PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, PEMERIKSAAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Selatan)
SKRIPSI Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh: VERISCA DENA FITRIA 206082004013
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431/2010 M
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, PEMERIKSAAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Selatan)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: VERISCA DENA FITRIA NIM. 206082004013
Di Bawah Bimbingan Pembimbing 1
Pembimbing II
Prof.Dr.Ahmad Rodoni
Atiqah, SE.,Ms.Ak
NIP. 19690203 200112 1 003
NIP. 19820120 200912 2004
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431/2010 M
Hari ini Senin Tanggal 16 Agustus tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Verisca Dena Fitria Nim: 206082004013 dengan judul skripsi “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan)”. Memperhatikan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 16 Agustus 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Rahmawati, SE.,MM Ketua
Prof.Dr.Abdul Hamid, MS Penguji Ahli
Yusro Rahma,SE,Msi Sekretaris
Hari ini Senin Tanggal 17 September tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Verisca Dena Fitria Nim: 206082004013 dengan judul skripsi
“Pengaruh
Pengetahuan
Perpajakan,
Kualitas
Pelayanan,
Pemeriksaan, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan
Surat
Pemberitahuan
(Studi
Empiris
Pada
Kantor
Pelayanan Pajak Jakarta Selatan)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 17 September 2010
Tim Penguji Ujian Skripsi
Prof. Dr. Ahmad Rodoni Pembimbing I
Dr. Yahya Hamza, MM Penguji Ahli I
Atiqah, SE. Ms. Ak Pembimbing II
Rahmawati, SE., MM Penguji Ahli II
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI Nama
: Verisca Dena Fitria
Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta/ 21 April 1988
Agama
: Islam
Telepon
: 08988756245
Alamat
: Jl. Raya Curug Sawangan RT 02/09 No.10 Sawangan-Depok
PENDIDIKAN 1994-2000
SDN Kedaung Bapennas
2000-2003
SLTP Negeri 1 Pamulang
2003-2006
SMA Negeri 1 Pamulang
2006-2010
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
ABSTRACT
The purpose of this research are to analyze the influence of tax knowledge, quality of servicing, audit and awareness towards taxpayer compliance of annual SPT reporting. The sample of this research come from of 80 correspondences who are all registered as tax payers in South Jakarta Tax Services Office. Data collected trough questionnaires are processed and analyze by using multiple regression. The method of sampling using probability sampling. The test for quality are using validity of test to use is Corrected Item Total and reliability test of the research to use is Cronbach alpha. For hypothesis, we are using F test and t test. Test results show that there is significant influence tax knowledge, services quality, audit and awareness have a influence on tax payer compliance of annual SPT and taxpayer awareness was the dominant that influence taxpayer compliance of annual SPT reporting.
Key words: The tax knowledge, quality of servicing, audit, and awareness, compliance, annual SPT
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 80 responden yang merupakan Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakrta Selatan. Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah yang digunakan probability sampling. Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas menggunakan Corrected Item Total dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan dan kesadaran Wajib Pajak merupakan yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Kata kunci: Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, kesadaran, kepatuhan, SPT
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia tak terhingga, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran, yang diutus sebagai rahmatan lil’alamin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Papa dan Mama tercinta yang memiliki peran yang sangat penting dan tidak terhingga, yang telah memberikan doa tulus dan ikhlas, motivasi, dan kasih sayang serta dukungan moril dan materiil kepada penulis agar tetap semangat. Untuk adik-adikku tersayang (Bill dan Edwar ) yang telah memberikan doa, semangat buat kaka. Kaka sayang kalian semua.
2.
Bapak Prof.Dr. Ahmad Rodoni, MM, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3.
Ibu Atiqah, SE., Ms. Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya
dalam
memberikan
pengarahan
serta
bimbingan
dalam
penyelesaian skripsi ini. 4.
Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
5.
Bapak Afif Sulfa, SE., Ak., MSi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
6.
Ibu Yessi Fitri, SE., Ak., Msi, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
7.
Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatulah Jakarta.
8.
Segenap staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
9.
Sahabat-sahabatku tersayang yang banyak memberikan waktu untukku berbagi, memberikan keceriaan, doa, dukungan, dan semangat buat aku. Semoga langkah kita selalu mendapat ridho Allah SWT dan semoga cita-cita kita tercapai. Amin.
10. Teman-teman Akuntansi A angkatan 2006 terima kasih banyak untuk semuanya, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.
Jakarta, September 2010
Verisca Dena Fitria
DAFTAR ISI Daftar Riwayat Hidup ...................................................................................
i
Abstract .........................................................................................................
ii
Abstrak ..........................................................................................................
iii
Kata Pengantar ..............................................................................................
iv
Daftar Isi .......................................................................................................
vi
Daftar Tabel ..................................................................................................
ix
Daftar Gambar ...............................................................................................
x
Daftar Lampiran ............................................................................................
xi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
B. Rumusan Masalah ....................................................................
12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian........................ ........................
12
TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Pajak ...............................................
14
1. Definisi Pajak ......................................................................
14
2. Fungsi Pajak ........................................................................
16
3. Teori Asas Pemungutan Pajak ............................................
16
4. Sistem Pemungutan Pajak ...................................................
17
5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak ........................................
18
B. Pengetahuan Perpajakan ..........................................................
20
C. Kualitas Pelayanan Pajak .........................................................
21
D. Pemeriksaan Pajak ...................................................................
24
1. Definisi Pemeriksaan ..........................................................
24
2. Tujuan Pemeriksaan ............................................................
24
3. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan ................
26
4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan.......................................................
27
5. Jenis-Jenis Pemeriksaan ......................................................
29
E. Kesadaran Wajib Pajak ............................................................
30
F. Kepatuhan Wajib Pajak ...........................................................
31
1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .........................................
31
2. Faktor-faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan ..............................................................
33
3. Kriteria Wajib Pajak Patuh..................................................
34
G. Surat Pemberitahuan (SPT) .....................................................
35
1. Dasar Hukum ......................................................................
35
2. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) ...................................
36
3. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) .....................................
36
4. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) ...............................
37
5. Langkah-langkah Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) ...
37
6. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) ..........................
38
7. Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) ..
38
8. Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) ..........................................................
39
H. Penelitian-penelitian Sebelumnya............................................
39
I. Keterkaitan Antarvariabel ........................................................
45
J. Kerangka Pemikiran ................................................................
50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................
53
B. Metode Penentuan Sampel .......................................................
54
C. Metode Pengumpulan Data ......................................................
54
D. Metode Analisis Data ...............................................................
55
E. Operasional Variabel Penelitian...............................................
59
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
BAB V
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .........................................
65
1. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................
65
B. Karakteristik Responden ..........................................................
66
1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin .................
66
2. Deskripsi responden berdasarkan jenjang pendidikan ........
67
3. Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan .......................
67
C. Uji Kualitas Data .....................................................................
68
1. Uji Validitas ........................................................................
68
2. Uji Reliabilitas ....................................................................
69
D. Uji Asumsi Klasik ....................................................................
72
1. Uji Multikolinearitas ...........................................................
72
2. Uji Heteroskedastisitas ........................................................
73
3. Uji Normalitas .....................................................................
74
E. Analisis Regresi Linear Berganda ...........................................
76
1. Uji Koefisien Determinasi...................................................
79
2. Uji F ...................................................................................
80
3. Uji t ...................................................................................
82
KESIMPULAN A. Kesimpulan ..............................................................................
89
B. Implikasi ..................................................................................
90
C. Saran ........................................................................................
91
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................
92
LAMPIRAN .................................................................................................
95
DAFTAR TABEL Tabel.2.1.
Tinjauan Penelitian Terdahulu .................................................
42
Tabel.3.1.
Tingkat Penilaian Jawaban......................................................
55
Tabel.3.2.
Operasional Variabel...............................................................
63
Tabel.4.1.
Data Distribusi Sampel Penelitian ..........................................
65
Tabel.4.2.
Data Sampel Penelitian ...........................................................
66
Tabel.4.3.
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..
66
Tabel.4.4.
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 67
Tabel.4.5.
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan .........
67
Tabel.4.6.
Hasil Uji Validitas...................................................................
69
Tabel.4.7.
Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak................................
70
Tabel.4.8.
Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan Pajak .....................
70
Tabel.4.9.
Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak................................
71
Tabel.4.10. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak ........................
71
Tabel.4.11. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak ........................
72
Tabel.4.12. Uji Multikolinearitas ...............................................................
73
Tabel.4.13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .................................
76
Tabel.4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi .............................................
79
Tabel.4.15. Hasil Uji F Statistik .................................................................
80
Tabel.4.16. Hasil Uji t Statistik ..................................................................
83
DAFTAR GAMBAR Gambar.2.1. Model Penelitian ......................................................................
52
Gambar.4.1. Uji Heteroskedastisitas ............................................................
74
Gambar.4.2. Uji Normalitas..........................................................................
75
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran
1 Kuesioner ..............................................................................
96
Lampiran
2 Jawaban Pertanyaan Jenis Kelamin ......................................
99
Lampiran
3 Jawaban Pertanyaan Jenjang Pendidikan ..............................
100
Lampiran
4 Jawaban Pertanyaan Pekerjaan .............................................
101
Lampiran
5 Jawaban Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan ......................
102
Lampiran
6 Jawaban Pertanyaan Kualitas Pelayanan ..............................
105
Lampiran
7 Jawaban Pertanyaan Pemeriksaan .........................................
108
Lampiran
8 Jawaban Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak ........................
111
Lampiran
9 Jawaban Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak .......................
114
Lampiran 10 Karakteristik Responden .......................................................
117
Lampiran 11 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan ...
118
Lampiran 12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan
120
Lampiran 13 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kualitas Pelayanan ...........
121
Lampiran 14 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Pelayanan ......
123
Lampiran 15 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Pemeriksaan .....................
124
Lampiran 16 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pemeriksaan .................
126
Lampiran 17 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak ....
127
Lampiran 18 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak .
129
Lampiran 19 Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak ....
130
Lampiran 20 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak .
132
Lampiran 21 Hasil Regresi Linier Berganda .............................................
133
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum, dengan cara membayar ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri. Dengan bertambahnya tugas-tugas negara, maka negara akan memerlukan biaya yang cukup besar. Pembayaran pajak yang sebelumnya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan (Suandy, 2006: 2).
Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undang
yang
berlaku
(Judisseno: 2002).
Upaya
untuk
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting, karena kondisi keuangan negara tidak lagi berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai penerimaan terbesar negara. Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment merupakan salah satu upaya pemerintah
untuk
meningkatkan
kemandirian
dalam
pembiayaan
pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak, karena penerimaan dari migas tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumber dana dalam negeri hanya sebagai pelengkap. Official assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dapat dituangkan dalam bentuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pada setiap akhir masa pajak dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam masa batas waktu yang telah ditentukan (Indra Kusumawati, 2005: 101). Dengan menetapkan self assessment system dapat diharapkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh aparat pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak tersebut melalui pemeriksaan pajak. Sedangkan kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sering disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga membuat Wajib Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ini dapat terlihat dari kecilnya jumlah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Indra Kusumawati, 2005: 102).
Dalam self assessment, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan atas pajak terutangnya, kemudian melaporkannya dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Wajib Pajak juga menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) ini sebagai dasar atau bukti bahwa Wajib Pajak tersebut telah melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi, tidak berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang tepat bagi tercapainya tujuan perpajakan. Melihat kondisi perpajakan Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain maka dari itu dibutuhkan strategi sehingga munculnya kepatuhan Wajib Pajak, jika hal tersebut terjadi, maka akan meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan, ataupun ancaman (Gunadi, 2005: 4). Beberapa daerah ternyata kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Di Medan kepatuhan hanya 38,5 persen dibanding Wajib Pajak terdaftar yang berjumlah 61.761. Menurut pejabat yang berwenang rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain karena masih rendahnya pemahaman mereka tentang pajak (Berita Sore, 2009). Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di
Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat masih sangat rendah, yang mengakibatkan intensifikasi pemungutan pajak di kawasan ini belum optimal. Data menunjukkan dari 225.000 lebih Wajib Pajak orang perorang, hanya 10 persen yang menyerahkan Surat Pemberitahun Pajak Terhutang (SPPT). Sedangkan Wajib Pajak badan hanya 32,23 persen dari 15.700 Wajib Pajak lebih yang terdaftar yang sudah menyerahkan SPPT (Berita Daerah, 2009). Melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak maka Pemerintah berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan tentu saja meningkatkan Wajib Pajak yang ada saat ini menjadi Wajib Pajak yang patuh. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, misalnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam (Chaizi Nasucha, 2009). Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti Self Assessment System, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai dalam Ali Roshidi bin Ahmad dkk., 2007: 3). Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Seorang Wajib Pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan
(SPT) dan menyetor pajaknya. Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang pengetahuan pajak akan mengalami kesulitan tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan juga sering dituding sebagai latar belakang penyebab Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Memang, banyak Wajib Pajak yang belum memahami benar tata cara perpajakan dan self assessment system yang menyebabkan mereka banyak menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa sebagian Wajib Pajak di Indonesia adalah orang-orang menengah ke atas yang berpenghasilan tinggi, berpendidikan tinggi dan seharusnya sudah memiliki pemahaman yang baik tetapi kesadaran dan kepatuhan mereka untuk membayar pajak juga masih tergolong lemah. Pemerintah juga tidak dapat menyalahkan masyarakat atas kesulitan pemasukan yang dialami tanpa melihat pada sistem yang terjadi pada tubuh pemerintah itu sendiri. Sulitnya prosedur yang ditempuh oleh setiap masyarakat yang ingin mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya juga menjadi kendala masyarakat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menangani Wajib Pajak secara langsung harus benar-benar kreatif dan bekerja keras. Selain itu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan program yaitu
peningkatan pelayanan yang meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak Wajib Pajak di bidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak, melayani dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Sehingga setiap Wajib Pajak yang
mengambil, mengisi dengan benar, lengkap, jelas, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah ditetapkan (Erly Suandy, 2006: 163). Self Assessment System dalam peraturan perundang-undangan pajak di Indonesia yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak, dikarenakan Wajib Pajak diberi kepercayan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sehingga hal ini mengharuskan Wajib Pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Aparat pajak melakukan kegiatan penegakan hukum yang terdiri dari pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak (John Hutagaol, 2006). Pemeriksaan pajak adalah salah satu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan baik formal maupun materiil yang tujuannya untuk
menjaga dan meningkatkan tax compliance seorang Wajib Pajak. Selain itu, penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin agar Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada Wajib Pajak atas kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2008: 57). Pentingnya pengetahuan tentang pajak akan menimbulkan kesadaran pajak (tax consiousness). Hal ini terutama melalui jalur pendidikan yang terencana dengan baik dimulai sejak usia dini hingga generasi muda mendatang sehingga mereka mempunyai pengetahuan pajak yang baik. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa dilakukannya pemeriksaan. Tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya dari segi hal melakukan pendaftaran Wajib Pajak sampai ke pembayaran pajak terutang. Hal ini disebabkan, ada pandangan perpajakan selama ini, antara lain aturan perpajakannya belum mudah dimengerti oleh masyarakat, rendahnya pendidikan sebagian masyarakat, kurang ramahnya petugas perpajakan dalam menjalankan tugasnya, kurangnya sosialisasi peraturan yang dilakukan dari pihak masyarakat, aparat pajak sampai kepada sistem perpajakan dan rumitnya
prosedur yang ditempuh oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya. Selain itu, masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban dan bersifat paksaan, tidak sebagai bentuk pengabdian dan kewajiban masyarakat. Untuk itu kesadaran pajak yang dipupuk terus menerus akan menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Jadi, semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak dan keberhasilan perpajakan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2008) yaitu melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menguji apakah tingkat pengetahuan Wajib Pajak, sanksi-sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian SPT dan tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lili Fadilah (2008) yaitu melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Utara. Penelitian ini ingin menguji apakah pemeriksaan yang terdiri dari dari variabel independen yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan laporan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) yaitu melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Penelitian ini ingin menguji apakah pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya hanya menguji secara terpisah antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi, 2008). Penelitian terkait juga dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati yang menguji pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan (Lili Fadilah, 2008). Penelitian ini juga dilakukan ditempat yang berbeda, Dominicus Doli dan M.Khoiru Rusydi melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan, Lili Fadilah melakukan penelitian di KPP Pratama Bekasi Utara sedangkan Supriyati dan Nur Hidayati melakukan penelitian di KPP Sidoarjo. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan satu variabel bebas (kualitas pelayanan), menggunakan sampel Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang belum diketahui secara pasti sehingga penelitian ini berjudul, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Selatan)”.
B. Rumusan Masalah 1. Apakah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)? 2. Variabel independen manakah yang paling dominan mempunyai pengaruh terhadap
kepatuhan
Wajib
Pajak
dalam
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan (SPT)?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). b. Untuk menganalisis variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 2. Manfaat Penelitian a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dan khususnya kantor Pelayanan Pajak dalam rangka untuk melakukan perbaikan yang berkenaan dengan pelayanan dan pemeriksaan perpajakan.
b. Bagi Penulis Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis dalam dunia perpajakan pada umumnya dan segala prosedur yang terkait masalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). c. Bagi Pihak lain Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau media informasi bagi mereka yang memerlukannya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak 1. Definisi Pajak Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari Wajib Pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut
Adriani
yang
telah
diterjemahkan
oleh
R.Santoso
Brotodiharjo dalam Waluyo (2006: 2) berpendapat bahwa: “Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2009: 1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Lhia (2008) berpendapat bahwa: “Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para Wajib Pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa (kontraprestasi) yang secara langsung diterima oleh pembayar (Wajib Pajak)”.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi aparat pajak sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah: a. Iuran dari rakyat kepada negara. b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. d. Tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah. e. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. f.
Pajak diperuntukkan sebagai pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.
2. Fungsi Pajak Menurut Wirawan B.Ilyas (2008: 4) sebagaimana telah diketahui ciriciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu: a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan uang pajak sebanyakbanyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan apabila terdapat sisa akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, misalnya bidang sosial dan ekonomi.
3. Teori Asas Pemungutan Pajak Menurut Wirawan B.Ilyas (2008: 4) asas pemungutan pajak dapat dibagi dalam yaitu: a.
Teori Asuransi Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat harus membayar “premi” kepada negara.
b. Teori Kepentingan Teori
kepentingan
diartikan
sebagai
negara
yang
melindungi
kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. c. Teori Gaya Pikul Dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut dipikulkan kepada yang menikmatinya. d. Teori Bakti Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. e. Teori Gaya Beli Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan.
4. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Tony Marsyahrul (2005), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: self assessment system, official assessment system, withholding system.
a. Self Assessment System Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. b. Official Assessment System Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. c. Withholding System Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Siti Resmi, 2009: 21) 1) Hak Wajib Pajak Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak
dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh: a. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus. b. Menerima tanda bukti penerimaan SPT Tahunan. c. Hak untuk membenarkan Surat Pemberitahuan (SPT). d. Memperoleh Surat Ketetapan Pajak Pengusaha Kena Pajak. e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan kepastian atas permohonan tersebut. f. Hak untuk mengajukan keberatan. g. Hak untuk mengajukan banding. h.Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. i. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak. j. Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak. k. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. l. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. 2) Kewajiban Wajib Pajak Sesuai dengan self assessment system, Wajib Pajak mempunyai kewajiban yaitu: a. Melaksanakan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. b. Mengambil sendiri formulir SPT dan formulir perpajakan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
c. Mengisi dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani sendiri serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). d. Membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara atau di tempat lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. e. Kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan. f. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
B. Pengetahuan Perpajakan Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan. Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan
bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2003).
Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, seharusnya dapat menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sebagai pencapaian tujuan
pembangunan
yang
dapat
memberikan
kesejahteraan
rakyat.
Selanjutnya pengetahuan yang dimiliki tersebut diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat dimulai dari pemahaman terhadap pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan, pemahaman dalam menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemahaman akan kewajiban dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta pemahaman akan adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan atau kealpaan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
C. Kualitas Pelayanan Pajak Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak yang menginginkannya. Arti kualitas tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi menyenangkan pelanggan, memberikan inovasi dan membuat pelanggan menjadi kreatif. Sedangkan pelayanan mengandung pengertian pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai.
Menurut Amin Ibrahim (2008) berpendapat bahwa: “Pelayanan adalah pendekatan yang lengkap yang menghasilkan kualitas pelayanan bagi masyarakat atau pelanggan. Pelayanan merupakan penggerak utama bagi operasional kegiatan bisnis dan ini memegang peranan yang sangat penting”. Pada hakikatnya semua karyawan jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah untuk melayani masyarakat
dalam perpajakan, sudah
saatnya
diberikan
dasar-dasar
pengetahuan tentang publik relation, sehingga setiap kesempatan yang berhubungan dengan Wajib Pajak mereka mampu menjadi petugas yang baik dan mampu membangun citra positif Direktorat Jenderal Pajak. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada
masyarakat
akan
terpenuhi
apabila
sumber
daya
manusia
melaksanakan tugasnya secara profesional. Sehingga Wajib Pajak akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan dan cenderung Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibentuk dengan sederhana, mudah dipahami oleh Wajib Pajak, maka pelayanan atas hak dan kewajiban Wajib Pajak akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi dan kualitas yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Suryadi, 2006: 108).
Hardi Irawan (2002: 35-39) dalam Susilawati (2006), mengemukakan 5 (lima) unsur kualitas pelayanan yaitu: a. Berwujud (tangible) Berwujud (tangible) adalah seluruh bentuk penampilan fisik dari pemberi pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. b. Keandalan (realibility) Keandalan (realibility) adalah kemampuan Kantor Pelayanan Pajak dalam memberikan yang dijanjikan. c. Ketanggapan (responsiveness) Ketanggapan (responsiveness) adalah seberapa cepat tanggap Kantor Pelayanan Pajak terhadap suatu persoalan yang timbul pada Wajib Pajak dimana keinginan para staf untuk membantu para Wajib Pajak dan memberikan pelayanan dengan baik. d. Asuransi (assurance) Asuransi (assurance) adalah jaminan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak pada saat mempergunakan pelayanan tersebut, jaminan tersebut mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, kejujuran yang dimiliki para staf. e. Empati (empathy) Empati (empathy) adalah sejauh mana Kantor Pelayanan Pajak ada di dalam hati Wajib Pajak. Empati tersebut dapat berupa, kemudahan
dalam melakukan hubungan yang baik, perhatian dan memahami kebutuhan Wajib Pajak.
D. Pemeriksaan Pajak 1. Definisi Pemeriksaan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2008: 209).
2. Tujuan Pemeriksaan Menurut Nur Hidayat (2002: 1), tujuan pemeriksaan sebagai penguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya, tetapi perilaku pemeriksa yang melampaui batas akan tetap mempertahankan citra pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan,
seperti
yang
disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2000, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka: a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. b. Penghapusan Nomor Pokok wajib Pajak. c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. f. Pencocokan data dan atau alat keterangan. g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
3. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burthon (2008: 4), ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari: a. Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan lapangan dilakukan atas suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya dan untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan cara pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Undang-undang maupun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 yang mengatur mengenai Tata Cara Pemeriksaan tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan atau tujuan lain baik tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknikteknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Sedangkan pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan atau tujuan lain baik tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
b. Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan kantor dilakukan atas suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana. Dari perbedaan ruang lingkup pemeriksaan di atas berpengaruh pada jangka waktu penyelesaiannya. Untuk pemeriksaan lengkap harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan. Untuk pemeriksaan sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan. Sedangkan pemeriksaan kantor yang dilakukan secara sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) minggu.
4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan Menurut Pardiat (2008: 2) adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan yaitu: a. Hak-hak Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan: 1)
Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
2)
Meminta
kepada
pemeriksa
pajak
untuk
memberikan
pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
3)
Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
4)
Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
5)
Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
6)
Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha Wajib Pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
b. Kewajiban Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan: 1)
Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2)
Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak.
3)
Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4)
Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
5)
Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
5. Jenis-Jenis Pemeriksaan Menurut Erly Suandy (2008: 4), jenis-jenis pemeriksaan terdiri dari yaitu: a. Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan. b. Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan. c. Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili.
e. Pemeriksaan Tahun Berjalan Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan utnuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.
E. Kesadaran Wajib Pajak Dalam psikologi, kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran. Kesadaran dapat juga diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Menurut Agus Sigit Nugroho (2005) kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa ingin tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat keadaan dirinya. Kesadaran dapat disebut juga yaitu kesadaran yang timbul dari diri manusia, yang timbul dari kesadaran moral yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab (Fanie Oktaliana, 2009: 18). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ada beberapa pemahaman yang harus disosialisasikan kepada masyarakat lewat
kampanye sadar akan pajak dalam berbagai bentuknya seperti seminar, diskusi, simulasi, dan aktivitas lainnya yaitu: a. Perlunya keteladanan Pemerintah mampu memberikan teladan dan diikuti tokoh-tokoh dan publik figurnya, maka masyarakat pun menyadari bahwa pentingya untuk membayar pajak untuk masa depan negaranya. Tetapi, jika pemerintah menunjukkan hal yang tidak baik dengan memperlihatkan keingkarannya terhadap
kewajiban
pajak,
maka
hal
ini
akan
menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap perpajakan. b. Kemudahan sistem pembayaran Adanya upaya pemerintah khususnya Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan dari sistem pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien agar memberikan kemudahan bagi masyarakat dan Wajib Pajak dari awal pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
F. Kepatuhan Wajib Pajak 1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan perpajakan menurut Gunadi (2005: 4) dapat didefinisikan merupakan suatu keadaan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan, ataupun ancaman.
Menurut Menurut Safri Nurmantu (2009) ada 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. a. Kepatuhan formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang terpenting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. b. Kepatuhan Materiil Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban
perpajakan
terutama
memenuhi
hakekat
kewajiban
perpajakannya. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut. Menurut Chaizi Nasucha (2004: 10) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. c. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
2. Faktor-Faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan Menurut Safri Nurmantu (2009) ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan yaitu: a. Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Perpajakan Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan makin
mudah
bagi
Wajib
Pajak
untuk
memenuhi
kewajiban
perpajakannya. Makin sulit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi terdapat ketidakpastian dan ketidakberkesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. b. Besarnya Biaya Kepatuhan Biaya kepatuhan adalah semua biaya yang harus dipikul oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain fee untuk konsultan atau akuntan dan biaya pegawai. c. Adanya Panutan Sistem panutan di kalangan masyarakat di Indonesia untuk menjadi Wajib Pajak "terbesar" dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan. Contoh pimpinan diatas mendorong untuk mengajak
anggota
organisasinya
untuk
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu. Sebaliknya apabila pimpinan tidak membayar pajak atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) bahkan tidak atau belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan merupakan panutan yang negatif bagi
anggota masyarakat Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Kriteria Wajib Pajak Patuh Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000, kriteria Wajib Pajak patuh adalah: a. Wajib Pajak Patuh Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. b.Tepat Waktu Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi: 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak
lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturutturut. 2) Surat
Pemberitahuan
Masa
yang
terlambat
tersebut
telah
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
G. Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Dasar Hukum Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa: ”Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkam”. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2006: 159).
3. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Secara fungsional Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Bagi Wajib Pajak merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode, sedangkan bagi aparat pajak sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Secara fisik Surat Pemberitahuan (SPT) adalah formulir yang telah disiapkan aparat pajak untuk diisi Wajib Pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan lengkap sesuai undang-undang perpajakan merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak, sebab timbulnya sanksi baik yang bersifat administratif
maupun
pidana dapat berawal dari pengisian Surat
Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar dan tidak lengkap (Erly Suandy, 2006: 160).
4. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Erly Suandy (2006: 160) Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. a. Surat Pemberitahuan Masa Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Pajak.
5. Langkah-Langkah Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Erly Suandy (2006: 163), adapun langkah-langkah dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain, yaitu: a.
Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
b.
Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
c.
Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.
d.
Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
6. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Erly Suandy (2006: 164), adapun penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara yaitu: a. Menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak
b. Melalui kantor pos
7. Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: a. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Jenis Pajak PPh Pasal 21
Batas Waktu Penyampaian SPT Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan 14 (empat belas) hari setelah Masa Nilai dan Pajak Penjualan atas Pajak berakhir Barang Mewah atas Impor PPh Pasal 22, PPn dan PPnBm 7 (tujuh) hari setelah batas waktu yang pemungutannya dilakukan penyetoran pajak berakhir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai PPh Pasal 23 dan Pasal 26 Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir Pajak Pertambahan Nilai dan Paling lambat 20 (dua puluh) hari Pajak Penjualan atas Barang setelah Masa Pajak berakhir Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan 14 (empat belas) hari setelah Masa Penjualan atas Barang Mewah Pajak berakhir yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan b. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Jenis Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan SPT Tahunan PPh Pasal 21
Batas Waktu Penyampaian SPT 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
8. Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan penyampaian
permohonan Surat
agar
memperoleh
Pemberitahuan
Tahunan
perpanjangan Pajak
waktu
Penghasilan.
Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu penyampaian
atau
batas
waktu
perpanjangan
penyampaian
Surat
Pemberitahuan Tahunan, maka akan diterbitkan surat teguran (Erly Suandy, 2006: 167).
H. Penelitian-Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sumadi (2005) yaitu melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Penelitian ini membuktikan bahwa kehandalan (variabel x1), ketanggapan (variabel x2), jaminan (variabel x3), empati (variabel x4), wujud fisik (variabel x5) memiliki pengaruh terhadap kepuasan Wajib Pajak. Besarnya pengaruh berdasarkan hasil F-hitung = 29,062 menunjukkan bahwa secara simultan variabel
kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan wujud fisik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Penelitian dilakukan oleh Trunojoyo (2008) yaitu melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya). Penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis kesadaran Wajib Pajak, persepsi Wajib Pajak tentang sanksi dan hasrat membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian dilakukan oleh Dominicus Doli S.L dan M. Khoiru Rusydi (2008) yaitu melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Penelitian ini ada empat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya yaitu faktor pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), dan tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian ini berdasarkan koefisien
determinasi
diketahui
sebesar
80,9%
faktor-faktor
yang
mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kemudahan dalam proses penyampaian SPT dan tingkat kesadaran Wajib
Pajak Badan. Sedangkan tingkat kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lili Fadilah (2008) yaitu melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persiapan pemeriksaan pajak (variabel x1), pelaksanaan (variabel x2) dan laporan pemeriksaan pajak (variabel x3) secara simultan diperoleh F sebesar 9,448 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000, ini berarti nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. jadi persiapan, pelaksanaan dan laporan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) yaitu melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang berarti bahwa variabel pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Govind S. Iyer, Philip M.J Reckers and Debra L.Sanders (2010) yaitu melakukan penelitian mengenai Increasing Tax Compliance in Washington State: A Field Experiment. Hasil
penelitian ini menunjukkan untuk melakukan percobaan lapangan yang meneliti pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak di industri konstruksi. Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu
No
Judul
1
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Obyek Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu)
Peneliti Sumadi (2005)
Bersambung pada halaman berikutnya
Variabel a. Variabel Independen (x) yaitu: 1) Kehandalan 2) Ketanggapan 3) Jaminan 4) Empati 5) Wujud fisik
Kesimpulan a. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara simultan dimensi kualitas pelayanan mampu memberikan pengaruh terhadap kepuasan wajib pajak.
b.Variabel Dependen b.Dari hasil pengujian (y) yaitu: hipotesis secara parsial 1) Kepuasan wajib dapat diketahui pajak bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat yaitu variabel kehandalan, variabel ketanggapan, dan variabel jaminan, sedangkan variabel empati dan variabel wujud fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak.
Tabel 2.1 (Lanjutan) No 2
3
Judul
Peneliti
Trunojoyo Pengaruh Kesadaran (2008) Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan
Dominicus Doli S.L dan M.Khoiru Rusydi (2008)
Bersambung pada halaman berikutnya
Variabel
Kesimpulan
a. Variabel a. Secara parsial terdapat Independen (x) pengaruh dari variabel yaitu: kesadaran wajib pajak, 1) Kesadaran persepsi wajib pajak wajib pajak tentang sanksi dan hasrat 2) Persepsi wajib membayar pajak pajak tentang berpengaruh terhadap sanksi dan kepatuhan wajib pajak hasrat badan. membayar pajak b. Variabel Dependen b. Secara bersama-sama (y) yaitu: atau simultan kesadaran 1) Kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak wajib pajak tentang sanksi dan hasrat membayar pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. a.Variabel Independen (x) yaitu: 1) Tingkat pengetahuan wajib pajak 2) Sanksi-sanksi pajak 3) Kemudahan pengisian SPT 4) Kesadaran wajib pajak b.Variabel Dependen (y) yaitu: 1) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pengetahuan wajib pajak, sanksi-sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian SPT dan tingkat kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan.
Tabel 2.1 (Lanjutan) No
Judul
Peneliti
Variabel
4
Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Utara
Lili Fadilah (2008)
a. Variabel Independen (x) yaitu: 1) Persiapan pemeriksaan pajak 2) Pelaksanaan 3) Laporan pemeriksaan pajak
Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Supriyati dan Nur Hidayati (2008)
5
6
Increasing Tax Compliance In Washington State: A Field Experiment
Govind S.Iyer, Philip M.J.Reckers and Debra L.Sanders (2010)
b.Variabel Dependen (y) yaitu: 1) Kepatuhan wajib pajak a. Variabel Independen (x) yaitu: 1) Pengetahuan tentang pajak 2) Persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak 3) Persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh b.Variabel Dependen (y) yaitu: 1) Kepatuhan wajib pajak a. Tax Compliance b. Use Tax c. Field Experiment
Kesimpulan Persiapan, pelaksanaan dan laporan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Washington State meminta untuk melakukan percobaan lapangan yang meneliti pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak di industri konstruksi. Tingkat kepatuhan pajak terendah mungkin karena visibilitas yang rendah, dan Bisnis & Pekerjaan pajak. Banyak pajak yang belum dilaporkan.
I. Keterkaitan Antar Variabel 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan
Kesadaran
Terhadap
Kepatuhan
Wajib
Pajak
dalam
Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti Self Assessment System, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai dalam Ali Roshidi bin Ahmad dkk., 2007: 3). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dominicus Doli S.L dan M.Khoiru Rusydi (2008) dengan judul ”Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan” menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian lain yang mendukung keterkaitan antara kedua variabel ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) dengan judul ”Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak yang menginginkannya. Sedangkan pelayanan mengandung pengertian pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar
pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sumadi dengan judul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib Pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2008: 209). Penelitian yang dilakukan Lili Fadilah (2008) dengan judul ”Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak” membuktikan adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Agus Sigit Nugroho (2005) kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ha1: Pengetahuan
perpajakan,
kualitas
pelayanan,
pemeriksaan
dan
kesadaran secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti Self Assessment System, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai dalam Ali Roshidi bin Ahmad dkk., 2007: 3). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dominicus Doli S.L dan M.Khoiru Rusydi (2008) dengan judul ”Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan” menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian lain yang mendukung keterkaitan antara kedua variabel ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) dengan judul ”Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Ha2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak yang menginginkannya. Sedangkan pelayanan mengandung pengertian pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sumadi dengan judul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan
Terhadap
Kepuasan
Wajib
Pajak”.
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib Pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Ha3: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 4. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2008: 209). Penelitian yang dilakukan Lili Fadilah (2008) dengan judul ”Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”
membuktikan adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka hipotesis yang ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut: Ha4: Pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 5. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Agus Sigit Nugroho (2005) kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan amatlah diperlukan gunameningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Suyatmin, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Trunojoyo (2008) yaitu melakukan penelitian tentang ”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, persepsi Wajib Pajak tentang sanksi dan hasrat membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka hipotesis yang keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:
Ha5: Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
J. Kerangka Pemikiran Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siti Resmi, 2009: 21). Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan berlakunya self assessment system diharapkan kepatuhan masyarakat, khususnya Wajib Pajak dapat meningkatkan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib
Pajak. Seorang Wajib Pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetor pajaknya. Wajib pajak yang tidak mengetahui tentang pengetahuan pajak akan mengalami kesulitan tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan juga sering dituding sebagai latar belakang penyebab Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Rumitnya prosedur yang ditempuh oleh setiap masyarakat
yang
ingin
mendaftarkan,
menghitung,
membayar,
dan
melaporkan pajak terhutangnya juga menjadi kendala masyarakat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan upaya-upaya antara lain memberikan kualitas pelayanan yang optimal baik kualitas sumber daya manusia maupun sistem informasi perpajakan dan melakukan pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Jadi, dari hal tersebut diikuti dengan adanya kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Gambar.2.1 Model Penelitian
Wajib Pajak
Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pengetahuan Perpajakan (X1)
Kualitas Pelayanan (X2)
Pemeriksaan (X3)
Kesadaran (X4)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Uji Model Regresi
Uji Asumsi Klasik a. Multikolinieritas b. Heteroskedastisitas c. Normalitas Analisis Regresi Berganda
Koefisien Determinasi
Uji Statistik F
Uji Statistik t
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini membahas pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Jadi, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) maka hal yang pertama berpengaruh yaitu tingkat pengetahuan Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga harus melakukan upaya-upaya antara lain peningkatan pelayanan kepada pembayar pajak dan disertai dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan apabila terjadi kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan sanksi. Yang terakhir tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Dengan adanya kesadaran ini Wajib Pajak melaksanakan
kewajibannya
sesuai
peraturan
perpajakan
yang
akan
meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan langsung kuesioner pada sampel dari suatu populasi dari objek penelitian di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Selatan.
B. Metode Penentuan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP “Jakarta Selatan” dan sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya Ke KPP “Jakarta Selatan”. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Indriantoro dan Supomo, 2002: 122).
C. Metode Pengumpulan Data 1. Pengumpulan Data Primer Data yang diperoleh secara langsung yang menjadi obyek peneliti dengan cara yaitu kuesioner dengan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertayaan dan pertanyaan tersebut disebarkan kepada Wajib Pajak. Jenis skala pengukuran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan kuesioner adalah skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, obyek atau kejadian tertentu. Skala Likert umumnya menggunakan lima angka penilaian, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. (Indriantoro dan Supomo, 2002: 104). Masing-masing jawaban secara berurutan diberi skor 1 sampai 5 sebagaimana disajikan dibawah ini:
Tabel. 3.1 Tingkat Penilaian Jawaban No
Jenis Jawaban
Skor
1
SS = Sangat Setuju
5
2
S = Setuju
4
3
R = Ragu-ragu
3
4
TS = Tidak Setuju
2
5
STS = Sangat Tidak Setuju
1
2. Pengumpulan Data sekunder Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, majalah, atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002: 147).
D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang akan dilakukan yaitu: 1. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Data Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2005: 45). b. Uji Reliabilitas Data Tahap selanjutnya, mengukur realibilitas data menunjukkan konsisten dari data yang dikumpulkan. Uji reliabilitas data adalah suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Imam Ghozali, 2005: 41-42). 2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antarvariabel independen dalam satu model akan menyebabkan korelasi sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi sebagai berikut: 1. Nilai tolerance 2. Variance Inflation Factor (VIF) Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang tinggi, nilai cut off yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Imam Ghozali, 2005: 91-92). b. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan
ke
pengamatan
lain
tetap,
maka
disebut
”homoskedastisitas” dan jika berbeda disebut ”heteroskedastisitas” (Imam Ghozali, 2005: 105). c. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tetapi jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau garfik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Imam Ghozali, 2005: 110-112).
3. Uji Hipotesis Metode regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Bhuono Agung (2005), adapun rumus regresi berganda secara statistik yaitu: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ε Keterangan: X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan X3: Pemeriksaan X4: Kesadaran Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT a: Konstanta b: Koefisien ε: Error a. Koefisien Determinasi (R2) Pada koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai dari r2 adalah antara 0 dan 1 (0
terikatnya. Sedangkan nilai r2 yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Imam Ghozali, 2005: 83). b. Uji Statistik F Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X1, X2….Xn) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).
Dimana jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya
signifikan berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Imam Ghozali, 2005: 85). c. Uji Statisitk t Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independennya (X1, X2….Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Di mana jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
E. Operasional Variabel Penelitian 1. Variabel Independen Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini yaitu:
a. Pengetahuan perpajakan Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan terhadap segala peraturan perpajakan dan hal yang terpenting masyarakat dapat mengetahui sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada aparat pajak. Selanjutnya pengetahuan tersebut diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi, tingkat pengetahuan adalah pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan, pemahaman akan kewajiban dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta mengetahui akan adanya sanksi perpajakan apabila adanya keterlambatan atau kealpaan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). b.Kualitas Pelayanan Pajak Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak yang menginginkannya. Sedangkan pelayanan mengandung pengertian pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai. Dengan demikian kualitas pelayanan merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam
suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ditawarkan kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk
meningkatkan
pencapaian
target
penerimaan
yang
diharapkan, Direktorat Jenderal Pajak mau tidak mau harus melakukan upaya peningkatan pajak secara optimal. Peranan aparat pajak didalam memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak sangat diperlukan. Jika masyarakat merasa puas akan pelayanan aparat pajak, diharapkan Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dapat berupa pelayanan dalam pengisian Surat Pemberitahuan, tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak SPT haruslah “user-friendly”, yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan. c. Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar self assessment system. d. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap persitiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran.
Dalam definisi di atas kesiagaan dan rangsangan merupakan kata kunci penting dalam kesadaran. Untuk itu sangat diperlukan sekali kesadaran masyarakat yang timbul tanpa adanya paksaan melainkan didorong oleh pengetahuan yang dimiliki akan pentingnya pajak untuk mebiayai pembangunan. Dengan kesadaran yang tinggi akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak
dalam menjalankan kewajibannya. Semakin
tinggi tingkat kepatuahan Wajib Pajak semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan pajak.
2. Variabel dependen Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). a. Kepatuhan wajib Pajak Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati semua hak perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 3.2. Instrumen Variabel No 1
2
Variabel Pengetahuan Pajak (X1)
Kualitas Pelayanan (X2)
Dimensi a. Fungsi pajak b. Pemahaman peraturan perpajakan c. Pemahaman dalam menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Pemahaman kewajiban dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) a. Berwujud (tangible) b. Keandalan (realibility) c. Ketanggapan (responsiveness)
d. Asuransi (assurance) e. Empati (emphaty)
Bersambung pada halaman berikutnya
Indikator a. Untuk pembiayaan umum pemerintah b. Self assessment system c. Adanya sanksi atas pelanggaran Wajib Pajak d. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan e. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
Skala Ordinal
f.
Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dengan jumlah pajak yang dilaporkan g. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT a. Memberikan kemudahan dalam pengisian formulir b. Memberikan sarana dan prasarana yang nyaman c. Adanya profesionalisme petugas d. Kecepatan dalam pemrosesan dan pelayanan e. Ketanggapan dan kecepatan dalam penanganan keluhan Wajib Pajak f. Memberikan solusi untuk keluhan Wajib Pajak g. Bersikap ramah dan sopan h. Memberikan data yang akurat i. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak j. Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang baik
Ordinal
Tabel 3.2 (Lanjutan) No 3
4
Variabel Pemeriksaan (X3)
Kesadaran Wajib Pajak (X4)
Dimensi a. Tujuan pemeriksaan
a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak pada saat pemeriksaan
b. Pemeriksaan pajak dilakukan lebih dari satu orang c. Petugas harus memiliki tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan d. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun e. Petugas pajak harus menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. a. Mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak b. Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan c. Mempercayai aparat pajak d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
a. Kemauan dari diri sendiri b. Kepercayaan masyarakat
5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Indikator
a. Mendaftarkan sendiri pajak b. Menghitung c. Membayar
d. Melaporkan
e. Kepatuhan materiil dan formal
a. Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan b. Menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar c. Tepat waktu dalam membayar pajak d. Keinginan dari diri sendiri untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan e. Tidak mempunyai tunggakan pajak f. Mengisi SPT dengan benar dengan jumlah pajak yang dilaporkan g. Melaksanakan pembukuan dengan benar h. Melaksanakan kewajiban aministratif
Skala Ordinal
Ordinal
Ordinal
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Jumlah kuesioner yang dikirimkan adalah sebanyak 100 kuesioner. Penyebaran serta pengembalian kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 03 Agustus sampai 19 Agustus 2010. Peneliti mengambil sampel sebanyak 4 KPP dari keseluruhan KPP yang berada di Jakarta Selatan, dengan peta distribusi yang terlihat dalam tabel 4.1. Tabel. 4.1. Data Distribusi Sampel Penelitian No. Nama Kantor Alamat Kuesioner Kuesioner Pelayanan Pajak dikirim Dikembalikan 1. KPP Pratama Jl. TB. Simatupang 25 25 Jakarta Pasar Kav. 39 Minggu 2. KPP Pratama Jl. TB. Simatupang 25 20 Jakarta Cilandak Kav. 32 3. KPP Pratama Jl. TB. Simatupang 25 20 Jakarta Pancoran Kav. 5 4. KPP Pratama Jl. Ciputat Raya 25 15 Jakarta Kebayoran No.2 Pondok Baru Dua Pinang Sumber: Data Primer 2010
Kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 80 kuesioner atau 80%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 20 kuesioner atau 20%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 80 kuesioner atau 80%. Gambaran mengenai data sampel ini dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel. 4.2. Data Sampel Penelitian Keterangan Wajib Pajak Jumlah kuesioner yang disebar 100 Jumlah kuesioner yang kembali 80 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 20 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 80
No. S 1. u 2. m 3. b 4. S Sumber: Data primer yang diolah 2010
Persentase 100% 80% 20% 80%
B. Karakteristik Responden Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, jenjang pendidikan, pekerjaan responden. a.
Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin Tabel. 4.3. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin JenisKelamin Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Pria
54
67.5
67.5
67.5
Wanita
26
32.5
32.5
100.0
Total
80
100.0
100.0
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sekitar 54 orang atau 67.5% responden didominasi oleh jenis kelamin pria, dan sisanya sebesar 26 orang atau 32.5% responden berjenis kelamin wanita.
b.
Deskripsi responden berdasarkan jenjang pendidikan Tabel. 4.4. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan JenjangPendidikan Frequency Valid
SMA
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
2.5
2.5
2.5
D3
14
17.5
17.5
20.0
S1
55
68.8
68.8
88.8
S2
9
11.2
11.2
100.0
80
100.0
100.0
Total
Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 55 responden atau 68.8%. Sebesar 17.5% atau sebanyak 14 orang berpendidikan terakhir Diploma III (D3), sebesar 11.2% atau sebanyak 9 orang berpendidikan terakhir Strata Dua (S2) dan sebesar 2.5% atau sebanyak 2 orang berpendidikan terakhir SMA. c.
Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan anda Tabel. 4.5. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan PekerjaanAnda Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
valid pegawai negeri
15
18.8
18.8
18.8
pegawai swasta
26
32.5
32.5
51.2
profesi: dokter, pengacara, dll
23
28.7
28.7
80.0
Wiraswasta
16
20.0
20.0
100.0
Total
80
100.0
100.0
Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dengan jumlah 26 responden atau 32.5% bekerja sebagai
pegawai swasta. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai dokter, pengacara, dan lain-lain sebesar 23 orang atau 28.7%, responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebesar 16 orang atau 20.0%, sedangkan sisanya sebesar 15 orang atau 18.8% responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri.
C. Uji Kualitas Data 1. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah sampel. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 80 dan besarnya df dapat dihitung 80-2 dengan df = 78 dan alpha = 0.05 didapat r tabel = 0.185. suatu kuesioner dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel, uji validitas dari lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan pajak (X1), kualitas pelayanan pajak (X2), pemeriksaan pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dapat dilihat pada (Ghozali, 2005: 45).
Tabel. 4.6. Hasil Uji Validitas
Pernyataan rhitung rtabel PP1 0.472 0.185 PP2 0.613 0.185 PP3 0.593 0.185 PP4 0.571 0.185 PP5 0.544 0.185 KPK1 0.758 0.185 KPK2 0.781 0.185 KPK3 0.68 0.185 KPK4 0.671 0.185 KPK5 0.395 0.185 PKP1 0.564 0.185 PKP2 0.63 0.185 PKP3 0.655 0.185 PKP4 0.22 0.185 PKP5 0.367 0.185 KSWP1 0.57 0.185 KSWP2 0.543 0.185 KSWP3 0.567 0.185 KSWP4 0.428 0.185 KSWP5 0.49 0.185 KWP1 0.597 0.185 KWP2 0.415 0.185 KWP3 0.612 0.185 KWP4 0.363 0.185 KWP5 0.551 0.185 Sumber: Data primer yang diolah
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
2. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0.60 (Ghozali, 2005: 41-42).
Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk lima variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel. 4.7. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X1) Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .782
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
N of Items
.783
5
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.7 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel pengetahuan pajak sebesar 0.782, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.60. Tabel. 4.8. Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan Pajak (X2) Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .835
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
N of Items
.852
5
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.8 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0.835, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.60.
Tabel. 4.9. Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak (X3) Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .667
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
N of Items
.673
5
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.9 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel pemeriksaan pajak sebesar 0.667, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.60. Tabel. 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X4) Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .753
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
N of Items
.753
5
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.10 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.753, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.60.
Tabel. 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
.738
N of Items
.741
5
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.11 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.738, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.60.
D. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2005: 91). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10.
Tabel. 4.12. Uji Multikolinearitas Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model
B
1 (Constant)
Std. Error
Beta
Collinearity Statistics T
Sig. Tolerance
VIF
10.569
2.428
4.354 .000
pengetahuan pajak
.143
.068
.184 2.098 .039
.991
1.009
kualitas pelayanan pajak
.192
.082
.280 2.353 .021
.539
1.855
pemeriksaan pajak
.140
.065
.180 2.090 .037
.557
1.797
kesadaran wajib pajak .480 .084 a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
.518 5.712 .000
.932
1.073
Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai Tolerance tidak kurang dari 0.10 dan nilai Variance Inflation Faktor (VIF) tidak lebih dari 10. Analisis ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas terhadap variabel penelitian. Sehingga layak untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.
2. Uji Heteroskedastisitas Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan
ke
homoskedastisitas.
pengamatan
yang
lain
tetap,
maka
disebut
Gambar. 4.1. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.1 menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan masukan atas variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak.
3. Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2005: 110-112).
a. Analisis Grafik Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. b. Analisis Statistik Uji Normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Gambar. 4.2. Uji Normalitas
Sumber: Data primer yang diolah
E. Analisis Regresi Linear Berganda Untuk mengetahui hubungan dua atau lebih independen variabel dengan satu dependen variabel, misalnya dalam penelitian ini penulis menggunakan Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pada pengolahan data, menggunakan Software SPSS 16.0 maka didapatkan suatu model regresi linear berganda dalam tabel 4.13 sebagai berikut: Tabel. 4.13. Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model
B
1 (Constant)
Std. Error
Beta
Collinearity Statistics t
Sig. Tolerance
VIF
10.569
2.428
4.354 .000
pengetahuan pajak
.143
.068
.184 2.098 .039
.991
1.009
kualitas pelayanan pajak
.192
.082
.280 2.353 .021
.539
1.855
pemeriksaan pajak
.140
.065
.180 2.090 .037
.557
1.797
kesadaran wajib pajak .480 .084 a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
.518 5.712 .000
.932
1.073
Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi berganda yang digunakan adalah: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ε Keterangan: a = Konstanta b = Koefisien regresi Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT X1 = Pengetahuan Perpajakan
X2 = Kualitas Pelayanan Pajak X3 = Pemeriksaan pajak X4 = Kesadaran Wajib Pajak ε
= standar error
Dari output didapatkan model persamaan regresi: Persamaan model Y = 10.569 + 0.143X1 + 0.192X2 + 0.140X3 + 0.480X4 Berdasarkan persamaan tersebut di atas dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel pengetahuan perpajakan (X1), kualitas pelayanan (X2), pemeriksaan (X3), dan kesadaran Wajib Pajak (X4), terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Nilai konstanta sebesar 10.569 menunjukkan apabila pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan atau tetap. 2) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan bernilai positif sebesar
0.143,
menunjukkan
bahwa
pengetahuan
perpajakan
mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Semakin besar pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka semakin besar kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. 3) Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bernilai positif sebesar 0.192. Arah positif menunjukkan semakin besar kualitas pelayanan yang
diberikan oleh aparat pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya semakin kecil kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka akan menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. 4) Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan bernilai positif sebesar 0.140, menunjukkan bahwa pemeriksaan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 5) Nilai koefisien regresi variabel kesadaran Wajib Pajak bernilai positif sebesar 0.480, menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan penelitian kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh yang positf terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kesadaran perpajakan yang tinggi akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan pajak.
1.
Uji Koefisien Determinasi Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen,
yaitu
pengetahuan
pajak,
kualitas
pelayanan
pajak,
pemeriksaan pajak, dan kesadaran Wajib Pajak dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom adjusted R square, yang ditampilkan pada tabel berikut: Tabel. 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1 .652a .426 .395 1.427 a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien Adjusted R Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0.395 yang artinya adalah 39.5% variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel independensi pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sisanya sebesar 60.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan. Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.14 sebesar 0.652 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sangat kuat karena memiliki nilai koefisien
korelasi diatas 0.05. Standar Error of Estimate (SEE) sebesar 1.427. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.
2.
Uji F (Simultan) Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka digunakan uji F, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 4.15. Hasil Uji F Statistik ANOVAb Model
Sum of Squares
df
Mean Square
1 Regression
113.194
4
28.299
Residual
152.793
75
2.037
F 13.891
Sig. .000a
Total 265.988 79 a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0.05 (0.000 < 0.05), ini berarti bahwa variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Karena dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dari segi hal mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti Self Assesment System, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai dalam Ali Roshidi bin Ahmad dkk., 2007:3). Faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib Pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan. Kualitas pelayanan yang memadai yang diberikan oleh aparat pajak juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan yang diharapkan, Direktorat Jenderal Pajak mau tidak mau harus melakukan upaya peningkatan pajak secara optimal. Peranan aparat pajak didalam memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak sangat
diperlukan. Jika masyarakat merasa puas akan pelayanan aparat pajak, diharapkan Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dapat berupa pelayanan dalam pengisian Surat Pemberitahuan. Aparat pajak juga dapat dapat menyampaikan informasi kepada Wajib Pajak dengan bersikap ramah dan sopan. Pemeriksaan merupakan hal yang harus dilakukan oleh aparat pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indra Kusumawati, 2005: 115). Dengan adanya pemeriksaan yang merupakan tindakan pengawasan aparat pajak kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh yang posifif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan Wajib Pajak timbul dikarenakan tanpa adanya paksaan melainkan didorong oleh pengetahuan yang dimiliki akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan.
3. Uji t (Parsial) Pengujian regresi secara parsial (uji t) berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap
variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0.05. jika pvalue lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 4.16. Hasil Uji t Statistik Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model
B
1 (Constant)
Std. Error
Standardized Coefficients Beta
t
Sig.
10.569
2.428
4.354
.000
pengetahuan pajak
.143
.068
.184 2.098
.039
kualitas pelayanan pajak
.192
.082
.280 2.353
.021
pemeriksaan pajak
.140
.065
.180 2.090
.037
kesadaran wajib pajak .480 .084 a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
.518 5.712
.000
Sumber: Data primer yang diolah a.
Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dari tabel diatas terlihat bahwa thitung koefisien pengetahuan perpajakan adalah 2.098, sedangkan ttabel bisa dihitung pada tabel ttest, dengan α = 0.05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0.025 dan df = 78(didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data, 80-2 = 78). Didapat ttabel adalah 1.99.
Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai p-value 0.039 (0.039 < 0.05). sedangkan thitung > ttabel (2.098 > 1.99) maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, berarti secara parsial ada pengaruh variabel independen pengetahuan perpajakan (X1) terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dominicus Doli S.L dan M.Khoiru Rusydi (2008) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dan penelitian lain yang mendukung variabel ini yaitu dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) yang hasilnya juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dari segi hal mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak timbul karena adanya sumber informasi perpajakan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak, sebagian besar Wajib Pajak dapat memperoleh pengetahuan pajak yang diterima dari aparat pajak, atau dapat juga diperoleh informasi tersebut dari radio, majalah pajak, surat kabar, seminar pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menunjukkan upaya-upaya seperti melakukan sosialisasi baik langsung maupun
tidak langsung. Dengan adanya langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. b.
Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dari tabel diatas terlihat bahwa thitung koefisien kualitas pelayanan pajak adalah 2.353, sedangkan ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0.05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0.025 dan df = 78 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data, 80-2 = 78). Didapat ttabel adalah 1.99. Variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai p-value 0.021 (0.021 < 0.05). sedangkan thitung > ttabel (2.353 > 1.99) maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, berarti secara parsial ada pengaruh variabel independen kualitas pelayanan (X2) terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak (Y). Arah positif menunjukkan semakin besar kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya semakin kecil kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka akan menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumadi (2005) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib Pajak. Jadi, kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak diharapkan
menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. c.
Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dari tabel diatas terlihat bahwa thitung koefisien pemeriksaan pajak adalah 2.090, sedangkan ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0.05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0.025 dan df = 78 (didapat dari rumus n2, dimana n adalah jumlah data, 80-2 = 78). Didapat ttabel adalah 1.99. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai p-value 0.037 (0.037 < 0.05). sedangkan thitung > ttabel
(2.090 > 1.99) maka hipotesis
alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, berarti secara parsial ada terdapat pengaruh variabel independen pemeriksaan pajak (X3) terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lili Fadilah (2008) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan pajak juga merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material yang tujuannya adalah menguji kepatuhan dan meningkatkan tingkat kepatuhan (Gunadi, 2005: 18). d.
Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dari tabel diatas terlihat bahwa thitung koefisien kesadaran pajak adalah 5.712, sedangkan ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0.05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0.025 dan df = 78 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data, 80-2 = 78). Didapat ttabel adalah 1.99.] Variabel kesadaran memiliki nilai p-value 0.000 (0.000 < 0.05). sedangkan thitung > ttabel (5.712 > 1.99) maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, berarti secara parsial ada pengaruh variabel independen kesadaran (X4) terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trunojoyo (2008) yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan penelitian kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh yang posifif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kesadaran perpajakan yang tinggi akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan pajak (Suhardito dan Sudibyo, 1999: 3). Bahwa dapat diketahui penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan Wajib Pajak timbul dikarenakan tanpa adanya paksaan melainkan didorong oleh pengetahuan yang dimiliki akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan.
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Responden pada penelitian ini berjumlah 80 orang Wajib Pajak, kemudian telah dianalisa dengan menggunakan Regresi Linier Berganda terlebih dahulu, maka disimpulkan sebagai berikut: 1. Variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Hasil dari penelitian ini menjelaskan semakin besar pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran maka akan semakin besar kepatuhan Wajib Pajak yang akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat. 2. Variabel kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel independen yang paling dominan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
B. Implikasi Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam
menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT). Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dari segi hal mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak timbul karena adanya sumber informasi perpajakan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak, sebagian besar Wajib Pajak dapat memperoleh pengetahuan pajak yang diterima dari aparat pajak, atau dapat juga diperoleh informasi tersebut dari radio, surat kabar, seminar pajak. Untuk itu peranan aparat pajak didalam memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak sangat diperlukan semakin besar kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebaliknya semakin kecil kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka akan menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan, dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Terakhir kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh yang posifif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan Wajib Pajak timbul dikarenakan tanpa adanya paksaan melainkan didorong oleh pengetahuan yang dimiliki akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan.
C. Saran Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain: 1. Penelitian
selanjutnya
diharapkan
dapat
menambahkan
variabel
independen lainnya, menambahkan variabel moderating dan intervening yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen. 2. Metode pengumpulan data perlu ditambahkan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan
cara mendatangi
langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 3. Penelitian diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel peneliti, dan dapat melakukan penelitian di propinsi lain sehingga nanti hasilnya dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA
Doli, Dominicus dan M.Khoiru Rusydi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan” (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)”, Universitas Brawijaya, Malang, 2008. Fadilah, Lili. “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bekasi Utara, Universitas Isalam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Edisi 3, Semarang, 2005. Gunadi. “Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, Nomor 5, Februari 2005. Hidayat, Nur. “Persiapan Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1, Nomor 12, Juli 2002. Hutagaol, John. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakkan Hukum”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 5, Nomor 6, Agustus-September 2006. Ibrahim, Amin. “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya”, Mandar Maju, 2008. Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. “Hukum Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. ”Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 1999. Judisseno, Rimsky K. “Perpajakan”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Kusumawati, Indra dan Tarjo. “Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System”, Universitas Trunojoyo, 2006. Lhia. “Pelayanan Publik”, artikel diakses pada 17 Oktober 2008 dari http://www.google.com
Manurung, Herbert Marshall Oktavian. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir III”, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, 2004. Marsyahrul, Tony. “ Pengantar Perpajakan”, PT. Grasindo, Jakarta, 2005. Nasucha, Chaizi. ”Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik”, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004. Nugroho, Bhuono Agung. ”Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS”, C.V.Andi Offset, Yogyakarta, 2005. Nurmantu, Safri. ”Kepatuhan Perpajakan” , artikel diakses pada tanggal 30 April 2009 dari http://www.safri-nurmantu.com. Notoatmodjo, Soekidjo. “Pendidikan dan Perilaku Kesehatan”, Cipta Rineka, Jakarta, 2003. Oktaliana, Fanie. “Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009. Pardiat. “Akuntansi Pemeriksaan Pajak”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008. Sadhani, D. “Peran serta Akuntan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”, Makalah disampaikan pada Konggres Nasional Ikatan Akuntan Indonesia V, Yogyakarta, 12-13 Desember 2004. Suandy, Erly. “Perpajakan”, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006. .
“Perencanaan Pajak”, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008
Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”, Simposium Nasional Akuntansi II, 1999. Sumadi. ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Obyek Pajak Penghasilan Di KPP Yogyakarta Satu)”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005. Suryadi. ”Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Hubungannya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Survei di Wilayah Jawa Timur”, Jurnal Keuangan Publik, Volume 4, Nomor 1, 2006.
Susilawati. ”Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KP PBB Jakarta Barat Dua)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006. Tarjo dan Tjiptohadi Sawarjuwono. ”Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak”, Manajemen, Akuntansi dan Bisnsis, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005. Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2006. http://beritadaerah.com/news.php?pg=berita_sulawesi&id=1847&sub=column&p age=150 diakses 19 November 2009. http://beritasore.com/2009/10/22/kepatuhan-wajib-pajak-di-medan-masih-rendah/ diakses 19 November 2009.
IDENTITAS RESPONDEN
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan jawaban yang anda pilih Nama
: ………………………………………..
Usia
: ………………………………………..
Jenis Kelamin
:
Pria
Wanita
Jenjang Pendidikan
:
SMA
D3
S1
S2
S3
Lainnya…
Pekerjaan Anda
:
Pegawai Negeri Pegawai Swasta Profesi: Dokter, Pengacara, dll………. Wirausaha
Lampiran 1: Kuesioner Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat masing-masing. Keterangan: SS = Sangat Setuju S = Setuju R = Ragu-Ragu TS = Tidak Setuju STS = Sangat Tidak Setuju NO DAFTAR PERTANYAAN SS S R TS I Pengetahuan Pajak 1 Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang harus ditaati guna menunjang pembangunan nasional 2 3
4 5
II 6 7
8 9 10
Pengetahuan dasar-dasar perpajakan wajib dimiliki oleh Wajib Pajak Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan membantu dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat mengetahui adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan atau kealpaan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Kualitas Pelayanan Pajak Adanya sarana dan prasarana yang memadai dan dalam keadaan baik Adanya kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan pelayanan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Petugas pajak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada Wajib Pajakya Petugas dapat bersikap ramah dan sopan terhadap calon Wajib Pajak maupun Wajib Pajak Kemudahan dalam memperoleh keterangan tentang hal-hal yang belum jelas tentang mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
STS
NO III 11 12 13 14 15
IV 16 17 18
19
20
V 20
21 22
DAFTAR PERTANYAAN Pemeriksaan Pajak Dengan adanya pemeriksaan pajak, masyarakat dapat memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku Dengan adanya pemeriksaan pajak, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Pemeriksaan dilakukan oleh petugas pajak berdasarkan keterangan atau bukti Wajib Pajak dapat meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan Petugas pajak dapat menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa Kesadaran wajib PajakPajak Masyarakat mendaftarkan sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri Adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku Dengan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparat pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga negara Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat atau Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan admistrasinya Masyarakat atau Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan Wajib Pajak harus membayar pajaknya dan melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)
SS
S
R
TS
STS
NO V 23 24
DAFTAR PERTANYAAN Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak dalam membayar pajaknya Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
SS
S
R
TS
STS
Lampiran 2: Jawaban pertanyaan jenis kelamin Responden Jenis Kelamin Responden Jenis Kelamin 1 37 1 2 2 38 1 2 3 39 1 1 4 40 1 1 5 41 1 1 6 42 1 1 7 43 1 1 8 44 1 1 9 45 2 2 10 46 2 2 11 47 2 1 12 48 2 1 13 49 2 1 14 50 2 1 15 51 2 1 16 52 1 1 17 53 1 1 18 54 1 1 19 55 1 2 20 56 1 2 21 57 1 2 22 58 1 1 23 59 1 1 24 60 1 1 25 61 2 1 26 62 2 1 27 63 2 1 28 64 2 1 29 65 2 1 30 66 1 2 31 67 1 2 32 68 1 1 33 69 1 1 34 70 1 1 35 71 2 2 36 72 2 2
Responden 73 74 75 76 77 78 79 80
Jenis Kelamin 2 1 1 1 1 1 1 1
Lampiran 3: Jawaban pertanyaan jenjang pendidikan Responden Jenjang Pendidikan Responden Jenjang Pendidikan 1 37 1 3 2 38 1 3 3 39 2 3 4 40 2 2 5 41 2 2 6 42 2 2 7 43 2 2 8 44 2 2 9 45 3 3 10 46 3 3 11 47 3 3 12 48 3 3 13 49 3 3 14 50 3 3 15 51 3 3 16 52 3 3 17 53 3 4 18 54 3 4 19 55 3 4 20 56 3 4 21 57 4 3 22 58 4 3 23 59 4 3 24 60 4 3 25 61 4 3 26 62 3 3 27 63 3 3 28 64 3 2 29 65 3 2 30 66 3 2 31 67 3 3 32 68 3 3 33 69 3 3 34 70 3 3 35 71 3 3 36 72 3 3
Responden 73 74 75 76 77 78 79 80
Jenjang Pendi 3 3 3 3 3 3 3 3
Lampiran 4: Jawaban pertanyaan pekerjaan Responden Pekerjaan Anda Responden Pekerjaan Anda 1 37 1 3 2 38 1 3 3 39 1 3 4 40 1 3 5 41 1 3 6 42 1 3 7 43 2 3 8 44 2 3 9 45 2 3 10 46 2 4 11 47 2 4 12 48 2 4 13 49 2 4 14 50 2 4 15 51 2 2 16 52 2 2 17 53 2 2 18 54 2 2 19 55 2 2 20 56 2 1 21 57 2 1 22 58 4 1 23 59 4 1 24 60 4 1 25 61 4 1 26 62 4 1 27 63 4 1 28 64 4 3 29 65 4 3 30 66 3 3 31 67 3 3 32 68 3 2 33 69 3 2 34 70 3 2 35 71 3 4 36 72 3 4
Responden 73 74 75 76 77 78 79 80
Pekerjaan Anda 4 3 3 3 2 2 2 1
Lampiran 5: Jawaban pertanyaan pengetahuan perpajakan Responden PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 TotalPP 1 4 4 4 4 3 19 2 5 5 5 4 5 24 3 4 4 3 3 4 18 4 3 3 4 3 4 17 5 3 4 3 4 3 17 6 5 4 4 5 4 22 7 3 4 3 4 3 17 8 3 4 4 4 4 19 9 3 4 4 4 4 19 10 4 4 3 4 4 19 11 5 4 4 5 5 23 12 4 4 4 4 5 21 13 4 4 4 3 4 19 14 4 4 4 4 3 19 15 2 2 2 4 2 12 16 3 3 3 4 4 17 17 3 2 2 2 1 10 18 5 3 4 4 3 19 19 2 2 2 3 2 11 20 3 4 4 4 4 19 21 3 3 3 2 3 14 22 3 3 2 3 2 13 23 3 3 2 4 3 15 24 4 3 2 4 3 16 25 5 4 3 2 1 15 26 4 4 4 4 3 19 27 3 2 3 2 3 13 28 4 3 4 3 3 17 29 3 4 4 4 4 19 30 3 3 3 2 3 14 31 4 5 5 5 5 24 32 4 4 4 3 3 18 33 3 3 3 4 3 16 34 5 5 2 2 4 18 35 2 2 2 3 2 11 36 5 4 3 2 1 15
Responden PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 TotalPP 37 4 2 3 3 3 15 38 3 3 3 3 3 15 39 3 3 1 3 2 12 40 3 2 2 2 3 12 41 4 3 3 3 3 16 42 2 2 2 1 3 10 43 2 2 3 1 2 10 44 4 3 2 3 4 16 45 4 3 3 3 3 16 46 4 3 3 3 3 16 47 3 3 3 3 3 15 48 2 4 1 3 4 14 49 4 3 4 3 4 18 50 5 5 5 3 3 21 51 5 3 4 3 2 17 52 5 2 2 4 3 16 53 2 2 2 3 3 12 54 2 2 2 2 2 10 55 3 2 3 2 3 13 56 4 4 2 3 3 16 57 3 2 4 2 2 13 58 3 4 2 2 3 14 59 2 3 2 2 2 11 60 5 2 2 3 3 15 61 3 2 3 3 3 14 62 4 3 4 3 3 17 63 4 3 3 4 4 18 64 5 4 3 3 4 19 65 2 2 3 3 3 13 66 4 3 3 3 4 17 67 4 3 2 2 2 13 68 4 3 3 3 4 17 69 4 2 4 4 4 18 70 4 4 4 4 4 20 71 4 3 4 3 3 17 72 5 3 4 4 4 20 73 3 2 2 2 2 11 74 4 2 2 3 4 15
Responden PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 TotalPP 75 3 3 3 2 3 14 76 2 2 1 2 4 11 77 4 4 3 2 4 17 78 5 4 4 4 4 21 79 3 2 3 2 2 12 80 5 3 1 1 3 13
Lampiran 6: Jawaban pertanyaan kualitas pelayanan pajak (X2) Responden KPP1 KPP2 KPP3 KPP4 KPP5 TotalKPP 1 4 4 4 4 3 19 2 3 4 3 3 4 17 3 4 4 4 3 3 18 4 5 5 5 5 5 25 5 3 3 3 3 3 15 6 4 4 4 4 1 17 7 4 4 4 4 5 21 8 5 5 5 5 1 21 9 4 4 5 4 4 21 10 5 5 4 5 5 24 11 4 4 3 3 4 18 12 5 5 4 5 5 24 13 3 1 3 1 3 11 14 3 3 3 4 4 17 15 4 4 4 5 4 21 16 3 3 3 3 4 16 17 3 4 4 4 5 20 18 4 5 5 3 5 22 19 3 4 4 4 5 20 20 4 4 4 4 5 21 21 4 4 4 4 5 21 22 3 4 3 4 4 18 23 4 3 4 4 5 20 24 4 4 2 4 4 18 25 4 4 4 4 5 21 26 5 5 5 4 5 24 27 4 4 4 4 3 19 28 3 4 3 4 4 18 29 4 4 4 4 4 20 30 4 4 4 4 4 20 31 4 4 4 4 4 20 32 5 5 5 5 5 25 33 4 4 4 4 5 21 34 3 3 3 4 5 18 35 3 4 3 4 4 18 36 4 4 4 4 4 20
Responden KPP1 KPP2 KPP3 KPP4 37 4 4 4 4 38 4 4 4 4 39 2 3 4 3 40 3 3 3 3 41 3 3 3 4 42 4 4 4 3 43 5 5 5 3 44 4 4 4 5 45 2 4 2 3 46 5 5 5 5 47 2 1 1 1 48 4 4 4 4 49 4 4 4 3 50 4 4 4 4 51 4 4 4 3 52 3 3 4 4 53 4 4 4 4 54 4 4 4 4 55 4 4 4 4 56 4 4 4 4 57 4 5 4 4 58 4 4 4 4 59 4 4 4 4 60 4 4 4 4 61 5 5 5 5 62 4 4 4 4 63 3 3 4 4 64 4 3 3 4 65 4 4 4 4 66 3 4 4 4 67 4 4 4 4 68 5 5 5 4 69 5 5 5 5 70 4 4 3 4 71 3 3 4 4 72 4 4 4 4 73 4 4 4 4 74 4 4 4 4
KPP5 TotalKPP 4 20 4 20 4 16 4 16 4 17 3 18 4 22 4 21 2 13 5 25 2 7 4 20 3 18 3 19 3 18 2 16 4 20 5 21 4 20 4 20 5 22 3 19 4 20 4 20 5 25 4 20 3 17 5 19 3 19 4 19 5 21 5 24 5 25 5 20 2 16 4 20 5 21 4 20
Responden 75 76 77 78 79 80
KPP1 4 4 4 4 4 5
KPP2 4 5 4 4 4 5
KPP3 4 4 4 4 4 5
KPP4 4 4 4 4 4 5
KPP5 4 5 3 4 4 5
TotalKPP 20 22 19 20 20 25
Lampiran 7: Jawaban pertanyaan pemeriksaan pajak (X3) Responden PKP1 PKP2 PKP3 PKP4 PKP5 TotalPKP 1 4 4 4 4 2 18 2 3 4 4 4 2 17 3 3 4 4 4 5 20 4 5 5 5 5 4 24 5 3 4 4 3 4 18 6 3 3 4 4 4 18 7 4 5 4 4 4 21 8 2 4 4 4 4 18 9 4 4 5 4 5 22 10 4 4 4 4 4 20 11 4 4 4 4 4 20 12 4 4 4 4 4 20 13 1 1 3 4 4 13 14 5 5 5 5 4 24 15 4 4 4 4 3 19 16 4 3 3 3 4 17 17 4 4 4 4 4 20 18 4 4 4 4 5 21 19 4 5 4 4 4 21 20 3 5 4 4 4 20 21 3 4 4 4 4 19 22 4 4 3 4 4 19 23 3 4 4 4 4 19 24 3 2 3 4 3 15 25 3 5 4 4 4 20 26 3 5 4 5 4 21 27 3 4 4 4 4 19 28 5 5 5 4 4 23 29 4 4 4 4 3 19 30 4 3 4 4 4 19 31 3 3 3 4 5 18 32 5 5 5 5 4 24 33 4 3 4 4 3 18 34 4 4 4 4 4 20 35 4 4 4 4 4 20 36 4 4 4 4 4 20
Responden PKP1 PKP2 PKP3 PKP4 PKP5 TotalPKP 37 4 4 4 4 5 21 38 4 4 4 4 4 20 39 3 3 3 3 4 16 40 3 3 4 3 4 17 41 3 3 3 4 4 17 42 3 4 5 5 4 21 43 3 4 4 5 5 21 44 3 3 4 4 4 18 45 3 3 4 4 4 18 46 5 5 5 5 4 24 47 2 4 4 5 3 18 48 4 4 4 4 4 20 49 4 5 4 4 4 21 50 4 5 4 4 4 21 51 4 4 4 4 3 19 52 3 4 4 5 4 20 53 4 4 4 4 4 20 54 4 4 4 4 4 20 55 4 4 4 4 4 20 56 4 4 4 4 4 20 57 4 4 5 4 3 20 58 4 4 4 5 4 21 59 4 4 4 4 4 20 60 4 4 4 4 4 20 61 5 5 5 5 4 24 62 4 4 4 4 5 21 63 3 3 4 5 4 19 64 4 5 4 4 4 21 65 3 4 3 4 4 18 66 3 4 4 4 4 19 67 4 5 5 4 3 21 68 5 5 5 5 4 24 69 5 5 5 5 4 24 70 4 5 4 4 4 21 71 3 4 4 5 2 18 72 4 4 4 4 2 18 73 4 4 4 4 5 21 74 4 4 4 4 4 20
Responden PKP1 PKP2 PKP3 PKP4 PKP5 TotalPKP 75 4 4 4 4 4 20 76 4 4 5 4 4 21 77 4 4 4 5 4 21 78 4 4 4 4 4 20 79 4 4 4 4 5 21 80 5 5 5 5 4 24
Lampiran 8: Jawaban pertanyaan kesadaran wajib pajak (X4) Responden KSWP1 KSWP2 KSWP3 KSWP4 KSWP5 TotalKSWP 1 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 2 4 18 3 4 4 4 3 4 19 4 5 5 5 5 5 25 5 3 3 3 4 3 16 6 4 4 4 4 4 20 7 3 4 2 4 4 17 8 1 1 5 4 4 15 9 4 3 4 4 3 18 10 4 5 3 4 5 21 11 3 3 3 3 4 16 12 4 4 4 3 4 19 13 3 4 3 2 4 16 14 3 4 4 3 4 18 15 3 4 4 3 4 18 16 3 4 3 3 4 17 17 3 3 3 3 3 15 18 2 4 4 3 4 17 19 3 4 4 4 5 20 20 3 4 4 4 4 19 21 3 4 4 3 4 18 22 3 3 3 4 3 16 23 3 4 3 3 3 16 24 2 2 2 2 2 10 25 5 5 5 4 5 24 26 4 4 4 3 4 19 27 2 3 2 3 4 14 28 3 4 4 4 4 19 29 4 4 4 4 4 20 30 4 5 5 5 5 24 31 3 3 4 4 3 17 32 4 4 5 5 5 23 33 3 5 3 4 2 17 34 2 3 4 2 2 13 35 3 4 2 3 4 16 36 4 4 4 4 4 20
Responden KSWP1 KSWP2 KSWP3 KSWP4 KSWP5 TotalKSWP 37 4 4 4 4 4 20 38 4 4 4 4 4 20 39 2 3 3 2 4 14 40 3 2 2 2 4 13 41 4 5 5 5 4 23 42 2 1 1 4 2 10 43 5 5 5 4 4 23 44 2 4 3 3 4 16 45 4 4 4 3 5 20 46 3 3 3 2 3 14 47 3 4 4 3 4 18 48 4 4 4 2 2 16 49 3 4 4 3 5 19 50 2 4 3 3 4 16 51 3 4 3 3 4 17 52 3 4 3 3 3 16 53 3 4 3 4 4 18 54 3 4 3 4 5 19 55 3 3 3 3 2 14 56 3 3 3 3 4 16 57 3 4 4 3 4 18 58 2 4 4 3 4 17 59 4 2 4 4 4 18 60 4 2 4 4 4 18 61 3 4 4 4 4 19 62 4 4 4 4 4 20 63 3 4 4 3 5 19 64 4 5 4 3 5 21 65 4 4 4 4 4 20 66 3 4 4 4 5 20 67 3 4 4 3 5 19 68 3 5 4 3 5 20 69 3 4 3 4 5 19 70 4 4 4 4 4 20 71 4 3 4 4 3 18 72 4 5 3 4 5 21 73 3 3 3 3 4 16 74 4 4 4 3 4 19
Responden KSWP1 KSWP2 KSWP3 KSWP4 KSWP5 TotalKSWP 75 3 4 3 2 4 16 76 3 4 4 3 4 18 77 3 4 4 3 4 18 78 3 4 3 3 4 17 79 3 3 3 3 3 15 80 2 4 4 3 4 17
Lampiran 9: Jawaban pertanyaan kepatuhan wajib pajak (Y) Responden KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 TotalKWP 1 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 4 4 19 4 5 4 4 5 5 23 5 3 4 3 4 3 17 6 4 4 4 4 4 20 7 4 4 4 4 4 20 8 5 5 5 5 1 21 9 4 4 3 4 3 18 10 4 5 4 4 5 22 11 3 4 3 3 3 16 12 4 5 4 4 4 21 13 4 4 3 3 3 17 14 4 4 4 4 4 20 15 4 3 4 4 4 19 16 4 4 4 4 4 20 17 3 3 3 3 2 14 18 4 3 4 4 3 18 19 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 4 20 21 4 4 4 4 4 20 22 4 4 4 4 4 20 23 4 4 4 4 4 20 24 4 4 4 4 4 20 25 5 5 5 5 5 25 26 3 4 4 4 4 19 27 5 2 4 4 2 17 28 4 3 4 4 4 19 29 5 4 4 4 4 21 30 4 4 4 4 4 20 31 4 3 2 5 2 16 32 5 4 4 5 5 23 33 3 4 4 4 4 19 34 4 4 4 2 4 18 35 4 3 4 4 4 19 36 4 4 4 4 4 20
Responden KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 TotalKWP 37 4 4 4 4 4 20 38 4 4 4 4 4 20 39 2 2 3 3 3 13 40 3 3 3 4 4 17 41 4 4 3 5 3 19 42 1 2 1 4 1 9 43 5 4 5 4 5 23 44 3 4 4 4 3 18 45 4 4 3 4 5 20 46 4 5 3 3 4 19 47 4 4 4 4 4 20 48 4 3 2 3 3 15 49 4 3 5 4 4 20 50 4 3 5 4 5 21 51 4 5 4 4 3 20 52 4 2 4 4 3 17 53 3 3 3 4 3 16 54 4 4 5 4 3 20 55 3 5 4 4 4 20 56 3 3 4 4 3 17 57 4 5 4 5 4 22 58 4 4 4 4 4 20 59 4 4 4 4 4 20 60 4 4 4 4 4 20 61 4 4 4 4 4 20 62 4 4 4 5 5 22 63 4 3 4 4 4 19 64 4 3 4 4 4 19 65 4 4 4 4 4 20 66 4 3 4 4 4 19 67 4 4 4 5 5 22 68 4 4 4 4 4 20 69 4 4 4 5 4 21 70 4 4 4 4 4 20 71 4 4 3 4 3 18 72 4 5 4 4 5 22 73 3 4 3 3 3 16 74 4 5 4 4 4 21
Responden KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 TotalKWP 75 4 4 3 3 3 17 76 4 4 4 4 4 20 77 4 3 4 4 4 19 78 4 4 4 4 4 20 79 3 3 3 3 2 14 80 4 3 4 4 3 18
Lampiran 10: Karakteristik responden JenisKelamin Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Pria
54
67.5
67.5
67.5
Wanita
26
32.5
32.5
100.0
Total
80
100.0
100.0
JenjangPendidikan Frequency Valid
SMA
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
2.5
2.5
2.5
D3
14
17.5
17.5
20.0
S1
55
68.8
68.8
88.8
S2
9
11.2
11.2
100.0
80
100.0
100.0
Total
PekerjaanAnda Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid pegawai negeri
15
18.8
18.8
18.8
pegawai swasta
26
32.5
32.5
51.2
profesi: dokter, pengacara, dll
23
28.7
28.7
80.0
wiraswasta
16
20.0
20.0
100.0
Total
80
100.0
100.0
Lampiran 11: Distribusi frekuensi pertanyaan pengetahuan perpajakan (X1) PP1 Frequency Valid
Percent
Cumulative Percent
Valid Percent
tidak setuju
11
13.8
13.8
13.8
ragu-ragu
26
32.5
32.5
46.2
setuju
28
35.0
35.0
81.2
sangat setuju
15
18.8
18.8
100.0
Total
80
100.0
100.0
PP2 Frequency Valid
Percent
Cumulative Percent
Valid Percent
tidak setuju
22
27.5
27.5
27.5
ragu-ragu
29
36.2
36.2
63.7
setuju
25
31.2
31.2
95.0
4
5.0
5.0
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
PP3 Frequency Valid
sangat tidak setuju
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
4
5.0
5.0
5.0
tidak setuju
21
26.2
26.2
31.2
ragu-ragu
28
35.0
35.0
66.2
setuju
24
30.0
30.0
96.2
3
3.8
3.8
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
PP4 Frequency Valid
sangat tidak setuju
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
3
3.8
3.8
3.8
tidak setuju
19
23.8
23.8
27.5
ragu-ragu
31
38.8
38.8
66.2
setuju
24
30.0
30.0
96.2
3
3.8
3.8
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
PP5 Frequency Valid
sangat tidak setuju
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
3
3.8
3.8
3.8
tidak setuju
13
16.2
16.2
20.0
ragu-ragu
35
43.8
43.8
63.7
setuju
25
31.2
31.2
95.0
4
5.0
5.0
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
Lampiran 12:Hasil uji validitas dan reliabilitas pengetahuan perpajakan (X1)
Uji Validitas Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted PP1 PP2 PP3 PP4 PP5
12.39 12.84 12.96 12.91 12.80
7.937 7.606 7.353 7.625 7.833
Corrected ItemTotal Correlation
Squared Multiple Correlation
.472 .613 .593 .571 .544
.270 .387 .362 .376 .346
Uji Reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .782
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .783
N of Items 5
Cronbach's Alpha if Item Deleted .770 .724 .729 .737 .746
Lampiran 13: Distribusi frekuensi pertanyaan kualitas pelayanan (X2) KPP1 Frequency Valid
tidak setuju
Percent
Cumulative Percent
Valid Percent
3
3.8
3.8
3.8
ragu-ragu
17
21.2
21.2
25.0
setuju
48
60.0
60.0
85.0
sangat setuju
12
15.0
15.0
100.0
Total
80
100.0
100.0
KPP2 Frequency Valid
sangat tidak setuju
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
2.5
2.5
2.5
ragu-ragu
12
15.0
15.0
17.5
setuju
51
63.7
63.7
81.2
sangat setuju
15
18.8
18.8
100.0
Total
80
100.0
100.0
KPP3 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
1
1.2
1.2
1.2
tidak setuju
2
2.5
2.5
3.8
ragu-ragu
14
17.5
17.5
21.2
setuju
51
63.7
63.7
85.0
sangat setuju
12
15.0
15.0
100.0
Total
80
100.0
100.0
KPP4 Frequency Valid
sangat tidak setuju
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
2.5
2.5
2.5
ragu-ragu
13
16.2
16.2
18.8
setuju
54
67.5
67.5
86.2
sangat setuju
11
13.8
13.8
100.0
Total
80
100.0
100.0
KPP5 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
2
2.5
2.5
2.5
tidak setuju
4
5.0
5.0
7.5
ragu-ragu
13
16.2
16.2
23.8
setuju
34
42.5
42.5
66.2
sangat setuju
27
33.8
33.8
100.0
Total
80
100.0
100.0
Lampiran 14:Hasil uji validitas dan reliabilitas kualitas pelayanan pajak (X2)
Uji Validitas Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted KPP1 KPP2 KPP3 KPP4 KPP5
15.75 15.65 15.72 15.71 15.61
6.063 5.800 6.202 6.258 6.342
Corrected ItemTotal Correlation
Squared Multiple Correlation
.758 .781 .680 .671 .395
.660 .665 .583 .483 .175
Uji Reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .835
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .852
N of Items 5
Cronbach's Alpha if Item Deleted .771 .761 .790 .793 .887
Lampiran 15: Distribusi frekuensi pertanyaan pemeriksaan pajak (X3) PKP1 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
1
1.2
1.2
1.2
tidak setuju
2
2.5
2.5
3.8
ragu-ragu
24
30.0
30.0
33.8
setuju
44
55.0
55.0
88.8
9
11.2
11.2
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
PKP2 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
1
1.2
1.2
1.2
tidak setuju
1
1.2
1.2
2.5
ragu-ragu
11
13.8
13.8
16.2
setuju
48
60.0
60.0
76.2
sangat setuju
19
23.8
23.8
100.0
Total
80
100.0
100.0
PKP3 Frequency Valid
ragu-ragu
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
8
10.0
10.0
10.0
setuju
58
72.5
72.5
82.5
sangat setuju
14
17.5
17.5
100.0
Total
80
100.0
100.0
PKP4 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
tidak setuju
4
5.0
5.0
5.0
ragu-ragu
8
10.0
10.0
15.0
59
73.8
73.8
88.8
9
11.2
11.2
100.0
80
100.0
100.0
setuju sangat setuju Total
PKP5 Frequency Valid
ragu-ragu
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
4
5.0
5.0
5.0
setuju
59
73.8
73.8
78.8
sangat setuju
17
21.2
21.2
100.0
Total
80
100.0
100.0
Lampiran 16: Hasil uji validitas dan uji reliabilitas pemeriksaan pajak (X3) Uji Validitas Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted PKP1 PKP2 PKP3 PKP4 PKP5
16.19 15.87 15.84 16.00 15.75
2.458 2.364 2.897 3.873 3.430
Corrected ItemTotal Correlation
Squared Multiple Correlation
.564 .630 .655 .220 .367
.433 .477 .530 .228 .265
Uji Reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .667
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .673
N of Items 5
Cronbach's Alpha if Item Deleted .539 .500 .529 .779 .641
Lampiran 17: Distribusi frekuensi pertanyaan kesadaran wajib pajak (X4) KSWP1 Frequency Valid
sangat tidak setuju
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
1
1.2
1.2
1.2
tidak setuju
10
12.5
12.5
13.8
ragu-ragu
40
50.0
50.0
63.7
setuju
26
32.5
32.5
96.2
3
3.8
3.8
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
KSWP2 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
2
2.5
2.5
2.5
tidak setuju
4
5.0
5.0
7.5
ragu-ragu
15
18.8
18.8
26.2
setuju
49
61.3
61.3
87.5
sangat setuju
10
12.5
12.5
100.0
Total
80
100.0
100.0
KSWP3 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
1
1.2
1.2
1.2
tidak setuju
5
6.2
6.2
7.5
ragu-ragu
25
31.2
31.2
38.8
setuju
42
52.5
52.5
91.2
7
8.8
8.8
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
KSWP4 Frequency Valid
tidak setuju
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
9
11.2
11.2
11.2
ragu-ragu
35
43.8
43.8
55.0
setuju
32
40.0
40.0
95.0
4
5.0
5.0
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
KSWP5 Frequency Valid
tidak setuju
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
6
7.5
7.5
7.5
ragu-ragu
10
12.5
12.5
20.0
setuju
48
60.0
60.0
80.0
sangat setuju
16
20.0
20.0
100.0
Total
80
100.0
100.0
Lampiran 18: Hasil uji validitas dan reliabilitas kesadaran wajib pajak (X4) Uji Validitas Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted KSWP1 KSWP2 KSWP3 KSWP4 KSWP5
14.69 14.18 14.32 14.55 14.01
Corrected ItemTotal Correlation
5.205 5.083 5.159 5.694 5.380
Squared Multiple Correlation
.570 .543 .567 .428 .490
.377 .377 .328 .240 .300
Uji Reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .753
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .753
N of Items 5
Cronbach's Alpha if Item Deleted .691 .701 .692 .740 .720
Lampiran 19: Distribusi frekuensi pertanyaan kepatuhan wajib pajak (Y) KWP1 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
1
1.2
1.2
1.2
tidak setuju
1
1.2
1.2
2.5
ragu-ragu
12
15.0
15.0
17.5
setuju
59
73.8
73.8
91.2
7
8.8
8.8
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
KWP2 Frequency Valid
tidak setuju
Percent
Cumulative Percent
Valid Percent
4
5.0
5.0
5.0
ragu-ragu
19
23.8
23.8
28.7
setuju
47
58.8
58.8
87.5
sangat setuju
10
12.5
12.5
100.0
Total
80
100.0
100.0
KWP3 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
1
1.2
1.2
1.2
tidak setuju
2
2.5
2.5
3.8
ragu-ragu
15
18.8
18.8
22.5
setuju
56
70.0
70.0
92.5
6
7.5
7.5
100.0
80
100.0
100.0
sangat setuju Total
KWP4 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
tidak setuju
1
1.2
1.2
1.2
ragu-ragu
9
11.2
11.2
12.5
setuju
60
75.0
75.0
87.5
sangat setuju
10
12.5
12.5
100.0
Total
80
100.0
100.0
KWP5 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
sangat tidak setuju
2
2.5
2.5
2.5
tidak setuju
4
5.0
5.0
7.5
ragu-ragu
18
22.5
22.5
30.0
setuju
46
57.5
57.5
87.5
sangat setuju
10
12.5
12.5
100.0
Total
80
100.0
100.0
Lampiran 20: Hasil uji validitas dan reliabilitas kepatuhan wajib pajak (Y)
Uji Validitas Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5
15.30 15.39 15.38 15.19 15.45
3.884 4.012 3.731 4.610 3.339
Corrected ItemTotal Correlation
Squared Multiple Correlation
.597 .415 .612 .363 .551
.405 .185 .432 .157 .330
Uji Reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .738
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .741
N of Items 5
Cronbach's Alpha if Item Deleted .659 .726 .650 .737 .677
Lampiran 21: Hasil Regresi Linier Berganda Model Summaryb Change Statistics Model
R
R Square
Adjusted R Std. Error of Square the Estimate
R Square Change
F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson
a
1 .652 .426 .395 1.427 .426 13.891 4 a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
75
.000
2.159
ANOVAb Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Regression
113.194
4
28.299
Residual
152.793
75
2.037
Sig.
13.891
.000a
Total 265.988 79 a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model 1 (Constant)
B
Std. Error
Beta
95% Confidence Interval for B t
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
Correlations Zeroorder Partial Part
10.569
2.428
4.354 .000
5.733
15.405
pengetahuan pajak
.143
.068
.184 2.098 .039
.280
.007
.204
.235 .184
kualitas pelayanan pajak
.192
.082
.280 2.353 .021
.029
.354
.359
.262 .206
pemeriksaan pajak
.140
.065
.180 2.090 .037
.276
.145
.215
.072 .054
kesadaran wajib pajak .480 .084 a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
.518 5.712 .000
.313
.648
.585
.551 .500
