PENGATURAN PENJUALAN SAHAM BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA PIHAK SWASTA Oleh: Kadek Yowana Aryawan I Gusti Ayu Putri Kartika I Nyoman Bagiastra
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membahas ketentuan penjualan saham Badan Usaha Milik Negara pada pihak swasta terkait dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadinya penjualan saham Badan Usaha Milik Negara pada pihak swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan penjualan saham Badan Usaha Milik Negara pada pihak swasta terkait dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah terjadinya konflik norma antara pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka asas yang berlaku adalah Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadinya penjualan saham Badan Usaha Milik Negara pada pihak swasta adalah Pertanggungjawaban secara menyeluruh yang meliputi manajemen serta pimpinannya. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Swasta, Penjualan, Saham. ABSTRACT This study aims to discuss the provisions of sale of shares of State-Owned Enterprises in the private sector related to the provisions of Article 33 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and to determine the responsibility of the company in the event of sale of shares of State-Owned Enterprises on the private. This study uses normative research with the approach of legislation that in this case the reviewing of the Act Number 19 of 2003 on State Owned Enterprises to Article 33 Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Conditions of sale of shares of State-Owned Enterprises in the private sector related to the provisions of Article 33 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 is a conflict of norms between article 1 paragraph 12 of Law Number 19 of 2003 on SOEs with article 33 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Then the prevailing principle is Lex Superior derogatlegiinferiori. Corporate responsibility in the event of sale of shares of State-Owned Enterprises in the investor's overall liability covering management and leadership. Keywords: State Owned Enterprise, Private, Sale, Stoke. 1
I.
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingkat BUMN adalah suatu unit usaha
yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan Negara dimana kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada ditangan pemerintah. Seiring dengan berjalannya waktu adanya kebijakan penjualan saham atau lebih dikenal dengan Privatisasi yang diberlakukan pemerintah melalui Menteri BUMN bagaikan dua mata pisau yang berbeda. Disatu pihak penjualan saham atau privatisasi berusaha mengangkat pendapatan Negara dengan jalan menjual dan melelang aset-aset Negara yang ada kepada pengusaha dalam negeri maupun pengusaha asing. Keinginan agar menjadikan BUMN sebagai salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan perekonomian nasional, bukan hanya akan memajukan pengembangan BUMN itu sendiri, tetapi juga akan menjadikan BUMN sebagai salah satu lahan penting dalam pembangunan nasional. Kapasitas BUMN tidak hanya sebagai pengemban kepentingan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat, tetapi juga pendonor terbesar dalam perekonomian Negara. Permasalahan yang muncul adalah apakah ketentuan penjualan saham BUMN pada pihak swasta sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan bagaimanakah tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadinya penjualan saham BUMN pada pihak swasta. 1.2.
Tujuan Penulisan Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian ketentuan penjualan saham
BUMN pada pihak swasta terkait dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadinya penjualan saham BUMN pada pihak swasta.
II.
ISI MAKALAH
2.1.
Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakan seperti buku dan pendekatan peraturan perundang-undangan.
2
2.2.
Hasil dan Pembahasan
2.2.1. Ketentuan Penjualan Saham BUMN Pada Pihak Swasta Terkait dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang bayak dikuasi oleh negara. Penjelasan dari cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasi hajat hidup orang banyak menurut Tom Gunadi ada dua aspek penting dalam pengertian katakata tersebut yaitu: Aspek strategik artinya Negara mengambil tanggung jawab langsung untuk pengaturan dan pengawasan serta penyedian sendiri. Dan aspek finansial artinya memperoleh sumber keuangan bagi kas Negara dengan penguasaan suatu cabang produksi.1 Kata dikuasai oleh Negara mempunyai arti dimana Bagir Manan mempunyai pendapat bahwa: Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.2 Sesuai dengan permasalahan nomor satu diatas, apakah ketentuan penjualan saham BUMN sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: jika pengertian penjualan saham sebagai mana tercantum dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) itu dimaksudkan bahwa penjulan saham persero seluruhnya kepada pihak lain, maka ketentuan penjualan saham BUMN tidak sesuai pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, Ini berarti terjadi konflik norma antara pasal 1 butir 12 UU BUMN dengan pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Maka asas yang berlaku adalah Lex Superior Derogat Legi Inferiori yaitu Undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan dari pada undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.
2.2.2. Tanggung jawab Perusahaan dalam Hal Terjadinya Penjualan Saham BUMN Pada Pihak Swasta
1
Tom Gunadi, 1985, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD NRI 1945, Angkasa, Bandung, cet.ke-tiga, h.132. 2 Bagir Manan, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, h.12.
3
Dalam Negara hukum kesejahteraan (welfare state), konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat, akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bertumpu pada konsep Negara hukum liberal formal, alam hal ini peranan Negara sangat dibatasi.3 Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.4 Dalam kenyataannya masih sering terjadi beberapa gejolak baik karena kesenjangan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi dalam masyarakat kita maupun karena terlanggarnya hak dan kepentingan pihak tertentu atau karena perlakuan yang tidak sama dirasakan oleh warga masyarakat. Tanggung jawab Perusahaan dalam hal terjadinya penjualan saham BUMN pada pihak swasta adalah merupakan tanggung jawab konstitusional5 artinya penjualan saham BUMN tidak boleh bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Bentuk tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadinya penjualan saham BUMN pada pihak swasta adalah tanggung jawab dalam arti akuntabilitas6 maksudnya bahwa lebih luas pengertiannya dari istilah responsibility dan liability. Hal ini disebabkan bahwa tanggung jawab dalam arti akuntabilitas bukan saja dititik beratkan pada pemenuhan kewajiban oleh penerima tanggung jawab untuk memenuhi aturan-aturan standar yang telah ditentukan (responsibility) dan juga tidak hanya dititik beratkan pada pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya aturanaturan standar yang telah ditentukan (liability), melainkan juga suatu bentuk pertanggungjawaban secara menyeluruh yang meliputi manajemen serta pimpinannya.
III.
KESIMPULAN Ketentuan penjualan saham Badan Usaha Milik Negara pada pihak swasta
dalam pasal 1 butir 12 UU BUMN itu dimaksudkan bahwa penjulan saham persero seluruhnya kepada pihak lain, maka ketentuan penjualan saham BUMN tidak sesuai pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Ini berarti terjadi konflik norma antara pasal 1 butir
h.17. .h.32.
3
Philipus Hadjon, 1986, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,
4
Heru Satya Nugraha, 2003, Etika Bisnis Prinsif dan Aplikasi, Universitas Trisakti, Jakarta,
5
Putri Julaiha, 2014, “Sistem Perekonomian Indonesia”, https://putrijulaiha.wordpress.com/2011/04/08/sistem-perekonomian-indonesia/, diakses pada tanggal 14 April 2016. 6 Philipus Hadjon, op.cit, h.39.
4
12 UU BUMN dengan pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Maka asas yang berlaku adalah Lex Superior Derogat Legi Inferiori yaitu Undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan dari pada undang-undang yang lebih rendah tingkatannya. Bentuk tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadinya penjualan saham BUMN pada pihak swasta adalah tanggung jawab dalam arti akuntabilitas. Akuntabilitas disini diartikan sebagai pertanggungjawaban secara menyeluruh yang meliputi manajemen serta pimpinannya.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Gunadi Tom, 1985, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD NRI 1945, Angkasa, Bandung. Hadjon Philipus, 1986, Prlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. Manan Bagir, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Angkasa, Bandung. Nugraha Satya, 2003, Etika Bisnis Prinsif dan Aplikasi, Universitas Trisakti, Jakarta. Internet : Julaiha,Putri,2014,“SistemPerekonomianIndonesia”,https://putrijulaiha.wordpress.com/ 2011/04/08/sistem-perekonomian-indonesia/, diakses pada tanggal 14 April 2016. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
5
