INTEGRITAS ? Menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai arti : mutu, sifat, atau k d keadaan yg menunjukkan j kk kesatuan k t yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan;; kejujuran j j sehingga Orang yang memiliki Integritas adalah orang yang bertindak sesuai dengan nilai nilai--nilai & prinsip yang pegangnya.. pegangnya
POTENSI TERJADINYA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
Pengertian pengadaan d ada 3 lho YANG UMUM SATU
SATU
SUMBER DANA
DUA DUA
TIGA
PENYEDIA
PENGADAAN
PENGADAAN PEMBORONGAN JASA KONSULTANSI
Tata cara & pelaksanaan pengadaan Pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
cara Pelaksanaan e a sa aa Pengadaan Pemerintah
Barang/Konstruksi/lainnya B /K t k i/l i : Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan Langsung g g Penunjukan Langsung
Jasa K J Konsultansi lt i: Seleksi Umum Seleksi Terbatas Seleksi Langsung g g Penunjukan Langsung
Pengadaan g dengan g swakelola Swakelola oleh Pengguna Barang/Jasa. S k l l oleh Swakelola l h Instansi I t i Pemerintah P i t h Lain. L i Swakelola oleh Kelompok Masyarakat/LSM Penerima Hibah
Siklus Pengadaan Tahapan dan proses Pemeliharaan dan Pemanfaat an
Penyerahan Pekerjaan (handover
Perencanaan Planning
PROSES PENGADAAN BARANG / JASA
Pemograman Programming
Penganggaran Budgeting
Pelaksanaan Kontrak & pembayaran b Pemilihan Penyedia
Pemberian suap suap, penggelapan
Pemalsuan, Pemerasan Sumber sumber Sumber-sumber Potensial Korupsi o ups Dlm Pengadaan Brg / Jasa
Penyalahgunaan y g Jbtn/Wewenangg Pertent Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri Pilih Kasih (Favoritisme) Komisi, Nepotisme, Kontribusi /S mbangan Ilegal /Sumbangan
Kasus y yang g ditemui dalam Pengadaan g Barang dan Jasa KASUS 1 KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
KASUS 2 KUALITAS BARANG YANG TIDAK SESUAI PERMINTAAN (misal : belanja modal)
KASUS 3 VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGAN RKS (KHUSUSNYA BELANJA BARANG)
KASUS 4 PENYEDIA JASA MENSUBKONTRAKKAN PEKERJAAN
KASUS 5 PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN (MARK UP)
KASUS 6 USER PINJAM BENDERA (RKS, PELAKSANAAN DIKERJAKAN SENDIRI
KASUS 7 REKAYASA USER DENGAN PENYEDIA BARANG
KASUS 8 PEMERIKSAAN KADALUARSA
KASUS 9 PELAKSANAAN KEGIATAN (terkait (te a t konsumsi o su s pese peserta ta da dan pa panitia) t a)
KASUS 10 INTEGRITAS PANITIA PEMERIKSA LEMAH
KASUS 11 PANITIA MENYERAHKAN PEMBUATAN HPS KEPADA PENYEDIA JASA
KASUS 12 PANITIA TIDAK INDEPENDEN
PELAKU PENYIMPANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6 6. 7.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan; Panitia Penerima/Pemeriksa Barang; Bendahara; Penyedia Barang/Jasa; Barang/Jasa; P j b t Atasan Pejabat At Pelaksana P l k P Pengadaan; d Anggota Dewan.
Pelaku penyimpangan biasanya dilakukan secara jama,ah (bersama sama). (bersama-sama)
Penyebab terjadinya Kasus Penyelahgunaan wewenangn oleh ULP dan/atau Pejabat yang b berwenang lainnya 15%
Pelanggaran Berdasarkan l d k Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Lainnya 4%
Rekayasa yang mengakibatkan persaingan tidak sehat 9% Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur 72% Sumber: Data LKPP Tahun 2012
Data Kementerian Dalam Negeri sejak 2004 hingga Februari 2013, para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi gubernur 21 orang
Wakil gubenur 7 orang
wakil bupati 46 orang Bupati 156 Orang O
Sumber: Trik news.com
Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 20042004-2014 (per 30 April 2014) sumber : http://acch.kpk.go.id/ Jabatan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
Anggota DPR dan DPRD
0
0
0
2
7
8
27
5
16
8
0
73
Kepala Lembaga/Kementerian
0
1
1
0
1
1
2
0
1
4
4
15
Duta Besar
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
4
Komisioner
0
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
7
Gubernur
1
0
2
0
2
2
1
0
0
2
0
10
Walikota/Bupati W lik /B id dan Wakil
0
0
3
7
5
5
4
4
4
3
1
36
Eselon I / II / III
2
9
15
10
22
14
12
15
8
7
1
115
Hakim
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
2
10
Swasta
1
4
5
3
12
11
8
10
16
24
2
96
Lainnya
0
6
1
2
4
4
9
3
3
8
1
41
Jumlah Keseluruhan
4
23
29
27
55
45
65
39
50
59
11
407
P Penyalahgunaan l h Wewenang W 1. Tidak menjawab sanggahan/sanggahan banding sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 2. Menjawab dengan sanggahan/sanggahan banding dengan asal--asalan asal 3. Meminta biaya pendaftaran 4. Meminta biaya penggantian dokumen 5. Membatalkan pelelangan tanpa alasan yang jelas 6. Menetapkan besar jaminan tidak sesuai ketentuan 7. Membatasi jenis jaminan dalam proses pengadaan 8. Berlaku tidak adil dan tidak transparan 9. Menggunakan metode Penunjukan Langsung untuk meloloskan penyedia tertentu sebagai pemenang 10. PA/KPA melakukan tekanan kepada ULP
Penyimpangan Prosedur 1. Pelanggaran Pasal 79 ayat 2 mengenai tindakan Post Bidding yang dilakukan oleh ULP dan/atau Penyedia 2 Kesalahan 2. K l h Panitia P iti dalam d l menetapkan t k sistem i t P Pengadaan d 3. Kesalahan Panitia dalam melakukan proses evaluasi: evaluasi: a. tidak melakukan klarifikasi klarifikasi;; b. tidak melakukan pemeriksaan atas persaingan usaha tidak sehat sehat;; c. menggugurkan dengan alasan yang tidak substantif; substantif; d. tidak melakukan koreksi aritmatik aritmatik;; e. tidak sesuai dengan kriteria evaluasi evaluasi.. 4. Kesalahan dalam mengumumkan penetapan pemenang 5 PA/KPA belum mengumumkan RUP 5. 6. PPK dan Pokja ULP tidak bersertifikat 7. Adanya persyaratan surat dukungan keuangan bank pada pengadaan barang 8. Tidak membuat Addendum Dokumen Pelelangan dalam hal terdapat perubahan dokumen lelang 9. Jaminan penawaran yang disampaikan jangka waktunya tidak sesuai dengan dokumen pengadaan 10. Meminta dokumen pendukung p g Daftar Isian Kualifikasi p pada pelelangan dengan Pasca Kualifikasi
R k Rekayasa Tertentu T t t 1. Spesifikasi mengarah pada Merk tertentu 2. Menambah persyaratan diluar yang ditentukan dalam Perpres p 54 Tahun 2010 dan p perubahannya y 3. Jangka waktu pemasukan penawaran tidak realistis 4. Menghalangi peserta untuk mendaftar 5. Kriteria evaluasi yang tidak rinci 6. Merekayasa bandwith agar hanya penyedia tertentu yang dapat memasukan penawaran 7. Merubah spek saat proses pelelangan berjalan 8. Persyaratan keanggotaan asosiasi tertentu 9. Persyaratan dukungan 10.Perubahan 10. Perubahan jadwal tanpa alasan yang jelas jelas..
Bentuk Potensi Penyimpangan yang berkaitan dengan tugas PPK dan ULP I.
PERENCANAAN PENGADAAN: 1. Pengadaan e gadaa yang ya g mengadamengada e gada-ada (proyek (p oye pesanan, pesa a , tanpa a pa evaluasi, kebutuhan dari proses pengangaran sebelumnya--berkaitan dengan sistem pengangaran). sebelumnya 2. Penggelembungan angg(biaya, volume, bahan & kualitas-berkaitan dengan sistem penggangaran). 3 Jadwal Pengadaan yang tidak realistis (rekanan yang 3. telah tahu lebih dahulu yang dapat siap mengikuti tender). ) 4. Pengadaan yang mengarah pada produk/spek tertentu (menutup peluang perus/pengusaha lain, mengarah pada d PL/rencana PL/ pengadaan d diarahkan di hk /rekayasa / k pemaketan untuk KKN.
II. PANITIA LELANG :
1 Problem 1. P bl Transparansi T i (panitia ( iti tidak tid k dapat d t menjamin j i kesamaan k dalam memperoleh informasi bagi semua peserta tender. 2.Panitia 2. Panitia tidak berlaku adil; & profesional dalam semua tahapan pengadaan/panitia yang memihak/tidak independent. 3.Problem 3. Problem integritas (pernah terlibat kasus KKN, memiliki latar b l k belakang yang mendorong d kedekatan k d k t dengan d rekanan). k )
III PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN : III. 1. 2. 3. 4 4. 5.
Proses p prakualifikasi tidak dilakukan / hanya y dilakukan satu kali untuk beberapa proyek pengadaan. Meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat administrasi & tekhnis (kelas / grade perusahaan , kecukupan modal & cakupan pekerja). pekerja) Meloloskan perus memenuhi syarat tapi pernah memiliki cacat dalam kinerja pengerjaan proyek. Meloloskan lebih dari satu perus yang dimiliki oleh satu pengusaha (perus banyak nama satu alamat dan pemilik). Meloloskan rekanan yang menggunakan dokumen palsu/tidak mendapatkan legalisasi dari instansi terkait (panitia tidak melakukan pengecekan laporan).
IV PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG : IV.
1. Rekayasa kriteria evaluasi. 2 Dokumen lelang yang non standar 2. 3. Spesifikasi mengarah pada barang/jasa tertentu (lingkup pekerja & spesifikasi barang - diikuti oleh kriteria ev yang juga tidak rasional/menutup kemungkinan bagi semua rekanan untuk memenuhinya, misalnya : rekomendasi dari distributor utama di luar negeri yang hanya mungkin diberikan pada satu perusahaan di dalam negeri). 4. Dokumen yang tidak lengkap dapat menyediakan peluang korupsi (lingkup pekerjaan, mutu, jumlah ukuran/volume, dll).
V PENGUMUMAN PELELANGAN : V.
1. Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat (dilihat dari waktu wajar yang diperlukan untuk memenuhi prasyarat lelang). 2. Diumumkan lewat media yang tidak terkenal (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada). 3 Isi pengumuman lelang 3. l l tidak d k lengkap l k
VI PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG : VI.
Ada perbedaan informasi dokumen lelang yang diberikan kepada masing--masing peserta tender (hal ini pernah dilaporkan oleh salah masing satu peserta tender kotak suara, KPU).
VII. PENENTUAN HPS : 1. Penggelembungan gg g anggaran. gg HPS direkayasa y baik jumlah j unit pekerjaan ataupun volume, penawaran dari rekananpun didekatkan dengan harga yang sudah digelembungkan. 2 Memasukkan elemen pekerja yang proses pekerjaanya sudah 2. selesai (dari sumber anggaran/proyek yang lain). 3. Harga g dasar yang y g tidak standar (mengambil ( g kualifikasi yang y g paling p g tinggi). 4. Keterlibatan calon pemenang dalam penentuan HPS.
VIII. PENJELASAN LELANG :
1. Pre bid meeting terbatas. 2. Rekanan tidak mendapatkan informasi yang lengkap & terbuka (informasi lengkap dilakukan di luar forum penjelasan). Mengakibatkan ketidaksetaraan informasi & dapat mempengaruhi penawaran.
IX.
X.
EVALUASI PENAWARAN :
1. Evaluasi tertutup & tersembunyi 1.Evaluasi 2. Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi 3.Tidak 3. Tidak ada pengecekan lapangan (konfirmasi) untuk syarat teknis ( k dit i perus)) & administratif (akreditasi d i i t tif (kelengkapan (k l k prasyaratt administratif) d i i t tif) /kriteria evaluasi cacat. 4. Tidak ada konfirmasi syarat jaminan penawaran.
PENGUMUMAN CALON PEMENANG : 1. Pengumuman sangat terbatas. 2. Tanggal pengumuman sengaja ditunda. 3 Pengumuman yang tidak informative. 3. informative
XI.
SANGGAHAN PESERTA LELANG:
1. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi. 2. Substansi sanggahan yang tidak ditanggapi. 3. Sanggahan performa untuk menghidari tuduhan tender diatur.
XII. PENUNJUKAN PEMENANG LELANG :
1 Penundaan surat penunjukan (harus didapatkan dengan menyuap). 1. menyuap) 2. Penunjukan dipercepat sebelum masa sanggah berakhir.
XIII. PENANDATANGAN KONTRAK:
Penundaan kontrak (harus didapatkan dengan menyuap).
XIV. PENYEDIAAN BARANG/JASA KEPADA USER : 1 Kriteria penerimaan barang biasa. 1. biasa 2. Volume barag yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang. g 3. Jaminan pasca jual palsu. 4. Tidak sesuai spek & kualifikasi teknis. 5 Adanya contract change order di tengah pengerjaan 5. pengerjaan. Memungkinkan terjadinya perubahan spek & kualifikasi pekerjaan.
SANKSI / HUKUMAN Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa,maka: a. a Dikenakan sanksi administrasi; b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; c. Dilaporkan Dil k untuk t k diproses di secara pidana. id
SUMBER HUKUM
Menurut UndangUndang-Undang No No. 31 tahun 1999 jo UndangUndang-Undang No. 20 tahun 2001 1. 2. 3 3.
UU No. 28 Th. 1999 ttg Penyelenggaraan N Negara yg B Bersih ih & Bebas B b KKN. KKN UU No. 11 Th. 1980 ttg. Tindak Pidana Suap. UU N No. 1 Th Th. 1946 tt ttg P Peraturan t H Hukum k Pidana.
1 1. 2. 3. 4. 5.
Pidana Pid maksimal k i l & minimal i i l Pidana badan hukuman mati Pidana denda minimal Rp 50.000.000, 50.000.000,-maksimal Rp 1 Milyar Penyidik : Kejaksaan, Kepolisian, Tim Gabungan g Masyarakat memiliki peran serta aktif dalam membantu upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK)
M ti i k Motivasi korupsi i Ekonomi
Corruption b need by d
KORUPSI Corruption p by greed Legal culture
Merugikan keuangan negara g Ekonomi biaya tinggi Merusak integritas Merusak moral Menggangg u kredibilitas pemerintah p /aparatur neg.
BENTUK KORUPSI
Administrativ e Corruption
Agains g the Rule Corruption
Sudah sesuai dgn perUU/ketentuan yang berlaku, akan tetapi terdapat memperkaya diri dengan memanfaatkan/ cari keuntungan dari situasi yang ada Tender yang sudah diatur pemenangnya Sepenuhnya p y bertentangan g dengan per-UU/ ketentuan yang berlaku : Suap Suap, penyalahgunaan jabatan/ wewenang untuk p y diri/ / orang g lain/ / memperkaya korporasi
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Senantiasa melibatkan lebih dari satu orang orang;; Pada umumnya dilakukan secara rahasia; rahasia; Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik dan tidak selalu dalam bentuk uang uang;; Biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum hukum;; Yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan keputusan-2 itu itu;; Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum masyarakat masyarakat;; Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengchianatan. pengchianatan.
S i l i Korupsi Sosiologi K i, Shed Sh d Husein H i Alatas, Al Alatas,1983 1983
Pengelolaan P l l Keuangan K Negara N / Daerah D h ????? KKN
Menyuap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara g Pasal 5 ayat (1) huruf a Memberi atau menjanjikan sesuatu; kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan d maksud k d supaya b berbuat b t atau t tidak tid k berbuat b b t sesuatu t dalam jabatannya; yang bertentangan dengan kewajibannya kewajibannya.
Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000, 250 000 000 - (dua ratus lima puluh juta rupiah
Pemborong Berbuat Curang Pasal 7 ayat y (1) ( ) huruf a Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan; bangunan; Melakukan p perbuatan curang; curang g; g; Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ; Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang .
Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,100.000.000, 100 000 000 - (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,-- (tiga ratus lima puluh juta rupiah 350.000.000,
Pengawas Membiarkan Kecurangan Pasal 7 ayat y (1) ( ) huruf b Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;; bangunan Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ; Dilakukan Dil k k dengan d sengaja j ; Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a .
Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100 000 000 - (seratus 100.000.000,100.000.000, ( t juta j t rupiah) i h) dan d paling li banyak b k Rp R 350.000.000,-- (tiga ratus lima puluh juta rupiah 350.000.000,
PENGEMBALIAN UANG YANG DIKORUPSI 32 (1) UUTPK Tdk cukup bukti
109 (2) KUHAP hentikan Dik Tdk ckp bukti
32 (2) UUTPK Putus bebas
33 UUTPK Tsk meninggal ketika Dik 34 UUTPK Tsk meninggal ketika Tut
109 (2) KUHAP hentikan Dik demi Hkm 140 (2) a. KUHAP hentikan Tut demi Hkm
Ada kerugian Keu. negara g
Jaksa a sa Pengacar a Negara
Instansi yg dirugikan
Terima Kasih
