ini, sedangkan peraturan pemerintah

Skripsi



yang telah ada memberiican wewenant, iceptda Pemerint&h i>aerah I'in^Kai; 1 untuK iricngeluarKan Peraturan Daerah, maka keserafcaman tentane< nal ini belum dapat diwuj udican, artinya ti/>p daerah tinîat i atcan meupauyai perauurtn sendiri5 . sendiri sesuai dengan keoijaksanaan rabsine,-i!i&sing. Di dalam pasal 47 ayat v 1^ peraturim i-»«i,ieriutah ô. 32 i-chun 1969 tentang relaksanaan undang-undung no. 11 i-ahun 1967, yang menyatakan bahwa; ^ 1; pelaksanaau peugaturan pertaubungan bahan galian yang tidak termasuK: dalam golongan bahan galian Vital dtn golongan utrategis dilakukan oleh pemerintah uaerah TinF,Kat 1 tempat terdapatnya bahan galie.n terse but sebaâimana terâxsud dalau, pasal 4 ayai {2j undan^-unuang POK-Ok j/ertambangan haruu berpuduman pada keteuiuau-ivetenuaan mengenai tata cara pemburian kuasa pertambangan oleh i.ienteri. oelanjutnya diduivung duubax, aurai jvepatusan n.enter! pertambangan jjo. 2o9/Apts/iu/perlamb/ 1974 tentang pelaksanaan xjemberia.n .t'ersetujuan ênteri pertaiiibaijgan kepada ♦

uUbernur untutc Aeperluaa ±'emberian jurat j.zin j-'ertarribangan i,aerah. êmudian aitopang pula dengan ourat ^d&ren Direktur jendral iJertamba;.gan iiu. 1907/Bd.244/i»UP/l979 perihal pengusahaan bahan galian golongan c* £>urat eaartn tersebut dj.tujukan kepada. semua uub.ernur Kepala Daerah Tk. i di Indonesia, Ayat 1 dari eurat edaran tersebut rnengatakan: seperti diicetanui beruaiaarican ketenluan dalam pasal 4 ayat 2 uJ no. 11/1967 ten tang ive tentuan-keten tuan ’ Pokok per tambaut-an juneto pasal 47 pp bo. 32 1’ahun 1969, pengaturan oan pougoloLaan usaha pertambangan bahan galian golcmgan 0 menjadi vvewenang pemerintah

5u. Kartasapoetra, K.U. nartasapoetra, a.U. Kartasappetra, a. aetiatty, ]iUkum ânah jami nan UuPa Bagi h.eberhasilan Pendayagunaan..‘ jjanaht A k s a r a , Jakarta"* 1~985«

Skripsi



Daer-cf'i T j v ' j l . u l

1 i .■ ■■-!

i ■- 1 ^

beraangkulan*

.

*

Persoalan di. atas di tega -’t i y 'lr 2 ayat (1) June to r >xvl h eyat O ) No* 37 Tahun 1936 ten tang Penyerahan

> -'-1 .,i iVmwi:

Sobogian UriiCi.a r’: . -

rintahan Di Bidang F<jrtani>>angan I'-pada Pemerinttiii !’ ■„ ■ Tingkat I.

Pasal 2 ayat (1)

iseng£»lakun bahwa

"‘if K r

t

urusan pemerintahan di bi dang pertambaogan di serahkf.n W; pada Daarah Tingkat I, sesuai dengan ketentuan yang ui.l^. tapkan dalatn Peraturan Pemerintah ini, Kemudipn dalam pasal Zf ayat (1) mnnerangkan: (l)urusan yang diserahkan sebagaimana ciimaksud daL.m. pasal 2 meliputi kebijaksanaan untuk inengatur, me;i ;nrus dan mengembangkan usaha pertambangan bahan ga.i 1an golongan C, sepanjang tidak terletak di lepas p: ntdan/atau yang pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal As.i.ng sesuai dengan peraturan peri>ndang-undangan yang berlaku. Segala ketentuan yang aienyatakan mnmfcerikan kewj nangan kepada Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I, pada prJu• sipnya tetap didaearkan pada pasal /f ayat (2) UU Ho. 31/ 1967> yang redaksinya adalah "Pelaksanaan penguaeaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam paoal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemcrintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu"* Dengan demikian jelas bahwa ueaha pengaturan kegiatan pengusahaan bahan galian golongan C yang dijalankan

do-

ngan komando dari Pemerintah Daerah, selalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang melingkupjnya. Usaha batu gunung tidak dibonarkan melanggar ket

Skripsi

-



tuan hukum yang berlaku. Siapapun yang mengadakan j,engusa~ haan dihe.ruskan meminta ijin usaha kypada pe.jabot yang berwenang, sebab dengan adanya surat iss:in, hak dan kewajiban pengusaha telah ditentukan oleh pemerintah, yang berarti mereka harus tunduk pada batas kewenangan

usaha eerta ti;„~

laksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dengan scaktif-aktlfnya.^ Untuk menangani usaha pengumpulan. dan pengambilan batu gunung di daerah Kabupaten Lamongan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1973 tentang Ijin Usaha Pengumpulan dan Penyaluran Batu, Grosok dan Pasir Dalam Daerah Kabupaten Lamongan, Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka ban dan pengawasan

penerti-

terhadap pengambilan batu, grosok dan

pasir. Kemudian karena belum ada penyerahan secara formal dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas ke wenangan mengurusi aktivitas pemanfaatan bahan galian go longan

C (terkecuali bahan galian pasir, batu kali dan ke-

rikil yang terdapat dicepanjarig sungai) , kepada Bupati Ko la Daerah Tingkat II Lamongan, maka kewenangan untuk itu adalah tetap menjadi kewenangan Gubernur Kepala Dav.rah Ting kat I Jawa Timur secuai dengan ketentuan undang-undang yar;^ berlaku* Jadi usaha pengumpulan dan pengambilan batu gunung yang didarjarkan pada Perda Tk. II Lamongan No, 11./19V5 iuvin-

îbid, h. i(9.

Skripsi



jadi batal demi hulfeum. if, Pemanfaatan Batu Gunung Kekayaan nasional adalah kekayaan yang terkandung di dalara bumi, air serta ruang angkasa yang berada dalam ruang wilayah

Negara Republik Indonesia, Kekayaan terse-

but diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia, Ini berarti rakyat Indonesia mempunyai. hak untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Kalau dilihat

dalam bagian menimbang

huruf a Undang-undang No. 5 Tahun I960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, telah disebutkan bahwa: bahwa di dalara Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, terutama perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang' Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan roakmur. ■ Jelas bahwa segala kekayaan alam tersebut adalah hak dari bangsa Indonesia untuk memanfaatkannya dalam rangka mencapai kemakmuran dan keadilan yang menyeluruh. Dalam rangka menunjang derap langkah pembangunan, maka bahan galian yang berupa batu gunung ini tidak kal.ah pentingnya dalam mendukung sektor pembangunan di daerah* Dalam skala .regional (daerah) berfungsi sebagai penunjang kebijakan pemerataan pembangunan kaitannya dengan pengembangan wilayah dalam misi merangsang meningkatkan pendapatan daerah , penciptaan

kerja, pendapatan masyarakat

di daerah, serta pengembangan masyarakat yang dapat diharapkan dari pengembangan sumberdaya mineral golongan C (sebagai bahan bangunan dan bahan baku industn) dan sum-

Skripsi



7

berdaya mineral lainnya,' Hal ini di.jelaskan pula dalu.n Penjelasan Utnuin Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 , tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, antara la in mengatakan bahwa; iiengingat eemakin berkembangnya usaha pertambangan ba han galian golongan c dan dalam rangka peningkatan pe ngembangan dan pemerataan pembangunan daerah certa guna mewujudkan otonomi nyata, dinamis dan’ bertanggung jawab, maka dengan Peraturan Pemerintah kepada Pemerin. tah Daerah Tingkat I diserahkan sebagian urusan petnerintahan di bidang pertambangan untuk menjadi urusan rumah tangga daerah, Pemarifaatan bahan galian golongan c, terutama untuk mendukuvjg pengembangan pembangunan di daerah adalah hal yang sangat penting, eebab setidak-tidaknya juga mampu berperan sebagai ealah satu potensi kekuatan ekonorai di daerah itu sendiri, Selanjutnya potensi tersebut menjadi semakin tangguh blâ segenap urusan bahan galian itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah tempat terdapatnya bahan galian itu, Demikian halnya dengan pemanfaatan batu gunung, dan bisa dikatakan sebagai upaya untuk menggali harta kokayaan bagi daerah tingkat II Lamongan , eebab bahan galian ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, Misal, bahan baku pembuatan gamping, sebagai pondasi jalan

(baik jalan raya

maupun untuk jalan desa), sebagai pondasi rumah/gedung ser ta sebagai bahan pembuatan beton cor dan sebagainya.

7 '"Usaha Pertambangan Dalam Kerangka TaLa-Huang", Teknologj, No. 11, Thn* I, September 1987, h, /.j6.

Skripsi



Dlsamping itu, fungsi dan kegunaan batu gunung perlu juga ditingkatkan , agar lebih fariatif, yakni mengomb^n kan manfaat batu gunung dalam berbagai kebutuhan. Dalam Tap II/MPR/1983> R disebutkan bahwa "Usaha pertambangan rakyat di berbagai bidang pertambangan perlu lebih ditingkatkan, antara lain melalui penyern purnaan pengaturan dan pembinaan usaha pertambangan serta pengembangan koperasi di bidang terpehut". Dengan demiklan peningkatan pemanfaatan tersebut akan menciptakan caki^âla baru, yang memungkinkan dicapainya hasil yang berkwalitas. Jadi pada dasarnya, pemanfaatan batu gunung masih perlu di carikan jalan serta garis pengelolaan yang tepat selungga mampu mendukung peningkatan pembarigunan secara berkesinnmbungan.

Skripsi



BAB III

EKSFLOITASI BATU GUNUNG DAN PEN ANGANANN YA.

Pengembangan bahan galian golongan c, ternyata semakin diperlukan dalam menunjang pembangunan, khususnya dalam kiprah pembangunan di daerah. Dengan berkembangnya usaha untuk mengeksploitasi bahan galian golongan c, baik yang diusahakan oleh negara (Pemerintah) maupun oleh plhak swasta, diharapkan raampu mendukung kemampuan ekonomi daerah itu sendiri. Untuk semua usaha tersebut, dibutuhkan adanya landasan hukum sebagai jaminan kepastian hukum* Sehingga diharapkan roampu menciptakan ketertiban dalam pengelolaan seria pengembangannya. Begitupun dengan eksploitasi batu gunung pungelolaan dan pengembangan serta penanganannya tidak terlepae; dari kontrol-kontrol hukum yang melingkupinya. Sehubungan dengan hal itu , maka Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam proses pemberian ijin eksploitasi, harus selalu mengadakan koordinasi dengan instansi lain, yang terkait, disamping tetap mengadakan hubungan dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesiitpangeiuran persoalan yang bisa mcnimbulkan perbedaan pandangan terhadap usaha-usaha eksploitasi

bahan galian

golongan c* Bahan galian golongan c siu;!pai saat ini belum ada

27

Skripsi



undang-undang yang mengatur secara khusus. Totapl dengan eegenap' bentuk pengaturan yang ada, Pemerintah Daerah rneitipunyai .hak untuk melaksanakan pengerabangannya, termasuk ke-*bijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut efektifitaa pe~ ngelolaan , pengawasan serta pengaturannya dan sebagainya, Sesungguhnya Pemerintah Paerah cukup tahu bagaimano eeha-» rucnya menangani urusan-urusan bahan galian golongan c, . sebab dalam kenyataannya semua aktifitac dan keberftdaon bahan galian tersebut ada dalam wilayah r»aterintah Daerah. 1. I.jin Usaha Eksploitasi Atas pertimbangan dalam memanfaatkan kekayaan alam yang berupa batu gunung di daerah Kabupaten Lamongan serta demi kepentingan pembangunan daerah, maka pengambilan batu . gunung bisa dilak.ukan oleh pengusaha/pengumpul dengan melalui ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal di atas, maka Pemerintah Da erah Tingkat II Lamongan

mengeluarkan Peraturan Daerah

No, 11 Tahun 1973 tentang Ijin Usaha Per.gumpulan don Pe ngambilan Batu, Grosok, dan Pasir dalam Daerah Kabupaten Lamongan • Peraturan Daerah ini dikeluarkan dengan makcud untuk menertibkan pengambilan bahan galian golongan c (ter masuk batu gunung) di daerah Lamongan. Dalam bagian merri in bang Perda No. 11 Tahun 1973> disebuti.an bahwa: Bahwa kekayaan alam berupa batu, groook dan pnsir, merupakan bagian daii kekayaan alum yang dikuasai oli. h negara yang haruc dimanfaatkan eebr .isar-bocarnya untuk kepentingan masyarakat banynk , rnaka dalasi rangka ponertibannya dan pengawasan terhndap pm.gamb i.1an bahan-* baiic.n tersebut dipandang poi 1 u untuk Lur loijtaiig

Skripsi



kewajiban setlap batu, grosok dan untuk meraperoleh Daerah Kabupaten erah*

pengusaha, pengumpul, dan penyalur pasir di wilayah Kabupaten Lamongan idzin terlebih dahulu dari Pemerintah Lamongan, dengan suatu Peraturan Da

Dengan demikian setiap usaha untuk mengadakan pengambilan batu gunung, eelama Perda No. 11/1973 masih berlaku raaka ijin usaha harus kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, yang secara tehnis melalui biro perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Lamongan. Untuk hal tersebut dijelaskan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan No. 162 Tahun 1980 tentang Peraturan Instansi Pelaksana Pemberian I Jin, di baglan menetapkan, butir kedua a6, yang menjelaskan bahwa: а.kepala bagian perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Lamongan ditunjuk untuk melaksanakan proses pemberian ijin dan menetapkan surat ijin ten tang: б.pengumpulan dan penyaluran batu, grosok, dan pasir, setelah mendapat rekoraendasi dari instansi Perhutani setempat. Peraturan Daerah khususnya yang mengcnai pengambilan bahan galian golongan c selalu mengacu pada penertiban dan pengaturannya. Semua itu dimakeudkan agar pengambilan/pengumpulan batu selalu dikerjakan dengan memperhatikan kaidah, sehingga berdampak memperkecil kerusakan/ kerugiari alam serta lingkungan setempat. Untuk persoalan tersebut selalu menjadi porhatian serius dari Pemerintah Daerah, terbukti dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Tingkat II Lamongan No. ^ Tahun 1980, yang isinya antara lain mengubah beberapa ke-

Skripsi



tentuan yang terdapat dalam Perda Tk. II Lamongan No. 11 Tahun 1973, terutama ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat. Misalnya, ketentuan ten tang tarif retribusi ijin usaha pengumpulan batu gunung. Dalam Peraturan Daerah sebelumnya (Perda. No. 11/1973), dipandang tidak sesuai lagi dengan keraajuan ekonomi masya rakat sekarang ini, maka guna penyesuaian, perlu diadakan perubahan terhadap ketentuan lama dan kemudian diganti de ngan ketentuan yang baru sesuai dengan kondisi ekonomi ma syarakat di daerah Lamongan. Menurut pasal k ayat (2) Per da. No. 4 -Tahun 1980, menyebutkan bahwa: "Jumlah retribusi 'dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus rupiah) untuk tiap meter kubik (m^) yang dlusahakan eebagaimana tercantum untuk tiap bulan",

dalam surat ijin

Sedangkan menurut ketentuan yang lama

retribusinya hanya sebesar Rp# 50.00,- (lima puluh rupiah) untuk tiap meter kubik (m^) (pasal k ayat (2) Perda. No. 11/1973). Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata persoalan bahan galian golongan c dinilai simpangeiur, sebab naslh cukup banyak berlangeung penggalian-penggalian bahan ga lian yang dijalankan secara liar, tanpa mengindahkan ke tentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan tersebut jelae merugikan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya negara. Untuk itu pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan penertiban untuk menjaga kemungkinan

Skripsi



akibat buruk adanya eksploitasi bahan galian secara liar tersebut, Kesimpangsiuran persoalan bahan galian golongan c, tidak hanya pada masalah eksploitasi yang dikerjakan ae~ cara liar, tetapi terbentur juga pada masalah kewenangan pemberian ijin usaha eksploitasi, Untuk itu, Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur memberikan peaegaaan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II so Ja wa Timur melalui surat bernomor Ilk, 023. 1^/1035/77, if.riuy;i antara lain berbunyi: 1,kewenangan memberikan ijin penggalaan batu-batuan d n pasir (bahan galian golongan c) adalah merupakan kewenarigan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 37 Prp Tahun i960 junoto pa.?ai. /j. ayat (2) Undang-undang No, 11 Tahun 1967 juncto pa-ul 5 ayat (2') dan (3) Peraturan Pemerintah Nomer yd Tnt’un 1969, yang pelaksanaannya di'Jawa Timur didasarii.au ],:du Delfstoffenverrordening Provincie Oost Java tahun 3 /1; 2,pemerintah propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur bormaksud untuk menyerahkan/naelimpahkan urusan tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pengawasnn dari Daerah Tingkat II diharapkan akan lebih mudahj 3 »P‘ 2nyerahan urusan/wewenang sebagaimana dimaksud paia

angka 2 di atas okan dilakukan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang pada saat ini masih dalam proses pombuatan/penyolccuian; Berhubung dengan hal di atas, maka Peraturan Daerah Tingkat II yang sudah dikirim pada ka.ni tidak da pat disyahkan sebelum ada penyerahan formll dari Pemerintah Daerah Tingkat I; Peraturan Daerah yang telah <11jalankan menyangkut masalah I.nj hendaknya Hi hcnti Maka jelaslah sudah, bahwa Peraturan Daerah Tin,.-;kit II yauj ada di Jawa Timur, ‘yang mongntvr tnengtjn.ui bahan galian golongan c harus > UvmtAkan Arângrjuh'-.rm

:•„»

lr ■

mi hukum. Ini berarti Pemerintah Deiarah T.inÎ.at II Lai;;on;;£ui

Skripsi



tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pemberian ijin usaha eksploitasi batu gunung. Sekedar diketahui bahwa pada mulanya peraturan barang-barang tambang di Jawa Timur diatur dalam Delfstcffun rordening Provincie Cost Java (Peraturan Barang Prnp.inai. Jawa Timur) 1934- Tetapi karena sudah tidak sesuai lagj. dengan kemajuan zaman matipun perkembangan kegunaan bahanbahan galian, maka peraturan tersebut di atas dicabut berikut segala peraturan perubahannya. Kentudian diganti de ngan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur No. t\0 Tahun 1981 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jav.'a Timur, dengan Petunjuk Pelakeanaan No. %

Tahun 1983. Hal

di atas dapat dilihat dalam bagian menirabang, huruf a, Perda Tk. I Jatim No. ijO/1981, yang mengatakan bahwa: a.bahwa pengaturan tentang barang tambang di. Jawa Ti mur, khususnya bahan galian golongan c, bordasarkan Peraturan Barang-barang Tambang Propinsi Jawa Timur (Delfstoffenverrordening Provincie Oost Java) tanggal 1 1 december 193k sudah tidak seisuai lag! dengan keadaan kemajuan teknologi bidang pertambangan inaupun perkembangan kegunaan bahan-bahan galian sehingga da lam rangka memantapkan pengaturan guna men.Lngkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang ini perlu mengadakan pengaturan kembali dan rnenCubut peraturan tahun 1 9 3 ^ tersebut berikut segala peraturan perubahannya. Maka dengan adanya Perda Tk. 1 Jatim No. >{0 Tahun 1901 diharapkan mampu memantapkan pengaturan serta pelaknanaan usaha pemanfaatan bahan galian, dicamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang i::eugusahakan ba han galian golongan ct khusuenya di daerah Jawa Tia-ur aendiri.

Skripsi



Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Perda. Wo. 1+0 Tahun 1981, yang menyebutkan bahwa "Usaha pertambangan bahan ga lian golongan c hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin usaha pertambangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I”. Kemudian di dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pe merintah No. 37 Tahun 1986, juga mengatakan: (l)izin usaha pertambangan bahan galian golongan c da pat diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada: a*perusahaan daerah; b«koperasi; c.badan usaha milik negara; d.badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan pe raturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan ; e.perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mongutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan c yang bers mgkutan; f.perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain; g.perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pemerintah Daerah Ting kat I/Pemerintah Daerah Tingkat II/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan koperasi, badan usaha swasta, atau perorangan tersebut pada pada huruf b, huruf d, dan huruf e di pihak lain. Ini berarti periJinan bahan galian golongan c

hanya kepa

da Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, terkecuali bahan galian yang terdapat di sepanjang sungai (pasir, batu kali dan kerikil), sebab untuk bahan galian tersebut

ijin

pengusahaannya adalah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sesuai dengan yang disebutkan dalam paual 3 ayat (2 ) Keputusan Gubernur Dati. I Jatim No. 56 Tahun 1983> bahwat

Skripsi



•'Pemberian SIPD mengenai bahan galian di sungai sepan jan?-; menyangkut bahan galian pasir, kerikil, dan batu kali dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II", Sedangkan urucasi ijin mongenaa nuiian galian golongan c diluar kutentuan pa sal 3 ayat (2) Kpts. Gub. Dati. I Jatj.m No* 56/1983 sampai saat ini belum ada pelimpahan wewenang secara formal (de ngan suatu Peraturan Daerah) . dari Kepala Dai?rah Tk. I Ja wa Timur kepada Kepala Daerah Tk. II Lamongan (termasuk urusan ijin bahan galian batu gunung ini). Menurut pasal 5 ayat (1) Perda. No. ^0 Tahun 1981 dikatakan bahwa "Izin usaha pertambangan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah atau SIPD". Sedangkan dalam pemberian SIPD, Gubernur Kepala Daorah Tingkat I ;elalu rainta pertimbangan-pertimbangan, scbagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) perda No. **0/1981, bahwa; (1)untuk memberikan SIPD, Gubernur Kepala Daerah Ting kat I, lebih dahulu minta pendapat dan pertambangan: a.kepala daerah tingkat II yang bersangk^tan tentang hak-hak atas tanah dan masalah gangguan dari areal yang dimintakan ijin; b.instansi-instansi seperti: 1 *.*.............................................. 2*instansi/perusahaan kehutanan, dalam hal ini areal yang dimintakan ijin menyangkut kawasan hutan. Jadi dalarn hal ini, proses pemberian ijin usaha eksploitasi batu gunung selalu melibatkan instansi lain yang terkait untuk diminta pendapat dan pertimbangannya, yakni pendapat dan pertinibangan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat T.I La mongan serta pendapat dan pertimbangan dari Perum Perhutani

Skripsi



KPH (Kesatuan Peinangkuan Hutan) Mojokerto, oebab lokasi pe ngambilan dan pengumpulan batu gunung sebagian ada dalam lahan hutan yang dikuasai Perhutani♦ Sedangkan bagi pemegang Surat Ijin Pertambmigan Da erah (SIPD) dlwajibkan membayar iuran pertambangan daerah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang menurut ketentuan terdiri dari iuran tetap dan iuran uroduk&i. Iuran tetap sebesar Rp. 1000.00 (seribu rupiah)/ha/tahun, Untuk iuran produksi ditetapkan sebesar Rp.2500.00 (dua r.ibu lima ratus rupiah)/ha/tahun, Kemudian untuk hasil pungutan iuran tetap dan iuran produksi dibagi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II, setclah dikurangi biaya administrasi dan biaya operasional.. Pembagian hasil-hasil iuran ini, sebagaimana disebutkan ’alam pasal 21 ayat (2) Perda Dati. I Jatim No. f)0/198l ad xlah "Perimbangan pembagian hasil pemungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1 ) pasal ini adalah:

70 % (tujuh puluh pereon)

untuk Pemerintah Daerah Tingkat Ij b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Segala ketentuan yang menyangkut ijin usaha eksploitasi serta aktifitas lainnya, harus dtdasarky.n pada ketentuan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1967 tentang Ketc-nluan-ketentuan Pokok Pertambangan, juga pada PP. Mo* 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, serta puda PP. No. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Uruoan Pemerintahan Di Bidang Portambangan Kepada Pemerintah Da-

Skripsi



36

erah Tingkat I, dan pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No, 03/P/M/Pertamb/l981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian Yang Bukan Strategis dan Bukan Vital

(bahan galian golongan c),

serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan pertaasalahan sebagaimana tersebut di atas ini, 2. Pengawasan Usaha eksploitasi bahan galian batu gunung, harus eelalu diadakan pengawasan. Masalah pengawasan secara umum telah digariskan dalam pasal 29 ayat (1) (2) UU, No. 11/ 1 9 6 7 , yang redaksinya adalah sebagai berikut:

(1)tata usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peme rintah; ■ (2 )pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1 ) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyang kut kepentingan umum, Jadi persoalan pengawasan adalah kompleks sekali, sebab banyak faktor yang menjadi dasar dan tujuan yang hendak dieapai, Faktor-faktor tersebut diantaranya meliputi: keselama tan lingkungan, keselamatan kerja, meningkatkan keamanan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi eksploitasi dan sebagainya. Dengan demikian pengawasan adalah merupakan basis untuk mencegah/memperkecil kerugian-kerugian akibat ekaploitasl kekayaan alam, Dengan adanya Surat Gubernur No, Hk, 023,1^/1035/77, maka otomatis

usaha eksploiteisi batu gunung ada

lah langsung di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah

Skripsi



Tingkat I Jawa Timur. Tetapi hal ini tidak muUak pekerjaan Gubernur, sebab dalara mengadakan tindakan pongawanan dibantu oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II tempyt keberadaan bahan galian serta instansi lain yang tcrkait (da lam hal ini Perum Perhutani KPH Mojokerto)* Kerjasama yang lcompak harus selalu menjadi motivasi utama guns mencapai efektifitas pengawasan, yakni keterpaduan dari komponenkomponen pengawas dan ealing mendukung sehingga dengan pe t . ngawasan tersebut bisa mengurangi juralah permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan eksploitasi. Di dalam pasal 15 ayat (1) (2) (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur No* 56 Tahun 1983 tentang iJetunjuk Pelaksanaan Perda, No. i+0 Tahun 1981, menyebutkan bahwa: (1)tanpa mengurangi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Pertambangan dan Energi, pengawasan usaha pertambangan di daerah dilakukan dengan kordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Da erah Tingkat II setempat; ' (2 )pelaksanaan pengaviasan untuk daerah tingkat I di«e bantu oleh sebuah kelompok kerja yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur KDH, tingkat I; (3) daerah tingkat II dapat mernbentuk Kelompok Kerja tersebut pada ayat (2 ) pasal. ini. Jadi pada prinsipnya pengawasan usaha pertambangan itu di lakukan oleh Departemen Pertambangan dan Energi, tetapi dalam prakteknya departemen tersebut menyerahkan aktifitas pengawasan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat. I, Dalam padal 12 ayat (1) (2) PP. No, 37 Tahun 1986 dikatakan bah wa: (l)pemerintah daerah tingkat I- melakukan pengawaoan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan c

Skripsi



38

sebagaimana dimakeud £fcda pasal k dan pasal 5 ; (2 )dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I harus berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Men teri Pertambangan dan Energi. Pelimpahan wewenang pengawasan demikian ini adalah hal yang logis, sebab lokasi bahan galian terletak dalam wllayah Pemerintah Daerah itu sendiri, sehingga akan raemudahkan pengontrolannya. Pengawasan dalam usaha pertambangan meliputi penga wasan administratif dan pengawasan fisik lapangan. Hal ini seperti dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1,2,3) Keputusan Gu bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

No*%

Tahun 1983 >

bahwa: (1 )pengawasan meliputi bidang pengawasan administratif dan fisik lapangan; (2 )pengawasan administratif dilakukan dengan tujuan ketertiban sistem laporan sebagaimana dimakeud dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Tingkat I; (3 )pengawasan fisik di lapangan dilakukan untuk ketertiban setiap pengambilan/penggalion bahan gallon, polaksanaan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan dan pera turan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mendapatkan tata produksi terhadap jumlah hasil bahan galian yang diambll* Adanya pengawasan demikian ini pada pokoknya untuk - . menjaga kedisiplinan para pengusaha/pengumpul batu gunung, yang meliputi tata c'ara penambangan, pengelolaan dan pelestarian lingluvtnjan hidup eerta konservasi bahan galian. dan sebagainya. Dengan demikian, ..pengawasan merupak&n teropong koreksi yang selalu memantau kegiatan eksploitasi pertambangan yang dljalankan oleh pengusaha/pengumpul batu gunung.

Skripsi



3. Batas Waktu T..iin Usaha Untuk menjamin kepastian hukum dalam kegiatan eks~ ploitasi batu gunung, maka diperlukan surat ijin usaha pertambangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang berupa Surat Ijin Pertambangan Daerah. Surat ijin tersebut tidak dapat dipergunakan selama-lamanya, tetapi dibatasi dengan masa berlaku sesuai dengan keten tuan yang berlaku. Sebelum Perda. Dati. II Lamongan No. 11 Tahun 1973 dibekukan

(surat Gubernur Jatim No. Ilk. 023, 1 ^/1 0 3 5 / 7 7 )1

oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur^ maits yang digunakan sebagai dasar batas waktu ijin usaha eksplo itasi batu gunung adalah pasal 3 ayat (1) (2) Perda. Dati. II Lamongan No. 11 Tahun 1973> antara lain menyebutkan bahwa: (1 )surat idzin dimaksud dalam pasal 2 ayat (1 ) berla ku untuk selama 2 (dua) tahun, dan setelah berakhir jangka waktu idzin tersebut harus didaftarkan lagi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku; (2 )perpanjangan atau pembaharuan idzin dapat diberikan apabila pemegang idzin memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Saat ini ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu perijinan pengusahaan bahan galian batu gunung adalah Pe raturan Daerah Tingkat I Jawa Timur No. ^0 Tahun 1981, khususnya pada pasal 1 2 ayat (1 ) (2 ) (3 ) (^)» adalah seba gai berikut: (l)SIPD diberikan untuk masa laku paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Skripsi



(2)SIPD dapat diperpanjang setiap kali untuk masa 3 (tiga) tahun atas permohonun peinegang SIPD yang bereangkutan; (3 )perpanjangan dimaksud pada ayat (2 ) pasal ini hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali; (Zf)dengan persetujuan Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat memberikan SIPD dengan masa laku melebihi ketentuan tersebut pada ayat (1 ). (2 ) dan (3 ) pa sal ini. Atas dasar ketentuan di atas ini, maka masa laku perijinan usaha eksploitasi batu gunung menjadi tegas* Sedangkan ketentuan masa laku yang ditegaskan dalam Perda Dati. II Lamongan No* 11 Tahun 1973 adalah tidak berlaku,

.

Hal yang perlu diketahui juga bahwa masa laku SIPD bisa berakhir sebelum batas waktu ijin usaha eksploitasi habis.

Ini disebabkan: a.dikembalikan oleh pernegangnya,

b.dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut, c.akhir masa laku telah lampau tanpa suatu perpanjangan (pasal l*f Perda. Wo. kO Tahun 1981)* Disaraping itu Gubernur Kepa.la Daerah Tingkat I Ja wa Timur bisa membatalkan surat ijin eksploitasi, manakala pengusaha/pengumpul tidak memenuhi kewajiban (.ketentuan) yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan, serta te lah mengabaikan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga usaha eksploitasi bahan galian terse but malah

menciptakan gangguan-gangguan lingkungan maupun

gangguan sosial (keresahan masyarakat sekitar lokasi eks ploitasi batu gunung). Adanya batas akhir ijin usaha eksploitasi bahan ga-

Skripsi



lian adalah raerupakan ketentuan yang menggainb^rkan prineip perlindungan, balk perlindungan terhadap kekayaan alam yang merupakan kekayaan nasional maupun perlindungan bagi kepentingan bersama (umum), sehingga eksploitaei bahan ga lian tersebut bisa terkendali dengan baik, dan bukan berarti membatasj. hak-hak rakyat untuk mengudakan pengusahaan/ pemanfaatan atas kekayaan alam*

Skripsi



BAB IV

PERMASALAKAN YANG TIMBUL DAN PENYELESAIANNYA

Tidak bisa disangkal lagi, bahwa kondisi alam tempat kegiatan eksploitasi bahan galian pasti melahirkan berbagai permasalahan® Hal ini merupakan akibat yang tim bul dari kegiatan eksploitasi bahan galian yang sulit dihindari. Tetapi adanya hal tersebut bukan berarti tidak ada usaha untuk menekan sekecil mungkin akibat-akibatnya. Upaya untuk menekan kerusakan baik kerusakan tanah, ke,rusakan lingkungan maupun kerusakan kondisi alara sekitar dan pencemaran* adalah selalu menjadi topik utama dalam setiap kegiatan eksploitasi bahan galian. Potensi sumberdaya bahan galian pada umumnya tersebar di bawah permukaan, hanya sebagian kecil tersingkap di permukaan. Hampir dapat dipastikan dari kondisi ini mau tidak mau akan melibatkan aspek-aspek yang di bagian per mukaan, bahkan seringkali menimbulkan benturan kepentingan. Lebih dari itu, dalam masalah lingkungan, karena bagairaanapun juga, pemanfaatan bahan galian sesuai dengan kondisinya akan merubah situasi alam serta ekosistim

sumberdaya yang

terdapat di atas dan di dalamnya, Menyadari hal .inj maka dalam pemanfaatannya secara optimal, usaha pertambangan harus memperhitungkan kerusakan tanah, pencemaran dan gangguan keseimbangan lingkungan lainnya, termasuk lingkungan i+2

Skripsi



■13

kerja pertambangan, sehingga tidak menimbulkan bahaya ba n ik bagi pekerja maupun masyarakat sekitarnya. Sehubungan dengan hal di atas, maka dibutuhkan adanya pemecahan dan penyelesaian yang positif, antara la in dengan mengadakan pendekatan terpadu terhadap setiap permasalahannya. Pendekatan terpadu ini bisa juga melibatkan komponen-komponen yang terKjit, antai'a lain Departemen Pertambangan, Pemerintah Daerah, Perum Perhutani dan masyarakat sekitar lokasi bahan galian yang dieksploitasi. Komponen-komponen tersebut harus saling mendukung agar da pat memecahkan permasalahan-permasalahannya. 1. Pengaruh Terhadap Lingkungan Hidup Eksploltasi batu gunung yang diusahakan dengan ca ra mengadakan penggalian di tanah pegunuugan,-jelas merabawa dampak negatip, yakni kerusakan lingkungan hidup, terutama lingkungan hutan. Ini adalah suatu resiko yang sukar dicegah. Kerusakan tersebut bahkan dapat menimbulkan erosi tanah longsor, banjir dan sebagainya. Semua itu pasti me nimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi Pemerin tah maupun masyarakat sendiri, Meskipun demikian, pengu sahaan dan pengambilan batu gunung tidak selalu membawa dampak negatif, sebab dalam hal tertentu bisa membawa dam pak positif. Dampak positif tersebut ialah pada tanah tempat bahan galian b&tu gunung yang semula tandus dan kering

8 ibid. h.

Skripsi

kS



sehingga tidak' bisa ditanami tanaman yang bermanfaat, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk lahan hutan (sawah tegalan) atau tanaman bermanfaat lainnya, setelah bongkahan-bongkahan batu diambil (dieksploitasi), Uinumnya eksploitasi batu gunung dipllih tempat-tempat yang tanahnya tandus dan banyak kandungan batu, karena di lokaei seperti itulah’ yang akan dihijaukan (ditanami tanaman yang bermanfaat bagi ke pentingan manusia). Menyadari dampak yang ditimbulkan ak.lbat eksploita si batu gunung, terutama dampak negatifnya, maka dampak tersebut akan membawa pengaruh buruk

bila tidak segera di-

carikan jalan penyelesaiannya, Penyelasaian masalah itu, tidak saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum tetapi harus pula meperhatikan azas kesejahteraan, azas ketertiban, azas keamanan dan azas kemanusiaan agar masalah-masalah tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu kestabilan sosial, politis yuridis, psychologis, kulturil dan bahkan masalah religius di dalam kehidupan ma o syarakat.' Disamping persoalan yang tersebut di atas, maka sumberdaya manusia, dalam hal ini pengusaha/pengumpul batu gunung adal&h faktor yang penting dalam usaha mengadakan pemecahan masalah* Oleh sebab itu pengusaha/pengumpul batu

Âbdurrahman, "Aneka Masalah Hukum Arcraria Dalam Pembangunan di Indonesia' 1f Alum'n}, Bandung, 1983^ h,_ 38.

Skripsi



4 v)

dituntut rasa tanggungjawab terh&dap Kegiatan usbhanya. wienurut pasal ?’ jndang-undang Wo. 4 Tahun 1962 tentang Jvetenuuan-Jcetujjuuan

xjo ko k

i'engelolaan Lingkungan hidup,

diuebutkan bahwa: "setiap orang yang menjilankan suatu bidang usaha wajib memelihare. kelestarian kemampuan . ' lingicungan hidup yang serasi dan seimbang untuk ruenunjang pembangunan yang berkesinambungan". Dengan demikian, rasa tanggungjawab terhadap lingkungan hidup harus benarbenar dimiliki oleh para pengusaha bat,u gunung, agar kes^lamatan serta kelestarian alara aekitar dapat terus di pertanaukan. Kegiaxan eksploitasi batu gunung, bila diusahekan secara serampangan dan berlebihan, maka bisa mengakibatkan erosi. bedangitan yang dimaksud dengan erosi adalah proses hilangnya top soil (lapisan atas tane.h yang penuh dengan unsur-unsur hara bagi pertumbuhbn tanamtnj • i'erjadinya

'

erosi tersebut sebagai akibat keceru'bohan, kesalahan manusia yang mengadakan kegiatan usaha pengumbil^n

suatu.,ba- .

han galian tanpa memperhutiKan kaidah yang bentii*. Akibat proses erosi tersebut, kemampuan berproduksi (produktivitasj tanah menjadi merosiot

atau mati sama sukali dan juga 1U menimbulkan Kurusc-kan-kerusakau lint,nuugan hidup. Kwalitas kehidupoii hutan akan menurun, dan pada an.nirnya ke mampuan rnenanan airpun menjaui berKurang.

sapoetra,

Skripsi

^.artasapoeira, h.u. jvartasapoetra, a.g- K&rtaop. cit. h. 1(j

n. £,etiaay,



<♦6

Kawaean sekitar pegunun#»n sebagian merupakan perkampungan penduduk. Kadang-kadang ada banjirmeskipun volumenya tidak besar.. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya penggalian batu gunung secara serampangari. Kalau masalah penggalian ini dibiarkan berlarut tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan, mungkln dampak negatifnya akan bertambah meluas* Masalah ini memerlukan pemecahan secepatnya, misalnya menguruk kembali tanah bekas galian batu gunung, memilih lokasi yang strategic coba<jai turnpat penggalian dan sebagainya."^ Salah satu ciri pokok dalam kehidupan lingkungan alam ialah saling kait mengkait antara zat, makhluk atau bagian alaai dengan zat, makhluk dan bagian alam lainnya. Kehidupan alam berada dalam satu jaringan kehidupan (web of life) adalah mencakup segala benda, zat dan bahan organis serta non organis. Setiap bagian alam ini hilang atau punah maka akan segera terasa pengaruhnya pada jaringan kehidupan 12 lainnya* Untuk itu adanya eksploitasi batu gunung diharapkan tidak terlampau banyak menimbulkan permasalahan yang bersifat merugikan lingkungan alam sekitarnya* Pada dasarnya, pertentangan komitmen memang tidak bisa dihindari

antara pemakai hasil kekayaan

alam

^Wawancara dengan Nurhadi, Anggota Masyarakat Desa* Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, 12

Emil Salim, Pembangunan Berwawasan I.in^’anv.'an. LP3ES, Jakarta, 1 9 8 6 , h. 100..

Skripsi



47

dengan para peaelihara, pelindung dan penâwet alam. Oleh k&rena itu PetugDa PP/i (Petugaa perlinau-.igrm Alam; perlu memperoleh dukung^n dalam menghadapi tekanan dari pihcikpihak yang berlainan kepentingan dengori upaya pelesterian 13 alam. Untuk itu kesadaran dan kedewasaan berpiKir santat diperlukan karena lingkungan kehiciup&n alam adalah waharia yang perlu dilindungi keberadaannya. Teristimewa untuk ma salah peagambilan batu gunung, maka kepentii.g&n lain harus menjadi pangical pertiwl>aufj/an yang aurius, teruoama lingku ngan kehidupan alam.

ini dimaksuaKcn agar adanya"pengam-

bilan bah&n galian batu gunung tidak menjadi bumerang bagi pembangunan bidang-bidanfo yang lîn. 2 . yaktor Alam

Sumber alam adalah bersifat terbctas, sel.aliicnya jumlt.h penduau*c bertawbah inenin^fcat sehingga membutji.kan hasil sutuber keicayaan alam aemu ji.in beru/inbah pula. Perkembangan tehnologi yang tersedia ceriderung mengolth sumber alam dengan produK. saiiipiiitran yang berdar.pak negatif, yakni kerusakan kehiaupan alam ataupun pencemaran lingku^gan. pada dasarnya sumber alam itu terlagi dalam 2 ^dua; kutub. Pertama, summer alam yang bisa diperb&ruhi (renewable resources; , mieal, kayu, tumbuh-tunbunan dan sebagainya. ^.edua, sumber alam yang tidak bisa diperbaruhi (non renewable resources; seperci, batu bara, minyak bumi

13 ibid. h. 54.

Skripsi



48

"batu gunung serta bahan tambang lainnya.^ Batu gunung salah satu sumber alam yang tid&k bisa diperbaruhi, sehingga kegiatan pengusahaannya pasti terbentur juga pada faktor alam, yakni falctor yang menyangkut keterbatasan

juralah sumberdaya alam. Untuk itu pe-

ngusahaan dan pemanfaatan sumber alam perlu memperhitungkan segi keterbatasan juralah (kwantitas), kwalitas sumber alam serta memperhitungkan lokaai sumber alam dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat, memperhitungkan

juga 15 penggunaan sumber alam agar tidak boros dan sebagainya. pertimbangan dan perhiturigan dalam mengadakan kegiatan pe manfaatan kekayaan alam merupakan upaya positif, agar pe manfaatan tersebut bisa efektift sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. persoalan yang cukup esensiil adalah bila pengam bilan dan pengumpulan batu gunung secara terus menerus, sebab bagaimanapun juga kekayaan alam tersebut akan terkuras hingga sampai pada titik optimum produksi. Hal ini tidak bisa dihindari karena memang sudah hukum alam. Ke majuan tehnologi nampaknya belurn mampu menyerap akibat diminhising returns dalam sektor pertambangan, yang berakibat terkurasnya sumberdaya alam tersebut.

1 *ibid. h. 7 3

15

ibid. h. 169

1 ^Teknologi, op. cit. h. 1 0 .

Skripsi



49

sejalan dengan persoalan di atas, maka tindakan tindakan yang rasional harus ditempuh, jiakni kegiatan pe ngambilan batu gunung tidak boleh boros dan harus aeliilu mengingat dengan kebutulian yang akan da tang, yiendukung pernyataan itu, maka pengambilan batu gunung yang dilaku kan dengan aerampaaigan dan berlebihan perlu dipert i.mbangkon kembali secara matang. 3‘ Upsya ijksploitasi dan Kepentingan-lcepentingan lainnya Untuk rnemsnfaatkan kekayaan alam Lilian galian golo ngan c (batu gunung; di daerah L&rcongau, maka perlu dioclakan eksploitasi. Usaha ei:sploitasi batu gunung ini dirrmkeudkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, Lerutama petubrnûnan fiyik di dawrah L&t»oriC0ft semliri. Kepe utingan-kepentingt.n adanya ekuploi icsi, aritsra lein didorong oleh tuntutan 2amen yang teruis berkembang. Bahan galibn ini merupakan kekayaan alam .yang cukup potensii 1 dfclam jui.ilah dan kwnlitasnya dan adalah aalah satu curiber potensi daerah dali-m mengemlarigk^n proyek-proyek petr.bangunon yang mwmerlukan batu gunung. lvalau dibuat perbi-ndingan antara dawpak negatif dengan dampak positif aki.bat adanya pengambilan batu gu nung maka prosencasenya isaaliih lebih banyak dampak positii':

dari pada dampak nogatifnya. i)ampak positif ttir— 1

sebut antara lain, lnenyerip t^riaâ kerja, mens^v&h p if iiouilan Vagi para peicerjanya/pengusah&nya, inemenuhi ke-

Skripsi



50

butuhun material b ^ i proy ek-proyek peiribangunan fisik. j.iioal» pombuatan jalan at;au £t;duri0 /ruirie.h den sebagainya. tieuanjjcan dampak neâtifnya adalah mcninbulkan kerusi'.kin lin^kunân, banjir raeskipun tidak berakala besar. .

.

Pada dosarny& k«p«ntinân-kep ent ingc n adanya eks-

ploitasi bbtu £u»un& kaaang bfcrbencuran auU.i'o kepentigan yang satu dengan yang lain.

denikian i.-ji menyebab-

kon adanya dilema, yaicni kepwntinân peis&nffiatan bf;tu gu nung untuk poi.ibiujâni-i! Quiici,n kt-punti igan kiiuelaia.'i can lingkungan alan sekitar adalah sama-eama dibutuhkan> sehingga sulit untuk inengorbankan salah satu deri kepentingan-kepentj nî'ii tersebut.

ojengan denikian porlu dig&ris bawah, b&hwa

kepentirijj^n peukrii'aatan batu gunung harus diupayakan agar tiui-.iC i.mniinbulkt n lainnya.

kerustkan baî joringan kahidupan alam

tfebaâi salah sa tu eara bisn dj.tcmpuh dengan

ja

lan mer.^tdanxn pemiJ.ili^n lokasi penc'ar:ibilan/ pgngumpulsn batu gunung di kawasan lahan hutan yang tanahr.ya kurang proai-iCiii. tfedtinbkan kalau lokaai pyugambilan batu gunung benda piido tanah yang diiciu sai peron-nân, harus.pula uieuperlu tiktn oejri-3 u0i kelusxhritn lingkungen hidup. i'eail .ihaM loitt.oi yan/., uuluhtlj.‘ dtm ponuh pertiiit:anân, iiaki; t'otiCvi--k-tidaî.ybiua li^JL

Skripsi

i

n su»cocil r.tua^.iiu dampak

i-*fct-viiriyc*■



is.(U'!),'/& /cejhinci !!&<;;» f!eb;

'ir.ianu

disebui.

ct i

atas,

naka fakior tafseli i..t tan l.i.ngAu:.,; t-n alam, foktor kesuinlj;-n, an jarinr.ni Kehid ./-an auiara i,innuaift dan,,an al;u, hrru:-i te U p nenjaai .pojcok pertirnba; gair yon/1 ; utar.a, selling, diantara kep*.’riti..j.>n ii.u tidak turlalu mem.orbankan kepentiuf.-.a.i It.in sen,a Kopunti 1(-,an yang ada da Ian Kchiouprn uusy trMtat. 4 • a a n k ts i I ' i d a n a Ke^ j a t a n - k e , i M t . i i yt.ii, p e rta i.i hanân s e c a rt. y u r i d i c . s a n ic u i p i d a n a let*;} ah £ t a n

bagi para

telah dj.V e rlt.jc u i.;, n k e t e n t u f . n

p i h a k / p o n g u s a h a yi<-ng m e l a k u k a n

t e r m a up k u t c m t u i 11 y a n g d i t e t a p j e a n

r a i . i r a n - p e r a t^ rt.n yang te rs e b u t

b e r h u i.-ur.ân de>:gan u s a h a

dapat

unu&ng r;0 .

b e rla K u .

o e c a r i:

d i l i . h a t pad

11 a1a.hun l lJ 07

Kok x 'e n u u b i-w fc i n ,

1 51

d a l a to p e -

uwuiji ku l e m u a n

ayat

(U

12;

Undang-

t u a t a n g iv e t u n i;u a n -k e l e n t u a n l 'O -

s e b a t_<:.iiu a n a

tc s rie ra

di

bav/ah i n . i :

(. 1>d ib u rju m d e n g a n hu,.uman p e . i j a r a o e l a m a - l u : i r nya enam t a h u n a a n / a tau d e n g a n d o n a a 8 e t i n g g i - t i . i £ * j i n y a l i m a r a uud r i b u r u p i a h , b a r a n g s i a p a yang t i d f Ic memn y a i jcuasa p e r t a m b a n g a n me l a <cuKan usaha pcrtnes.Lai.gon s u p e r t i dii.'ibivbua d a l a m p a s a l 14 d a n 15;

diiiui.uiii dengtn «uKui..an kurungan selamp-ltu.ianye satu tanuii cian/f.tau denda setinggi-tingginya linapuluh ribu rupiah, baraug siapa yang nuiiakuia.n usa ha pertaw banyan sebelum tftemenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yanf, bertiak atas tam h menurut Undnng-undcng ini. j» .e ie n c u a n d i a in a ra p iv t

M as

au j n y a

Kf n p e l . Aai. a a a n p ilia jc -p ih a k

Skripsi

le ra e b u i

te la h

je la s

ke to n uuan p i d a n a

ico,• i « t a n

n sa n a

in i

m aksudnya, b is a

p o rtaw b an g a n »

d an

in e n g e l'e k tifs e h i u/ ga

ya n g n o jjg u ia i:a n p en g u aah aan b e r t in d a K

d is i-



52

plin dan mentaati segala ketentuan yang berlaku. Manakala segala ketentuan dan syarat tidak diindahkan maka pasal 31 ayat (1,2) Undang-undang No, 11 Tahun 196? dapat dipakai sebagai dasar dalam melakeanakan tuntutan pidana, dieamping didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturanlain

yang terkait dengan

permaealahan ini, Misal, ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Tingkat I.Jawa Timur No, kO Tahun 1981* pada Undang-undang No,

Tahun 1982 Tentang Penge-

lolaan Lingkungan Hidup. Dalam Hal bahan galian golongan c, terutama batu gunung yang terdapat di daerah Kabupaten Lamongan, maka sanksinya

ada dalam Peraturan Daerah Tingkat II Lamongan

No, 11 Tahun 1973 (Sewaktu Peraturan Daerah ini belum dibekukan oleh Gubennur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur)* Sekedar diketahui bahwa dalam pasal 9 ayat (1,2,3) Perda Dati II Lamongan No. 11 Tahun 1973 tentang Ijin Usaha Pengumpulan dan Penyaluran Batu, Grosok dan Pasir Dalam Daerah Kabupaten Lamongan,

yang menyatakan bahwa:

(1)apabila terdapat pengangkutan batu, grosok dan jaair yan^ tidak dapat menunjukkan tanda-tanda dimaksud dalam pasal 8 , maka untuk pengangkutan tereebut dikenakan pungutan sebesar 2 5 % (dua puluh li ma perseratue) dari jumlah retribusi yang harus dibayar untuk bulan yang bersangkutan; (2 )barang siapa tidak dapat memenuhi kewajiban ter sebut dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman Murungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 1 0 ,0 0 0 ,(sepuluh ribu rupiah);

Skripsi



5.

(3; perbuau.n uiLi..-.aud u;.1m;i r..y<.t (2j paefcl ini disaggap poli.n^ôri n. 0aLt uCiiiKSi .at-.lf.xii Perct .tran ijtcri h tersebut belum dtbeliui« n , uiaiut sonlctii ini uerupi.Kan gar is pei^batao dan d1u&«nuakf.n agar tidMt u r t;.ai pen^'tmbil; n d
tu gunung attu bahan ^.alia./i goj o i*an c lairmya di3ak.,>.i n secara. liar. x'aua Sf.at i i,u nu:..; 1; h pera urnm hui.ura i.ifcngenai bahan âXjau g0l0u,_a.. c y:-»ug berskala. J lwa i‘ii;:ur beluro terbeluauikaji vuasih dalar.i peuUih&ss.n; » taaka Pera laran jacrah T iiit.ii.r-t ij. jjtii.ioiigaji i*o. 11 ioKun ^^^3 merupj-.kan jawaban alas persualr-n-persoa.lan bahan gelian golongan c, khususnya di daerah âbupaten .Lamongi-n

sen-

%

diri , aetelah uaternur lvupalr. .jawrah ringkat i <j£»ua Ti mur iricnegaskan. Kcpaua jjupa ii/,,ali Ko tai?i<,dya seluruh jawa rii.iur bahwa kewonungan wnisu-; banau galian golo/:
Lamor.gfrri

i,o. 11 ia..un I'-)I‘ j r!Uinjaa i v.. c&l dtti-i.i. huicum. Dengan de n aai/ksi-fj^.iiKOi yang cord apet dalam pernt'tran da erah tersebut di a too '

uianggop auriah tidak berlaku lagi

Ljelaiijutnyt j.-'diikri.rtah jjaurah jjingK&t x Jawa j.‘i-

i:i-r ne.'f'.Qiuarivan reix tun u j>aeraii j.jo. 4'!’ xahan 1961 tentivijg iJerof i.-'cr:. t.'jrr.ii u-- o r a h 0 awa j. .i;nur

ii i,a.na:i uaj jiiti u^lougan in ili.i ja a t

yang in i.

b e r l i iru

di oawa tinur. di

yoli m s e n t u r a n

P ro p in u i

ôan h in i

satiKrfi piuaiianya. i,ormua i, ui dal an paat.1 23 ayat ^ 1 >2;

Skripsi



54

dengc-.n re da itsi sebaLai beriKut: 1; aiancttii denari pidana kur t '0,Ilima puluh ribu rupiah; * ba.rang Siapa t&npn. rnemiliki uxi'J me]£ KjKan usaha per fcowbangan btfhan g& linn golongajj c a.imaKSud di a*, lam w s; 1 2 ayat ( V 'dan pc;sal 1 butir Peraturan i>aerah ini; " ^2) tindak: pidana Qii.iaK.sud pt.da ayat (1; pasal ini adalah tincu-K piuarn. polungguran. oegala bem.uk kejinatan atuupun pelanggaa?an yang berhubu.'it.&n d e n ^ h c

k e ^ i a t& n p«*r Lambangan b a h a n g a l i i u i

g o lo n g a n

Ui aaerah c,f--wa xiinur, ajtatt di teenagen sanksi pia ana ae-

bataimana "telah Uikxtaican di Mias, sesuai dengan kodrr den tingkat ke.salahannya. Keten luan-Kcteh tuan piuam- ini merupaicau ti.ndt.ksn yuriuia yang perlu dibarla itutan dan diharapk&n bisa menjai:dn lancarnya pelaKsaaaan peraturan. ua(ii b-ikan berarti iiiembatusi ruang gerak/aktii'itas para penguaaha/ pengumpul batu gunung, kiiUGUsnya ,>an{ ‘ turdapat di daerah ivabupaten jL^-iaofigan.

Skripsi



IdAB V

p

n, a

u t u r

1. Keslmpulan Bahan galian golongan c, secara khusua helum diatur dalam bentuk undang-undang. Peraturftri y^ng e.da r>nat ini berupa peraturan D&orah yang raenj&di dasar pelsksanaan don aktifi tc.s lainnya dalam kegiatan pengunahaan bahan galian tersubut. Untuk itu ekaploitaci batu gu nung di daerah Kabupaten Lamongan

sering terbentur pada

banyak masalah oobagaimana telah tergumbar elslam babbab d.i muka.

htas ilbsar ifculah

maka gainbsran tentsng

peiifcusahaan clan eksploitasj batu gunung, ithusuanya di kawaaan pegunu/jân daerah Kabupaten Lar/iongan, dapat disinpulkan sebagai herikut: 1. di daerah

l/imongf-n terdapat pegunuugan

yang inony .iinpan kekay Dan alam berupa batu gunung. Batu gunung ini dimanfaatk.- n* untuk menunjang* pembangunan pada t;ftktor-sektor yang memerlukannyri. padu t'julfinya p'ilaKS.inf^n peugambilan dan p*-*agumpulan l:«.uu tutiu.i{ d.i k* v/f.«an ini diddsarkan pada. btb. 19^
h.etom.uan tentang pengui ip..Ian a ^ j dawa dan fc&durfc.

itu djfi< «:■ r u n

ng

pt.dt peratun r. £ufung-b*rr

lu.n: j'in.4>ij,-£*i ,)uva vit«ux- (.jelfstoffenverrordening 55

Skripsi



56

Provincie Ou>st oava> 1934* Kemudian Pemerintah Daerah I'ingKat io. x.a..ongan nianêluarkan Perda No. IX I’fchun 1973 tentang ijin usahr* Penguwpu]an dan Penyaluran 'ijatu, uroaok dan pasir i)alarn x)aerah kabupaten iiamongan; 2 . izin usaha eksploitasi batu gunung yang semula ke-

pada Jjupati ivepalu. ijaercin ’ iingkcit XX

o ^ b e r —

dasarkan percta. Ko. 1 1 i.sibun 197,>) * ssat ini harus kepada inJb^riiur kepala âer^h Tingkot i jav;a Tijuur* liul ini uid&sarkan pada sura t penegasan dari Gu bernur oawa Tinur *no. j-jk. u 2 3 »14/ 1 0 3 5 / 7 7 yang ditujukan kepada jjupaii/»/aXikotarmdya seluruh Jawa Timur, isi surat tursebut aatara Xain mengataksn

’

bahwa kewenangan mengurusi bahan galian golongan c adaXah menjaui kewenangan uubernur* "

Perda Tk.

xX yang berhabungan dengan bahan galitn g^lOugan c

dihentiic^n. ljurat uubernur tersc-but terutama didasarkan pada pasal 4- ayat (2; uu No. 11 Tahun 1967 tentang Aetentuan-ketentuan rokok lêrtarabangan. Kemudian Pemerintah jaerah Tingkat I Jawa Tinur mengeluarkan x-erda. No. 40 T&-hun 1981 tentang Pertanbanban Bahan ualian uol origan 0 di jawa Timur. Di, dalaw Peraturan daerah ini setnakin memperjelss baawa ketven; ugan uruaan bahan galian golongan c, teriiecuali batu kali, pasir dan kerikil yang ter dapat di suiigai adalah wewcnang uubernur. Untuk

Skripsi



57 bahan galian batu kali, pasir dan kerikil adalah wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian

tersebut (pasal 3 ayat 2

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. %

Tahun 1983);

3 « kalau pengainbilan batu gunung tersebut berada da

lam kawasan hutan, baik hutan yang sudah jadi maupun yang akan dihljaukan, maka perijinanannya harus ada rekomendasi dari Perum Perhutani KPH (Kesatuan Petnangkuan Hutan) Mojokerto, sebab kawaean hutan tersebut dalam penguasaan Perhutani* Sedangkan pengambilan batu gunung yang dilakukan di tanah pegunungan yang dikuasai perorangan, maka sebelum ijin dikeluarkan oleh Gubernur, harus lebih dahulu mlnta pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Ting kat II Lamongan.

'

sanksi karena adanya pelanggaran ataupun kejahatan yang menyangkut kegiatan usaha eksploitasi bahan galian golongan C (batu gunung) dapat dlkenakan ancaman pidana ataupun denda, aebagaimana telah diatur da}.am pasal 23 ayat (1,2) PeratuJban Daerah Tingkat I Jawa Timur No. /+0 Tahun I9 8 I tentang Pertambangan Bahan galian Golongan C di Jawa Tlraur, serta dalam peratuffan-peraturan lain yang terkait dengan masalah ini. Misalnya, ancaman pidana karena merusak lingku ngan hidup, mengganggu kelestarian alam, akan dikenakan pasal 12 Undang-undang NO.^t Tahun 1982 tentang

Skripsi



58

iCetenluan-ke teuiuan x’okok Pengelolaan Lingkungan hidup. 2 . riaran-saran

'

1 . pemerintah daerah Tingkat I jawa i'imur seharusnya

lebih aictii' da Ism mengadakan pengawasan-pengawasan kegiatan pengusahaan bahan galian golongan c, karena

uiasih baiiyak berlangsung penambangan yang

dilakukan seeara liar. Dengan pengawasan-pengawa san yang aktif, make setidak-tidaknya mengurangi pem.mbangan-£enambangan liar. K&lau memang tugas pengawasan tersebut banyak hambatan yang ber3ifat teluiis, non teknis, maka alangkah baiknya kalau pengawasannya secepatnya diserahKan kepada pemerintah Daerah ‘ i’ingkat Ii tempat terdapatnya bahan galian, termasuk p^-nyerahan masalah kewenangan perijinan pengusahaan. H&l demikian ini untuk mempermudah pe laksanaan pengurusan ijin, lebih-lebih bagi mereka yang mengadakan pengusahaen bahan galian yang berskala kecil, maka untuk mengurusi ijin cukup ks»

pada Bupati Kepala Daerah Tingkat 12 getempat \ 2 . para pengusaha/pengumpul hsruslah disiplin dalam

menjalt.nkan usahanys. Miselnya, disiplin dalam menja]&riKan ketentuan-ketentuan, disiplin dalam menj&lanken kewajiban dan hak dan sebagainya. De ngan demikian setidak-tidaknya ada usaha untuk

Skripsi



59

ikut merupuracecil reoiko kerujakan akibat usahtnya tersebut; 2. pentsrintah hurua selalu wengadakan penyuluhan, pengarahan s e r l a biiabingan terh* a&p pyrtr ponguanha maupun G»acyar*kat yang iticngauakf n keg it- u.n penmanbilan bt han âliai* golougtn c. Biwbingan terjjeaut bi*a b.cTupa peng«rtian-peng«rlian peiubangunan yar*g berv/av/acic-n linîtuiiâi*, k«êlai»att n kerja juga syarat baîi.-ia,,* i.iei;;peroleh ijin usaha aurta bagaiuana tontajug prooeaurnya dan aebagainyaj 4. untuk meujaga lingicunôn pegunungan terutama pada kawacan hutan tidak terjadi kerusakan ateu pencemaran terhadap suhiber-sui.iber. alam yang dikandungnya, t■ maka bagi siapa saja yang monyebab kerusakan yang parah perlu dikent.kan sanksi pidana sebagai hukutuan atas perbuatannya. hukunan tersebut h&vus di - ukur uari kadar kusalahan yaug diperbuatnya; 5 * kordinaui a.itara pemerintah .uaerah Tingkitt x/ik. ii

u-cjiigiii peiaurintah Pueat, juga dengan instan sii If.in yang terkt.it, harus dimantopkan. ini cemua wurobiituhkan sinkronisasi kerja, sehingga dalara mengurusi bahan âl.ii n golongan c ini selalu bisa aipwcar.kan boi'yaâ-sama bila ado permaualahan-periKsclfhaa yang ui liubulkannya; 6 . perlu diber.iuk Dinas pertambangan Daerah,

Skripsi

terutama



60

yang berkedudukan di daerah tingkat II, guna mengawaei:kegiatan pengusahaan bahan galian goldmgan c seeara terus menerus, sehingga aktifitas kegiatannya selalu bisa dipantau. Hal ini untuk menjaga keniungkinan-kemungkinan terjadi pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh raereka yang mengadakan kegiatan pengusahaan; 7 . kegiatan usaha pertambangan agar tidak selalu menim

bulkan dampak negatif, maka perlu peraikiran bersama untuk mengembangkan lokasi bekas penggalian-penggalian untuk dijadikan lokasi yang bermanfaat, Misal, lokasi bekas penggalian tersebut diuruk kembali, kemudian dijadikan lahan pertanian (tanah tegalan) atau dijadikan hutan lingung

dan sebagainya, sehingga bi

sa menambah potensi ekonomi daerah setempat.

Skripsi



Ba CjovJ*

a bd urrahman , Aneka âsal&h,,.Hukum Agraria jDalam pembansunan Di Indonesia, Alumni, jjunaunff, 1 9 8 3 .

______ , Ketentuan-ketentuan pokok Tentang Masalah Agraria, Jvehutanan, Pert&Kib'angan, Transmigrosi, I>an'Pejigalirani Alumni, Bandungi 1979^ A. P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang pokok Agraria, Alumni, ândung, 1986. Boedi Haraono, Huûm Agraria Indonesia, Bagian IX, Djambatan, Jakarta, 1971*

imil oalim, i/enban;cunan Berwawasan Lingkungan, LlJ3i^, Ja karta, 1986. Gautama, rioedargo, xal'siran Undang-undang pokok Agraria, Alumni, Bandung, 19 7 .5 • Kartajapoetra, u.-et al., H^cum Tunah jaminan UUPA B^ti-iK.eberhasi1an Pendayaguriaan 'ranah, Bins. Aksara, jaicarta, T$B5~ T Poerto, doekaiiito., rium&rdl ham on, Ekonomi Ban Koperasi, ^ “nendra dUJiiinar, durabaya, 19HI» Peraturan iiauruh Kabupaten Lar:ior.'<:an, Wo. 11 Tahun 1973, tentang ijin u«aha pen/;uMpulan Dan Penyaluren jjStTTGrosok, den #asir» Dalam âerah Kabupaten Lamongen. peraturan lieerah Propinsi Daerah Tingkat I jawa Tinur, 1V0 . 4 U Tahun 1981, tentang Pertambangan B&han (jalian Golongan”c D i <Jawa Timur. peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1986, tentang Penyerah&n sebagian Urusan Pem'erintakan Di--Bidang Pertarnbar.gan Kepaeia peiijerintah Daerah Tingkat I. ourfjt KeputuGan menteri Portai.;bcngtn Wo. 209/Kpta/pertar »/Pertamb/ ?enCanS„Pe.lakBanfa£.n penberin'h' Pfiiiiaiu JunJll~m — zmi w tSri i ej .iban.>.irn Kepada uubtriiur Untuk Keperluan Member: i. Lc.i( . im b e n a n o .trt 1 x j i n

i ^ u r ( oi.l.u...t an j a t j r a h .

l'erau-rnn êns^ri perL&rubMigan dan En&rri wo OV-d tawb/ 1 9 8 1 tftiitanfi iedoman Pernberian surat 1 bunftun D a e r a h jnfyiK B a h a n u - a i.ia n Y anr Hfufer f s t r / t p n ^ " Dair £ukan Vital (banka galian golongan c; . £>lr£,1'et-J-S

Skripsi



jurat Gubernur Kepala .Daerah TinHitit i Jawa Tiuur Kepada Bupati/,/alikotatnady a Kepala flaerah Tingkat Ii di soluruh jawa Tiniur No. Ilk.u23.14/11*35/77 perihal P^raxi'rfcn Daerah KaburK. ter:/ûtatv.adya jjaeran II teatang Ijin Pen&umpulan batu-'bt tuan dan paoir, Keputusan Uubernur ^.epalci •‘Jaerali Ti'nîtat I Jawa I'iinur i'jo. 56 Tahun 1983, tentang potunûk Pelaksanaun Peraluran US^r£TrTTD. Tahun 1981. Teknologi, Usaha pertambangan l;alen Kerangka Tata..Ruang, ivt. 1 1 , i'lm. i, rieptyiiibei?

Skripsi



-i■<•x-::uiir;.n -'-j'.-ii.h i..'ibii]>atcn Loinoncnn n o;nor 11 Tahun 1 9 7 2

/rjj'.VAii yi'.i. ....j.a :i h a k y a t d a e r a h ^ .
k a b u p a i 'EH

MKMMB/WJG

: hah’ .vo k(-k >u ;i.1 *ir, borupn batu, grosok don pasir iuoru}:.'jj:,-in 'ui
!»i£NGiriGAT

; 1. 2.

M&NDENGAR

Un da ng -u n da ng U o . ' l B Tahun 1 9 6 > yi m fc s o’ Un hangunaanrr Do. 6 Tihun 1 % 9 ; Un.i.-.nf3-u n il:.iii|'5 H o . 1C ^ a r u r a t 'i'ahun 1 9 5 7 (~e;n b a r nil K e g a r a 'i'ahun 1 9 5 7 57)' t e n t a n g J 'o r a tu r an Umui ii ^ o t r i b u u i J a o r a h . .

•• ** ■ • : Musyav/arah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Hak ;.ât.Daerah Kabupaten Lamongan pada hari ini. "

: Jvl E M U .T U S .K A N :

■

IviiÎJiLQÂPKAlsL'*:fiPERiiTURAW DALhAH Kabupaten Lamongan tputangj1';idzin • '' ' " '. . usaha pengurop\il$n dan penyal'uran ;: b a t u i ' grosolt dsmj’p a s i t 4 dalqip dae.-\ raft.! Kabupaten; Lamongany .

' B A B -I ; KETENTUAN UMUM • Pasal 1 .

,

Dalara Peraturan Daerah ini yang diraairsud. dengan istil.eh : *

**

* ''

* 11 *i '

a. Pemerintah Poerah, ialah Peraarin'bkh' fliiapah Kabupaten' Lamon£r.' •in V . ■« ■ ■ ' .. '«*• b« Kopala tfperah, ialah Bupati Kepala' Haerah JKabupa/tqn Lamongan ; c. Petugas Pf/ilgnv/an, ialah Pe.jabRt yang dit^njuk,oleh Kgpala iJaerah untuk melakuk/nn ,pengawasan \ d. Batu, groook dan pasir, ialah jeniu batu/’ûnung, battt;Jcapx u rs batu kali, grosok d ’.n fyisir Icnli niaupun yahg’,tiirelhpBt'Y;li tempat-tempat lain ; ' « e. Pengusaha, ialah pengusaha daloin bidang menerima, mengumpul kon dan monyalurkan ntau rnenjual batu, grosok dan pasir.

Skripsi


1

i- A H 11 ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

IvOTMTUAM ID7.II.: Pasal1 ?. ■ (1). Untuk GGtiap usaho mengumpulkan dan penyaluran batu, grosok dan pasir di daeroh Kabupaten Lamongan wa,jib memiliki id?it: usaha dari' Kepala i>aerah ; (2). Idzin dikeluarkan atas pormohonan pengusaha yang bersangkut an dengan menggunakan. forrftulir yang d.i sc?di.akan ololi kopjla Daerah ; t ■' ' (3 ). Dalam surat idzin dimakaud pada ayat j ditotapkan jumlah rata-rota pengumpulan dun penyaluran bi'.l.fin-hah'” (> < ■ ’-i', , yong'di^crbolohkr.n, •P a s a l .

(1 ). .Surat/.idzin dimak'sud 'dalam pdrjai: 2 ayat (1 ) berlaku untuk •sGlfuna,‘*2,f(dua) tahun, dan so to 1ah borekhir jangka waktu idzin tersebut harus dida.Cta.rkan lagi menurut ketentuan-ke tentuan yang borlaku ; ■ ; ~ (2), Perpanjangan atau pembaharuan id;:in dapat diborikan npabi1q pemegang idzin momenuhi S';'p:al.a pore.yaratnn yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. *

*

i

. BAB III DAFTAR DAK'-J U in L iU l- KiilTRIBb'SI ' Pas'il H (1). Setiap pemberian idzin lisnba •i:*p ,*•J<:ri:*J‘•*i 1;»irt a1..2 .hy a t (2) dikenakan pungutan dal'im bbntuk rotriVuei idsin usaha (2), Jumlah retribusi dimakGud pa-la -lyai; (l) pnnal ini dUot'tp lean oleh Kepala Daerah idunân kol:ontuan soLingg.i-tinggin.va .oebesar Kp 5 0 ,— (lima puluh rupiah) untuk t.iop motor kubik (m3) yang diusahakan.isebasaimana tcTc-mtum da3.up. .';ura(; id;;i11 it.

(}). Yangjoenarigûng pe’nitiayarairre tribus i ini ialuh ponguaalui yang'bersangkutan. : B f A B•. IV .KEWAJflj?AN Pli.HGUiL.AHA •I.- •; ::-i1.•-r 5

^

"1 )♦ ^Git.i/ap, PJpASjW.s^b.a diw?i jibk?\n menye.lenggarakan pembukuan atas t penjualan batu^'grosolc Jdan,,paBir',ângJ' •1/ci1 aT/!'dliÎ1ak\>karm8/:a't ; [2). Pengusaha^ div/eibkarn ’'mMnbtiri'•t'l/hfj'a' jrth.'jUh ‘Kt3p d a■:■pb mb e1 i dolpmLbontuk yontc ditotapknn oloh Kepala Daerah. ; rr, Pasal

b

i1)» Setiap penguaaha divAij.i^kan monyinpan buku pennualan dan, tond.a penjunlan dimaksud dalam ayat (1) dan (2;, pasal 7 ayat (1 ) dan (2 ) ; 4 J '•‘'t ■ ,2). Kepada pengusaha1"pengiiirtpul^dan penyalur 'diwa Jibkran, •tpemperl i hatkan semua buku penjualan dan tandy -penûalnnjkqpa<|a petu gas pengawas yang sadatig meng'id^kan pomeriksa^n. ” Skripsi

''

MAHFUD RIYANTO PENGUSAHAAN PENGGALIAN TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU GUNUNG Dl DAERAH .... KABUPATEN LAMONGAN

!X ■ '

'

J/3B31 7 ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

(1 ) Retribusi dimaksud dVlam par.nl l\ s:?ti'ip bulan disetorkan langsung kepada poinegang icnb Pr.-rnorintah D'lerah dengan menggu nakan eara yang ditetapkan oleh Kepnln Doerah ; (2 ). Batas waktu penyotonn dinnksud p^d: "'yac (l) pasal ini dit^tapkan oleh Kepala ^.'iorn!i. iVr.nl 8 Setiap pengangkutan bacu, rr;i'0 :j0 k d-.n pasir harus sulalu dicer tai dengan tandn penjualan d<jn tanda lunac uembayaran retribusi seperti yang dimaksud dfiiatr. pasal' ayat (2 ) dan pasal ? ayat u). • f A B V K^Tjmju'UaK1 8 AUKS I Pasal

• .

9

(1) Apabila teidapat pengangkutan batu, grosok dan pasir yang ti dak dapat i::enunjukkan tanda-tanda dimaksud dalam pasal 8 , rna 1 ka untuk p«hgangkutan tersebut dikenakyn pungul)an sebesar 2c f/o (duapuiuh lima perseratus) dari juralah retribusi yang ha-, rus dibayar untuk’ bulan yang beraangkufan ; ~ (2 ) Ba:?ang siapa tidnk memenuhi kewaîban-kownoiban tersebut dalam Peraturan âerah ini 'danat dihukum dengan hukuman kurung an selama-laraanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman dc-nda sebanyak-banyaknyQ'Rp 1 0 ,0 0 0 ,- (eepuluh ribu rupiah); (3 ) Perbuatan dimakeud dalam ayat (2) pasa'l ini dlanggap sebagai pelanggaran. < i . BAB

VI

. KETENTUAN PEIIUTUP Pnsal 10 Peraturan Daoroh ini mulai borlaku sejak diundongkannya,

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd.

Lamongan, 12 Juli 1973 •DEV/AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN LAMONGAN ■ Ketua, ttd.

(C H A S I N 0 E)

(J U W A R I)

Diaahkun itenân curat Kcputus.'in Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Januari 197^ fto.HK/5 1 / 3 0 /SK. >l An. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Sokretaris daerah 5 ttd, (TRIfAARJONO SH.) Skripsi



•Diuhdii.riftkoiv d.nlarn. T.'iiiib'rih.'t'h••i/^rribnrnn iûVr.ih -^rop*.. Timur '-Tyhun •19?^,r^ri'- C 2 7 /Ci

tru^/ral 7 1’cbi'uz.iri■ V ) 7 ^ "

"

An. C/U^KKtni’ A j:I',p a l a •d a iIk A i i ; ■• v .... f

Of-,'j.j.'<.U !J J.U •

u. b. Pj. Kop.'i.la biro Hukum, ttd* ( M.AlilLF IriULJAJjX SUKOTuUiJO

Skripsi

A


p u j j j Lv

.^ ak


U M U M. .r Berd^sarkan,Jêtsntuan d'.ilam pa-sal ayat (3 ) U„U.D. 19^5,bah wa bumi d o n ‘air daa Irckaynan a lap) yun-r; t.?rkfindung di dnlamnya dikuasai oleh Neg.-jva cK.n dirunakan uni.uk komakmuran rakyat. l>nlam hubbngan ini, t.nl'a bui;u, grosok dan pasir yang dikumpul kan di daerah Knbunntr.n Lamongan, adalah inorupakan kekayaan alam hasil daerah />Vuup'fi;en Lainongan,. sehingga perlu diman faatkan dan diodnkan nturon untuk ponyelenggaraan pengumpulan ■dan ponjualan oloh ma.syarakat. ‘ ' ■ « Oalam rangka panertiban dan peryjawasan terhadap pengambilnn b^han-b'ihan tr.TCu.-bufc, maka pengumpulan dsn penyalur batu, gro sok dan pasir di daerah Kabupnten Lamongan porlu torlebih dahulu mendapntkun idzin usaha d^vi rvopala âerah, dengan tidak mengurangi ketentuan-kctentuan lain manurut peraturan perun^ dangan yang berlaku>r ■ . .. .. :»1- ,• \al

1

: Cukup jo Ion -

âsal

2„ t

Ayat

(l) - Ayat d.inaksud agar Pomorintah âerah dapat ineng• ' " invent ycXnrsi caenra konkrit adanya pengusaha-pengusaha ptnûi.ipu?. dan penyalur batu 4 grosok dan p a s i r yang a ah ci.'. daorah Kabupaten Lamongan* Ayat (2) - Cukup joIan. , Pasal

.

? !

Ayat

(l) - Ayat ini dimakeud agor pelakseuaan pemberien idzin usaha dapat toratur dan dapat mulai/berakhirnya jangka waktu idzin usnha tersebut yang telah diteta^ kan dalam Peraturan Daerah. Ayat (2) - Cukup jelas. . PgR'il 4 : Ayat (1 ) - Cukup jelas. , ‘ *

Ayat

(2) - Penetapcm tarip :j2 tingg:l~tingg.inya ini perlu agar Ke ■ palu ôerah dapat m^nrmjukan tarip pelaksanaannya nuruf ko".;U>an dan perS'Oi.ibangnu yang sesuai, ~

Ayat

( ? ) - Yang r.ienan^;i;ur:!'; parijaj'a-Var. ci
Pasal

5

:

•

•

‘

Ayat

(.1) - Ayat ini dimaksud mudsh dapat dikontrol oleh Kepala Daerah atpu petugar, pengawas. '

Ayat

(2)

Ayat ini 'd.imnksiul agar secara jelas dapat diketahui kalau retribusi he.]ah dibayar. (\yat Skripsi O ) - Cukup jo.l.aSo ! ■ MAHFUD RIYANTO PENGUSAHAAN PENGGALIAN

a

TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU GUNUNG Dl DAERAH KABUPATEN LAMONGAN


Penal £ > Ayat (1)

Ayat

(2)

- Ayat ini dimakr:ud r.f/.r.r r.LVjnki'.u-’jaktu d j.but lihknn oloh Kepala Dacrnh 'jolarna IvJ (y:. ;’::1:1-n 7 ::v.j. di l.or.luknn untuk dapat dikotahui i!un;.;un eopat, ~ Ayat i n i diriaknud untuk i - i o n o f v ! : < ; > M.nnn-Iron’Ainj'lcinan panyelov/cngan yang d ilak u k a o l e h penûsaha.

Pasal' ,j7 ' Ayat f{l) Ayat ^yat,

Cukup jclan,

(2) (J)

•âsai

- Cukup jolas. rv— A y dt ini dimaksud a/âr pcnr;urjahn tidak tcrlalu ‘‘niqnohan- uang rotrl’nu’ -i. i nj ■> 1 •■ 8. Culcup jolaa,

3asal.

9

Vyat

(1 )

Wat

(2 )

iyat

(5 )

’asal 10

Skripsi

la n a

» , - Culcup jolad, -• Ayat ini diflaknud untuk tnenjamin luncarnya poialc.Tanaan peraturan daerah ito;11 'Jatiun V)l7 j dengan jula;i "diteraplcan .tindakan yuridis. - Cukup jolas.,♦ Cukup jelas,

.

b



tinokat cubeknu

"

»

xePAJLA Surabaya,

,Juli

6

1977'

Nomor

s Hk.023.14/1035/77.

Kepada

Si fat

» *«

Yth* Sdr. Bupati/Walikotawadya

Lamp iron $ *~

Kepala Daerah Tingkat. II

Perihal

: Peratunui Daor&h Kaimpatcn/ '

dioeluruh

Kolai.ia.lyo Datirah Tingkat II

jawa ' pimuti

tentang ijin pcn/jumpulan ba N

tu^'batuan don panir.

Bc;rliubun^ beberapo D’ aorah Tingkat II telah mengajukan Pera^turan Daorah tiiirtan,'; ijin pongtimpulnn batu-butuan dan pasir untul: mcndiipatkan penôsnlian, maka dengiin ini ditegaskan kepada Saudara ,

1

hal~hnl ooliagai borikut :

.

1* J(c.wenanp;an memborijran ijin pcnctfalian batu-batuan

m

•

K

dan

(bahan~bahan galian .Golongan C) adalah msrupakan

pasir

kowonangon

Oubornui1 Kupala Daoiah Tingkat I, bordasa^kan pasal 6 tfndang Honor 37

'

Undan£>*

tahun i960 junoto pa3al*4 oyat (2)Undane~

Undang Nomor 11 tnhun 19&7 juncto paaal 5 ayat (2) don (3) P©~ raturan Pomorintah Nomor 32 tahun 1969j yang polakeonaannya di Jawa Timur didasarkon pada Dolfotoffonvorordoning Provinoie Qorat Java talvun 1934}

“ '

•

i

.

*

*

•

,

^2#/'Pomorintah Propinui Daerah Tingkat 1 Jawa Timur bormakuud

\u \-

tui: Mcnyornhktin/peliriipahkan uruaan torsobut kepada Pemerintah Daoruh Tingkat 11, oohingga pcngawauan dari Daerah Tingkat diharapkan akan lobih mudah;

II

•

3« Penyorahan urucjan/wcwenong oobagaimonu dimakoud pada

angka

Z

\

(tt.iyljn.d wK().|i

I’ovivlurivi lluuruh Proi>inni

DuonJi

Tingkat I Jawa Timur, yang pada saat ini masih -'dalorn .prooco •ponrtjuatan/pcnyolorcaian.

,

BorhuLung dengan hal toroebut diatas, maka Poraturan DaoSkripsi

MAHFUD RIYANTO

PENGUSAHAAN PENGGALIAN rah TingJcat II yang uuiiah dikirimkan kepada' kami tidak dapat di*TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU GUNUNG Dl DAERAH KABUPATEN LAMONGAN


sahkan sebelum ada penyerahan forrail dari Pemerint&h Daerah Ting.kat 1,5 Pcrfcturan iiaeraii yang“ tel&h dijalankan menyangkut reasalah ini hendkknya dihen tikan.--

■ '

‘

Domiki im u n tu k m«in(iailik iu i maklu/n don p o r h a t l a i x n y a *

Jfi:PAU DAKimi T.TN0KAT I JA\U TIMl/l

A.n.

PJ, WaAi t Oubormtr K^pajla Daorah

t;

..JU-flOKOItMIO

iM M : J. .‘Mr* Montcrl

V { ! | ,

>i r ,

i'Un\nri di J/ik/irta.

Mf:r>*',(.•rf. Pin'l/V/ib uncart

jfnit'W -Jift '11 ‘*.''(knrt3* i.

iiir.

P-nniviint.il Girtiornur d iaelu ru h J a -

Vtt TUnu'.

.

•itir» JruijH»lcV.iir Wi'iay;ili/i>ni*r fth P rop in ♦

♦j 1 Dacr/ih Tiru-kf-t. T .fa ‘••a Tijn'u*, K^jiaJ.a Dirok to rn i; /'<:}•<>/•cl bun Uisu/n

KrniUir wti'.firrtMV Kejnlfl wfj.ni'kat. J Jana t'lJ.v.!'.

•■vv, ’•‘••ii..

.

Pimpinan DPitD Iwi!^laU^n/KottiiiiBvlya

Maerah 'riiijrjrat 11 diurl,.imh .Jn’-'a ,

Skripsi

Tlr.r.ir*

‘


PENGUSAHAAN PENGGALIAN. TANAH PEGUNUNGAN SEBAGAI UPAYA EKSPLOITASI BATU GUNUNG Dl DAERAH KABUPATEN LAM ONGAN

Recommend Documents