PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS (JFPH)
Yanti Dyah Harsono
Dinas Kominfo Prov Jatim Surabaya, 22 Desember 2016
Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk
melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan (ps 1)
Tugas Pokok Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan
kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan (ps 4)
TUGAS POKOK PRANATA HUMAS : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi :
- Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan - Pelayanan informasi - Pelaksanaan hubungan kelembagaan - Pelaksanaan hubungan personil - Pengembangan pelayanan infor. dan Kehumasan
1. Perencanaan Pelayanan Informasi dan Kehumasan :
Pejabat Fungsional Pranata Humas sesuai tingkatannya harus mampu membuat rencana kegiatan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa data informasi yang hasilnya akan dijadikan bahan dalam pelaksanaan layanan informasi kepada Lembaga/Masyarakat/Publik
2. Pelayanan Informasi : Pelayanan informasi adalah salah satu tugas Pejabat Fungsional Pranata Humas untuk melakukan Pelayanan Informasi, baik langsung kepada masyarakat maupun kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Masyarakat melalui : Media Cetak dan Elektronik, Media Pertunjukan Rakyat, Pameran dll.
3. Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan : Materi Pelayanan informasi meliputi bidang Politik, Ekonomi, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya, oleh karenanya seorang Pejabat Fungsional Pranata Humas harus secara aktif senantiasa koordinasi dengan Lembaga/Instansi Pemerintah atau Lembaga Masyarakat sebagai sumber informasi, agar pelaksanaan pelayanan informasi dapat disajikan dan disebarkan secara cepat tepat dan akurat
4. Pelaksanaan Hubungan Personil : Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan informasi Pejabat Fungsional Pranata Humas harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan personil atau hubungan sesama manusia dengan baik (human relation), sebagai pendukung dalam pelaksaan tugasnya, untuk penyampaian layanan informasi, melalui tatap muka, ceramah/diskusi dan lain-lain.
5. Pengembangan Pelayanan Informasi dan
Kehumasan
Oleh karenanya Pejabat Fungsional Pranata Humas dituntut untuk peka, tanggap, aktif dan proaktif untuk menyerap setiap perkembangan/ perubahankebijakan pemerintah sebagai sumber informasi dan terus menerus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DALAM JFPH 1.
Pendidikan : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta memperoleh STTPL
2.
Pelayanan Informasi dan Kehumasan a. Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan b. Pelayanan informasi c. Pelaksanaan hubungan kelembagaan d. Pelaksanaan hubungan personil e. Pengembangan Pelayanan informasi dan kehumasan
3.
Pengembangan Profesi : a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan. b. Penterjemahan/penyaduran buku atau bahan-bahan lain di bidang informasi dan kehumasan c. Penyusunan pedoman petunjuk teknis informasi dan kehumasan. d. Pemberian kunsultasi informasi dan kehumasan bersifat konsep.
4.
Penunjang tugas Pranata Humas : a. Pengajar dan atau Pelatih di bidang Pranata Humas b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi c. Keanggotaan dalam organisasi profesi d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Pranata Humas e. Perolehan Piagam Kehormatan f. Perolehan gelas sarjana lainnya
ANGKA KREDIT
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang
pranata humas dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan .
DASAR PENETAPAN ANGKA KREDIT PERKIRAAN BEBAN KERJA SELAMA 1 TAHUN BEBAN KERJA DIKONVERSIKAN DENGAN WAKTU KERJA
PNS YANG DIHITUNG SEBANYAK 1250 JAM/TAHUN ATAU 5000 JAM/4 TAHUN
ANGKA KREDIT DASAR DIPEROLEH DARI JUMLAH AK
YANG HARUS DIKUMPULKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI DIBAGI DENGAN JUMLAH JAM KERJA SELAMA 4 TAHUN (5000)
ANGKA DASAR UNTUK PENETAPAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS
P H AHLI 1.PERTAMA : 50/5000 = 0,010/JAM 2.MUDA : 100/5000 = 0,020/JAM 3.MADYA : 150/5000 = 0,030/JAM
ANGKA DASAR UNTUK PENETAPAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS P H TERAMPIL 1.PELAKSANA PEMULA : 15/5000 = 0,003/JAM 2.PELAKSANA : 20/5000 =0,004/JAM
3.PELAKSANA LANJUTAN : 50/5000 = 0,010/JAM PENYELIA : 100/5000 = 0,020/JAM
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI (S1/D4) NO I
II
UNSUR UTAMA A. Pendidkan B. Pelayanan Informasi dan Kehumasan C. Pengembangan Profesi PENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas
JUMLAH
PROSENTASE
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PERTAMA
PRANATA HUMAS MUDA
PRANATA HUMAS MADYA
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
80%
80
120
160
240
320
440
560
20%
20
30
40
60
80
120
140
100%
100
150
200
300
400
550
700
50
100
150
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PRANATA HUMAS TINGKAT terampil SMA/D1) N O
I
II
UNSUR
UTAMA A. Pendidkan B. Pelayanan Informasi dan Kehumasan C. Pengembangan Profesi PENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas
JUMLAH
PROSEN TASE
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PELAKSANA PEMULA
80%
20%
100%
PELAKSANA
PELAKSANA LANJUTAN
PENYELIA
II/a
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
25
37
53
69
85
125
165
245
-
3
7
11
15
25
35
55
25
40
60
80
100
150
200
300
100
180
150
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PRANATA HUMAS TINGKAT terampil SMA/D1) N O I
II
UNSUR UTAMA A. Pendidkan B. Pelayanan Informasi dan Kehumasan C. Pengembangan Profesi PENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas
JUMLAH
PROSEN TASE
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PELAKSANA
80%
20%
100%
PELAKSANA LANJUTAN
PENYELIA
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
40
40
40
40
40
40
40
16
32
48
88
128
208
-
4
8
12
22
32
52
40
60
80
100
150
200
300
20
50
100
RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
I. PRANATA HUMAS PERTAMA TINGKAT TERAMPIL No .
Butir kegiatan
1.
Mengolah data untuk perencanaan pel Informasi
Laporan
0.020
2.
Menyusun rencana kerja pel. Informasi
TOR
0,020
3.
Menyusun rencana kerja hubungan eksternal
TOR
0,020
4.
Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi dan kehumasan
Laporan
0,004
5
Membuat Laporan kegiatan Pelayanan Informasi dan Laporan kehumasan (Program, Rutin , Berkala )
0,020
6.
Menyusun materi layanan informasi untuk media cetak/elektronik
Naskah
0,040
7.
Memantau konten media on line
Laporan
0,010
Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 2 orang : 60 % penulis utama dan 40 %
penulis pembantu 3 orang : 50 % penulis utama dan 25 % penulis pembantu 4 orang : 40 % penulis utama dan 20 % penulis pembantu
PH YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA DIPERBOLEHKAN DENGAN KETENTUAN : 1.
Mendapatkan surat tugas dari pimpinan unit kerjanya.
2.
Hanya satu tingkat dibawahnya dan satu tingkat diatasnya.
3.
Satu tingkat dibawahnya dinilai penuh (100 % )
4.
Satu tingkat diatasnya dinilai 80 %
Jumlah Angka Kredit Kumulatif Setiap Prahum wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai
(SKP ) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pranata Humas yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya . Paling sedikit 80 % angka kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk unsur pendidikan ; Paling banyak 20 % angka kredit berasal dari unsur penunjang
Kenaikan jabatan Pranata
Humas dimungkinkan 1 tahun sekali dan kenaikan pangkat dimungkinkan 2 tahun sekali, apabila terdapat unsur pendidikan dan pengembangan profesi terutama penulisan karya tulis ilmiah
Pranata Humas Madya yang akan
naik pangkat menjadi Pembina Tk.I – III/b dan Pembina Utama Muda – III/c, angka kredit kumulatif yang diisyaratkan sekurang-kurangnya 12 angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi
PH yang memperoleh AK untuk
kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 20% dr jml AK yg dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan tugas pokok
Apabila kelebihan AK memenuhi jml AK untuk
kenaikan jabatan 2 tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, PH tsb dapat diangkat dlm jenjang jabatan sesuai dgn jml AK yang dimiliki apabila tlh 1 tahun dlm jabatan, dan setiap kali KP setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% dari jml AK untuk KP setingkat lebih tinggi yg berasal dari kegiatan tugas pokok.
PH Penyelia golongan III/d setiap tahun
wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 AK dri keg. tugas pokok
PH Madya golongan IV/c setiap tahun wajib
mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 AK dr keg. tugas pokok
Pranata Humas Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pranata Humas Kategori Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65 % angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1/DIV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
Program Unit Kerja : Diseminasi Informasi Tujuan : Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit Flu Burung. Sasaran : 1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya. 2. Meningkatnya jumlah penduduk yang memperoleh pemahaman tentang flu burung
Tujuan Pranata Humas : Mengumpulkan Angka Kredit.
Langkah-langkah yang harus dilakukan PH : Menginventarisir butir-butir kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut : 1. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengkaji data & informasi baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Terdapat empat butir kegiatan yang bisa dilakukan oleh PH Pelaksana Pemula 0,005, PH. Pelaksana 0,008, PH Pelaksana Lanjutan 0,010 dan PH Penyelia 0,060. Apabila dirasakan cukup maka langkah selanjutnya; (dlm rangka perencanaan)
2. Menyusun rencana kerja dalam bentuk kerangka acuan yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, keluaran, metoda, jadwal pelaksanaan dan pembiayaan. Butir ini dilakukan oleh PH semua jenjang. Jadi bisa dilakukan oleh PH Pelaksana Pemula 0,006, PH. Pelaksana 0,010, PH Pelaksana Lanjutan 0,020 dan PH Penyelia 0,060. Serta PH Pertama 0,020 dan PH Madya 0,080, tergantung pimpinan, rencana kerja siapa yang akan di pakai.
3.
4. 5. 6. 7.
8. 9.
Melakukan survei lokasi atau tempat penyelenggaraan kegiatan oleh PH Pelaksana 0,08. Merancang lay-out ruang penyelenggaraan kegiatan, oleh PH Pelaksana 0,08. Memantau penempatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan, oleh PH Pelaksana Pemula 0,05 Melayani informasi stasioner, oleh PH Pelaksana Pemula 0,02 Menyusun buku taklimat untuk kegiatan sosialisasi, oleh PH Pelaksana Lanjutan 0,015. Melaksanakan tugas menjadi MC, oleh PH Pelaksana 0,08, PH Pelaksana Lanjutan 0,02, dan PH Penyelia 0,04. Membuat press release, oleh PH Pelaksana Lanjutan 0,025.
10. Membuat membuat transkrip diagog, wawancara, ceramah, briefing oleh PH Pelaksana Lanjutan 0,022 11. Menjadi moderator, oleh PH Pelaksana Lanjutan 0,02. PH Penyelia 0,04 12. Menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi, oleh PH Pelaksana Lanjutan 0,03 dan PH Penyelia 0,06. 13. Membuat rencana peliputan kegiatan pelayanan informasi, oleh PH Pelaksana Lanjutan 0,02. 14. Melakukan wawancara, oleh PH Penyelia. 0,030 15. Menulis naskah untuk penerbitan kehumasan, oleh PH Penyelia. 0,090
16. Menulis latar fakta yang melatarbelakangi isu atau masalah yang disampaikan dalam acara sosialisasi oleh PH. Pertama 0,020 17. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan berupa ceramah dan diskusi tentang Bahaya Flu Burung. Dalam tahap ini pranata humas masih mendapat poin yaitu melakukan pemantauan jalannya kegiatan. PH Pelaksana Lanjutan 0,020 PH Pertama 0,020 18 Melakukan evaluasi yaitu memberikan penilaian terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan kehumasan. Proses evaluasi dalam kegiatan Pranata Humas sudah termasuk dalam proses pengumpulan data. Dalam tahap ini dilakukan oleh Lokal : PH Pertama 0,010 Nasional : PH Muda 0,030, Internasional : PH Madya 0,020
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit/Tim Penilai Sekretaris daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang
ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan bagi pranata Humas.(Tim Penilai Provinsi Sekda kab/kota ( Tim Penilai Kabupaten/Kota ) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Informasi dan Kehumasan, unsur kepegawaian , dan Pranata Humas
Susunan Keanggotaan Tim Penilai , sbb
:
a. Seorang Ketua merangkap anggota b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota c. Seorang Sekretaris merangkap anggota ; d. 4 orang anggota o Sekretaris , berasal dari unsur kepegawaian (Sekretaris Dinas / Kabag Kepegawaian ) o Anggota : 2 orang anggota Prahum dan dari unsur kesekretariatan
Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai :
a. Menduduki jabatan /pangkat paling rendah sama dengan jabatan /pangkat Pranata Humas yang dinilai b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Humas ; c. Dapat aktif melakukan penilaian o Apabila jumlah anggota Tim Penilai , tidak dapat
dipenuhi dari prahum , maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Humas .
