PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN DAERAH Oleh: SUMARNO Seminar – II Penelitian Strategis Nasional Hotel Media Sheraton , Jakarta, 26 Oktober 2010
penstranas 2009
1
PENDAHULUAN LATARBELAKANG MASALAH •
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAK SEPESAT YANG DIHARAPKAN
• KINERJA SATUAN PENDIDIKAN PF & PNFI TAK INDEPENDEN THD PERAN KINERJA DINAS SBG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN URUSAN PENDIDIKAN • PERLU PENGUATAN KAPASITAS DAN KINERJA DINAS • SALAH SATU YANG MENDESAK ADALAH KEBUTUHAN MODEL EVALUASI KINERJA SEKTOR PENDIDIKAN penstranas 2009
2
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah praktik evaluasi kinerja pendidikan yang ada? 2. Bagaimanakah model evaluasi kinerja pembangunan pendidikan yg mampu memberikan masukan yg tepat pada manajemen pendidikan daerah?
penstranas 2009
3
TUJUAN – Menganalisis praktik evaluasi kinerja sektor pendidikan yang dewasa ini terjadi – Merumuskan model evaluasi kinerja sektor pendidikan yang lebih baik.
penstranas 2009
4
KARAKTERISTIK MODEL EVALUASI • Menjangkau sasaran utama evaluasi kinerja yakni seberapa dan bagaimana kinerja berorientasi outcome atau manfaat nyata • Mengutamakan data faktual yang disilangkan dengan data. • Memudahkan arus informasi dan pemahaman, serta tindaklanjut yang tepat ke berbagai pemangku kepentingan. • Memungkinkan dipakai sebagai alat evaluasi diri, di samping evaluasi oleh evaluator independen • Menghindari penekanan berlebihan pada formalitas dan aspek-aspek administratif sebagai institusi pelayanan publik.
penstranas 2009
5
ROAD MAP PENELITIAN
peman tapan
PENGEMBANGAN State of the art: UNESCOIIEP Balitbang Diknas
DRAF
RISET:
REVIU – 1 (FGD)
PRAKTIK MONEV KINERJA DINAS INDIKATOR KINERJA KUNCI
UC luas
REVIU – 2 (UC terbatas)
REVISI – 1
REVISI – 2
HASIL
penstranas 2009
6
TINJAUAN PUSTAKA • PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL – Aksesibilitas – Kualitas – Akuntabilitas
• REKOMENDASI ADB – Sistem indikator pendidikan tingkat regional – Kapasitas baru dlm pengumpulan dan pengolahann informasi pada tingkat provinsi dan distrik (kabupaten/kota) penstranas 2009
7
STRATEGIC CONTROLLING
36
penstranas 2009
8
• PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH – Desentralisasi otonomi daerah dlm pendidikan – Regulasi: UU 32/2004; PP 38/ 2007; Permendiknas 50/2007 (belakangan disusul dg PP 17/2010 yg disempurnakan dg PP 66/2010; perda
• EVALUASI SEKTOR PENDIDIKAN – Indikator kinerja kunci sektor pendidikan (3 pilar dan elaborasinya)
• TEMUAN RELEVAN – Peran kab/kota dlm pembangunan dikdas – Studi Bank Dunia (2004 & 2009) penstranas 2009
9
METODA PENELITIAN: R
&D
Tahap RISET POTRET KINERJA SEKTOR PENDIDIKAN KOMPONEN – KOMPONEN KINERJA INDIKATOR KUNCI KINERJA
KEFEKTIFAN MODEL EVALUASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH
Tahap PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI KINERJA SEKTOR PENDIDIKAN
BUKU PANDUAN EVALUASI 10
Daerah Survei DIY 1. 2. 3. 4. 5.
Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Kulon-Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
penstranas 2009
Jawa Tengah selatan Kota Magelang Kab. Purworedjo Kab. Boyolali Kab. Klaten, Kab. Sukohardjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri
11
Langkah Pembatasan
Perancangan
Penulisan draf
Hasil yang diharapkan Cakupan dan metoda evaluasi, serta sistem keterkaitannya dengan proses kebijakan
Subjek dan proses Mensintesiskan hasil kajian pustaka terkait; focus group discussion dengan praktisi dan pakar.
Rancangann awal yang berupa draf Reviu oleh pakar dalam indikator pembangunan pendi dikan, mengenai: pakar evaluasi program dan • SKOPA ISI instrumen evaluasi kebijakan pendidikan, dan • PROSES CARA evaluasi praktisi manajemen pendidikan. Draf instrumen dan sistem evaluasi Oleh tim peneliti
Diskusi pakar & peneliti Reviu dan Perbaikan Draft yang sudah lebih baik draft Menghasilkan data ttg pembangunan Peneliti Kerja lapangan pendidikan daerah
Penyempurnaan model evaluasi
Model evaluasi
Peneliti
penstranas 2009
12
ASPEK
RISET
PENGEMBANGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/ KOTA
• PAKAR / PRAKTISI • DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/ KOTA
PENGUMPULAN DATA
ANGKET WAWANCARA
KONSEPTUALISASI: FGD INSTUMENTASI: ANGKET
ANALISIS DATA
STATISTIK KUALITATIF
STATISTIK KUALITATIF
SUBJEK
penstranas 2009
13
Instrumen Survei Untuk survei disiapkan seperangkat angket yang terdiri atas tiga pilar Pilar -1: Bidang Akses: (3 indikator) – Program khusus untuk anak kelompok tertinggal – Program pemberdayaan pendidikan nonformal – Program akses lainnya
Seluruhnya ada 11 tema/ indikator, dan setiap tema diungkap dengan 10 pertanyaan berturut-turut: 1. 2.
Pilar -2: Bidang Mutu (5 indikator) – Relevansi pendidikan dengan dunia kerja – Ujian Nasional – Pendidik dan tenaga kependidikan – Relevansi pendidikan nonformal – Program mutu lainnya
kebijakan daerah program/kegiatan strategis turunan dari kebijakan 3. implementasi 4. indikator keberhasilan 5. data bukti dari indikator 6. instrumen yang dipakai 7. analisis data 8. cara penyimpulan 9. cara pengkomunikasian dan klarifikasi 10. tindak lanjut hasil monev
Pilar – 3: Bidang Tatakelola (3 indikator) – Kemitraan dengan sektor lain – Manajemen berbasis satuan pendidikan – Bidang tatakelola lainnya penstranas 2009
14
Instrumen Survei Setiap pertanyaan • diberi 2 (dua) kemungkinan jawaban yakni Ya (=1) dan Tidak (=0); • Setiap pilihan jawaban diteruskan dengan uraian singkat. Cara ini memungkinkan dilakukannya analisis kuantitatif dan kualitatif.
penstranas 2009
15
HASIL PENELITIAN
PROFIL TEMATIK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH
penstranas 2009
16
TABEL RINGKASAN HASIL EVALUASI KINERJA SEKTOR PENDIDIKAN
KAB BANTUL KAB KLPROGO KAB GN KIDUL KAB SLEMAN KOTA JOGJA KAB KLATEN KAB.PURWORE JO KAB.WONOGIRI KAB.MAGELAN G
AKSES MUTU TATAKELOLA TTING PPN AK.Lai RE U PT RELN M.Lai MITR MB TT.Lai GL F n L N K F n A S n 4 9 10 10 9 9 0 10 10 4 10 7 10 0 0 10 6 9 0 0 0 0 5 9 10 10 10 9 10 0 9 10 0 10 10 6 7 9 4 10 10 8 10 10 0 10 10 10 10 9 10 10 10 6 10 2 4 0 10 10 10 7 0 0 8 10 10 9
0 10
0 10
10 9 10 10 10 10
3 10
2 10
10 0
10 9
10 9
10
0
0
10 10 10
0
0
10
0
0
penstranas 2009
17
PROFIL TEMATIK KINERJA PENDIDIKAN AKSES PENDIDIKAN YOGYAKARTA
JATENG
PEND KELOMPOK MARGINAL
PEND KELOMPOK MARGINAL 12
12
10
10
10
10
KINERJA
10 8
8
7
6
9
6
5 4
4
4 2
2
2
0 0
0
KAB BANTUL
KAB KL PROGO
KAB GN KIDUL
KAB SLEMAN
KOTA JOGJA
KAB KLATEN
KAB PURWOREJO KAB WONOGIRI KAB MAGELANG
PEMBERDAYAAN PNF
PEMBERDAYAAN PNF 10.2
12
10
10
10 10
10 10
9.8 8
9.6 9.4
6
9.2 9
4
9 4
9 8.8
2
8.6
0
0
0
8.4 KAB BANTUL
KAB KL
KAB KLATEN
KAB GN KIDUL KAB SLEMAN KOTA JOGJA
KAB PURWOREJO
KAB WONOGIRI
KAB MAGELANG
PROGO
TEMA AKSES LAIN
TEMA AKSES LAIN
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
6
6
6
6
4
4
2
2
0
0
0 KAB BANTUL
KAB KL PROGO
KAB GN KIDUL KAB SLEMAN KOTA JOGJA
penstranas 2009
0 KAB BANTUL
KAB KL PROGO
KAB GN KIDUL KAB SLEMAN
KOTA JOGJA
18
RAGAM ANTAR DAERAH: AKSES • Perhatian terhadap pendidikan kelompok marjinal nampak lebih tinggi di empat kabupaten Jawa Tengah, dibandingkan dengan di DIY. Hal ini dimungkinkan karena kondisi DIY sedikit lebih baik, artinya problem anak bangsa yang terlantar pendidikannya sudah tidak terlalu besar. • Pemberdyaan pendidikan nonformal nampak lebih baik di DIY, sementara itu di empat kabupaten Jawa Tengah, tak ada informasi di Kab Purworejo dan di Kab Magelang. Kab Wonogiri tampil bagus, sedangkan Kab Klaten masih belum menggembirakan. penstranas 2009
19
MUTU PENDIDIKAN YOGYAKARTA
JATENG RELEVANSI DUNIA KERJA
12
RELEVANSI DUNIA KERJA 10
10
12
10
10
10
10
10
10
KAB KLATEN
KAB PURWOREJO
KAB WONOGIRI
KAB MAGELANG
10
8
7 8
6 6
4 4
2 2
0 0 KAB BANTUL
KAB KL PROGO KAB GN KIDUL
KAB SLEMAN
KOTA JOGJA
0
UJIAN NASIONAL
10.2 10
10
UJIAN NASIONAL
10
10.2
10
10
10
10
KAB WONOGIRI
KAB M AGELANG
10
9.8
9.8
9.6
9.6
9.4
9.4
9.2 9
9
9.2
9
9 9
8.8
8.8
8.6
8.6
8.4 KAB BANTUL
KAB KL PROGO
KAB GN KIDUL
KAB SLEM AN KOTA JOGJA
8.4 KAB KLATEN
KAB PURWOREJO
T EN D I K
TENDIK 10
9
12
9
9
9
10
10
10
10
KAB KLATEN
KAB PURWOREJO
KAB WONOGIRI
KAB MAGELANG
10
8 8
7
6
6
6
5
4
4
4 3
2
2 0
1 0 KAB BANTUL
KAB KL PROGO KAB GN KIDUL
KAB SLEMAN
KOTA JOGJA
penstranas 2009
20
MUTU PENDIDIKAN (lanjutan) YOGYAKARTA
JATENG
R EL EVA N S I P N F D G D U N I A K ER J A R EL EVA N S I P N F D G D U N I A K ER J A
12
10.2 10
10
10
10
10
10
10 9.8
8
7
9.6 9.4
6
9.2 9
4
3
9 8.8
2 0
8.6
0 8.4
KAB KLATEN KAB BANTUL
KAB KL PROGO KAB GN KIDUL
KAB SLEMAN
KAB PURWOREJO
KAB WONOGIRI
KAB MAGELANG
KOTA JOGJA
T EM A LA I N TTG M U TU 12 10
10
T EM A L A I N T T G M U T U
10
12
10
10 10
8
8 6
6 4
4 2 0
2
0
2
0 KAB BANTUL
KAB KL
KAB GN KIDUL KAB SLEMAN
0
KOTA JOGJA
0
0
PROGO
KAB KLATEN
penstranas 2009
KAB PURWOREJO
KAB WONOGIRI
KAB MAGELANG
21
RAGAM ANTAR DAERAH: MUTU PENDIDIKAN • Dalam tema relevansi pendidikan dengan dunia kerja, sampel Jawa Tengah dan DIY tampil bagus; kecuali Sleman yang masih melaporkan adanya keterbatasan, bagaimana menindaklanjuti hasil monev tema ini. • Mengenai Ujian Nasional yang dikenal menjadi tema sentral di sekolah; tampak juga sangat beragam, baik di DIY maupun di sampel Jawa Tengah. Evaluasi terhadap UN sampai dengan rencana tindak lanjut yang melembaga, tak ditemukan di dalam laporan kabupaten Bantul, Sleman, dan Purworejo. • Perhatian terhadap guru, pendidik, dan tenaga kependidikan; sampel Jawa Tengah tampil dengan kinerja yang bagus. Sementara itu di DIY keterbatasan terjadi di Sleman dan Kulon Progo. • Dalam tema relevansi PNF dengan dunia kerja di DIY nampak lebih baik; di Klaten dan Purworejo fungsi evaluasi berbasis kinerja tampak lemah, seperti Kulon Progo di DIY. penstranas 2009
22
TATAKELOLA PENDIDIKAN YOGYAKARTA
JATENG
KETERPADUAN MANAJEMEN
KETERPADUAN MANAJEMEN
12 10
10
10
12 10
9
10
10
8 8
8 6
6 4
4 2
2 0
0
0 KAB BANTUL
KAB KL PROGO
KAB GN KIDUL
KAB SLEMAN
KAB KLATEN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
KAB PURWOREJO
KAB WONOGIRI
KAB M AGELANG
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
12 10
0
0
KOTA JOGJA
12
10
10
10 10
8
9 8
8
6 6
6
4 4
4
2 2
0 0
0
KAB BANTUL
KAB KL PROGO KAB GN KIDUL
KAB SLEMAN
KOTA JOGJA
0 KAB KLATEN
KAB PURWOREJO
KAB WONOGIRI
KAB MAGELANG
TEMA TATAKELOLA LAINNYA
TEMA TATAKELOLA LAINNYA 12
12 10
10
10
10
10
10
8
8
10 9
6
6
4
4
2
2
0
0
0
KAB KL PROGO
KAB GN KIDUL
0
0
KAB KLATEN
KAB BANTUL
KAB PURWOREJO
KAB WONOGIRI
KAB MAGELANG
KAB SLEM AN KOTA JOGJA
penstranas 2009
23
RAGAM ANTAR DAERAH: TATAKELOLA • Keterpaduan manajemen pendidikan di DIY tampak lebih baik, meskipun Kab Kulon Progo tak melaporkan kondisinya. Di Jawa Tengan Kab Pureorejo dan Magelang tampil bagus, sedangkan Klaten dan Wonogiri tak ada laporan. • Mengenai tema MBS nampak seimbang antara DIY dan sampel Jawa Tengah; masing-masing satu kabupaten tak ada informasi. Yang jelas kelemahan dari yang terlaporkan adalah masih rendahnya evaluasi berbasis kinerja program. seperti Bantul dan Kota Yogyakarta.
penstranas 2009
24
DESKRIPSI KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAERAH
BIDANG: AKSES PENDIDIKAN
penstranas 2009
25
KABUPATEN/KOTA PROVINSI DIY
TEMA-TEMA Bantul
AKSES KAUM MARJINAL
Pol.
Kulon Progo
Gunung Kidul
PROVINSI JATENG Sleman
Yogya
Magelang
Wonogiri
Kalten
Kepbup No155/2007 ttg pembentukan tim GN percepatan wajar 9 tahun
DPA-SKPD
Bangun SD-SMP Satu Atap (5 buah); Mendirikan SMK di berapa kec.
Meningkatkan akses dikdas dandikemn yg bermutu dan terjangkau
• •
JPD BOSDA
Pendidikan gratis; Wajar 9 tahun; Pemerataan Dikmen; pendidikan atas PNF; PLB kesetaraan gender
Beasiswa siswa BSM; miskin; Pendidikan Program gratis wajar untuk anak DO
Semua anak harus sekolah
Beasiswa Retriveal; Beasiswa transisi; PHB
Percepatan wajar 9 th; Percepatan PBA, Mendirikan SMK: SMA (70:30 %)
Program wajar 9 tahun
quota pemegan g KMS di SMPN
Penyel USB SD/SMP satu atap; Alokasi BKM; Beasiswa miskin/pretasi; Dana pelengkap BOS SD/SMP
BOS, BOMM; Penyel program kesetaraan; Peningk ruang kelas; Pengadaan alat pend; Penyel PAUD
Peningk. Mutu pend agama; Retrival program; Penurunan jumlah BH; Peningk. Mutu tendik; Pengemb. ICT
UNPK ABC dana pemerintah; beasiswa bagi siswa SMP/SMK
Perda no 1/2006 ttg RPJM GK, jangkauan dan daya tampung PNF meningkat
PBH; Program Kesetaraan; PAUD
Penyel program paket A, B dan C reguler mll SKB, PKBM dan lembaga PNF lainnya
-
Tidak ada kebij. daerah: terbatas pemahaman pemerintah dan masy dlm perundangan sehingga PNF belum optimal
Pemberian dana terhadap program kesetaraan
Bagi murid yang tidak melanjutkan masuk kesetaraan gratis
Wajar 9 th; Dukungan Rintisan 12 th anggaran prog wajar; Program A, B dan C PNF dan PAUD 2009 regular dan alih penstranas jalur
-
Sosialisasi terhadap kebijakankebijakan; Penyel prog kesetaraan di kec./desa
Mengadakan KBM Wajar 9 prog paket di maupun 12 kec./desa dengan tahun lewat merekrut WB prog paket 26 A, B dan C dan
Prog.
Ada Wajar 9 th; Program kesetaraan; Bantuan dana ke PKBM dan kejar dari pemkab
Pol.
PEMBERDAYAAN PNF
Purworejo
Gebyar PNF; Fasilitasi PKBM; Program kestaraan B dan C
Masy tak mampu Melaksanakan bisa ke program A, B dan C kesetaraan; Siswa gagal UN bisa ke PNF
DESKRIPSI KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAERAH
BIDANG: AKUNTABILITAS PENDIDIKAN
penstranas 2009
27
KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
TEMATEMA
Bantul Kl. Progo Penyusunan LAKIS; Penguatan MPMBS melalui Dinas Pend dan satuan pend
Gunung Kidul
Sleman Sekolah diberikan kewenangan mengatur, mengembangkan sekolah ss kondisi sekolah
Yogya Meningkatkan kualitas ketenagaan, manajemen kelambagaan dan sarpras pend
Magelang Penguatan tata kelola dlm rangka peningkatan layanan pendidikan yg baik, demokratis dan berwibawa
Purworejo MBS dan PSM telah digulirkan ke seekolah, tapi dalam koridor NKRI
Wonogiri Mengu-sahakan tempat penyelengaraan KBM
Klaten Kerja sama denga USAID dan UNICEP
Penguatan dan penyehatan organiasai serta manajemen penyel pend
Pembinaan MBS; Monev MBS; Monitoring MBS
Program akreditasi sekolah
Pemberdayaan komite sklh/dewan; Penyusunan bersama RAPBS MBS; pengemb KTSP; Penentuan maple mulok, sumbangan; Penyus RAPBS berbasis kinerja
Segala bentuk bantuan telah diberikan ke sekolah secara penuh, sekolah mengatur sesuai kebutuhan sekolah
Mencari tempat yg tidak terlalu jauh dg warga belajar
Pelatihan penyusuan rencana kerja sekolah
-
Pemberian bantuan guru umum pd sekolah di bawah Depag da pemberian guru agama di sklh umum; Pembinaan akreditasi sekolah; Suvervisi ke madrasah; Pelaksanaan UN madrasah dan sklh
Peningkatan akses dikdasmen yg bermutu dan terjangkau
Peningkatan manajemene lauanan pend; pembinaan pemuda dan olahraga yg tranfaran, efektif dan efesien
Pendidikan yg terjangkau & bermutu; Perhitungan BOSP; Program unggulan dan berwawasan khusus
-
Panitia bersama UN; Pendataan tendik; Bantuan honor guru wiyatabakti; Perbantuan penugasan guru antar instansi; Koordinasi kalender akademik -
Perhitungan biaya satpen per jenjang; Penerbitan perbup tt penyelenggaraan sklh berwasasn khusus
-
-
-
Penguasa-an tata kelola, akuntabilitas dan pencitaraan publik
Ada Perda Pendkn; Bantuan anggaran khusus dari APBD II
-
-
Pelaksa-naan MBS pada setiap sekolah
-
Pol.
MBS
Sosialiasi LAKIS dan edaran penyusunannya; Dikalat MPMBS
-
Prog.
KETER PADUAN
Pol.
Workshop; Rapat koordinasi; MTQ, CCA, MHQ dsb; Pengembangan SIM dan Prog. komunikasi; Membangun kemitraan antar daerah dan pusat
-
Pengembangan SIM dikdas dan dikmen secara terpadu
Pembinaan kelembagaan; Pembinaan profesionalisme guru; Suvervisi pembelajaran
Pemberian biaya operasional daerah; Pemberian jaminan pend daerah dan pemberikan bantuan UN
Kemiskinan; Perbup ttg tata kelola aset daerah; Perbup tt sistem pengedalian dan informasi
-
-
Meningkatkan mutu kehidupan masy; terselenggara tata pemerintahan yg baik; Meningkatkan mutu pendidikan
Meningkatnya kualitas ketenagaan, manajemen kelembagaan dan sarpras
Pemberiaan beasiswa dewan pendidikan; LPJ harus selesai dibuat dlm periode ybs, laporan keuangan sesuai dengan Prog. prinsip akuntasi indonesia
-
-
Wajar 9 th, rintisan wajar PSB online; Pembinaan 12 th; Peningk mutu manajemen sekolah pendataan dikdas dan dikmen; Peningk mutu PNF; Peningk manajemen layanan pend; Pengemb budaya baca dan pembinaan penstranas 2009 perpus; Peningk mutu tendik & murid
Pol.
TEMA LAIN
Forum pendidikan;Penguatan kapasitas dan kesehatan organisasi serta manajemen penyelenggaraan
PROVINSI JAWA TENGAH
28
DESKRIPSI KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAERAH BIDANG: MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN
penstranas 2009
29
KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
TEMA-TEMA
Bantul
Kl. Progo
Gunung Kidul
RELEVANSI/MUTU PF RELEVANSI PNF PTK
Purworejo
Wonogiri
Klaten
-
Penyelenggaraan Peningkatan kompetensi SMK dg prog pendidikan kejuruan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan masy
Pelatihan guru PTK; Workshop dan seminar; Pengemb KTSP; Buka jurusan baru sesua dudi
-
-
Temu SMK dg dudi; Uji sertifikasi kompetensi lulusan; Studi kelayakan prog keahlian baru; PSG
Pelaksanaan ujian kompetensi SMK; Pelaskanaan magang guru/ on job training
Lomba sains; Pelatihan multimedia; Bisnis center SMK; Prakerin, Pembinaan kursus; Bantuan fasilitas sklh berwawasan khusus: lomba debat bahasa inggris
Meingkatkan volume SMK dibanding SMA; Meningkatkan komptensi lulusan SMK
Program PSG SMK; Penambahan prodi berbasis IT, tataboga, kelautan dan pariwisata di SMK; UASBN
Tracer studi SMK; Job matching
MoU dg dudi tt pemasaran lulusan LPK dan kompetensi yg dibutuhkan dudi
Tenaga honorer yg memenuhi syarat ijazah pend kesetaraan nilainya sama dengan Pend Formal
Perda no 1/2006 tt RPJM Kab GK 2005-2010, yaitu peningkatan mutu PNF
program life skills dg dana APBD yg dialokasikan pada dinas pendidikn
Penyelenggaraan EHB; Latihan UNAS dan Bimbel peserta dan calon peserta UNAS program A, B dan C
-
Tidak ada pemkab, masih terbatas sarpras pendidikan
Mengadakan pelatihanpelatihan
MoU dengan LPK dan kursus yagn ada di Klaten
Membentuk BKK di LPKLPK dengan dikordinasi dinkertrans; Mou dg PJTKI; Pelatihan di BLK
CPNS dari Diklat tutor; honorer yg Diklat pendidik diangkat dg PAUD ijazah terendah bisa studi ke pend kesetaraan atas ijin BKD
Kejar KF terintegrasi dengan mata pencaharian
Dukungan anggaran untu EHB, latihan UNAS, Bimbel dan UNAS paket A, B dan C
Tidak ada, keterbatasan dana dari pemerintah kabupaten
Programprogram kesetaraan paket A, B dan C
Melatih pemuda DO/ tak melanjutkan, dikrim magang ke Jepang dan Korea
Pemenuhan standar kompetensi; Sekolahkan guru S2/S3
Pemerataan pendidikan; Pemberdayaan tensik; Efesiensi sekolah
-
P3B; UASBN; UN; Tes kendali mutu; Pembinaan MGMP; Pemilihan guru, siswa, pengawas berprestasi; Pengelolaan olimpiade sains
Kebijakan pemkot merujuk pada: UU no 14/2005, PP no 74/2008, Permendiknas no 12/2007, Instruksi walikota no10/2008, Perwal no 110/2008/
Peningkatan kualitas SDM dalam proses pendidikan
Penataran guru Peningkatan agar beban tugas kualitas tendik 24jm/minggu; Kinerja KS ; Kinerja TU
Adanya tindak lanjut kepengawasan kinerja
Diklat; Sertifikasi; Lesson study; Fasilitasi peran MKKS, MGMP & KKG; Tujuan: peningkatan mutu pendidikan di sklh masingmasing
P3B; Regrouping; Evaluasi kinerja KS; Pengadaan calon KS dan pengawas
Bantuan studi lanjut guru; Peningkatan kapasitas guru dan pengawas
Try out UASBN, Pembinaan tendik; ULUM bersama; seleksi guru, KS dan Seleksi siswa untuk pengawas penstranas 2009 berprestasi; olimpiade sains; Pemberian Seleksi guru, siswa, kesejahteraan pengawas
Pembekalan calon KS dan tendik lain; Bintek guru; Seleksi KS/pengwas; Bintek angka kredit; Uji kompetensi;
Guru yg kurang jam mengajar ditugasi di sekolah lain
Reward bagi personil yang terbaik 30
Pol.
Prog.
Magelang
-
Prog.
Prog.
Yogya
MoU dg pemkab, UGM, UNY,UTY, dll; Jumlah SMK > SMA Pol.
Pol.
Sleman
PROVINSI JAWA TENGAH
Peningkt relevansi 70 persen lulusan kurkulum yg keterima di dudi berorientasi pasar sesuai potensi daerah, keadilan dan kesetaraan gender
Perluasan pend Melaksanakan life skills; BKK SMK Peningkt jumlah prodi vokasi; Pengemb. KBK, bahan ajar, model KBM dan sistem evaluasi
Peningkatan kualitas tendik
KABUPATEN/KOTA TEMATEMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA Bantul
Gunung Kidul
Sleman
Yogya
Purworejo
Wonogiri
Klaten
Peningkatan mutu pendidikan; Memberikan bantuan ujian; Try out; dan Tes pengedali mutu
Melaksanaan POS UAN yg berlaku nasional; Melaksanakan juknis dari provinsil; Menuangkan penyel USEK dan UNAS dlm DPA Dispen Kab
Meningk pendidikan yg bermutu yg dapat meningkatkan keseimbangan emosional, intelektuak dan spritual
Peningkatan mutu PD dan tendik
Hasil dan proses Peningkatan UN harus sukses kapasitas guru mapel yg d-UNkan
Pemberian bantuan dana ujian sebagai pendamping UN
Menerbitkan keputusan kepada dinas pend tt penyenggaraa n UN
Bantuan untuk: penyelenggaraan UN, MGMP, try out dan tes pengendali mutu
Bentuk panitia UN tk Kab dan Provinsi; Penentuan sekolah tempat US (SD-SMA)
Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan formal dan nonformal
Sosialisasi sukses UN; Akurasi sistem pendataan; Koordinasi antar instansi; Pembinaan sekolah
Mengikutsertakan para guru mapel yg di-UNkan untuk Bintek maupun TOT
-
-
Akselarasi peningkatan mutu pendidikan
Meningk pendidikan yg bermutu yg dapat meningkatkan keseimbangan emosional, intelektuak dan spritual
Pembekalan calon KS dan tendik lain; Bintek karya tulis; Diklat manajemen KS//pengwas; Bintek angka kredit; uji kompetensi; Pembekalan CPNS -
Peningkatan kualifikasi peserta didik melalui peningkatan jam belajar/frekuensi belajar
Penerimaan siswa baru; Kegiatan ke- UKSan; Monitoring terpadu Prog. UNAS; MTQ pelajar; Peningkatan kerja sama lembaga pendidikan dg dudi
-
Program sekolah andalan; Menyekolahkan guru untuk S1; Pembinaan bakat dan minat dan prestasi siswa
Peningkatan wawasan keilmuan dikmen; Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tendik; Pennyelenggaraan dikmas
PSB berdasarkan hasil UN; Penghargaan kepada siswa/guru berprestasi; Adanya RSBI/RSSN; Pemberdayaan MGMP/KKS Lombar antar siswa
Pendataan peserta UN/Sekolah; Penetapan alokasi bantuan untuk setiap sekolah; Monev UN/Sekolah -
UAN
Try out UASBN (SD s.d SMU) dana APBD; Surat edaran Prog. kemast tt jam belajar mendukung UN; Sosialisasi dan kampanye, AMT Perbup: PPDB; Tim UKS Kabupaten: UNAS; MTQ Pol.
TEMA LAIN
Magelang
Pelaksanaan ujian diatur dengan kepbup
Pol.
Sukses UASBN/UN (target SD/MI 1000%, SMP/MTS naik tipa tahun, dan SMU 97 %); Penciptaan kondisi lingkungn belajar bg siswa yg akan diujikan
Kl. Progo
PROVINSI JAWA TENGAH
penstranas 2009
-
Program uji coba UN
-
31
PROFIL KINERJA PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA
penstranas 2009
32
PROFIL GRAFIS
penstranas 2009
33
penstranas 2009
34
penstranas 2009
35
penstranas 2009
36
KESIMPULAN HASIL SURVEI EVALUATIF
Evaluasi kinerja belum secara komprehensip dilakukan terhadap kinerja sektor pendidikan di daerah. Banyak program tidak dievaluasi, atau dievaluasi akan tetapi tidak jelas konsep mengenai indikatornya, instrumennya, analisis dan penyimpulannya, serta tindak lanjut yang terencana. – – – –
SPM belum ada untuk sektor pendidikan daerah. Daerah lebih banyak sebagai pelaksana program pemerintah pusat Beberapa daerah kreatif menelorkan berbagai kebijakan dan program. Semua program terlaksana, hanya monevnya belum berorientasi kinerja, dan hal ini menyebabkan kurang jelasnya kemajuan pendidikan daerah. – Belum ada upaya mengaitkan hasil program, dengan proses pelaksanaan, dan input, sehingga kurang komprehensip serta kurang dipahami bukan saja progress, tetapi juga eksplanasi atas tingkat pencapaian progress. penstranas 2009
37
MODEL EVALUASI
• Model evaluasi kinerja yang dihasilkan di dalam penelitian ini dapat mengenali dan mempertimbangkan kinerja sektor pendidikan daerah, dengan cakupan: – Pilar perluasan dan pmerataan akses kesempatan pendidikan, terutama untuk mereka yang unreachable. (3 tema) – Pilar mutu, relevansi dan daya saing (5 tema) – Pilar tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan (3 tema)
• Setiap tema diungkap dengan skala model Gutman terdiri atas 10 butir pertanyaan, yang harus dijawab secara tertutup (Ya/Tidak), dn dilengkapi narasi. penstranas 2009
38
SARAN • Perlu disusun SPM pendidikan daerah, tinggal mengacu pada PP 38 tahun 2007, disesuaikan dengan kondisi daerah • Perlu dikembangkan sistem monev berbasis kinerja yang mengutamakan hasil dan manfaat program, bukan sekedar keterlaksanaan dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi. • Model evaluasi yang dihasilkan, perlu dimatangkan dan disosialisasikan lebih lanjut, sehingga lebih valid dan menghasilkan informasi yang handal, sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana pembangunan pendidikan daerah. penstranas 2009
39
BUKU PANDUAN EVALUASI PERFORMANSI PENDIDIKAN DAERAH
penstranas 2009
40
Isi buku panduan Prakata I. PENDAHULUAN II. KERANGKA KONSEP III. INSTRUMENTASI IV. PEMAKAIAN INSTRUMEN V. PENGELOLAAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN HASIL ANALISIS EVALUASI VI. INTERPRETASI HASIL DAN TINDAK LANJUT VII. PENUTUP penstranas 2009
41
