PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ALTER ABADI Tbk. Direksi PT Alter Abadi Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut: Hari/Tanggal
:
Selasa, 21 Maret 2017
Waktu
:
10.00 - selesai
Tempat
:
Asean Tower Lantai 9 Jl. Kiai Haji Samanhudi nomor 10, Jakarta Pusat 10710
I.
Sehubungan dengan Rapat, PT Hakimperkasa Interniaga, selaku pemegang sebesar 52,53% saham dalam Perseroan (“Pemegang Saham Mayoritas”), telah melakukan keterbukaan sebagai berikut: a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2017; b. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, dalam surat kabar Harian Pelita, yang terbit pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017; c. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar Harian Pelita, yang terbit pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017; dan d. Mengunggah iklan pengumuman dan iklan panggilan pada situs web Perseroan: “www.alterabadi.co.id”.
II. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, dimulai pada pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, bertempat di Gedung Asean Tower Lantai 9, Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 10, Kota Jakarta Pusat 10710, Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa
Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, termasuk peningkatan modal dasar Perseroan; 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kedudukan Perseroan dari Jalan Roa Malaka Utara nomor 5-6, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pindah ke Gedung Asean Tower Lantai 5, Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat; 3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belaku sejak ditutupnya Rapat dan yang berlaku sejak berlakunya penyesuaian Anggaran Dasar tersebut di atas. III. Rapat dipimpin oleh PT Hakimperkasa Interniaga, selaku Pemegang Saham Mayoritas, yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. IV. Jumlah kuorum kehadiran Rapat sebanyak 330.263.500 saham atau 82,93%. V. Sebelum pengambilan keputusan Rapat: 1. petugas Rapat telah membacakan Tata Tertib Rapat; dan 2. pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. VI. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: 1. mata acara pertama dan kedua Rapat, “nihil”; dan 2. mata acara ketiga Rapat, “nihil”. VII. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: 1. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju: untuk mata acara pertama dan kedua Rapat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk mata acara ketiga Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat; dan 2. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan untuk memilih:
Suara Abstain (Blanko); atau
Suara Tidak Setuju,
sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan Rapat yang diajukan. VIII.
Hasil pemungutan suara:
1. Mata acara pertama dan kedua Rapat:
Abstain (Blanko), “nihil”;
Tidak Setuju, “nihil”; dan
Setuju, 330.263.500 suara atau 100%; Dengan musyawarah untuk mufakat atau 330.263.500 suara atau 100%, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama dan kedua Rapat.
2. Mata acara ketiga Rapat:
Abstain (Blanko), “nihil”;
Tidak Setuju, “nihil”; dan
Setuju, 330.263.500 suara atau 100%; Dengan musyawarah untuk mufakat atau 330.263.500 suara atau 100%, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga Rapat.
IX. Keputusan Rapat: Mata acara Pertama dan Kedua Rapat 1. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, termasuk di dalamnya: (i) Mengubah kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Barat menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat; (ii) Mengubah alamat Perseroan yang semula beralamat di: Jalan Roa Malaka Utara nomor 56, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menjadi beralamat di Gedung Asean Tower Lantai 5, Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat; (iii) Mengubah susunan redaksional kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan (iv) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp780.000.000.000,00
(tujuh
ratus
delapan
puluh
miliar
Rupiah),
terbagi
atas
1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah), yaitu dengan: a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar yang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; dan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Yang Baru, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam rancangan penyesuaian dan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan; b. Melakukan perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 4 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6; Pasal 5 sampai dengan Pasal 86 Anggaran Dasar Yang Baru, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam rancangan penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruhnya atau sebagiansebagian dari keputusan Rapat ini dalam satu akta otentik atau lebih akta otentik dan mengakses Sistem Administrasi
Badan Hukum atau dikenal juga dengan nama Ditjen AHU
Online (Sisminbakum): a. Mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar yang tertentu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf a dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; b. Menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan c. Menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
AsasiManusia
Republik
Indonesia
untuk
memperoleh
surat
penerimaan
pemberitahuan data Perseroan (SPP-PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mata acara ketiga Rapat. 1. Menyetujui pengangkatan Jon Fieris selaku Presiden Direktur, Rachman Hakim selaku Direktur, Andry Hakim selaku Direktur, Jefry Hakim selaku Presiden Komisaris, Marcellius Rusli Effendi selaku Komisaris, dan Leny Hakim selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu nomenklatur nama jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang tertera dalam Anggaran Dasar Yang Lama, yang masih berlaku sebelum tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Anggaran Dasar Yang Baru. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Presiden Direktur
:
Jon Fieris
Direktur
:
Rachman Hakim
Direktur
:
Andry Hakim
Presiden Komisaris
:
Jefry Hakim
Komisaris
:
Leny Hakim
Komisaris
:
Marcellius Rusli Effendi
dengan masa jabatan yang akan berakhir sebelum tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Anggaran Dasar Yang Baru. 2. Menyetujui
pengangkatan Jon Fieris selaku Presiden Direktur/Independen Rachman Hakim
selaku Direktur, Andry Hakim selaku Direktur, Jefry Hakim selaku Presiden Komisaris, Leny Hakim selaku Komisaris, dan Marcellius Rusli Effendi selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Anggaran Dasar Yang Baru, yaitu nomenklatur nama jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang tertera dalam Anggaran Dasar Yang Baru. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Presiden Direktur/Independen
: Jon Fieris
Direktur
: Rachman Hakim
Direktur
: Andry Hakim
Presiden Komisaris
: Jefry Hakim
Komisaris
: Leny Hakim
Komisaris Independen
: Marcellius Rusli Effendi,
dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga) ditutup, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruhnya atau sebagian-sebagian dari keputusan Rapat ini dalam satu akta otentik atau lebih akta otentik; mengakses Sisminbakum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 94 ayat (7), dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jakarta, 23 Maret 2017 Direksi PT ALTER ABADI Tbk.
