PENGARUH PERUBAHAN TARIF, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, DAN SOSIALISASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, DAN SOSIALISASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM NORSAIN ([email protected]) Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep ABU YASID ([email protected]) Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap persepsi wajib pajak.. Penelitian ini dilakukan dengan metode convenience sampling dengan sampel sebanyak 90 responden dari wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto usaha di bawah 4,8 M. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif (X1), berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak, kemudahan membayar pajak (X2), berpengaruh positif terhadap persepsi wajib, dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 (X3) berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak. Kata kunci: Persepsi wajib pajak, PP No 46 tahun 2013.

Keberadaan UMKM dan koperasi

para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

ditengah situasi yang serba sulit dan penuh

Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini

ketidakpastian menjadi perhatian tersendiri

telah

bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

kontribusi

Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997

pembentukan

banyak usaha besar gulung tikar (bangkrut),

(PDB) nasional dan ekspor. Kontribusinya

sementara

besar

secara total dalam PDB sebesar 55,6%,

dibuktikan

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak

berdasarkan hasil survey Deperindagkop dan

96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan

PKM (Pengusaha Kecil dan Menengah)

kinerja ekspor non migas mencapai 20,2%

diperoleh gambaran dari 225.000 UMKM

(Mutiara mutiah dan gita arrasi, 2009).

mampu

itu

UMKM

bertahan.

Hal

sebagian ini

terbukti yang

mampu

memberikan

signifikan

Produk

terhadap

Domestik

Bruto

64.1% masih mampu bertahan, 0.9% mampu

Dari besarnya penerimaan negara

berkembang, 31.0% mengurangi kegiatan

yang berasal dari sektor UMKM, maka akan

usahanya, 4.0% menghentikan usahanya

berpotensi besar pula jumlah penerimaan

(Suharto, 2001). Perekonomian Indonesia

pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM

sesungguhnya secara riil digerakkan oleh

yang dari tahun ke tahun semakin menjamur,

Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume IV, No.2, September 2014

1


memberikan peluang kepada pemerintah

Aturan ini berlaku bagi wajib pajak

untuk membidik sektor ini dalam upaya

(WP) baik badan maupun orang pribadi.

ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut

Pemerintah juga mengatur WP yang tak

tidak mudah karena dimungkinkan adanya

dikenai pajak. WP orang pribadi yang tidak

berbagai

Pajak

dikenai pajak 1 persen adalah WP orang

UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta

pribadi yang melakukan kegiatan usaha

di

perdagangan dan/atau jasa yang dalam

penafsiran

lapangan

UMKM

tidak

dari

Wajib

menunjukkan seiring

tumbuhnya

dengan

jumlah

usahanya yaitu:

kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009).

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang

UMKM merupakan suatu usaha yang identik

dapat dibongkar pasang, baik yang

dengan kesederhanaan, sehingga dalam hal

menetap maupun tidak menetap.

pembuatan laporan keuangan juga masih

2. Menggunakan sebagian atau seluruh

sederhana. Laporan keuangan hanya sebatas

tempat untuk kepentingan umum yang

sebuah

tidak diperuntukkan bagi tempat usaha

pencatatan

mengenai

jumlah

pembelian dan penjualan yang dapat dicapai

atau berjualan.

selama kegiatan operasionalnya.

PP No.46 Tahun 2013 ini adalah

Pajak atas Usaha Kecil Menengah

peraturan

baru

yang

dikeluarkan

oleh

telah diberlakukan di Indonesia sesuai

pemerintah untuk memberikan kemudahan

dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tanggal

bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib

12 Juni 2013 tentang pajak penghasilan

pajak badan yang memiliki penghasilan

UMKM dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013

bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46

dengan

Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013.

ketentuan

sebagai

berikut

diantaranya :

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat

1. PPh final sebesar 1% dikenakan atas

final tersebut ditetapkan berdasarkan pada

penghasilan bruto.

pertimbangan

perlunya

kesederhanaan

2. Berlaku untuk wajib pajak orang pribadi

dalam pemungutan pajak, berkurangnya

(OP) dan badan diluar bentuk usaha

beban administrasi baik bagi Wajib Pajak

tetap.

maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta

3. Pendapatan berasal dari kegiatan usaha, bukan

dari

pekerjaan

atau

memperhatikan perkembangan ekonomi dan

sebagai

moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk

individu profesional.

memberikan

4. Penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8

kemudahan

kepada

Wajib

Pajak yang menerima atau memperoleh

miliar dalam satu tahun pajak.

penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan


2


penghitungan, penyetoran, dan pelaporan

penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam

Pajak Penghasilan yang terutang.

hal kewajiban perpajakannya dan kinerja

Orang Pribadi dan Badan wajib

dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan

membayar pajak akan tetapi tidak dapat

penerimaan pajak.

dipungkiri, masih banyak Wajib Pajak yang

Resyniar

(2013)

melakukan

belum bisa menentukan sendiri besarnya

penelitian mengenai perubahan tarif dan

jumlah pajak terutang yang harus mereka

dasar

bayar.

mengeluarkan

penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP

kebijakan dengan melakukan perubahan

No. 46 Tahun 2013 sebagai media dalam

Undang-Undang tentang ketentuan umum

mengedukasi masyarakat untuk transparansi

dan tata cara perpajakan yaitu dengan

dalam pembayaran pajak dengan metode

system pemungutan self assessment system.

kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan

Pemerintah

telah

perhitungan,

kemudahan

dan

Self assessment system adalah suatu

bahwa (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak

sistem pemungutan pajak yang memberi

setuju dengan adanya perubahan tarif dan

wewenang

untuk

dasar perhitungan pajak, (2) Pelaku UMKM

menentukan sendiri besarnya pajak yang

sependapat bahwa adanya kemudahan dan

terutang. Perubahan tersebut khususnya

penyederhanaan

berkaitan dengan peningkatan keseimbangan

masyarakat

hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib

UMKM dalam membayar pajaknya, (3)

pajak sehingga masyarakat wajib pajak

Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud

dapat melaksanakan hak dan kewajiban

yang diusung dalam Peraturan Pemerintah

perpajakannya dengan lebih baik. Dengan

No 46 tahun 2013 tidak dapat mengedukasi

dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut

masyarakat

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan

pembayaran pajak, (4) Menurut Pelaku

negara dalam jangka menengah dan panjang

UMKM

seiring dengan meningkatnya kepatuhan

Pemerintah No 46 tahun 2013 masih kurang

sukarela dan membaiknya iklim usaha

maksimal.

kepada

wajib

pajak

(Mardiasmo, 2011: 22). Namun dengan

pajak dapat

khususnya

untuk

sosialisasi

Penelitian

para

membantu pengusaha

transparansi

mengenai

ini

dalam

Peraturan

melakukan

diberlakukannya sistem pemungutan pajak

penegembangan dengan menganalisis wajib

self assessment, justru semakin menambah

pajak yang mempunyai peredaran bruto dari

kebingungan dari wajib pajak UMKM dalam

usaha yang dijalani yang terdapat di

hal kewajiban perpajakannya. Berdasarkan

Kabupaten Sumenep menggunakan metode

fenomena ini, sangat mungkin terdapat

kuantitatif. Karena di Kabupaten Sumenep

berbagai

memiliki

persepsi,

pemahaman

atau

potensi

yang

besar


3

terhadap


perkembangan UMKM. Hal ini dibuktikan

sebanyak 10.298 pelaku UMKM. Di ambil

dengan bayaknya penyaluran dana Kredit

dari News Room (2012). Dan jumlah

Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha Mikro

penerimaan

Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten

Kabupaten Sumenep dapat di lihat pada

Sumenep,

Tabel 1.1.

yang

dilakukan

sejumlah

pajak

untuk

UMKM

di

perbankan tahun 2011 mencapai ratusan

Berdasarkan Tabel 1.1 maka dapat

milyar rupiah. Menurut data Dinas Koperasi

di lihat bahwa penerimaan pajak UMKM

dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

masih relatif kecil, juga dapat di lihat jumlah

Sumenep, penyaluran dana KUR yang

penerimaan pajak setelah di terapkannya PP

dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, BTN,

No 46 tahun 213 dari bulan Juli sampai

BRI, Bank Jatim, dan BNI pada tahun 2011

September

mencapai Rp. 116.055.301.759,00, dengan

maksimal.

menunjukkan

masih

jumlah nasabah di 5 perbankan tersebut

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak UMKM Di Kabupaten Sumenep Tahun 2009 – 2013

2009

WP UK LAPOR 1435

WP UK BAYAR 1,654,999,517

WP UM LAPOR 321

WP UM BAYAR 3,861,665,541

2010

1539

2,713,793,223

344

4,070,689,834

2011

1512

262,050,808

319

2,119,181,286

2012

1486

2,119,181,286

329

3,178,771,930

2013*

892

1,109,620,779

247

1,664,431,198

BULAN

WP LAPOR

JULI

149

WP UK BAYAR 238,996,475

WP UM LAPOR 27

WP UM BAYAR 358,494,713

AGUSTUS

104

142,400,498

29

213,600,748

SEPTEMBER

142

234,033,045

27

351,049,568

TAHUN

KETERANGAN WP UK

: WP badan / OP denganomzet 0 - 300 juta

WP UKM

: WP badan / OP denganomzet 300 juta - 4.8 M

Sumber: Kantor Pajak Pratama Pamekasan


4

kurang


Uji

HASIL DAN PEMBAHASAN

validitas

dilakukan

dengan

Populasi dari pelitian ini yaitu adalah

membandingkan nilai r hitung dengan r table

weajib pajak yang terdaftar di kantor

untuk tingkat signifikansi 5 % dari degree of

pelayanan pajak pratama Pamekasan yaitu

freedom (df)= n-2, dalam hal ini n adalah

sebayak 872 berdasar data tersebut peneliti

jumlah sample. Jika r hitung > r table maka

menentukan jumlah sampel dengan rumus

pertanyaan

slovin dengan hasil 89,71193 yang di

dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila

bulatkan

Lokasi

r hitung < r table maka pertanyaan atau

pengambilan sampel berada di Kabupaten

indikator tersebut dinyataka tidak valid.

Sumenep

metode

(df)= n-2 = 90-2 = 88, Maka di dapat r tabel

comveinence sampling yaitu pengambilan

= 0,207. Hasil uji validitas dapat dilihat pada

sampel yang dilakukan secara acak dengan

Tabel 1.2 di bawah ini.

menjadi

90

Madura

sampel.

dengan

pertimbangan kemudahan akses yang dapat

validitas

Metode pengumpulan data dalam ini

untuk

tersebut

1.2 hasil uji

masing-masing

item

pernyataan pada variable X1, X2, X3, dan

dengan

variable Y di atas, diketahui bahwa seluruh

menggunakan metode angket (kuesioner).

item pernyataan yang digunakan telah valid,

Sejumlah peryataan diajukan dan responden

yang ditunjukkan dengan nilai masing-

diminta menjawab sesuai dengan pendapat

masing item pernyataan lebih besar daripada

mereka.

nilai r tabel.

Untuk

dilakukan

indikator

Berdasarkan Tabel

di jangkau oleh peneliti.

penelitian

atau

mengukur

pendapat

responden digunakan skalalikert. Setiap

2. Uji Reliabilitas

jawaban dari responden akan di berikan skor

Reabilitas adalah alat untuk mengukur

angka yaitu angka 5 untuk pendapat sangat

suatu kuesioner yang merupakan indikator

setuju sekali (SSS) dan angka 1 untuk tidak

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

setuju (STS).

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban

Angka 1 = Tidaksetuju (TS)

responden

terhadap

pertanyaan

adalah

Angka 2 = KurangSetuju (kS)

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Angka 3 = Setuju (S)

Dalam penelitian ini pengukuran reabilitas

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

dilakukan dengan cara one shot atau

Angka 5 = Sangat Setuju Sekali (SSS)

pengukuran sekali saja. SPSS memberikan

Uji Validitas dan Reliabilitas

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan

1. Uji validitas

uji statistik croanbach alpha. Suatu konstruk


5


atau

variabel

dikatakan

reliabel

jika

2005:48). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat

memberikan nilai croanbach alpha > 0,60

pada Tabel 1.3.

(Ghozali, 2005). Cara mencari reliabilitas Berdasarkan dari Tabel

adalah dengan memasukkan kedalam rumus

1.3

menunjukkan bahwa variabel perubahan

koefisien reliabilitas croanbach alpha. Jika

tarif,

koefisien cronbach alpha > 0,60, maka

kemudahan

membayar

persepsi wajib pajak

tetapi apabila sebaliknya cronbach alpha

mempunyai nilai

cronbach alpha> 0,60 Dengan demikian

lebih kecil dari 0,60, maka pernyataan

berarti bahwa item pernyataan untuk semua

tersebut ditolak atau tidak reliable (Ghozali,

variabel tersebut dinyatakan reliabel Tabel 1.2 Hasil Uji Validitas Item

r hitung

r tabel

Keterangan

X1.1

0,852

0,207

Valid

X1.2

0,844

0,207

Valid

X1.3

0,738

0,207

Valid

Kemudahan membayar

X2.1

0,628

0,207

Valid

pajak

X2.2

0,707

0,207

Valid

X3.1

0,516

0,207

Valid

X3.2

0,627

0,207

Valid

Y1.1

0,820

0,207

Valid

Y1.2

0,803

0,207

Valid

Y1.3

0,704

0,207

Valid

Y1.4

0,663

0,207

Valid

Y1.5

0,678

0,207

Valid

Y1.6

0,559

0,207

Valid

Y1.7

0,663

0,207

Valid

Perubahan tarif

Sosialisasi

Persepsi wajib pajak

pajak,

sosialisasi PP No 46 tahun 2013 dan

instrumen itu dapat diterima atau reliable,

Variabel

diatas

Tabel 1.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Koefisien Alpha

Keterangan

X1, X2, X3 dan Y

0,940

Reliabel

Sumber: Output SPSS Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume IV, No.2, September 2014

6


Uji Asumsi Klasik

0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar

1. Uji Normalitas

variabel independen yang nilainya 95%.

Uji

Normalitas

untuk

Hasil perhitungan nilai VIF untuk variabel

regresi,

perubahan tarif (X1),kemudahan membayar

variabel pengganggu atau residual memiliki

pajak (X2) dan sosialisasi (X3) sangat jauh

distribusi normal. Dan untuk mendeteksi

dari dari 10. Jadi dapat disimpulkan tidak

apakah residual berdistribusi normal atau

ada

tidak ada beberapa cara diantaranya dengan

independen.

menggunakan uji statistik non-parametrik

3. Uji Hiteroskedastisitas

menguji

apakah

bertujuan

dalam model

kolmogrov-Smimov

merupakan

uji

multikolonieritas

Uji

antar

variabel

heteroskedastisitas

bertujuan

normalitas menggunakan fungsi distribusi

mengetahui apakah dalam model regresi

kumulatif.

terjadi ketidaksamaan variance dari residual

H0 :residual berdistribusi normal

satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

H1:residual tidak berdistribusi normal

Jika

Karena nilai signifikan pada tabel

homokedastisitas model regresi yang baik

diatas menunjukkan nilai 0,341 > 0,05 maka

jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Model

H1 di tolak sehingga dapat disimpulkan data

regresi

dalam model berdistribusi normal.

homoskedastisitas

2. Uji Multikolonieritas

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini

variance

yang

berbeda

baik

disebut

adalah

atau

yang

tidak

terjadi

Uji multikolonieritas digunakan untuk

peneliti menggunakan scatterplot. Dasar

mengetahui apakah ada korelasi yang kuat

analisis scatterplot adalah jika ada pola

diantara variabel independen dalam suatu

tertentu,

model estimasi. Dalam penelitian

membentuk pola tertentu yang teratur, maka

tidak

seperti

titik-titik

yang

terdapat adanya multikolinearitas. Hal ini

mengindikasikan

terlihat dari nilai VIF <10. Nilai

heteroskedastisitas. Sedangkan kalau tidak

cutoff

membentuk

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≥

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada

0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10.

sumbu Y, berarti terjadi heteroskedastisitas.

kalau

titik-titik

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa

kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Dari hasil perhitungan nilai

atau

terjadi

yang dipakai dalam menunjukkan adanya

Setiap peneliti harus menentukan tingkat

pola

telah

ada

titik-titik menyebar secara acak baik di atas

tolerance

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

menunjukkan tidak ada variabel independen

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian

yang memiliki nilai tolerance kurang dari

ini tidak terjadi heteroskedastiditas


7


Tabel 1.4 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample

Unstandardized Residual

Normal Parametersa

Mean

.0000000

Std. Deviation Most Extreme Differences

.25584906

Absolute

.099

Positive

.099

Negative

-.099

Kolmogorov-Smirnov Z

.939

Asymp. Sig. (2-tailed)

.341

a. Test distribution is Normal.

Tabel 1.5 Uji Multikolonieritas

Collinearity Statistics Model

Tolerance

VIF

1 (Constant) PERUBAHAN TARIF

.528

1.895

KEMUDAHAN BAYAR PAJAK

.582

1.719

SOSIALISASI .654 a. Dependent Variable: PERSEPSI WAJIB PAJAK

1.528


8


Grafik 1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS

Tabel 1.6 Uji Autokolerasi Model Summaryb

Model

Durbin-Watson

1

2.080

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, KEMUDAHAN BAYAR PAJAK, PERUBAHAN TARIF b. Dependent Variable: PERSEPSI WAJIB PAJAK Sumber:Output SPSS

4. Uji Autokorelasi

penelitian time series. Pengujian adanya

Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah

ada

pengganggu

korelasi pada

antara

periode

autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin

kesalahan t

Watson (DW test). Nilai DW sebesar 2,080

dengan

dalam

tabel

Durbin

Watson,

dengan

tidak

terjadi

kesalahan pengganggu pada periode t-1

pengambilan

keputusan

(sebelumnya) yang biasa muncul dalam

Autokorelasi karena DW > 2.


9


Dari hasil perhitungan menggunakan

Analisis Regresi Berganda

SPSS menghasilkan bahwa nilai signifikan

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji

untuk X1 = 0,000 < 0,05 sehingga maka X1

statistik F) Berdasarkan

Tabel

1.7

signifikan

secara

berpengaruh

terhadap

Y

bersama-sama/simultan (uji F ) variable

begitupun dengan nilai signifikan untuk X2

bebas yang terdiri dari perubahan tarif,

= 0,000 < 0,05 sehingga maka X2 signifikan

kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi

berpengaruh terhadap Y dan untuk X3 =

PP No 46 tahun 2013 mempunyai pengaruh

0,000 < 0,05 sehingga maka X3 signifikan

yang signifikan terhadap variable dependen

berpengaruh terhadap Y. Model regresi yang di gunakan adalah

yaitu persepsi wajib pajak. Hal ini dapat di lihat nilai signifikansi sebesar 0,00<0,05.

model regresi dengan variable persepsi

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji

wajib pajak (Y) sebagai variable dependen (terikat) dan variable perubahan tarif (X1),

statistik t ) Untuk independen

menguji di

berpengaruh

apakah

variabel

kemudahan membayar pajak (X2), dan

secara

parsial

sosialisasi (X3) sebagai variable independen

atas

nyata

terhadap

(bebas).

variabel

dependen, maka digunakan uji t. Berikut ini disajikan Hasil Uji t dengan menggunakan program SPSS versi 20.00.

Tabel 1.7 Uji F ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares

df

Mean Square

61.181

3

20.394

5.826

86

.068

67.007

89

F

Sig.

301.047

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, KEMUDAHAN BAYAR PAJAK, PERUBAHAN TARIF b. Dependent Variable: PERSEPSI WAJIB PAJAK


10

.000a


Tabel 1.8 Uji Parsial Coefficientsa Standa rdized Coeffi cients

Unstandardized Coefficients Model

B

1(Constant)

Std. Error

Beta

.231

.107

PERUBAHAN TARIF

.445

.032

KEMUDAHAN BAYAR PAJAK

.284

SOSIALISASI

.190

t

Sig.

2.165

.033

.599

13.686

.000

.038

.316

7.577

.000

.040

.187

4.767

.000

a. Dependent Variable: PERSEPSI WAJIB PAJAK Sumber: Diolah Penulis

Tabel 1.9 Model Summaryb

Model

R

R Square .956a

1

Adjusted R Square

.913

.910

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, KEMUDAHAN BAYAR PAJAK, PERUBAHAN TARIF

Berdasarkan Tabel 1.8 model regresi

1) Y = Nilai konstanta sebesar 0.231 artinya

dalam penelitian ini sebagai berikut:

apabila

Y= 0.231 + 0.445X1 + 0.284X2 + 0.190

kemudahan

X3+e

sosialisasi PP No 46 tahun 2013 bernilai Hasil

persamaan

regresi

linier

variabel

perubahan

membayar

pajak,

tarif, dan

nol, maka presepsi wajib pajak sebesar

berganda tersebut memberikan pengertian

0,231.

sebgai berikut: Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume IV, No.2, September 2014

11


2) X1=Variable perubahan tarif berpengaruh

ketiga

positif terhadap presepsi wajib pajak

variabel

tersebut

mempengaruhi

persepsi wajib pajak di Kabupaten Sumenep.

dengan nilai koefisien 0.445, artinya setiap

pertambahan

1%

variable

Kesimpulan

perubahan tarif akan menaikkan presepsi

Setelah

wajib pajak sebesar 0.445. 3) X2=Variable pajak

kemudahan

berpengaruh

presepsi

wajib

koefisien

membayar

1 pajak

membayar

positif

pajak

meliputi

terhadap

dengan

variable penelitian yaitu

perubahan

tarif,

kemudahan

membayar pajak, sosialisasi PP No 46 tahun 2013 dan persepsi wajib pajak maka dapat

setiap

diketahui bahwa variable perubahan tarif ada

variable

kemudahan

pengaruh terhadap persepsi wajib pajak,

akan

menaikkan

kemudahan membayar pajak berpengaruh

artinya

presepsi wajib pajak sebesar 0.284. 4) X3=Variable

pengujian

nilai

0.284,

pertambahan

terhadap empat

melakukan

Sosialisasi

terhadap

berpengaruh

sosialisasi

persepsi PP

wajib

No

46

pajak tahun

dan 2013

positif terhadap presepsi wajib pajak

berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak.

dengan nilai koefisien 0.190artinya setiap

Dan secara simultan (bersama – sama) tiga

pertambahan 1 variabel Sosialisasi akan

variable

menaikkan presepsi wajib pajak sebesar

persepsi wajib paja.

0.190.

tersebut

berpengaruh

terhadap

Hubungan variabel perubahan tarif

Dari persamaan di atas dapat di lihat

terhadap terhadap persepsi wajib pajak.

bahwa di antara ketiga variable independen

terbaca nilai thitung sebesar 13,686. Sementara

perubahan tariff dalam PP No 46 tahun 2013

itu, untuk nilai ttabel diperoleh nilai ttabel

(X1) mempunyai pengaruh paling tinggi

1,66724 dengan nilai signifikansi (sig 0,000

terhadap persepsi wajib pajak.

< 0,05). Sehingga hipotesis diterima, karena

Adjusted R-square pada Tabel 1.9

thitung> ttabel dan tingkat signifikan yang lebih

adalah 0,913 artinya variable perubahan tarif

kecil dari 0,05, kemudahan membayar pajak

(X1), kemudahan membayar pajak (X2), dan

terhadap persepsi wajib pajak diperoleh thitung

(X3) secara bersama – sama

sebesar 7,557 dan ttabel sebesar 1,66724

mampu menjelaskan persepsi wajib pajak

dengan signifikansi (sig 0,000 < 0,05).

(Y) sebesar 91,3 % selebihnya 8,7%

Sehingga hipotesis diterima, karena t

dijelakan variabel lain dan juga eror.

ttabel dan tingkat signifikan yang lebih kecil

sosialisasi

Hasil penelitian persepsi wajib pajak

hitung>

dari 0,05, Dan sosialisasi PP No 46 tahun

terhadap penerapan PP No 46 tahun 2013 di

2013

terhadap

persepsi

wajib

Kabupaten Sumenep di ketahui bahwa

diperoleh thitung sebesar 4,767 dan ttabel


12

pajak


sebesar 1,66724 dengan signifikansi (sig

Resniar. 2013. Persepsi Wajib Pajak Terhadap PPNo.46 Tahun 2013. Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B. Edisi 5. Jakarta: CV. Alfabeta.

0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis diterima, karena thitung>ttabel dan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Untuk pengujian

Waluyo. 2010. Akuntansi pajak. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

hipotesis terakhir yaitu semua variable X di uji secara bersama – sama mempunyai nilai Fhitung sebesar 301,047 dan Ftabel sebesar 2,71 dengan signifikasi (sig 0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis diterima, karena Fhitung> Ftabel dan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. DAFTAR PUSTAKA Chatarina. 2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BP Universitas Diponegoro. Semarang. Ita. 2007. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Kuncoro, M. 2010. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi 3. Jakarta: Erlangga Mardiasmo. 2009. Perpajakan .Edisi Revisi Yogyakarta :CV Andi Offset. Mardalis. 2009. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Cetakan 11. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Prawirokusumo, Soeharto. 2001. Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi). Yogyakarta: BPFE.


13

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, DAN SOSIALISASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM

Recommend Documents