Ika Meiria Dian Saraswati
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Kebijakan Perpustakaan Desa Di KPADD Kabupaten Kayong Utara Ika Meiria Dian Saraswati Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, E-mail :
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah (KPADD) Kabupaten Kayong Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada 11 orang pengelola perpustakaan desa yang dianalisis dengan bantuan Rumus Korelasi Product Moment, Rumus Koefisien Determinasi dan Rumus Regresi Linear Sederhana di program SPSS 18. Hasil analis menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa sebesar 0,585 atau setara dengan 58,5% dan sisanya 41,5% ditentukan oleh variabel lain. Selain itu, persamaan regresi antara variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dengan variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa adalah Y= 0,811 + 0,738X. Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa angka koefisien regresi antara variabel x dan variabel y adalah 0,738. Koefisien ini berarti bahwa setiap penambahan satu nilai variabel kompetensi sumber daya manusia (X) berpengaruh terhadap peningkatan implementasi kebijakan perpustakaan desa sebesar 0,738 kali. Kata Kunci: Kompetensi, Sumber Daya Manusia, Implementasi Kebijakan, Perpustakaan Desa
Abstract This research aims to identify and analyze the effect of competence of Human Resources (HR) on village library policy implementation at the Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah (KPADD) of North Kayong Regency. Data collected through distributing questionnaires to 11 people managing the village library were analyzed with the help of Product Moment Correlation Formula, Coefficient of Determination Formula and Simple Linear Regression Formula in SPSS 18. The results showed that the competence analysts Human Resources has a positive influence on the village library policy implementation or equal to 0.585 (58.5%) and 41.5% determined by other variables. In addition, the regression equation between variables competencies of Human Resources at the village library implementation of the policy variable is Y = 0.811 + 0.738 X. The regression equation shows that the regression coefficient between variables x and y variables is 0.738. This coefficient means that any increase in one variable value human resource competencies (X) can influence on policy implementation increased by 0.738 times the village library. Key Words: Competence, Human Resources, Policy Implementation, Village Library
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penelitian Peningkatan kualitas warga negara merupakan masalah
pembangunan
yang
harus
dikarenakan pentingnya warga negara di dalam
ditangani
suatu pemerintahan. Adanya warga negara yang
Pemerintah Indonesia dalam era globalisasi. Hal ini
berkualitas akan menyukseskan keberlangsungan
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
1
Ika Meiria Dian Saraswati
sistem pemerintahan di suatu daerah. Oleh karena
dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Barat
itu,
yang senilai 69,15. Selain itu, jika angka IPM
kebijakan-kebijakan
peningkatan
kualitas
yang
warga
mendukung
negara
sangat
Kabupaten Kayong Utara dibandingkan dengan
diperlukan. Melalui kebijakan-kebijakan inilah,
angka IPM 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan
pemerintah berharap kualitas warga negara dapat
Barat pada Tahun 2008, maka angka IPM
meningkat. Salah satu wujud dari peningkatan
Kabupaten Kayong Utara menempati urutan ketiga
kualitas ini adalah Indeks Pembangunan Manusia
dari bawah. Namun, pada Tahun 2009 dan 2010
(IPM) yang meningkat.
ranking angka IPM Kabupaten Kayong Utara
Kompleksnya masalah kualitas warga negara
mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan
atau penduduk di Indonesia selalu dirasakan di
rangking angka IPM Kabupaten Kayong Utara
setiap daerah. Masalah ini juga turut dirasakan oleh
yang menempati posisi kedua dari bawah (dalam
Kabupaten
yang
Kalimantan Barat Dalam Angka 2011). Selain itu,
terbentuk pada Tahun 2007 atas otonomi daerah ini
angka IPM Kabupaten Kayong Utara tergolong
tergolong muda dalam proses penyelenggaraan
pada
pemerintahannya. Seperti dikutip dari Kabupaten
dikarenakan angka IPM Kabupaten Kayong Utara
Kayong Utara Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
berada pada selang interval 50-65,5 (dalam Rakyat
diketahui bahwa angka IPM Kabupaten Kayong
Kalbar,23/10/2011). Oleh karena itu, Pemerintah
Utara mengalami penurunan angka selisih IPM dan
Kabupaten Kayong Utara berupaya meningkatkan
angka selisih lama sekolah pertahunnya. Jika dilihat
angka IPM setiap tahunnya. Salah satu wujud dari
berdasarkan data yang ada, angka IPM dan angka
upaya peningkatan angka IPM di Kabupaten
lama sekolah di Kabupaten Kayong Utara terlihat
Kayong
meningkat, namun jika dihitung angka selisih
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
peningkatannya maka akan diketahui bahwa angka
Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan
selisih peningkatan tersebut mengalami penurunan.
Desa.
Kayong
Utara.
Kabupaten
tingkat
menengah
Utara
adalah
kebawah.
dengan
Hal
ini
menerapkan
Berkaitan dengan data yang ada, berikut adalah
Pada proses penerapan keputusan menteri
data IPM dan lama sekolah Kabupaten Kayong
tersebut, keputusan menteri dibantu dengan Standar
Utara dari Tahun 2008-2010:
Nasional Indonesia tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan. Standar Nasional Indonesia tentang
Tabel 1.
Perpustakaan Desa atau Kelurahan dibentuk untuk
Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kayong Utara 2008-2010
menyediakan
acuan
tentang
organisasi
dan
penyelenggaraan, koleksi, layanan, tenaga serta sarana prasarana yang berlaku pada perpustakaan
No.
Tahun
Angka Kenaikan
2008
Angka Indeks Pembangunan Manusia 64,69
1. 2. 3.
Lama Sekolah
Angka Kenaikan
desa atau kelurahan. Pada bagian koleksi, tenaga
-
2009
65,07
0,38
5,60
-
perpustakaan, dan penyelenggaraan perpustakaan,
5,65
0,05
2010
65,38
0,31
5,67
0,02
Sumber : Kabupaten Kayong Utara dalam Angka Tahun 2011
Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan menjelaskan beberapa hal, yaitu :
Apabila dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010, angka IPM
(1) Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 100 judul per tahun;
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 berada
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2
Ika Meiria Dian Saraswati
(2) Perpustakaan desa atau kelurahan dikelola
ada pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa
sekurang-kurangnya 2 orang; (3) Setiap desa atau kelurahan menyelenggarakan
di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara?
perpustakaan desa atau kelurahan; (4) Perpustakaan desa atau kelurahan ditetapkan
3.
Penelitian ini memiliki tiga tujuan penelitian.
melalui surat keputusan kepala desa atau lurah. Bentuk penerapan dari keputusan menteri ini, sejak tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kayong
Ketiga tujuan penelitian ini adalah: a.
yang
berada
di
Kabupaten
Kayong
pegawai
Kantor
Perpustakaan,
Arsip
b.
Mendeskripsikan
Implementasi
Kebijakan
Perpustakaan Desa
Utara.
Kesebelas perpustakaan desa ini dikelola oleh
Mendeskripsikan kompetensi Sumber Daya Manusia
Utara telah membangun sebelas perpustakaan desa di beberapa desa yang tersebar di enam kecamatan
Tujuan Penelitian
c.
Menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya
dan
Manusia
terhadap
Dokumentasi Daerah Kabupeten Kayong Utara.
kebijakan
Para pegawai pengelola perpustakaan desa ini
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
terbentuk atas Surat Keputusan Bupati Kayong
Kabupaten Kayong Utara. 4.
Utara Nomor:810/36/Kepeg Tahun 2012.
perpustakaan
implementasi
desa
di
Kantor
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
Hasil pra penelitian yang telah peneliti lakukan kebijakan
manfaat berupa kontribusi terhadap perkembangan
mengenai perpustakaan desa belum sepenuhnya
ilmu pemerintahan, khususnya mengenai kebijakan
berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pra
publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
penelitian, peneliti mengetahui bahwa dari 43 desa
dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah
di Kabupaten Kayong Utara, hanya 11 desa yang
serta
telah memiliki perpustakaan desa. Selain itu,
pertimbangan
dalam
sebagian besar perpustakaan desa di Kabupaten
perpustakaan
desa
Kayong Utara dikelola oleh 1 orang pengelola
pertimbangan
perpustakaan desa. Lebih dari itu, surat keputusan
pemerintah yang lain, yang saling berkaitan dengan
kepala desa tentang penetapan perpustakaan desa
kebijakan perpustakaan desa.
sebelumnya
menunjukkan
bahwa
masyarakat
setempat,
untuk
menjadi
memajukan
kebijakan
dan
dalam
menjadi
bahan
kebijakan-kebijakan
belum sepenuhnya dibentuk. Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti
B.
menduga bahwa permasalahan-permasalahan yang ada dikarenakan pengelola perpustakaan desa yang
KERANGKA
TEORI
DAN
METODOLOGI 1.
Kerangka Teori Kebijakan publik dapat diartikan sebagai
belum sepenuhnya memiliki kemampuan sebagai pengelola perpustakaan desa. Oleh karena itu,
suatu
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam
seseorang,
hal Sumber Daya Manusia dalam implementasi
diusulkan dan dikerjakan untuk memanfaatkan
kebijakan perpustakaan desa.
potensi dan mengatasi hambatan dalam rangka
2.
mencapai tujuan yang membuat sebuah kehidupan
Rumusan Permasalahan
program
atau
kelompok
serangkaian atau
tindakan
pemerintah
yang
sebelumnya,
bersama tampil berbeda (Harold Laswell dan
rumusan permasalahan penelitian ini adalah apakah
Abraham, Kaplan Carl I. Frederick, dan Thomas R.
Berdasarkan
latar
belakang
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3
Ika Meiria Dian Saraswati
Dye dalam Nugroho,2008:53-54). Selain itu, untuk
3 Tahun 2001. Keputusan Menteri ini mengatur
kebutuhan diri sendiri, Riant Nugroho (2008:55)
tentang perpustakaan desa.
merumuskan definisi kebijakan publik sebagai
Sehubungan di dalam penelitian ini dibatasi
keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya
dalam proses implementasi kebijakan publik,
pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan
khususnya
tujuan negara yang bersangkutan. Jadi, peneliti
perpustakaan desa, peneliti perlu mengetahui arti
dapat mengetahui bahwa setiap kebijakan publik
implementasi. Mazmanian dan Sabatier (dalam
memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur kebijakan
Widodo
publik adalah: program yang ditetapkan, pelaksana
implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat
program, tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan
implementasi kebijakan adalah memahami apa
untuk
kalangan
yang seharusnya terjadi sesudah suatu kebijakan
masyarakat, dan didukung dengan potensi yang
dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Selain itu,
digunakan.
Ripley dan Franklin (1986:232) mengatakan bahwa
mengantar
perubahan
di
mengenai
implementasi
2008:87)
kebijakan
menjelaskan
makna
Selain definisi, kebijakan publik juga dapat
ada tiga cara dominan bagi suksesnya implementasi
dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Secara
kebijakan, yaitu: tingkat kepatuhan yang berlaku
sederhana
diukur
kebijakan
publik
dikelompokkan
dari
tingkat
kepatuhan
terhadap
isi
menjadi tiga, yaitu (Nugroho,2008:62):
kebijakan dengan mandat yang diatur, kelancaran
a.
Kebijakan publik yang bersifat makro yaitu
pelaksanaan rutinitas ditandai dengan lancarnya
kelima
Undang-
rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
dihadapi, dan terwujudnya kinerja dan tujuan yang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dikehendaki.
peraturan
berdasarkan
Berdasarkan
Pasal 7. b.
c.
Kebijakan
publik
yang
bersifat
messo.
hal-hal
yang
diungkapkan
sebelumnya, suatu implementasi kebijakan juga
Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan
dapat
Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan
mempengaruhinya. Melalui faktor-faktor inilah,
Gubernur,
Peraturan
suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat
Walikota dan Surat Keputusan Bersama atau
ditentukan. George C. Edward III (dalam Agustino
SKB antar-menteri, gubernur, dan bupati atau
2006:150) mengatakan bahwa ada beberapa faktor
walikota.
yang
Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah
implementasi kebijakan, diantaranya adalah:
kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau
a.
Peraturan
Bupati,
adalah
peraturan
yang
b.
Pada
penelitian
implementasi
c.
keberhasilan
yang
suatu
Komunikasi yang ditransmisikan secara tepat,
Sumbedaya yang terdiri dari staf, informasi,
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan, dan
kebijakan
perpustakaan desa, peneliti menggunakan dasar
mempengaruhi
faktor-faktor
wewenang dan fasilitas,
dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.
oleh
akurat dan konsisten,
implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya
dipengaruhi
d.
Struktur birokrasi yang kondusif di dalam
hukum kebijakan setingkat kebijakan publik yang
mengkoordinasikan kebijakan.
bersifat messo. Peneliti menggunakan Keputusan
Jika peneliti melihat dari beberapa faktor yang
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
ada, maka peneliti melihat bahwa sumber daya
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
4
Ika Meiria Dian Saraswati
utama di dalam implementasi suatu kebijakan
kompetensi murni individu yang dimiliki pada
adalah implementor itu sendiri (Sumber Daya
setiap orang terdiri atas pengetahuan (knowledge),
Manusia). Kegagalan implementasi juga dapat
keterampilan (skill), dan sikap (attitude) atau
disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM)
dikenal dengan KSA. Lebih dari itu, menurut Mc.
yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak
Clelland
kompeten dibidangnya. Oleh karenanya, dalam
kompetensi
mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan
karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang
adanya SDM yang cukup didukung keahlian dan
yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan
kemampuan.
tugas, atau dapat memprediksikan kinerja yang
Sejalan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan,
peneliti
melihat
sangat
(dalam
(competency)
baik.
pemahaman
Sedarmayanti
Namun, teknis
2008:126)
diartikan
sebagai
untuk
memudahkan
terhadap
kompetensi
bahwasannya SDM merupakan salah satu unsur
Moeheriono (2009:16) mengungkapkan bahwa
yang paling vital bagi suatu instansi. Terdapat dua
apabila seseorang ingin menjadi pemimpin yang
alasan yang menerangkan bahwa SDM merupakan
baik atau pegawai yang berkinerja tinggi, maka
unsur vital dalam suatu instansi. Pertama, SDM
harus memiliki kemampuan generik. Adapun
dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas suatu
kemampuan yang termasuk dalam kemampuan
instansi dalam melaksanakan tugas yang ada.
generik ini adalah:
Kedua, SDM juga merupakan pengeluaran utama
a.
instansi
dalam
menjalankan
misi.
Hal
Kemampuan
merencanakan
mengimplementasikan
ini
(motivasi
berprestasi,
maka suatu organisasi tidak akan berhasil mencapai
tugas, ketelitian dan kualitas kerja, proaktif,
tujuan
dan kemampuan mencari informasi dan
efektif
dan
efisien
(dalam
terhadap
untuk
menunjukkan bahwa apabila unsur SDM diabaikan,
secara
perhatian
dan
kejelasan
menggunakan informasi).
Rachmawati,2008:1). SDM yang ada selain harus tercukupi dan
b.
melayani
(empati
c.
Kemampuan
memimpin
(kemampuan
kesadaran
berorganisasi,
ada. Oleh karenanya, bukan hanya jumlah SDM
mempengaruhi,
yang tercukupi, tetapi keahlian yang ada harus
kemampuan membangun hubungan).
disesuaikan
pula
dengan
pekerjaan
yang
d.
Kemampuan
mengelola
(kemampuan
mengembangkan orang lain, kemampuan
diembannya.
mengarahkan
Seperti diungkapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
dan
berorientasi kepada pelanggan).
memiliki keahlian, SDM juga harus memahami cara melaksanakan dan mengetahui peraturan yang
Kemampuan
Negara
Nomor:
kelompok,
kemampuan memimpin kelompok).
43/Kep/2001
Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural
kerjasama
e.
Kemampuan berfikir (kemampuan berfikir
Pegawai Negeri Sipil, keputusan ini mendefinisikan
analitis, konseptual dan mempunyai keahlian
bahwa
teknis secara professional).
kompetensi
sebagai
kemampuan
dan
karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai
f.
Kemampuan bersikap dewasa (kemampuan
Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan
mengendalikan diri, fleksibilitas, komitmen
sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
terhadap organisasi).
tugas jabatannya. Hal senada juga diungkapkan Moeheriono (2009:17) bahwa kompetensi inti atau
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
5
Ika Meiria Dian Saraswati
2.
Metodologi
Sesuai dengan hipotesis yang peneliti ajukan
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif
dengan
pendekatan
kuantitatif.
dalam penelitian ini, yaitu untuk menguji pengaruh kompetensi
sumber
daya
manusia
terhadap
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran
implementasi kebijakan perpustakaan desa di
angket kepada 11 orang pengelola perpustakaan
KPADD Kabupaten Kayong Utara, maka peneliti
desa yang dijadikan responden. Teknik sampling
melakukan uji statistik. Analisis statistik yang
yang digunakan adalah teknik sampling jenuh.
digunakan adalah analisis yang menggunakan
Teknik keabsahan data yang digunakan dalam
rumus korelasi product moment, rumus koefisien
penelitian ini adalah uji validitas isi dengan
determinasi dan rumus regresi linier sederhana.
menguji r hitung lebih besar dari r kritis dan uji
Peneliti menggunakan rumus korelasi product
reliabilitas dengan Alpha Cronbach. Analisis data
moment untuk mengetahui ada atau tidaknya
pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi
hubungan diantara variabel dalam penelitian ini
Product Moment, rumus Koefisien Determinasi dan
(kompetensi sumber daya manusia dan implementasi
rumus Regresi Linear Sederhana di program SPSS
kebijakan perpustakaan desa). Berdasarkan hasil
18.
perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan
C.
1.
HASIL PENELITIAN DAN
program SPSS 18 maka diperoleh hasil besarnya
PEMBAHASAN
hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada
Hasil Penelitian
tabel berikut ini:
Peneliti
menyebarkan
angket
untuk
mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan
Tabel 2.
yang diteliti. Hasil penyebaran angket menjelaskan
Korelasi Antara Variabel X Dan Variabel Y Correlations
bahwa jenis kelamin responden sebagian besar adalah perempuan sebesar 6 orang (55%). Selain itu, 5 orang responden (45%) berjenis kelamin lakilaki.
Ini
menunjukkan
bahwa
X
pengelola
perpustakaan desa di Kabupaten Kayong Utara Y
didominasi oleh perempuan. Selain itu, sebagian besar umur responden adalah 19-26 tahun, dengan
X Pearson Correlation 1 Sig. (2-tailed) Sum of Squares and Cross-products 422.727 Covariance 42.273 N 11 Pearson Correlation .765** Sig. (2-tailed) .006 Sum of Squares and Cross-products 312.091 Covariance 31.209 N 11 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Y .765** .006 312.091 31.209 11 1 393.636 39.364 11
Sumber : Data primer yang diolah dari angket penelitian
jumlah 7 orang (64%), responden yang memiliki umur 27-34 tahun adalah 2 orang (18%) dan terdapat 2 orang responden (18%) yang memiliki umur 35-42 tahun. Jika peneliti melihat hasil pengelompokkan responden berdasarkan umurnya, maka pengelola perpustakaan desa adalah manusia yang memiliki umur produktif. Lebih dari itu, tingkat pendidikan akhir responden sebagian besar adalah SMA/Paket C sebesar 91% dan terdapat 9% responden yang memiliki tingkat pendidikan akhir Sarjana (S1).
Berdasarkan tabel korelasi di atas, peneliti melihat bahwa antara variabel x dengan variabel y terdapat hubungan. Besar hubungan antara kedua variabel dapat terlihat dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi antara kedua variabel yang peneliti gunakan adalah 0,765 selang kepercayaan 1%. Selain analisis korelasi product moment, peneliti melakukan analisis koefisien determinan. Koefisien determinan dari kedua variabel dapat dilihat dari tabel berikut:
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
6
Ika Meiria Dian Saraswati
Tabel 3.
for windows untuk menghitung pengaruh antar
Koefisien Determinasi
kedua variabel yang diteliti. Hasil dari pengolahan
b
Model Summary Model R Square R .765a
1
data untuk mengetahui pengaruh antara variabel x
Adjusted Std. Error of the R Square Estimate
.585
.539
terhadap variabel y dapat terlihat pada tabel berikut:
4.259
Tabel 4.
a. Predictors: (Constant), X b. Dependent Variable: Y
Hasil Analisis Regresi Variabel X terhadap
Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti
Variabel Y Berdasarkan tabel koefisien determinasi di
a
Coefficients
atas, koefisien determinasi (R2) kedua variabel
Model
adalah 0,585 atau sama dengan 58,5%. Angka koefisien
determinasi
sebesar
58,5%
tersebut
berarti
implementasi
bahwa
kebijakan
1 (Cons tant)
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
B Std. Error
Beta
t
Sig.
.811
12.794
.063
.951
.738
.207
.765 3.564
.006
perpustakaan desa dapat dipengaruhi variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (variabel x), sedangkan
sisanya
41,5%
a. Dependent Variable: Y
(100%-58,5%)
dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi, kompetensi
Sumber : Data primer yang diolah dari angket penelitian
Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Berdasarkan tabel analisis regresi di atas,
implementasi kebijakan. Jika peneliti berpijak pada hipotesis yang peneliti
peneliti dapat melihat hasil dari analisis kedua variabel yang peneliti gunakan. Peneliti dapat
buat, yaitu : Ho: ρ = 0, Tidak ada pengaruh kompetensi Sumber
membuat persamaan regresi sebagai berikut: Y = a + bX
Daya Manusia terhadap Implementasi
Jika peneliti merujuk kepada tabel analisis
Kebijakan Perpustakaan Desa Ha: ρ ≠ 0, Ada pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia
terhadap
Implementasi
regresi di atas, maka persamaan regresi dari penelitian ini adalah : Y = 0,811 + 0,738X
Kebijakan Perpustakaan Desa Peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil koefisien determinasi. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa peneliti menerima Ha dan menolak
Ho.
kompetensi
Artinya
sumber
bahwa
daya
ada
pengaruh
manusia
terhadap
Keterangan : Y = implementasi kebijakan perpustakaan desa X = kompetensi sumber daya manusia
2.
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti
implementasi kebijakan perpustakaan desa sebesar 58,5%. Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti ingin mengetahui pengaruh antara varibel x (kompetensi Sumber Daya Manusia) terhadap variabel y (implementasi kebijakan perpustakaan desa). Oleh karena itu, peneliti menggunakan aplikasi SPSS 18
Pembahasan
ungkapkan pada bagian hasil penelitian, peneliti kemudian
melakukan
pembahasan.
Adapun
pembahasan hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: a.
Deskripsi Responden dan Deskripsi Variabel Berdasarkan deskripsi responden sebelumnya
diketahui
bahwa
sebagian
besar
pengelola
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
7
Ika Meiria Dian Saraswati
perpustakaan desa di Kabupaten Kayong Utara
kelancaran pelaksanaan kebijakan dan kinerja serta
berjenis kelamin perempuan dan berlatar belakang
tujuan yang dikehendaki, khususnya pada tujuan
pendidikan
memberdayakan.
SMA/Paket
C.
Selain
itu,
para
Keadaan
kurang
baik
pada
pengelola perpustakaan desa di Kayong Utara juga
sebagian dimensi implementasi kebijakan juga
tergolong pada usia yang produktif.
dapat disebabkan karena latar belakang pendidikan
Sehubungan dengan hasil penyebaran angket,
pengelola perpustakaan desa yang tidak sesuai
hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa
dengan bidangnya. Selain itu, hal ini juga dapat
pilihan responden terhadap variabel kompetensi
disebabkan karena belum terselesaikannya surat
sumber daya manusia tergolong baik. Selain itu,
keputusan kepala desa atau kelurahan, sehingga
hasil penyebaran angket juga menunjukkan bahwa
para
pilihan responden terhadap variabel implementasi
mempunyai landasan hukum yang kuat untuk
kebijakan perpustakaan desa tergolong baik.
melaksanakan kebijakan dan mewujudkan tujuan
Penggolongan pilihan responden terhadap
pengelola
perpustakaan
desa
belum
yang diinginkan.
peneliti
Belum optimalnya kebijakan perpustakaan
menjabarkannya lebih lanjut. Peneliti kemudian
desa di Kabupaten Kayong Utara yang disebabkan
menggolongkannya
dan
masih ada beberapa bagian kompetensi Sumber
indikator-indikator yang digunakan. Hal ini terbukti
Daya Manusia yang kurang baik seharusnya juga
dari sebagian kecil pengelola perpustakaan desa
menjadi perhatian bagi pemerintah, lebih khusus
yang kurang baik pada kemampuan pengetahuan
pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
(kemampuan berfikir), kemampuan merencanakan
Daerah Kabupaten Kayong Utara. Hal ini menjadi
dan mengimplementasikan, kemampuan memimpin
penting
dan kemampuan melayani. Jika dikaitkan dengan
manusia berperan penting terhadap implementasi
deskripsi indikator, maka peneliti melihat bahwa
kebijakan. Hal senada juga diungkapkan Edward
kurang baiknya kemampuan pengetahuan dari
III, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi
pengelola perpustakaan desa dikarenakan latar
implementasi
belakang
Sumberdaya tersebut dapat berwujud Sumber Daya
kedua
variabel
sesuai
digunakan,
lagi
pendidikan
SMA/Paket C. tidak
yang
dalam
yang
dimensi
sebagian
besar
Latar belakang pendidikan yang dengan
bidangnya
inilah
yang
membuat para pengelola kurang paham dalam bidang perpustakaan, sehingga kemampuan para
mengingat
Manusia,
kompetensi
kebijakan
yakni
sumber
adalah
daya
sumberdaya.
kompetensi
implementor
(Subarsono,2011:91). b.
Analisa Korelasi Berdasarkan
hasil
analisa
data,
peneliti
dan
memperoleh hasil bahwa korelasi antara variabel
mengimplementasikan, memimpin dan melayani
kompetensi Sumber Daya Manusia dan variabel
menjadi kurang baik pula.
implementasi
pengelola
untuk
merencanakan
kebijakan
perpustakaan
desa
Penggolongan kategori pada hasil penyebaran
memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Hal
angket juga berlaku pada variabel implementasi
ini karena koefisien korelasi tidak disertai lambang
kebijakan. Pada variabel implementasi kebijakan
negatif (-) dan nilai r hitung > r tabel (1%). Selain
perpustakaan
itu, korelasi atau hubungan antar variabel tergolong
desa,
hasil
penyebaran
angket
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
hubungan
yang
berada pada kategori baik. Namun, peneliti juga
hubungan
masih menemukan hasil yang kurang baik pada
membandingkan koefisien korelasi dengan tabel
antar
kuat.
Peneliti
variabel
menyatakan
kuat
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
karena
8
Ika Meiria Dian Saraswati
pedoman interprestasi koefisien korelasi. Jika
D.
PENUTUP
dilihat dari tabel pedoman interprestasi koefisien
1.
Simpulan dan saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data,
korelasi, maka koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y dari penelitian ini tergolong kuat
maka
karena koefisien korelasi berada pada interval 0,60
Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan
- 0,799 (Sugiyono,2011:231). Jadi, hasil korelasi
desa secara umum tergolong dalam kualifikasi yang
menunjukkan bahwa hubungan antara variabel
baik. Hal ini terbukti dari sebagian kecil pengelola
kompetensi Sumber Daya Manusia dan variabel
perpustakaan
implementasi
kemampuan pengetahuan (kemampuan berfikir),
kebijakan
perpustakaan
desa
peneliti
menarik
desa
simpulan
yang
kompetensi
kurang
baik
pada
merupakan hubungan yang positif, signifikan dan
kemampuan
kuat.
mengimplementasikan, kemampuan memimpin dan
c.
2
determinasi
dan
kemampuan melayani.
Koefisien Determinasi (R ) Koefisien
merencanakan
ditunjukan
Sebagian
untuk
besar
kompetensi
pengelola
mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh
perpustakaan desa di Kabupaten Kayong Utara
variabel
kompetensi
Manusia
telah baik. Namun, masih ditemukan beberapa
terhadap
variabel
kebijakan
pengelola yang masuk pada kategori kurang baik.
perpustakaan desa. Berdasarkan hasil perhitungan,
Hal ini khususnya pada indikator kemampuan
sumbangan pengaruh variabel kompetensi sumber
memimpin,
daya manusia adalah 0,585. Angka koefisien
indikator
determinasi tersebut berarti bahwa sebesar 58,5%
mengimplementasikan dan kemampuan melayani.
implementasi kebijakan perpustakaan desa dapat
Oleh karena itu, peneliti membuat beberapa
dipengaruhi variabel kompetensi Sumber Daya
alternatif agar beberapa pengelola yang masuk
Manusia (variabel x), sedangkan sisanya 41,5%
kategori kurang baik dapat ditingkatkan hingga
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak peneliti
menjadi kategori baik ataupun kategori sangat baik.
teliti dalam penelitian ini.
Adapun alternatif yang peneliti maksud adalah:
d.
a.
Sumber
Daya
implementasi
Analisa Regresi Linear Berdasarkan
hasil
analisa
data,
peneliti
Pada
indikator
kemampuan
kemampuan
indikator
berfikir,
merencanakan
kemampuan
dan
memimpin,
pengelola perpustakaan desa seharusnya lebih
memperoleh hasil bahwa persamaan regresi antara
mampu
variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dan
pengunjung perpustakaan untuk tetap aktif
variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa
berkunjung ke perpustakaan desa. Hal ini
adalah:
dapat dilakukan dengan cara memberikan Y = 0,811 + 0,738X
Persamaan regresi ini di atas menunjukkan
hadiah
untuk
kepada
meminjam
mempengaruhi
pengunjung
bahan
yang
perpustakaan
para
rajin setiap
bahwa angka koefisien regresi antara variabel x dan
bulannya. Selain itu, pengelola juga harus
variabel y adalah 0,738. Koefisien ini berarti bahwa
membangun koordinasi yang baik dengan
setiap penambahan satu nilai variabel kompetensi
pihak aparatur desa, pihak kecamatan dan
Sumber Daya Manusia (X) berpengaruh terhadap
pihak
peningkatan implementasi kebijakan perpustakaan
Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong
desa sebesar 0,738 kali.
Utara.
Kantor
Perpustakaan,
Arsip
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
dan
9
Ika Meiria Dian Saraswati
b.
Pada indikator kemampuan berfikir, pengelola
kategori kurang baik dapat ditingkatkan hingga
perpustakaan desa seharusnya mendapatkan
menjadi kategori baik ataupun kategori sangat baik.
pembinaan lebih lanjut tentang keahlian teknis
Implementasi kebijakan perpustakaan desa
juga
terlihat kurang baik pada dimensi kelancaran
pendidikan
pelaksanaan. Hal ini dikarenakan masih terdapat
pengelola perpustakaan desa yang belum
masalah-masalah yang sulit untuk diatasi. Oleh
mengerti tentang perpustakaan. Oleh karena
karena itu, pengelola perpustakaan desa seharusnya
itu,
dibidang
mampu mempolitisi masalah-masalah yang sulit
perpustakaan perlu untuk ditingkatkan. Selain
untuk diatasi. Kurangnya fasilitas ataupun ruang
itu, pengelola perpustakaan desa juga perlu
baca yang kurang representatif dapat pengelola
mendengarkan
pengunjung
diskusikan dengan para pengunjung ataupun pihak
perpustakaan yang berguna untuk kemajuan
aparatur desa dan pihak kecamatan. Alhasil
pelaksanaan kebijakan perpustakaan desa.
keluhan-keluhan
mengelola
perpustakaan.
mengingat
c.
latar
ini
belakang
pelatihan-pelatihan
Pada
Hal
teknis
saran-saran
indikator
merencanakan
mengimplementasikan,
dan
pengelola
diselesaikan
yang
terlebih
donatur-donatur
ada
dilapangan
dahulu
pada
bisa
dengan
bantuan
desa
maupun
level
perpustakaan desa harus lebih aktif mencari
kecamatan. Hal ini juga mengingat pembiayaan
informasi terbaru dan menggunakannya untuk
perpustakaan desa yang dapat diperoleh dari
menyusun rencana kegiatan perpustakaan
swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan
desa. Selain itu, perlu diadakan lomba antar
Belanja
perpustakaan desa di kabupaten agar motivasi
keputusan
para
Pendapatan dan Belanja Daerah.
pengelola
perpustakaan
desa
lebih
Desa
yang
kepala
didukung desa
dengan
ataupun
surat
Anggaran
Selain kelancaran pelaksanaan, implementasi
meningkat. pengelola
kebijakan perpustakaan desa juga terlihat kurang
perpustakaan desa sebaiknya harus lebih aktif
baik pada kinerja dan tujuan yang dikehendaki. Hal
membantu pengunjung untuk mendapatkan
ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan dari para
bahan perpustakaan yang dibutuhkan.
kalangan pengusaha, masyarakat ataupun donatur
Selain
kebijakan
dan kurangnya perbandingan dan kerjasama antara
perpustakaan desa di Kantor Perpustakaan, Arsip
perpustakaan desa dengan perpustakaan sekolah.
dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara
Oleh karena itu, pengelola perpustakaan desa
secara umum tergolong dalam kualifikasi baik pula.
seharusnya
Namun, peneliti juga masih menemukan hasil yang
perbandingan dengan perpustakaan sekolah yang
kurang baik pada kelancaran pelaksanaan kebijakan
terdekat. Kekurangan pada perpustakaan desa
dan
dikehendaki,
ataupun perpustakaan sekolah dapat saling diatasi
khususnya pada tujuan memberdayakan. peneliti
secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk
masih menemukan keadaan kurang baik pada
meningkatkan keberhasilan tujuan perpustakaan
dimensi kelancaran tugas serta kinerja dan tujuan
desa yaitu menunjang pendidikan nasional.
d.
Pada
indikator
itu,
kinerja
dan
melayani,
implementasi
tujuan
yang
lebih
aktif
untuk
melakukan
yang dikehendaki. Oleh karena itu, peneliti
Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia
membuat beberapa alternatif agar implementasi
pengelola perpustakaan desa memiliki hubungan
kebijakan
dan pengaruh dengan implementasi kebijakan
perpustakaan
desa
yang
termasuk
perpustakaan desa. Hubungan antara kompetensi
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
10
Ika Meiria Dian Saraswati
Sumber Daya Manusia dengan implementasi kebijakan
perpustakaan
desa
di
Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara tergolong kuat yaitu rxy = 0,765. Oleh karena itu, peneliti dapat mengetahui bahwa besar pengaruh kompetensi Sumber daya Manusia
terhadap
implementasi
kebijakan
perpustakaan desa adalah sebesar 58,5% dan sisanya yaitu sebesar 41,5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak peneliti teliti dalam penelitian ini. Selain itu, peningkatan implementasi kebijakan perpustakaan desa juga dapat diprediksi dengan penambahan nilai kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,738. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti permasalahan dari segi variabel yang lain, yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan perpustakaan desa. 2.
Keterbatasan Penelitian Pada proses penelitian, penelitian ini belumlah
sempurna.
Kekurangan-kekurangan
di
dalam
penelitian ini sejatinya dapat peneliti rasakan. Hal tersebut
dikarenakan
keterbatasan-keterbatasan
yang dimiliki peneliti. Keterbatasan-keterbatasan ini adalah keterbatasan waktu dan jarak antar perpustakaan desa yang jauh. Sehubungan Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan program studi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura yang proses pendidikannya terikat oleh waktu, peneliti tidak dapat menjangkau dan mengamati keadaan seluruh perpustakaan desa yang berada di Kabupaten Kayong Utara. Peneliti hanya bisa mengamati 3 perpustakaan
desa
dari
jumlah
seluruh
perpustakaan desa yaitu 11. Oleh karena itu, keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian
E.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Agustino,Leo.2006.Dasar-Dasar Publik.Bandung:CV Alfabeta.
Kebijakan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang.2011.Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2011.Ketapang:BPS Kabupaten Ketapang. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2011. Statistik Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat. Moeheriono.2009.Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi.Bogor:Ghalia Indonesia. Nugroho,Riant.2008.Public Media Komputindo.
Policy.Jakarta:Elex
Rachmawati,Ike Kusdyah.2008.Manajemen Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: ANDI. Ripley,Randall B. dan Grace A. Franklin.1986.Policy Implementation and Bureaucracy (Second Edition). Chicago,Illinois:The Dorsey Press. Sedarmayanti.2008.Manajemen Sumber Manusia.Bandung:Refika Aditama.
Daya
Subarsono,A.G.,2011.Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono.2009.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:CV Alfabeta. Widodo,Joko.2008.Analisis Kebijakan Malang:Bayumedia Publishing.
Publik.
Peraturan dan Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa / Kelurahan. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/Kep/2011 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan.
ini diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
11
Ika Meiria Dian Saraswati
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
12