PENGARUH TINGKAT PENYELESAIAN REKOMENDASI DARI BPK TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Oleh : BETA CHRISTY APRILIANA PUTRI NIM : 232009031
KERTAS KERJA Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS
: EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2013
i
ii
iii
MOTTO Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. (Yeremia 29:11) Rasa malas adalah musuh terbesar dan penghianat dalam meraih kesuksesan hidup. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. (Matius 21:22) Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. (Maz, 28 : 7b)
iv
ABSTRACT
The focus of this study is to find out the influence of the Audit Board (BPK) recommendation completion level on the quality of local government financial statements especially district-municipal governments in Central Java and Yogyakarta. Follow up monitoring on the recommendation of the examination results is a systematic series of activities carried out by the Audit Board to determine that the district or municipal governments have implemented the recommendations of the examination within a specified time. If the regencymunicipal governments follow up the Audit Board recommendations, the performance assessment of the district or municipal governments will be increased and changed positively. The samples of this study were financial statements audited by the Audit Board which were district or municipal governments in Central Java and Yogyakarta. Samples were selected by purposive sampling method. Data analysis was processed using ordinal regression method because the dependent variable is ordinal scale (rating). The results of this study showed that there was no significant influence the level of the Audit Board recommendation completion to the financial statements quality in local government. That problem was caused because most districtand municipal governments got qualified opinion related to permanent asset report which was not able to be graded yet.
Keywords: Monitoring the level of recommendation completion, Financial Statements Quality
v
SARIPATI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten-kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Apabila pemerintah kabupaten-kota menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK, maka penilaian kinerja pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang bersangkutan akan mengalami perubahan yang positif. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK yaitu pemkab/pemkot di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan metode regresi ordinal karena variabel terikat berupa skala ordinal (peringkat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian terkait pelaporan aset tetap yang belum dapat dinilai.
Kata Kunci : Pemantauan tingkat penyelesaian rekomendasi, Kualitas Pelaporan Keuangan
vi
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus kristus atas pertolongan dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan kertas kerja ini dengan baik guna memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Dalam penulisan kertas kerja ini, penulis ingin mengetahui pengaruh dari tingkat peyelesaian rekomendasi BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintahah kabupaten dan pemerintahan kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2011. Penulis menyadari sungguh bahwa ada begitu banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan kertas kerja ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna perbaikan penulisan di kemudian hari. Akhir kata, penulis mohon maaf jika ada salah – salah kata dalam penulisan kertas kerja ini, dan penulis berharap agar kertas kerja ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta pihak – pihak yang membutuhkan.
Salatiga, Agustus 2013
Penulis,
vii
UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena penyertaan, kasih dan hikmatNya yang diberikan bagi penulis, maka kertas kerja yang berjudul “Pengaruh Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Dari BPK Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah” dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan kertas kerja ini, penulis banyak bantuan, dukungan, maupun dorongan moril dan materiil dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, pada kesempatan yang membahagiakan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak antara lain kepada : 1. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juruselamatku atas segala berkat dan perlindunganNya. 2. Bapak Hari Sunarto, S.E., MBA., Ph.D., selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 3. Bapak Usil Sis Sucahyo, SE, MBA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 4. Ibu Gustin Tanggulungan,SE.,M.Ak.,Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ide, saran, dan kritikan selama proses penyusunan kertas kerja ini. 5. Ibu Elisabeth Penti Kurniawati, SE.,M.Ak selaku wali studi yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan. 6. Bapak Profesor Supramono yang telah memberikan ide, saran dan kritik selama proses penyusunan kertas kerja ini. 7. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang sudah membimbing selama masa perkuliahan penulis, serta penyusunan kertas kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.
viii
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) Jakarta yang telah berkenan membantu serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data penunjang skripsi. 9. Kedua orang tuaku bapak dan ibu, Drs. Oktavianus Bambang Suwartono dan Tri Artiningsih Bsc atas dukungannya baik secara moral dan materiil. Bersyukur telah terlahir dalam keluarga ini. 10. My Soulmate Beta Christy Apriliani Putri terima kasih sudah setia menemani baik dalam suka maupun duka sejak dalam kandungan ibu kita selalu bersama. Untuk kakak laki-lakiku Alpha Nugroho Saputro S.Hut, terima kasih mas selalu memberi semangat dan motivasi didalam menyelesaikan skripsi ini. Aditya Janu Prabowo S.I.Kom yang juga selalu memberikan semangat buat penulis. Aku mengasihimu saudara-saudaraku. 11. Keluarga besar di Cirebon dan Purworejo, terima kasih uti, pakdhe, budhe, om, tante, kakak-kakak, adik-adik serta keponakan-keponakanku untuk dukungan doanya. 12. Keluarga besar PPSM GKJ Salatiga Selatan, my second family. Mas Tono, Mbak Lia, Mbak Pipit, Mas Nandi, Fista, Naris, Dea, Krisna, Erent, Adit, Cita, Ratna, Dio, Monang, Dani Cipo, Ella, Rika, Hellen, Yoga, Diga, Okky, Anes terima kasih buat kebersamaan dan kesatuan hati kita didalam melayani Tuhan serta dukungan dan motivasi dari kalian. 13. Keluarga besar Perkantas Salatiga Kak Angel, Kak Lindung, Kak Debby, Kak Lius, Kak Yuyun,Citra Dwi Estri, Maria dan Elis. 14. Teman-temanku, Christin yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, Syndi, Helena, Ester, Oktavia, Nana, Ocha, Dita. Thank you girls.
Salatiga, Agustus 2013 Penulis,
(Beta Christy Apriliana Putri)
ix
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.......................................................................................................... i SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................................... iii HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... iv ABSTRACT ...................................................................................................................... v ABSTRAKSI ................................................................................................................... vi KATA PENGANTAR .................................................................................................... vii UCAPAN TERIMA KASIH .......................................................................................... viii DAFTAR ISI ..................................................................................................................... x DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xiii PENDAHULUAN...................................................................................... ...................... 1 TELAAH TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS ................................................ 3 TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ................. 3 REKOMENDASI DAN PEMANTAUAN TINGKAT PENYELESAIAN OLEH BPK .............................................................................................................. 5 PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH .................. 6 PERUMUSAN HIPOTESIS .................................................................................... 7 METODE PENELITIAN .................................................................................................. 8 Populasi dan Sampel ................................................................................................ 8 Jenis dan Sumber Data............................................................................................. 9 Metode Analisis Data ............................................................................................ 10
x
DATA DAN ANALISIS ................................................................................................. 13 Statistik Deskriptif ................................................................................................. 13 PEMBAHASAN .................................................................................................... 18 PENUTUP ....................................................................................................................... 20 Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan Penelitian, dan Saran ................................ 20 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 22 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ 25 LAMPIRAN .................................................................................................................... 27
xi
DAFTAR TABEL Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian .................................................................................. 9 Tabel 2 Perkembangan Opini Provinsi Jawa Tengah ..................................................... 13 Tabel 3 Perkembangan Opini Provinsi DIY ................................................................... 13 Tabel 4 Kondisi Kualitas Pelaporan Keuangan .............................................................. 14 Tabel 5 Hasil Test of Parallel Lines ................................................................................... 16 Tabel 6 Hasil Model Fitting Information ........................................................................... 17 Tabel 7 Hasil Pseudo R-Square ........................................................................................ 17 Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis .................................................................................... 18
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Tugas .................................................................................................. 27 Lampiran 2 Formulir Permintaan Informasi ................................................................... 28 Lampiran 3 Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik .............................. 29 Lampiran 4 Data Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (Rekomendasi) ......................... 30-31 Lampiran 5 Data Akumulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (Rekomendasi) ....... 32-33 Lampiran 6 Data Prosentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi ..... 34-35 Lampiran 7 Data Opini Auditor BPK di Prov. Jateng-DIY Tahun 2008-2011.. ....... 36-37 Lampiran 8 Data Perkembangan Kualitas Audit ....................................................... 38-39 Lampiran 9 Hasil Pengujian Ordinal Regression Tahun 2008................................... 40-41 Lampiran 10 Hasil Pengujian Ordinal Regression Tahun 2009 ................................ 42-43 Lampiran 11 Hasil Pengujian Ordinal Regression Tahun 2010 ................................ 44-45 Lampiran 12 Hasil Pengujian Ordinal Regression Tahun 2011 ................................ 46-47 Lampiran 13 Hasil Pengujian Ordinal Regression Tahun 2008-2011 ....................... 48-49 Lampiran 14 Data Pemkab/Pemkot Yang Mengalami Kualitas Membaik ..................... 50 Lampiran 15 Data Klasifikasi Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian.. .......................................................................... 51-52 Lampiran 16 Data Klasifikasi Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Tahun 2008.. ..................................................... 53-54 Lampiran 17 Data Klasifikasi Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Tahun 2009.. ..................................................... 55-56 Lampiran 18 Data Klasifikasi Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Tahun 2010.. ..................................................... 57-58 Lampiran 19 Data Klasifikasi Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Tahun 2011.. .......................................................... 59
xiii
Lampiran 20 Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan ..................................................... 60-62 Lampiran 21 Contoh Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut .............................. 63-64
xiv
PENDAHULUAN Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, dimana hal tersebut dapat menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi, politik, sosial serta mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Oleh karena adanya reformasi akuntansi tersebut mengakibatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai tahapan perubahan termasuk perubahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan terbitnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut dipersyaratkan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menghasilkan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat (public accountability). Kepercayaan
yang
diberikan
oleh
masyarakat
kepada
penyelenggara
pemerintah haruslah diimbangi dengan pemerintahan yang bersih (good governance) yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Pemerintahan yang bersih atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo,2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan dapat berpartisipasi aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki 1
independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun bentuk auditnya adalah audit keuangan. Keefektifan suatu pemeriksaan dan penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga ditentukan oleh adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang diajukan oleh auditor BPK. Auditor BPK, melalui tahapan-tahapan auditnya melakukan penilaian terhadap proses (pengelolaan) yang terjadi, mengidentifikasikan kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan tersebut. Permasalahannya adalah pada tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor BPK yaitu kurangnya respon dari pihak pemerintah daerah / kota terkait hasil pemeriksaan terutama mencakup temuan audit dan rekomendasi dalam memperbaiki kondisi temuan audit. Pemeriksaan oleh BPK-RI tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangundangan. Pengendalian internal itu sendiri juga telah ditetapkan dalam PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuan pemeriksaan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Beberapa hasil audit BPK-RI tersebut ditindaklanjuti menjadi audit investigasi, kasus korupsi dan kasus pidana. Setelah melakukan pemeriksaan keuangan, BPK akan mengeluarkan opini tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Opini adalah pernyataan 2
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini yang dikeluarkan oleh auditor terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion), pendapat tidak wajar (adverse opinion) dan pernyataan yang tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Opini maupun rekomendasi yang diberikan oleh BPK, diharapkan nantinya dapat dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah dengan mengambil sampel dari pemerintah kabupaten - kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan perbandingan studi selanjutnya tentang pengaruh tingkat penyelesaian dan rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah. Manfaat praktis bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya adalah sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penyelesaian audit laporan keuangan dan rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah. TELAAH TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Tugas dan Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 3
tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundanganundangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri. UUD 1945 memberikan posisi yang sangat tinggi pada BPK sebagai suatu lembaga negara. Tugas BPK adalah memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK bertugas untuk memeriksa di mana uang negara itu disimpan, sekaligus bertugas untuk memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan. Keuangan negara di Indonesia bukan saja tercermin pada APBN dan APBD tetapi juga tercermin pada kegiatan BUMN dan BUMD, yayasan, dana pensiun maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan. Bahkan, keuangan negara juga mencakup bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta. Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah; (ii) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (audit on request). Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK meliputi lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional.
4
Rekomendasi dan Pemantauan Tingkat Penyelesaian oleh BPK Rekomendasi adalah sasaran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan) (Hiro Tugiman, 2001). Sedangkan pengertian rekomendasi auditor menurut Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2010 adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi merupakan pendapat auditor berupa sasaran yang menganjurkan mengenai suatu situasi tertentu. Rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa guna memperbaiki kondisi yang memerlukan perbaikan. Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Rekomendasi didasarkan pada berbagai temuan dan kesimpulan pemeriksaan, serta dibuat dengan tujuan untuk meminta tindakan guna perbaikan terhadap keadaan yang ada untuk meningkatkan operasi (Hiro Tugiman, 2006). Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan (IBK Bayangkara, 2008:34). Auditor internal dituntut untuk memberikan rekomendasi yang realistis serta tepat guna kepada pihak manajemen. Karena, apabila pihak perusahaan sebagai pihak manajemen menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yang diajukan oleh auditor internal, maka kemungkinan penilaian kinerja perusahaan akan mengalami perubahan yang positif. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu (Utami dan Noviyanti, 2004). Sedangkan menurut Peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, 5
yang selanjutnya disebut pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa badan atau instansi telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK suatu badan atau instansi wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut. Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, maka badan atau instansi terkait wajib memberikan alasan yang sah. Namun jika dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, badan atau instansi terkait tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah organisasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI,2009) laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka
membuat
keputusan-keputusan
ekonomi
serta
menunjukkan
6
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan antara lain investor, manajemen, dan pemerintah. Bagi pihak pemerintah laporan keuangan digunakan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan lainnya (IAI,2009). Bagi berjalannya suatu proses auditing di lingkungan pemerintah daerah, eksistensi teori akan bermanfaat sebagai landasan berpijak yang menawarkan penjelasan, baik dukungan ataupun pengingkaran terhadap standar, praktik, metode, prosedur atau teknik-teknik yang ada dalam auditing. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi suatu instansi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan rekomendasi dari auditor BPK terkait audit laporan keuangan.
Perumusan Hipotesis Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pemkab atau pemkot telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pemkab/pemkot yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pemkab/pemkot yang diperiksa. Pemkab/pemkot yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pemkab/pemkot wajib memberikan alasan yang sah. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pemkab/pemkot yang diperiksa dan/ atau pemkab/pemkot yang bertanggung jawab 7
untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu : 1. Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi; 2. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi ; 3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti ; 4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pemkab/pemkot yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah/ perusahaan pada entitas bersangkutan yang akan memperbaiki opini audit dari waktu ke waktu. Berdasarkan uraian tersebut maka disusun hipotesis peneliyian sebagai berikut : H1 : Ada pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Populasi penelitian adalah pemerintahan daerah di Indonesia. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling yakni sesuai dengan kriteria sebagai berikut : 1. Laporan keuangan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun anggaran 2008-2011 yang telah diaudit oleh BPK. 2. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK menyebutkan tingkat penyelesaian rekomendasi audit oleh pemerintah kota/kabupaten tersebut 8
Pemilihan sampel di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pertimbangan bahwa kedua propvinsi tersebut berada dalam satu kantor perwakilan BPK yakni BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2008 sehingga memiliki cara pengungkapan LHP yang relatif sama. Berdasarkan kriteria tersebut maka terpilih jumlah sampel seperti pada tabel berikut ini : Tabel 1 KRITERIA SAMPEL PENELITIAN KETERANGAN
JUMLAH
Jumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah dan DIY
42
periode 2008 – 2011 Pemda yang laporan keuangannya tidak tersedia secara
2
lengkap Jumlah pemda yang laporan keuangannya memenuhi
40
criteria pemilihan sampel Jumlah laporan keuangan yang dapat dianalisis untuk
160
periode 2008-2011 (4 tahun)
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber data adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2011 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI ). Data yang diolah mencakup 33 pemerintahan kabupaten, 7 pemerintahan kota dan 2 pemerintahan provinsi di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
9
Yogyakarta selama kurun waktu empat tahun yaitu mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2011.
Metode Analisis Data
Metode analisis penelitian adalah regresi ordinal karena variabel dependen penelitian berupa data ordinal (Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini, variabel Y (variabel dependen) merupakan perkembangan kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah. Kualitas tersebut dikategorikan menjadi :
1. Kualitas membaik, artinya opini positif t1 lebih baik dari tt-1. Dikatakan membaik apabila suatu pemkab/pemkot yang diaudit oleh BPK pada tahun ini mengalami perubahan opini dibanding tahun sebelumnya, misalnya tahun ini BPK memberikan opini pada pemkab yaitu opini wajar tanpa pengecualian dibandingkan tahun kemarin BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Dengan demikian kualitas dapat dikatakan membaik karena mengalami perubahan opini positif. Kualitas membaik disimbolkan dengan angka satu (1). 2. Kualitas sama, artinya opini sama t1 sama dengan tt-1. Dikatakan sama apabila suatu pemkab/pemkot yang diaudit oleh BPK pada tahun ini tidak mengalami perubahan opini dibanding tahun sebelumnya. Kualitas sama disimbolkan dengan angka dua (2). 3. Kualitas memburuk, artinya opini negatif tt-1 lebih baik dari t1. Dikatakan memburuk apabila suatu pemkab/pemkot yang diaudit oleh BPK pada tahun ini mengalami perubahan opini dibanding tahun sebelunya, misalnya tahun sebelumnta BPK memberikan opini pada pemkab yaitu opini wajar dengan pengecualian kemudian pada tahun beriktnya BPK tidak memberikan pendapat. Dengan demikian kualitas dapat dikatakan memburuk karena mengalami perubahan opini negatif. Kualitas memburuk disimbolkan dengan angka tiga (3).
10
Variabel X (variabel independen atau bebas) merupakan tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK yang sudah dilaksanakan oleh pemkab atau pemkot di Jawa Tengah dan DIY pada tahun 2008-2011. Adapun langkah-langkah analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, penyamplingan, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik deskriptif ini akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel dalam penelitian ini. 2. Analisis Kelayakan Penggunaan Model Ordinal Logit Regression a. Uji Parallel Lines Test of parallel lines digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan logit adalah sama untuk semua persamaan logit. Jika nilai signifikansi > α maka hasil menyatakan bahwa model yang dihasilkan memiliki parameter yang sama sehingga pemilihan model link function logit adalah sesuai (Ghozali, 2009).
b. Menilai Model Fit Langkah yang dilakukan pertama kali adalah menilai model fitting information. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likehood. Likehood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi 2LogL. Adanya penurunan nilai -2LogL awal dengan nilai -2LogL langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2006).
11
Pseudo R-Square digunakan untuk menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Tingkat variabilitas tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai McFadden (Ghozali, 2009). c. Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian ordinal logistic regression, karena variabel dependen berupa skala ordinal. d. Menilai Kelayakan Model Regresi Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Goodness of Fit Test. Goodness of Fit Test menguji kesesuaian model antara hipotesis nol sebagai data hasil prediksi model dengan data empiris (tidak ada perbedaan antara model dengan data). Apabila nilai Goodness of fit test > α (nilai signifikansi Pearson dan Deviance > α) maka model yang terbentuk adalah fit atau layak digunakan (Ghozali, 2009) e. Estimasi Parameter dan Interpretasinya Estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji akan menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2006). Menurut Ghozali (2006) pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi (α). Nilai probabilitas pada regresi ordinal dapat diketahui dari nilai Statistic Wald. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :
1.
Jika nilai probabilitas > α maka H0 diterima (variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat).
2.
Jika nilai probabilitas ≤ α maka H0 ditolak (variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat).
12
DATA DAN ANALISIS Statistik Deskriptif Berikut ini merupakan perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK kepada Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2011. Tabel 2 PERKEMBANGAN OPINI LKPD PROVINSI JAWA TENGAH THN 2008-2011 LKPD 2008 2009 2010 2011
WTP 0 0 2 8
% 0 0 5.6 22.2
WDP 35 36 34 28
% 97.2 100 94.4 77.8
TW 0 0 0 0
% 0 0 0 0
TMP 1 0 0 0
% 2.8 0 0 0
JUMLAH 36 36 36 36
Sumber : Data diolah, 2013 Tabel 3 PERKEMBANGAN OPINI LKPD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA THN 2008-2011 LKPD 2008 2009 2010 2011
WTP 0 1 2 3
% 0 16.7 33.3 50
WDP 6 5 4 3
% 100 83.3 66.7 50
TW 0 0 0 0
% 0 0 0 0
TMP 0 0 0 0
% 0.0 0 0 0
JUMLAH 6 6 6 6
Sumber : Data diolah, 2013 Keterangan : WTP = Wajar Tanpa Pengecualian WDP = Wajar Dengan Pengecualian TW
= Tidak Wajar
TMP = Tidak Memberikan Pendapat
13
Berdasarkan hasil olah pada tabel 2 dan tabel 3 dapat dilihat bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK kepada Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (2008-2011). Namun yang jelas nampak dari tabel tersebut, adalah besarnya perkembangan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang terjadi pada Provinsi DIY. Hal tersebut diduga terkait dengan sedikitnya jumlah kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi DIY sehingga memberikan kemudahan dalam memantau dan mengontrol pemkab/pemkot. Tabel 4 Kondisi Kualitas Pelaporan Keuangan Case Processing Summary Marginal N Kualitas_Pelaporan_Keuangan
Valid Missing Total
Percentage
1
16
10.00%
2
143
89.40%
3
1
0.60%
160
100.00%
0 160
Sumber : Data diolah, 2013 Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 160 laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan rekomendasi dalam LHP BPK sebanyak 10% atau 16 kabupaten/kota mengalami peningkatan kualitas/ kualitas membaik (Lampiran 14), sebesar 89,40% atau 143 pemda tidak mengalami perubahan yang berarti/kualitas sama (Lampiran 16, 17, 18, 19), dan sisanya sebanyak 0,6% atau 1 pemda mengalami penurunan kualitas (kualitas buruk). Dari 16 laporan keuangan yang mengalami peningkatan opini (kualitas membaik), sebanyak 75% atau 12 pemkab/pemkot berada di Jawa Tengah dan 25% atau 4 pemkab/pemkot berada di DIY. Itu berarti sebanyak 8,33% laporan keungan di 14
Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kualitas membaik dan 16,67% di Provinsi DIY. Pemerintahan kabupaten/kota yang mengalami penurunan kualitas adalah Kabupaten Banyumas, dimana pada tahun 2007 BPK mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun di tahun 2008 Tidak Diberikan Pendapat ( Disclaimer Opinion ). Disclaimer opini tahun 2008 diberikan karena keterbatasan informasi atas transaksi dan catatan yang sebenarnya dari SKPD –SKPD sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan. Selain itu lingkup pemeriksaan tidak cukup memungkinkan BPK memberikan pendapat. Hasil audit yang dilakukan BPK pada Tahun Anggaran 2008 menunjukkan kelemahan-kelemahan yang signifikan dan berdampak material terhadap laporan keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Pencatatan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pencatatan dan penghapusan piutang daerah belum didukung dengan data yang memadai. 3. Penyajian aset tetap belum mencerminkan nilai aset tetap yang sebenarnya dan belum didukung dengan data yang memadai. 4. Sistem pencatatan persediaan tidak berjalan dan saldo dalam neraca daerah tidak dapat diyakini kewajarannya. 5. Penatausahaan dan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Banyumas belum sesuai ketentuan. Pada Kabupaten Banyumas dapat dilihat bahwa kabupaten ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2007 BPK mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun di tahun 2008 Tidak Diberikan Pendapat ( Disclaimer Opinion ), di tahun 2009 BPK kembali mengeluarkan opininya menjadi Wajar
15
Dengan Pengecualian (WDP) dan di tahun 2011 opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian. Analisis Model Memilih Model Link Function Logit Untuk menguji apakah asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak, maka digunakan uji test of parallel lines (Ghozali, 2009). Model link function dikatakan sesuai jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Berdasarkan tabel 3, nilai signifikansi pada tahun 2008 yang diperoleh sebesar 0.002. Nilai signifikansi tidak sesuai karena (p<0.1) ini menyatakan bahwa model link function tidak sesuai. Tidak berbeda pula dengan hasil nilai signifikansi yang diperoleh pada tahun 2009, 2010, 2011 dan secara keseluruhan (tahun 2008-2011) yang menunjukkan angka perolehan sebesar 0.000. Nilai signifikansi tidak sesuai karena (p<0.1) ini menyatakan bahwa model link function tidak sesuai. Tabel 5 Test of Parallel Lines Variabel Prosentase Tingkat Penyelesaian
-2 Log Likelihood
Model
Sig.
2008
2009
2010
2011
20082011
Null Hypothesis
26.905
2.125
19.250
33.629
98.191
General
16.943
2.125
19.250
33.629
66.248
2008
2009
2010
2011
20082011
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
Sumber : Data diolah, 2013 Menilai Keseluruhan Model Langkah yang dilakukan pertama kali adalah menilai model fitting information. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likehood. Likehood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi 2LogL. Adanya penurunan nilai -2LogL awal dengan nilai -2LogL langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali,
16
2006). Pseudo R-Square digunakan untuk menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Tingkat variabilitas tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai McFadden (Ghozali, 2009).
Tabel 6 Model Fitting Information Variabel Prosentase Tingkat Penyelesaian
-2 Log Likelihood
Model
Sig.
2008
2009
2010
2011
20082011
Intercept Only
30.987
11.276
21.311
35.712
98.291
Final
26.905
2.125
19.25
33.629
98.191
2008
2009
2010
2011
20082011
0.043
0.002
0.151
0.149
0.751
Tabel 7 Pseudo R-Square Nilai Mc. Fadden Variabel 2008 Prosentase Tingkat Penyelesaian
0.116
2009
2010
2011
0.576
0.097
0.056
20082011 0.001
Sumber : Data diolah, 2013 Hasil pada tabel 6 dimana hasil uji dilihat pada tahun 2008-2011 (secara keseluruhan) diperoleh bahwa terdapat penurunan nilai sebesar 0.101 dan tidak signifikan pada 0.751 yang berarti model dengan memasukkan variabel independen tidak lebih baik dibandingkan hanya model dengan intercept saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa model tidak fit. Hasil pada tabel 7 yang dilihat pada hasil uji secara keseluruhan (2008-2011) menunjukkan bahwa sebesar 0.1% peringkat kualitas pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel prosentase tingkat penyelesaian.
17
Pengujian Hipotesis Tabel 8 Estimasi Parameter Variabel Prosentase Tingkat Penyelesaian
Prosentase Tingkat Pnyelesaian
Estimasi Arah
Arah Hasil Regresi
0.004
0.102
Sig.
0.749
Sumber : Data diolah, 2013 Hasil pengujian analisis regresi ordinal pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel prosentase tingkat penyelesaian memiliki nilai signifikansi sebesar 0.749 (p>0.05), sehingga variabel prosentase tingkat penyelesaian bernilai tidak signifikan. PEMBAHASAN Hasil pengujian membuktikan bahwa H1 ditolak. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan di pemda. Berdasarkan hasil pengolahan data, ketidaksignifikan data disebabkan karena adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK dimana opini tersebut paling baik diberikan dibandingkan dengan opini lainnya. Hal ini dapat berdampak pada tidak bergeraknya opini atau kualitas sama pada pemkab/pemkot yang dari tahun ke tahun memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak hanya itu, ketidaksignifikan data juga disebabkan oleh opini Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan dari auditor BPK kepada instansi pemerintah daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 89,4%. Opini Wajar Dengan Pengecualian diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar tanpa kecuali 18
untuk hal-hal tertentu akibat faktor tertentu yang menyebabkan kualifikasi pendapat (satu atau lebih rekening yang tidak wajar).Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan terkait dengan perolehan aset tetap. Berdasarkan data yang ada, menyebutkan bahwa permasalahan aset tetap yang terjadi pada pemkab/pemkot terkait karena pencatatan yang tidak memadai, penyajian aset tetap belum didukung pengendalian atas pencatatan yang lengkap dan akurat dan saldo aset tetap pada neraca yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Permasalahan aset tetap masih menjadi perhatian yang serius karena nilanya sangat penting bagi pelayanan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas aset tetap, penyajiannya dalam laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maslani, 2008). Meskipun beberapa permasalahan telah terinventarisir, tampaknya masalah aset tetap akan terus berkembang sesuai dengan kondisi dilapangan, terutama untuk pemda hasil pemekaran yang memperoleh aset tetap dari pemda induk, tetapi bukti kepemilikan atau asetnya hilang. Tidak hanya itu, permasalahan yang sering dijumpai pada pemda terkait aset tetap adalah pemda tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang sebenarnya menambah harga perolehan aset tetap. Hal ini terkait kesalahan penganggaran seperti belanja yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal tapi dianggarkan pada belanja barang dan jasa atau belanja pegawai. Selain itu, penilaian aset tetap, pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap dan memadai,yaitu aset tetap tidak didukung rincian aset, pengklasifikasian aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masih sering dijumpainya pengamanan aset tetap yang tidak memadai baik secara fisik maupun secara administrasi termasuk di antaranya masalah bukti kepemilikan dan juga masih banyaknya aset tetap pada sekolah-sekolah banyak yang belum tercatat (Maslani, 2008)
19
PENUTUP Kesimpulan Pada penelitian ini tidak terbukti bahwa ada pengaruh antara tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan di pemda. Hal tersebut di sebabkan karena maksimal opini yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan masih banyaknya pemkab dan pemkot yang hasil laporan audit keuangannya diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian oleh auditor BPK. Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan umumnya terkait aset tetap, yang belum memenuhi SAP terkait penilaian yang belum memadai.
Implikasi Teoritis Solusi supaya pemerintah daerah mampu menyelesaikan problem aset dengan memenuhi standart-standart yang telah ditetapkan agar dapat membuat pelaporan aset yang memenuhi standart. Implikasi Terapan Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelaporan dan manajemen aset tetap
pemerintah agar tercipta tata kelola yang baik sehingga opini yang
diberikan oleh BPK kepada pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota tidak hanya pada posisi Wajar Dengan Pengecualian saja, namun dapat meningkat lebih baik pada opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keterbatasan Adanya indikasi temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada pemkab/pemkot tersebut diberikan secara berulang-ulang dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa tidak ada tindak lanjut dari pemkab/pemkot terkait. Selain itu, dalam penelitian ini, dikatakan kualitas membaik apabila pemda yang di audit oleh
20
BPK mengalami perubahan opini membaik. Dari yang misalnya pada tahun lalu BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian, sedangkan di tahun ini BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Seperti yang kita ketahui bahwa maksimal opini membaik yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Namun berdasarkan data yang telah di input, suatu pemkab/pemkot selama kurun waktu dua tahun berturut-turut dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal tersebut mengakibatkan penilaian yang diberikan menjadi kualitas sama. Saran 1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti tidak hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan audit BPK saja, namun peneliti juga dapat menggunakan data primer. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat secara valid diteliti guna mengetahui pengaruh penyelesain rekomendasi BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah. 2. Pada penelitian selanjutnya dapat diteliti faktor-faktor yang menyebabkan opini pada Kabupaten Banyumas mengalami perubahan yang signifikan.
21
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2012. Diakses melalui www.bpk.go.id. Bastian, Indra.2007. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. Bisri, Hasan. 2008. Peran BPK Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disampaikan pada Acara Sosialisasi Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan, Ankara 11 Desember 2008. http://www.bpk.go.id. Diunduh tanggal 11 Juni 2012 Dan M. Guy ; C.Wayne Alderman ; Alan J.Winters , Auditing , 2002, edisi kelima,Jakarta, Erlangga Ghozali, Imam. (2006). Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ,
.(2009). Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS,
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hardiningsih, Pancawati. 2007. Peran BPK Dalam Audit Sektor Publik, Fokus Ekonomi, Vol.6, No. 3, Hal 216-224, Desember 2007. Maslani. 2008. Permasalahan Aset Tetap Dan Solusinya Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Disampaikan pada Acara Pusdiklatwas BPKP. http://www.bpk.go.id. Diunduh tanggal 19 Agustus 2013 Suhardjanto, Djoko., dan Rukmita Rena. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan
22
Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditng. Volume 8 Nomor 1 November 2011 : Hal 1-94. Tugiman, Hiro. 2001, Standar Profesional Audit Internal, edisi kelima, Yogyakarta : Kanisius (anggota IKAPI).
Tugiman, Hiro. 2006, Standar Profesional Audit Internal, Bandung : Kanisius
Ihalauw, John J.O.I.,2003, Bangunan Teori, FE UKSW, Salatiga
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009, Standar Akuntansi Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Utami, Intiyas., dan Noviyanti Suzy. 2004. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pengauditan. Salatiga : Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan
Tindak
Lanjut
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prajogo.2001. “ Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik”. Jurnal akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI. Vol.02. Agustus.pp1-8.
23
Sugiyono. 2001, Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
www.bpk.go.id
24
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Tempat/Tanggal Lahir
: Beta Christy Apriliana Putri : Purworejo, 14 April 1991
Nim
: 232009031
Alamat Asal
: Perumahan Tegalrejo Permai No 143, Salatiga
Judul Skripsi
: Pengaruh Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Dari BPK
Terhadap
Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Instansi Pemerintah Daerah. Riwayat Pendidikan
: SD Kristen 04 Salatiga, Lulus Tahun 2003 SMP Negeri 06 Salatiga, Lulus Tahun 2006 SMA Negeri 02 Salatiga, Lulus Tahun 2009 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW Salatiga, Lulus Tahun 2013
Riwayat Organisasi
: Pengurus
Pelayan
Pengasuh
Sekolah
Minggu
(PPSM) GKJ Salatiga Selatan, Seksi Kegiatan (Periode 2009 – 2011). Tim Pembinaan Perkantas Salatiga ( Periode 2010 – 2011) Ketua Pelayan Pengasuh Sekolah Minggu (PPSM) GKJ Salatiga Selatan (Periode 2011 – 2013).
25
Panitia Donor Darah “ Dies Emas Fakultas Ekonomika dan Bisnis” (1 Desember 2009). Satgas Kuliah Umum “ Asuransi Sebagai Pilihan Investasi “ ( 10 Februari 2010 ). Panitia Pratoga FEB 2010 (16 Juli 2010) Panitia Pawai Budaya – Orientasi Mahasiswa Baru 2011 (17 September 2011) Koordinator Satgas Kegiatan “One For All” (22 Januari 2012) Asisten Dosen Manajemen Operasi Semester Gasal 2012/2013
26
Lampiran 1 Surat Tugas
27
Lampiran 2 Formulir Permintaan Informasi
28
Lampiran 3 Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
29
Lampiran 4 DATA HASIL PEMANTAU TINDAK LANJUT (REKOMENDASI)
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2004
PEMDA Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen Kabupaten Kendal Kabupaten Klaten Kabupaten Kudus Kabupaten Magelang Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purworejo
2005
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ( REKOMENDASI) 2006 2007 2008 2009
2010
S
BS
BDT
S
BS
BDT
S
BS
BDT
S
BS
BDT
S
BS
BDT
S
BS
BDT
S
BS
BDT
3 9 6 0 0 23 2 18 0 0 2 0 0 15 8 8 0 15 9 5 0 0
0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 6 15 9 0 30 16 9 4 13 12 0 3 11 21 6 36 11 7 16 36 0
0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11 7 3 12 13 6 6 7 4 1 8 12 3 9 6 3 8 8 9 7 9
0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 8 24 18 17 7 15 5 5 12 6 5 4 4 15 0 18 7 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 2 4 0 0 2 0 8 2 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
7 9 15 5 7 9 7 29 17 12 7 7 7 20 7 0 17 10 8 6 3 6
0 0 0 0 5 1 1 1 3 2 0 0 2 7 5 0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 3 0
8 5 11 12 7 10 1 11 7 3 7 17 7 3 3 0 20 4 5 6 13 3
3 2 0 3 10 11 5 1 3 24 0 2 1 12 14 0 3 1 6 3 0 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 10 3 6 6 3 5 15 12 2 6 10 17 0 0 0 3 7 2 5 15 13
23 3 2 3 17 5 10 4 5 13 6 4 8 8 14 0 11 14 19 4 5 12
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
30
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kabupaten Rembang Kabupaten Semarang Kabupaten Sragen Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo Kota Magelang Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Pekalongan Kota Tegal Privinsi DIY Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
0 14 5 8
0 1 0 0
0 0 0 0
4 15 8 5
1 0 0 0
0 0 0 0
10 4 3 13
3 0 0 4
0 0 0 0
3 9 5 7
8 4 1 5
0 0 0 0
0 9 14 5
15 0 0 0
0 0 0 0
0 6 18 9
12 9 6 1
0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
7 3 1 3 0 0 8 0 0 3 3 0 missing data 6 0 0 2 1 0 1 13 0 8 0 0 7 0 0 27 0 0 7 3 0 15 0 0 33 7 0 11 0 0 11 0 0
0 27 0 0 5 3 8 0 11 0 0
0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 9 0 5 3 3 4 11 0 0
0 0 6 0 1 0 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 1 7 1 2 3 6 14 5 11
0 1 0 0 0 0 5 0 4 0 0
11 11 2 3 16 9 14 11 19 10 10
0 7 14 1 0 11 1 1 3 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 9 4 4 8 2 7 6 5 45 16
0 3 13 9 4 2 3 8 1 4 3
0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5 4 9 12 7 8 10 6 4 5 2
4 7 9 6 17 13 1 12 7 1 16
7 0 2 0 0 0 0 1 18 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 14 9 1
1 5 0 0
0 0 0 0
7 5 16 9
7 7 15 19
1 0 0 0
0 0 0 0
10 6 3 34
5 2 0 0
0 0 0 0
2 6 8 10
8 1 2 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Keterangan : S
= Sesuai,
BS
= Belum Sesuai,
BDT
= Belum Ditindaklanjut 31
Lampiran 5 DATA AKUMULASI HASIL PEMANTAU TINDAK LANJUT (REKOMENDASI) AKUMULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ( REKOMENDASI) NO
PEMDA S
2007 BS BDT
S
2008 BS BDT
S
2009 BS BDT
S
2010 BS BDT
S
2011 BS BDT
1
Provinsi Jawa Tengah
28
0
0
35
0
0
43
3
0
43
26
0
43
26
0
2
Kabupaten Banjarnegara
34
1
0
43
1
0
48
3
0
58
6
0
58
6
0
3
Kabupaten Banyumas
52
0
0
67
0
0
78
0
0
81
2
0
81
2
0
4
Kabupaten Batang
30
0
0
35
0
0
47
3
0
53
6
0
53
6
0
5
Kabupaten Blora
29
0
0
36
5
0
43
15
0
49
32
0
49
32
0
6
Kabupaten Boyolali
73
10
5
82
11
5
92
22
5
95
27
10
95
27
10
7
Kabupaten Brebes
39
5
0
46
6
0
47
11
1
52
21
1
52
21
1
8
Kabupaten Cilacap
38
0
0
67
1
0
78
2
0
93
6
0
93
6
0
9
Kabupaten Demak
16
1
0
33
4
1
40
7
1
52
12
1
52
12
1
10
Kabupaten Grobogan
29
4
0
41
6
0
44
30
2
46
43
2
46
43
2
11
Kabupaten Jepara
21
0
0
28
0
0
35
0
0
41
6
0
41
6
0
12
Kabupaten Karanganyar
13
1
0
20
1
0
37
3
0
47
7
0
47
7
0
13
Kabupaten Kebumen
19
2
0
26
4
0
33
5
0
50
13
0
50
13
0
14
Kabupaten Kendal
33
7
1
53
14
16
56
26
16
56
34
20
56
34
20
15
Kabupaten Klaten
53
0
0
60
5
0
63
19
0
63
33
0
63
33
0
16
Kabupaten Kudus
20
1
0
20
1
0
20
1
0
20
1
0
20
1
0
17
Kabupaten Magelang
57
6
0
74
6
0
94
9
0
97
20
0
97
20
0
18
Kabupaten Pati
41
2
0
51
3
0
55
4
0
62
18
1
62
18
1
19
Kabupaten Pekalongan
32
9
0
40
9
0
45
15
0
47
34
0
47
34
0
32
20
Kabupaten Pemalang
38
3
0
44
4
0
50
7
2
55
11
2
55
11
2
21
Kabupaten Purbalingga
51
0
0
54
1
3
67
1
3
82
6
3
82
6
3
22
Kabupaten Purworejo
17
10
12
23
10
12
26
12
12
39
24
12
39
24
12
23
Kabupaten Rembang
21
7
1
24
15
1
24
30
1
24
42
1
24
42
1
24
Kabupaten Semarang
36
1
0
45
5
0
54
5
0
60
14
0
60
14
0
25
Kabupaten Sragen
24
0
0
29
1
0
43
1
0
61
7
0
61
7
0
26
Kabupaten Sukoharjo
29
7
0
36
12
0
41
12
0
50
13
0
50
13
0
27
Kabupaten Tegal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Kabupaten Temanggung
8
0
0
19
0
0
33
0
0
38
4
7
38
4
7
29
Kabupaten Wonogiri
50
3
0
61
10
0
70
13
0
74
20
0
74
20
0
30
Kabupaten Wonosobo
11
19
2
13
33
2
17
46
4
26
55
6
26
55
6
31
Kota Magelang
15
0
0
18
1
0
22
10
2
34
16
2
34
16
2
32
Kota Salatiga
18
1
0
34
1
0
42
5
0
49
22
0
49
22
0
33
Kota Semarang
35
1
0
44
12
0
46
14
0
54
27
0
54
27
0
34
Kota Surakarta
21
12
0
35
13
0
42
16
0
52
17
0
52
17
0
35
Kota Pekalongan
25
0
0
36
1
0
42
9
0
48
21
1
48
21
1
36
Kota Tegal
69
12
1
88
15
1
93
16
1
97
23
19
97
23
19
37
Privinsi DIY
16
0
0
26
0
0
71
4
0
76
5
0
76
5
0
38
Kabupaten Bantul
22
0
1
32
1
1
48
4
1
50
20
1
50
20
1
39
Kabupaten Gunung Kidul
19
1
0
26
2
0
36
7
0
38
15
0
38
15
0
40
Kabupaten Kulon Progo
19
5
0
26
5
0
32
7
0
38
8
0
38
8
0
41
Kabupaten Sleman
25
0
0
40
0
0
43
0
0
51
2
0
51
2
0
42
Kota Yogyakarta
10
0
0
29
0
0
63
0
0
73
3
0
73
3
0
Keterangan : S = Sesuai, BS = Belum Sesuai, BDT = Belum Ditindaklanjuti
33
Lampiran 6 DATA PROSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PEMDA Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen Kabupaten Kendal Kabupaten Klaten Kabupaten Kudus Kabupaten Magelang Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang
S 100 97.14 100 100 100 82.95 88.64 100 94.12 87.88 100 92.86 90.48 80.49 100 71.43 90.48 95.35 78.05 92.68 100 43.59 72.41
PROSENTASE (%) TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI 2007 2008 2009 2010 2011 BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS 0 0 100 0 0 93.48 6.522 0 62.32 37.68 0 44.79 27.08 2.857 0 97.73 2.273 0 94.12 5.882 0 90.63 9.375 0 61.7 6.383 0 0 100 0 0 100 0 0 97.59 2.41 0 88.04 2.174 0 0 100 0 0 94 6 0 89.83 10.17 0 76.81 8.696 0 0 87.8 12.2 0 74.14 25.86 0 60.49 39.51 0 40.83 26.67 11.36 5.682 83.67 11.22 5.102 84.4 20.18 4.587 77.87 22.13 8.197 67.38 19.15 11.36 0 88.46 11.54 0 79.66 18.64 1.695 70.27 28.38 1.351 54.17 21.88 0 0 98.53 1.471 0 97.5 2.5 0 93.94 6.061 0 69.92 4.511 5.882 0 86.84 10.53 2.632 83.33 14.58 2.083 80 18.46 1.538 68.42 15.79 12.12 0 87.23 12.77 0 57.89 39.47 2.632 50.55 47.25 2.198 40.71 38.05 0 0 100 0 0 100 0 0 87.23 12.77 0 69.49 10.17 7.143 0 95.24 4.762 0 92.5 7.5 0 87.04 12.96 0 65.28 9.722 9.524 0 86.67 13.33 0 86.84 13.16 0 79.37 20.63 0 56.82 14.77 17.07 2.439 63.86 16.87 19.28 57.14 26.53 16.33 50.91 30.91 18.18 42.11 25.56 0 0 92.31 7.692 0 76.83 23.17 0 65.63 34.38 0 54.78 28.7 3.571 0 52.63 2.632 0 48.78 2.439 0 32.79 1.639 0 26.32 1.316 9.524 0 92.5 7.5 0 91.26 8.738 0 82.91 17.09 0 62.18 12.82 4.651 0 94.44 5.556 0 93.22 6.78 0 76.54 22.22 1.235 64.58 18.75 21.95 0 81.63 18.37 0 75 25 0 58.02 41.98 0 44.34 32.08 7.317 0 91.67 8.333 0 84.75 11.86 3.39 80.88 16.18 2.941 69.62 13.92 0 0 93.1 1.724 5.172 94.37 1.408 4.225 90.11 6.593 3.297 75.23 5.505 25.64 30.77 51.11 22.22 26.67 52 24 24 52 32 16 41.49 25.53 24.14 3.448 60 37.5 2.5 43.64 54.55 1.818 35.82 62.69 1.493 23.3 40.78
34
BDT 0 0 0 0 0 7.092 1.042 0 1.316 1.77 0 0 0 15.04 0 0 0 1.042 0 2.532 2.752 12.77 0.971
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kabupaten Semarang Kabupaten Sragen Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo Kota Magelang Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Pekalongan Kota Tegal Privinsi DIY Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
97.3 100 80.56
2.703 0 19.44
0 0 0
90 96.67 75
10 3.333 25
0 0 0
100 94.34 34.38 100 94.74 97.22 63.64 100 84.15 100 95.65 95 79.17 100 100
0 5.66 59.38 0 5.263 2.778 36.36 0 14.63 0 0 5 20.83 0 0
0 0 6.25 0 0 0 0 0 1.22 0 4.348 0 0 0 0
100 85.92 27.08 94.74 97.14 78.57 72.92 97.3 84.62 100 94.12 92.86 83.87 100 100
0 14.08 68.75 5.263 2.857 21.43 27.08 2.703 14.42 0 2.941 7.143 16.13 0 0
0 0 4.167 0 0 0 0 0 0.962 0 2.941 0 0 0 0
91.53 8.475 0 97.73 2.273 0 77.36 22.64 0 missing data 100 0 0 84.34 15.66 0 25.37 68.66 5.97 64.71 29.41 5.882 89.36 10.64 0 76.67 23.33 0 72.41 27.59 0 82.35 17.65 0 84.55 14.55 0.909 94.67 5.333 0 90.57 7.547 1.887 83.72 16.28 0 82.05 17.95 0 100 0 0 100 0 0
81.08 89.71 79.37
18.92 10.29 20.63
0 0 0
64.52 73.49 63.29
15.05 8.434 16.46
0 0 0
77.55 78.72 29.89 65.38 69.01 66.67 75.36 68.57 69.78 93.83 70.42 71.7 82.61 96.23 96.05
8.163 21.28 63.22 30.77 30.99 33.33 24.64 30 16.55 6.173 28.17 28.3 17.39 3.774 3.947
14.29 0 6.897 3.846 0 0 0 1.429 13.67 0 1.408 0 0 0 0
49.35 64.91 23.64 40 50 55.67 62.65 57.83 62.18 84.44 66.67 47.5 67.86 76.12 74.49
5.195 17.54 50 18.82 22.45 27.84 20.48 25.3 14.74 5.556 26.67 18.75 14.29 2.985 3.061
9.091 0 5.455 2.353 0 0 0 1.205 12.18 0 1.333 0 0 0 0
Keterangan : S
= Sesuai,
BS
= Belum Sesuai,
BDT
= Belum Ditindaklanjuti
35
Lampiran 7 DATA OPINI AUDITOR BPK DI PROV.JAWA TENGAH-DIY TH.2008-20011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PEMDA Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen Kabupaten Kendal Kabupaten Klaten Kabupaten Kudus Kabupaten Magelang Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang Kabupaten Semarang Kabupaten Sragen Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo Kota Magelang Kota Salatiga
2008 WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
OPINI 2009 WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP missing data WDP WDP WDP WDP WDP
2010 WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
2011 WTP WDP WTP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
36
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kota Semarang Kota Surakarta Kota Pekalongan Kota Tegal Privinsi DIY Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
WDP WDP missing data WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP
WDP WTP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP
WDP WTP WDP WTP WTP WDP WDP WDP WTP WTP
Keterangan : TMP = Tidak Memberikan Pendapat WDP = Wajar Dengan Pengecualian WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
37
Lampiran 8 DATA PERKEMBANGAN KUALITAS AUDIT NO
PERKEMBANGAN KUALITAS AUDIT
PEMDA
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
1
Provinsi Jawa Tengah
2
2
2
1
2
Kabupaten Banjarnegara
2
2
2
2
3
Kabupaten Banyumas
3
1
2
1
4
Kabupaten Batang
2
2
2
2
5
Kabupaten Blora
2
2
2
2
6
Kabupaten Boyolali
2
2
2
1
7
Kabupaten Brebes
2
2
2
2
8
Kabupaten Cilacap
2
2
2
2
9
Kabupaten Demak
2
2
2
2
10
Kabupaten Grobogan
2
2
2
2
11
Kabupaten Jepara
2
2
1
2
12
Kabupaten Karanganyar
2
2
2
2
13
Kabupaten Kebumen
2
2
2
1
14
Kabupaten Kendal
1
2
2
2
15
Kabupaten Klaten
2
2
2
2
16
Kabupaten Kudus
2
2
2
2
17
Kabupaten Magelang
2
2
2
2
18
Kabupaten Pati
2
2
2
2
19
Kabupaten Pekalongan
2
2
2
2
20
Kabupaten Pemalang
2
2
2
2
21
Kabupaten Purbalingga
2
2
2
2
22
Kabupaten Purworejo
1
2
2
2
23
Kabupaten Rembang
2
2
2
2
24
Kabupaten Semarang
2
2
2
1
25
Kabupaten Sragen
2
2
2
2
26
Kabupaten Sukoharjo
1
2
2
2
27
Kabupaten Tegal
28
Kabupaten Temanggung
2
2
2
2
29
Kabupaten Wonogiri
2
2
2
2
30
Kabupaten Wonosobo
2
2
2
2
31
Kota Magelang
2
2
2
2
missing data
38
32
Kota Salatiga
2
2
2
2
33
Kota Semarang
2
2
2
2
34
Kota Surakarta
2
2
1
2
35
Kota Pekalongan
36
Kota Tegal
2
2
2
1
37
Privinsi DIY
2
2
1
2
38
Kabupaten Bantul
2
2
2
2
39
Kabupaten Gunung Kidul
1
2
2
2
40
Kabupaten Kulon Progo
2
2
2
2
41
Kabupaten Sleman
2
2
2
1
42
Kota Yogyakarta
2
1
2
2
missing data
Keterangan : 1 = Kualitas membaik 2 = Kualitas sama (tidak ada perubahan) 3 = Kualitas memburuk
39
Lampiran 9 HASIL PENGUJIAN ORDINAL REGRESSION PADA TAHUN 2008 Case Processing Summary
N Kualitas_Pelaporan_Keuangan
1 2 3
Valid Missing Total
Marginal Percentage
4 35 1 40 2 42
10.00% 87.50% 2.50% 100.00%
Model Fitting Information Model Intercept Only Final Link function: Logit.
-2 Log Likelihood 30.987 26.905
ChiSquare 4.081
df
Sig. 1
0.043
Goodness-of-Fit Pearson Deviance Link function: Logit.
Chi-Square 36.596 25.036
Pseudo R-Square Cox and Snell Nagelkerke McFadden Link function: Logit.
df 63 63
Sig. 0.997 1
0.097 0.166 0.116
40
Parameter Estimates 95% Confidence Interval Estimate Threshold
Std. Error
Wald
df
Sig.
Lower Upper Bound Bound
[Kualitas_Pelaporan_Keuangan = 1] 2.073
2.11
0.965
1
0.326 -2.063
8.474
2.681
9.994
1
0.002
0.053
0.027
3.909
1
0.048
6.208
[Kualitas_Pelaporan_Keuangan = 2] Location
3.221 13.728
Prosentase_Tingkat_Penyelesaian 0
0.106
Link function: Logit.
Test of Parallel Linesa -2 Log ChiModel Likelihood Square df Sig. Null Hypothesis 26.905 General 16.943 9.962 1 0.002 The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories. a. Link function: Logit.
41
Lampiran 10 HASIL PENGUJIAN ORDINAL REGRESSION PADA TAHUN 2009 Case Processing Summary Marginal Percentage
N Kualitas_Pelaporan_Keuangan
1 2 38 40 2 42
2 Valid Missing Total
5.00% 95.00% 100.00%
Model Fitting Information Model Intercept Only Final Link function: Logit.
ChiSquare
-2 Log Likelihood 11.276 2.125
df
9.151
Sig. 1
0.002
Goodness-of-Fit Chi-Square Pearson Deviance Link function: Logit. Pseudo R-Square Cox and Snell Nagelkerke McFadden Link function: Logit.
df 0 0
Sig. 34 34
1 1
0.204 0.624 0.576
42
Parameter Estimates 95% Confidence Interval Estimate Threshold [Kualitas_Pelaporan_Keuangan = 1] Location
-499.37
Std. Error
Wald
df
0.913 2.99E+05
Sig.
Lower Bound
Upper Bound 497.58 -4.99
1
0
501.16
1
.
-4.99
Prosentase_Tingkat_Penyelesaian -4.99
0
.
Link function: Logit.
Test of Parallel Linesa -2 Log ChiModel Likelihood Square df Sig. Null Hypothesis 2.125 General 2.125 0.000 0 . The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories. a. Link function: Logit.
43
Lampiran 11 HASIL PENGUJIAN ORDINAL REGRESSION PADA TAHUN 2010 Case Processing Summary
N
Marginal Percentage
Kualitas_Pelaporan_Keuangan 1 3 2 37 40 2 42
Valid Missing Total
7.50% 92.50% 100.00%
Model Fitting Information Model Intercept Only Final Link function: Logit.
-2 Log Likelihood 21.311 19.25
ChiSquare df 2.061
Sig.
1 0.151
Goodness-of-Fit ChiSquare Pearson 32.52 Deviance 19.25 Link function: Logit.
df 37 37
Sig. 0.679 0.993
Pseudo R-Square Cox and Snell 0.05 Nagelkerke 0.122 McFadden 0.097 Link function: Logit.
44
Parameter Estimates 95% Confidence Interval Estimate Threshold
[Kualitas_Pelaporan_Keuangan = 1]
Location
Prosentase_Tingkat_Penyelesaian
Std. Error
Wald
Df
Sig.
Lower Bound
Upper Bound 1.619 0.044
-8.113
4.965
2.67
1
0.102
17.844
-0.07
0.058
1.447
1
0.229
-0.184
Link function: Logit.
Test of Parallel Linesa -2 Log ChiModel Likelihood Square df Sig. Null Hypothesis 19.25 General 19.25 0 0 . The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories. a. Link function: Logit.
45
Lampiran 12 HASIL PENGUJIAN ORDINAL REGRESSION PADA TAHUN 2011 Case Processing Summary
N Kualitas_Pelaporan_Keuangan
Marginal Percentage
1 2
Valid Missing Total
7 33 40 2 42
17.50% 82.50% 100.00%
Model Fitting Information Model Intercept Only
-2 Log Likelihood
Final Link function: Logit.
35.712 33.629
ChiSquare
2.083
df
Sig.
1
0.149
Goodness-of-Fit Chi-Square Pearson 35.501 Deviance 32.243 Link function: Logit.
df 37 37
Sig. 0.539 0.692
Pseudo R-Square Cox and Snell 0.051 Nagelkerke 0.084 McFadden 0.056 Link function: Logit.
46
Parameter Estimates 95% Confidence Interval
Threshold Location
[Kualitas_Pelaporan_Keuangan = 1] Prosentase_Tingkat_Penyelesaian
Estimate
Std. Error
Wald
-4.232
2.148
3.88
-0.044
0.033
1.772
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
1
0.049
-8.443
-0.021
1
0.183
-0.108
0.021
df
Link function: Logit.
Test of Parallel Linesa ChiSquare
Model -2 Log Likelihood df Sig. Null Hypothesis 33.629 General 33.629 0 0 . The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories. a. Link function: Logit.
47
Lampiran 13 HASIL PENGUJIAN ORDINAL REGRESSION SECARA KESELURUHAN (2008-2011) Case Processing Summary Marginal Percentage
N Kualitas_Pelaporan_Keuangan
1 2 3
16 143 1 160 0 160
Valid Missing Total
10.00% 89.40% 0.60% 100.00%
Model Fitting Information -2 Log Model Likelihood Intercept Only 98.291 Final 98.191 Link function: Logit. Goodness-of-Fit ChiSquare df Pearson 133.998 273 Deviance 89.677 273 Link function: Logit.
Chi-Square 0.101
df
Sig. 1
0.751
Sig. 1 1
Pseudo R-Square Cox and Snell 0.001 Nagelkerke 0.001 McFadden 0.001 Link function: Logit. 48
Parameter Estimates 95% Confidence Interval Estimate Threshold [Kualitas_Pelaporan_Keuangan = 1] [Kualitas_Pelaporan_Keuangan = 2] Location Prosentase_Tingkat_Penyelesaian
Std. Error
Wald
df
Lower Bound
Sig.
Upper Bound
-1.892
0.984
3.696
1
0.055
-3.822
0.037
5.38
1.404
14.685
1
0
2.628
8.131
0.004
0.013
0.102
1
0.749
-0.021
0.029
Link function: Logit.
Test of Parallel Linesa Model Null Hypothesis General
-2 Log Likelihood
ChiSquare
df
Sig.
98.191
66.248 31.943 1 0 The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories. a. Link function: Logit.
49
Lampiran 14 DATA PEMKAB/PEMKOT YANG MENGALAMI KUALITAS MEMBAIK PEMKAB/PEMKOT YANG MENGALAMI KUALITAS MEMBAIK OPINI SEBELUM OPINI SESUDAH NO PEMDA TAHUN OPINI TAHUN OPINI 1 Provinsi Jawa Tengah 2010 WDP 2011 WTP 2 Kabupaten Banyumas 2008 TMP 2009 WDP 3 Kabupaten Banyumas 2010 WDP 2011 WTP 4 Kabupaten Boyolali 2010 WDP 2011 WTP 5 Kabupaten Jepara 2009 WDP 2010 WTP 6 Kabupaten Kebumen 2010 WDP 2011 WTP 7 Kabupaten Kendal 2007 TMP 2008 WDP 8 Kabupaten Purworejo 2007 TMP 2008 WDP 9 Kabupaten Semarang 2010 WDP 2011 WTP 10 Kabupaten Sukoharjo 2007 TMP 2008 WDP 11 Kota Surakarta 2009 WDP 2010 WTP 12 Kota Tegal 2010 WDP 2011 WTP 13 Provinsi DIY 2009 WDP 2010 WTP 14 Kabupaten Gunung Kidul 2007 TW 2008 WDP 15 Kabupaten Sleman 2010 WDP 2011 WTP 16 Kota Yogyakarta 2008 WDP 2009 WTP Keterangan : WDP = Wajar Dengan Pengecualian TW
= Tidak Wajar
WTP = Wajar Tanpa Pengecualian TMP = Tidak Memberikan Pendapat
50
Lampiran 15 DATA KLASIFIKASI KABUPATEN/ KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
NO
NAMA AKUN
2008
2009
2010
2011
38
37
34
28
1
Aset Tetap
2
Aset Lainnya
0
3
7
6
3
Kas
2
5
1
2
4
Persediaan
4
8
12
6
5
Inv. Non Permanen
10
9
13
11
6
Inv. Permanen
3
6
10
7
7
Inv. Jangka Pendek
1
0
0
0
8
Pendapatan Lain²
2
2
1
1
9
Pendapatan Pajak
0
2
1
0
10
Pendapatan Asli Daerah
0
1
1
2
11
Penerimaan PAD
0
1
0
0
12
Pendapatan Retribusi
4
1
1
1
13
Belanja Daerah
2
2
0
0
14
Belanja Bantuan
3
2
1
1
15
Belanja Operasional
1
3
0
0
16
Belanja Barang & Jasa
6
2
3
2
17
Belanja Hibah
1
0
0
0
18
Belanja Subsidi
1
3
0
0
19
Belanja Modal
5
5
0
0
20
Piutang
2
1
3
1
21
Piutang Pajak
1
4
1
0
22
Piutang Lain²
2
0
0
1
23
Dana Bergulir
1
2
0
0
24
Dana Hibah
0
1
0
0
25
Dana Cadangan
2
1
0
0
26
Penggunaan Langsung Atas Penerimaan Piutang
1
0
0
0
27
Pengeluaran Pembiayaan Daerah-Penyertaan Modal
1
2
0
0
28
Penyertaan Modal
1
0
0
0
29
Utang Jangka Pendek
1
1
1
0
30
Utang Jangka Panjang
0
2
0
0
31
Pembiayaan
0
2
0
0
51
32
Silpa
0
1
1
0
33
Bantuan Sosial
0
0
0
1
52
Lampiran 16 DATA
KLASIFIKASI
KABUPATEN/
KOTA
YANG
MEMPEROLEH
OPINI
WAJAR
DENGAN
PENGECUALIAN TAHUN 2008 NAMA AKUN
Aset Tetap
Kas Persediaan Inv. Non Permanen Inv. Permanen Inv. Jangka Pendek
PEMDA prov.jateng
kab.demak
kab.kudus
kab.rembang
kota semarang
kab.banjarnegara
kab.grobogan
kab.magelang
kab.semarang
kota surakarta
kab. batang
kab.jepara
kab.pati
kab.sukoharjo
kota pekalongan
kab. blora
kab.karanganyar
kab.pekalongan
kab.temanggung
kota tegal
kab. boyolali
kab.kebumen
kab.pemalang
kab.wonogiri
prov.diy
kab.brebes
kab.kendal
kab.purbalingga
kota magelang
kab.cilacap
kab.klaten
kab.purworejo
kota salatiga
kab.bantul kab.gunung kidul
kab. demak
kab.klaten
kab.grobogan
kab.jepara
kab.pemalang
kab.rembang
prov.jateng
kab.jepara
kab.pati
kab.temanggung
kota pekalongan
kab.banjarnegara
kab.kendal
kab.semarang
kab.wonosobo
kab.kulon progo
kab. blora
kab.pekalongan
kab.rembang
kab.sleman kota yogyakarta
kota surakarta
Pendapatan Lain-lain
kab.kudus
kab.wonogiri
Pendapatan Retribusi
kab.banjarnegara
kab.kebumen
Belanja Daerah
kab.banjarnegara
kab.brebes
Belanja Bantuan
kab.banjarnegara
kab.pekalongan
Belanja Operasional
kab.kulon progo
kab.sragen
kota yogyakarta
kab.wonosobo
kab.kendal
53
Belanja Barang & Jasa
kab.banjarnegara
kab.grobogan
kab.kudus
kab.purworejo
kota pekalongan
kab.kudus
kab.pekalongan
kab.sragen
kab.bantul Belanja Hibah
kab.kudus
Belanja Subsidi
kab.kudus
Belanja Modal
kab.banjarnegara
kab.grobogan
kab.magelang
kota tegal
Piutang Piutang Pajak Piutang Lain-lain Dana Bergulir Dana Cadangan Penggunaan Langsung Atas Penerimaan Piutang Pengeluaran Pembiayaan DaerahPenyertaan Modal Penyertaan Modal Utang Jangka Pendek
prov.yogya kab. boyolali
kab.purbalingga
kab.pekalongan kab.cilacap
kota salatiga
kab.grobogan kab.kebumen kab.pemalang kab.bantul
54
Lampiran 17 DATA
KLASIFIKASI
KABUPATEN/
KOTA
YANG
MEMPEROLEH
OPINI
WAJAR
DENGAN
PENGECUALIAN TAHUN 2009 NAMA AKUN
Aset Tetap
PEMDA prov.jateng
kab.cilacap
kab.kendal
kab.purbalingga
kab.temanggung
kota tegal
kab.banjarnegara
kab.demak
kab.klaten
kab.purworejo
kab.wonogiri
prov.diy
kab.banyumas
kab.grobogan
kab.kudus
kab.rembang
kab.wonosobo
kab.bantul
kab.batang
kab.jepara
kab.magelang
kab.semarang
kota magelang
kab.gunung kidul
kab.blora
kab.karanganyar
kab.pekalongan
kab.sragen
kota salatiga
kab.kulon progo
kab.boyolali
kab.kebumen
kab.pemalang
kab.sukoharjo
kota surakarta
kab.sleman
kota tegal
kab.brebes Aset Lainnya
kab.cilacap
kab.jepara
kab.kebumen
Kas
kab.klaten
kab.pati
kab.semarang
kab.sragen
kab.banyumas
kab.blora
kab.demak
kab.pemalang
kab.batang
kab.brebes
kab.kudus
kab.wonogiri
prov.jateng
kab.jepara
kab.magelang
kab.rembang
kab.batang
kab.klaten
kab.pemalang
kab.semarang
kab.blora
kab.klaten
kab.temanggung
kab.kebumen
kab.sragen
kab.wonosobo
kab.jepara
kab.klaten kota tegal
Persediaan Inv. Non Permanen Inv. Permanen Pendapatan Lain-lain Pendapatan Pajak
kab.banyumas
Pendapatan Asli Daerah
kab.kebumen
Penerimaan PAD
kab.magelang
Pendapatan Retribusi
kab.kulon progo
kab.sragen
55
Belanja Daerah
kab.demak
kab.jepara
Belanja Bantuan
kab.pekalongan
kab.wonosobo
kab.batang
kab.kendal
kota magelang
kota salatiga
Belanja Subsidi
kab.demak
kab.jepara
kab.klaten
Belanja Modal
kab.grobogan
kab.jepara
kab.pekalongan
kota salatiga
Piutang
kab.kebumen kota salatiga
kota semarang
Belanja Operasional Belanja Barang & Jasa
Piutang Pajak
kab.cilacap
kab.kudus
Dana Bergulir
kab.pekalongan
kab.wonogiri
Dana Hibah
kab.wonogiri
Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan DaerahPenyertaan Modal
kota salatiga kab.banjarnegara
kota tegal
kab.pemalang
Utang Jangka Pendek
kab.wonosobo
Utang Jangka Panjang
kab.pekalongan
kab.wonogiri
Pembiayaan
kab.purbalingga
kab.purworejo
Silpa
kota tegal
kab.sragen
56
Lampiran 18 DATA
KLASIFIKASI
KABUPATEN/
KOTA
YANG
MEMPEROLEH
OPINI
WAJAR
DENGAN
PENGECUALIAN TAHUN 2010 NAMA AKUN
Aset Tetap
Aset Lainnya
PEMDA prov.jateng
kab.brebes
kab.kendal
kab.pekalongan
kab.sukoharjo
kota magelang
kab.banjarnegara
kab.cilacap
kab.klaten
kab.purbalingga
kab.tegal
kota salatiga
kab.banyumas
kab.demak
kab.kudus
kab.purworejo
kab.temanggung
kota pekalongan
kab.batang
kab.grobogan
kab.magelang
kab.rembang
kab.wonogiri
kab.bantul
kab.blora
kab.karanganyar
kab.pati
kab.sragen
kab.wonosobo
kab.gunung kidul
kab.boyolali
kab.kebumen
kab.kulon progo
kab.sleman
kab.banjarnegara
kab.grobogan
kab.klaten
kab.pekalongan
kota salatiga
kota pekalongan
prov.jateng
kab.kendal
kab.pati
kab.purworejo
kab.temanggung
kota tegal
kab.cilacap
kab.magelang
kab.pekalongan
kab.sragen
kota magelang
kab.kulon progo
kab.banjarnegara
kab.magelang
kab.purworejo
kab.semarang
kab.tegal
kota salatiga
kab.kebumen
kab.pemalang
kab.rembang
kab.sragen
kab.wonogiri
kab.kulon progo
kab.boyolali
kab.demak
kab.kendal
kab.rembang
kab.sukoharjo
kab.brebes
kab.kebumen
kab.pemalang
kab.semarang
kota pekalongan
kab.cilacap Kas Persediaan
Inv. Non Permanen
kab.bantul
kab.klaten Inv. Permanen Pendapatan Lain-lain Pendapatan Pajak
kab.batang kab.gunung kidul
57
Pendapatan Asli Daerah
kab.bantul
Pendapatan Retribusi
kab.batang
Belanja Bantuan
kab.pekalongan
Belanja Barang & Jasa
kab.cilacap
kab.tegal
kab.wonosobo
Piutang
kab.cilacap
kab.temanggung
kota magelang
Piutang Pajak Utang Jangka Pendek Silpa
kota semarang kota tegal kab.grobogan
58
Lampiran 19 DATA
KLASIFIKASI
KABUPATEN/
KOTA
YANG
MEMPEROLEH
OPINI
WAJAR
DENGAN
PENGECUALIAN TAHUN 2011 NAMA AKUN
Aset Tetap
Aset Lainnya Kas Inv. Non Permanen Inv. Permanen
PEMDA kab.banjarnegara
kab.demak
kab.kudus
kab.purbalingga
kab.tegal
kota pekalongan
kab.batang
kab.grobogan
kab.magelang
kab.purworejo
kab.wonogiri
kab.gunung kidul
kab.blora
kab.karanganyar
kab.pati
kab.rembang
kab.wonosobo
kab.kulon progo
kab.brebes
kab.kendal
kab.pekalongan
kab.sragen
kota magelang
kab.cilacap
kab.klaten
kab.pemalang
kab.sukoharjo
kota salatiga
kab.cilacap
kab.kendal
kab.magelang
kab.pekalongan
kota pekalongan
kab.bantul
kab.rembang
kab.sragen
kab.banjarnegara
kab.klaten
kab.pati
kab.rembang
kab.temanggung
kab.bantul
kab.karanganyar
kab.magelang
kab.purworejo
kab.sragen
kab.wonogiri
kab.brebes
kab.karanganyar
kab.pemalang
kab.sukoharjo
kab.temanggung
kab.wonosobo
kab.cilacap Pendapatan Lain-lain
kab.batang
Pendapatan Asli Daerah
kab.bantul
Pendapatan Retribusi
kab.kulon progo
Belanja Bantuan
kab.demak
Belanja Barang & Jasa
kab.kendal
Piutang Piutang Lain-lain Bantuan Sosial
kab.gunung kidul
kab.gunung kidul
kota magelang kab.tegal kab.pemalang
59
Lampiran 20 CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
60
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2011
Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan ke uangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor V.B.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyajikan saldo Investasi Non Permanen dalam Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp7,25 miliar dan Rp14,3 miliar. Metode penghitungan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas dana bergulir pada akun investasi non permanen belum diatur oleh kebijakan akuntansi. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor V.B.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyajikan saldo aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp3,64 triliun dan Rp3,54 triliun. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tidak melaksanakan pengendalian dan pencatatan atas aset tetap dengan memadai antara lain aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Rp183,4 miliar tidak didukung dengan laporan hasil inventaris, aset tanah jalan Rp1,15 triliun pencatatannya tergabung dalam aset jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
61
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2011
Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti pencatatan Aset Tetap, Neraca Pemerintah Kabupaten Banjarnegara per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, realisasi anggaran, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan. Sebagai bagaian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan disajikan dalam Laporan Nomor 14B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 dan Nomor 14C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 17 Mei 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
62
Lampiran 21 CONTOH LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LHP Sistem Pengendalian Intern LKPD Kabupaten Banjarnegara T.A. 2011
BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2005-2011 Dalam
rangka
pemeriksaan
atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2011. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan DPRD. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Tabel 7. Rekapitulasi Pemantauan tindak lanjut Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2005-2011
No. 1 2 3
LHP LHP 2011 atas LKPD 2010 LHP 2010 atas LKPD 2009 LHP 2009 atas LKPD 2008
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (Rekomendasi) Belum Belum
Jumlah
Jumlah
Temuan
Rekomendasi
Sesuai
9
13
10
3
0
5
7
5
2
0
6
9
9
0
0
Sesuai/Selesai Ditindaklanjuti
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
63
LHP Sistem Pengendalian Intern LKPD Kabupaten Banjarnegara T.A. 2011
4 5 6 7
LHP 2008 atas LKPD 2007 LHP 2007 atas LKPD 2006 LHP 2006 atas LKPD 2005 LHP 2005 atas LKPD 2004 Total
3
8
8
0
0
8
11
11
0
0
6
6
6
0
0
8
10
9
1
0
45
64
58
6
0
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menindaklanjuti 58 rekomendasi dari 64 rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2011 yang diajukan BPK RI. Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut atau tindaklanjut belum sesuai rekomendasi sebanyak 6 rekomendasi. Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
64
65
66
