PENGERTIAN E-GOVERMENT ,KEMUNCULAN,RUANGLINGKUP DAN MANFAAT E-GOVERMENT Di S U S U N Oleh: Ryan vandemi Yuni salwan Jannati Nurul husna Trisna susianda
BAB I PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas dewasa ini, membuka peluang bagi pengelolaan, penyimpanan, pengaksesan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Aplikasi teknologi ini dalam pemerintahan (e-Gov), akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) melalui meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah meletakkan kebijakan strategis pengembangan e-gov sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003; dan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. Keluarnya Inpres dan Kepmen tersebut merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat berbasis pengetahuan (Knowledge-based Society) sekaligus mendorong agar terdapatkesamaan visi, keserempakan misi dan keterpaduan langkah dari seluruh unsurkelembagaan pemerintah untuk memanfaatkan ICT guna membangun ElectronicGovernment for Good Governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur ICT yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk meningkatkan pelayanan publik; dapat mengembangkan jaringan pelayanan yang meliputi Government to Citizen (G2C); Government to Government (G2G); Government to Business (G2B); dan Government to Employees (G2E) secara efektif dan efisien.
BAB II PEMBAHASAN A.PENGERTIAN E-GOVERMENT E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, eGovernment (selanjutnya disingkat e-Gov) sering dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan berbagai hal: o Walaupun sebagai sebuah konsep e-Gov memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi yang berbeda maka definisi dan ruang lingkup eGov pun menjadi beraneka ragam.
o Spektrum implementasi e-Gov sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi. o Pengertian dan penerapan e-Gov di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, dan kondisi eko Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa. (Indrajit, 2006). Definisi e-Goverment di beberapa negara: 1. Menurut Pemerintah Fedeal A.S.: “E-Government refers to the delivery of government information and services online through the Internet and other digital means.” 2. Menurut Pemerintah New Zealand: “E-Government is a way for government to use the new technology to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes.” 3. Menurut Pemerintah Italy: “E-Government is the use of modern ICT in the modernization of our administration, which comprise the following classes of action: a). Computerization designed to enhance operational efficiency within individual departments and agencies; b). Computerization of services to citizensand firms, often implying integration among the services of different departments and agencies; c). Provision of ICT access to final users of government services and information.” 4. Menurut Pemerintah Malaysia: "E-Government offers a collaborative and integrated environment not just for enhanced internal operations but more significantly for a heightened level of government services through a variety of electronic delivery channels thereby providing convenience to citizens and business." Dari beberapa definisi di atas, setidaknya terdapat tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Gov. Pertama, imlementasi e-Gov merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder). Kedua, implementasi e-Gov melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet). Ketiga, implementasi e-Gov bertujuan memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada public.
B.TUJUAN DAN MANFAAT PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Tujuan pengembangan e-Gov berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003, adalah pertama, untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Gov dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ICT. Pemanfaatan ICT tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Kedua, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu: (1). Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; (2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; (3). Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi
dalam perumusan kebijakan Negara; (4). Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Adapun manfaat dari pengembangan e-Gov adalah: 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas seharihari. 4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. 6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Dengan kata lain, implementasi e-Gov yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu implementasinya di suatu negara tidak dapat ditunda-tunda dan harus pula dilaksanakan secara serius di bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan keunggulan kompetitif secara nasional. C.MANFAAT DAN RUANG LINGKUP E-GOVERNMENT Manfaat Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance; Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Penerapan e-govt secara tepat akan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara dan masyarakat dunia pada umumnya. Ruang Lingkup 1. Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat) Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tipe relasi ini diorientasikan untuk mempermudah dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Contoh : pelayanan pembuatan KTP/paspor melalui internet; Departemen Agama membuka pendaftaran calon haji on-line melalui internet; down load formulir pendaftaran CPNS. 2. Government to Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha) Tipe relasi ini dibangun dengan tujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan perusahaannya. Relasi semacam ini juga bisa mempermudah dan memperluas akses pelaku usaha terhadap informasi-informasi yang diperlukan bagi kepentingan usahanya, misalnya beragam kebijakan publik, prosedur perizinan, dll. Contoh aplikasi : perusahaan wajib pajak dapat menggunakan aplikasi web untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar; lelang on line; pengadaan dan pembelian barang melalui internet (e-procurement), dll. 3. Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah) Tujuannya untuk mempermudah komunikasi antarnegara dalam rangka kepentingan diplomasi.
Memperlancar kerjasama antarnegara dan kerjasama antarentiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dll). Contoh : hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan kedutaan besar negara lain untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang diperlukan oleh WNA yang berada di Indonesia; aplikasi yang menghubungkan kantor pemerintah dengan bank asing; pengembangan sistem basis data intelijen untuk mendeteksi mobilitas pelaku kejahatan/teroris; sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karyakarya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional. 4. Government to Employees (Pemerintah ke Aparatnya) Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di instansi ybs. Contoh : sistem pengembangan karir PNS untuk bahan data kepentingan mutasi, promosi PNS; aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak PNS; sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi PNS yang terintegrasi dengan lembaga kesehatan dan pendidikan. kesimpulan E-Government memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap Global Information Infrastructure (GII) . Namun pada sisi lain, eGov juga memberikan suatu tantangan, diantaranya keamanan informasi, privacy, kesenjangan dalam akses komputer, dan manajemen dan penyediaan pendanaan. Semua hal itu berselang selimpat dengan kombinasi intra dan antar perilaku dalam pemerintahan. Bagaimanapun juga, ditemukan sejumlah perulangan tema yang terkadang dihubungkan dengan hal-hal sebelumnya, minimnya pendekatan ketidaktergantungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah seperti wewenang yurisdiksi, prosedur penanganan informasi yang tepat, membangun dan memelihara infrastruktur, penyediaan layanan, dan hak-hak warga. DAFTAR PUSTAKA Hasibuan, Zainal. ”Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda”, Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3 – No. 1 –April 2007. Hasibuan, Zainal, A. Pengembangan Prototipe Kerangka Aplikasi E-Government, Studi Kasus: Sistem Informi Kependudukan. Paper e-Indonesia Initiatives Forum 2006. Indrajit, Richardus Eko, Electronic Governance: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006. Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kepmen Komunikasi dan Informasi Nomor 57/Kep/M.Kominfo/12/2003, Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. Satriyana, Eddy. Electronic Government. Majalah Triwulanan “Perencanaan Pembangunan” No. 30 Edisi Januari-Maret 2003. The World Bank Group, “A Definition of E-Government”, http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm, [online] 3 April
FASE PERKEMBANGAN E GOVERMENT DI SUSUN OLEH : ENI LIANA RENA RUSMALISA YUWITA MAULIZA JULI DARMAN CUT MIATI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukai metoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. Egovernment dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Electronic Government atau e-goverment seringkali disamakan dengan publikasi website oleh pemerintah. Tidak sedikit pemerintah daerah kini mulai menghadirkan diri secara online dengan harapan bisa berpartisipasi dalam ekonomi global atau sekedar menunjukkan diri bahwa informasi tentang daerah bisa diakses dari seluruh dunia. Definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government. Pendefinisian e-Goverment secara lengkap dan mendetil supaya manfaat e-Government benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak yaitu bahwa penggunaan Information and Communications Technology (ICT) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, memudahkan pelayanan pemerintahan, memberikan akses publik untuk mengetahui informasi, dan membuat pemerintah lebih berguna bagi masyarakat. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Fase Vperkembangan E-Goverment Fase Perkembangan E-Government Terdapat 3 fase perkembangan e-government, yakni : (1) Publish; (2) Interact; dan (3) Transact. FASE PUBLISH à menggunakan TI untuk memperluas akses terhadap informasi publik · Pada fase ini, terjadi komunikasi satu arah di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya agar dapat langsung diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Rekomendasi : · Buat desain situs yang menarik dan mudah di-up date · Fokus pada materi yang dapat mendukung tujuan-tujuan lain, seperti pembangunan ekonomi, antikorupsi, menarik investasi asing, dll. · Gunakan sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin. · Gunakan bahasa yang mudah dipahami. · Contoh : - Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk peraturan perundang-undangan. - Peneliti dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian berbagai lembaga pemerintahan sebagai data sekunder.-Rakyat dapat secara on line mengetahui hasil sementara Pemilu. FASE INTERACT à memperluas partisipasi publik dalam pemerintahan · Pada fase ini, terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak yang berkepentingan. · Ada dua jenis aplikasi yang dapat digunakan :
1. bentuk portal di mana situs memberikan fasilitas search engine untuk mencari data/informasi; 2. pemerintah menyediakan fasilitas untuk berdiskusi, seperti chatting, teleconference, e-mail, newsletter, dll. Rekomendasi : Tunjukan bahwa partisipasi publik sangat diharapkan, dengan menunjukkan hasil keputusan yang diperoleh dari komentar-komentar mereka ü Pecah-pecah isu kebijakan yang kompleks ke dalam unsur-unsur yang mudah dipahami ü Bersikap proaktif Libatkan masyarakat melalui desain yang menarik · Contoh : - Rakyat dapat berdiskusi langsung dengan anggota DPR/DPRD melalui e-mail - Kuliah on line - Pembentukan forum-forum diskusi masyarakat Fase Transact memungkinkan pelayanan publik secara on line · Pada fase ini, terjadi interaksi dua arah yang disertai transaksi (perpindahan uang) dari satu pihak ke pihak lainnya. · Masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan pemerintah atau mitra kerjanya. Rekomendasi : Tentukan kelompok sasaran yang sebagai pengguna jasa transaksi on line ü Susun daftar jaringan yang akan memperoleh manfaat dari situs tersebut Integrasikan e-government dengan reformasi proses dan konsolidasi sebelum di- on line-kan Investasi awal dalam sistem transaksi dapat dikembalikan dalam bentuk penghematan dan peningkatan pendapatan ü Bangun portal yang memadai bagi transaksi Harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan menjamin kerahasiaan pihak yang bertransaksi. Contoh : Permohonan KTP on line - Wajib pajak dapat membayar Pajak Penghasilan melalui internet - Eprocurement dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi proyek pemerintah. 2.2 1.
2.
3.
4.
Pengembangan e-Government Pengembangan e-Government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Manfaat dari sistem e-Government yaitu melibatkan penggunaan ICT untuk : 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para shareholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bernegara. 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di keluarkan pemerintah maupun shareholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. 4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. 6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. BAB III PENUTUP Kesimpulan Penerapan e-Government adalah pada komponen People (orang2 yg terlibat) dan Prosedur Kerja. Komponen satunya yaitu Teknologi Informasi lebih mudah dikelola. Pemahaman yg baik dari level executive sampai pelaksana akan sangat membantu keberhasilan e-Gov. Level executive paham dengan baik mengapa mereka memerlukan e-Gov dan akan mendukung dengan sepenuh hati. Pelaksana akan berusaha melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh2 agar e-Gov yg mereka miliki bisa dimanfaatkan dengan optimal. Untuk itu diperlukan berbagai usaha utk membantu hal-hal tsb. Kegiatan edukasi dan sosialisasi adalah langkah awal yg harus dilakukan agar semua level bisa mempunyai pemahaman yang sama. Mereka harus sadar bahwa penerapan e-Gov tidak hanya adanya Sistem Informasi yang baru tapi juga akan mengadopsi cara kerja baru. Transparansi bakal didapat sehingga beberapa orang akan kuatir kecurangan mereka selama ini akan diketahui dg mudah. Kedisiplinan dalam menggunakan sistem harus terjaga, agar pengguna di bidang/instansi yang lain
bisa memanfaatkan informasi tsb. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara kontinyu shg didapat hasil yg maksimal. Selain itu, pembuatan Master Plan di awal pengembangan adalah hal yg mutlak. Sehingga tidak asal pilih rekanan/vendor dan kemudian tinggal mengikuti apa yg mereka buat. Pemilik sistem harus tahu dengan baik apa keinginannya. Banyak kasus yg terjadi karena Pemerintah hanya asal buat e-Gov utk mengikuti trend saja, dan didikte oleh rekanan/vendor. Sehingga biayanya sudah sangat mahal, hasil tidak didapatkan secara optimal. DAFTAR PUSTAKA Cahyoto, Wisnu. 14 Agustus 2008. Tiga Tahap Inisiatif E-government: Strategi Transformasi Washtenaw County.m http:// wisnucahyoto. blogsome. com/ category/1/, diakses 10 Maret 2010. Ferdian, Angga.2009. Analisis Implementasi E-Government di Kantor Pengolahan Tangerang. Serang: UNTIRTA.
Data (KPDE) Kota
Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: ANDI. http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=966&file=/BAB-VI-fase-vperkembanganeGov.html.
PRAKONDISI PENERAPAN E-GOVERMENT OLEH KELOMPOK III KETUA : MUKHSIN (09c20201054) ANGGOTA : HENDRI YANTO (09c20201077) MERI PUSYADI (09c20201051) SAMSUL BAHRI (09c20201049) DARISWAN. S (09c202010..) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keluarnya Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Egovernment yang berbunyi dalam lampiran I, motivasi kebijakan E-government ,dengan tuntutan perubahan “Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisisentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif”. Dewasa ini, perkembangan teknologi internet baik di pusat maupun didaerah maju dengan pesat. Ini merupakan salah satu tuntutan kemajuan zaman yang menuntut setiap orang mulai dari yang kecil hingga tua harus menguasai teknologi digital ini. Tidak hanya sebatas itu saja, teknologi internet seakan-akansudah dianggap sebagai kebutuhan primer oleh kalangan elit ataupun masyarakat akademis. Dengan mengacu pada kemajuan teknologi tersebut dan dalam rangka meningkatkan keefektivan dan keefisiensian pelayanan public, pemerintah Indonesia tidak hanya melihat dan menikmati saja kemajuan teknologi digital yang hadir, pemerintah Indonesia juga berupaya menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayan public yang dikenal dengan E-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dant elekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. E-government dapat kita golongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Kehadiran E-government di tengah-tengah masyarakat telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi ataupun mendapatkan pelayanan secara online dari pemerintah sendiri. E- government telah memberikan perubahan cara berpikir masyarakat yang awalnya masih tradisional menjadi modern. Kehadiran E-government ini telah membantu masyarakat yang serba sibuk dengan pekerjaannya. Misalnya mereka yang biasanya antri dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah serta butuh waktu yang sangat lama dan bisa dibilang buang-buang waktu, sekarang hanya dengan mengakses komputer, laptop, tablet PC yang tersambung dengan internet, mereka telah mendapatkan pelayanan dari pemerintah sesuai dengan pelayanan apa yang mereka butuhkan. Disisi lain, dengan adanya E-government, pelayan yang didapatkan masyarakat baik kalangan atas, menengah, ataupun menengah kebawah dirasakan sangat adil, karena mereka diperlakukan sama tanpa memilih orang. Namun,tentunnya hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang melek akan teknologi informasi ini. Tidak hanya hal positif yang dapat diberikan dari kehadiran E-government ini. Disaat positif suatu teknologi ada, maka negatif dari teknologi juga akan mengiringinya dari belakang. Untuk diketahui saja, dampak negatif dari teknologi ini tidak kecil, bahkan dapat mengakibatkan kehancuran suatu negara.Dengan mengacu pada Inpres No. 3 tahun 2003 serta beberapa latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka penulis menulis makalah yang berjudul ”Prakondisi Penerapan E-government di Indonesia”. B. Identifikasi Masalah Bertitik-tolak dari latar belakang yang penulis sampaikan diatas, makapenulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1. Penerapan E-government yang dilakukan pemerintah dinilai masih setengah-setengah. 2. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti dengan pemanfaatan E-government
3. Kurangnya SDM yang berkualitas dari aparatur negara itu sendiri dalampengoperasian aplikasi Egovernment 4. Rendahnya animo masyarakat dalam penggunaan E-government karena dianggap sarat akan tindak kriminalitas data. C. Rumusan Masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Bagaimana penerapan E-government di Indonesia? 2. Apa yang menjadi tujuan dan manfaat penerapan E-government? 3. Apa saja kendala atau penghalang yang dialami dalam penerapan E-government? 4. Bagaimana pemecahan masalah yang dialami tersebut? D. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah: 1. Mengetahui pelaksanaan E-government di Indonesia 2. Menjelasakan tujuan dan manfaat penerapan E-government 3. Mencari indikator-indikator permasalahan yang terjadi dalam penerapan E-government 4. Menentukan solusi dari indikator masalah tersebut. E. Manfaat Penulisan 1. Manfaat Teoritis yaitu memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya IlmuAdministrasi Negara. 2. Manfaat Praktis memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah untuk menyelesaikanpermasalahan dalam penerapan E-government. BAB II PEMBAHASAN A. Prakondisi Penerapan E-Goverment di Indonesia Penerapan E-government di Indonesia pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahanberjalan sebelum penerapan E-government , karena untuk menjalankan E-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi darimasing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bias didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungisnya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan system informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. Dalam pengertian system informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah manusia,teknologi,prosedurdan organisasi. Untuk memenuhi konsep sistemi nformasi yang baik maka dari masing-masing unsur tersebut harus memiliki standar yang harus dipatuhi dan dijalankan, sehingga sistem informasi dari satul embaga pemerintah ke lembaga pemerintah lainnya dapat terhubung, dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik kedalam maupun keluar. Kemudian dalam konteks E-government, maka kita akan berbicara mengenai sistem informasi yang berbasiskan komputer, karena untuk mewujudkan E-government tidak ada jalan lain bahwa yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam system informasi dan untuk memperlancar otomatisasi tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat mendukung yaitu komputer. Sistem informasi yang berbasiskan komputer menggunakan komponen-komponen berikut ini: seperti data, prosedur, manusia, software dan hardware. Tetapi sebelum menjalankan sistem informasi yang berbasiskan komputer, sebelumnya yang harus dibenahi adalah sistem informasi yang bukan berbasiskan komputer, karena otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila sistem informasi yang bukan berbasiskan komputernya belum bagus. Dengan demikian tidaklah heran apabila negara yang dapat menjalankan Egovernment hanyalah negara-negaramaju (dalam konteks E-government seutuhnya, bukan semata-mata situsinformasi dari pemerintah). Beberapa pemerintah daerah memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan E-goverment untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-p ocurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan E-gov seperti: Pemprov DKI Jakarta,Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, PemkotYogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. KutaiTimur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang.Sementara itu dari sisi infrastruktur, layanan telepon tetap masih dibawah 8 juta satuan sambungan dan jumlah warung telekomunikasi (Wartel) dan warung Internet (Warnet) yang terus menurun karena tidak sehatnya persaingan bisnis. Telepon seluler menurut data Depkominfo tersebut telah mencapai 24 jutass. Meski kepadatan telepon tetap di beberapa kota besar bisa mencapai 11%-25%, kepadatan telepon di beberapa wilayah yang relatif tertinggal baru mencapai0,2%. Jangkauan pelayanan telekomunikasi dalam bentuk akses telepon baru mencapai 65% desa dari total sekitar 67.800 desa yang ada di seluruh tanah air.Jumlah telepon umum yang tersedia hingga saat ini masih jauh dari target 3% daritotal sambungan seperti ditargetkan dalam penyusunan Program Pembangunan Jangka Panjang II dahulu.S ementara itu jumlah
pelanggan dan pengguna Internet masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Hingga akhir 2004 berbagai data yang dikompilasi Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan jumlah pelanggan Internet masih pada kisaran 1,9 juta, sementara pengguna baru berjumlah 9 juta orang. Rendahnya penetrasi Internet ini jelasbukan suatu kondisi yang baik untuk mengurangi lebarnya kesenjangan digital(digital divide) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dalam berbagai pertemuan Internasional untuk dikurangi.Pada dasarnya, E-goverment dalam menyediakan pelayanan melalui internet yaitu penyediaan berupa informasi: 1. Interaksi satu arah, berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan. 2. Interaksi dua arah berupa pemrosesan / pengumpulan formulir secara online 3. Transaksi yang berarti pelayanan elektronik penuh berupa pengambilankeputusan dan delivery (pembayaran). Menurut Wescott, dari berbagai langkah dan strategi yang dilaksanakanoleh negara-negara tersebut, secara umum tahapan pelaksanaan E-government yang biasanya dipilih adalah : 1. Membangun sistem e-mail dan jaringan 2. Meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses informasi 3. Menciptakan komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat; 4. Memulai pertukaran value antar pemerintah dan masyarakat; dan 5. Menyiapkan portal yang informatif.Membangun sistem e-mail dan jaringanbiasanya dapat dimulai dengan menginstalasi suatu aplikasi untuk mendukungfungsi administrasi dasar seperti sistem penggajian dan data kepegawaian. Meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengaksesinformasi bisa dimulai dengan pengaturan work flow yang meliputi file,image,dokumen dan lain-lain dari satu works station keworkstation lainnyadengan menggunakan managemen bisnis untuk melaksanakan proses pengkajian,otorisasi data entry, data editing, dan mekanisme pendelegasian dan pelaksanaantugas.Sementara itu menciptakan komunikasi dua arah bisa dilaksanakandengan menginformasikan satu atau lebih email address, nomor telepon danfacsimile pada website untuk meningkatkan minat dan kesempatan masyarakatdalam menggunakan pelayanan dan memberikan umpan balik. Pertukaran valueantar pemerintah dan masyarakat memangharus dimulai secepatnya karenatelematika sangat mendukung pelaksanaan pembangunan dan prosesinteraks bisnis secara lebih flexible dan nyaman dimana dimungkinkan terjadinya prosespertukaran value atau tata nilai dan informasi dengan pihak pemerintah.Pertukaran value yang dimaksud bukan hanya tata nilai dan budaya, tapi jugasecara nyata memulai terjadinya transaksi elektronis, seperti transfer dana antarrekening bank melalui ATM dan Internet sebagai bagian proses pelayanan publik.Menyiapkan sebuah portal sebagai ujung tombak pelaksanaan E-gov diperlukan untuk mengintegrasikan informasi dan jenis pelayanan dari berbagaiorganisasi pemerintah sehingga dapat membantu masyarakat dan stake holderlainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Portal ini sebisa mungkinharuslah dapat membimbing segenap lapisan masyarakat untuk memenuhikebutuhan mereka dalam menjelajah dunia informasi baik ditingkat Pusat,Provinsi ataupun Kabupaten / Kota.Portal yang baik biasanya menambahkan link kepada website lainnya dalam menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat,menyediakan box untuk keluhan dan umpan balik, dan tentu saja juga di updatesecara berkala.Beberapa konsep E-gov di berbagai negara telah memasukkantahapan demokrasi digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat sertasistem penghitungan suara dilaksanakan melalui perangkat telematika sepertipemilihan wakil rakyat, pemilihan gubernur dan presiden. Pemanfaatan E-gov untuk demokrasi membutuhkan waktu dan proses sosialisasi yang cukup lama untuk meyakinkan penduduk memberikan suaranya melalui sebuah mesin. B. Tujuan dan Manfaat Penerapan E-government di Indonesia Konsep E-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubunganpemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapatberlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingatdinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknyadan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itud apat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan Egovernment adalah salah satu caranya.Selain itu tujuan penerapan E-government adalah untuk mencapai suatut ata pemerintahan yang baik (good governance). C. Masalah Penerapan E-government Banyak terjadi masalah dalam penerapan E-government ini, baik ituskala kecil hingga skala besar. Kebanyakan dari permasalahan yang terjadisifatnya internal dan eksternal,diantaranya: 1. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi danmempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknumyang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasiini. 2. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kitahadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahalkemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan jugamenjadi bagian dari standar software engineering. 3. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidangyang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal dibidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkunganbisnis / industriKekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari Egovernment Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini seringdimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. 4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasiIndonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah diIndonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan
aliran listrik.Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah jugabelum menyiapkan pendanaan (budget ) untuk keperluan ini. 5. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat aksesinformasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri,pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). DiIndonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dantempat-tempat umum lainnya. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan yang telah penulis utakan diatas dapat penulissimpulkan,bahwa pengaplikasian Egovernment di Indonesia mengalamiperkembangan yang sangat pesat. Buktinya hamper setiap instansi pemerintahataupun swasta telah memiliki produk pelayanan berbasis teknologi. Hal ini telahmembantu masyarakat yang biasanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan suatu pelayanan, sekarang sambil duduk di rumahpun pelayanantetap didapatkan, tentunya dengan adanya kecakapan yang dimiliki individu.Pelaksaanaan Egovernment yang berbasiskan pada teknologi wapdengan pemanfaatan bentuk portal menjadi trend dikalangan pemerintahan.Bahkan adanya wacana penerapan kabupaten syber seperti yang akan diterapkandi Pariaman. Penerapan ini pastinya butuh dana besar serta kecakapan individuagar dapat menjalankannya. B. Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu agar pelaksanaan E-government terlaksana dengan maksimal, diharapkan kepada pemerintah pusatmaupun daerah merekrut pegawai yang benar-benar mempunyai skill dalam halpenguasaan teknologi. Karena SDM yang berkualitas adalah factor utama dalamterlaksanan penerapan Egovernment ini. Disisi lain, pemerintah harus dapat mensosialisasikan E-government kepada masyarakat agar masyarakat mengenal E-government sebagai mediapembantu dalam mendapatkan pelayanan yang sama, adil tanpa diskriminasi sertadengan administrasi yang cukup sedikit. DAFTAR PUSTAKA -
Inpres RI No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasionalpengembangan E-government Edwi Arief Sosiawan. Tantangan dan hambatan dalam implementasi E-government di Indonesia. Jogjakarta: FISIP UPN “Veteran” Wahyudi Kumorotomo. Dalam Seminar Nasional “Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet”. Anonim (2007). Panduan Umum Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional . Jakarta: Depkominfo. Eddy Satria.2006. Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia. ProsidingKonferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung Budi Raharjo. 2005. Pengamanan Sistem E-Government. Anonim. 2008. Pengembangan E-Government di Indonesia. Yogyakarta: UPN“Veteran” Williem Hendrawan. 2009. Perkembangan E-Government di Indonesia. Jakarta:BINUS University Depkominfo, Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi E-Government,Laguboti, Toba, 2005 PKMK. 2009. Kajian Kebijakan e-Government dalam Mendukung Reformasi Birokrasi
PEMBENTUKAN MASYARAKAT INFORMASI DISUSUN OLEH: KELOMPOK : IV ADM NEGARA 1 / 2010 NAMA: HARIS NANDA LUBIS EKKY PRATAMA YURIEVIL YUSNIATI SURLINA CUT AZIZAH RAMAN DHAWIS SANDIKA Pendahuluan Masyarakat Informasi Masyarakat pasti akan senantiasa mengalami perubahan agar dapat bertahan dengan seiringnya perkembangan zaman. Kemajuan sebuah negara dapat diukur dari majunya informasi dan teknologi dari negara tersebut. Namun apakah arti dari informasi itu sendiri? Shannon mengungkapkan definisi informasi adalah sesuatu yang membuat pengetahuan kita berubah, memperkuat atau menemukan hubungan yang ada pada pengetahuan yang kita miliki. Munculnya informasi dalam masyarakat menyebabkan masyarakat harus mengelola informasi. Bagaimana cara anggota masyarakat memperlakukan informasi, menghargai informasi, cara orang mencari informasi, dan bagaiman orang membutuhkan inforamasi memunculkan istilah masyarakat informasi. Dengan keterangan itu maka para pakar menyimpulkan bahwa masyarakat informasi itu adalah suatu masyarakat di mana kualitas hidup, prospek perubahan social, dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini standar hidup, pola kerj, kesenangan, system pendidikan, dan pemasran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Perkembangan Masyarakat Menurut Bell (1973) masyarakat mengalami beberapa tahap hingga akhirnya dapat menjadi masyarakat informasi. Mulai dari masyarakat agraris, masyarakat industri, hingga akhirnya menjadi masyarakat informasi. 1. Masyarakat Agraris Sampai dua ratus tahun yang lalu ekonomi dunia bersifat agraris dimana salah satu ciri utamanya adalah tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan. Adapun ciri-ciri dari masyarakat agraris adalah: a. SDA yang dimiliki berupa angin, air, tanah, dan manusia. b. Sumber daya alam yang di butuhkan berupa alam sebagai bahan mentah. c. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan tidak mempunyai keahlian. d. Masih menggunakan peralatan manual. e. Perkembangan yang terjadi secara tradisional. f. Mode produksi di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan. 2. Masyarakat Industri Masyarakat industri terwujud pasca terjadinya revolusi Industri di Inggris sejak ditemukannya mesin uap pada tahun 1712. Masyarakat ini mempunyai ciri modal sebagai faktor produksi yang paling penting. Pada era ini mulailah ada penerbitan seperti buku, surat kabar majalah dll., dengan ciri – ciri harga terjangkau karena adanya proses masalisasi produk media. Bersamaan dengan masalisasi produk media cetak, maka terjadi pula penurunan angka buta huruf, yang ini mendorong pula berkembangnya industri cetak – mencetak. Di bidang media, pada tahun 1830-an, dengan berkurangnya buta huruf dan berkembangnya berbagai produk baru hasil dari industri baru, maka mulai muncul pemikiran tentang perlunya iklan, yang berfungsi menampilkan suatu jenis produk baru. Dan mulai perioda ini mulailah muncul gagasan – gagasan tentang pemasangan iklan surat kabar (koran), radio dan film. Adapun ciri-ciri dari masyarakat industri adalah: a. Mendayagunakan sumber daya listrik dan bahan baker. b. Memerlukan modal. c. Mayoritas masyarakat sebagai ahli mesin dan mempunyai keahlian. d. Menggunakan peralatan mesin. e. Menerapkan perkembangan pertumbuhan ekonomi.
f. Mode produksi berupa produsen, distributor, dan konstruksi berat. 3. Masyarakat Informasi Pada akhir 50-an dimana mulai berkembang teknologi komunikasi bersamaan dengan berkembangnya teknologi komputer, maka pekerja yang bergerak di bidang media dan informasi menjadi sekitar separuh dari jumlah jenis pekerjaan yang ada, yang ini dimulai sekitar akhir tahun 60an. Konvergensi media ini terwujud melalui beberapa jalan, antara lain terjadinya integrasi teknologi, merging dari perusahaan – perusahaan media, perubahan dari lifestyle, perubahan pola dan jenis karir, perubahan peraturan – peraturan, perubahan issue – issue sosial, yang semuanya menyebabkan terjadinya dinamika sosial. Dengan berkembangnya Information and Communication Technology (ICT) pada Masyarakat Informasi, maka berkembang pula proses – proses komunikasi. Komunikasi interpersonal seolah – olah lalu menjadi tidak berjarak, dapat dilaksanakan serentak lebih dari dua orang, jarak dalam cara berkomunikasi tidak lagi menjadi kendala. Terjadi merger kemampuan, baik antara orang yang berkomunikasi dengan pencipta software yang digunakan dalam berkomunikasi maupun diantara orang – orang yang berkomunikasi menggunakan fasilitas ICT; Dalam waktu yang relatif singkat orang yang berkomunikasi akan segera diperkaya informasinya, sehingga mempunyai kemungkinan merubah pandangan – pandangannya dalam waktu yang relatif singkat. Bidang ilmu dan lapangan kerja di bidang komunikasi lalu berkembang. Berbagai perkembangan kondisi yang diungkap diatas, berdampak pula bagi pola aktivitas komunikasi yang diistilahkan sebagai berkembangnya pola dan fungsi serta manfaat interaktivitas atau interactivity dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk ekonomi, keuangan dan bidang politik Dalam hal ini telekomunikasi dan informatika memegang peranan sebagai teknologi kunci (enabler-technology)Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat, sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam Masyarakat atau Ekonomi Informasi. Masyarakat baru ini juga sering disebut sebagai masyarakat pasca industri. Apapun namanya, dalam era informasi, jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha, sehingga jagad ini menjadi suatu dusun semesta atau “Global village”. Sehingga sering kita dengar istilah “jarak sudah mati” atau “distance is dead” makin lama makin nyata kebenarannya. Terbentuknya masyarakat informasi melalui proses transisi dari masyarakat sebelumnya yaitu masyarakat pra pertanian, masyarakat pertanian dan masyarakat industri, yang dipacu atau dipercepat dengan terjadinya perubahan teknologi komunikasi Adapun ciri-ciri dari masyarakat informasi adalah: a. Mengolah sumber daya yang berupa informasi b. Membutuhkan sumber daya berupa pengetahuan. c. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pekerja professional drngan keahlian ahli. d. Berteknologi tinggi e. Berprinsip perkembangan penerapan pengetahuan dalam teknologi Masyarakat Informasi Masyarakat adalah suatu institusi yang bersifat konstektual dimana suatu nilai yang telah di sepakati pada suatu komunitas belum tentu relevan jika diterapkan di komunitas lain. Castells dan Himanen (2002), menyatakan bahwa munculnya era reformasi tidak harus menciptakan tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sama pada setiap masyarakat yang ada di seluruh dunia. Hal ini menunjukan bahwa setiap inisiatif pengembangan informasi harus relevan dan menyentuh struktur terdalam dalam sebuah masyarakat. Dengan ini akan memaksa sebuah masyarakat mengubah struktur yang mendasar pada masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan pihak penerima manfaat dan pihak korban. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum sebuah masyarakat memasuki masyarakat informasi, yaitu: Masyarakat yang tidak buta huruf Masyarakat yang masih buta huruf jangan mimpi dapat masuk kedalam masyarakat informasi karena membaca merupakan prasyarat mutlak untuk memesuki masyarakat informasi. Pemanfaatan computer Saat ini hamper semua pergerakan informasi dilakukan dengan computer . computer bahkan dapt digunakan untuk menerima siaran televisi, transaksi perbankan, transaksi perdagangan, ekspor impor dll. Infrastruktur telekomunikasi Infrastruktur yang maju akan memudahkan komunikasi data antar computer yang berjauhan. Industri percetakan yang maju
Salah satu media untuk menghantarkan informasi adalah koran. Bagi masyarakat onformasi, koran adalah salah satu menu wajib sarapan paginya. Mereka harus mengetahui perkembangan terakhir dari suatu minat dan pekerjaanya. Industri TV dan radio yang maju Televise dan radio dibutuhkan untuk mendukung pergerakan informasi yang cepat. Minat baca yang tinggi Adanya informasi yang melimpah akan sia-sia jika tidak ada pemanfaatanya, hanya karena masyarakat tidak mau membaca. Sistem perpustakaan yang maju Semua informasi akn tersimpan di perpustakaan. Masyarakat dapat menggunakan perpustakaan untuk berkonsultasi mengenai apapun. Sejak istilah masyarakat informasi di perkenalkan pada tahun 1962, muncul perdebatan panjang mengenai apa dan apa dampak yang di timbulkan oleh masyarakat informasi. Secara umum masyarakat informasi adalah masyarakat dimana produksi, distribusi, dan pengolahan informasi merupakan aktifitas utamanya ( Anominus, 2006). Masyarakat ini menekankan pada seberapa pentingnya peran informasi dan komunikasi (ICT) serta akses di bawah pengaruh ekonomi, politik, dan lingkungan social (Geldof, 2005). Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi seperti: Dinamika informasi dan komunikasi Perkembangan teknologi computer Perkembangan teknologi komunikasi Untuk perkembangan teknologi inforamsi dan perkembangan teknologi komunikasi sekarang di kenal dengan istilah ICT ( Information and Communication Technology ). Berbagai kemudahan telah di berikan oleh kedua teknologi ini. Khususnya bagi kantor-kantor di kota besar. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika di Jakarta atau di Surabaya tidak ada listrik. Pasti semua aktifitas masyarakat perkantoran akan lumpuh karena aktifitas mereka sebagian besar bergantung pada ICT yang membutuhkan listrik untuh pemanfaatanya. Teknologi computer dan teknologi informasi telah memberikan jawaban terhadap kebutuhan teknologi penyimpanan informasi. Bahkan computer lebih dari sekedar teknologi penyimpanan informasi, tapi juga mempunyai kemampuan yang tidak terbatas dalam hal penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan bahkan dapat mengkomunikasikan ke computer lain. Sementara dampak dari informasi ini berbeda-beda pada setiap limgkungan, ada yang di rugikan dan ada yang di untungkan tergantung bagaimana lingkungan tersebut beradaptasi. Jadi munculnya untung dan rugi yang bersifat konstektual. 1. Pihak yang Diuntungkan Penerima manfaat mengidinkasikan mereka yang mampu memahami berbagai dimensi dari dampak informasi dan oleh karenanya lebih mampu bekajar untuk mendapatkan, menggunakan, dan menyebarkan informasi ke lingkungan mereka. Semakin banyak saja kelompok-kelompok yang dapat menikmati manfaat tertentu dari ICT. Setiap kelompok memiliki cara tersendiri dalam memenfaatkn ICT demi kepentingan kelompok tersebut. Di bidang usaha beragam inovasi ICT secara intensif diteliti dengan focus intuk mendapatkan keunggulan bersaing dari para rival. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan-parusahaan melancarkan strategi yang berkisar dari keunggulan biaya, spesialisasi atau paras baru, yang dijabarkan ke dalam spesialisasi operasional dan aktifias-aktifitas unik. Hanya dengan mengkombinasi efisiensi operasional dan aktifitas-aktifitas bisnis yang unik, sebuah perusahaan akan menikmati keunggulan yang bertahan untuk waktu yang lama. Selain di bidang bisnis, manfaat dan pengaruh ICT juga dirasakan sejumlah komunitas di negaranegara berkembang. Misalnya di bidang pendidikan, pembaruan dibidang system pendidikan dapat dilakukan dengan cara memeperkenalkan computer rumah sebahai media pelengkap untuk memperluas perolehan informasi bagi anak-anak ( Habib dan Cornford, 2001 ). Di bidang layanan public, penggunaan system pajak online untuk melaporkan pajak tahunan dan pengembangan website otoritas pajak yang menyajikan informasi seputar system pajak di suatu negara memeungkinkan administrasi yang lebih efisien serta dapat menghindari kemungkinan kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh petugas pajak dan pelaku potensial. Manfaat lain juga dirasakan di sector pertanian, dimana informasi yang lebih baik didapatkan oleh para petani. Terutama dalam hal perkiraan harga pasar dan menjamin terus tersedianya input dan jasa pertanian lainnya ( Berdegue dan Escober, 2001 ). 2. Pihak yang Dirugikan Pihak yang dirugikan juga muncul dari kelompok masyarakat yang sama sebagai hasil dari ketidakmampuan dalam memprtimbangkan lingkunagn sosio-ekonomi dan politik saat kelompok tersebut mengimplementasikan inisiatif ICT. Hal itu menghalangi anggota masyarakat tertentu untku menggunakan dan menikmati ICT secara terbuka.
Di bidang bisnis, sebagai tekanan ekonomi untuk tetap berada di atas, kompetisi yang ketat menghasilkan monopoli ketika suatu perusahaan menguasai informasi yang lebih banyak di bandingkan dari perusahaan yang lain. Hal yang sama juga terjadi di bidang pendidikan diman terdapat risiko potensial akan penggunaan website yang tidak berwenang yang dilakukan oleh pelajar bahkan pengajar. Bagi pelajar di negaranegara berkembang, rasa penghormatan bagi karya ilmiah orang lain masih rendah dibandingakan denagn teman-teman di negara maju. Dilayanan public, fenimena adanya digital divide menunjukan contoh jelas akan bagaimana masyarakat-masyarakat di daerah terpencil masih tertinggal jauh dari masyarakat perkotaan seperti pada bidang kesehatan, listrik, dan pedidikan. Di bidang pertanian sebyuah website sering kali menyajikan informasi beragam yang terkadang cenderung menyesatkan para petani dimana terdapat banyak informasi ynga disajikan tidak relevan bagi pengambilan keputusan si petani. Mungkin inforamsi ini hanya dapat merguna bagi sedikit petani saja. Pengaruh Perkembangan Teknologi dan Telekomunikasi di Masyarakat Masa Kini Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi akhir-akhir ini telah menghasilkan fenomena yang tak terbayangkan, yaitu makin menipisnya ruang privat. Bahkan, muncul ancaman berupa hilangnya ruang privat sehingga anggota masyarakat tidak lagi memiliki privasi. Sebelum terjadinya fenomena kontemporer ini, manusia sebagai anggota masyarakat memiliki ruang privat dan ruang publik. Tetapi ruang privat itu kini terancam benar-benar “lenyap.” Ada beberapa contoh dari fenomena ini: 1. Menjamurnya program reality show di pelbagai stasiun TV, yang menunjukan batas antara yang privat dan yang publik telah semakin kabur. Penggunaan kamera atau alat rekam tersembunyi adalah salah satu wujudnya. Sehingga, kita tidak pernah tahu, apakah pada suatu saat dan tempat tertentu kita sedang disorot kamera atau tidak. 2. Telepon genggam telah menyebar di mana-mana dan alat itu bisa digunakan untuk merekam video dan suara. Ada berbagai kasus di mana telepon genggam digunakan untuk merekam kegiatan yang sangat privat (hubungan intim di kamar tidur), yang kemudian tanpa bisa dikendalikan telah disebarkan di ruang publik. Misalnya, kasus selingkuh seorang anggota DPR dari Partai Golkar dengan penyanyi dangdut, yang menghebohkan masyarakat beberapa waktu lalu. Selain itu, masih banyak kasus-kasus lain. 3. Makin populernya internet dan jejaring sosial seperti Facebook, Friendster, MySpace, Multiply, WAYN, dan sebagainya. Lewat sarana ini, kita selalu terhubung dengan orang lain tanpa memandang waktu dan tempat, karena saluran internet ini juga bisa diakses lewat laptop dan telepon genggam yang bisa dibawa ke manapun. Setiap catatan, pesan, gagasan atau ucapan yang kita masukan di dalam situs jejaring sosial ini akan langsung terbaca dan dapat diakses oleh ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan anggota jejaring sosial lainnya. Sebagai contohnya adalah pada kasus Prita Mulyasari yang terjerat hukum hanya karena menulis sebagai isi curahan hati di dunia maya melaui email yang dia miliki. Semua contoh di atas menunjukkan, praktis tidak ada lagi yang namanya privasi (privacy) atau ruang privat. Semua yang bersifat privat telah menjadi publik, menjadi konsumsi umum, pemerintah, penguasa, dan sebagainya. Selalu ada pihak lain yang bisa memantau, mengintai, menyadap, memata-matai, dan menelanjangi diri kita, tanpa memandang waktu dan tempat. Karena sadar sepenuhnya bahwa dirinya selalu menjadi objek pantauan itulah, manusia sebagai anggota masyarakat pun praktis akhirnya seperti kehilangan kebebasan. Manusia selalu merasa terpenjara, dipantau, diawasi, diintai, dan dimata-matai oleh pihak lain, baik pengawasan itu benarbenar aktual terjadi atau sekadar dalam imajinasinya saja. Manusia pun hilang dalam peran itu. Sang subjek telah lenyap dan yang ada adalah sang objek selama-lamanya, karena manusia sadar dirinya selalu menjadi objek dari suatu piranti informasi atau media pemantau tertentu. Hal yang terjadi bukan lagi manusia menatap layar, seperti kita menonton televisi, tetapi justru layarlah yang menatap kita. Manusia selalu dalam posisi mengekspresikan sesuatu, namun yang diekspresikan itu bukan yang real, bukan dirinya yang sebenarnya, namun sesuatu yang mungkin juga tidak dia kenal. Di dunia yang menjadi panggung sandiwara ini, tidak ada eksistensi asli, yang ada dan yang nyata hanyalah peran-peran yang dimainkan. Manusia tenggelam dalam peran-peran, dan dia bisa jadi begitu terserap dalam peran tersebut, sehingga mengira, atau menerima bahwa peran tersebut adalah dirinya yang sebenarnya. Kesimpulan Jika sebuah negara berkembang ingin memasuki masyarakat informasi, maka dia harus
memerangi kemiskinan dan keterbelakangan sehingga tenaga kerja menjadi terampil. Dengan kemajuan pendidikan lambat laun budaya yang menghambat masuknya teknologi akan berubah dengan sendirinya. Lain halnya dengan negara maju yang sudah memasuki abad informasi dengan membentuk masyarakat informasi. Bahkan lebih dari itu masyarakatnya sudah merupakan masyarakat yang berpengetahuan yang dikemal dengan knowledge based economy. Di samping itu, ICT telah memberikan dampak pada cara masyarakat berinteraksi dan membangun komunitas lewat jalan baru dalam memperoleh informasi, menyimpan informasi, dan menyebarluaskan informasi kedalam masyarakat. ICT sangat penting di era reformasi sekarang ini, terdapat kelompok- kelompok yang mendapatkan manfaat tapi ada kelompok-kelompok yang menderita dari penggunaan ICT pada kehidupan. Hal ini muncul karena setiap perubahan pasti akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi setiap kalangan masyarakat. Masyarakat informasi harus harus secara konstektual mempertimbangkan informasi mana yang harus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan tujuan komunitas. Tugas kitalah sebagai intelektual untuk mendidik masyarakat kita agar minimal masyarakat kita menyadari pendidikan serta keterampilan yang dapat mengentaskan masyarakat kita dari kemikinan. Dengan demikian kita dapat bersuka cita untuk dapat memasuki masyarakat informasi.
