PENGELOLAAN SUNGAI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN N0 2 TAHUN 2007

Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

PENGELOLAAN SUNGAI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN N0 2 TAHUN 2007 (River Management According By Regional Regulation of Banjarmasin City Number 2 Year 2007) Faris Ali Sidqi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan E-mail: [email protected] Abstract In order to maintain the function of the river is necessary legal instrument which is able to maintain preservation of the river, especially the environmental aspects that the provisions of these regulations can be accepted by the public in accordance with the evolving culture. This study aimed to describe the regulation concerning the management of rivers according to Regional Regulation (Perda) No. Banjarmasin 2 Year 2007 as well as sanctions for violations. The study used literature such as books, legislation, print and electronic media, as well as other documents relating to the cases studies. The writing is done in the form of qualitative descriptive. Keywords: Management, River, Regional Regulation. Abstrak Dalam rangka memelihara fungsi sungai diperlukan instrument hukum yang mampu menjaga pelestarian fungsi sungai, khususnya aspek lingkungan agar ketentuan peraturan daerah ini dapat diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan budaya yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai pengelolaan sungai menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2007 serta sanksi atas pelanggaran. Studi kepustakaan digunakan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, media cetak dan elektronik, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan kajian. Penulisan dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Pengelolaan, Sungai, Peraturan Daerah. utamanya dalam bidang perdagangan

PENDAHAULUAN Sungai adalah bagian dari

dan transportasi. Sungai-sungai yang

Kota Banjarmasin serta menjadi

membelah

wadah aktivitas utama masyarakat

menjadi magnet ekonomi, khususnya

sejak

pariwisata.

dahulu

hingga

sekarang,

Kota

Data

Banjarmasin

dari

Dinas

85


Kimprasko

Banjarmasin

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

sepanjang

sungai

menyebabkan

menunjukkan pada 1997 di Ibu Kota

sungai beralih fungsi, sempit, kotor

Kalimantan Selatan terdapat 117

dan banyak sampah.

sungai, pada 2002 berkurang menjadi 70, dan 2004 sampai sekarang

METODE PENULISAN Tulisan ini bertujuan untuk

berkurang menjadi 60. Bagi

warga

Kota

Banjarmasin, sungai adalah fitur alami dan intergritas ekologis, yang berguna

bagi

ketahanan

hidup.

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai penting

fungsi

bagi

yang

sangat

kehidupan

dan

penghidupkan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang sungai, menyatakan sungai merupakan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

mengenai

pengaturan

pengelolaan

sungai

menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2007 serta sanksi atas pelanggaran. Studi kepustakaan digunakan seperti bukubuku,

peraturan

undangan,

media

perundangcetak

dan

elektronik, serta dokumen-dokumen lain

yang

permasalahan

berkaitan kajian.

dengan Penulisan

dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif. KERANGKA TEORI Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Undang-Undang

Perkembangan

kota

meningkatnya

jumlah

menyebabkan

permukiman

dan

penduduk baru

berkembang hingga di sepanjang sungai. Hal demikian menyebabkan sungai kehilangan fungsinya serta kualitas

mendeskripsikan

lingkungannya

menurun.

Banyaknya

perkampungan

pemukiman

yang

dibangun

dan di

Dasar 1945 dalam penjelasannya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan

atas hukum

(rechstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Oleh karena itu, dalam setiap perbuatan penyelenggara

negara

harus

berdasarkan hukum, sehingga tidak muncul pemerintahan yang otaliter,

86


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

yang bertentangan dengan Pancasila

kerperluan hidup sehari-hari baik

dan UUD 1945.

transportasi, mandi, mencuci dan

Pemerintah Kota Banjarmasin

sebagainya. Untuk wilayah tertentu

telah menerbitkan Peraturan Daerah

sungai sebagai penunjang kebutuhan

(PERDA) nomor 2 Tahun 2007

utama masyarakat dan ini berdampak

tentang Pengelolaan Sungai. PERDA

pada

merupakan

peraturan

masyarakat dan dalam skala global

yang

turut mempengaruhi pembangunan

sebuah

perundang-undangan dibenarkan

oleh

Undang-undang,

sistem

perekonomian

nasional.1

dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Ditinjau dari segi manfaat,

Rakyat Daerah dengan persetujuan

sungai sangat penting bagi manusia

bersama

Materi

dan sekitarnya. Ada suatu prinsip

muatan Peraturan Daerah adalah

bahwa manusia memerlukan air,

seluruh materi muatan dalam rangka

manusia memanfaatkan sungai dari

penyelenggaraan otonomi daerah dan

hulu hingga hilir. Ibarat sistem tubuh

tugas pembantuan, dan menampung

manusia,

kondisi

Kepala

Daerah.

maka

sungai

seperti

khusus

daerah.

Suatu

pembuluh darah yang membawa

isinya

tidak

boleh

darah ke seluruh tubuh manusia

bertentangan dengan lain yang lebih

untuk kelangsungan hidup manusia

tinggi di atasnya.

tersebut. Sungai merupakan pemasok

PERDA

air yang terbesar bagi manusia, PEMBAHASAN

membawa

1. Sungai dan Manfaatnya

sumber

Di Indonesia sungai dapat dijumpai hampir di setiap daerah, serta menjadi tumpuan hidup bagi masyarkat yang berdiam di sekitar aliranya. Sungai menjadi sumber

konsekuensi kehidupan

bagi

sebagai umat

manusia. Kebudayaan manusia yang bermula dan berlangsung ribuan tahun bermula dari tepian sungai, seperti yang terjadi pada sungai gangga

pada

masyarakat

India,

hidup dan kehidupan masyarakat yang

bermukim

bantaranya,

di

dimanfaatkan

sekitar untuk

1

Anonim, Manfaat Sungai Secara Umum, http://green.kompasiana.com/polusi/ 2011/05 /01/ manfaat-sungai-361297.html, (01 Juni 2016).

87


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

kebudayaan mesir di daerah tepian

membuat saluran-saluran air,

sungai Nil dan lain sebagainya.

air

Candi-candi besar dan Hindu di

dimamfaatkan untuk mengairi

Indonesia sebagian besar berada pada

sawah, ladang, dan kebun;

tepian sungai. Budaya Negara Jepang

sungai

tersebut

c. Sumber pembangkit listrik. Air

memiliki suatu ikatan emosional

dapat

yang erat dengan sungai yang ada di

sumber

Jepang.

bahwa

tenaga listrik, sampai pada

tempat

skala

Mereka

sungai

percaya

merupakan

bersemayamnya roh halus sehingga banyak Kuil Shinto yang berada pada daerah tepian sungai.2

dimanfaatkan energi

besar

seperti:

d. Sebagai

seperti;

sarana

pusat

transportasi.

sungai

yang

dimanfaatkan sebagai sarana transportasi

a. Sumber air bersih. Masyarakat

pembangkit

pembangkit listrik tenaga air;

Banyak

Sungai mempunyai manfaat,

sebagai

manusia

dan

barang. Sungai menjadi urat

perkotaan sangat memerlukan

nadi

sungai

masyarakat, bahkan terdapat

cadangan

untuk air

kebutuhan bersih

kehidupannya. sebagian

pada

Contohnya,

besar

PDAM

pasar

perekonomian

yang

sungai

memanfaatkan

sebagai

bertemunya

sarana

penjual

dan

menggunakan sungai sebagai

pembeli berbagai macam hasil

sumber air bersihnya;

pertanian dan perikanan;

b. Pengairan dan juga irigasi.

e. Sebagai budidaya perikanan.

Sektor pertanian merupakan

Sungai

salah sektor yang bergantung

alami bagi jenis-jenis ikan

pada sungai sebagai sumber

tertentu. dan karenanya sungai

pengairan

tanaman,

dimanfaatkan

menggali

tanah

dan

dengan juga

merupakan

oleh

habitat

manusia

untuk budidaya pemeliharaan ikan dalam bentuk keramba;

2

Anonim, manfaat sungai, http://green.kompasiana.com/polusi/2011/05 /01/manfaat-sungai-361297.html, (1 Juni 2016).

f. Sarana jadikan

pariwisata.

Sungai

sebagai

tempat

88


pariwisata,

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

disebabkansungai

Sementara

itu

perudang-

memiliki pemandangan air dan

undangan menurut Undang-undang

pemandangan

No.

alamnya,

12

Tahun

2011

tentang

pengunjung juga melihat aneka

Pembentukan Peraturan Perundang-

monyet yang jinak.

undangan yakni: “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang

2. Peraturan Daerah (PERDA) Peraturan

mengikat secara umum dan dibentuk

Perundang-

atau ditetapkan oleh lembaga atau

undangan merupakan hukum tertulis

pejabat yang berwenang melalui

yang

prosedur

dibuat

berwenang,

oleh berisi

pejabat

yang

aturan-aturan

tingkah laku yang bersifat abstrak dan

mengikat

3

umum.

Perundang-undangan

Istilah

(legislation

atau gesetzgebung) mempunyai dua

Peraturan

dan hirarkhi Peraturan Perundangundangan di Indonesia terdiri atas: 1) Undang-Undang

atau

proses

Negara

sebagai

sebuah proses pembentukan

negara,

Republik

Dasar Indonesia

Tahun 1945; 2) Ketepatan

membentuk

peraturan-peraturan

Perundang-undangan”.4

Pasal 7 menyebutkan bahwa jenis

pengertian yang berbeda, yaitu: 1. Perundang-undangan

yang ditetapkan dalam

Majelis

Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan

baik di tingkat pusat maupun di

Pemerintah Penggati Undang-

tingkat daerah;

Undang;

2. Perundang-undangan

sebagai

4) Peraturan Pemerintah;

segala peraturan negara, yang

5) Peraturan Presiden;

merupakan

6) Peraturan Daerah Provinsi;

pembentukan

hasil

proses peraturan-

pearaturan, baik di tingkat

dan 7)

Peraturan

pusat maupun ditingkat daerah.

Kabupaten/Kota.

3

4

Aziz Syamsudin, 2011, Proses dan Teknik Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Garfika, hlm 13.

Daerah

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

89


Dalam tataran pemerintahan lokal,

aspek

hukum

dalam

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

oleh

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah dengan Kepala Daerah baik

penyelenggaraan Pemerintah Daerah

diPropinsi

di era otonomi merupakan salah satu

Kabupaten/Kota. Menurut Undang-

aspek yang sangat terkait dengan

undang No. 32 Tahun 2004 tentang

keseluruhan

Pemerintahan

aktifitas

maupun

Daerah,

di

Peraturan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Daerah adalah Peraturan Perundang-

Pemerintah

dengan

undangan yang dibentuk bersama

hubungan kemitraan antara DPRD

antara DPRD dengan Kepala Daerah

selaku

Daerah,

Badan

Legislatif

Daerah

baik

Daerah

beserta

Kabupaten/Kota. Sedang di dalam

jajarannya selaku Lembaga Eksekutif

UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat

Daerah,

dua pengertian tentang Peraturan

dengan

Kepala

tercermin

dari

produk

di

Provinsi

maupun

hukum yang dihasilkan, yakni berupa

Daerah,

yakni

Peraturan Daerah baik pada tingkat

provinsi

dan

Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 10

Provinsi

Peraturan Daerah Peraturan

adalah

Daerah

Peraturan

Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Perundang-undangan yang dibentuk

Peraturan

oleh

Perundang-undangan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

menyatakan, yang dimaksud dengan

Daerah Provinsi dengan persetujuan

Peraturan Daerah, “adalah peraturan

bersama Gubernur. Sedang Peraturan

perundang-undangan yang dibentuk

Daerah

oleh

Rakyat

Peraturan Perundang-undangan yang

Daerah dengan persetujuan bersama

dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Dewan

Kepala adalah

Perwakilan

Daerah”.

5

Definisi

Peraturan

undangan yang

lain

Rakyat

Perundang-

dengan

dibentuk bersama

Kabupaten/Kota

Daerah

adalah

Kabupaten/Kota

persetujuan

bersama

Bupati/Walikota. Dalam Undang-undang No.

5

S. Bambang Setyadi, M.Si dalam Diskusi PanelKajian Terhadap KebijakanKebijakan Dalam Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2007.

32

Tahun

2004

Pemerintahan

Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam

rangka

penyelenggaraan

90


otonomi

daerah

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

dalam

menyususn

Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas

Perundang-undangan

agar

pembantuan

menghasilkan

serta

merupakan

digunakan

Perundang-undangan

penjabaran lebih lanjut dari Peraturan

yang tangguh dan berkualitas, yakni

Perundangan

landasan yuridis, sosiologis, filosofis

yang

lebih

tinggi

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing

daerah.

Peraturan

Daerah sebagai salah satu bentuk Perturan

dan politis.

Perundang-undangan

merupakan bagian dari pembangunan

3. PERDA Kota Banjarmasin No 2 Tahun

2007

Tentang

Pengelolaan Sungai

sistem hukum nasional. Peraturan

Sungai adalah life support

Daerah yang baik dapat terwujud

system bagi manusia sebagaimana

apabila didukung oleh metode dan

diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990

standar

sehingga

tentang Konservasi Sumber Daya

pembentuka

Alam Hayati dan Ekosistemnya,

yang

memenuhi

tepat

teknis

peraturan

perundang-undangan,

karena

itu

perlu

dilestarikan.

sebagaimana diatur dalam Undang-

Pelestarian yang dikehendaki adalah

undang No. 12 Tahun 2011.

pelestarian

Peraturan

Daerah

dalam

fungsi

sungai,

meliputi7

pembentukannya tunduk pada asas

a) sebagai penyediaan air;

maupun teknik dalam penyusunan

b) prasarana transportasi;

Perundang-undangan

c) penyedia tenaga;

ditentukan.

yang

Landasan

telah sebagai

pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan itu harus

jelas.

Bagir

Manan6

d) prasarana

e) pariwisata dan aktivitas sosial budaya. Dalam rangka memelihara fungsi

Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

pengaliran

(drainase), dan

menyatakan, ada 4 Landasan yang

6

yang

sungai

diperlukan

tersebut,

instrumen

maka

lingkungan

7

Penjelasan atas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 2 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai.

91


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

yang mampu menjaga pelestarian

penyediaan

fungsi

transportasi;

sungai

berupa:

air;

prasarana

penyedia

tenaga;

pengintegrasian ke dalam rencana

prasarana pengaliran (drainase), dan;

tata

pariwisata

ruang

manfaat

sungai;

konservasi yang dimasukan rencana

fungsi

juga

diperlukan

budaya

yang

terkait

sosial dengan

sosial

Dalam rangka memelihara

sungai. Selain aspek lingkungan, segi

aktivitas

budaya8

tata ruang, dan penetapan kelas-kelas

dikembangkan

dan

sungai

tersebut,

instrumen

maka

lingkungan

yang mampu menjaga pelestarian

pengelolaan sungai, agar ketentuan

fungsi

sungai

peraturan daerah ini dapat diterima

pengintegrasian ke dalam rencana

oleh masyarakat yang sesuai dengan

tata

budaya yang berkembang.

konservasi yang dimasukan rencana

ruang

berupa:

manfaat

sungai,

PERDA Kota Banjarmasin

tata ruang, dan penetapan kelas-kelas

Nomor 2 Tahun 2007 berkaitan erat

sungai. Selain aspek lingkungan juga

dengan daerah Kalimantan Selatan

dikembangkan segi sosial budaya

khususnya

Banjarmasin

yang

yang terkait dengan pengelolaan

keseharian

penduduknya

lebih

sungai, agar ketentuan peraturan

banyak

memanfaatkan

sungai

daerah

ini

dapat

masyarakat

kegiatan ekonomi, transportasi, dan

budaya yang berkembang. Kemudian

lain sebagainya. Dalam penjelasan

dalam Peraturan Daerah tersebut

dari perda tersebut dijelaskan bahwa

tergambar

sungai adalah life support system

perlindungan sungai, pemanfaatkan

bagi manusia sebagaimana diatur

fungsi sungai, pemelihraan sungai,

dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang

pemanfaatan kualitas air sungai,

Konservasi

Alam

kelembagaan pengelola, pembiayaan,

Hayati dan Ekosistemnya, karena itu

hak dan kewajiban, pengawasan serta

perlu dilestarikan. Pelestarian yang

terdapatnya hal-hal berupa sangksi

dikehendaki

yaitu

adalah

Daya

pelestarian

fungsi sungai, yang meliputi: sebagai

tentang

sangksi 8

sesuai

oleh

sebagai sarana penunjang hidup baik

Sumber

yang

diterima

dengan

usaha-usaha

adminitratif

serta

Ibid.

92


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

sangksi pidana. Namun dari semua

Begitu

pentingnya

peran

hal tersebut yang paling memegang

masyarakat dalam mengelola sungai,

peranan penting adalah mengenai

maka

hak dan kewajiban serta peran

masyarakat

masyarakat

masyarakat yang terbiasa membuang

dalam

pengelolaan

sungai.

diperlukan

kesadaran

sekitar.

Kebiasaan

sampah ke sungai sudah berlangsung Pengelolaan

mengenai

masyarakat

pengelolaan

sungai

lama, bahkan merupakan suatu hal yang

biasa

dan

menjadi

suatu

tercermin dari pasal yang ditentukan

kelaziman. Pada hal dalam PERDA

oleh Peraturan Daerah tersebut yaitu

Nomor 2 Tahun 2007 Tentang

Pasal 11 yang berbunyi:9

Pengelolaan

1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kondisi sungai yang baik dan sehat;

Sungai

pasal

16

dinyatakan:10 1. Dihukum

dengan

Kurungan

paling

Pidana lama

6

2) Setiap orang mempunyai hak

(enam) bulan dan atau denda

atas informasi yang berkaitan

paling –tinggi Rp 50.000.000,-

dengan

(lima

peran

dalam

pengelolaan sungai; 3) Masyarakat aktif

dapat

dalam

pemanfaatan,

terhadap berperan

perencanaan,

4) Masyarakat wajib ikut serta

b) Barang melawan

5) Masyarakat dapat membentuk

atas

sempadan

siapa

secara

hukum

dengan

sengaja merusak tebing atau

kelompok yang berperan dalam

pinggiran

pemanfaatan, perlindungan dan

sungai; c) Barang melawan

9

Penjelasan Pasal 11 Perda Kota Banjarmasin No.2 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai.

secara

dan atau garis sungai;

dan manfaat sungai;

pengawasan sungai.

siapa

melawan hukum mendirikan bangunan

fungsi

rupiah)

perbuatan-perbuatan

a) Barang

perlindungan,

kelesatarian

juta

berikut :

dan pengawasan sungai;

menjaga

puluh

10

atau

bantaran

siapa

secara

hukum

dengan

Ibid.

93


sengaja

meletakan

atau

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

2. Pemberlakuan

ketentuan

menempatkan suatu benda

pidana sebagaimana yang

ke sungai, pinggir sungai,

termuat dalam ayat (1) dapat

sempadan atau garis sungai,

digabungkan penerapannya

yang

akibatrusaknya

dengan

ketentuan

pinggir, sempadan atau garis

berlaku

dalam

sungai;


ber

d) Barang

siapa

secara

Tahun

yang

ketentuan

1997

tentang

melawan hukum membuang

Lingkungan

sampah dan atau limbah


organik dan non organik ke

Tahun

sungai, atau pinggir sungai,

Konservasi Sumber Daya

atau garis sungai;

Alam

e) Barangsiapa menggunakan

Hidup

1990

tentang

Hayati

peraturan

untuk mengambil manfaat

undangan lainnya;

sungai;

dan

Ekosistemnyaserta

bahan dan alat berbahaya

dari permukaan dan dalam

serta

3. Ketentuan

perundang-

pidana

yang

termuat dan yang dimaksud

f) Barangsiapa rambu-rambu

melanggar yang

diperuntukan

ada

pidana pelanggaran.

mengatur

Ada adagium “Ubi sacietas

dan

ibi justicia" (artinya di mana ada

penggunaan pemanfaatan sungai; g) Barangsiapa

pada ayat (1) adalah tindak

masyarakat dan kehidupan di sana secara

ada hukum). Ini bermakna bahwa

melawan hukum merubah

orang tidak boleh menghindar dari

atau

suatu

suatu hukuman dengan alasan tidak

bangunan yang sudah ada di

mengetahui satu aturan, dan tentu

bantaran

sempadan

saja tidak bisa dijadikan suatu alasan

sungai sebelum perda ini di

pembenar bahwa tidak ditaatinya

berlakukan.

mengenai

menambah

atau

pelaksanaan

suatu

peraturan perundang-undangan yang

94


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

berlaku termasuk hukum positif yang

Pada hakikatnya, hukum itu

ada termasuk perda ini. Peraturan

mempunyai

akan

namun

perundang-undangan, hukum traktat,

sangat

hukum yuridis, hukum adat, dan

tingkat

hukum ilmuwan atau doktrin. Secara

masyarakat

ideal unsur-unsur itu harus harmonis.

karena masyarakat sudah diberikan

Dalam hal ini apabila kita merujuk

suatu norma pembeda antara hal

pada “Stufenbeu” Teori atau ajaran

yang diperbolehkan atau hal yang

hukum murni dari Hans Kelsen,12

dilarang atau sekalipun terhadap hal

maka norma-norma yang ada tidak

yang dianjurkan. Soerdjono Soekanto

saling

mengatakan, hukum akan efektif

vertikal maupun secara horizontal

apabila memiliki faktor, seperti:

antara

perundang-undangan

hukumnya sendiri, penegak hukum,

satu

dengan

sarana dan fasilitas, masyarakat.

Penyampaikan

kebudayaan. faktor hukum.11

menggunakan bahasa yang jelas,

tetap

dilaksanakan

pengetahuan

yang

berpengaruh kesadaran

ada

terhadap terhadap

Penyelenggaraan

bersumber

bertentangan

baik

yang pun

pada

secara

yang

lainnya.

juga

harus

hukum

sederhana, dan tepat karena isinya

proses

adalah hal bersifat umum pesan

penyerasian antara nilai kaedah dan

kepada subyek hukum yang diatur

pola perilaku nyata yang bertujuan

dalam Perundang-undangan itu.

sesungguhnya

merupakan

untuk mencapai kedamaian. Karena

PERDA Kota Banjarmasin

itu, tidak mungkin suatu peraturan

Nomor 2 Tahun 2007 merupakan

perundang-undangan

mengatur

tindak lanjut dari peraturan yang

manusia

berlaku terdapat peraturan hukum

sehingga untuk dapat, menyelesaikan

positif yang berada di atasnya yaitu

suatu

bisa

Undang-undang Nomor 11 Tahun

berpatokan pada suatu hal yang

1974 tentang Pengairan (Lembaran

bersifat tertulis.

Negara Republik Indonesia Tahun

seluruh

tingkah

masalah

laku

kita

tidak

1981

Nomor

76,

Tambahan

11

Soekanto, Soerdjono. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.6

12

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2009, hal 1.

95


Lembaran

Negara

Republik

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Tambahan

Lembaran

Negara

Indonesia Nomor 3209); Undang-

Republik Indonesia Nomor 3445);

undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Peraturan

Konservasi

Indonesia Nomor 69 Tahun 1996

Hayati

Sumber

dan

Lembaran

Daya

Alam

Ekosistemnya Negara

(

tentang

Pemerintah

Republik

Pelaksanaan

Hak

dan

Republik

Kewajiban, serta Bentuk dan Tata

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Cara Peran Serta Masyarakat Dalam

Tambahan

Negara

Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3419 );

Republik Indonesia Tahun 1996

Undang - undang Nomor 23 Tahun

Nomor 104, Tambahan Lembaran

1997

Negara Republik Indonesia Nomor

Lembaran

tentang

Lingkungan

Pengelolaan

Hidup

(

Lembaran

3660);

Peraturan

Pemerintah

Negara Republik Indonesia Tahun

Republik Indonesia Nomor 85 Tahun

1997

1999 tentang Pengelolaan Limbah

Nomor

Lembaran

68,

Tambahan

Negara

Republik

Bahan

Berbahaya

dan

Indonesia Nomor 3699 ); Undang-

(Lembaran

undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang


Sumber Daya Air (Lembaran Negara

Tambahan


Republik Indonesia Nomor 3910 );


Peraturan


Indonesia Nomor 82 Tahun 2001

4377); Peraturan Pemerintah Nomor

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

22

Pengendalian

Tahun

1982

tentang

Tata

Negara

Beracun Republik

Lembaran

Pemerintah

Negara

Republik

Pencemaran Negara

Air

Pengaturan Air ( Lembaran Negara

(Lembaran




Tambahan


Republik Indonesia Nomor 4161).

Lembaran

Republik

Negara

3225); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran

Negara

Republik


B. PENUTUP Di Indonesia sungai dapat dijumpai hampir pada setiap daerah.

96


Sungai menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang berdiam disekitar aliranya,

baik

untuk

keperluan

transportasi, mandi, mencuci,

dan

aktivitas ekonomi. Untuk wilayah tertentu,

sungai

menunjang

bahkan

dapat

kebutuhan

utama

masyarakat yang berdampak pada sistem perekonomian masyarakat, serta

dalam

skala

global

mempengaruhi nasional.

turut

pembangunan

Untuk

kepentingan

kelestarian sungai serta agar sungai dapat berfungsi dan memberi nilai ekonomis bagi penduduk khususnya yang berada di sekitar, Pemerintah Kota

Banjarmasin

memberlakukan

PERDA

telah No.

2

Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Ali,

Zainuddin, 2008, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Aziz Syamsudin, 2011, Proses dan Teknik PerundangUndangan, Jakart: Sinar Garfika. Bambang Setyadi, PanelKajian

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Kebijakan-Kebijakan Dalam Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2007. Djamali Abdoel, 2008 , Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hans Kelsen, 2009, Teori Hukum Murni, penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media. S. Praja, Juharya, 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: CV. Pustaka Setia. Soekanto, Soerdjono, 2007, FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Soekanto, Soerjono dan Sr Soekanto, Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai. W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

dalam Diskusi Terhadap

97


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

http://green.kompasiana.co m/polusi /2011/05 /01/manfaat-sungai361297.html, (01 Juni. 2016)

Perundang-undangan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Internet Anonim, Fungsi dan Tujuan Hukum, http://www.pustakasekolah. com/fungsi-dan-tujuanhukum.html. (01 Juni 2016).

Anonim,

manfaat sungai, http://green.kompasiana.co m/polusi/2011/ 05/01/manfaat-sungai361297.html, (01 Juni 2016)

Anonim, Manfaat Sungai Secara Umum,

98

PENGELOLAAN SUNGAI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN N0 2 TAHUN 2007

Recommend Documents