PENGARUH IMBAL JASA LINGKUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Disampaikan pada Kegiatan Alih Teknologi Jasa Lingkungan, 23 Mei 2013
DEDEN DJAENUDIN Email:
[email protected]
BEBERAPA FAKTA TERKAIT SUMBERDAYA HUTAN: 1. Merupakan ekosistem terluas; dengan 4 miliar hektar atau 30% permukaan bumi. 2. Menyimpan 2,400 Gt Carbon atau hampir 50% dari carbon pool. 3. Menyimpan 75% biodiversitas. 4. Menyediakan kebutuhan hidup untuk 1.6 miliar penduduk dunia. 5. Tingkat kerusakan hutan (deforestasi/degradasi) : 13 juta ha/tahun 6. Deforestasi menyumbang sebesar 17-20% dari emisi GRK global (5,8 Gt CO2-eq per tahun)
7. 97% emisi GRK dari deforestasi berasal dari tropis dan sub tropis 8. Nilai jasa ekosistem hutan diduga sebesar USD 6,120 /ha/yr 9. Lebih dari 2,000 kelompok indigenous people tinggal di ekosistem hutan. 10.Masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan: ± 10,2 juta orang; jumlah desa di sekitar dan berinteraksi langsung dengan kawasan konservasi: ± 1908 desa, dengan sekitar 660.845 KK 11.Lebih dari 3% dari total perdagangan dunia adalah produk hutan atau lebih dari USD 300 miliar per tahun.
Definisi dan cakupan Imbal Jasa Lingkungan (atau PES) didefinisikan sebagai: • Transaksi sukarela atas jasa lingkungan yang dihasilkan (atau penggunaan lahan untuk menghasilkan jasa tersebut) yang dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa secara berkelanjutan (Wunder, 2005) Cakupan PES: karbon, air, biodiversitas dan landscape beauty
Penilaian Jasa Lingkungan Mengapa perlu penilaian? • Nilai manfaat (maximum payment) • Biaya korbanan (minimum payment) Deforestasi dan penggunaan untuk padang rumput Manfaat bagi pengguna lahan Biaya bagi penduduk hilir
Konservasi
Minimum payment
Konservasi dengan pembayaran jasa
Payment
Maximum payment
Sumber: Pagiola dan Platais, 2005
Dapatkah PES meningkatkan kesejahteraan? • Pertanyaan kunci terkait hubungan antara jasa lingkungan dan kesejahteraan (poverty alleviation) adalah apakah masyarakat dapat berpartisipasi (Pagiola et al., 2005). • Program PES menciptakan manfaat hanya kepada rumahtangga yang berpartisipasi dan menghasilkan jasa lingkungan
Tabel dampak potensial PES terhadap kemiskinan Penyedia
Potensi dampak
Besar dampak tergantung pada
Pihak terkait (participants) Pemilik lahan - kepemilikan jelas
Pendapatan dari PES (+)
Pemilik lahan - kepemilikan tidak jelas Pendapatan dari PES (+)
Penggarap
Pengguna jasa di hilir
Tenaga kerja sektor pertanian Masyarakat pengumpul HHBK
jumlah pembayaran (+) Biaya korbanan (-) jumlah pembayaran (+) Biaya korbanan (-) kemampuan untuk berpartisipasi (+)
Pendapatan dari PES (+)
jumlah pembayaran (+) Biaya korbanan (-) Bagi hasil dengan pemilik lahan (-)
Pembayaran PES (-)
jumlah pembayaran (+) Jika tidak ada PES (+)
Menerima Jasa (+) Bukan pihak terkait (non participants) kebutuhan TK relatif untuk PES (+/-) Perubahan permintaan TK (+/-) kesempatan pekerjaan lain (+/-) Perubahan ketersediaan dan akses ke HHBK (+/-)
tergantung pada situasi lokal (+/-)
+ menurunkan kemiskinan / meningkatkan kesejahteraan ; - meningkatkan kemiskinan / menurunkan kesejahteraan
Sumber: Stefano Pagiola, Agustin Arcenas and Gunars Platais, 2005
Syarat PES: • Efisien: – Mengkonservasi hutan yang layak untuk dikonservasi
• Sustainabilitas: – Tidak tergantung pada donor atau NGO tetapi karena kepentingan dua pihak, pengguna dan penyedia jasa
• Supaya bekerja efektif, diperlukan: – Pembayaran kepada penyedia jasa oleh pengguna – Penyediaan jasa harus menggunakan konsep/ilmu yang tepat
Identifikasi Jasa Lingkungan Demand: • Apa jasa lingkungan yang dihasilkan? • Siapa penerima manfaat dari jasa lingkungan tersebut? • Berapa manfaat yang mereka terima? Supply: • Bagaimana jasa tersebut dihasilkan? • Bagaimana jasa tersebut berubah jika penggunaan lahan berubah? • Siapa yang menghasilkan jasa tersebut?
Contoh: Jasa Air Penawaran: Pola penggunaan lahan di hulu mempengaruhi kuantitas dan kualitas aliran air Permintaan: Penerima manfaat potensial: • Rumahtangga • Irigasi pertanian • Hydro-electric Power (HEP) • Perikanan • Rekreasi • Ekosistem hilir
Dari teori ke praktek 1. Pemahaman tentang ilmu terkait obyek…
Pengguna an lahan
… dan ilmu ekonomi Pengaruh hidrologis
Jasa air
Kesejahteraan pengguna air
Carbon sequestration
Penurunan emisi
Pembeli Karbon
Konservasi Biodiversitas
Jasa ekosistem
Kesejahteraan Penerima manfaat
Pembayaran 2. Tarif bagi pengguna jasa 3. Pembayaran kepada penyedia jasa Sumber: Pagiola dan Platais, 2005
Komponen mekanisme pembayaran Fungsi: • Mengumpulkan pembayaran • Mengelola dana
Mekanisme pengawasan Teknis
Fungsi: • Identifikasi jasa lingkungan Service • Identifikasi penggunaan lahan yang layak $ user • Monitoring dampak pada jasa • Secara periodik menyesuaikan pengunaan lahan Mekanisme Mekanisme Land Service yang layak $ $ $ dibutuhkan: users user pendanaan Pembayaran • Analysts (hydrologists, economists, etc) Fungsi: Service $ • Promosi user • Kontrak dengan pengguna lahan • Monitoring Jasa lingkungan Membutuhkan: • Penyuluh
Analisis untuk penyediaan jasa air
Land use
Land use
Hydrological effects
Water services
Welfare of water users
Carbon sequestration
Emission reductions
Carbon buyers
Biodiversity conservation
Ecosystem services
Welfare of beneficiaries
Hydrological effects
Irrigation
Cost of production, profitability
Hydropower producers
Cost of production, profitability
Domestic water supply
Consumer WTP
Pembiayaan dan Pembayaran PEMBIAYAAN: Pengguna Jasa Kebutuhan pembiayaan • Biaya diawal untuk menghasilkan mekanisme • Pembayaran ke penyedia jasa • Biaya transaksi: Identifikasi penerima manfaat: • Siapa saja dan berapa besar? • Bagaimana dan berapa besar bagian untuk kegiatan konservasi? • Bagimana seharusnya dana tersebut dikelola?
PEMBAYARAN: Penyedia Jasa Tujuan: • Memasukan keinginan untuk merubah penggunaan lahan secara berkelanjutan • Minimum cost Prinsip: • Pembayaran secara berkelanjutan dan open-ended • Pembayaran harus ditargetkan • Hindari insentif yang berlebihan
Jasa usaha karbon
Mekanisme Distribusi Pembayaran Jasa Air di Propinsi Banten
Jasa Air di Lombok, NTB
Pengelolaan Lahan Gambut (CCFPI)
Mikro Hidro Cinta Mekar, Subang DANA UN-ESCAP
KOPERASI
DESA
LSM PENGAWAS
KOPERASI: 20%
65 % Pemasangan jaringan KK kurang mampu
PLN
LABA
SWASTA: 20 %
35% Biaya operasional koperasi, pendidikan, kredit kecil, kesehatan, pembangunan infrastruktur
PEMELIHARAN PLTA OLEH LSM : 60 %
Tantangan implementasi PES • • • •
Intervensi pemerintah secara langsung Pendekatan percontohan Pendekatan peraturan Subsidi (uang atau natura)
• Tingkat adopsi yang rendah • Adopsi yang diikuti dengan “penolakan” (Pagiola, et al., 2005)
Yang perlu diperhatikan: Terbatasnya hak atau akses masyarakat lokal dan masyarakat yang tergantung pada sumberdaya hutan penciptaan alternatif lapangan pekerjaan Ekuiti yang berkeadilan dalam menjual jasa lingkungan Ekuiti dalam pembayaran – dimana masyarakat rentan dan terpengaruh terhadap kontrak Kemudahan dalam implementasi Dampak ekonomi lokal yang akan mempengaruhi non-participants
Untuk meningkatkan kesejahteraan: • Lebih fokus pada tujuan lingkungan – Kurangi kegiatan “sampingan” yang tidak begitu terkait • Tujuan penurunan kemiskinan dieksplisitkan: – Terutama untuk wilayah pedesaan dengan angka kemiskinan yang tinggi – Peningkatan partisipasi penduduk miskin, dengan memberikan penghargaan kepada penduduk pedesaan hulu untuk jasa lingkungan
