Pengoperasian Sistem Pesawat Tanpa Awak di Wilayah Ruang Udara Indonesia
Tujuan PM 90 Tahun 2015 • Peningkatan keselamatan penerbangan terkait pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang di layani di Indonesia.
Regulasi Keselamatan Penerbangan • • • • • • • • •
PKPS/CASR Part 91 General Operating & Flight Rules PKPS/CASR Part 139 Aerodrome PKPS/CASR Part 170 Air Traffic Rules PKPS/CASR Part 171 Aeronautical Telecommunication Service Provider PKPS/CASR Part 172 Air Traffic Service Provider PKPS/CASR Part 173 Instrument Flight Procedure Design PKPS/CASR Part 175 Aeronautical Information Services SKEP 110/VI/2000 Juklak Pembuatan KKOP Advisory Circulars, Staff Instructions serta Informasi NOTAM terkait penggunaan ruang udara
Semua regulasi ini di audit oleh ICAO (organisasi penerbangan sipil internasional)
Pesawat Tanpa Awak • Penamaan: – Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – Drone – Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)
• Penggunaan, antara lain: – – – – – –
Ilmu pengetahuan (scientific), survey pemetaan Pertanian Jurnalistik Hobby (Foto Udara, video) Militer
• Pengguna Sistem Pesawat Tanpa Awak: – – – –
Seseorang Sekelompok orang Organisasi Swasta Instansi Pemerintah
Incident & Serious Incident Report Penggunaan ruang udara diatur guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan (contoh: TNI dan LAPAN menginformasikan kegiatannya yang menggunakan ruang udara) • • • • •
2013, UAV menabrak jembatan Sydney 2014, Drone mengenai atlit Triatlon di Australia 2014, UAV terbang melintasi Nuclear Power Plant di Prancis 2015, UAV jatuh di pelataran Gedung Putih-AS 2015, Balon mengganggu keselamatan penerbangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. • Layang-layang sering mengganggu penerbangan.
Pembatasan Area Penggunaan UAV • Prohibited Area – 500 m diluar batas lateral
• Restricted Area – 500 m diluar batas lateral
• Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) • Controlled Airspace – Take-off dan Landing, Circling Area, Jalur Penerbangan
• Uncontrolled Airspace – Dibatasi hingga ketinggian 500 ft (150 m)
Peta Ruang Udara Yang Dilayani Termasuk Prohibited & Restricted Area
Gambar Spot Pulau Jawa Peta Ruang Udara Yang Di Layani
ATS Airspace Within Jakarta FIR
ATS Airspace Within Ujung Pandang FIR
Skema Ruang Udara
AREA KKOP
Pemberian Ijin Khusus UAV • Hanya untuk kepentingan pemerintah/tertentu: – – – – –
patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei dan pemetaan.
• Untuk kepentingan pemotretan pemfilman dan pemetaan perlu ijin dari institusi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. • Persyaratan yang harus dilengkapi, antara lain: – – – – –
spesifikasi teknis airborne system; spesifikasi teknis ground system; maksud dan tujuan pengoperasian; rencana pengoperasian (flight plan); prosedur emergency.
• Ijin khusus diberikan oleh Ditjen Perhubungan Udara untuk kepentingan keselamatan penerbangan.
Pengajuan ijin khusus untuk kepentingan pemerintah/tertentu Pengajuan ijin khusus H - 14 hari kerja ke DJU
Pembatalan rencana: operator info ke DJU & Airnav Indonesia
Ijin khusus harus diperoleh sebelum terbang
Perubahan rencana: diajukan H - 7 hari kerja
Ijin khusus keluar, Operator segera berkoordinasi dengan Airnav Indonesia
Batasan sesuai peralatan yang di bawa (pemotretan)
kawasan udara terlarang (prohibited area) 500 meter diluar kawasan kawasan udara terbatas (restricted area)
Batasan sesuai peralatan yang di bawa (pertanian)
500 m
500 m
NO POPULATION AREA
Batasan sesuai peralatan yang di bawa (pengawasan) patroli batas wilayah, patroli wilayah laut, pengamatan cuaca, Pengamatan taman nasional, survei dan pemetaan yang bersifat rutin
menggunakan Individual Flight Plan
UU No. 1 Tahun 2009 Pasal 421 ayat (2)
Pasal 210
Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “kegiatan lain”, antara lain, adalah kegiatan bermain layang-layang, menggembala ternak, menggunakan frekuensi radio, melintasi landasan, dan kegiatan yang menimbulkan asap.
Informasi Tambahan • Pemerintah secara intens melakukan pembahasan rutin mengenai pesawat udara tanpa awak, antara lain: – Kemenhub -> sertifikasi, produk aeronautika, perijinan penggunaan ruang udara, kualifikasi personel, dll. – TNI AU, Kemhan, Polhukam -> Pertahanan & Keamanan Nasional – Kominfo -> Frekuensi radio kontrol pesawat – LAPAN -> Drone untuk penelitian
Terima Kasih
